11/12/2014
MANAJEMEN SDMA DALAM PERSPEKTIF UU ASN Penerapan & Tantangan Oleh:
Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl.SE., M.Eng. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB
OUTLINE
1 KONDISI ASN SAAT INI 2 MANAJEMEN ASN 3 PENUTUP
1
11/12/2014
1. REVOLUSI MENTAL means changing our mindset and thus
3 PESAN JOKOWI-JK UNTUK REFORMASI BIROKRASI
our habits; from taking service into giving service; from sitting back into proactive; and from boss into servant
2. STOP PEMBOROSAN in unnecessary government activities by promoting “national saving movement”
3. MORATORIUM on new Civil Servants recruitment
1 KONDISI ASN SAAT INI
2
11/12/2014
EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN The quality of public services, The quality of the civil service the degree of its independence from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, the credibility of the government's commitment to such policies. 100 79
80 54
60 38
40 25 20
44
38
44
58
75
81 80
83
89
100 94
64 61
56 47
2002
21 22
2012
12
7 4
0
Percentile rank among all countries (ranges from 0 (lowest) to 100 (highest) rank)
PROFIL PEGAWAI ASN REPUBLIK INDONESIA Jumlah Pegawai ASN: 4,36 juta - Pusat : 891.509 - Daerah: 3.471.296 (BKN, 2013)
Rasio Pegawai ASN: 1,76% Rata2 Pendidikan: S1 (40%) & SMA (28%)
WILAYAH KALIMANTAN
WILAYAH SULAWESI
Peg. ASN SLA
36%
Peg. ASN Sarjana
45%
Peg. ASN Sarjana
30%
Peg. ASN SLA
29%
Tingkat Kemiskinan
6.69 %
Indeks Gini
0.36
Tingkat Kemiskinan
13.99%
Indeks Gini
0.40
WILAYAH SUMATERA 12%
21%
Peg. ASN Sarjana
Peg. ASN SLTA
29%
32%
Tingkat Kemiskinan
20%
Peg. ASN Sarjana
12,07 %
35%
Indeks Gini
WILAYAH PAPUA-MALUKU
39%
Peg. ASN SLA
0.35
17%
Tingkat Kemiskinan
WILAYAH JAWA Peg. ASN Sarjana
40%
Peg. ASN Diploma
28%
Tingkat Kemiskinan Indeks Gini
11.36 % 0.40
Indeks Gini
32%
34% 24.89% 0.40
WILAYAH BALI-NUSTRA Peg. ASN Sarjana
36%
Peg. ASN SLA
25%
Tingkat Kemiskinan
31%
37%
Indeks Gini
Sumber data: Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu 2014 (Surat No: S-71/PK/2014)
19.79 % 0.38
: 82 Kab/Kota : 158 Kab/Kota : 154 Kab/Kota : 97 Kab/Kota
3
11/12/2014
2 MANAJEMEN ASN DLM PERSPEKTIF UU ASN
PERSETUJUAN RUU ASN OLEH DPR RI 19 DESEMBER 2013
UU NO. 5 THN 2014 TTG ASN TGL 15 JANUARI 2014
4
11/12/2014
PRINSIP DASAR UU ASN Memberlakukan “SISTEM MERIT ” melalui: • Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif • Menerapkan prinsip fairness • Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja • Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik • Manajemen SDM secara efektif dan efisien • Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena.
Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
SISTEMATIKA UU ASN BAB I KETENTUAN UMUM
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ASN
BAB II ASAS, PRINSIP, NILAI DASAR, KODE PERILAKU DAN KODE ETIK
BAB III JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN ASN
BAB IV FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN ASN
BAB V JABATAN ASN
BAB XI ORGANISASI
BAB VII KELEMBAGAAN
BAB XII SISTEM
BAB VIII MANAGEMEN
BAB XIII PENYELESAIAN
ASN
SENGKETA
BAB IX PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
BAB XIV KETENTUAN
BAB X PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA
BAB XV KETENTUAN
INFORMASI ASN
PERALIHAN
PENUTUP
5
11/12/2014
JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASN JENIS
STATUS
KEDUDUKAN
1. Berstatus pegawai tetap
PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7
PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7
2. Memiliki NIP secara nasional; 3. Sebagai pembuat kebijakan;
• Berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
4. Dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi pemerintahan;
• Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan
1. Diangkat Dgn Perjanjian Kerja; 2. Dapat diberikan No Induk Pegawai Perjanjian Kerja; 3. Melaksanakan Tugas Pemerintahan; 4. Menduduki Jabatan Fungsional.
• Harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik
DIISI DARI PEGAWAI ASN
JABATAN & FUNGSI ASN Jabatan Administrasi
Jabatan Fungsional
DIISI TNI DAN POLRI
Jabatan Pimpinan Tinggi
Jabatan ASN tertentu
Fungsi Pegawai ASN: 1. pelaksana kebijakan publik; 2. pelayan publik; dan 3. perekat dan pemersatu bangsa
6
11/12/2014
KELEMBAGAAN KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN DAN MANAGEMEN ASN Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN, mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada: ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
KemPAN merumuskan kebijakan LAN melaksanakan diklat dan kajian BKN mengelola pegawai ASN KASN menjamin perwujudan sistem merit
PRESIDEN KEMENPAN-RB
KASN LAN
BKN
NON-STRUKTURAL INDEPENDEN
10 ASPEK REFORMASI MANAJEMEN ASN
1
PENETAPAN KEBUTUHAN
2
PENGADAAN
3
PENGEMBANGAN
4
PENILAIAN KINERJA
5
DISIPLIN
Menggunakan ANJAB dan ABK Penyusunan kebutuhan untuk 5 Tahun e-formation Sistem registrasi On-line dlm penerimaan ASN Seleksi menggunakan CAT Berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi Perencanaan suksesi dan talent pool Seleksi yang objektif untuk menduduki jabatan (open recruitment unt JPT) Diklat merupakan hak Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (target vs realisasi) Penilaian 3600 (diri sendiri, atasan lansung, teman sekerja, bawahan) Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai ASN untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat
7
11/12/2014
REFORMASI MANAJEMEN ASN (Lanjutan)
6
PENGHARGAAN
7
PEMBERHENTIAN
8
PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
Berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan Tunjangan berbasis kinerja individu setiap tahun Tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah
9
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
Perbaikan sistem pembayaran dari sistem pay as you go menjadi semangatnya fully funded (dana pensiun)
10
PERLINDUNGAN
Diberikan berdasarkan pencapaian kinerja
Pemberhentian karena tidak mencapai kinerja
• Memberikan perlindungan tambahan diatas Sistem Jaminan Sosial Nasional (perlindungan dasar) • Bantuan HK
PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI ASN MENUNJANG ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL Minyak dan Gas, Batubara, Kelapa Sawit , Besi Baja, Bauksit, Perkayuan
Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu), Kakao , Perikanan , Nikel , Minyak dan Gas ,Bumi (Migas)
Pertanian Pangan – MIFEE, Tembaga , Nikel, Minyak dan Gas Bumi , Perikanan
Kelapa Sawit, Karet , Batu Bara, Perkapalan , Besi Baja, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda
Makananminuman, tekstil, peralatan transportasi, perkapalan, tele matika, alutista, Jabodetabek area
Pariwisata, Perikanan, Peternakan
8
11/12/2014
CONTOH KORIDOR EKONOMI SUMATERA MEMERLUKAN SDM APARATUR DGN KUALIFIKASI Sarjana/Master: Pertanian Perkebunan Pertambangan Perminyakan Geologi Elektro Mesin Managemen SDA Lingkungan Ekonomi Perencanaan Wil. Transportasi Sipil Hub. Internasional Public Relation dll.
KONDISI SDM KORIDOR EKONOMI SUMATERA KETERSEDIAAN GURU
SD
SMP RASIO PEGAWAI ASN PER 100 PDDK
SMA BELANJA PENDIDIKAN PEG. ASN PEGAWAI S2 & S3 SD SLTP 2% 1% 2% DLM APBD Sarjana 39%
SLTA 29%
Diploma 27%
9
11/12/2014
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN KEBUTUHAN PNS
https://panselnas.menpan.go.id DIBUKA SEJAK 24 AGUSTUS 2014
JUMLAH PENGUNJUNG KE PORTAL PANSELNAS: >120 JUTA JUMLAH PENDAFTAR DI 200 INSTANSI: 1.154.120 (STATUS PER 9 SEPT 2014)
10
11/12/2014
CAPAIAN PERCEPATAN RB SDM APARATUR Terwujudnya Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif Pengadaan CPNS Pengadaan CPNS dengan CAT dan LJK
2012
2014
JOB FAIR CPNS 2014
CAT
2012 0
2013 215 73
2014 469
LJK
43
73 215
0
Untuk tahun 2014 sebanyak 469 K/L/daerah sudah menggunakan CAT dalam pelaksanaan rekruitmen
SOSIALISASI CAT DI 11 KOTA DI SELURUH INDONESIA BANDUNG 3 JULI 2014
11
11/12/2014
JOB FAIR CPNS 2014
SOSIALISASI CAT DI 11 KOTA DI SELURUH INDONESIA ANTRIAN SIMULASI CAT TES CPNS, UPI 3 JULI 2014
METODE TES CAT (Computer Assisted Test) Muara Enim
Sidoarjo
Kemenpan-RB
Kemenpan-RB, 2013
12
11/12/2014
Open Recruitment Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
Jumlah Promosi Terbuka di Instansi Pemerintah (Status: September 2014)
SELEKSI ANGGOTA KASN 2014
Jumlah
2012 6
2013 42
2014 27
Dasar Hukum: 1. SE MenPAN No. 16 Tahun 2012 2. PermenPANRB No. 13 Tahun 2014 3. RPP MANAJEMEN PNS Tahun 2014
PENGUMUMAN PROMOSI TERBUKA
13
11/12/2014
SELEKSI REKRUITMEN TERBUKA ESELON 1 DI KEMENPAN & RB JANUARI 2013
Penerapan Jabatan Fungsional (JF) Jml Jabatan Fungsional
164 119
2012
124
2013
Potensi Revisi
9
Proses
10
Ditetapkan
JF PENERA
2014 23
119
124
129 142
Catatan: *) Berdasarkan UU ASN, apabila 80 JF Ahli dan Terampil dipisahkan maka total JF dapat mencapai 242 JF
14
11/12/2014
Achievement
REKOR MURI JAKARTA, 14 OKTOBER 2014
PENDAFTAR PEGAWAI TERBANYAK 2.610.000 PELAMAR
15
11/12/2014
PENGHARGAAN INTERNASIONAL “ASEAN PUBLIC SECTOR ADMINISTRATION OF THE YEAR” DITERIMA WAKA BKN DI KUALUMPUR, 10 OKTOBER 2014
FUTURE GOVERNMENT AWARD 2014
3 PENUTUP
16
11/12/2014
“….tidak ada satu negara manapun yang maju tanpa ditopang SDM Aparatur yang handal……” (Lukita-Wamen Bappenas, 18 Maret 2014)
TERIMA KASIH
17
