MANAJEMEN PNS DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ASN DAN PP NOMOR 11 TAHUN 2017
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI @2017
1 LATAR BELAKANG
PENGATURAN MANAJEMEN PNS
UU No. 8 Tahun 1974
19 Desember 2013 Ditandatangani DPR 15 Januari 2014 Diundangkan dalam Lembaran Negara
UU No. 43 Tahun 1999
POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN (PNS)
UU No. 5 Tahun 2014
APARATUR SIPIL NEGARA (PNS + PPPK)
PENGANTAR#2 PERATURAN PELAKSANAAN YANG SUDAH TERBIT
UU No. 5 Tahun 2014 JABATAN ASN JABATAN PIMPINAN TINGGI JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL 15 Januari 2014 Diundangkan dalam Lembaran Negara
PP No. 21 Tahun 2014 PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL 19 Maret 2014 Diundangkan dalam Lembaran Negara
PP No. 70 Tahun 2015 JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI ASN 17 September 2015 Diundangkan dalam Lembaran Negara
PERSIAPAN
AKSELERASI
FACTOR DRIVEN
KEBERLANJUTAN
EFFICIENCY DRIVEN
EFFICIENCY DRIVEN INDONESIA menjadi negara High Income
PDB Nominal per capita 14.900 US$
2025 2018
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
DYNAMIC GOVERNANCE
2013 RULE BASED BUREAUCRACY
PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY MANAJEMEN SDM
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL
TRANSFORMASI BIROKRASI & SDMA
STRATEGI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
1. Makro: Kerangka Regulasi Nasional
UU Kementerian Negara UU Pelayanan Publik UU Aparatur Sipil Negara UU Administrasi Pemerintahan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah 2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS 3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka
4. Peningkatan Profesionalisasi PNS
2. Mikro : Program/kegiatan pd tingkat Instansi 6 (K/L dan Pemda)
5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi 6. Peningkatan Pelayanan Publik 7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur
8 Area Perubahan
Manajemen Perubahan, SDM, Kelembagaan, TataLaksana, Pengawasan, Akuntabilitas, Peraturan, Yanlik
RENCANA AKSI PENINGKATAN PROFESIONALISME PNS Program Percepatan Reformasi Birokrasi
RENCANA AKSI a. Penetapan standar kompetensi jabatan
PROGRAM
Identifikasi jabatan fungsional b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis kompetensi (Diklat) c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi
Profesionalisasi PNS
d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri e. Sertifikasi kompetensi profesi f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi Secara perodik g. Pengukuran Kinerja Individu
h. Penguatan Jabatan Fungsional
Identifikasi output jabatan fungsional Penyusunan standar kompetensi Pengelolaan kinerja jabatan fungsional Penyesuaian tunjangan jabatan fungsional
REFORMASI 10 ASPEK MANAJEMEN ASN
1
PENETAPAN KEBUTUHAN
2
PENGADAAN
Menggunakan ANJAB dan ABK Penyusunan kebutuhan untuk 5 Tahun e-formation Sistem registrasi On-line dlm penerimaan ASN Seleksi menggunakan CAT
3
PENGEMBANGAN
Berdasarkan kualifikasi, kinerja dan kompetensi Perencanaan suksesi dan talent pool Seleksi yang objektif untuk menduduki jabatan (open recruitment unt JPT) Diklat merupakan hak
4
PENILAIAN KINERJA
Berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (target vs realisasi) Penilaian 3600 (diri sendiri, atasan lansung, teman sekerja, bawahan)
5
DISIPLIN
Penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai ASN untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat
MANAJEMEN ASN (Lanjutan)
6
PENGHARGAAN
7
PEMBERHENTIAN
Pemberhentian karena tidak mencapai kinerja
8
PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN
Berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan Tunjangan berbasis kinerja individu setiap tahun Tingkat kemahalan sesuai indeks wilayah
9
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
Perbaikan sistem pembayaran dari sistem pay as you go menjadi semangatnya fully funded (dana pensiun)
10
PERLINDUNGAN
Diberikan berdasarkan pencapaian kinerja
• Memberikan perlindungan tambahan diatas Sistem Jaminan Sosial Nasional (perlindungan dasar) • Bantuan HK
ROADMAP ASN 2015-2019 (Nasional) SASARAN
Pengorganisasian Perekrutan & Orientasi Pengembangan Kapasitas Penilaian Kinerja & Awards
2015
2016
2017
2018
2019
Audit Organisasi Anjab & ABK dg e-Formasi (Sesuai Potensi Daerah) & SIM-ASN Sistem Etika, Integritas, dan Disiplin Rekruitmen dan Penugasan (C)ASN Standar Kompetensi Jabatan
SIM ASN yg Andal
Talenta Terbaik Job–Person Fit
Sistem Manajemen Kinerja Sistem Kompensasi & Penegakan Sanksi Sistem Talent Management - Kepemimpinan Seleksi JPT & JA ASN
Purnabhakti & Terminasi
Arah organisasi sesuai Nawacita
Assesment Kompetensi sesuai Jabatan
Sistem Gaji, Tunjangan dan Penghargaan Berbasis Kinerja
Promosi & Rotasi
Capaian
Kinerja Individu yg optimal bagi Organisasi Talent Mapping JPT & JA Teladan
Pola Karir Instansi dan Nasional
Rotasi Nasional
Sistem Pensiun, JHT, dan kompensasi
Apresiasi yg Layak
2 PP MANAJEMEN PNS
2.1
Pengantar
IZIN PRINSIP Surat Menteri Sekretaris Negara nomor B-724/M.Sesneg/D-4/PU.02/07/2014 tanggal 21 Juli 2014 perihal Persetujuan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
LAMA
19 PP
3 PerPres BARU
7 PP
3 PerPres
OPERASIONALISASI KEBIJAKAN UU NO. 5 TAHUN 2014 19 RPP 1. Pemberhentian, Pemberhentian Sementara, dan Pengaktifan Kembali PNS 2. PNS Yang Diangkat Sebagai Pejabat Negara 3. Pengisian Jabatan ASN tertentu yg berasal dari prajurit TNI dan anggota POLRI 4. Manajemen PPPK 5. Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan 6. Pengadaan dan Tata Cara Sumpah/Janji PNS dan Pengangkatan ASN dalam Jabatan ASN 7. Pangkat dan Jabatan ASN 8. Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Kemahalan dan Fasilitas Lain 9. Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi, Pola Karier, Promosi & Mutasi 10. Jabatan Administrasi 11. Jabatan Pimpinan Tinggi 12. Jabatan Fungsional 13. Hak dan Kewajiban Pegawai ASN A 14. Disiplin 15. Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN 16. Korps Pegawai ASN 17. Pengelolaan Program Jaminan Pensiun & Jaminan Hari Tua 18. Perlindungan (Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Bantuan Hukum) 19. Penilaian Kinerja
B 4 RPERPRES 1. R-PERPRES KASN (Sekretariat, Tata Kerja, Sistem & Manajemen SDM, Tanggung Jawab & Pengelolaan Keuangan KASN) 2. R-PERPRES BKN 3. R-PERPRES LAN 4. R-Perpres tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi PPPK C 1 PERMENPANRB
Seleksi dan Tata Cara Pembentukan Tim Seleksi
TARGET PP dan RPP PP Manajemen PNS RPP Gaji dan Tunjangan RPP Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil RPP Penilaian Kinerja dan Disiplin RPP Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja RPP Korps Profesi Pegawai ASN Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Pegawai ASN 15
SISTEMATIKA PP MANAJEMEN PNS BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V
KETENTUAN UMUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN PENGADAAN PANGKAT DAN JABATAN PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KARIER BAB VI PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN BAB VII PENGHARGAAN BAB VIII PEMBERHENTIAN BAB IX PENGGAJIAN, TUNJANGAN DAN FASILITAS BAB X JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA BAB XI PERLINDUNGAN BAB XII CUTI 15 BAB BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN 364 PASAL BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP
2.2
Ketentuan Umum
APARATUR SIPIL NEGARA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN): profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA: PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
MANAJEMEN ASN : pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
TUJUAN UTAMA UU ASN
Independen dan Netralitas Kualifikasi Kompetensi Kinerja/ Produktivitas Kerja Integritas Kesejahteraan Kualitas Pelayanan Publik Pengawasan & Akuntabilitas
SISTEM MERIT
setkab.go.id
FUNGSI PEGAWAI ASN 1. pelaksana kebijakan publik; 2. pelayan publik; dan 3. perekat dan pemersatu bangsa PERAN PEGAWAI ASN: Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas: 1. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan 2. pelaksana pembangunan nasional melalui Yanlik yang profesional, 3. bebas dari intervensi politik, 4. bersih dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).
PRINSIP DASAR UU ASN Memberlakukan “SISTEM MERIT ” melalui: 1. Seleksi/promosi dilakukan secara adil dan kompetitif 2. Menerapkan prinsip fairness 3. Pemberian gaji, reward, and punishment berbasis pada kinerja 4. Menerapkan Standar integritas dan perilaku pada Yanlik 5. Manajemen SDM dilakukan secara efektif dan efisien 6. Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan pejabat/penguasa yang semena-mena. Sistem Merit adalah kebijakan Manajemen ASN yang diterapkan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, wajar, tanpa membedakan latar belakang: baik secara politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kecacatan.
PERUBAHAN KEBIJAKAN SDM MENURUT UU ASN • KARIER ditentukan berdasarkan KOMITMEN terhadap KINERJA bukan hanya kedudukan; • PANGKAT melekat pada JABATAN bukan pada orang; • REMUNERASI ditentukan pada KINERJA bukan semata pada Jabatan saja; • KEDUDUKAN dalam JABATAN didasarkan pada: - Standar Kompetensi - Pengembangan Kompetensi bagi PNS & PPPK dalam rangka meningkatkan Profesionalisme. • PEMBATASAN MASA JABATAN (5 Tahun); • REKRUITMEN TERBUKA untuk JPT; • ASN DINAMIS mengikuti TUPOKSI yang dinamis.
ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP: a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pd Yanlik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g. profesionalitas jabatan
JENIS, STATUS & FUNGSI PEGAWAI ASN JENIS
PNS Pasal 1 butir 3 & Pasal 7
PPPK Pasal 1 butir 4 & Pasal 7
STATUS 1. Berstatus pegawai tetap 2. Memiliki NIP secara nasional; 3. Sebagai pembuat kebijakan; 4. Dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi pemerintahan; 1. Diangkat Dgn Perjanjian Kerja; 2. Dapat diberikan No Induk Pegawai Perjanjian Kerja; 3. Melaksanakan Tugas Pemerintahan; 4. Menduduki Jabatan Fungsional.
FUNGSI: 1. Pelaksana kebijakan publik; 2. Pelayan publik; dan 3. Perekat dan pemersatu bangsa
MANAJEMEN ASN terdiri dari: Manajemen PNS: 1. penyusunan dan penetapan kebutuhan; 2. pengadaan; 3. pangkat dan jabatan; 4. pengembangan karier; 5. pola karier; 6. promosi; 7. mutasi; 8. Penilaian kinerja 9. penggajian dan tunjangan; 10. penghargaan; 11. disiplin; 12. pemberhentian; 13. pensiun dan tabungan hari tua; dan 14. perlindungan.
Manajemen PPPK: 1. penetapan kebutuhan; 2. pengadaan; 3. penilaian kinerja; 4. penggajian dan tunjangan; 5. pengembangan kompetensi; 6. pemberian penghargaan; 7. disiplin; 8. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan 9. perlindungan.
A. MANAJEMEN PNS 1
REKRUITMEN
BASED ON KEBUTUHAN (ANJAB & ABK) untuk JANGKA WAKTU 5 THN
2
PENGEMBANGAN PEGAWAI
SEBAGAI HAK PEGAWAI ASN, BENTUK2 PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PERTUKARAN PNS-SWASTA
3
PROMOSI
4
KESEJAHTERAAN
5
MANAJEMEN KINERJA
6
DISIPLIN & ETIKA
7
PENSIUN
BASIS KARIR TERBUKA (KOMPETISI) BERDASARKAN BEBAN KERJA, TANGGUNG JAWAB, RESIKO PEKERJAAN & KINERJA POSITION & PERFORMANCE BASED SALARY/ PROMOTION, SANKSI ATAS TDK TERCAPAINYA KINERJA RINCIAN KODE ETIK PROFESI DAN SANKSI SEMANGAT FULLY FUNDED
B. MANAJEMEN PPPK Pengadaan
Penilaian Kinerja Disiplin
Hak
Tahapan: perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan. Berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan. Pengangkatan oleh Keputusan PPK. Perjanjian kerja minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang. PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS Perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit/organisasi. Sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Pemberhentian jika tidak mencapai target kinerja. PPPK wajib mematuhi disiplin dan akan dijatuhi hukuman disiplin jika melanggarnya Mendapatkan gaji serta tunjangan yang dibebankan kpd APBN/APBD. Diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi. Dapat diberikan penghargaan. Mendapatkan perlindungan berupa jaminan (hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian) dan bantuan hukum
2.3
Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan
PENYUSUNAN KEBUTUHAN ANALISIS JABATAN
Setiap Instansi Pemerintah menyusun kebutuhan jenis jabatan dan jumlah PNS berdasarkan Anjab dan ABK, peta jabatan, dan ketersediaan pegawai
PETA JABATAN
Mendukung pencapaian indikator keberhasilan sasaran strategis (yg tertuang dlm Renstra Instansi sbg turunan RPJPN dan RPJMN) Menggunakan aplikasi elektronik (e-formasi)
Permenpan No. 33/2011 Jam Kerja Efektif Pegawai: 1250 Jam/tahun
ya
ANALISIS BEBAN KERJA KEBUTUHAN ASN
bersifat
KEKURANGAN
29
FORMASI PNS
Permenpan No. 26/2011
5 Tahun Dirinci per tahun
PENETAPAN KEBUTUHAN Penetapan kebutuhan PNS secara nasional setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN
Pertimbangan Teknis Kepala BKN Paling lambat akhir bulan Juli tahun sebelumnya (T-1)
Pendapat Menteri Keuangan Pendapat disusun Bulan April Tahun Berikutnya,
Disampiakan ke MenPANRB paling lambat akhir Mei Tahun Berikutnya
Penetapan Kebutuhan oleh Menteri PANRB Paling lambat bulan Mei tahun berjalan.
2.4
Pengadaan
PANITIA SELEKSI NASIONAL Untuk menjamin obyektivitas, Menteri membentuk Panitia Seleksi Nasional. Diketuai oleh Kepala BKN. Terdiri atas unsur : Kementerian PANRB, Kemendagri, Kementerian Keuangan, Kemenristek Dikti, Kemendikbud, BKN, BPKP dan instansi sesuai kebutuhan.
PANITIA SELEKSI INSTANSI Diketuai oleh Pejabat Yang Berwenang. Terdiri atas unsur : kepegawaian, inspektorat, perencanaan anggaran, keuangan, unit terkait.
PENGADAAN Dilakukan secara nasional untuk menjamin kualitas hasil
1
PERENCANAAN
Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Calon PNS. Untuk JA Pelaksana, JF Ahli Pertama, JF Ahli Muda, JF Pemula, JF Terampil
2
PENGUMUMAN LOWONGAN
Diumumkan secara terbuka paling lambat 15 hari kalender sblm tgl penerimaan lamaran
3
PELAMARAN
4
SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
5
PENGANGKATAN DAN MASA PERCOBAAN CPNS
Harus memenuhi persyaratan administrasi • Seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang • Pengumuman hasil seleksi secara terbuka • Pengangkatan Calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala BKN • Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun
2.5
Pangkat dan Jabatan
PANGKAT DAN JABATAN • Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan jabatan yang digunakan sebagai dasar penggajian
• Jabatan PNS terdiri atas Jabatan Administrasi; Jabatan Fungsional; dan Jabatan Pimpinan Tinggi. • Pengangkatan Jabatan Adminitrasi melalui pengadaan PNS bagi pelaksana dan melalui rekrutmen dan seleksi bagi administrator dan pengawas • Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan, penyesuaian (inpassing), dan promosi. • JPT dilakukan secara terbuka dan kompetitif dan dapat diisi dari kalangan non-PNS (JPT utama dan Madya). • Pejabat Fungsional dilarang rangkap jabatan dengan jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi • JPT di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh Prajurit TNI dan Anggota Polri.
Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Pimpinan Tinggi: a) Utama (es.I Pim LPNK) b) Madya (es.I) c) Pratama (es.II)
Jabatan Administrasi: a) Administrator (es.III) b) Pengawas (es.IV) c) Pelaksana (es.V & JFU)
profesi bagi : 1. Pegawai Negeri Sipil 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 1. Jabatan Pimpinan Tinggi 2. Jabatan Administrasi 3. Jabatan Fungsional (psl.18) Jafung keahlian: a) ahli utama; b) ahli madya; c) ahli muda; d) ahli pertama.
Jafung keterampilan: a) penyelia; b) mahir; c) terampil; d) pemula
PANGKAT DAN JABATAN ASN PIMPINAN TINGGI 1. Utama 2. Madya 3. Pratama
12 11 10
9 8 7 6 5 4 3 2 1
ADMINISTRASI 1. Administrator 2. Pengawas 3. Pelaksana
BY CAREER
14
AHLI Utama, Madya, Muda, Pertama TERAMPIL Penyelia, Mahir, Terampil Pemula
BY CAREER
FUNGSIONAL
15 13
(BAB IX)
PANGKAT (KELAS JABATAN) BY POSITION
I II III IV V VI VII VIII IX
JABATAN ASN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
UTAMA
PPPK
MADYA
PRATAMA PNS ADMINISTRATOR JABATAN ADMINISTRASI
KEAHLIAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS
PELAKSANA
KETRAMPILAN
PPPK
PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dilakukan seleksi dari PNS yang tersedia, baik dari internal maupun instansi lain
1
JENJANG
2
TANGGUNG JAWAB
Administrator – memimpin, Pengawas –mengendalikan, Pelaksana-melaksanakan
3
AKUNTABILITAS
Setiap pejabat administrasi harus menjamin akuntabilitas jabatan
4
PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN
5
PEMBERHENTIAN
Jabatan Administrator, Pengawas, dan Pelaksana
• •
Status PNS, D-IV/S-1, memiliki integritas dan moralitas, memiliki pengalaman, memiliki kompetensi, berkinerja baik 2 tahun terakhir. Pyb usul kepada PPK
• Mengundurkan diri, diberhentikan sementara dari PNS, ctln, tugas belajar > 6 bulan, ditugaskan diluar JA, tidak memenuhi persyaratan
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL Melalui : Pengangkatan Pertama, Perpindahan Dari Jabatan Lain, Penyesuaian. Dapat diisi dari PPPK.
1
JENJANG
2
TANGGUNG JAWAB
3
AKUNTABILITAS
4
PERSYARATAN DAN PENGANGKATAN
5
PEMBERHENTIAN
Keahlian dan Keterampilan
Pelayanan fungsional berdasarkan kehalian dan keterampilan tertentu Setiap pejabat administrasi harus menjamin akuntabilitas jabatan •
•
Status PNS/PPPK, D-IV/S-1 (ahli) SLTA (terampil), memiliki integritas dan moralitas, memiliki pengalaman, memiliki kompetensi, berkinerja baik 2 tahun terakhir, batas usia pengangkatan Pyb usul kepada PPK
• Mengundurkan diri, diberhentikan sementara dari PNS, ctln, tugas belajar > 6 bulan, ditugaskan diluar JF, tidak memenuhi persyaratan
JABATAN PIMPINAN TINGGI Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada Instansi Pemerintah
• JPT utama;
Kepala lembaga pemerintah non kementerian
• JPT madya;
Sekretaris jenderal kementerian, sekretaris kementerian, sekretaris utama, sekretaris jenderal kesekretariatan lembaga negara, sekretaris jenderal lembaga nonstruktural, direktur jenderal, deputi, inpektur jenderal, inpektur utama, kepala badan, staf ahli mentari,kepala sekretariat presiden, kepala sekretariat wakil presiden, sekretaris militer presiden, kepala sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, sekretaris daerah provinsi dan jabatan lain yg setara.
• JPT pratama.
Direktur, Kepala Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Kepala Badan, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Balai Besar, Asisten Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah kab/kota, kepala dinas,/kepala badan provinsi, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, dan jabatan lain yang setara. 41
JABATAN PIMPINAN TINGGI Harus menjamin akuntabilitas jabatan
• JPT utama;
• JPT madya;
1. 2. 3. 4.
Tersusunnya kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembangunan Peningkatan kapabilitas organisasi Terwujudnya sinergi antar instansi Terselesaikannya masalah yang memiliki kompleksitas dan risiko tinggi yang berdampak politis
1. 2.
Terwujudnya perumusan kebijakan yang memberikan solusi Terlaksananya pendayagunaan sumber daya untuk menjamin produktivitas unit kerja Terlaksananya penerapan kebijakan dengan resiko minimal Tersusunnya program yang dapat menjamin pencapaian tujuan organisasi Terlaksananya penerapan program organisasi yang berkesinambungan; dan Terwujudnya sinergi antar pimpinan di dalam dan antar organisasi
3. 4. 5. 6.
• JPT pratama.
1. 2. 3. 4.
Tersusunnya rumusan alternatifkebijakan yang memberikan solusi Tercapainya hasil kerja unit selaras dengan tujuan organisasi Terwujudnya pengembangan strategi yang terintegrasi Terwujudnya kapabilitas pada unit kerja untuk mencapai outcome organisasi
42
JABATAN PIMPINAN TINGGI JPT Utama dan JPT Madya tertentu dapat diisi dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden
• pengisian;
1. 2. 3.
1. 2.
• Penetapan dan pengangkatan
3. 4. 5. 6.
1.
• Pengisian JPT krn penataan organisasi
2. 3. 4.
Terbuka dan kompetitif; Dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan penetapan Selain melalui pelamaran Pansel dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam seleksi Dilakukan Presiden atau PPK sesuai kewenangannya Pansel menyampaikan 3 calon pejabat pimp tinggi madya di instansi daerah prov kpd PPK PPK mengusulkan 3 calon kpd Presiden melalui mendagri Presiden milih 1 calon utk ditetapkan dengan memperhatikan pertimbangan PPK Dalam memilih Presiden dapat dibantu tim PPK dilarang mengisi jabatan yang lowong dari calon pejabat pimpinan tinggi yang lulus seleksi pada JPT lain Menyebabkan pengurangan JPT, pengisian dilakukan melalui uji kompetensi Apabila tidak diperoleh maka dilakukan seleksi terbuka Pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada Syarat: satu klasifikasi jabatan, memenuhi standar kompetensi, telah menduduki jabatan minimal 2 th 43
PERSYARATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI Dari Kalangan PNS
• utama
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Minimal D-IV/S-1 Memiliki kompetensi yang diperlukan Memiliki pengalaman di bidang jabatan secara kumulatif min 10 thn Sedang atau pernah menduduki JPT Madya/JF Ahli Utama min 2 thn Memiliki rekam jejak dan integritas yg baik Usia max 58 thn Sehat jasmani dan rohani
• madya
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Minimal D-IV/S-1 Memiliki kompetensi yang diperlukan Memiliki pengalaman di bidang jabatan secara kumulatif min 7 thn Sedang /pernah menduduki JPT Pratama/JF Ahli Utama min 2 thn Memiliki rekam jejak dan integritas yg baik Usia max 58 thn Sehat jasmani dan rohani
• pratama
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Minimal D-IV/S-1 Memiliki kompetensi yang diperlukan Memiliki pengalaman di bidang jabatan secara kumulatif min 5 thn Sedang /pernah menduduki Administrator/JF Ahli Madya min 2 thn Memiliki rekam jejak dan integritas yg baik Usia max 56 thn Sehat jasmani dan rohani 44
PERSYARATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI Dari Kalangan Non-PNS
• utama
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
• madya
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Minimal S-2 Memiliki kompetensi yang diperlukan Memiliki pengalaman di bidang jabatan secara kumulatif min 15 thn Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik min 5 thn sebelum pendaftaran Tidak pernah dipidana penjara Memiliki rekam jejak dan integritas yg baik Usia max 58 thn Sehat jasmani dan rohani Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, anggota Polri, atau prajurit TNI. Minimal S-2 Memiliki kompetensi yang diperlukan Memiliki pengalaman di bidang jabatan secara kumulatif min 10 thn Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik min 5 thn sebelum pendaftaran Tidak pernah dipidana penjara Memiliki rekam jejak dan integritas yg baik Usia max 58 thn Sehat jasmani dan rohani Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, anggota Polri, atau prajurit TNI.
45
PERSYARATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI Dari Kalangan TNI/Polri
• utama
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Minimal S-2 Memiliki kompetensi yang diperlukan Memiliki pengalaman di bidang jabatan secara kumulatif min 10 thn Memiliki rekam jejak dan integritas yg baik Usia max 55 thn Sehat jasmani dan rohani
• madya
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Minimal S-2 Memiliki kompetensi yang diperlukan Memiliki pengalaman di bidang jabatan secara kumulatif min 7 thn Memiliki rekam jejak dan integritas yg baik Usia max 58 thn Sehat jasmani dan rohani
• pratama
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Minimal D-IV/S-1 Memiliki kompetensi yang diperlukan Memiliki pengalaman di bidang jabatan secara kumulatif min 5 thn Memiliki rekam jejak dan integritas yg baik Usia max 53 thn Sehat jasmani dan rohani
46
2.6
Pengembangan Karier, Pengembangan Kompetensi, Pola Karier, Promosi Dan Mutasi
PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, POLA KARIER, PROMOSI DAN MUTASI • Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan profesionalitas PNS. • Setiap instansi wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yg merupakan bagian terintegrasi dari Sistem Informasi ASN PENGEMBANGAN KARIER
• kejelasan dan kepastian karier kepada PNS • berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah • Dilakukan melalui mutasi dan/atau promosi
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
• PPK wajib menetapkan kebutuhan, menyusun rencana, melaksanakan, dan pemantauan serta evaluasi • Diklat, seminar, kursus, penataran, sekolah/pelatihan kader dan magang • Prinsip Dasar: PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama didasarkan pada penilaian kinerja dan penilaian kompetensi
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KARIER
• Instansi pemerintah wajib memiliki • Berisi rencana dan pelaksanaan manajemen karier • Merupakan bagian yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN
PENGEMBANGAN KARIER MANAJEMEN KARIER PNS • Standar Kompetensi Jabatan • Profil PNS • PENGEMBANGAN KARIER • Diselenggarakan tingkat instansi dan nasional • PPK wajib menetapkan rencana, melaksanakan, dan pemantauan
POLA KARIER • Merupakan pola dasar urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan • Pola karier nasional dan instansi. • Berbentuk horizontal, vertikal dan diagonal • Prinsip Dasar: untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan penyelenggaraan tugas-nya
MUTASI dan PROMOSI • Mutasi : menyusun rencana dan dilakukan paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun • Atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier • Promosi merupakan bentuk pola karier yang vertikal atau diagonal • PPK menetapkan kelompok rencana suksesi setiap tahun dan mengumumkan melalui Sistem Informasi ASN
Rencana Suksesi dan Penugasan Khusus • Kelompok rencana suksesi adalah kelompok PNS yang memiliki kompetensi sesuai jabatan; telah melaksanakan kewajiban pengembangan kompetensi; memiliki penilaian kinerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir • Penugasan khusus merupakan penugasan PNS untuk melaksanakan jabatan secara khusus di luar instansi pemerintah
KOMPETENSI JABATAN ASN kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
KONSEP KOMPETENSI ASN MENURUT JABATAN
JPT
JA
JF
TEKNIS
HARD COMPETENCY
SOSIAL KULTURAL
MANAJERIAL
SOFT COMPETENCY
PENGEMBANGAN KOMPETENSI 1. Pendidikan dan Pelatihan
2. Seminar 3. Kursus
5. Praktik Kerja Di Instansi Pusat dan Daerah selama 1 tahun
4. Penataran 6. Pertukaran PNS dan Swasta
INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI & TERTUANG DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN INSTANSI Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI DALAM PNS
BERDASARKAN
MEMPERTIMBANGKAN
1. 2. 3. 4.
Kualifikasi Kompetensi Penilaian kinerja, dan; Kebutuhan Instansi Pemerintah
1. Integritas dan; 2. Moralitas
POLA KARIR PEGAWAI ASN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
UTAMA
POSISI
PPPK
MADYA
PRATAMA PNS
KARIER ADMINISTRATOR JABATAN ADMINISTRASI
KEAHLIAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS
PELAKSANA
KETRAMPILAN
PPPK
PELAKSANA
Vertikal Horizontal Diagonal
jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, pengalaman, masa jabatan. Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional
kepastian profesionalisme transparan
PERPINDAHAN PEGAWAI ASN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
UTAMA MADYA
PRATAMA
VERTIKAL
HORIZONTAL ADMINISTRATOR JABATAN ADMINISTRASI
VERTIKAL
KEAHLIAN
DIAGONAL PENGAWAS
PELAKSANA
KETRAMPILAN
JABATAN FUNGSIONAL
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
INPASSING (PENYESUAIAN) PENGANGKATAN PERTAMA PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
PENGANGKATAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI
POLA KARIR PROMOSI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI
SELEKSI TERBUKA
2.7
Penilaian Kinerja dan Disiplin
DISIPLIN
PENILAIAN KINERJA
PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN Menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier Berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan Memperhatikan target, capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku PNS Dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan Menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas
Pelanggaran disiplin dijatuhin hukuman disiplin
2.8
Penghargaan
PENGHARGAAN Didasarkan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya Penghargaan berupa : a. Tanda Kehormatan b. Kenaikan pangkat istimewa c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan
• Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada PNS berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya • Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi diberikan kepada PNS yang mempunyai nilai prestasi kerja yang sangat baik, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada organisasi
2.9
Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara
PEMBERHENTIAN • Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri • Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun; Perampingan Organisasi Pemerintah; Tidak Cakap Jasmani atau Rohani; Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang; Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan; Pelanggaran Disiplin; Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Pejabat Negara; Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik; Tidak Memenuhi Target Kinerja; Tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara; Halhal Lain.
• Presiden atau PPK sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan pemberhentian PNS terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala BKN. • Presiden atau Pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kewenangannya menetapkan pemberhentian sementara PNS. • PNS yang diberhentikan dengan hormat, atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, diberikan hak kepegawaian yang terdiri atas Jaminan pensiun dan Jaminan hari tua.
PEMBERHENTIAN SEMENTARA • DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA • DIANGKAT MENJADI KOMISIONER/ANGGOTA LNS • DITAHAN KARENA MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA
2.10
Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas
PENGGAJIAN DAN TUNJANGAN • Gaji dibayarkan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan • PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas • Tunjangan: tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan • dibebankan pada APBN untuk PNS di Instansi Pusat dan APBD untuk PNS di Instansi Daerah
2.10
Perlindungan dan Cuti
PERLINDUNGAN
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015. Ditetapkan tanggal 16 September 2015 dan diundangkan pada 17 September 2015
Jaminan kesehatan Jaminan kecelakaan kerja
Jaminan kematian
Bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya
CUTI cuti tahunan
• Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 hari kerja • Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 hari kerja • Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan lebih dari 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja • guru dan dosen yang mendapat liburan disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan
cuti besar
• PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 bulan
cuti sakit
• PNS yang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari berhak atas cuti sakit • Hak atas cuti sakit dapat diberikan paling lama 1 tahun & dapat ditambah untuk paling lama 6 bulan • PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan
cuti melahirkan
• Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan
cuti karena alasan penting cuti bersama cuti di luar tanggungan negara
• Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 bulan • Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan; • PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan • PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara paling lama 3 (tiga) tahun
•
Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan Penting, dan Cuti Bersama berlaku pula untuk Calon Pegawai Negeri Sipil
•
Cuti Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Pejabat Negara, Jaksa Agung dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dijabat oleh bukan Pegawai Negeri diatur dalam peraturan tersendiri.
PNS YANG DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA DAN PIMPINAN ATAU ANGGOTA LEMBAGA NONSTRUKTURAL PNS sebagai Pejabat Negara dan Pimpinan atau anggota Lembaga Nonstruktural: Diberhentikan sementara sebagai PNS dan diaktifkan kembali sebagai PNS bila sudah tidak menjabat lagi yg ditetapkan oleh Presiden (JPT Utama, Madya dan Jafung Ahli Utama) atau PPK
• Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota MA, MK, BPK, KY, KPK • Menteri dan jabatan setingkat menteri, • Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
Pejabat Negara: Wajib mengundurkan diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon dan diberhentikan dengan hormat, namun bila tidak mengajukan pengunduran diri akan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS
• Presiden dan Wakil Presiden, • Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD; • Gubernur dan Wakil Gubernur; • Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
3 PENUTUP
ISU AKTUAL PP MANAJEMEN PNS Perbedaan Kelompok Jabatan dengan Pengaturan yang berbeda (JPT, JA dan JF) Kompetensi Jabatan (Teknis, Manajerial Dan Sosial Kultural) Kegiatan Berbasis Output Kinerja Pegawai Terkait dengan Kinerja Institusi Penilaian Kinerja terkait dengan output. Tidak Ada Rangkap Jabatan Tidak Ada Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Jabatan Tertentu dapat diduduki oleh PPPK Keseragaman BUP Pengisian dengan Asesmen Memiliki Pola Karir Inpassing Nasional Jabatan Fungsional
TERIMA KASIH
