2017 tentang Manajemen PNS. Tim LIPI

Tantangan dan Peluang JFP pasca PP no. 11/2017 tentang Manajemen PNS Tim LIPI

MANAJEMEN ASN UU no. 5/2014 Aparatur Sipil Negara

PP no. 70/2015 Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN

PP no. 11/2017 Manajemen PNS

RPP Manajemen PPPK Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS ………….





PermenPAN-RB 25/2016 JA Pelaksana 26/2016 Penyesuaian ke JF





PermenPAN-RB 25/2016 JA Pelaksana 26/2016 Penyesuaian ke JF

Bagaimana dengan regulasi JF?

APARATUR SIPIL NEGARA # Aparatur Sipil Negara

- PNS (Pegawai Negeri Sipil) - PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)

# ASN = pejabat

- Jabatan Administrasi (JA) - Jabatan Fungsional (JF) - Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

# Standar kompetensi

- Teknis - Manajerial - Sosial-kultural

# Rangkap jabatan

- Alih jabatan (CPNS / alih jabatan / penyesuaian / promosi) - Ketersediaan lowongan / formasi - Maintainance di setiap jenjang dengan AK sd BUP

# Penilaian ASN

- PPK → SKP - Komponen: kinerja (60%) + perilaku (40%) - Berbasis output, bukan proses

# BUP

- JF Ahli Utama : 65 tahun - JPT, JF Ahli Madya: 60 tahun - Selain itu : 58 tahun

JABATAN ASN

KOMPETENSI ASN

POLA GRADING

Penghasilan Bulanan = - gaji - tunjangan kinerja - tunjangan kemahalan

JABATAN FUNGSIONAL PENELITI? PP no. 11/2017 tentang Manajemen PNS R-PermenPAN-RB tentang JFP R-Perka LIPI tentang Petunjuk Teknis JFP

REGULASI SAAT INI Regulasi-regulasi terkait Jabatan Fungsional Peneliti (JFP) 1. KepmenPAN no. 128/2004 tentang JFP dan Angka Kreditnya 2. Perka LIPI no. 2/2014 (SKB dengan Perka BKN) tentang Petunjuk Teknis JFP ← Perka LIPI no. 4/2013 ← Perka LIPI no. 6/2009 dan beberapa turunan regulasi pendukung substansi dan pedoman teknis pelaksanaan: - Perka LIPI no. 4/2009 tentang Standar Kompetensi JFP - Perka LIPI no. 5/2009 tentang Pedoman Formasi JFP - Perka LIPI no. 7/2009 Tata Cara Pengukuhan Peneliti Utama untuk mendapatkan Gelar Gelar Profesor Riset - Perka LIPI no. 4/2012 tentang Karya Tulis Ilmiah - Perka LIPI no. 3/2013 tentang Kode Etika Peneliti - Perka LIPI no. 1/2016 tentang Bidang Kepakaran - Perka LIPI no. 17/2016 tentang Pedoman Akreditasi Penerbit Ilmiah

LATAR BELAKANG (1) Evaluasi sistem maintainance di setiap jenjang. (2) Tidak ada rangkap jabatan, maupun bebas sementara. (3) Pemakaian sistem kombinasi: Hasil Kerja Minimal (HKM) dan Angka Kredit (AK) a) Mengintegrasikan kebutuhan substansi dan administrasi. b) Menghilangkan kesenjangan antara kompetensi dan AK. c) Lebih mencerminkan karakter alami profesi peneliti. - Penjenjangan tidak berkorelasi pada pemisahan jenis pekerjaan. - Penjenjangan menunjukkan leverage pekerjaan.

d) Sinkron dengan pola manajemen PNS berbasis output, dengan tetap menjamin kualitas. - Memotivasi peningkatan kualitas substansi, bukan sekedar pencapaian AK. - Besaran AK setiap unsur kegiatan bisa berbasis beban kerja riil. - Tidak perlu ada kekuatiran inflasi AK. - Memotivasi pelaksanaan tugas unit kerja oleh peneliti melalui instrumen SKP.

e) Kompatibel dengan best-practises dan norma global. - Lebih berorientasi pada substansi daripada administrasi. - Mempermudah proses administrasi.

(4) Penguatan Kelompok Kegiatan (Keltianbangji) sebagai representasi KJF. (5) Perubahan Unsur Kegiatan dan AK-nya a) Tanpa pembedaan AK sesuai jenjang. b) Besaran AK berbasis beban kerja riil.

POIN REVISI JFP 1. Penetapan formasi di setiap Jenjang JFP + Bidang Kepakarannya → Berbasis lowongan jabatan di Jenjang dan Bidang Kepakaran yang sesuai. → Bidang kepakaran utama dan pendukung. → Masa transisi: tidak perlu, konversi langsung

2. Standar Kompetensi Peneliti, Kualifikasi, Uji Kompetensi, Hasil Kerja, AK → Penetapan kualifikasi : S1/S2 → S2 → S2/S3 → S3 → Uji kompetensi : portofolio + interviu + presentasi → Hasil kerja minimal : prasyarat masuk jenjang (@ 4 / 6 buah) maintainance periode 5 tahun (@ 2 buah) Angka kredit (AK) : maintainance tahunan (Utama / Madya / Muda / Pertama = 25 / 20 / 15 / 10 AK) → Penilaian AK oleh Satker (TP2U) dalam bentuk SKP, kenaikan jenjang oleh Tim Asesor → Maintainance di setiap Jenjang JFP sd BUP

3. Penyesuaian Unsur Kegiatan dan AK → AK dari Unsur Kegiatan lebih mencerminkan beban kerja, dipakai sebagai basis SKP. → Gradasi lebih rinci dengan penjelasan dan bukti dukung yang spesifik dan jelas. → Ada beberapa unsur yang AK maksimal bisa lebih tinggi dari sebelumnya.

4. Lain-lain → Peneliti Ahli Utama disebut Profesor Riset → Wajib menjadi anggota organisasi profesi JFP (Himpenindo?)

PENELITI AHLI PERTAMA

PENELITI AHLI MUDA

PENELITI AHLI MADYA

PENELITI AHLI UTAMA

BEBAN KERJA DALAM AK SYARAT BEBAN KERJA: PA Pertama ≥ 100 PA Muda ≥ 200 PA Madya ≥ 400 PA Utama ≥ 850

MAINTAINACE: HK + AK Masuk Jenjang > 78% AK ANGKA KREDIT > 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

10 11

12

13

14

15 16

17

18

...

TAHUN

HASIL KERJA

HKM @ 2 buah

HKM @ 4 buah

MAINTAINACE: HK + AK Masuk Jenjang > 78% AK ANGKA KREDIT > 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

> 50%

10 11

12

13

14

15 16

17

18

...

TAHUN

HASIL KERJA

HKM @ 2 buah

HKM @ 4 buah

Penghitungan AK / HKM: → Bisa di-carry-over sd 2 tahun sebelum tahun berjalan untuk AK, dan 2 periode untuk HK terhitung sejak TMT status terakhir. Masa transisi (yang telah berada di jenjang jabatan) → Periode transisi: tidak perlu, otomatis masuk tanpa Uji Kompetensi. Kenaikan golongan ruang kepegawaian (pada jenjang jabatan yang sama) → Minimal berada pada jenjang golongan ruang tersebut: 1 tahun. → Pemenuhan HKM 1 periode. → Percepatan kenaikan golongan ruang dalam 2 tahun.

SISTEM PENILAIAN

RENSTRA INSTANSI

PK INSTANSI (IKU/IKP: outcome)

PK UNIT

RENSTRA UNIT

(IKK: output)

KK

TP2U Tim Penilai Peneliti Unit

AK maintainance tahunan

KK

SKP Peneliti 1 SKP Peneliti 2 SKP Peneliti 3 SKP Peneliti 4 ….

KK

KK

SISTEM PENILAIAN




SISTEM PENILAIAN



Uji Kompetensi Majelis

Majelis

Asesor Pusat

Asesor Instansi

Tim Asesor Pusat

Tim Asesor Instansi

BK memenuhi

HKM


SISTEM PENILAIAN



Uji Kompetensi Majelis

Majelis

Asesor Pusat

Asesor Instansi

Tim Asesor Pusat

Tim Asesor Instansi

memenuhi

HKM

1) Uji Portofolio 2) Sidang: presentasi + interviu Tim Asesor: 1 Ketua (Intansi Pembina) 1 pakar sebidang dari luar instansi kandidat 1 pakar sebidang dari instansi kandidat


PENETAPAN FORMASI JFP R-Perka LIPI tentang Petunjuk Teknis JFP Perka LIPI no 1/2016 tentang Pedoman Bidang Kepakaran

PANDUAN UMUM

RENSTRA INSTANSI


PK UNIT

RENSTRA UNIT

(IKK: output)

KK

KK

KK

KK

PANDUAN UMUM

RENSTRA INSTANSI


PK UNIT

RENSTRA UNIT

(IKK: output)

KK

KK

KK

KK

Basis penetapan formasi JF: tugas dan target kerja instansi 1) Tusi instansi → Renstra instansi → IKU + PK instansi → IKP + PK Es. 1 → IKK + PK unit 2) Jenis dan volume dari setiap jenis IKK

PANDUAN UMUM 1. Basis penetapan JF: tugas dan target kerja instansi Tusi instansi → Renstra instansi → IKU + PK instansi → IKP + PK Es. 1 → IKK + PK unit 2. Rumah jabatan untuk JFP: keluaran di PK terkait kegiatan penelitian, pengembangan dan / atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi 3. Jenjang JFP: jenis keluaran di PK Jenis keluaran → sesuai Hasil Kerja di setiap Jenjang JFP 4. Jumlah formasi JFP: volume setiap jenis keluaran yang sesuai Hasil Kerja di PK Bidang Kepakaran: kolom ke-2 sesuai Perka LIPI no. 1/2016 5. Bidang Kepakaran JFP: substansi Kelompok Litbangji yang mendapat alokasi target PK Kelompok Litbangji: sesuai program untuk merealisasikan PK, bisa lintas keilmuan

PANDUAN UMUM 1. Basis penetapan JF: tugas dan target kerja instansi Tusi instansi → Renstra instansi → IKU + PK instansi → IKP + PK Es. 1 → IKK + PK unit 2. Rumah jabatan untuk JFP: keluaran di PK terkait kegiatan penelitian, pengembangan dan / atau pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi 3. Jenjang JFP: jenis keluaran di PK Jenis keluaran → sesuai Hasil Kerja di setiap Jenjang JFP 4. Jumlah formasi JFP: volume setiap jenis keluaran yang sesuai Hasil Kerja di PK Bidang Kepakaran: kolom ke-2 sesuai Perka LIPI no. 1/2016 5. Bidang Kepakaran JFP: substansi Kelompok Litbangji yang mendapat alokasi target PK Kelompok Litbangji: sesuai program untuk merealisasikan PK, bisa lintas keilmuan

Penetapan Formasi JFP: per-Keltianbangji → unit → instansi → nasional ● Jenis Jenjang JFP ● Jumlah formasi per-Jenjang JFP dan Bidang Kepakarannya

PENETAPAN FORMASI ●

Top-down: mengikuti Tusi dan Renstra Instansi → siklus evaluasi 5 tahunan Jumlah + kualifikasi personil untuk melaksanakan tugas dan mencapai target instansi.

●

Bottom-up: merefleksikan karakter pelaksanaan kegiatan berbasis Kelompok Litbangji untuk melaksanakan Tusi dan PK yang ditetapkan CONTOH KONTUR JENJANG JFP DI LEVEL KELTIANBANGJI

Peneliti Ahli Utama

10%

-

20%

Peneliti Ahli Madya

20%

20%

50%

Peneliti Ahli Muda

30%

35%

30%

Peneliti Ahli Pertama

40%

45%

-

Keltianbangji: - minimal 3 personil, dengan - minimal 2 jenjang JFP yang berbeda, dan - 1 / lebih Bidang Kepakaran yang berbeda

PENETAPAN FORMASI P2 Fisika Kedeputian IPT

PENETAPAN FORMASI PK Pusat Penelitian Fisika LIPI

PK Pusat Penelitian Fisika LIPI No

IKK

Volume

No

IKK

Volume

1

Publikasi internasional

21

1

KTI di jurnal terindeks global bereputasi

21

2

KTI di prosiding terindeks global

28

2


28

3

Paten terdaftar

14

3

Paten terdaftar

14

4

Pengguna layanan riset

125

4


125

5

Perjanjian kerjasama

10

5


10

6

Hasil riset yang dimanfaatkan industri

3

6


3

7

Mahasiswa bimbingan

30

7

Mahasiswa bimbingan

30

8

Partisipasi di pertemuan ilmiah global

28

8


28

9

Partisipasi di pameran

3

9


3

10

Laporan administrasi

14

10


14

PENETAPAN FORMASI PK Pusat Penelitian Fisika LIPI No

IKK

Volume

1


21

2


28

3

Paten terdaftar

14

4


125

5


10

6


3

7

Mahasiswa bimbingan

30

8


28

9


3

10


14

PENETAPAN FORMASI PK Pusat Penelitian Fisika LIPI No

IKK

Volume

1


21

2


28

3

Paten terdaftar

14

4


125

5


10

6


3

7

Mahasiswa bimbingan

30

8


28

9


3

10


14

Peneliti Ahli Utama

20%

Peneliti Ahli Madya

50%

Peneliti Ahli Muda

30%

Peneliti Ahli Pertama

-

PENETAPAN FORMASI

PENETAPAN FORMASI

PENYESUAIAN KE JFP PermenPANRB no. 26/2016 tentang Penyesuaian ke JF R-Perka LIPI tentang Penyesuaian ke JFP

PENYESUAIAN KE JFP Dibuka bagi PNS yang: 1. Belum memiliki JF tetapi menjalankan tugas penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian. CPNS baru / PNS yang belum diangkat ke JFP apapun bisa mengusulkan penyesuaian ke JFP sesuai golongan ruangnya

2. PNS yang masih menjalankan tugas JFP sesuai dengan formasi JFP dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian. PNS dengan jenjang “Peneliti Ahli Muda III/d”, tetapi memiliki golongan ruang IV/a (mungkin sebelumnya JA Administrator) bisa mengusulkan penyesuaian ke jenjang “Peneliti Ahli Madya IV/a”.

3. Pejabat pada JPT, JA (jenjang Admistrator / Pengawas) pada organisasi penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan JFP yang akan didudukinya. PNS Pejabat JPT / JA yang akan diberhentikan bisa mengusulkan penyesuaian ke JFP sesuai golongan ruangnya.

4. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi AK untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. Pejabat FP yang telah di-BS-kan, tetapi belum diberhentikan (dalam periode 5+1), bisa mengusulkan pengaktifan kembali pada jenjang JFP sebelumnya.

PENYESUAIAN KE JFP Persyaratan penyesuaian ke JFP:

selain syarat umum di Pasal 2, PermenPANRB no. 26/2016

1. Pangkat paling rendah III/a. 2. Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JFP paling kurang 2 (dua) Tahun berturut-turut. 3. PPK 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai “baik”. 4. Usia paling tinggi 1 / 2 / 3 tahun sebelum BUP bagi JPT / JA (Administrator, Pengawas) / JA (Pelaksana). 5. Tersedia lowongan jabatan pada jenjang JFP sesuai Bidang Kepakaran. 6. Lulus uji kompetensi, kecuali poin 4 yang kembali pada jenjang JFP yang diduduki sebelumnya. 7. Memenuhi kualifikasi dan Hasil Kerja minimal sesuai dengan jenjang yang akan diduduki, kecuali poin 4.

PENYESUAIAN KE JFP Tata cara penyesuaian ke JFP: 1. Usulan formasi dari K/L ke LIPI → Evaluasi formasi nasional → Penetapan MenPANRB → Pengisian e-Formasi BKN 2. Instansi pemerintah mengirimkan usulan penyesuaian ke LIPI cq. Pusbindiklat Peneliti LIPI (khusus Kemendagri, harus melampirkan surat pengantar dari BPP). 3. Pengusulan penyesuaian diterima sd 1 Oktober 2018. 4. LIPI melaksanakan Uji Kompetensi dan membentuk Tim Asesor Pusat sesuai usulan yang masuk. Tim Asesor: 3 orang (min. 2 orang pakar sebidag) + 1 Instansi Pembina + 1 orang sekretariat

5. Uji Kompetensi: Uji Portofolio → Sidang (presentasi & interviu) → Penetapan a) Penerimaan berkas secara daring. b) Pemrosesan Uji Portofolio setiap minggu ke-1 → hasil disampaikan sd 2 minggu setelahnya. c) Pelaksanaan Sidang ditetapkan kemudian menyesuaikan dengan usulan dan kesiapan Tim Asesor Pusat. d) Biaya sidang (perjalanan + narsum Tim Asesor Pusat) dibebankan ke instansi pengusul. `

PENYESUAIAN KE JFP 6. Berkas pendukung usulan: - SK PNS terakhir - PPK 1 (satu) tahun terakhir - DRH memuat biodata, kontak, pengalaman kerja, pengalaman litbangji, rekam jejak terkait litbangji (publikasi, penghargaan, dll) - Berkas pendukung Hasil Kerja minimal sesuai jenjang yang akan diduduki

7. Penyesuaian dan golongan ruang: - Usulan penyesuaian sesuai golongan:

III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c IV/d – IV/e - Bisa mengusulkan ke jenjang JFP sesuai golongannya.

→ Peneliti Ahli Pertama → Peneliti Ahli Muda → Peneliti Ahli Madya → Peneliti Ahli Utama

PENYESUAIAN KE JFP

PENELITI AHLI PERTAMA

4 4

4

PENELITI AHLI MUDA

4

PENELITI AHLI MADYA

4

PENELITI AHLI UTAMA

4

Panduan dan data evaluasi formasi JFP K/L: http://formasi.pusbindiklat.peneliti.lipi.go.id

Terima-kasih

2017 tentang Manajemen PNS. Tim LIPI

Recommend Documents