IMPLIKASI DIUNDANGKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS

Badan Kepegawaian Negara

IMPLIKASI DIUNDANGKANNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS

Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara

VISI DAN MISI KEPEGAWAIAN NEGARA DI ERA UU ASN

VISI

MISI

Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera

Memindahkan Aparatur Sipil Negara dari Comfort Zone ke Competitive Zone

PERENCANAAN KEBUTUHAN PNS Instansi diwajibkan menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan jangka waktu 5 tahun dan diperinci per tahun disertai dokumen rencana strategis

Dilaksanakan dengan Anjab & ABK yang menghasilkan peta jabatan dan kebutuhan jabatan

Penyusunan kebutuhan harus dilakukan satu tahun sebelumnya atau bulan Maret sudah diajukan kepada Menpan dan Kepala BKN. Pertimbangan Kepala BKN paling lambat diajukan bulan Juli dan pertimbangan Kementerian Keuangan paling lambat akhir Mei. Penetapan formasi oleh Menpan Mei tahun berjalan

Penerapan prinsip carry open untuk tahun berikutny

PENGADAAN Dilakukan secara nasional untuk menjamin kualitas hasil

1

PERENCANAAN

Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Calon PNS Ketua Kepala BKN

2

PENGUMUMAN LOWONGAN

Diumumkan secara terbuka paling lambat 15 hari kalender sblm tgl penerimaan lamaran

3

PELAMARAN

4

• Harus memenuhi persyaratan administrasi • Pendaftaran dengan online • Batas usia melamar untuk jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Presiden adalah 40 tahun

SELEKSI DAN • PENGUMUMAN HASIL SELEKSI • •

5

PENGANGKATAN DAN MASA PERCOBAAN CPNS

• • •

6

SUMPAH PNS

Seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang dilakukan dengan CAT Pengumuman hasil seleksi secara terbuka Pengangkatan Calon PNS oleh PPK setelah mendapat persetujuan teknis dari Kepala BKN Calon PNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun Harus ikut diklat prajabatan 1x, apabila tidak lulus diberhentikan sebagai CPNS Apabila mengundurkan diri dimasa percobaan ybs dikenakan punishment tidak boleh ikut test CPNS untuk waktu tertentu

PNS mengucapkan sumpah berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing

PANGKAT & JABATAN 1.

2. 3. 4.

Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. Nomenklatur jabatan & pangkat JPT Maya & Utama oleh Presiden, JPT Pratama dan Jabatan Administrator oleh PPK dengan pertimbangan Menpan Pengangkatan dalam jabatan Administrator dilaksanakan dengan pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, dan pengangkatan penyesuaian (inpassing).

5.

Pengangkatan JPT dilakukan secara terbuka dan kompetitif dan dapat diisi dari kalangan non-PNS (JPT utama dan Madya) kecuali Instansi yang sudah melaksanakan merit sistem.

6.

PPK dilarang mengisi jabatan yang lowong dari calon JPT yang lulus dari JPT lain.

7.

Presiden dapat mengangkat JPT Utama melalui penugasan dan penunjukan langsung.

8.

Mutasi antar JPT dapat dilakukan dengan uji kompetensi dari pejabat yang ada dengan syarat 1 klasifikasi jabatan, memenuhi standart kompetensi & menduduki jabatan min 2 tahun maksimal 5 tahun

9.

Pejabat Fungsional dilarang rangkap jabatan dengan jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi kecuali yang kompetensinya sama

10. JPT di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh Prajurit TNI dan Anggota Polri. 11. Presiden memiliki kewenangan mutasi JPT secara nasional

Persyaratan Pengangkatan Jabatan ADMINISTRATOR : 1. berstatus PNS; 2. Kualifikasi paling rendah diploma IV atau S1; 3. integritas dan moralitas yang baik; 4. pengalaman dalam Jabatan pengawas minimal 3 tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki; 5. penilaian prestasi kerja minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. memiliki Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural sesuai standar kompetensi; 7. sehat jasmani dan rohani.

PENGAWAS : 1. berstatus PNS; 2. Kualifikasi paling rendah diploma III atau yang setara; 3. integritas dan moralitas yang baik; 4. pengalaman dalam Jabatan pelaksana minimal 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki; 5. penilaian prestasi kerja minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 6. memiliki Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural sesuai standar kompetensi; 7. sehat jasmani dan rohani.

PELAKSANA 1. berstatus PNS; 2. Kualifikasi pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara; 3. mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi; 4. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 5. Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan; dan 6. sehat jasmani dan rohani.

Pengecualian Persyaratan Kualifikasi & Pendidikan 1. PNS di daerah tertinggal 2. PNS di daerah perbatasan 3. PNS di daerah terpencil * wajib memenuhi persyaratan kualifikasi dan tingkat pendidikan paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan.

Persyaratan JPT dari PNS No

JPT Utama

JPT Madya

Pratama

1

memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;

memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;

memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;

2

memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

3

memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;

memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;

4

sedang atau pernah menduduki JPT madya atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;

sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;

sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;

5

memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;

memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;

memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;

6

usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan

usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan

usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan

7

sehat jasmani dan rohani.

sehat jasmani dan rohani.

sehat jasmani dan rohani.

memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;

Persyaratan dari Non PNS No

JPT Utama

JPT Madya

1

warga negara Indonesia;

warga negara Indonesia;

2

kualifikasi pendidikan minimal S2;

memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2;

3

Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang dibutuhkan;

4

pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 15 (lima belas) tahun;

pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 10 (sepuluh) tahun;

5

bukan anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;

bukan anggota/pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;

6

tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;

tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;

7

memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;

memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik;

8

usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun;

Usia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun;

9

sehat jasmani dan rohani; dan

sehat jasmani dan rohani; dan

10

tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian atau pegawai swasta.

tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit TNI, anggota Kepolisian atau pegawai swasta.

Tahapan Seleksi JPT 1. Seleksi Administrasi & penelusuran rekam jejak jabatan, integritas & moralitas

2. Seleksi kompetensi

3. Wawancara akhir

4. Tes kesehatan dan tes kejiwaan 5. Panitia seleksi JPT dibantu oleh Tim seleksi kompetensi yang independen dan memiliki keahlian melakukan seleksi kompetensi

MEKANISME SELEKSI JPT MADYA DAN UTAMA 9

KASN

PRESIDEN

Laporan

KEPUTUSAN PRESIDEN JPT TERPILIH

MENYAMPAIKAN 3 CALON (Madya/Utama)

8

7 PENGAWASAN DAN KEPUTUSAN

MEMASTIKAN SISTEM MERIT

6

MENTERI/M. MENGOOR

MENGIKAT

2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

PPK PUSAT

MEMBENTUK 1

KOORDINASI

4

PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

PANSEL 3

5

MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT (Pratama/Madya/ Utama)

MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA Dibantu Tim Penilai Kompetensi

11

MEKANISME SELEKSI JPT DAERAH

7

PRESIDEN

LAPORAN

KASN

MENDAGRI

MEMASTIKAN SISTEM MERIT

Pembatalan, Peringatan dan Teguran 6

2 PENGAWASAN PEMBENTUKAN PANSEL DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

KOORDINASI

4

8

PENGAWASAN PELAKSANAAN SELEKSI DAN KEPUTUSAN MENGIKAT

Gub/Bupati/ Walikota

MENETAPKAN JPT 5

1

MEMBENTUK

PyB/sekda

MENYAMPAIKAN 3 CALON JPT

PANSEL 3

MENYELEKSI JPT SECARA TERBUKA

PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, POLA KARIER, PROMOSI DAN MUTASI • Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan profesionalitas PNS. • Setiap instansi wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yg merupakan bagian terintegrasi dari Sistem Informasi ASN • Setiap PNS harus dinilai melalui uji kompetensi

PENGEMBANGAN KARIER

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

•kejelasan dan kepastian karier kepada PNS •Berdasarkan Kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah •Dilakukan melalui mutasi dan/atau promosi

•Diklat, seminar, kursus, penataran, sekolah/pelatihan kader dan magang •paling kurang 20 jam pelajaran dalam 1 tahun • Prinsip Dasar: PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama didasarkan pada penilaian kinerja dan penilaian kompetensi •DiklatPim (Madya, pratama, Administrator, Pengawas) •Diklat tingkat nasional

POLA KARIER

PROMOSI DAN MUTASI

•Berdasarkan standar jabatan dan standar kompetensi jabatan •Pola karier nasional dan Instansional. •Berbentuk horizontal, vertikal dan diagonal •Prinsip Dasar: untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan penyelenggaraan tugasnya

•Instansi menyusun perencanaan mutasi •Atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier •paling cepat 2 tahun dan paling lama 5 tahun •Mutasi antar kota/kab dalam provinsi oleh Gubernur dengan pertimbangan BKN •Mutasi kab/kota antar provinsi oleh Mendagri dengan pertimbangan BKN •Mutasi prov/kab/kota ke pusat dan antar instansi pusat oleh BKN

PENILAIAN KINERJA (1) Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.

(2) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

(3) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

(4)

Penilaian kinerja PNS dilakukan oleh atasan langsung dari PNS atau pejabat yang ditentukan oleh PyB.

Disiplin PNS • Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS • Instansi pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin • PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin • Hukuman disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum

PENGHARGAAN Didasarkan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya

Penghargaan berupa : a. Tanda Kehormatan b. Kenaikan pangkat istimewa c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan • Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada PNS berdasarkan pada penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya • Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi diberikan kepada PNS yang mempunyai nilai prestasi kerja yang sangat baik, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada organisasi

PEMBERHENTIAN

1.Pemberhentian atas Permintaan Sendiri 2.Pemberhentian Karena Mencapai Batas Usia Pensiun 3. Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah 4. tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani 5. Meninggal Dunia, Tewas, atau Hilang 6. Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan 7. Pelanggaran Disiplin 8. Menjadi anggota/pengurus parpol 9. tidak Menjabat Lagi Sebagai Pejabat Negara 10. selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara 11. menggunakan ijazah palsu

PEMBERHENTIAN SEMENTARA 1

• DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA

2

•DIANGKAT MENJADI KOMISIONER/ANGGOTA LNS

3

• DITAHAN KARENA MENJADI TERSANGKA TINDAK PIDANA

PERLINDUNGAN

Jaminan kesehatan Jaminan kecelakaan kerja Jaminan kematian Bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya

diberikan on top dari program jaminan sosial nasional

CUTI CUTI TAHUNAN

• Lamanya hak atas cuti tahunan adalah 12 hari kerja • Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 hari kerja • Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan lebih dari 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 hari kerja • guru dan dosen yang mendapat liburan disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan

CUTI BESAR

• PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 bulan

CUTI SAKIT

• PNS yang sakit lebih dari 1 hari sampai dengan 14 hari berhak atas cuti sakit • Hak atas cuti sakit dapat diberikan paling lama 1 tahun & dapat ditambah untuk paling lama 6 bulan • PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan

CUTI MELAHIRKAN

• Untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS berhak atas cuti melahirkan selama 3 bulan

CUTI KARENA ALASAN PENTING

• Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 bulan

CUTI BERSAMA

• Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan; • PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan

CLTN

• PNS yang telah bekerja paling kurang 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara paling lama 3 (tiga) tahun

•

Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Karena Alasan Penting, dan Cuti Bersama berlaku pula untuk Calon Pegawai Negeri Sipil

•

Cuti Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Pejabat Negara, Jaksa Agung dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang dijabat oleh bukan Pegawai Negeri diatur dalam peraturan tersendiri.

KETENTUAN PERALIHAN • • • • • • • • •

CPNS yang belum prajab wajib ikut prajab berdasarkan PP ini paling lambat 7 April 2018. Ketentuan Pangkat dan golongan ruang tetap berlaku sampai PP Gaji yang baru. Pejabat administrator yang belum S1 atau D4 dalam 5 tahun harus sudah S1 atau D4 Jabatan Fungsional Madya yang usia diatas 60 tahun, yang sebelumnya BUPnya 65 tahun, maka BUPnya tetap 65. Jabatan Fungsional Ahli Pertama, Muda, Penyelia yang diangkat setelah 7 April 2017 BUPnya 58 Tahun Jabatan Administrator, Jabatan Pimpinan Tinggi yang telah melaksanakan tugas jabatan fungsional sebelum PP berlaku, dapat diangkat melalui inpassing nasional Jabatan Pimpinan Tinggi yang belum memenuhi syarat jabatan berdasarkan PP ini wajib memenuhi syarat paling lama 2 tahun PNS yang sedang diberhentikan sementara tetap menerima penghasilan sampai selesai pemberhentian sementara PNS yang sedang cuti, sisa masa cutinya berlaku sesuai PP ini.

KETENTUAN PENUTUP • Mencabut 15 Peraturan Pemerintah • Memberlakukan Peraturan Pelaksana yang ada yang mengatur penyusunan kebutuhan, pengadaan, pangkat, jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian & tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun, THT, perlindungan sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti.

PP yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Psl 362) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

PP Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri PP Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji PNS PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS PP Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urutan Kepangkatan PNS PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS PP Nomor 29 Tahun 1997 tentang PNS yang Menduduki Jabatan Rangkap PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan PNS PP Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota POLRI Menjadi PNS Untuk Menduduki Jabatan Struktural 14. PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS 15. PP Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS yang Mencapai BUP bagi Pejabat Fungsional

No

Pasal

Nama Perka

1

Pasal 11

Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan PNS

2

Pasal 45

Petunjuk Teknis Pengadaan PNS

3

Pasal 63

Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

4

Pasal 93

Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji JF

5

Pasal 141

Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi

6

Pasal 197

Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

7

Pasal 260 ayat (5)

Sistem Informasi Manajemen Pemberhentian dan Pensiun

8

Pasal 341

Tata Cara Pemberian Cuti

9

Pasal 350 ayat (5)

Tata Cara Masa Persiapan Pensiun

10

Kewenangan Atribusi

Tata Cara Pemberhentian PNS

11

Kewenangan Atribusi

Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi

12

Kewenangan Atribusi

Sistem Informasi ASN

Peraturan Menpan No

Nama Aturan

1

Anjab ABK

2

Tata cara penyusunan kebutuhan secara elektronik

3

Susunan & mekanisme Panselnas

4

Pedoman penyusunan kompetensi

5

Tata cara pemberian kuasa pengangkatan Jabatan Administrator

6

Tata cara pemberian kuasa pemberhentian Jabatan Administrator

7

Klasifikasi Jabatan

8

Tata cara pengusulan dan penetapan JF

9

Tata cara pemberian kuasa pengangkatan Jabatan Fungsional

10

Tata cara pemberhentian JF

11

Penyelenggaraan uji kompetensi JF

12

Syarat & tata cara pembentukan organisasi profesi JF

13

Pedoman penyusunan kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultur

14

Seleksi pengisian JPT

15

Tata cara pemberhentian JPT

16

Pembentukan dan mekanisme kerja Tim Penilai Kinerja

17

Kelompok Rencana Suksesi

18

PNS dengan penugasan khusus

19

Kriteria & penetapan kelebihan PNS

Perpres/Kepres 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kepres jabatan yang bisa diisi non PNS Perpres Sekolah Kader Perpres JPT Utama & Madya Perpres Mutasi JPT Nasional Perpres Tugas Belajar Perpres Pemberian Penghargaan

Perka LAN 1. Peraturan Diklat Prajabatan 2. Peraturan Perencanaan & Pelaksanaan Evaluasi Pengembangan Kompetensi

NO

1

URAIAN

Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan mengisi jabatan pimpinan tingi tertentu pada instansi Oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

KET

Pasal 160

Perka/Kepka BKN yg masih berlaku (berdasarkan Ps 363 PP 11/2017) NO.

Nama Perka/Kepka BKN

TENTANG

KET

1

a. Kepka 26 Th 2004 b. Perka 19 Th 2011

a. Ketentuan Pelaksanaan PP 97/2000 tentang Formasi PNS jo. PP 54/2003 b. Pedoman Umum Penyusunana Kebutuhan PNS

Masih berlaku sepanjang belum ditetapkannya Perka BKN yg mengatur Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan PNS

2

Perka 9 Th 2012

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon PNS

Masih berlaku sepanjang belum ditetapkannya Perka BKN yang mengatur Petunjuk Teknis Pengadaan PNS

3

a. Kepka 12 Th 2002 b. Perka 33 Th 2011 c. Perka 25 Th 2013

a. Ketentuan Pelaksanaan PP 99/2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS jo. PP 12/2002 b. Kenaikan Pangkat bagi PNS yg memperoleh STTB/Ijazah c. Pedoman Pemberian Pertek KP Reguler PNS untuk menjadi pembina tk I gol ru IV/b ke bawah

Ketentuan mengenai Kenaikan pangkat Masih berlaku, sepanjang belum ditetapkannya PP yang mengatur mengenai gaji dan tunjangan sebagai pelaksanaan UU 5 Th 2014

NO.

Nama Perka/Kepka BKN

TENTANG

KET

4

Kepka 13 Th 2003

a. Ketentuan Pelaksanaan PP 100/2000 tentang Pengangkatan PNS dlm Jab. Struktural jo. PP 13/2002

Ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan dlm jab sturktural Masih berlaku, sepanjang bukan ketentuan yang mengatur persyaratan pengangkatan dlm jabatan dan belum ditetapkannya PP yang mengatur mengenai Tim Penilai Kinerja sebagai pelaksanaan UU 5 Th 2014

5

Perka 13 Th 2003

a. Petunjuk Teknis Pelaksanaan PP 9/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemndahan, dan Pemberhentian PNS jo. PP 63/2009

Masih berlaku sepanjang ketentuan yang mengatur mengenai Prosedur sebagaimana dimaksud dalam angka IV Lampiran Perka dimaksud dan belum ditetapkannya Perka BKN mengenai Tata Cara Pelaksanaan Mutasi

6

a. Kepka 14 Th 2003 b. Perka 26 Th 2013

a. Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan PP 9 Th 2003 b. Pedoman Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS yang mencapai BUP yg akan diberhentiakn dlm pangkat Pembina Tk I golru IV b ke bawah

Masih berlaku sepanjang belum ditetapkannya Perka BKN tentang Tata Cara Pemberhentian PNS dan Perka tentang Tata Cara MPP

* Kecuali yang bertentangan dengan PP

BKN

III

Pembinaan PNS Berdasarkan PP No 11 Tahun 2017

Pengangkatan Jabatan Fungsional Pertama : Pengisian Formasi Melalui CPNS

1

Perpindahan : Dari Struktural - Fungsional

2

3

4

Penyesuaian

Pengangkatan PPPK untuk Jabatan Tertentu yang Ditetapkan oleh Presiden

BUP Pejabat Fungsional 58 Tahun : pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan;

60 Tahun : pejabat fungsional madya; dan

65 Tahun : pejabat fungsional ahli utama.

Pemberhentian Jabatan Fungsional

Mengundurkan Diri

Diberhentikan Sementara : Menjadi Pejabat Negara, komisioner atau anggota lembaga nonstruktural, Ditahan karena menjadi Tersangka

CLTN

Ditugaskan secara Penuh Diluar JF

Tugas Belajar lebih dari 6 Bulan secara Terus Menerus Sehingga tidak Bisa Melaksanakan Pekerjaan

Tidak Memenuhi Persyaratan Jabatan

Larangan Rangkap Jabatan • Pejabat fungsional dilarang rangkap Jabatan dengan JA atau JPT • Terkecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan bidang tugas JF. • Pengecualian tersebut seperti Jaksa di Kejari, Kajati, Perancang Peraturan PerundangUndangan, Diplomat Ahli Utama.

S E M O GA B E R M A N FA AT