PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DEPUTI BIDANG SDM APARATUR KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, 2013

2

 Beberapa

Istilah  INPUT  PROSES  OUTPUT

 Prestasi/Kinerja  Performance  The New Webster Dictionary: Prestasi (High Performance Car) Pertunjukan (Folk Dance

Performance) Pelaksana Tugas (In Performing his/her duties)  Achievement- To Aachieve

 Performance Appraisal  Prestasi

Dalam

Praktek  IMBALAN

DENGAN PRESTASI KERJA

 Amerika: Kenaikan Gaji (81%) Keputusan Promosi (77%) Pelatihan dan Pengembangan (68%) Pembinaan (60%)  Inggris: Keputusan Promosi (88%) Pelatihan dan Pengembangan (75%) Pembinaan (67%)  Korea: Keputusan Promosi (75%) Pelatihan (57%) Perencanaan Sumber Daya Manusia (50%) Penentuan Kenaikan Gaji (36%)

 Tidak adanya standar  Standar yang tidak relevan dan

 Kenapa

Gagal 1985)

(Oliver,

    

bersifat subyektif Standar yang tidak realistis Ukuran prestasi yang tidak tepat Kesalahan Penilai Pemberian umpan balik secara buruk Komunikasi yang negatif

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang– Undang No. 43 Tahun 1999 : Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

6

8 UNSUR

Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

a. Kesetiaan

17 sub unsur

b. Prestasi Kerja

35 sub unsur

c. Tanggung Jawab

30 sub unsur

d. Ketaatan

25 sub unsur

e. Kejujuran

15 sub unsur

f. Kerjasama

30 sub unsur

g. Prakarsa

15 sub unsur

7 h.

55 sub unsur

Kepemimpinan

1. Terlalu banyak sangat abstrak

dan

2. Orientasi pada individual/Prilaku 3. Prestasi kerja (tidak terukur) 4. Dalam prakteknya terlalu bersifat administratif dan formalitas

Sesuai dengan tuntutan tugas pelayanan dan peningkatan kinerja yang berorientasi pada prestasi kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

Pegawai Negeri Sipil Wajib mencapai Sasaran Kerja Pegawai yang ditetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 46Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil :

Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana Kerja Tahunan

8

PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

INSTANSI WAJIB MENERAPKAN SISTEM PENILAIAN KINERJA

9 PROGRAM PERCEPATAN RB MENUJU BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI

DLAM RANGKA MENINGKATKAN PROFESIONALISME WAJIB MENERAPKAN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU

9

 Proses

 Penilaian

Prestasi Kerja

penilaian secara sistematis  Dilakukan oleh Pejabat Penilai  Sasaran Kerja Pegawai dan Prilaku Kerja PNS.

 Rencana

Sasaran

Kerja Pegawai (SKP)

kerja dan target yang akan dicapai  Disusun dan disepakati bersama  Pejabat penilai dengan PNS yang dinilai

TUJUAN  untuk menjamin objektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja PRINSIP  objektif;  terukur;  akuntabel;  partisipasi; 12

 transparan.

 Sasaran

Kerja Pegawai (SKP)

1. Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana Kerja Tahunan. 2. SKP disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai.

1. STRUKTURAL 2. FUNGSIONAL KHUSUS/UMUM 3. PEJABAT NEGARA/PIMPI NAN/ANGGOTA LNS 4. DIPERBANTUK AN/DIPEKERJA KAN 5. TUGAS BELAJAR DALAM/LUAR NEGERI

JAB FUNG TERTENTU (ANGKA KREDIT)

ANGKA KREDIT

CAPAIAN

CPNS

PNS

JAB STRUKTURAL (MANAJERIAL) Eselon I, II, III, IV dan V

PROGRAM/KEGIATAN SELAMA 1 TAHUN

CAPAIAN Sesuai dengan Formasi Jabatan fungsional - Umum - Tertentu

JAB FUNG UMUM (NON ANGKA KREDIT)

NON ANGKA KREDIT

14

Sasaran

Kerja Pegawai (SKP)

1. SKP memuat: • kegiatan tugas pokok jabatan, • target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian 2. Tugas tambahan yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP. 3. Kreativitas yang bermanfaat bagi organisasi hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP.

Sasaran

Kerja Pegawai (SKP)

1. SKP bersifat nyata dan dapat diukur. 2. Nilai bobot kegiatan didasarkan pada tingkat kesulitan dan prioritas 3. Jumlah bobot keseluruhan 100. 4. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.

Aspek yang dinilai dalam SKP dengan bobot 60 % :

17

 Setiap  Perilaku

kerja

tingkah laku, sikap atau tindakan  Dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

PERILAKU KERJA PNS DENGAN BOBOT 40 % : 1.ORIENTASI PELAYANAN. 2.INTEGRITAS. 3.KOMITMEN. 4.DISIPLIN. 5.KERJASAMA. 6.KEPEMIMPINAN. 19

Nilai prestasi kerja : (1)91 – ke atas : sangat baik (2)76 – 90 : baik (3)61 – 75 : cukup (4)51 – 60 : kurang (5)50 ke bawah : buruk 20

1. Penilaian SKP: • Dilakukan dengan membandingkan realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan dengan bobot kegiatan 2. Penilaian perilaku kerja: • Dilakukan pengamatan sesuai kriteria yang telah ditetapkan 3. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja.

21

DALAM MELAKUKAN PENILAIAN, PEJABAT PENILAI MENGGUNAKAN FORMULA : ASPEK KUANTITAS : PENGHITUNGANNYA MENGGUNAKAN • •

• •

• •

• •

Rumus : Realisasi Output (RO) X 100 Target Output (TO) ASPEK KUALITAS : PENGHITUNGANNYA MENGGUNAKAN Rumus : Realisasi Kualitas (RK) X 100 Target Kualitas (TK) ASPEK WAKTU : PENGHITUNGANNYA MENGGUNAKAN Rumus : 1,76 X Target Waktu(TW) - Realisasi Waktu (RW) X 100 Target Waktu (TW) ASPEK BIAYA : PENGHITUNGANNYA MENGGUNAKAN Rumus : 1,76 X Target Biaya(TB) - Realisasi Biaya (RB) X 100 Target Biaya (TB) 22

KEGIATAN TUGAS JABATAN A.ESELON I B. EESELON II C.ESELON III D.ESELON IV E.ESELON V F.JABATAN FUNGSIONAL UMUM

23

PENILAIAN PRESTASI KERJA JABATAN struktural

jabatan

acuan

Eselon I

Renstra dan rkt

Eselon Ii

Skp eselon i

Eselon Iii

Skp eselon ii

Eselon Iv

Skp eselopn iii

Eselon v

Skp eselon iv

Fungsional umum

Skp eselon iv dan v

PENILAIAN PRESTASI KERJA JABATAN FUNGSIONAL PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 PENYUSUNAN SKP KEGIATAN TUGAS JABATANNYA DISESUAIKAN DENGAN BUTIR-BUTIR KEGIATAN

1. PENYUSUNAN SKP JABATAN STRUKTURAL 2. PENYUSUNAN SKP JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 3. PENYUSUNAN SKP JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 26

TIDAK MENCAPAI SASARAN KERJA PEGAWAI YANG DITETAPKAN : (1)

Hukuman Disiplin Sedang : apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% s.d. 50%.

(2)

Hukuman Disiplin Berat : apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25%.

27

Pelaksanaan Penilaian: (1) HASL PENILAIANPEJABAT PENILAIPNS YG DINILAI (2) PENANDATANGANAN DAN PENGEMBALIAN (14 HARI)PEJABAT PENILAI

(3) PENANDATANGANAN DAN PENGEMBALIAN (14 HARI)  ATASAN PEJABAT PENILAI (4) PENANDATANGANAN DAN PENGEMBALIAN (14 HARI)  ATASAN PEJABAT PENILAI (5) PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAIBERLAKUREKOMENDASI 28 PEMBINAAN KEPEGAWAIAN

KEBERATAN: (1) KEBERATAN DAN ALASAN ATASAN PEJABAT PENILAI SECARA HIERARKHIS 14 HARI (2) ATASAN PEJABAT PENILAI MEMERIKSA HASIL PENILAIAN (3) PENJELASAN PEJABAT PENILAI DAN PNS YG DINILAI ATASAN PEJABAT PENILAI (4) PENJELASAN  ALASANALASANPENETAPAN PENILAIAN FINAL 29

HAL LAIN YG PERLU MENDAPATKAN PERHATIAN : (1)

MENTERI PANRB MELALUI SURAT NOMOR B/1851/M.PAN-RB/05/2013, TANGGAL 23 MEI 2013 TELAH MENGIRIMKAN SURAT KEPADA 36 K/L YG TELAH MENDAPATKAN TUNJANGAN KINERJA UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERAPAN PP 46/2011HASILNYA 30 K/L YANG TELAH MELAPORKAN PENERAPAN PP 46/2011 PADA K/L MASING-MASING

(2)

MULAI JANUARI 2014, PP 46/2011 MULAI DITERAPKAN PADA SELURUH K/L DAN PEMDA  DENGAN WAKTU YANG ADA INI PERLU SIMULASI DAN MULAI DITERAPKAN SEBAGAI UJI COBA

(3)

BEBERAPA MASUKAN TERKAIT DENGAN ENERAPAN PP 46/2011 : A. BAGAIMANA PENILAIAN AGAR TIDAK LINIER B. BAGAIMANA DENGAN PENILAIAN TERHADAP TNI/POLRI YANG MENDUDUKI JABATAN SIPIL, BELUM ADA KETENTUAN YANG MENGATUR KEWAJIBAN MENYUSUN SKP (PP 8/2010 : Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Departemen Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan S.A.R. Nasional, Badan Narkotika Nasional; dan Mahkamah Agung

30

C. PERLU DIAGNOSA APABILA PNS TIDAK MENCAPAI SKP, APAKAH KESALAHAN PNS YANG BERSANGKUTAN ATAU ORGANISASI/PENGELOLA

Selamat dan Sukses

Created by aba subagja

31