4/4/2013
KEBIJAKAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2013 Created by aba subagja
Penataan Sistem Manajemen dalam rangka Reformasi Birokrasi • Melakukan Evaluasi jabatan • Memanfaatkan assessment center untuk pengukuran kompetensi jabatan, penempatan dalam jabatan jabatan, dan pengembangan pegawai • Menyusun uraian jabatan • Menyusun profil kompetensi pegawai • Menyusun standar kompetensi jabatan • Menyusun job grading dan job pricing
• Menerapkan sistem penilaian kinerja, • Menata sistem pemberian tunjangan kinerja/remunerasi j • Mengembangkan sistem pengadaan dan seleksi • Membangun/mengembangkan database pegawai • Mengembangkan pola karir berdasarkan kompetensi: penempatan, rotasi, mutasi dan promosi
9 PROGRAM PERCEPATAN RB MENUJU BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI 1. Penataan Struktur Birokrasi; 2. Penataan Jumlah dan distribusi PNS; 3. Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka; 4. Profesionalisasi PNS; 5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (EGovernment); 6. Penyederhanaan Perizinan Usaha; 7. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur; 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; 9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri.
1
4/4/2013
9 PROGRAM PERCEPATAN RB MENUJU BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI
PROFESIONALISME PEGAWAI NEGERI SIPIL
1) PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN; 2) PENINGKATAN KEMAMPUAN PNS BERBASIS KOMPETENSI; 3) SISTEM NASIONAL DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI; 4) PENEGAKKAN ETIKA DAN DISIPLIN PNS; 5) SERTIFIKASI KOMPETENSI PNS; 6) MUTASI DAN ROTASI SESUAI KOMPETENSI SECARA PERIODIK;
7) PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU; 8) PENGUTAN JABATAN FUNGSIONAL : 9 PENAMBAHAN JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL; 9 PENETAPAN POLA KARIER JABATAN FUNGSIONAL; 9 PENINGKATAN KEMAMPUAN JABATAN FUNGSIONAL; 9 PENINGKATAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
1. Untuk mewujudkan pembinaan PNS berdasar sistem penilaian prestasi kerja dan sistem karier yang lebih baik 2. Sistem penilaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 tahun 1979 memiliki kelemahan, yaitu mengutamakan penilaian prilaku 4
2
4/4/2013
y Proses
yPenilaian
Prestasi Kerja
penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap Sasaran K j Pegawai Kerja P i dan d Prilaku Kerja PNS.
TUJUAN untuk menjamin objektivitas dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja PRINSIP objektif; terukur; akuntabel; partisipasi; 6
transparan.
3
4/4/2013
1. SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dengan bobot 60 % 2. Perilaku kerja j PNS,, dengan g bobot 40 % 7
1. Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan Rencana Kerja Tahunan. 2. 2 SKP disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai. penilai 3. SKP memuat: • kegiatan tugas pokok jabatan, • target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian 4. SKP bersifat nyata dan dapat diukur. 5 Nilai bobot kegiatan didasarkan pada tingkat kesulitan dan 5. prioritas 6. Jumlah bobot keseluruhan 100. 7. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari. 8
4
4/4/2013
Aspek p yyang dinilai g dalam SKP dengan g bobot 60 % :
9
y Setiap
yPerilaku
kerja
tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dil k k sesuaii dengan d dilakukan ketentuan peraturan perundang-undangan
5
4/4/2013
PERILAKU KERJA PNS DENGAN BOBOT 40 % : 1.ORIENTASI PELAYANAN. 2.INTEGRITAS. 3.KOMITMEN. 4.DISIPLIN. 5.KERJASAMA. 6.KEPEMIMPINAN. 11
Nilai il i prestasii kerja k j : (1)91 – ke atas : sangat baik (2)76 – 90 : baik (3)61 – 75 : cukup (4)51 – 60 : kurang (5)50 ke bawah : buruk 12
6
4/4/2013
1. tugas tambahan yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP. 2 kreativitas yang bermanfaat bagi 2. organisasi hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP. 13
1. Penilaian SKP dilakukan dengan membandingkan realisasi kerja dengan target dari aspek kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya, dikalikan dengan bobot kegiatan 2. Penilaian perilaku kerja dilakukan pengamatan sesuai kriteria yang telah ditetapkan 3. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja. 14
7
4/4/2013
XII. SANGSI APABILA TIDAK MENCAPAI SASARAN KERJA PEGAWAI YANG DITETAPKAN (PP NO. 53 THN 2010
(1)
Hukuman Disiplin Sedang : apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% s.d. 50%.
(2)
Hukuman Disiplin Berat : apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25%.
15
1. Penilaian Prestasi Kerja PNS dimaksudkan untuk mewujudkan PNS yang profesional dan berkinerja dalam rangka mendukung reformasi birokrasi. 2. Penerapan Penilaian Prestasi Kerja PNS akan diterapkan/diimplementasikan mulai di k /dii l ik l i tanggall 1 Januari J i 2014. 3. Agar alam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dilingkungan instansi masing-masing, diharapkan kepada pimpinan instansi mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan sistem penilaian prestasi kerja sesuai dengan PP No. 46 tahun 2011. 4. Penilaian prestasi kerja dilakukan dengan cara menggabungkan penilaian SKP dengan penilaian perilaku kerja. 5. Sebelum diberlakukan maka pada saat ini setiap instansi sudah mulai melakukan simulasi dan mewajibkan PNS di lingkungannya mengisi Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
8
4/4/2013
Selamat dan Sukses
Created by aba subagja
17
9
