POKOK-POKOK PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
DISIPLIN PNS
butir-butir kewajiban berjumlah 26
menjadi 17 butir
butir-butir larangan berjumlah 18
menjadi 15 butir
Kewajiban PNS ( Pasal 3) : • mengucapkan sumpah/janji PNS; • mengucapkan sumpah/janji jabatan; • setia dan taat sepenuhnya kpd Pancasila, UUD’1945, NKRI, dan Pemerintah; • menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; • melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kpd PNS dgn penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
• menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS; • mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan; • memegang rahasia jabatan yg menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
•
bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
•
melaporkan dgn segera kpd atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
•
masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
•
mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
•
menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dgn sebaik-baiknya;
•
memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
•
membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
•
memberikan kesempatan kpd bawahan untuk mengembangkan karier; dan
•
menaati peraturan kedinasan yg ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
Larangan terhadap PNS (Pasal 4) : • menyalahgunakan wewenang; • menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; • tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; • bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing; • memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; • melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dgn tujuan untuk keuntungan pribadi,
golongan, atau pihak lain, yg secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; • memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dgn dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan; • menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dgn jabatan dan/atau pekerjaannya;
• bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; • melakukan suatu tindakan atau tdk melakukan suatu tindakan yg dpt menghalangi atau
mempersulit salah satu pihak yg dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani; • menghalangi berjalannya tugas kedinasan; • memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD dengan cara : a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. • memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
b. mengadakan kegiatan yang mengarah kpd keberpihakan terhdp pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kpd PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
• memberikan dukungan kpd calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dgn cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk
atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan • memberikan dukungan kpd calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara : a. terlibat dlm kegiatan kampanye utk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yg terkait dgn jabatan dlm kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan/atau tindakan yg menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan kegiatan yg mengarah kpd keberpihakan terhadap pasangan calon yg menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kpd PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
HD BAGI PNS YG TDK MASUK KERJA Ketentuan mengenai kewajiban utk masuk kerja, dirumuskan secara rinci utk menjaring PNS yg tdk masuk kerja tanpa alasan sah adalah sbb : • selama 5 s/d 15 hari kerja dikenai hukuman ringan • selama 16 s/d 30 hari kerja dikenai hukuman sedang • selama 31 s/d 46 hari kerja dikenai hukuman berat
Setiap PNS wajib datang, pulang dan melaksanakan tugas sesuai dgn ketentuan jam kerja. Keterlambatan akan dihitung secara kumulatif dan dikonversi 1 hari kerja sama dengan 7 ½ jam.
KLASIFIKASI HD hukuman terhadap butir-butir kewajiban dan larangan. Penjatuhan HD berupa jenis hukuman ringan, sedang dan berat sesuai dgn berat ringannya perbuatan/pelanggaran yang dilakukan oleh PNS ybs dgn mempertimbangkan : • latar belakang dilakukannya pelanggaran; • protap/SOP yang ditetapkan oleh instansi; • dampak dari pelanggaran yang dilakukan
Pybw menghukum • oleh Presiden bagi pejabat struktural eselon I dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden sepanjang mengenai jenis hukuman berat. • oleh PPK (Pusat maupun Daerah) bagi pejabat struktural eselon II, III, IV, V, jabatan fungs tertentu dan jabatan fungs sepanjang mengenai jenis hukuman berat.
• untuk jenis hukuman sedang diatur two step down, misal : Pejabat struktural eselon I menjatuhkan hukuman tingkat ringan bagi pejabat struktural eselon III, dst. • untuk jenis hukuman ringan diatur one step down, misalnya : Pejabat struktural eselon II menjatuhkan hukuman tingkat ringan bagi pejabat struktural eselon III, dst.
1. Penjatuhan HD bagi Pybw menghukum krn tdk menjatuhkan HD kpd bawahannya yg melakukan pelanggaran tetapi tdk menjatuhkan hukuman, dgn ketentuan hukuman yg dijatuhkan adalah berupa jenis hukuman yang seharusnya dijatuhkan.
2. PNS yang melanggar HD dan kemungkinan akan dijatuhi HD berat dapat dibebas tugaskan sementara dari tugas jabatan oleh atasan langsung sejak diperiksa s.d ditetapkan HD.
3. Istilah keberatan diubah dengan upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif untuk mengakomodasi Undang-Undang PTUN.
4. Hak-hak kepegawaian bagi PNS yang mengajukan banding administratif ke BAPEK adalah sbb : • apabila masuk kerja gajinya tetap dibayarkan. • apabila tidak masuk kerja gaji tidak dibayarkan.
• PNS yang meninggal sebelum ada putusan atas banding administratif, diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak kepegawaiannya.
