IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA SERANG SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Pada Konsentrasi Kebijakan Publik Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh: UBAY MULYAWAN NIM 6661112322
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG 2015
LEMBAR PENGESAHAN
Nama
:
UBAYMT,LYAWAN
NIM
:6661112322 Judul skripsi : TMPLEMENTAST PERATURAN PEMERTNTAH NoMoR 53 TAIIUN 2O1O TENTAI\IG I}ISPLIN PEGAWAI I\IEGERI SIPIL (pNS) I]r BN)Ar{ LTNGKUNGAII HIDITP DAERAH KOTA SERAI\IG Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Slaipsi di Serang, tanggal 27 Agushrs 2015 dan dinyatakan LULUS. Serang, Septeffier 2Ci5 KetuaPenguji
Listyaningsih. M.Si NrP. I 97603292A$ r2200t
Anggota:
Titi Stiawati. M.Si NrP. 19701 1252005012001 Anggota: Yeni Widyastuti. M.Si NIP. 197602102005012003
Mengetahui,
12001
l
PERI\TYATAAN ORISINALITA S
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama
:UBAYMULYAWAN
Nim
: 6661 112322
Tempat tanggal Program Studi
lahir
: Serang 25 Maret 7994 :
Ilmu Administasi Negara
Menvatakan skripsi yine berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2O1O TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPL (PNS) DI BADAN LINGKIJNGAN HIDUP DAERAH KOTA SERANC/'. Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.
2015
LEMBAR PERSETUJUAI\I
Nama
: UBAYMULYAWAN
NIM
:
6661,112322
Judul Slaipsi
:
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN
2O1O
TENTANG DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI BADAN
LINGKUNGAN HIDI]P DAERAH KOTA SERANG
Serang,
Agustus 2015
Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan
Menyetujui, Pembimbing
NIP. 197602102005012003
NIP. 1 9760 1062006042007
Mengetahui
IImu Politik yasa
"-s
II
Tunjuk Satu Arah, Singkirkan yang Menghalagi .........
Abstract Ubay Mulyawan, 666111232. Thesis.2015.The implementation of Government Environment Board Agency. 0f regulation no. 53 / 2010 about discipline of civil servants in (environmental board the area) of a Serang Regency .Public Administration Department Factury of Social & Political Seience. Sultan Ageng Tirtayasa University. Ist Aduisor : Yeni Widyastuti , M.Si .2nd Aduisor: Rini Handayani , M.si . Password: Civil Servent, Disipline Implementation The establishment of PP no. 53 / 2010 on discipline of civil servants because of Public demand of the improving performance of civil servants and services, along with the implementation of reformation in bureaucracy.Civil servant discipline regulation aimed to make civil servants discipline but in fact a civil servant of BLHD Serang city have not fulfilled regulations discipline. The purpose of this research is to the implementation and influence factor that blated with the implementation the informant of this research are his head deprtement of BKD, also the public..Data is collected through interviews, observation, documentation and the study of literature available as well as using a technique according to Miles dan Hamberrman data analysis.The theory usel for this resserch is a model of Van Meter and Van Horn (Agustino 2008). The resoult shoel that the implementation of GOvermernment regulation 53 / 2010 not optimal because some factor that are less bugeting & lock of socialiecation. Recommendation are there should be a special buget to support and a comprehensive socialisation of civil servent.
ABSTRAK Ubay Mulyawan, 6661112322. 2015 skripsi. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. Program Studi. Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I: Yeni Widyastuti, M.Si. Dosen Pembimbing II: Rini Handayani, M.Si. Kata Kunci: Disiplin, Pegawai Negeri Sipil Ditetapkannya PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena adanya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan PNS seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Peraturan Disiplin PNS bertujuan agar PNS Disiplin namun pada kenyataanya PNS di BLHD Kota Serang belum memenuhi peraturan disiplin. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penerapan aturan tersebut dan factor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Instrumen Penelitian ini yaitu peneliti sendiri sedangkan sumber penelitiannya adalah PNS di BLHD Kota Serang, Kepala BKD Kota Serang dan Masyarakat umum di Sekitar BLHD Kota Serang. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan serta menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Hamberrman. Uji keabsahan data triangulasi dan member check. Peneliti ini meneliti tentang implementasi maka peneliti menggunakan teori implementasi model Van Meter Dan Van Horn (Agustino 2008). Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Peraturan Pemerinth No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS belum optimal karena masih kurangnya dukungan dana, serta sosialisasi terhadap semua PNS. Rekomendasi yang diberikan yaitu diadakan anggaran khusus guna meningkatkan disiplin PNS,dan menyeluruhnya sosialisasi terhadap PNS.
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang No. 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat menjadi ASN, ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Guna terciptanya disiplin didalam PNS terdapat peraturan
1
2
pemerintah untuk mengatur hal itu, yang semula adalah PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS dan yang kini telah di amandemen menjadi PP. no 53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNS,
butuh waktu 30 (tiga puluh) tahun guna
mengamandemen UU tentang disiplin PNS ini. Salah satu latar belakang ditetapkannya PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil sebagai pengganti dari PP No. 30 Tahun 1980 tentang disiplin Pegawai Negri Sipil karena adanya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan PNS seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain PP No. 53 tahun 2010, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga sudah menyiapkan pengganti dari PP No. 10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS yang selama ini dikenal dengan DP3 yaitu PP No 46 tahun 2014. Penilaian PNS yang semula DP3 diganti dengan kontrak kinerja yang dibuat dalam bentuk Sasaran Kerja Pegawai (SKP), yang didalamnya memuat prestasi kerja dengan prosentase penilaian sebesar 60% dan perilaku kerja 40%. Dalam melakukan penilaian terhadap prestasi kerja, ada 4 aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu: kualitas, kuantitas, biaya dan waktu. seorang pegawai bisa saja memiliki penilaian kinerja > 100% karena ada penilaian sendiri terhadap tugas tambahan yaitu 10% dan kreativitas sebesar 30% selama kreativitas itu berhubungan dengan tugas pokoknya. (Sumber: Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2011 Tentang Sasaran Kinerja Pegawai). Apabila didalam penyelesaian penegakan disiplin PNS terdapat sengketa, maka terdapat tempat guna menyelesaikan sengketa pelanggaran disiplin PNS,
3
setelah menunggu lebih dari 11 tahun sejak diberlakukannya UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, akhirnya peraturan pemerintah tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dapat ditetapkan melalui PP No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) ini merupakan amanat pasal 35 ayat (2) UU No.43 tahun 1999 yang memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai (Bapek) melalui peraturan pemerintah. Dalam kurun waktu 11 tahun tersebut praktis pengaturan secara khusus mengenai (Bapek) masih mengacu pada peraturan lama yaitu Keputusan Presiden No. 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden No. 71 Tahun 1998 tentang perubahan atas Keputusan Presiden No.67 tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek). Dengan ditetapkannya PP No.24 tahun 2011 ini, maka Keppres No.67 tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan Keppres No.71 tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan pemerintah tentang (Bapek) penting untuk diketahui oleh setiap PNS, karena ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penyelesaian sengketa di bidang kepegawaian sebagaimana tertuang dalam pasal 35 ayat (2) UU No. 43 tahun 1999 yang menyatakan bahwa “sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin pegawai negeri sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada badan pertimbangan kepegawaian.” berdasarkan pasal 35 tersebut dapat ditarik beberapa unsur penting yang mendasari peran BAPEK dalam penyelesaian sengketa kepegawaian, yaitu:
4
1. Bahwa sengketa kepegawaian yang dapat diselesaikan melalui (Bapek) terbatas pada lingkup sengketa mengenai pelanggaran peraturan disiplin pegawai yang diatur dalam PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. sedangkan terhadap sengketa kepegawaian diluar dari apa yang diatur dalam PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS diselesaikan melalui jalur peradilan tata usaha negara (pasal 35 ayat (1) uu no 43 tahun 1999). 2.
Bahwa penyelesaian sengketa melalui (Bapek) merupakan banding administratif.
pengertian
banding
administratif
adalah
upaya
administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan
hormat atas
permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (pasal 1 angka 8 PP No.53 tahun 2010). Berdasarkan pengertian tersebut, banding administratif hanya dapat diajukan apabila seorang PNS dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat sebagai PNS tidak atas permintaan sendiri; atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, dengan demikian, tidak semua hukuman disiplin dapat diajukan banding administratif. Terhadap hukuman disiplin diluar dari kedua hal diatas, dapat
mengajukan
upaya
administratif
melalui
mekanisme
5
“keberatan”. ketentuan mengenai upaya administratif dengan keberatan diatur dalam pasal 34 PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
Sebelum ditetapkanya PP No.53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS, terleih dahulu sudah ada yang mengatur kedisiplinan PNS ini, yaitu PP No 30 tahun 1980 tentang Disiplin PNS, dibutuhkanya waktu sekitar 30 tahun untuk memperbaharui peraturan mengenai disiplin PNS ini, ada beberapa Latar belakang sehingga munculnya PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS ini. Adapun latar belakang munculnya PP No.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS sebagai berikut : a. Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan PNS seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. b. Penyesuaian kewenangan bagi pejabat yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin seiring dengan adanya otonomi daerah. c. Penjatuhan hukuman disiplin yang sama terhadap jenis pelanggaran disiplin yang sama dengan mengkaitkan antara kewajiban dan larangan yang dilanggar dengan tingkat dan jenis hukuman yang dijatuhkan. d. Mempertegas pendelegasian kewenangan secara berjenjang kepada setiap pejabat struktural untuk dapat menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. e. Menumbuhkan keberanian kepada setiap pemegang jabatan struktural untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai dilingkungannya. PNS sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai
aparatur
negara,
PNS
berkewajiban
menyelenggarakan
tugas
pemerintahan dan pembangunan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan didalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, PNS sebagai pelaksana di dalam melaksanakan
6
tugas kedinasan. Pemberian tugas kedinasan kepada PNS pada dasarnya merupakan kepercayaan dari atasan yang berwenang, dengan harapan bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, setiap PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan penuh tanggung jawab. PNS digaji dibebankan oleh belanja pegawai Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN), untuk belanja pegawai ini tidak sedikit yang di anggarkan oleh pemerintah,
dalam rapat Pembahasan RUU tentang APBN
TA.2015 anggaran kenaikan gaji pokok PNS/POLRI rata rata 6 persen, sebesar Rp.4,103 triliun, dan upah makan PNS dan uang lauk-pauk TNI/POLRI masingmasing Rp.5.000 sebesar Rp.2,572 Triliun (Kompas.com;2014 diakses senin 02 Februari 2015 jam 20.37 wib). Dengan demikian, uang yang dikeluarkan oleh Negara untuk belanja pegawai (PNS) harus berbanding lurus dengan kinerja yang baik, setidaknya PNS dapat dengan baik melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagai (PNS) serta melaksanakan tugas tambahan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya. hPNS didalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, adapun kewajiban PNS adalah sebagai berikut : a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah b. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain, c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil,
7
d. Mengangkat dan mentaati Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah/Janji jabatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, e. Menyimpan rahasia Negara atau rahasia Jabatan dengan sebaikbaiknya. f. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum, g. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab. Viii).Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara, h. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kehormatan dan kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil. i. Segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal-hal yang akan membahayakan tau merugikan Negara/Pemerintah, terutama dibidang keamanan, keuangan dan material, j. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik, k. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat, l. Bersikap dan bertindak tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya, m. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya, n. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya, o. Mendorong bawahanya untuk meningkatkan prestasi kerjanya, p. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karirnya, q. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perpajakan, r. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil dan terhadap atasan, s. Hormat Menghormati antara sesama warga Negara yang memeluk agama / kepercayaan terhadap tuhan Yang Maha Esa, ataupun yang berlainan, t. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyrakat, u. Mentaati segala peraturan Perundang-undangan dan peraturan Kedinasan yang berlaku, v. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang, w. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin. Kedisiplinan merupakan landasan atau sebuah dasar guna menjadikan PNS yang profesional di dalam menjalankan tugasnya, karena dengan adanya
8
kesadaran Pegawai Negri SIpil terhadap kedisiplinan professional akan muncul bersamaan denganya. Disiplin menurut pasal 1 ayat 1 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Sementara itu, pasal 1 ayat 3 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Sudah menjadi rahasia umum PNS di negara ini menjadi sorotan dalam masalah disiplin. Masyarakat banyak menyaksikan di televisi bagaimana PNS ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena meninggalkan tempat tugas dan berada di pusat perbelanjaan tanpa izin atau sepengetahuan atasanya. Perilaku-perilaku PNS yang tidak sesuai dengan PP No. 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan PNS masih saja kerap dijumpai, seperti halnya Peselingkuhan yang dilakukan PNS Kota Batu Malang, ini terbukti dengan meningkatnya angka perceraian di PNS yang diakibatkan perselingkuhan PNS Kota Batu Malang, kasus perselingkuhan ini terjadi antara PNS atau antara PNS dengan non PNS, menurut
Inspektorat Kota Batu Syarief Choirul Tartila mengatakan fenomena
perceraian di kalangan PNS ini tentu memprihatinkan karena perselingkuhan itu terkategori sebagai pelanggaran berat, karena PNS yang bersangkutan dianggap
9
tidak mampu menjunjung kehormatan dan nama baik institusi (surabayapagi.com ;2010 diakses 02 Februari 2015 jam 22.53 wib). Seperti halnya di Kota Batu Malang, tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Denpasar Bali, setiap seminggu sekali tepatnya hari Jumat para PNS di Bali, melaksanakan senam bersama di lapangan terbuka sebut saja di Lapangan Renon, Denpasar atau di lapangan Debes Kabupaten Tabanan. Senam yang dimulai sekira pukul 06.00 Wita hingga 07.00 Wita dengan kostum olahraga, para pegawai jajaran dan lingkungan pemda dapat berkumpul bersama. kesempatan itu justru dijadikan alasan sementara pegawai yang terlibat affair dengan rekan sekerja hingga atasannya, baik sekadar janjian makan hingga berkencan untuk leluasa keluyuran untuk kencan, karena biasanya setelah senam pagi, benar benar waktu bebas bahkan para pegawai bisa tidak lagi kembali ke kantor masingmasing atau langsung pulang. Sementara ada yang memanfaatkan sisa waktu sampai pukul 12.00 Wita untuk mengatur jadwal kencan, Ini biasanya dilakukan dengan teman kerja dan Penginapan Hotel sering dijadikan tempat untuk bertemu psangan yang berselingkuh (okezone.com ;2010 diakses 02 Februari 2015 jam 22.55 wib). Perselingkuhan di kalangan PNS pun terjadi di Kabupaten Pandeglang Banten, Seorang pemilik (pengawas pendidikan) di Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang, Banten, Berinisial MR (50) dan knum HI (33) dilaporkan berbuat mesum di hotel oleh pihak keluarga dari istri MR ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pendeglang, Sekretari BKD Kabupaten Pandeglang, H. Syamsudin mengakui adanya lapoan perselingkuhan kedua oknum pendidik itu.
10
Kita sudah menyerahkan kepada keluarga pelapor (dari istri MR), untuk melaporkan hal itu ke Dinas Pendidikan dan Inspektorat Kabupaten Pandeglang, untuk dibuatkan Berita Acara Pemerikaan (BAP), kalau memang dari hasil BAP itu terbukti maka BKD akan mengambil tindakan dan sanksi yang tegas. (reaksiolnile.com ;2014 diakses 02 Februari 2015 jam 21.24 wib). PNS di Pemerintahan Provinsi Banten didapatkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten Suyadi Wiraatmadja,oleh Panwaslu Banten dinyatakan tidak netral,lantaran membeli kaos sebanyak 1.000 buah dengan harga Rp 5.500.000 untuk pasangan calon incumbent gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno.Bahkan untuk membeli kaos tersebut,menggunakan dana dari APBD. Bukti yang didapatkan dari. Bukti yang didapatkan bahwa PNS di Provinsi Banten telah melakukan melanggar kedisiplinan PNS sesuai dengan PP No. 53 tahun 2010 tentng disiplin PNS adalah Bawaslu mendapatkan kuitansi pembayaran, dan tanda pengiriman kaos bergambar Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten. "Dari bukti tersebut, kaos diduga dibayar menggunakan dana BPBD) Banten. Dengan demikian Suyadi melanggar disiplin PNS yang diatur PP. No 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS pasal 1 ayat 1, 2, 3 pasal 3 ayat 7 pasal 4 ayat 15 huruf c dan d. (republika.co.id ;2011 diakses 02 Februari 2015 jam 22.57 wib). Sebagaimana dihimpun dalam jurnal Listyaningsih ( Kajian Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintah Provinsi Banten; 2012)
netralitas pegawai negeri
sipil dalam aktivitas politik, kepartaian, dan kepemiluan juga merupakan hal yang
11
dilarang kendati pegawai negeri sipil masih dapat menyalurkan hak politiknya dalam pemilihan umum. Larangan ini dilakukan tentu dengan maksud agar pemerintahan dan pelayanan publik dapat terus berjalan dengan stabil tanpa terkotak-kotak oleh pilihan politiknya masing-masing. Namun demikian, karena pada saat yang sama hak politik PNS tetap diberikan, maka potensi terjadinya penyimpangan masih sangat mungkin terjadi, sehingga sejumlah rambu-rambu ditetapkan guna mengatur perilaku mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai negeri sipil, yaitu antara lain: menjadi pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye, mengambil keputusan yang menguntungkan salah satu kontestan Pemilu/Pemilukada, memanfaatkan fasilitas negara dan jabatannya untuk keuntungan salah satu kontestan, dan lain-lain. Berikut ini adalah hasil temuan lapangan terkait dengan dimensi netralitas PNS khususnya dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden.
Sumber : Listyaningsih ,2012 . Kajian Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintah Provinsi Banten. Jurnal Adminsitrasi Publik, 1- 15
12
Di Provinsi Banten tingkat netralitas keseluruhannya menunjukkan ratarata skor yang cenderung menunjukkan gejala tidak netral (semakin kecil skor, semakin tidak netral) walaupun keseluruhannya masih dalam kategori relatif baik. Kerentanan yang umumnya terjadi terkait persoalan netralitas PNS dalam Pemilukada ini terletak pada PNS yang berkampanye (baik langsung dan terangterangan maupun tak langsung dan tidak terbuka) dengan skor terrendah yakni 2,79; diikuti dengan PNS yang memanfaatkan fasilitas negara untuk menguntungkan calon kepala daerah yang didukungnya, dengan skotr 2,80; diikuti indikator keberpihakan aktif dengan skor 2,84; serta indikator bersikap dan mengambil keputusan yang menguntungkan calon tertentu dengan skor 2,88. Pegawai Negeri Sipil yang terdapat di Pemerintahan Kota Serang masih dapat dijumpai pegawai yang tidak masuk kerja atau berada di lokasi yang tidak semestinya disaat waktu jam kerja pegawai. Seperti halnya yang telah dikutip dari Koran harian Radar Banten (25 Nov 2013) “ Karena keluyuran pada jam kerja itulah sedikitnya 16 orang PNS (sebagian besar berasal dari Kota Serang) pada Rabu, 25 November lalu terkena razia petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan tim Gerakan Budaya Dispilin (GBD) dari Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Cilegon. Berdasarkan observasi awal dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang hal yang berkaitan dengan Kewajiban dan Larangan Pegawai Neegri Sipil sebagaimana terdapat dalam PP No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
13
Pertama, penerapan kedisiplinan PNS yang sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang belum maksimal, menurut kewajiban PNS yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang disipin Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 3 no 1 dan 2 bahwa mengucapkan sumpah/ janji PNS serta mengucapkan sumpah/ janji jabatan yang sebagaimana yang didalam sumpah/ janji PNS dan jabatan itu terdapat didalamnya, namun didalam rutinitas kinerja PNS masih belum sesuai dengan sumpah yang telah diucapkan, didalam sumpah tersebut terdapat bahwa siap bersedia pengutamaan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi pegawai ini sejalan dengan dari pasal 3 no 7 bahwa PNS mempunyai kewajiban mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi sendiri, seorangan , dan atau / golongan, seperti didalam jam kerja masih didapatkan pegawai yang keluar kantor untuk kepentingan pribadi (Sumber: Wawancara dengan Drs. H. Mahfud Kepala Sub Bagian Umum Kepagawaian, Senin, 19 November 2014).
Kedua, pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang masih didapati belum sepenuhnya melakukan tindakannya yang sesuai dengan kewajiban PNS, seperti halnya keluar dan masuk kerja tidak sesuai dengan waktu yang seharusnya masuk jam 07.30 WIB dan pulang 16.00 WIB namun pada kenyataanya berdasarkan absen elektronik pegawai tidak memenuhi waktu yang sudah ditentukan, melakukan perselingkuhan atau mempunyai pasangan lain selain istri yang syah menurut Peraturan Pemerintah nomor 45
14
Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan ini terkategori sebagai pelanggaran berat dan melakukan perceraian tanpa sepengetahuan atasan atau pejabat Pembina Kepegawaian dengan demikian ini tergolong pelanggaran disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990
Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
dengan demikian PNS di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang dan pegawai yang melakukan pelanggaran disipin ini diberikan sanksi berupa penurunan pangkat dan golongan yang semula Penata III/c diturnkan menjadi Penata Muda TkI III/b dengan demikian belum sepenuhnya menjalankan kewajiban PNS sebagaimana tertera didalam pasal tiga ayat 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang dispilin PNS bawa kewajiban PNS yaitu setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang –undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah. (Sumber: Wawancara dengan Drs. H. Mahfud Kepala Sub Bagian Umum Kepagawaian, Senin, 19 November 2014). Ketiga, melaksanan tugas kedinasan dengan penuh rasa tanggung jawab merupakan hal yang harus terdapat di dalam diri Pegawai Negeri Sipil sehingga didalam melaksanakan kewajiban atas tanggung jawab pekerjaan jabatan yang di miliki dilaksanakan dengan baik dan sejalur dengan pasal 3 ayat 5 ialah melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab namun pegawai yang terdapat di Badan Lingungan Hidup Daerah Kota Serang ialah belum sepenuhnya ada di diri pegawai yaitu seperti halnya didalam menjakankan tugas kedinasan yang
15
diberikan oleh kepada pimpinan belum dilaksanakan dengan baik, apabila diberi tugas untuk menghadiri acara atau rapat apabila acara telah selesai dan masih dalam jam kerja pegawai yang diberikan tugas tidak kembali ke kantor melainkan pulang atau mendatangi tempat lain yang tidak ada hubunganya dengan dinas. (Sumber: Wawancara dengan Drs. H. Mahfud Kepala Sub Bagian Umum Kepagawaian, Senin, 19 November 2014).
Keempat, pegawai Negeri Sipil didalam bekerja haruslah menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana tertera di dalam peraturan pemerintah No 53 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 3 ayat 6 dan 7 bahwa menjunjug tinggi kehormatan Negara, pemerintah, dan martabat PNS dan mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seorangan, dan/ atau golongan merupakan kewajiban dari setiap PNS namun pegawai yang ada di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang masih kerap dijumpai pegawai yang mengekesampingkan pekerjaan dan tanggnung jawab yang dimiliki dan melaksanakan kegiatan lain disaat waktu kerja, seperti halnya bermain game dan membuka media sosial pada waktu jam kerja (Sumber: Wawancara dengan Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, H. Bunyamin, SE , Rabu 24, November 2014). Kelima, masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja merupakan kewajiban dari setiap PNS, sebagaimana dalam Peraturan pemerintah No 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat 11, namun pegawai di
16
Badan Lingkunga Hidup Daerah Kota Serang
masih belum mengindahkan
peraturan tersebut berdasarkan absensi secara manual, namun dikarenakan absensi masih menggunakan manual maka absen pun dilakukan sekaligus di akhir bulan, dengan kehadiran aktif dari pegawai dalam masuk kerja maka ini berakibat terhadap sasaran kinerja pegawai yang telah ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Peraturan pemerintah No 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat 12 tidak sesuai dengan apa yang telah dibuat sebelumnya. (Sumber: Wawancara dengan Drs. H. Mahfud Kepala Sub Bagian Umum Kepagawaian, Senin, 19 November 2014). Menurut salah satu masyarakat yang bertempat di sekitar Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota serang mengatakan bahwa terdapat pegawai yang pulang kerja namun belum waktunya pulang kerja ini dikarenakan kurangnya penekanan dari jabatan tertinggi ke pegawai dibawahnya. (Sumber: Wawancara dengan Awan Anhara,SE Senin, 19 November 2014). Keenam, untuk menunjang kegiatan dinas Pejabat di Badan Lingkungan Hidup daerah Kota Serang diberikan Fasilitas kendaraan namun didalam pemeliharaan maupun penggunaannya yang kurang baik seperti memberikan wewenang kepada tenaga magang utuk mengendarai padahal seharusnya ialah yang mengendarai kendaraan tersebut ialah kepada yang ahlinya sehingga penggunaanya dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan Peraturan pemerintah No 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat 13 yaitu menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaikbaiknya, ini termasuk kedalam Peraturan pemerintah No 53 tahun 2010 Tentang
17
Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 4 ayat 1 yaitu menyalah gunakan wewenang yang diberikan untuk mengurus fasilitas negara namun memberikanya kepada yang kurang memiliki keahlian. (Sumber: Wawancara dengan Awan Anhara,SE Senin, 19 November 2014).
Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian peneliti adalah mengenai “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Lingkungan Hidup Derah Kota Serang”.
1.2 Identifikasai Masalah Identifikasikan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Belum adanya kesesuaian ucapan sumpah/ janji jabatan PNS di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang disipin Pegawai Negri Sipil. 2. PNS di Badan Lingkungan Hidup DaerahKota Serang Belum sepenuhnya menjalanjakan kewajiban PNS sebagaimana Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang disipin Pegawai Negri Sipil. 3. Masih kurangnya pengabdian, kesadaran,dan rasa tanggung jawab pegawai didalam melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang disipin Pegawai Negri Sipil. 4. PNS di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang sebagian melakukan kegiatan diluar pekerjaan .
18
5. Kehadiran Pegawai Negri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang belum sepenuhnya mentaati ketemtuan jam kerja sebagaimana Peraturan pemerintah No 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil. 6. Pemeliharaan barang milik Negara belum dilakukan dengan baik sebagaimana kewajiban PNS didalam Peraturan pemerintah No 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil . 7. Kurangnya ketegasan sanksi yang diberikan oleh pimpinan terhadap pegawai Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. 8. Tidak adanya penghargaan kepada pegawai Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang yang berprestasi.
1.3 Batasan Masalah Dari identifikasi masalah yang ada di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang yang mengenai Implementasi PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil peneliti tertarik untuk meneliti masalah tentang Kewajiban Pegawai Negri Sipil, Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil yang ada di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedisiplinan di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. Waktu dari dilakukanya penelitian ini adalah September 2014 sampai dengan Februari 2015 yang berlokasi di Badan
19
Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, Jalan Letnan Jidun No. 05 Kepandean Serang.
1.4 Rumusan masalah Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana Impelementasi PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang ? 2. Faktor
apa saja
yang mendukung dan
menghambat pelaksanaan
Implementasi PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang ?
1.5 Tujuan Peneitian Dalam sebuah penelitian, peneliti harus menentukan tujuan yang ingin dicapai sebab tanpa adanya tujuan yang jelas maka seorang peneliti akan mengalami kesulitan. Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan akan hendak dicapai peneliti adalah: 1. Untuk mengetahui penerapan PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil di Badan lingkungan Hidup Daerah Kota Serang 2. Untuk mengetahui faktor yang mendukug dan menghambat Implementasi Peraturan Pemerintah 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang.
20
1.6 Manfaat Penelitian Manfaat yang ingin penulis harapkan dari penelitian ini adalah : a. Manfaat Teoritis Manfaat
teoritis
terkait
dengan kontribusi
tertentu dalam
penyelenggaraan penelitian terhadap perkembangan teori dan ilmu pengetahuan dunia akademis. 1. Memperbanyak khazanah Ilmu Pengetahuan dalam dunia akademis khususnya Ilmu Administrasi Negara. 2. Mempertajam dan mengembangkan teori-teori yang ada dalam dunia akademis
khususnya
teori
mengenai
kebijakan
publik,
serta
mengembangkan ilmu yang di dapat selama perkuliahan khususnya ilmu kebijakan publik yang didalamnya terdapat implementasi kebijakan. b. Manfaat Praktis Manfaat praktis berkaitan dengan kontribusi praktis yang diberikan dalam penyelenggaraan penelitian terhadap obyek penelitian. 1. Memberikan informasi atau masukan terhadap Pemerintah Kota Serang dalam melaksanakan penerapan PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negri sipil di BLHD Kota serang ini dapat dijadikan evaluasi kedepanya. 2. Sistematika mengenai implementasi ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran serta alternatif lain untuk mengetahui bagaimana hambatan mengenai
21
Implementasi dari PP No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil makan ini dapat menjadi bahan perbaikan mengenai kedisiplina di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. 3. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai bidang ilmu sosial terutama mengenai ke Disiplinan Kepegawaian.
1.7 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah Latar belakang menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk uraian secara deduktif, dari lingkup yang paling umum hingga ke masalah yang paling spesifik, yang relevan dengan judul skripsi. Materi dari uraian ini dapat bersumber pada hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil seminar ilmiah, hasil pengamatan, pengalaman pribadi, dan intuisi logis. 2. Identifikasi Masalah Identifikasi masalah adalah mengidentifikasi dikaitkan dengan tema/topik/judul dan fenomena yang akan diteliti. 3. Pembatasan Masalah
22
Pembatasan masalah lebih difokuskan pada masalahmasalah yang akan diajukan dalam rumusan masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah dapat diajukan dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan. 4. Perumusan Masalah Perumusan masalah adalah memilih dan menetapkan masalah yang paling penting berkaitan dengan judul penelitian. Kalimat yang biasa dipakai dalam pembatasan masalah ini adalah kalimat pertanyaan. Perumusan masalah adalah mendefinisikan permasalahan yag telah ditetapkan dalam bentuk definisi konsep dan definisi operasional. 5. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian, terhadap masalah yang telah dirumuskan. 6. Manfaat Penelitian Menjelaskan manfaat teoritis dan praktis dari temuan penelitian.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 1. Deskripsi Teori Mengkaji berbagai teori dan konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian menyusunnya secara
23
teratur dan rapi. Dengan mengkaji berbagai teori dan konsepkonsep maka peneliti akan memiliki konsep penelitian yang jelas, dapat menyusun pertanyaan dengan rinci untuk penyelidikan sehingga memperoleh temuan lapangan yang menjadi jawaban atas masalah yang telah dirumuskan. 2. Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah, baik Skripsi, Tesis, Disertasi atau Jurnal Penelitian. 3. Kerangka Berpikir Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengapa peneliti mempunyai anggapan seperti yang dinyatakan dalam hipotesis. Biasanya untuk memperjelas maksud peneliti, kerangka berpikir dapat dilengkapi dengan sebuah bagan yang menunjukkan alur pikir peneliti. Bagan tersebut disebut juga dengan nama paradigma atau model penelitian. 4. Asumsi Dasar Asumsi
dasar
adalah
permasalahan yang diteliti.
jawaban
sementara
terhadap
24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 1. Pendekatan dan Metode Penelitian Bagian ini menguraikan mengenai pendekatan penelitian yang
digunakan.
Metode
penelitian
dengan
menggunakan
pendekatan tertentu antara lain dapat berbentuk: ex post facto, exsperiment, survey, descriptitive, case study, action research, dan sebagainya. 2. Fokus Penelitian Bagian ini membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. 3. Lokasi Penelitian Menjelaskan
tempat
(locus)
penelitian
dilaksanakan.
Menjelaskan tempat penelitian, serta alasan memilihnya. 4. Variabel Penelitian 1. Definisi Konsep Definisi konseptual memberikan penjelasan tentang konsep dari variabel yang akan diteliti menurut pendapat peneliti berdasarkan Kerangka Teori yang digunakan. 2. Definisi Operasional Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur (indikator penelitian). Dalam penelitian kualitatif tidak perlu dijabarkan
25
menjadi indikator maupun sub indikator, tetapi cukup menjabarkan fenomena yang akan diamati. 5. Instrumen Penelitian Instrumen
penelitian
menjelaskan
tentang
proses
penyusunan dan jenis alat penggumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, instrumennya adalah peneliti itu sendiri. 6. Informan Penelitian Informan Penelitian dan atau key informan, menjelaskan tentang pihak-pihak mana saja yang yang dipilih secara langsung untuk pengumpulan data-data penelitian. 7. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data menjelaskan bagaimana peneliti bisa mendapatkan data saat melakukan penelitian. Dalam pengumpulan data kualitatif, melalui observasi, wawancara, studi literatur dan studi dokumentasi. 8. Teknik Pengolahan dan Analisis Data Teknik analisis data menjelaskan tentang teknik analisa beserta rasionalisasinya. Teknik analisis data harus disesuaikan dengan sifat data yang diteliti. Analisis data dilakukan melalui pengkodean dan pengkodingan data (berdasarkan kategori data), interpretasi data, penulisan hasil laporan dan keabsahan data.
26
9. Uji Keabsahan Data Uji keabsahan data menjelaskan tentang derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. 10. Jadwal Penelitian Menjelaskan jadwal penelitian secara rinci beserta tahapan penelitian yang akan dilakukan. Jadwal penelitian ditulis dalam bentuk tabel. BAB IV HASIL PENELITIAN 1. Deskripsi Objek Penelitian Menjelaskan lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari instansi tempat penelitian dilaksanakan serta hal-hal lain yang terkait dengan objek penelitian. 2. Deskripsi Data Menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dioleh dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan. 3. Pembahasan Melakukan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data. Pada akhir pembahasan peneliti dapat mengemukakan keterbatasan
yang
mungkin
terdapat
dalam
pelaksanaan
penelitiannya. Keterbatasan tersebut kemudian dapat dijadikan rekomendasi terhadap penelitian lebih lanjut dalam bidang yang
27
menjadi
objek
penelitiannya,
demi
pengembangan
ilmu
pengetahuan. BAB V PENUTUP 1. Kesimpulan Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas dan mudah dipahami. 2. Saran-saran Berisi tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun secara praktis.
BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA TEORI DAN ASUMSI DASAR
2.1 Landasan Teori Landasan teori ini dimaksudkan untuk memberi jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah sebelumnya. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut perlu membedah kembali tentang beberapa konsep yang telah diklarifikasikan oleh penulis. Dalam penelitian ini, peneliti mengklarifikasikan teori ke dalam beberapa teori yakni, Teori Kebijakan Publik, Teori Implementasi Kebijakan Publik, Teori Kinerja dan Teori Disiplin. Kemudian penjelasan mengenai Definisi Aparatur Sipil Negara dan Deskripsi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup.
2.1.1
Kebijakan Publik Secara etimologis istilah kebijakan pubik terdiri dari dua suku kata yaitu kebijakan dan publik. Setiap kata memiliki pengertiannya masing-masing.
Kata
kebijakan
atau
policy
dalam
bukunya
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia (1984:138): diartikan dengan beberapa makna, diantaranya adalah pimpinan dan cara bertindak
mengenai
pemerintahan,
kepandaian,
kemahiran
dan
kebijaksanaan. Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) kebijakan diartikan sebagai berikut:
28
29
BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA TEORI DAN ASUMSI DASAR
2.1 Landasan Teori Landasan teori ini dimaksudkan untuk memberi jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah sebelumnya. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut perlu membedah kembali tentang beberapa konsep yang telah diklarifikasikan oleh penulis. Dalam penelitian ini, peneliti mengklarifikasikan teori ke dalam beberapa teori yakni, Teori Kebijakan Publik, Teori Implementasi Kebijakan Publik, Teori Kinerja dan Teori Disiplin. Kemudian penjelasan mengenai Definisi Aparatur Sipil Negara dan Deskripsi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup.
2.1.1
Kebijakan Publik Secara etimologis istilah kebijakan pubik terdiri dari dua suku kata yaitu kebijakan dan publik. Setiap kata memiliki pengertiannya masing-masing.
Kata
kebijakan
atau
policy
dalam
bukunya
Poerwadarminta Kamus Umum Bahasa Indonesia (1984:138): diartikan dengan beberapa makna, diantaranya adalah pimpinan dan cara bertindak
mengenai
pemerintahan,
kepandaian,
kemahiran
dan
kebijaksanaan. Berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI) kebijakan diartikan sebagai berikut:
29
“Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran". Makna kebijakan dalam Bahasa Inggris modern (Wicaksono, 2006:53) adalah : "a coursef action or plan, a set of political purposes as opposed to administration" (Seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik yang berbeda dengan makna administrasi). Berbeda dengan pandangan Dunn dalam bukunya Pengantar Analisis Kebijakan Publik (2003:51), beliau mendefinisikan kata kebijakan dari asal katanya. Secara etimologis, istilah policy atau kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin, akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanksekerta yaitu polis (Negara-Kota) dan pur (Kota). Hogwood dan Gunn dalam buku Policy Analysis for the Real World yang diterbitkan tahun 1984 dan telah direvisi pada tahun 1990, (Wicaksono, 2006:53) menyebutkan sepuluh penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian modern, diantaranya: 1. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas (as a label for a field of activity). Contohnya: statemen umum pemerintah tentang kebijakan ekonomi, kebijakan industry, atau kebijakan hukum dan ketertiban. 2. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan (as expression of general purpose or desired state of affairs). Contohnya: untuk menciptakan lapangan kerja seluas mungkin atau pegembangan demokrasi melalui desentralisasi.
30
3. Sebagai proposal spesifik (as specific proposal). Contohnya: membatasi pemegang lahan pertanian hingga 10 hektar atau menggratiskan pendidikan dasar. 4. Sebagai keputusan pemerintah (as decisions of government). Contohnya: keputusan kebijakan sebagaimana yang diumumkan Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden. 5. Sebagai otorisasi formal (as formal authorization). Contohnya: tindakan-tindakan yang diambil oleh parlemen atau lembaga-lembaga pembuat kebiijakan lainnya. 6. Sebagai sebuah program (as a programe). Contonya: sebagai ruang aktivitas pemerintah yang sudah didefinisikan, seperti program reformasi agrarian atau program peningkatan kesehatan perempuan. 7. Sebagai output (as output). Contohnya: apa yang secara aktual telah disediakan, seperti sejumlah lahan yang diredistribusikan dalam program reformasi agraria dan jumlah penyewa yang terkena dampaknya. 8. Sebagai hasil (as outcome). Contohnya: apa yang secara aktual tercapai, seperti dampak terhadap pendapatan petani dan standar hidup dan output agricultural dari program reformasi agararia. 9. Sebagai teori atau model (as a theory or model). Contohnya apabila kamu melakukan x maka akan terjadi y, misalnya apabila kita meningkatkan insentif kepada industri manufaktur, maka output industry akan berkembang. 10. Sebagai sebuah proses (as a process) Sebagai sebuah proses yang panjang yang dimulai dengan issues lalu bergerak melalui tujuan yang sudah di (setting), pengambilan keputusan untuk implementasi dan evaluasi. Sedangkan Istilah "publik" dalam buku
Poerwadarminta,
Kamus Umum Bahasa Indonesia (1984:771): Kamus Umum Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai orang banyak, sekalian orang atau umum. Sedangkan dalam istilah sehari-hari di Indonesia, kata publik lebih dipahami sebagai "negara" atau umum." Hal ini dapat dilihat dalam menterjemahkan istilah-istilah public goods sebagai barang
31
barang umum, public transportation sebagai kendaraan umum atau public administration sebagai administrasi negara. Dalam bahasa Yunani, istilah public seringkali disamakan pula dengan istilah Koinon atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata common yang bermakna hubungan antar individu. Oleh karenanya public seringkali dikonsepkan sebagai sebuah ruang yang berisi aktivitas manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau aturan sosial atau setidaknya oleh tindakan bersama. W.F. Baber sebagaimana telah dikutip oleh Massey dalam bukunya Managing Public Sector : A Comparative Analysis of the United Kingdom and the United State (Wicaksono, 2006:30) berpendapat bahwa sektor publik memiliki 10 ciri yang membedakan dengan sektor swasta, diantaranya adalah: 1. Sektor publik lebih kompleks dan mengemban tugas-tugas yang lebih ambigu, 2. Sektor publik lebih banyak menghadapi problem dalam mengimplementasikan keputusan-keputusannya, 3. Sektor publik memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragam, 4. Sektor publik lebih banyak memperhatikan usaha mempertahankan peluang dan kapasitas, 5. Sektor publik lebih banyak memperhatikan kompensasi atas keegagalan pasar, 6. Sektor publik lebih banyak melakukan aktivitas yang memiliki signifikasi simbolik, 7. Sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas, 8. Sektor publik mempunyai peluang yang lebih besar dalam merspon isu-isu keadilan dan kejujuran, 9. Sektor publik harus beroperasi demi kepentingan publik, dan
32
10. Sektor publik harus mempertahankan level dukungan publik minimal di atas level yang dibutuhkan dalam industri swasta. Selain memaparkan definisi kebijakan secara etimologis terdapat beberapa definisi kebijakan publik menurut para ahli yaitu Kebijakan publik menurut para ahli diantaranya: Berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yang dipahami oleh Nugroho (2004:3) sebagai : “Suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi”. Definisi lain mengenai kebijakan publik di tawarkan Dye (Wicaksono, 2006:64) mengatakan bahwa Public policy is whats government do, why they do it, and what different it make (Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan apa perbedaan yang dihasilkan). Dalam bukunya yang lain, Understanding Public Policy (Wicaksono, 2006:63) beliau menyebutkan bahwa (public policy is whatever governments choose to do or not to do). (kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan). Lain halnya dengan Laswell (Nugroho, 2004:4) salah seorang pakar kebijakan yang telah mendirikan think-tank awal di Amerika yang
dikenal
dengan
nama
American
Policy
Commission
33
mendefinisikan “Public policy is a projected program of goals, values and practices.” (kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu). Definisi
lain
dari
Anderson
dalam
Agustino
(2008:7)
memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik sebagai berikut: “Serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.” Sedangkan WI Jenkins (Wahab, 1997:4) mengatakan bahwa kebijakan sebagai, ”(A set interrelation decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of those actors to achieve). (“Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari pada aktor tersebu). Easton dalam Nugroho (2004:4) mendefiniskan kebijakan publik sebagai “pengaruh (impact) dari aktifitas pemerintah.” Banyak pendapat yang dikemukakan oleh para pakar kebijakan mengenai pengertian kebijakan publik, dan kesemuanya tidak ada yang keliru dan saling melengkapi. Berbagai pandangan para ahli dalam mendefinisikan kebijakan publik membuktikan bahwa kebijakan publik
34
tidak bisa dimaknai secara seragam. Masing-masing dari para ahli itu memiliki perspektif dan penekanan yang berbeda-beda. Namun demikian,
kebijakan
publik
secara
umum
dimaknai
sebagai,
“Serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi seluruh kepentingan masyarakat.” Dengan mengikuti paham bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat, maka dengan demikian kepentingan rakyat adalah keseluruhan yang utuh dari paduaan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutantuntutan dari rakyat. Setidaknya dari berbagai pandangan di atas dapat di simpulkan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik yaitu: 1. kebijakan publik dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan pemerintah. 2. kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata. 3. kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu. 4. kebijakan publik harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh warga masyarakat. (Sumber:Nugroho 2004)
Caiden dalam buku Thoha, Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara (2003:74-85) menjelaskan beberapa lingkup studi kebijakan publik meliputi hal-hal sebagai berikut :
35
1. Adanya partisipasi masyarakat (public participation). Ruang
lingkup
kebijakan
publik
yang
pertama
adalah
membangkitkan adanya partisipasi masyarakat untuk bersamasama memikirkan cara-cara untuk mengatasi persoalan-persoalan masyarakat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat maka kebijakan publik kurang bermakna. Dalam masyarakat yang tradisional, pemerintah dan urusan-urusan politik menjadi tanggung jawab elit, masyarakat pada umumnya tidak tahu apa yang dikerjakan oleh pemerintah. Akan tetapi dalam masyarakat modern, demokratis dan yang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, maka partisipasi dari masyarakat sangat penting dalam urusan-urusan pemerintahan termasuk di dalamnya urusan kebijakan publik. Itulah sebabnya partisipasi merupakan kajian ruang lingkup kajian dalam kebijakan publik. 2. Adanya kerangka kerja kebijakan (policy framework). Kerangka kerja disini dimaksudkan untuk memberikan batas kajian yang dilakukan. Faktor-faktor yang membentuk kerangka kerja kebijakan didalamnya adalah sebagai berikut: 1. Apakah tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan yang akan dicapai? 2. Bagaimana dan apakah nilai-nilai yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan publik? 3. Apakah sumber-sumber yang mendukung kebijakan tersedia dan dapat dimanfaatkan? 4. Siapakah pelaku-pelaku yang terlibat, dan apakah mereka mampu mau melaksanakannya?
36
5. Bagaimana faktor lingkungan yang mempengaruhi kebijakan yang akan dibiuat, mendukung, menolak atau pasif? 6. Bagaimanakah strategi yang harus dijalankan dalam membuat, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan publik? 7. Banyak lagi yang dapat dimasukkan kedalam kerangka kerja ini, seperti faktor waktu atau lainnya. Kerangka kerja ini merupakan suatu checklist yang memberikan dasar untuk menguji secara empiris, membangun kerangka teori dan memperlakukan masa berlakunya. 3. Adanya strategi- strategi kebijakan (policy strategies). Sesungguhnya kebijakan yang terbaik adalah kebijakan yang berlandaskan akan strategi yang tepat yang pemecahannya berkaitan dengan wilayah persoalannya dan sama sekali tidak menghilangkan struktur kekuasaan dan instrument-instrumen inovatif yang ada untuk pelaksanaan kebijakan publik. 4. Adanya kejelasan tentang kepentingan masyarakat (public interst). Public interest merupakan suatu objek kepentingan yang setiap orang merasa memberikan andil bersama-sama dengan orang lain dalam suatu negara untuk menentukan kepentingan bersama yang didasarkan atas pemikiran rasional dan adanya saling bertukar pikiran antara orang yang satu dengan yang lainnya. 5. Adanya pelembagaan lebih lanjut dari kemampuan kebijakan publik. Pelembagaan disini adalah diadakannya suatu lembaga riset yang independen tentang kebijakan publik untuk menggali implikasi jangka panjang dari policy dengan menggambarkan pernyataan
37
gambar masa depan, membuat unit baru pembuat kebijakan, merancang kembali organisasi yang menangani program, penilaian dan evaluasi dari kebijakan yang telah ada dan lain dan sebagainya. 6. Adanya isi kebijakan dan evaluasi. Isi
kebijakan
mengamati
tentang pelaku-pelaku kebijakan,
hubungan-hubungan di antara mereka, strategi kebijakan dan hasil yang dapat mempengaruhi sistem sosial dan tujuan yang akan dicapai (Thoha, 2005:73-85). Ada beberapa tahapan dalam proses kebijakan publik. Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga tahapan kebijakan publik yaitu: 1. Perumusan kebijakan 2. Implementasi kebijakan 3. Evaluasi kebijakan 2.1.2
Implementasi Kebijakan kebijakan publik dibuat tentu berdasarkan kebutuhan publik dan di impelemtasikan guna memenuhi kebutuhan publik agar didalam kehidupan suatu Negara berjalan dengan baik dan kebijakan pubik merupakan keputusan politik yag digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengatur dari berjalanya suatu Negara. Menurut James Anderson dalam Agustino (2012;7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan public dalam bukunya Public polcy making, sebagai berikut :“ serangkaian kegiatan
yang mempunyai
maksud tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang
38
aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan suatu hal yang diperhatikan. Apabila melihat pendapat mengenai kebijakan publik diatas dapat diartikan bahwa kebijakan publik dibuat berdasarkan tujuan yang jelas guna menjadikan permasalahan terselesaikan dengan adanya kebijakan yang dibuat, dan kebijakan dibuat oleh aktor yang mempunyai wewenang guna membuat sebuah kebijakan. Dalam kaitanya dengan kebijakan publikterdapat karakteristikkarakteristik utam dari suatu definisi kebijakan publik yaitu Agustino (2012;8): a. Pada umumnya kebijakan publik perhatianya ditunjukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada prilaku yang berubah atau acak. b. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, seuatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusa untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubunngan dengan penerapan dan pelaksanaanya. c. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Jika legislative mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan pera pengusaha membayar tidak kurang dari upah minimum yang telah ditetapkan tetapi tidak ada yeng dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi peruahan dalam prilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan public dalam contoh ini sungguh –sungguh merupakan suatu pengupah yang tidak diatur perundangundangan. Ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan apa yang keudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan. d. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupu negative, secara posotif, kebijakan melibatkan beberaa tindakan pemerintah yag jelas dalam menangani suatu permasalahan;
39
secara negative, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. e. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Dari beberapa karakteristik mengenai kebijakan publik diatas dapat kita anaisis bahwa kebijakan publik dibuat didasarkan karena mempunyai maksud atau tujuan tertentu didalam membuat sebuah kebijakan, dan kebijakan public mengandung makna bukan hanya membuat sebuah kebijakan akan tetapi sampai kepada penerapan dan pelaksanaan dari kebijakan. Penerapan atau pelaksanaan dari kebijakan publik biasa disebut dengan implementasi kebijakan publik. Apabila kita berbicara mengenai Impleimentasi Kebijakan Publik maka yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana pelaksanaan dari sesuatu kebijakan yang sengaja dibuat untuk mengatur kebutuhan publik yang telah dibuat, apakah pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat itu sudah sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat ataupun sebaliknya, apabila kebijakan yang telah dibuat sudah sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut maka kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik, dan apabila didapati kekurangan dari pelaksanaan kebijakan tersebut atau tidak sesuai dari tujuan yang dibuat, maka evaluasi dari kebijakan tersebut harus dilakukan guna mengetahui kekurangan atauhal perlu di buat dari sebuah kebijakan.
40
Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah,
Keputusan
Presiden,
maupun
Peraturan
Daerah,
menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ini terdapat beberapa pendapat didalam implementasi kebijakan publik agar tujuan didalam pelaksanaan kebijakan tercapai. Dari beberapa definisi implementasi kebijakan publik dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dapat didefinisikan sebagai proses dari kebijakan yang telah di sahkan sebelumnya, dengan tujuan menccapai yang dimaksud dan guna mengaasi masalah yang terjadi dimana kebijakan tersebut telah digariskan dalam sebuah bentuk peraturan keputusan. Terdapat dua model pendekatan implementasi kebijakan dalam sejarah perembangan sutdi implementasi kebijakan yaitu pendekatan top down dan botton up. Dalam bahasa Lester dan Stewar (2000) istilah itu dinamakan”The command and control approach (pendekatan control dan komando, yang mirip dengan top down approach) dan The
41
market approach (pendekatan pasara, yang mirip dengan bottom up approach) “ (Agustino,2006:140) Dua Model pendekatan implementasi kebijakan ini terdii dari : 1.
2.
Pendekatan top Down Dalam pendekatan top Down, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentrlisir dan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingka terpusat, dan keputusanya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan top down bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pebuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokratbirokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan top down ialah administrator level atas merupakan pembuat kebijakan dan level bawahanya merupakan pelaksana dari sebuah kebijakan. Pendekatan Bottom Up dalam pendekatan Bottom Up memandang bahwa implementasi keijakan tidak dirumuskan oleh lembaga yang tersentralisir dari pusat, akan tetapi berpangkal dari keputusan-keputusann yang dittapkan pada level warga atau masyarakat yag merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang dialami oleh masyarakat tersebut, jadi inti dari pendekatan Bottom Up adalah pengimplementasian kebijakan dimana fomulasi kebijakan berada ditingkat bawah, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dan sumberdaya yang tersedia di daerahnya, system sosiokontraproduktif, yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri (Agustino, 2006 :140-156) Implementasi model Daniel A. Mazmanian dan Paul A.
Sabatier, model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan A Framework for Polcy
Implementation Analysis.
Kedua ahli
kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan public adalah kemampuanya dalam mengidentifikasikan variable-vaiabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal
42
pada keseluruhan proses implementasi. Dan variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga katagori besar, yaitu : 1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan digarap meliputi : a. Kesukaran-kesukaran Teknis. Tercapai atau tidaknya tujuan suat kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya: kemampuan untuk mengembangkan indicator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. b. Keberagaman Prilaku yang Diatur. Semakin beragam prilaku yang diatur maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas, Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana (administrator atau birokrat) di lapangan. c. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang prilakunya akan di ubah (melalui implemenasi kebijakan), maka semakin besar peuang untuk memmobilisasikan dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan denganya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan. d. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Prilaku yang Dikehendaki. Semakin besar jumlah perubahan prilaku yang dikehendaki oleh kebijaka, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil. Artinya ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kehendaki bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar. 2. Kemampuan Kebijakan Mensruktur Proses Implementasi Secara Tepat Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimiliki untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara : a.
Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai. Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas/ urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan actor lainya, maka semakin besar
43
b.
c. d.
e.
f.
g.
pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badanbadan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan. Menurut suatu teori kausalis yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan. Ketetapan alokasi sumberdana. Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka paluang untuk mencapai tujuan formal. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lambaga-lembaga atau instansi pelaksana. Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemapuanya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana. Ketika kemapuan untuk mematupadukan dinas, badan dan lembaga alpa dilaksanakan, maka koordinasi antar instansi yang bertujuan mempermudah jalanya implementasi kebijakan justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana. Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksa. Kesepakatan para pe jabat terhadap tujuan yang termaktub dakam undang-undang. Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang disyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena, top down polcy bukanlah perkara yang mudah untuk diimplankan pada para pejabat pelaksana di varibel local. Akses formal pihak-pihak luar. Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauh mana peulang-peluang yang terbuka bagi partsipasi para actor diluar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Ini masudnya agar control pada para pejabat pelaksanaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.
44
3.
Variabel-variabel
diluar
Undang-undang
yang
mempengaruhi Implementasi. a.
b.
c.
d.
Kondisi social-ekonomi dan teknologi. Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisisosial, ekonomi, dan teknologi sangat siginfikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Karena itu, ekstrnal faktor juga menjadi hal penting untuk diperhatikan guna keberhasilah suatu upaya pengejewantahan suatu kebijakan public. Dukungan Publik. Hakekat perhatian public yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu, mekanisme partisipasi public sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan public dilapangan. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat. Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kons=dusif terhadap kebijakan yang ditawarkan kepada mereka. Ada semacam locus genius (kearifan local) yang dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan public. Dan, hal tersebut sangat mempengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oeh warga masyarakat. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana. Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk kelembagaan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu pula, kemampuan berinteraksi antarlembaga atau individu didalam lembaga untuk mensukseskan implementasi kebijakan menjadi hal indikasi penting keberhasilan kinerja kebijakan publik. (Agustino, 2012:144148)
45
Mudah-mudhan masalah dikendalikan 1. Dukungan teori dan Teknologi 2. Keragaman prilaku kelompok sasaran 3. Tingkat perubahan prilaku yang dikehendaki
Kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi
Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi
1. 2. 3. 4.
Kejelasan dan konsistensi tujuan Dipergunakanya teori kausal Ketepatan alokasi sumberdana Keterpaduan heirarki antar lembaga pelaksana 5. Aturan pelaksanaan dari lembaga pelaksana 6. Perekrutan pejabat pelaksana 7. Ketrbukaan kepada pihak luar
1. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi 2. Dukungan public 3. Sikap dan sumberdaya dari monsituen 4. Dukungan pejabat yang lebih tinggi 5. Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana
Tahapan dalam Proses Implementasi Kebijakan Kepatuhan target untuk mematuhi Output kebijakan
Output kebijakan dari lembaga
pelaksana
Hasil Nyata Output kebijakan
Diterimanya hasil tersebut
Revisi Undangundang
Model Pendekatan A Framework for Implemantation Analysis (Daeniel Mazmanian and Paul Sabatier (Agustino, 2012 :144-148) Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Budi Winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu: a.
Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilanya jika-dan-hanya- jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitas dengn sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau jujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlaluutopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak
46
b.
c.
d.
e.
f.
sulit memang merealisasikan kebijakan public hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. Sumber daya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan manfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi menurut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik, Tetapi ketika kpmpetensi dan kapabilitas dar sumber-sumberdaya itu nihil maka kinerja kebijakan public sangat sulit untuk diharapkan. Karakteristik Agem Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan public. Hal ini sangat penting karena kinerja imlementasi kebijakan (publik) sangan banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serata cocok dengan paa agen pelaksananya. Sikap/Kecenderungan (Dispisition) para pelaksana Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan public. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan public. Semakin baik koordinasi komunikasi diantar pihak-pihak yang terlibat dalam suat pross implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil utuk terjadi, Dan, begitu pula sebaliknya. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Sejauh mana lingkungan ekternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. (Agustino, 2012 :150).
Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus di laksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya.
47
2.1.3
Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik Dalam rangka menjalankan implementasi kebijakan publik, maka
diperlukan model implementasi yang dapat digunakan untuk melihat sejauhmana implementasi berjalan. Ada beberapa model yang dikembangkan oleh para pakar kebijakan publik, yakni: 1. Model Mazmanian dan Sabatier Model Mazmanian dan Sabatier adalah model yang disusun atas dasar proses implementasi kebijaksanaan. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut A Framework for Policy Implementation Analysis. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasikan variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi (Agustino, 2008:145). Variabel yang dimaksud dalam tahapan implementasi kebijakan adalah tiga variabel bebas yang dapat berpengaruh, yakni mudah atau tidak mudahnya masalah dikendalikan, kemampuan kebijaksanaan untuk menstrukturkan proses implementasi, dan variabel di luar kebijaksanaan yang mempengaruhi proses implementasi. Adapun yang menjadi indikator dari variabel mudah atau tidak mudahnya masalah kebijakan adalah terdiri dari: 1. Kesukaran-kesukaran teknis keragaman perilaku kelompok sasaran.
48
2. Presentase kelompok sasaran dibandingkan jumlah penduduk. 3. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan. Sedangkan pada variabel kemampuan kebijakan, indikatornya dapat disebutkan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5.
Kejelasan dan konsistensi tujuan. Digunakannya teori kausal yang memadai. Ketetapan alokasi sumber dana. Keterpaduan hierarki dalam dan di antara lembaga pelaksana. Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana. Rekruitmen pejabat pelaksana. Akses formal pihak luar. Kemudian variabel di luar kebijakan indikatornya adalah: Kondisi sosial ekonomi dan teknologi. Dukungan publik. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok. Dukungan dari pejabat atasan. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.
2. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn Model ini merupakan model implementasi yang paling klasik. Penggunaan model tersebut yang dirumuskan oleh Meter dan Horn disebut dengan A Model of The Policy Implementation. Artinya dalam proses implementasi, sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang ada secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Dikemukakan bahwa jalan yang menghubungkan
antara
kebijaksanaan
dan
prestasi
kerja
49
dipisahkan oleh sejumlah variabel-variabel yang saling berkaitan (Ali, Alam, 2012:110). Beberapa variabel yang dimasukan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Sumber daya. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor. Kondisi ekonomi, sosial dan politik. Kecenderungan dari pelaksana/implementor.
Standar dan Tujuan
KEBIJAKAN PUBLIK
Aktivitas Implementasi dan komunikasi Antarorganisasi
Karakteristik dari agen pelaksana
Sumber Daya
Kecenderungan dari pelaksana
KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK
Kondisi ekonomi, sosial dan politik
Gambar 2.4 Model Implementasi Meter dan Horn ( Sumber: Agustino, 2008:142)
3. Model George C. Edward III Model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III disebut dengan Direct and Impact on Implementation dalam buku
50
Winarno (2007:144), ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi, yaitu : 1. 2. 3. 4.
Komunikasi. Sumberdaya. Disposisi. Struktur Birokrasi.
Komunikasi Sumber Daya Implementasi Disposisi Struktur Birokrasi
Gambar 2.5 Model Direct and Indirect of Implementation ( Sumber: Winarno, 2007: 144)
Proses ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implentasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dala hubungan berbagai variabel. Model ini mengumpamakan implementasi kebijakan berjalan secara linier dari komunikasi, sumber daya politik yang tersediadan pelaksanaan implementasi kebijakan. Di dalam model implementasi ini, ada empat isu pokok yang harus diperhatikan agar implementasi kebijakan berjalan efektif, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
51
Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecapakan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijaan secara efektif. Disposisi
berkenaan
dengan
kesediaan
dari
para
implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut. Kecapakan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Sedangkan struktur birokrasi berkenaan dengan
kesesuaian
organisasi
birokrasi
yang
menjadi
penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agat tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif (Nugroho, 2012: 693). 4. Model Merilee S. Grindle Model implementasi lainnya yaitu model dari Grindle. Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah
bahwa
setelah
kebijakan
ditransformasikan,
maka
implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup :
52
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan. Jenis manfaat yang akan dihasilkan. Derajat perubahan yang diinginkan. Kedudukan pembuat kebijakan. (siapa) pelaksana program. Sumber daya yang dikerahkan.
Sementara itu, konteks implementasinya adalah : 1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat. 2. Karakteristik lembaga dan penguasa. 3. Kepatuhan dan daya tanggap. 5. Model Hogwood dan Gunn Model yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn (Dalam Ali, Alam, 2012:109) menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan kebijaksanaan negara secara sempurna diperlukan beberapa syarat seperti : 1. Hal yang akan menimbulkan gangguan/ kendala yang serius. 2. Untuk pelaksana program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. 3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia 4. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. 5. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung. 6. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. 7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. 8. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. 9. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. 10. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.
53
2.1.4
Definisi Kinerja Pegawai Istilah Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang sering diartikan sebagai penampilan, untuk kerja atau prestasi. Dalam kamus Illustrated Oxford Dictionary (dalam keban, 2008 ;209) istilah ini mengartikan bahwa kinerja yang terdapat dalam pegawai itu bergantung pada hasil dari apa yang dilakukan oleh pegawai Pada dasarnya seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya diharapkan untuk menunjukkan
suatu
performance
yang
terbaik
yang
bisa
ditunjukkan oleh pegawai tersebut, selain itu performance yang ditunjukan oleh seorang pegawai tentu saja dipengaruhi oleh berbagai fakor yang penting artinya bagi peningkatan hasil kerja yang menjadi tujuan dari organisasi atau instansi dimana pegawai tersebut bekerja. Performance atau kinerja ini perlu diukur oleh pimpinan agar dapat diketahui sampai sejauh mana perkembangan kinerja dari seorang pegawai pada khususnya dan organisasi pada umumnya, sehingga Performance dari pegawai dapat dipantau perkembangannya didalam bekerja oleh pimpinan atau
Top
Leader. Suatu kinerja merupakan suatu istilah yang secara umum digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan dari suatu organisasi pada suatu periode dengan referensi pada sejumlah
54
standart seperti biaya masa lalu atau yang diproyeksikan dengan dasar efisiensi, pertanggung jawaban atau akunstabilitas suatu manajemen. Kinerja sendiri mengacu pada kadar pencapaian tugas yang
membentuk
sebuah
pekerjaan
karyawan.
Kinerja
merefleksikan seberapa karyawan memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. Akan tetapi sering disalah tafsirkan sebagai upaya yang menceminkan energi yang dikeluarkan, dimana kinerja diukur dari segi hasil. Penulis dapat diambil suatu garis besar, bahwa kinerja (performance) mengacu kepada kadar pencapaian tugas yang membentuk sebuah pekerjaan karyawan. Kinerja merefleksikan seberapa baik karyawan untuk memenuhi persyaratan sebuah pekerjaan. Akan tetapi sering disalahtafsirkan sebagai upaya yang mencerminkan energi yang dikeluarkan, dimana kinerja diukur dari segi hasil. Mungkin kesalahan yang paling serius yang dilakukan pada saat memutuskan apa yang akan dievaluasi adalah dengan menganggap bahwa kinerja itu unidimensional yang menerangkan bahwa semua individu adalah pelaksana baik, pelaksana buruk, atau
diantara
keduanya.
Sebuah
skalapun
tidak
dapat
menggambarkan secara memadai segala keseluruhan kinerja semua karyawan. Banyak dari dimensi kerja yang tidak berhubungan satu
55
sama lainnya. Seorang akan mungkin sangat tinggi kinerjanya pada satu dimensi, akan tetapi rendah pada dimensi yang lain. Terdapatnya pegawai yang kinerjanya kurang disatu dimensi ini disebabkan karena penempatan pejabat didalam menempati jabatan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kelampuan yang dimikiki dalam menduduki jabatan tersebut, sehingga didalam pelaksanaan atau menjalankan tugas pokok dan fungsi dari jabatan yang diduduki mengalami kendala. Dapat pula diartikan bahwa kinerja adalah sebagai seluruh hasil yang diproduksi pada fungsi pekerjaan atau aktivitas khusus selama periode khusus. Kinerja keseluruhan pada pekerjaan adalah sama dengan jumlah atau rata - rata kinerja pada fungsi pekerjaan yang penting. Fungsi yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut akan dilakukan dan tidak dilakukan dengan karakteristik kinerja individu.
2.1.5 Disiplin Kerja Analisis dan diskusi motivasi kerja dalam manajemen organisasi terutama memfokuskan guna mendapatkan perilaku dan prestasi yang diinginkan. Kadangkala pimpinan dihadapkan pada prestsasi dan perilaku yang tidak diharapkan. Meskipun artinya tidak menyenangkan hukum dan ukuran tindak disiplin digunakan untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan dan prestasi
56
yang buruk. Penegakan hukuman masih dianggap sebagai cara yang efektif dan efesien untuk mengubah perilaku. Dalam organisasi publik contoh perilaku yang mendapat hukuman antara lain korupsi, penyalahgunaan kewenangan, absensi, memperlambat jam kerja dan memalsukan biaya. Hukuman adalah konsekuensi yang kurang menyenangkan untuk suatu respons perilaku tertentu atau penghilangan suatu bentuk penguat yang diinginkan karena respons perilaku tertentu (Gibson, Ivancevich & Donnelly, 1997:322). Hukuman adalah peristiwa penentangan atau menghilangkan peristiwa positif diikuti tanggapan untuk menurunkan frekuensi respon. Terdapat hubungan atau kesatuan antara respon yang didefinisikan dan konsekuensi tindakan yang menentang atau situmulus (seperti: pengurangan pembayaran bagi yang absen, mendapatkan peringatan karena prestasi kerja yang buruk dan sebagainya). Disiplin adalah penggunaan beberapa bentuk hukuman atau sanksi jika pegawai menyimpang dari aturan. Tidak semua ukuran disiplin berubah menjadi hukuman. Misalnya, absensi yang dilakukan secara sering mengakibatkan seorang pegawai diskors selama tiga hari dari pekerjaan. Jika orang yang dikenai hal ini tidak menyenangi pekerjaannya dan lebih suka tinggal di rumah maka ia tidak merasa dihukum.
57
Disiplin
menurut
Muchdarsyah
(dalam
Sulistyani,
2004:324) dapat disarikan dalam beberapa pengertian sebagai berikut: 1. kata disiplin dilihat dari segi terminologi berasal dari kata latin “discipline” yang berarti pengajaran, latihan dan sebagainya (berawal dari kata “discipulus” yaitu orang yang belajar). Jadi secara etimologis terdapat hubungan pengertian antara discipline dengan disciple (dalam bahasa Inggris yang berarti murid, pengikut yang setia, ajaran atau aliran). 2. Latihan yang mengembangkan pengendalian diri, watak atau ketertiban dan efesiensi. 3. Kepatuhan atau ketaatan (obedience) terhadap ketentuan peraturan pemerintah atau etik, norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. 4. Penghukuman (punishment) yang dilakukan melalui koreksi dan latihan untuk mencapai perilaku yang dikendalikan (control behavior) Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Pasal 3 (tiga) dinyatakan bahwa PNS dilarang untuk melakukan hal-hal sebagi berikut: a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil. b. Menyalahgunakan wewenang c. Tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara asing d. Menyalahgunakan barang-barang uang, atau surat-surat berharga milik Negara e. Memiliki, menjual,membeli, mengendalikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau suratsurat berharga milik Negara secara tidah sah f. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, temen sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara .
58
g. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya h. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut dapat di duga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai negeri sipil yang bersangkutan i. Memasuki tempat- tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai negeri sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan j. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya. k. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani. l. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan m. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain n. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi pemerintah o. Memiliki saham/ modal dalam perusahaan yang kegiatan usahnya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya, p. Memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak berada dalam ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan q. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagin yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang mengaku jabatan eselon I r. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi,golongan atau pihak lain. Disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau tingkah laku perorangan, kelompok ataupun masyarakat yang berupa ketaatan (obsedience) terhdap peraturan
59
yang ditetapkan pemerintah (etik), norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat untuk tujuan tertentu. Disiplin dapat pula diartikan sebagai pengendalian diri agar tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan falsafah bangsa dan Negara. Dapat disimpulkan bahwa disiplin mengacu pada pola tingkah laku dan ciri-ciri sebagi berikut: 1. Adanya hasrat yang kuat untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang sudah menjadi norma, etik dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat. 2. Adanya perilaku yang dikendalikan 3. Adanya ketaatan (obsedience) 4. Disiplin membutuhkan pengorbanan, baik itu perasaan, waktu, kenikmatan dan lain-lain. Bacal (2005:164) mengatakan disiplin adalah proses yang digunakan untuk menghadpi masalah-masalah kinerja. Proses ini melibatkan
pemimpin
dalam
mengidentifikasikan
dan
mengkomunikasikan masalah-masalah kinerja kepada karyawan. Para pemimpin juga terlibat dalam mengidentifikasikan masalahmasalah kinerja kepada pegawai. Para pemimpin juga terlibat dalam
mengidentifikasikan,
mengkomunikasikan
serta
menjatuhkan konsekuensi- konsekuensi bila masalah kinerja itu tidak teratasi. Pada tahapan awal proses ini mirip dengan proses manajemen kinerja. Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah perilaku individu yang mencerminkan sikap mental untuk mentaati peraturan, norma atau etik, yang telah
60
ditetapkan dalam organisasi. Perilaku disiplin merupakan perilaku yang dikendalikan artinya perilaku yang penuh dengan kesadaran oleh individu yang memerlukan pengorbanan baik perasaan, waktu ataupun kesenangan yang lainnya. Disiplin merupakan salah satu sarana untuk mencapai produktivitas kerja pegawai dalam birokrasi, terutama dengan pengembangan sumberdaya aparat birokrasi. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kedisiplinan antara lain adalah komitmen dan ketaatan kepada peraturan, pengendalian, tepat waktu, serta keteraturan dan kecermatan dalam bekerja.
2.1.6
Aparatur Sipil Negara (ASN) ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
61
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai ASN terdiri atas : a. PNS, yang merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional; b. PPPK, merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang c. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara. d. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah. Pegawai ASN memeliki fungsi sebagai pegawai Negri Sipil berfungsi sebagai: a. pelaksana kebijakan publik. b. pelayanan publik dan c. perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN merupakan pegawai yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara selain sebagai peaksana dari sebuah kebijakan dan pelayan publik namun pegawai ASN pun harus sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas: a.melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b.memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; c. mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Pegawai ASN mempunyai keajiban melaksanakan kebijakan public yang teah ada sesuai dengan tugas pejabat ditempatkan, namun profsional dan kualitas kerja harus dimilki oleh pegawai ASN.
62
Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan peran yang ada didalam pegawai ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas dari pelaksana kebijakan dan pelayanan publik sesuai dengan tupoksi jabatan atau tempat kerja yang di tempati maka pegawai ASN didorong harus memiliki integritas yang tinggi dalam mnejalankan tugasnya. Jabatan ASN terdiri atas: a. Jabatan Administrasi b. Jabatan Fungsional; da c. Jabatan Pimpinan Tinggi; d. Jabatan Administrasi terdiri atas: Jabatan
administrator
Bertanggung
jawab
memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan pengawas Bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana Jabatan pelaksana Bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan
63
fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian terdiri atas: a. ahli utama; b.ahli madya; c.ahli muda; dan d.ahli pertama. Jabatan fungsional keterampilan terdiri atas: a. penyelia; b.mahir; c.terampil; dan; d.pemula Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas: a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama; b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan; c.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. UU No. 05 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara didalamnya terapat pegawai Negri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), diantara keduanya terdapat persamaan dan perbedaan didalam hak dan kewajibannya, berikut ini hak dan kewajiban antara PNS dan PPPK :PNS berhak memperoleh: a. gaji, tunjangan, dan fasilitas; b.cuti;Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; perlindungan. PPPK berhak memperoleh: a.gaji dan tunjangan; b.cuti; c.perlindungan; dan d.pengembangan kompetensi
64
Kewajiban Pegawai ASN: a.Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah; b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; c.Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang; d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab; f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; g.Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU No. 05 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara terdapat dua status pegawai didalamnya yaitu adanya Pegawai Negri Sipil (PNS) dan adanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau disebut (PPPK) dari dua status pegawai ini tidak terdapat perbedaan yang yang banyak, didalam Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bias menduduki Jabatan Struktural pada Umumnya sepeti yang diduki oleh Pegawai Negri Sipil (PNS) namun ada hak yang berbeda dari keduanya, yaitu apabila di pegawai yang berstatus Pegawai Negri Sipil (PNS) berhak untuk mendapatkan tunjangan pension sedangkan didalam Pegawai yang berstatus Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian kerja (PPPK) tidak berhak menerimanya.
65
2.2 Penelitian Terdahulu Temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung dalam sebuah penelitian. Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup Daerah. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu berupa tesis dan jurnal yang pernah peneliti baca diantaranya: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Hidayat, Adam Idris dan Masjaya (2014), Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Beran. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian tersebut, diketahui bahwa Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Beran telah dilaksanakan dengan cukup baik. Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Beran jauh lebih baik apabila Kebijakan tersebut diterapkan dengan sungguh- sungguh Pada para PNS yang ada di Kantor Kementrian Agama. Kemudian, tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten
66
Beran. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah mengenai teori Implementasi Kebijakan menurut Edward III, George C (edited). 1984. Public Policy Implementing, dan Pengukuran (Wahab, 1991:117), serta metode yang
digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Hidayat, Adam Idris dan Masjaya (2014) dengan peneliti ini adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan pada Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, sedangkan Rachmad Hidayat, Adam Idris dan Masjaya memfokuskan penelitiannya pada Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementrian Agama. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Tri Eka Sari tahun 2011 dalam skripsinya berjudul “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kejaksaan Negeri Padang. Dalam penelitian tersebut, menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada kedisiplinan pegawai berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang telah tercantum pada PP No.53 Tahun 2010. Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian tersebut yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif, diperoleh hasil penelitian bahwa Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Negeri Padang, menunjukkan bahwa keaktifan Pegawai Negeri Sipil untuk disiplin cukup besar, hal ini terlihat dari kepedulian pegawai negeri sipil terhadap pekerjaan dan sifat pertanggung jawaban terhadap
67
Bangsa dan Negara. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Melalui kedisiplinan pegawai negeri sipil di Kejaksaan Negeri Padang. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Tri Eka Sari ini adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti
memfokuskan pada Implementasi
Program Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan hidup Daerah Kota Serang, sedangkan Tri Eka Sari memfokuskan penelitiannya pada Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Kejaksaan Negeri Padang.
2.3 Kerangka Berpikir Kerangka berpikir merupakan alur pemikiran peneliti dalam penelitian dan sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup yang ada di Kota Serang, maka dalam penelitian ini dibuatkanlah kerangka berpikir. Sehingga dengan adanya kerangka berpikir ini, baik peneliti maupun pembaca dari penelitian ini mudah memahami dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari penelitian. Penelitian ini diawali dengan melihat permasalahan-permasalahan yang terdapat pada latar belakang masalah yaitu:
68
1. Penerapan kedisiplinan PNS yang sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang belum maksimal. 2. Kurangnya kesadaran PNS di Badan Lingkungan Hidup Daerah kota Serang didalam menjalankan PP 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan PNS. PNS di Badan 3. Kurangnya Kontrol masyarakat terhadap Disiplin Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. 4. Kurang tegasnya penegakan Hukum pada para PNS yang tidak Disiplin Didalam
penelitian
ini
meliat
adanya
kesesuaian
permasalahan
Implementasi Peraturan Pemerintah No.53 tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dengan menggunakan model implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Carl Van Horn , yaitu Model ini merupakan model implementasi yang paling klasik. Penggunaan model tersebut yang dirumuskan oleh Meter dan Horn disebut dengan A Model of The Policy Implementation. Artinya dalam proses implementasi, sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang ada secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Dikemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel-variabel yang saling berkaitan (Ali, Alam, 2012:110). Beberapa variabel yang dimasukan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel : Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Sumber daya. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor. Kondisi ekonomi, sosial dan politik. Kecenderungan dari pelaksana/implementor.
69
Dari enam pilar penilaian dari implementasi kebijakan tersebut dianggap cocok untuk menjawab permasalahan-permasalahan terhadap pelaksanaan atau implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, serta diharapkan dengan adanya hal itu ke Disiplinan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang tercapai. untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar 2.3 di bawah ini:
70
Masalah
1. Belum adanya kesesuaian ucapan sumpah/ janji jabatan PNS di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil. 2. PNS di Badan Lingkungan Hidup DaerahKota Serang Belum sepenuhnya menjalanjakan kewajiban PNS sebagaimana Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang disipin Pegawai Negri Sipil. 3. Masih kurangnya pengabdian, kesadaran,dan rasa tanggung jawab pegawai didalam melaksanakan tugas sebagaimana Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang disipin Pegawai Negri Sipil. 4. PNS di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang sebagian melakukan kegiatan diluar pekerjaan . 5. Kehadiran Pegawai Negri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang belum sepenuhnya mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana Peraturan pemerintah No 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil. 6. Pemeliharaan barang milik Negara belum dilakukan dengan baik sebagaimana kewajiban PNS didalam Peraturan pemerintah No 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil. 7. Kurangnya ketegasan sanksi yang diberikan oleh pimpinan terhadap pegawai Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang masih kurang. 8. Tidak adanya penghargaan kepada pegawai Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang yang berprestasi.
(Sumber: Peneliti, 2015) Teori Implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn (Agustino : 2008 )
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Sumber daya. Aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor. Kondisi ekonomi, sosial dan politik. Kecenderungan dari pelaksana/implementor.
Meningkatnya Kedisiplinan PNS di BLHD Kota Serang yang sesuai PP. No. 53 Tahun 2010
Terciptanya Kinerja yang baik Pegawai Negeri SIpil di Badan Lingkungan Hidup Daerah kota Serang. Gambar 2.3 Kerangka Berpikir
71
2.4 Asumsi Dasar Asumsi dasar merupakan hasil dari refleksi penelitian berdasarkan telaah pustaka dan deksripsi teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dikemukakan di atas, peneliti mengajukan asumsi dasar sebagai berikut: Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang belum berjalan dengan baik.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian Untuk menemukan bagaimana hasil penelitian tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, dengan berbagai indikator di dalamnya, serta unsur-unsur pokok yang harus ditemukan sesuai dengan butir-butir rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, maka digunakanlah metode penelitian. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012:2). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2007:6) metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa, “Metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.
72
73
Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkontruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Data yang dihasilkan berbentuk kata-kata, kalimat untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang terjadi dengan mendeskripsikan hal-hal yang sesuai dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan peristiwa atau kejadian yang terjadi sebenarnya di lapangan.
3.2 Fokus Penelitian Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menentapkan fokus. Spradley dalam Sugiyono (2012:208) menyatakan bahwa “A focused refer to a single cultural domain or a few related domains”. Maksudnya adalah bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial. Tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan ilmu baru dari situasi sosial yang diteliti. Fokus penelitian yang diperoleh setelah peneliti melakukan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan terhadap situasi sosial. Untuk dapat memahami secara
74
lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengambil fokus penelitian mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang.
3.3 Lokasi Penelitian Penelitian mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. mengambil lokus wilayah di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang sendiri terdiri dari 3 sub bagian dan 9 bidang yaitu Sub.Bagian Umum, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Program Evaluasi Dan Pelaporan. Sedangkan untuk bidang, Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Bidang Konservasi Dan Lingkungan Hidup, Bidang Pengendalian Sumber Pencemar, Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, Bidang Penataan Lingkungan Hidup, Bidang Pengendalian Media Lingkungan, bidang perncanaan dan pengkajian dampak lingkungan, bidang perencanaan lingkungan hidup, bidang pengkajian dampak lingkungan.
yang
memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) 24 dan Tenaga Kerja Sukarela(TKS) 21 total keseluruhan Pegawai yang ada di Dinas Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang adalah 45 dengan luas wilayah kantor Dinas Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. (Sumber: Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, 10 januari 2015).
75
Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang karena sebagai salah satu instansi pemerintah di provinsi banten yang memiliki pengaruh yang besar terhadap masyarakat , ternyata di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota masih ditemukan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih malas bekerja atau keluyuran di pas jam kerja berdasarkan data dari Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota, hingga tahun 2014 ada 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) PNS yang malas-malas ataupun keluyuran pada saat jam kerja. (Sumber: Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang,10 januari 2015). Seharusnya para Pegwai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang adalah sebagai contoh positif bagi para tenaga kerja sukarela (TKS) khususnya, umumnya bagi masyarakat. Namun malah sebaliknya justru masih ditemukannya para Pegwai Negeri Sipil (PNS) yang tidak disiplin, keluyuran ataupun malas-malasan pada saat jam kerja. Hal ini yang kemudian menarik untuk dikaji oleh peneliti.
3.4 Variabel Penelitian 3.4.1
Definisi Konsep Fenomena yang diamati dalam penelitian ini adalah Implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. Konsep Implementasi Kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan. Implementasi
76
Kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat dioperasionalkan dalam bentuk program, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. yang diperuntukkan bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang malas bekerja atau yang keluyuran di saat jam kerja. Adapun definisi mengenai implementasi kebijakan dari beberapa ahli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan, yang pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.
3.4.2
Definisi Operasional Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa fenomena yang akan
diamati dalam penelitian ini adalah mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. Beberapa hal penting mengenai fenomena yang akan diamati tersebut akan peneliti nilai dengan pijakan teori Implementasi Kebijakan Merilee S, Grindle. Menurut Merilee S, Grindle (Agustino, 2012 :154-156), ada dua pilar penilaian dari implementasi suatu kebijakan yaitu:
1. Isi Kebijakan ( Contant of Police) Terdiri dari beberapa Indikator a. b.
Kepentingan yang terpengaruhi oleh keijakan Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
77
c. d. e. f. 2.
Drajat perubahan yang diinginkan. Kedudukan pembuat kebijakan. pelaksana program Sumber daya yang diserahkan.
Sementara itu kontkes Kebijakan (Context of policy) adalah : a. b. c.
Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Karakteristik lembaga dan penguasa. Kepatuhan dan daya tangga
3.5 Instrumen Penelitian Dalam suatu penelitian diperlukan suatu alat ukur yang tepat dalam proses pengolahannya. Hal ini untuk mencapai hasil yang diinginkan. Alat ukur dalam penelitian disebut juga instrumen penelitian atau dengan kata lain bahwa pada dasarnya instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan dalam mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. Dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. yang menjadi instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2012:224) peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi peneliti. 2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengupulkan aneka ragam data sekaligus. 3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi, kecuali manusia. 4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya kita perlu sering merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. 5. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh dan dapat menafsirkannya.
78
6. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan akan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, atau perbaikan. 7. Dengan manusia sebagai instrumen, respon yang aneh, yang menyimpang jsutru diberi perhatian. Respon yang lain daripada yang lain, bahkan yang bertentangan dipakai untuk mempertinggi tingkat kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti. Sejalan dengan pendapat Moleong (2007:9), bahwa peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan karena hanya manusia yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, dan manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataankenyataan di lapangan. Hanya manusia sebagai instrument pulalah yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu sehingga apabila terjadi hal yang demikian, tentunya dapat menyadarinya serta dapat mengatasinya.
3.6 Informan Penelitian Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian kualitatif ini yaitu dengan jalan peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi, dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mengetahui tentang situasi sosial tertentu (Prastowo, 2011:197). Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive, yaitu informan yang secara sengaja dipilih oleh peneliti, karena dianggap memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat memperkaya data penelitian (Irawan, 2006:17).
79
Menurut Patton dalam Denzin (2009: 290), alasan logis di balik teknik Purposive dalam penelitian kualitatif merupakan prasyarat bahwa sampel yang dipilih sebaiknya memiliki informasi yang kaya (rich information). Walaupun demikian dalam pelaksanaan penelitian di lapangan nanti, tidak menutup kemungkinan peneliti juga akan menggunakan teknik Snowball, yaitu jumlah informan akan bertambah sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian. penggunaan teknik tersebut disesuaikan dengan kondisi atau situasi yang ada di lapangan. Untuk lebih jelasnya, informan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. di klasifikasikan pada tabel 3.1 berikut:
80
Tabel 3.1 Daftar Informan Kategori Informan
Penanggung Jawab
Pendamping
Kode Informan
Informan
Keterangan
I1
Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang
Key informan
I2
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang
Key informan
I3
Sekretaris Badan lingkungan Hidup Daerah Kota Serang
Key informan
I4
Kepala Sub Bagian Umum Kepagawaian BLHD Kota Serang
Key informan
I5
Kepala Bidang Konservasi dan SDA BLHD Kota Serang
Key informan
I6
Kepala Bidang pengendalian dampak Key lingkungan BLHD Kota Serang informan
I7
Kepala Bidang Perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan hidup BLHD Kota Serang
Key informan
I8
Kasubag PEP BLHD Kota Serang
Key informan
I9
Kasubag Keuangan BLHD Kota Serang
Key informan
I10
Kasubid Pengendalian media lingkungan BLHD Kota Serang
Secondary informan
I11
Kasubid Pengendalian sumber pencemar BLHD Kota Serang
Secondary informan
I12
Kasubid Perencanaan Lingungan Hidup BLHD Kota Serang
Secondary informan
I13
Kasubid Pengkajian dampak lingkungan hidup BLHD Kota
Secondary informan
81
Serang
Masyrakat Umum
I14
Kasubid Konservasi dan sumber daya alam BLHD Kota Serang
Secondary informan
I15
Kasubid penataan lingkungan Hidup BLHD Kota Serang
Secondary informan
I16
Pelaksana/Staff di Sub Bagia Umum Secondary dan Kepegawaian Badan Lingkungan informan Hidup Daerah Kota Serang
I17
Pelaksana/Staff di Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang
I18
Pelaksana/Staff di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang
Secondary informan
I19
Pelaksana/Staff di Bidang Perencanaan dan pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang
Secondary informan
I20
TKS Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang
Secondary informan
I21
Masyarakat sekitar Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang
Secondary informan
I22
Tokoh Pemuda Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang
Secondary informan
(Sumber: Peneliti, 2015)
Secondary informan
82
3.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data Dalam penelitian kualitatif tidak ada istilah populasi, tetapi dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu: tempat, (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara strategis. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan dengan responden, tetapi dinamakan dengan narasumber, atau partisipan, atau informan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian karena bertujuan untuk memperoleh data agar dapat dianalisis. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. a. Observasi Observasi (pengamatan) diartikan sebagai pengamatan dan pencacatan secata sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian (Prastowo, 2011:22). Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta (partisipan) dan yang tidak berperan serta (non partisipan). Pada pengamatan tanpa peran serta pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadaan pengamatan saja. Sedangkan pengamatan berperan serta melakukan dua peranan sekaligus, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamati (Moleong, 2007:176). Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan melalui tidak berperan serta (non partisipan) karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat untuk membantu Badan Lingkungan Hidup Kota Serang dalam
83
menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. Peneliti hanya melakukan pengamatan saja untuk mengetahui kondisi dari objek penelitian. b. Wawancara Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan Tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu (Prastowo, 2011:212). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara tidak struktur. Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. (Basrowi, Suwandi, 2008:130). Pertanyaan yang diajukan interviewer dapat menyimpang dari rencana semula. Dalam melakukan wawancara pada penelitian ini, peneliti hanya menanyakan secara garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Hal ini dimaksudkan agar proses wawancara berlangsung secara alami dan mendalam seperti yang diharapkan dalam penelitian kualitatif. Agar lebih mudah peneliti dalam melakukan wawancara, maka pertanyaan yang diajukan tertuang dalam dimensi pertanyaan. Dimana dimensi pertanyaan tersebut sesuai dengan garis besar permasalahan yang
84
akan ditanyakan, dengan mengacu kepada teori Merilee S, Grindle yaitu dua pilar penilaian implementasi kebijakan yaitu isi kebijakan dan kontek kebijakan. Seperti yang tertera pada tabel 3.2 erikut:
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara No 1
Dimensi
Uraian Pernyataan
Informan
1. Apa tujuan dari peraturan I1,I2,I3,I4,I5,I6, I10 Ukuran Dan pemerintah no 53 tahun 2010 Tujuan Kebijakan 2.
3.
2
4. Sumber Daya
5.
3
Karakteristik Agen Pelaksana
tetang disiplin pegawai negri sipil? Apa standar dari keberhasilan I1,I2,I3,I4,I5,I6, I10 peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 tentang disipin PNS ? Bagaimana kesiapan PNS di I1,I5,I6,I7,I8,I9,I10,I BLHD Kota Serang dari 11,I12,I13,I14,I15,I16 peraturan pemerintah no 53 ,,I17,I1I I8,I19 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negri sipil? Bagaimna sarana dan prasaran I1,I2,I3,I4,I5,I6,I10 yang ada dalam menunjang dari peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS di BLHD Kota Serang? Bagaimana dana dan anggaran I1,I2,I3,I4,I5,I6,I10, dalam menunjang dari I11, I12 Implementasi PP No 53 tentang disiplin PNS di BLHD Kota Serang ?
6. Apasaja Peran dari para Stake I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8, holder dalam PP No 53 I9,I10,I11,I2,I13,I14, tentang disiplin PNS ? I15,I16,I17,I18,I19 7. Sejauh ini bagaimana I1,I2,I4,I5,I6, I10 Pelaksanaan dari PP No 53 tentang disiplin PNS di BLHD Kota Serang? 8. Bagaimana bentuk dan I1,I2, I3,I4,I5,I6, mekanisme Sanksi yang I10 diberikan terhadap pegawai
85
4
5
6
yang belum mentati sesuai dengan PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS di BLHD Kota Serang ? 9. Bagaimana pemahaman para Pegawai terkait PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS ? 10. Bagaimana respon peawai BLHD Kota Serang Sikap/Kecendrun (mendukung/menolak) dan apa gan (Disposisi) bentuk dukungan yang Para Implementor dilakukan dalam implementasi Pelaksana PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS di BLHD Kota Serang? 11. Apasaja fasilitas dan yang diberikan guna menunjang Implementasi PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS ? 12. Bagaimana koordinasi yang dilakukan terhadap Implementasi PP No 53 tahun Komunikasi 2010 tentang disiplin PNS di Antar Organisasi BLHD Kota Serang ? Dan Aktivitas 13. Bagaimana Sosialisasi yang Pelaksana dilakukan dalam memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai bagaiman PP No. 53 Tentang disiplin PNS ? 14. Bagaimana Kondisi Ekonomi dari Pegawai BLHD Kota Serang ? Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik
15. Bagaimana kondisi sosial dari Pegawai Negri Sipil di BLHD Kota Serang? 16. Bagaimana kondisi Politik di kawasan Pemerintahan Kota serang Kota Serang maupun pemerintahan di Provinsi Banten ?
(Sumber: Peneliti, 2015)
I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8 ,I9,I10,I11,12,I13,I14, I15,I16,I17,118,I19,I2 0
I1,I2,I3,I4,I6, I10
I1,I2,I6,I10,I13,I14,I1 5 I16, I17,I18
I1,I2,I5, I6,I10
I1,I2, I3, I6,I10, I11,I12,I13,I14,I15,I16 ,I17,I18,I19 I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8, I9, I10,I11,I12,I13,I14,I15 ,I16,I17,I18,I19, I20,I21, I22 I23 I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8, I9,I10,I11,I2,I13,I14,I 15,I16,I17,I18,I19, I20,I21, I22, I23 I1,I2,I3,I4,I5,I6,I7,I8, I9,I10,I11,I2,I13,I14,I 15,I16,I 17,I18,I19, I20,I21, I22 I23
86
Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah: 1. Buku catatan: untuk mencatat pencatatan dengan sumber data 2. Handphone Camera: untuk memotret kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan penelitian. 3. Handphone recorder: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan alat ini dalam wawancara perlu memberi tahu informan apakah diperbolehkan atau tidak. c. Studi Literatur Dalam studi literatur dan kepustakaan peneliti melakukan pengumpulan data penelitian yang diperoleh dari berbagai referensi baik buku ataupun jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. d. Studi Dokumentasi Studi dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Basrowi, Suwandi, 2008:158). Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis data diperoleh sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Namun faktanya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data. Data yang terkumpul harus diolah sedemikian rupa hingga menjadi informasi
87
yang dapat digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang diteliti. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Irawan (2006:73), analisis data kualitatif adalah: “Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang anda dapatkan, yang ke semua itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda (terhadap suatu fenomena) yang membantu anda untuk mempresentasikan penemuan anda kepada orang lain”. Data yang diperoleh selama penelitian yang didapat dari berbagai sumber kemudian dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus hingga datanya jenuh. Pada akhirnya data yang terkumpul tersebut menjadi sebuah kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain ketika mempelajari hasil penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, proses analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Humberman (2009:20). Kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang terjalin merupakan proses siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Aktivitas dalam analisis dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:
88
Data Collection
Data Display
Data Reduction
Conclutions Drawing/ Verification
Gambar 3.3 Komponen-Komponen Analisis Data Model Interaktif (Sumber: Miles dan Humberrman (2009: 20)
Untuk lebih jelasnya, maka kegiatan analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Koleksi Data (Data Collection) Koleksi data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting untuk dilakukan, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Data yang kita cari harus sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan strategi dan prosedur yang akan digunakan dalam mencari data di lapangan. 2. Reduksi Data (Data Reduction) Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data
89
“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya kembali bila diperlukan. Reduksi data ini membantu untuk memberikan kodekode pada aspek tertentu. Dalam proses reduksi ini peneliti benarbenar mencari data yang benar-benar valid. Ketika peneliti menyangsikan kebenaran data yang diperoleh akan di cek ulang dengan informan lain yang dirasa peneliti lebih mengetahui (Basrowi, Suwandi, 2008:209). 3. Penyajian Data (Data Display) Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penyajian data yang paling sering dilakukan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif tetapi ada beberapa bentuk penyajian data dengan menggunakan grafik, matriks, jaringan dan bagan. Penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk teks naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan
90
mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 4. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi (Conclutions Drawing/ Verification) Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu kesimpulan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Oleh karena itu kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian berlangsung.
3.8 Uji Keabsahan Data Menurut Sugiyono (2012:267), keabsahan data atau validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data dalam penelitian kualitatif, dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Adapun dalam menguji validitas data, peneliti menggunakan dua cara yakni:
91
1. Triangulasi Teknik triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2012:241). Terdapat beberapa macam triangulasi diantaranya : a. Triangulasi Sumber yaitu mengecek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda dengan teknik yang berbeda. b. Triangulasi Teknik yaitu mengecek data yang diperoleh kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. c. Triangulasi Waktu yaitu mengecek data yang diperoleh di waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, proses check dan recheck data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. 2. Member Check Menurut Sugiyono (2012:276) Member Check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Bila data yang ditemukan valid, maka semakin dipercaya.
92
3.7 Jadwal Penelitian Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang”, waktu penelitian yang dilakukan kurang lebih empat belas bulan (14) bulan. Penelitian ini dimulai pada bulan November tahun 2014 dan berakhir bulan Oktober 2015 berdasarkan tabel 3.7 berikut: Tabel 3.4 Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tahun No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Kegiatan Observasi Awal Pengurusan Perizinan Tahap Penyusunan Proposal Seminar Proposal Revisi Proposal Reduksi Data Penyusunan laporan akhir Sidang Skripsi Revisi Skripsi
2014 Okt
Nov
(Sumber: Peneliti, 2015)
2015 Des
Jan Feb
Mar
Apr
Mei
Jun Jul
Agu
Sep
Okt
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Obyek penelitian 4.1.1 Gambaran Umum Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang lebih menekankan kepada pengelolaan Lingkungan Hidup Di kota Serang, yang merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu lebih mengutamakan ditingkatkan. Koordinasi dan jalinan kerjasama antara pemangku kepentingan terus dikembangkan secara berkelanjutan untuk menghindari konflik dalam kegiatan pemanfaatan sumber daya alam (pertambangan, kehutanan) dan lingkungan. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang merupakan unit kerja di Lingkungan kota Serang yang mempunyai tugas membantu Walikota Serang dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekosentransi, dan tugas pembantuan dibidang lingkungan hidup dalam penyelenggaraan tugas tersebut.
93
94
1.
Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) yang sebelumnya statusnya adalah Kantor Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008,pada saat ini statusnya di tingkatkan menjadi BLHD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2011. Sedangkan Tupoksi diatur pada Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Serang. Adapun yang terkait dengan uraian tugas dari Badan Lingkungan Hidup Kota Serang adalah: a.
Kepala Badan Kepala
Badan
Lingkungan
Hidup
Daerah
Kota
Serang
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang
perencanaan
dan
pengkajian
dampak
lingkungan,
pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan serata konservasi dan penataan lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. b. Sekretariat 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah. 2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, urusan umum dan kepegawaian.
95
3)
c.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi: a) Penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program; b) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian; c) Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat; d) Penyelenggaraan penatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; e) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Umum dan kepegawaian 1) 2) 3)
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Daerah. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi: a) Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; b) Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawwaian; c) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian; d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
d.
Sub Bagian Keuangan 1) 2) 3)
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Daerah. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
96
a) Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan Badan; b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Badan; c) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan administrasi keuangan Badan; d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. e.
Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan 1)
2) 3)
Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Daerah. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Badan. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi: a) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Badan; b) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran; c) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan bidang program dan pelaporan; d) Pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan dinas; e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
f.
Bidang Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup 1)
2)
Bidang Perencanaan dan pengkajian Dampak Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Bidang Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup.
97
3)
g.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: a) Penyusunan rencana kegiatan bidang perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan hidup; b) Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan hidup; c) Penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan hidup; d) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan hidup; e) Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pengkajian dampak lingkungan hidup; f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup 1)
2) 3)
Sub Bidang Perencanaan Lingkungan hidup dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan. Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a) Penyusunan rencana kegiatan bidang perencanaan lingkungan hidup; b) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan lingkungan hidup; c) Penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan lingkungan hidup; d) Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang perencanaan lingkungan hidup; e) Evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan lingkungan hidup; f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
98
h.
Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup 1)
2) 3)
Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi : a) Penyusunan rencana kegiatan bidang pengkajian dampak lingkungan hidup; b) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengkajian dampak lingkungan hidup; c) Penyelenggaraan kegiatan bidang pengkajian dampak lingkungan hidup; d) Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang pengkajian dampak lingkungan hidup; e) Evaluasi dan pelaporan bidang pengkajian dampak lingkungan hidup; f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
i.
Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan 1) 2) 3)
Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimanadimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi : a) Penyusunan rencana kegiatan bidang pengendalian dampak lingkungan; b) Perumusan kebijakna teknis bidang pengendalian dampak lingkungan; c) Penyelenggaraan kegiatan bidang pengendalian dampak lingkungan;
99
d) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang pengendalian dampak lingkungan; e) Pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian dampak lingkungan; f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. j.
Sub Bidang Pengendalian Sumber Pencemar 1)
Sub Bidang Pengendalian Sumber Pencemar dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
2)
Sub Bidang Pengendalian Sumber Pencemar mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis Sub Bidang Pengendalian Pengendalian Sumber Pencemar.
3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sub Bidang Pengendalian Sumber Pencemar mempunyai fungsi : a) Penyusunan rencana kegiatan sub bidang pengendalian sumber pencemar; b) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis sub bidang pengendalian sumber pencemar; c) Penyelenggaraan kegiatan bidang pengendalian media lingkungan; d) Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang pengendalian media lingkungan; e) Evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian media lingkungan; f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan dengan tugas dan fungsinya.
k.
Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan Hidup 1)
2)
Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lingkungan Hidup Daerah. Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang konservasi dan penataan lingkungan hidup.
100
3)
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi : a) Penyusunan rencana kegiatan bidang konservasi sumber daya alam; b) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang konservasi sumber daya alam; c) Penyelenggaraan kegiatan bidang konservasi sumber daya alam; d) Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang konservasi sumber daya alam; e) Evaluasi dan pelaporan bidang konservasi sumber daya alam; f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
l.
Sub Bidang Penataan lingkungan Hidup 1)
2) 3)
Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan Hidup. Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis sub bidang penataan lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bbidang Penataan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi : a) Penyusunan rencana kegiatan bidang penataan lingkungan hidup; b) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penataan lingkungan hidup; c) Penyelenggaraan kegiatan bidang penataan lingkungan hidup; d) Penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan faslitasi bidang penataan lingkungan hidup; e) Evaluasi dan pelaporan bidang penataan lingkungan hidup; f) Pelaksanaantugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Serang menjadi unit kerja dilingkungan
101
Pemerintah Kota Serang yang merupakan unsur pelaksana tugas Walikota di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang kepala. Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kota Serang sebagaimana berikut: a. Kepala Badan Lingkungan HidupSekretaris BLHD Kota Serang b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian c. Sub Bagian Keuangan d. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan e. Bidang Perencanaan dan Pengkajian dampak Lingkungan Hidup f. Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup g. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup h. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan i. Sub Bidang Pengendalian Sumber Pencemar j. Sub Bidang Pengendalian Media Lingkungan k. Bidang konservasi dan Penataan Lingkungan Hidup l. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam, m. Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup. 2.
Susunan Kepegawaian Dan Perlengkapan Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup
Daerah, perlu didukung oleh keberadaaan sarana dan prasarana, baik itu berupa sumber daya manusia (kepegawaian), maupun sarana dan prasarana (perlengkapan operasional). Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha. sementara pengertian dari Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan.
102
Pegawai tentunya merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugastugas yang ada dalam organisasi tersebut. Ketersediaan aparatur yang berkualitas dalam pengelolaan suatu organisasi atau lembaga merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik buruknya organisasi ditentukan oleh Sumber Daya Aparatur yang ada didalam menjalankan tugas dan fungsinya. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang sebagai salah satu perangkat kerja pemerintah Kota Serang didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Serang No18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Serang Nomor : 10 Tahun 2008. Tabel 4.1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA SERANG
Sumber : Perda No. 18 Tahun 2011
103
Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi lembaga Teknis Daerah Kota Serang.
Peraturan Walikota
Serang Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi lembaga Teknis Daerah Kota Serang. Pada tahun 2012 susunan kepegawaian Badan lingkungan hidup Daerah kota Serang menjadi badan lingkungan hidup daerah kota serang Jumlah pegawai seluruhnya sebanyak 24 orang yang terdiri dari 24 orang Pegawai negeri Sipil (PNS), dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut : Master 5 orang, Sarjana Teknik 5 orang, Sarjana Ekonomi 4 orang, Sarjana Pendidikan 3 orang, Sarjana Sosial 1 orang, Sarjana Psikologi 1 orang, Pertanian 2 orang, Sarjana Kesehatan Masyarakat 1 orang, dan Diploma III 2.
4.2 Deskripsi Data 4.2.1 Deskripsi Data Penelitian Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah, dengan menggunakan teknik analisis data yang relevan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data baik berupa kata kata maupun tindakan. Data kualitatif diperoleh melalui observai partisipasi posif, wawancara mendalam, kajian pustaka, serta studi dokumentasi yang sesuai dengan focus penelitian. Data-data kualitatif tersebut perlu dianalisis saat sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.
104
Berikutnya untuk mempertajam analisis data, peneliti menggunakan dimensi penilaian yang mengacu padateori yang dikemukakan oleh Donald Van Metter dan Van Horn (Ali, Alam, 2012:110) diantaranya yaitu: Ukuran dan tujuan kebijkan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecendrungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivita pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Hamberrman (2009:20). Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman peneliti serta membantu mempresentasikannya kepada orang lain. Sepertiyang dijelaskan padabab sebelumnya yaitu padabab 3 (metodologi penelitian), Miles dan Hamberrman menjelaskan ada beberapa langkah penting yang perlu dilakukan dalam menganalisis data, di antaranya Koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pengumpulan data mentah baik melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka, serta studi dokumentasi, tanpa adanya intervensi dari pikiran peneliti atau dengan kata lain data yang bersifat apa adanya (verbatim). Langkah ke dua yaitu transkip data dengan cara merubah catatan penelitian ke bentuk tertulis. Kemudian pembuatan koding yaitu membaca ulang seluruh data yang sudah ditranskip, yang bertujuan untuk menemukan hal-hal penting atau kata kunci dan selanjutnya diberikan kode.
105
Adapun dalam menyusun jawaban penelitian, peneliti memberikan beberapa kode sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
Kode Q menunjukan item pertanyaan Kode A menunjukan item jawaban Kode I1-I10 menunjukan informan Penanggung Jawab Kode I11- I20 menunjukan informan pendamping Kode I21-22 menunjukan informan dari pihak masyarakat
Setelah itu adalah kategorisasi data, peneliti mulai menyederhanakan data dan mengikat kata-kata kunci dalam suatubesaran yang disebut kategori. Kemudian peneliti dapat mengambil kesimpulan walaupun maih bersifat sementara, sampai pada langkah berikutnya peneliti melakukan proses check and recheck (triangulasi) antara sumber data yang satu dengan sumber data lainnya. Langkah terakhir dalah penyimpulan akhir, dengan catatan bahwa data penelitian tersebut sudah jenuh dan disetiap penambahan data hanya akan memunculkan ketumpangtindihan.
4.2.2 Daftar Nama Informan Dalam penelitian yang berjudul implementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. Seperti yang sudah peneliti kemukakan pada BAB III, dalam pemilihan informannya peneliti menggunakan teknik porposive sampling (sampel bertujuan). Informan dalam penelitian ini adalah para stakholder dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
106
Negri Sipil di Badan Lingkungan hidup Daerah Kota Serang baik dari pihak pemerintah, maupun masyarakat . Mengenai informan penelitian, peneliti membagi informan menjadi dua yaitu key informan yang merupakan pihak yang memiliki kewenangan secara langsung dalam implementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, sedangkan secondary informan adalah informan yang tidak terlibat secara langsung namun memiliki pengetahuan atau informasi terkait implementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat dari Tabel 4.2 dibawah ini: Tabel 4.2 Kodefikasi Informan Penelitian No 1 2 3 4
Kode I1 I2 I3 I4
Nama Drs. H. Hafidi, ZA, MM Yoyo Wicaksono H. Bunyamin, SE Sukanta, S.Sos, M.Si
5
I5
M. Agus Herry H, S.Psi
6
I6
7
I7
Dra. Hj. Wiwi Widowati, M.Si Herunajaya, S.Pd, M.Si
8 9 10
I8 I9 I10
11
I11
H. Bunyamin, SE Supriyantoro, S.Pd Ilham Amrullah, S.Si, MM Hendra Yoga Pranatha
12
I12
Yulia Hidayat, ST
13
I13
Nurmainah, M.Si
Keterangan -Kepala BLHD Kota Seang -Kepala BKD Kota Serang -Sekretaris BLHD Kota Serang -Kasubag Umum dan Kepegawaian BLHD Kota Serang -Kabid Konservasi dan SDA BLHD Kota Serang -Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup -Kabid Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup -Sekretaris BLHD Kota Serang -Kasubag PEP BLHD Kota Serang -Kasubag Keuangan BLHD Kota Serang -Kasubid Pengendalian media lingkungan BLHD Kota Serang -Kasubid Pengendalian Sumber Pencemar BLHD Kota Serang -Kasubid Perencanaan Lingkungan Hidup BLHD Kota Serang
107
14
I14
Komarudin, ST
15
I15
Ningsih, SE
16
I16
Ma’mur, SP
17
I17
Gumilar Suparlan
18
I18
Lina Herlina, SE
19
I19
Novi Purwanto, ST
20
I20
Hafiz Rahman, ST
21
I21
Samsul Hidayat, SE
21
I22
Suharno
22
I22
Awan Anhara, SE
Sumber: Peneliti 2015
-Kasubid Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup BLHD Kota Serang -Kasubid Konservasi dan SDA BLHD Kota Serang -Kasubid Penataan Lingkungan Hidup BLHD Kota Serang -Pelaksana/Staff Sub Bagian Umum dan Kepegawian di BLHD Kota Serang -Pelaksana/Staff Bidang Konservasi dan Penataan Lingkungan Hidup di BLHD Kota Serang -Pelaksana/Staff di Bidang
Pengendalian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang -Pelaksana/Staff di Bidang Perencanaan dan pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang -TKS Badan lingkungan Daerah Kota Serang
Hidup
-Tokoh Masyarakat sekitar BLHD Kota Serang -Tokoh Pemuda Lingkungan BLHD Kota Serang
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian Dalam penelitian kali ini peneliti akan menguraikan pembahasan hasil penelitian dengan didasari data yang peneliti proleh melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Dispilin Pegawai Negri Sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang yang meliputi beberapa variabel, diantaranya adalah sebagai berikut:
108
1. Ukuran dan tujuan Kebijakan Suatu tolak ukur dari suksesnya sebuah kebijakan di impelentasikan adalah dari tujuan dan bagaimana kebijakan itu dilahirkan, dengan itu kinerja dari implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan dari kebijakan yang telah ada, sebuah kebijakan dapat dikatakan berjalan dengan baik ialah apabila antara tujuan dan implementasi kebijakan telah sesuai . Dari dimensi ukuran dan tujuan kebijakan ini, peneliti menilai beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu:
Apa tujuan dari
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin pegawai Negri Sipil, dan apa standar dari keberhasilan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin pegawai Negri Sipil ini peneliti pertanyaan kepada I1 yang mengatakan bahwa tujuan dari Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam wawancara yang dikatakan oleh I1: “Pegawai Sebagai Abdi dan pelayan masyarakat serta memberikan pelayanan dan contoh bagi masyarakat merupakan tujuan dari Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010, pegawai dituntut untuk profesional dan tanggung jawab didalam bekerja” (Jumat, 22 Mei 2015 Pukul 10.00, BLHD Kota Serang)
Kemudian
I1
mengatakan
bahwa
standar
keberhasilan
dari
implementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagaimana yang dikatakan oleh I1 : “ Standarisasi dan ukuran dari berhasilnya peraturan pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Dispilin Pegawai Negeri Sipil ini ialah tugas-
109
tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan Perarturan Walikota Serang No 47 Tahun 2013 tentang tugas pokok dan fungsi, dan ini dapat dilihat dari Sasaran Kinerja Pegawai sebagainana Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011 Tentang Sasaran Kinerja Pegawai ”(Jumat, 22 Mei 2015 Pukul 10.00, BLHD Kota Serang)
Senada dengan apa yang disampaikan oleh I1, I2 menjelaskan bahwa tujuan dari Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 Tentang Dispilin Pegawi Negri Sipil, yang nantinya akan berdampak terhadap kinerja yang dihasilkan dari displin tersebut, berikut pernyataan yang disampaikan oleh I2: “Tujuan dari Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil ialah agar semua Pegawai Negeri Sipil Disiplin Sehingga ini akan berbanding lurus dengan kinerja yang maksimal”. (Senin, 25 Mei 2015, pukul 10.00, di Kantor BKD Kota Serang) Kemudian
I2
mengatakan
bahwa
standar
keberhasilan
dari
implementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah sebagaimana yang dikatakan oleh I2 : “ Standarisasi atau tolak ukur dari keberhasilan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 ini ialah tentunya semua Pegawai Negeri Sipil dispilin dan mentaati peraturan yang berlaku mengenai disiplin ”( Senin, 25 Mei 2015, pukul 10.00, di Kantor BKD Kota Serang)
Sementara itu I3 menjelaskan bawa tujuan dari Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ialah untuk sebagai pedoman kedisiplinan pegawai didalam bekerja, berikut pernyataan dari I3: “Pegawai di dalam bekerja haruslah mempunyai dasar atau pedoman di dalam bekerja begitu pula dalam hal disiplin, Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil
110
ini merupakan dasar pegawai di dalam melakukan tindakan .” (Jumat, 22 Mei 2015, pukul 11.00 WIB, di BLHD Kota Serang) Kemudian
I3
mengetakan
bahwa
standar
keberhasilan
dari
implementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah sebagaimana yang dikatakan oleh I3 : “ Kalau standar keberhasilan dari Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 ini ialah adanya kesadaran tinggi bagi Pegawai Negri Sipil karena didalam peraturan disiplin ini ada hukuman bagi Pegawai Negri Sipil yang melanggar, bahkan bisa sampai pemecatan tergantung dari berat atau tidaknya pelanggran yang dilakukan pegawai Negri Sipil ”( Jumat, 22 Mei 2015, pukul 10.00, di BLHD Kota Serang)
Sementara itu I4 menjelaskan bahwa tujuan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil adalah agar didalam menjalankan tugas selesai dengan baik, dengan demikian diharapkan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan dengan tanggung jawab, berikut pemaparan dari I4: “Tujuan dari Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Ialah agar PNS menjadi disiplin sehingga didalam melaksanakan tugas pukok dan fungsinya dengan baik karena di dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 ini terdapat sanksi untuk pegawai yang tidak mentaati disiplin” (jumat 22 Mei 2015, pukul 14.00, di BLHD Kota Serang) Kemudian
I4
mengetakan
bahwa
standar
keberhasilan
dari
implementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil (PNS) adalah sebagaimana yang dikatakan oleh I4 :
111
“ Tingkat keberhasian dari Peratuan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil ini bias diliat dari kehadiran Pegawai negri Sipil, dalam hal ini PNS di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, di Badan lingkungan Hidup Daerah Kota Serang sendiri tingkat kehadiran dari pegawai belum memenuhi dari peraturan pemerintah Tersebut ”( Jumat, 22 Mei 2015, pukul 14.00, di BLHD Kota Serang) Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka hasil peneliti atas dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan pada oleh narasumber sebagai berikut : Pertma, Tujuan dari Peraturan Pemerinta No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ialah agar Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang disiplin, dan hal ini telah menjadi dasar bagi Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Darah Kota Serang untuk bekerja sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsinya masing masing jabatan yang dimiliki pegawai. Kedua, Standar keberhasilan dari Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang adalah seluruh pegawai menyadarinya bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai tanggung jawab untuk disiplin, dengan demikina Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah di buat di awal tahun sebagai dasar menjalankan tugas selama satu tahun dapat dilaksanakan sesuai sebagai mana target yang dibuat antara Pegawai Negeri Sipil dan atasan langsungnya.
112
2. Sumber Daya Keberhasilan proses Implementassi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementas i menurut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensi dan dan kapabilitas dari sumber daya–sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk dijalankan. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya financial dan sumber daya waktu. Karena mau tidak mau ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksudkan oleh Van meter Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.
113
Pertama, Sumber daya Manusia, dalam hal ini menjadi pelaksana dari Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawi Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. Namun di dalam pelaksanan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu adanya koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang. Mengenai sumber daya dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, berikut wawancara pada I1: “Pegawai Negeri Sipil di Badan lingkungan Hidup Daerah Kota Serang tentunya merupakan sumber daya mengenai Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 ini, mengenai kesiapan pegawai perlu di tigkatkan lagi karena ketntuan masuk kerja 07.30 WIB ada toleransi sampai 08.00 WIB, dan apel rutin pagi hari dilaksanakan tepat pukul 08.00 WIB, apabila terdapat pegawai yang sering tidak mengikuti apel rutin pagi hari, maka akan di tegur (Jumat, 22 Mei 2015 Pukul 10.00, BLHD Kota Serang) Dari kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa
kesiapan
Pegawai Negeri Sipil di dalam mengamalkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini masih cukup baik
namun
perlu
di
tingkatkan
kembali
supaya
di
dalam
implementasinya sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya I1 juga menjelaskan bahwa terdapat sara dan prasarana guna menunjang pegawai dari Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010
114
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, berikut pernyataan dari I1 : “Guna mendukung pelaksanaan peraturan pemerintah mengenai tersebut di kami sudah ada absen secara elektronik yang dengan ini kehadiran pegawai sesuai dengan waktu kehadiranya, di BLHD juga sendiri telah memfasilitasi kendaraan dinas secara bertahap sesuai dengan tanggung jawabnya, dengan ini diharapkan ada timbul motivasi dan berpengaruh baik terhadap kinerja” (Jumat, 22 Mei 2015 Pukul 10.00, BLHD Kota Serang)
Dari kutipan wawancara diatas dapat dilihat bahwa di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang telah ada absensi secara elektronik yang dengan ini diharapkan berpengaruh terhadap disiplin pegawai karena dengan absen ini waktu hadir pegawai sesuai dengan saat pegawai itu hadir, dan terdapat fasilitas kendaran oprasional yang diberikan kepada pegawai namun dilihat dari beban kerja.
Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini yang menangani masalah kepegawaian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang ialah Kepala Sub Bagian umum dan Kepegawaian Badan lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, berikut pernyataan dari I4 mengenai kesiapan dari pegawai Negri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang dari peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disipli Pegawai Negri Sipil:
115
“Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang sudah cukup baik namun belum menjalankan sepenuhnya dari Peraturan Pemerinah tersebut, apabila dikatakan dalam bentuk persen yaitu belum mencapai 90% pegawai di dalam mentaati Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil ini, maka perlu upaya kedepan untuk meningkatkanya supaya pegawai betul betul siap dan mengamalkan peraturan tentang disiplin ini, karena sebagai PNS telah mempunyai Nomor Induk Pegawai yang itu merupakan tanggung jawab sebagai pegawai” (Jumat, 22 Mei 2015 Pukul 10.00, BLHD Kota Serang)
Senada dengan apa yang disampaikan oleh I4, I3 juga meyampaikan bahwa kesiapan Pegawai Negri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang perlu adanya peningkatan guna kedepanya, berikut pernyataan yang dikemukan oleh I3: “ Mengenai kedisiplinan di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang kesiapan mengenai disiplin sudah cukup baik, tanggung jawab dan kesadaran juga ada, namun perlu di tingkatkan lagi ketepatan didalam menjalankan kewajibanya,dikita sudah ada apel pagi namun didalam pelaksanaanya belum keseluruhan dari pegawai hadir dalam apel ini masih di dapati beberapa yang tidak hadir, ini yang harus di perbaiki ” (Senin, 25 Mei 2015 Pukul 10.00, BLHD Kota Serang)
Untuk lebih jelanya mengenai aspek sumberdaya manusia dalam implementasi Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Derah Kota Serang dari jumlah pegawai Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang.
116
Tabel 4.4 Daftar Nama Pegawai Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang No 1
Drs. H. Hafidi, ZA, MM H. Bunyamin, SE Supriantoro, S.Pd
Pangkat/Golongan Pembina Utama Muda (IV/C) Pembina (IV/A) Penata Tk I (III/D)
5
Ilham Amrullah, S.Si, MM Sukanta, S.Sos, M.Si
Penata Muda Tk I (III/B) Penata Tk I (III/D)
6 7
Lina Herlina, SE Rita Puspitasari
8
Bayu Karyanto, S.Sos
9
Gumilar Suparlan
10
Herunajaya, S.Pd, M.Si
Penata muda (III/A) Penata muda Tk I (II/B) Penata muda TK I (III/B) Pengatur muda (II/A) Pembina (IV/A)
11
Nurmainah, Se, M.Si
Penata Tk I (III/D)
12
Komarudin ST
Penata Tk I (III/D)
13 14 15
Penata muda (III/A) Hafiz Rahman, ST Penata muda (III/A) Putriawanti, SP Anita Viliana, ST, M. Penata muda Tk I (III/B) Pd Pembina (IV/A) -Kabid Dra. Hj. Wiwi Pengendalian Widowati, M.Si
2 3 4
16
Nama
17
Yulia M.Si
Hidayat,
ST,
18
Hendra Yoga Pranatha
19 20
Penata muda (III/A) Novi Purwanto, ST Pengatur TK I Yustina Eko Setiyarini, (II/D) SKM
Penata Tk I (III/D)
Penata (III/c)
Jabatan -Kepala Badan -Sekretaris -Kasubag Program Evaluasi dan Pelaporan -Kasubag Keuangan -Kasubag Umum dan kepegawaian -Pelaksana -Pelaksana -Pelaksana -Pelaksana -Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup -Kasubid Perencanaan Lingkungan Hidup -Kasubid Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup - Pelaksana -pelaksana -Pelaksana
Dampak Lingkungan -Kasubid Pengendalian Sumber Pencemar -Kasubid Pengendalian Media Lingkungan -Pelaksana -Pelaksana
117
21
M. Agus Herry H, S.Psi
Penata Tk I (III/D)
22
Ma’mur, SP
Penata Tk I (III/D)
23
Ningsih, SE
Penata Tk I (III/D)
24
Hj. Tri Sumarni, SE, Penata Tk I (III/D) MM, KES Penata muda (III/A) Rany Herawati, SE
25 Sumber: BLHD Kota Serang 2015
-Kepala Bidang Konservasi dan Penataan Lingungan Hidup -Kasubid Penataan Lingkungan Hidup -Kasubid Konservasi dan SDA -Kepala UPT LAB -Kepala UPT LAB
Berdasarkan data pegawai Badan Lingkungan Hidup Daeah Kota Serang terdapapat jabatan dari masing-masing pegawai, tergantung dari pegawa di tempatkan, ada tugas pokok da fungsi dari masing masing pejabat sebagaimana Peraturan Walikota Serang No. 47 Tahun 2013 Rentang Tugas Pokok dan Fungsi, ini sebagai dasar pegawai dalam bekerja. Mengenai aspek sumber daya manusia ini peneliti pertanyakan kepada I5 yang merupakan Kepala Bidang Konservasi dan Sumber Daya Alam, pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang terdapat tiga Bidang yang dipimpin oleh eselon 3 (tiga) dan memiliki jabatan Kepala Bidang yang membawahi eselon 4 (empat) atau Kasubid dibawahnya, yang menjelaskan bahwa kesiapan Pegawai Negri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang belum siap sepenuhnya. Berikut pernyataan menurut I5: “Masalah kedisiplinan pegawai, menurut saya masih kurang walaupun sebetulnya hampir setiap rapat rutin mingguan, mengenai kedisiplinan ini selalu disinggung mengenai disiplin ini, karena kami
118
untuk siap sepenuhnya hadir dikantor itu hampir jarang karena ada sebagian dari tugas kami itu kelapangan,khusus di Bidang kami pun ada perhatian khusus mengenai disiplin ini, dalam rapat kecil di bidang kami selalu saya sampaikan untuk meningkatkan disiplin” (Senin, 25 Mei 2015 Pukul 09.00, BLHD Kota Serang)
Dari kutipan wawancara diatas, bahwa ada upaya yang dilakukan mengenai disiplin Pegawai ini, terdapat apat rutin bulanan yang dilakukan dan selalu dibahas tentang disiplin, namun pegwai berasumsi bahwa ada pekerjaan yang diharuskan tidak di kantor melainkan harus keluar kantor, maka apabila didapati pegawai tidak ada di tempat kerja pegawai ada di tempat lain yang berhubungan dengan pekerjaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh I5, I6 pun menuturkan bagaimana kedisiplinan di Bidang Perencanaan dan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, dan I6 merupakan sebagai Kepala Bidangnya, yang membawahi 2 (dua) Kasubid yaitu Kepala Sub Bidang Perencanaan Ligkungan Hidup dan Kepala Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup. “Pada bidang saya pada umumnya telah mengetahui dan siap menjalankan disiplin, karena Sebagai Pegawai Negri Sipil mempunyai tanggung jawab untuk bekerja dengan baik ya salah satunya dengan disiplin” (Senin, 25 Mei 2015 Pukul 09.00, BLHD Kota Serang)
Berangkat dari hasil wawancara di atas peneliti menganalisis bahwa indikator dari aspek sumber daya manusia mengenai kedisiplinan sebagaimana Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
119
Pegawai Negri Sipil sudah cukup memahami dan menjalankan sebagaimana peraturan yang ada, dan kesadaran sebagai Pegawai Negri Sipil telah ada dalam diri pegawai namun dalam hal ini perlu ditingkatkan lagi untuk kedepanya supaya dari bekerja secara disiplin dan mengamalkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil dengan sepenuhnya dan akan berpengaruh terhadap kinerja yang maksimal. Kedua sumber daya financial untuk biaya dalam bagaimana untuk Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, berikut pernyataan dari I1: “Untuk biaya mengenai kedisiplinan di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang ini tentunya bersumber dari APBD Kota Serang, melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang, melaluin sosialisasi, dan perwakian dari SKPD se Kota Serang dan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang disiplin PNS.” (Jumat, 22 Mei 2015 Pukul 10 .00, BLHD Kota Serang)
Senada dengan apa yang disampaikan oleh I1, I2 menjelakan bahwa biaya dari Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil, berikut yang disampaikan oleh I5: “ Ya tentu ada,dalam bentuk sosialiasi disiplin PNS, perwkilan Pegawai diundang untuk menghadiri kegiataan tersebut dan ini biasanya dihadiri oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian yang nantinya setelah dilakukan sosialisasi mengenai disiplin ini diharapkan menularkan ilmu yang didapat kepada rekan-rekan di kantornya, dan cara sosialisasi ini dilaksanakan pada tahun hanya dilakukan di ruang rapat pemkot sendiri, yang semula tahun sebelumnya sosialisai ini dilakukan bias di luar daerah daram waktu
120
setidaknya 3 (tiga) hari, agar pegawai melekat benar bagaimana disiplin PNS dan ada sosialiasai berbentuk fisual, agar PNS bias mengingatkan bahwa sebagai PNS mempunyai kewajiban dan larangan sebagaimana PP 53 Tahun 2010, ” (Selasa, 26 Mei 2015 Pukul 13.00, BKD Kota Serang)
Untuk lebih jelasnya kita lihat Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disipli Pegawai Negri Sipil terkait larangan dan kewajiban sebagai abdi negara:
Gambar 4. 5 Sosialisasi Hak dan Kewajiban PNS
Berdasarkan wawancara diatas mengenai sumber daya financial implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang ialah bersumber dari APBD Kota Serang, kegiatan ini dilakukan dalam
121
bentuk sosialisasi kepada pegawai mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini dan di hadiri perwakilan SKPD. Ketiga, sarana dan prasaran dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawi Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang sudah ada upaya untuk itu, namun penggunaanya yang belum maksimal, berikut merupakan pernyataan I4: “Sebenarnya sarana dan prasarana agar bagaimana Pegawai Negeri disipin itu sudah ada, Alhamdulillah sekarang kita sudah menggunakan absen secara elektronik, jalas ini real datang dan pulangnya pegawai, namun hasil dari absen elektronik belum dijadikan acun untuk penindakan indisipliner atau terhadap naik pangkat ataupun jabatan” Senin, 25 Mei 2015 Pukul 09.00, BLHD Kota Serang)
I4 juga menjelaskan bawa sarana dan prasarana yang telah ada dalam hal ini absen secara elektronik masih dapat dijumpai pegawai yang lupa untuk absen, padahal pegawai telah datang sesuai waktunya, berikut merupakan penjelasan dari I4: “ Walaupun sudah ada absen secar elektronik, namun kadang masih ada pegawai yang lupa untuk absen elektronik, maka hal ini kami siasati dengan memasang tulisan pengingat bagi pegawi yang lupa absen” Senin, 25 Mei 2015 Pukul 09.00, BLHD Kota Serang)
122
Gambar 4.6 Absen Elektronik di BLHD Kota Serang
Senada dengan apa yang disampaikan oleh I1, I2 menjelaskan bahwa mekanisme pemberian sangksi sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, berikut pernyataan yang disampaikan oleh I2: “Badan Lingkunagan Hidup Daerah Kota Serang ada tindakan disiplin berat yang dilakukan selama dua tahun belakangan ini, dan telah menempuh prosedur sebagaimana peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil, BLHD telah menyampaikan penindakan yang telah dilakukan secara internal dan kami menerima laporannya utuk membuat tim guna menjatuhkan sangksi disiplin.
Sebagaimana wawancara diatas, I5 yang merupakan kepala bidang konservasi dan SDA pernah menemui pegawai yang sebagai Kepala Sub Bidang melanggar sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010
123
Tentang Disipin pegawai Negri Sipil ini, berikut pernyataan yang disampaikan oleh I5 : “Pegawai yang melanggar aturan disiplin Pegaawi Negeri Sipil pernah ada di bidang saya, teguran secra lisan telah saya lakukan secara terus menerus namun pegawi yang bersangkutan tetap saja tidak masuk kerja, lalu saya layangkan teguran 1 (satu) sampai dengan teguran yang 3 (tiga) namun tetap saja tidak ada peruubahan, dan akhirnya dibentuknya tim oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang guna melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkuan, dan akhirnya dijatuhi hukuman yaitu pembebasan dari jabatan’
3. Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana dalam Peraturan Pemerinta No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungn Hidup Daerah Kota Serang meliputi Satuan Kerja Perangkat daerah yang dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang yang akan terlibat implementasian kebijkan publik . Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (public) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambar yang pertama.Selain itu
124
cakupan atau luas wilayah Implementasi kebijakan perlu juga diperhatikan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan Implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. Dalam dimensi karakteristik peneliti menilai bebrapa aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu karakteristik agen pelaksana, standar oprasional ytem dan sanksi. Pertama, karakteristik agen pelaksana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat yaitu antara lain Pegawai Negri SIpil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. SKPD di Kota Serang yang terkait dalam Peraturan Pemerinta No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang: Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang dan Badan Kepegawian Daearh Kota Serang dalam hal ini kaitanyanya yaitu Pembina Kepegawaian di Kota Serang.
Peran atau karekteristk dari para agen pelaksana Implementasi Pertaturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkugan Hidup Daearh Kota Serang yaitu melibatkan berbagai pihak baik itu dari dinas terkait, berikut pernyataan dari I1 terkait peran dinas terkait Peraturan Pemerinta No. 53 Tahun 2010
125
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daeah Kota Serang: “Dalam pembinaan pegwai secara langung diserahkan oleh atasananya masing masing kalau kabid membina kasubidnya dan kasubid membawahi pelaksana dibawahnya dan seterusnya, dan perkembanganya di pantau oleh Badan Kepegwaian Daeah melalui kasubag Umum dan Kepegawaian disini ”.(Jumat, 22 Mei 2015 Pukul 11.00 BLHD Kota Serang) Menurut I5 mengenai bagaimana Pelaksanaan dari tentang
disiplin
PNS
di
BLHD
Kota
Serang
PP No 53
sebagai
berikut
wawancaranya: “Pelaksanaan PP No 53 tentang disiplin PNS di BLHD Kota Serang sudah sesuai dengan sebagaimana peraturan yang berlaku, bawahan saya contohnya pernah ditindak jatuhi hukuman disiplin sebagainama Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil.” ”.(Senin, 24 Mei 2015 Pukul 14.00 BLHD Kota Serang) Dari kutipan wawancara diatas dapat peneliti simpulkan, bahwa Pelaksanaan Peraturan Pemerinah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang sudah sesuai dengan sebagaimana peraturan yang berlaku, dan penjatuhan hukuman dilakukan sesuai dengan bagaimana kesalahan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan disiplin. Sementara I2 menjelaskan bahwa perannya dalam sebagai Kordinator dari Implementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, berikut pernyataan dari I2:
126
“Peran Badan Kepegwaian Daerah Kota Serang merupakan sebagai penampung dari laporan laporan menganai disiplin dalam hal ini, kita menerima lapran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bagaimana perkembangan pegawai didalam melaksanakan disiplin, tiap akhir bulan kami menerima hasil rekapan absen pegawai di Kota Serang, dengan dasar itu kami bias melihat bagaiaman kedisiplinan Pegawai di Kota Serang, karena yang lebih mengetahui bagaiman pegawai itu ialah SKPD itu sendiri” ”.(Jumat, 22 Mei 2015 Pukul 11.00 BLHD Kota Serang) Mengenai bagaimana pelaksanaan dari PP No 53 tentang disiplin PNS di BLHD Kota Serang telah dilakukan sebgaimana mestinya, dan telah melalui prosedur sebagaimana mestinya untuk menangani apabila ada pegawai yang tidak mentaati peraturan disiplin Pegawai Negri Sipil, berikut wawancara yang dilakukan oleh I1: “Apabila ada pegawai yang melanggar dari peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil ini, dilihat dahulu bagaimana tingkat pelanggaranya, yang selanjutnya dilakukan penagananya sesuai aturan yang ada. ”.(Jumat, 22 Mei 2015 Pukul 11.00 BLHD Kota Serang)
I1 menjelaskan bagaimana bentuk dan mekanisme Sanksi yang diberikan terhadap pegawai yang belum mentati sesuai dengan PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS di BLHD Kota Serang, berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh I1 :
“Apabila ada pegawai yang tidak mentaati peratuan disiplin sebagaimana aturan yang ada pertama teguran secara lisan oleh atasan langsung pegawai, apabila pegawai tidak mengindahkan teguran tersebut selanjutnya dilayangkan surat teguran secara tertulis kepada yang bersangkutan, secara bertahap yaitu teguran 1, 2, dan 3, selanjutnya ada pernyataan tidak tertulis yang dilayangkan oleh atasan langsungnya, apabila tahap ini tidak
127
berdampak baik, selanjutnya dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang yang selanjutnya ditangani dan dipelajari untuk penjatuhan hukumannya,setelah itu dibuat tim guna melakukan pemeriksaan dan selanjutnya dijathi hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pegwai yang bersangutan” ”.(Jumat, 22 Mei 2015 Pukul 11.00 BLHD Kota Serang) Adapun bentuk sanksi yang di berikan terhadap pegawai yang tidak mentaati Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang dan telah ditindak sebagaimana aturan yang ada sebagai berikut :
Gambar 4.8 Sanksi Kepada Pegawai yang telah melanggar Aturan Disiplin Pegawai Negri Sipil 4. Sikap dan kecenderungan (disposition) para pelaksana Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat
banyak mempengaruhi keberhasian
atau tidaknya kinerja
Implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena
128
kebiakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi Pegawai Negri Sipil yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan kebijakan adalah kabijakan “dari atas” (top-down) yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang pegawai ingin selesaikan. Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para pelaksana terdapat dua elemen penting yang perlu diperhatikan karena sangat berpengaruh terhadap kinerja implementaii kebijakan, yakni kognisi (pemahaman) serta respon (dukungan/persetujuan) agen pelaksana. Pertama, kognisi (pemahaman) masih banyak yang belum memahami mengenai apa itu Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil seutuhnya. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh I14: “Kalau melihat kenyataanya si memang ada sebagian yang sudah melakukan kedisiplinan dan ada sebagian juga yang masih perlu meningkatan kedisiplinan maka ujungnya mungkin berpulang kepada diri masing masing, bagaimana mendefinisikan definisi kerja itu sendiri, dan sebetulnya sebagai Pegawai Negri Sipil harus bisa membaca dan kedepanya memahaminya, namun masih ada pegawai yang belum membaca PP tersebut seperti apa” ”.(Jumat, 22 Mei 2015 Pukul 13.00 BLHD Kota Serang)
Senada dengan yang diutarakan oleh, berikut pernyataan dari I14, I15 mengajelaskan bahwa Pemahaman dari pegawai masih kurang menjalankan sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010
129
Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil, berikut pernyataan yang disampaikan oleh I14: “Menurut saya belum mencapai setengahnya dengan adanya peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil, yang mengetahui dari PP tentang DIsiplin PNS paling pegawai yang lama-lama saja namun untuk pegawai yang baru itu belum tau, maka perlu di tingkatkan misalnya dengan memberikan salinan dari PP tersebut ini merupakan upaya guna menigkatkan agar pegawai paham bagaimana PP tersebut” ”.(Jumat, 22 Mei 2015 Pukul 14.00 BLHD Kota Serang)
Tidak jauh berbeda dengan yang dikemukan oleh I14, I5 yang merupakan Kasubag Umum dan Kepegawain Badan lingkungan Hidup Daerah Kota Serang bahwa masih perlu adanya upanya guna memberikan pemahaman seutuhnya dari Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, berikut pemparan yang disampaikan oleh I5 : “Pemahaman yang dimiliki oleh pegawai Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang masih dirasa kurang apabila di presentasikan dalam persen belum mencapai 90 %, dengan ini masih dirasa perlu adanya upaya guna memberikan pemahaman khususnya mengenai disiplin secara menyeuruh” ”.(Senin, 24 Mei 2015 Pukul 10.00 BLHD Kota Serang) Berdasaran
hasil
wawancara
denga
narasumber
mengenai
pemahaman dari Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang mengenai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil ini masih kurang dipahami secara mendalam bagaimana peraturan mengenai disiplin Pegawai Negri Sipil ini, dikarenakan kekurang pedulianya pegawai untuk membaca dan memahami
130
hak dan kewajibanya sebagai Pegawai Negri Sipil, maka diperlukanya kegiatan khusus mengenai hal ini.
Kedua, respon para pelaksana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil yang dalam hal ini Pegawai Negri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daearah Kota Serang itu sendiri, berikut pernyataan dari I13 sebagai Kasuid Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang:
“Apabila seseorang diangkat menjadi pegawai Negri Sipil ada istilah yang dinamakan PRAJABATAN ,di dalam prajab itu dikenalkan bagaiaman kewajiaban dan haknya sebagai PNS maka harusnya terhadap Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang disiplin ini harus menjalankanya tetapi setelah pegawai resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil kedisiplinan agak dikesampingkan ”.(Jumat, 22 Mei 2015 Pukul 13.00 BLHD Kota Serang)
Senda dengan yang diutarakan oleh I13, 10 pun menuturkan bahwa seharusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil mau tidak mau harus merespon baik mengenai disiplin ini, karena sebagai Pegawai Negeri Sipil itu merupakan pengabdian, berikut pemaparan yang disampaikan oleh I10 mengenai bagaimana respon Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang mengenai Peratuan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negri Sipil : “Sebagai Pegawai Negri Sipil itu siap tidak siap harus melaksanakan kita sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena kita sebagai Pegawai Negri Sipil itukan bekerja untuk bagaimana
131
kenyamanan bagi masyarakat sesuai tupoksinya, dan untuk menerapkan kedisiplinan itu tergantung bagaimana daerah utuk menerapkannya dalam hal ini BLHD nya” (Jumat, 22 Mei 2015 Pukul 15.00 BLHD Kota Serang)
Berdasaran hasil wawancara dengan narasumber mengenai respon dari Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang mengenai Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini sebetulnya Pegwai Ngeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang telah menyadari mereka sebagai Pegawai Negri Sipil haruslah mentaati aturan yang ada . Selanjutnya I1 juga menjelaskan bagaimana fasilitas dan yang diberikan guna menunjang Implementasi PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut: “ Dikami fasilitas yang diberikan kepada pegaai diberikan berjenjang sesuai dengan jabatan dan beban kerjanya secara bertahap, untuk eselon dua dan tiga telah terpenuhi kendaraan dinas berupa mobil, dan tunuk eselon 4 sedang diupayakan untuk kendaraan roda dua dengan ini diharuskan pegawai disiplin dalam bekerja karena tidak ada lagi alsan untuk tidak disiplin, malu dong diberikan fasilitas oleh negara namun kerjanya males malesan” (Jumat, 22 Mei 2015 Pukul 11.00 BLHD Kota Serang) I8 pun menuturkan bagaimana upaya fasiitas yang diberikan guna memberikan kenyamanan pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang didalam bekerja, berikut hasil wawancara dengan I8 sebagai Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang :
132
“ Usulan fasilitas yang berikan oleh pemerintah daerah guna pegawai ini direspon baik, dikami untuk tahun 2015 kemarin mengusulkan kendaraan dinas roda empat (mobil) mengusulkan 3 unit, ini untuk memenuhi pejabat eselon dua dan tiga yang ada, karena didalam peraturanya kendaraan roda 4 (mobil) diberikan untuk eselon 2 dan 3, dan untuk di anggaran perubahan 2015 ini BLHD mengusulkan kendaraan dinas roda 2 (motor) guna memenuhi eselon 4, dan ini berikan secara bertahap” (Senin, 01 Juni 2015 Pukul 10.00 BLHD Kota Serang) Berikutnya mengenai fasilitas yang diberikan kepada Pegawai Negri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, peneliti mewancarai I8 yang merupakan Kasubag Keuangan di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, berikut hasil wawancara dengan I8 : “Dipemerintahan Kota Serang ada yang namanya tunjangan pegawai yang diberikan berdasarkan jabatan yang dimiliki, ini dicairkan setiap akhir bukan sekali dan berdasarkan absen pegawai, fasilitas yang digunakan untuk mengontrol absen ini Alhamdulillah sudah menggunakan absen elektronik yang semula menggunakan absen manual, dengan fasilitas absen elektronik ini diharapkan motivasi pegawai didalam menjalankan disiplin meningkat” (Senin, 01 Juni 2015 Pukul 09.00 BLHD Kota Serang) Berdasarkan wawancara dengan narasumber mengenai bagaimana fasilitas yang diberikan dan digunakan guna menunjang Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah kota Serang sudah terbilang cukup, karena di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang ada fasilitas kendaraan dinas yang diberikan berdasarkan beban kerja dan ada absen elektronik yang digunakan untuk mengontrol kehadiran Pegawai di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang.
133
5. Komunikasi Antar Organisasi Dan Aktivitas Pelaksana
merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahankesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya. Dari dimensi ini, peneliti membaginya ke dalam aspek penilaian, yaitu koordinasi dan sosialisasi. Pertama koordinasi, sejauh ini koordinasi yang dilakukan oleh pihak terkait dari Implementasi Praturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, hal ini dikemukakan oleh I1, beliau menjelaskan:
“Koordinasi yang dilakukan mengenai kedisiplinan yang pertama adalah koordinnasi di BLHD sendiri dalam artian atasan langsung yang mengontrol bagaimana pejabat atau pegawai dibawahnya, selanjutnya koordinasi yang dilakukan ialah dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang, sebagai relasi kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kota Serang mengenai kepegawaian, dan apabila ada pegawai yang tidak mentaati peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini maka didalam mengambil tindakan atau penjatuhan sanksi kami berkordinasi dengan BKD” (Senin, 22 mei 2015 Pukul 10.00 BLHD Kota Serang) Senada dengan apa yang dipaparkan oleh I1, I2 yang merupakan dari Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang menjelaskan bahwa badan Kepegawaian Daerah merupaka mitra kerja Satuan Kerja Perangkat
134
Daerah di Kota Serang dalam hal Kepegawaian, berikut hasil wawancara dengan I 2 : “Badan Kepegawian Daerah Kota Serang dalam kedisiplinan merupakan sebagai mitra kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Serang dalam hal ini BLHD pun didalamnya mengenai kedisiplinan, salah satu yang dilakukan ialah seluruh Bsen Pegawai Negri Sipil di Pemerintahan Kota Serang tiap bulanya di setorkan kepada Badan Kepegwaian Daerah Kota Serang guna mengecek bagaimana tingkat kedisiplinanya, dan apabila ada pegawai yang tidak disiplin sebagaimana aturan makan dicek apakah sudah dilakukan penindakan pada SKPD pegawai tersebut apabila sudah dan tidak ada perubahan kearah yang baik maka Badan Kepegawaian Darah Kota Serang akan menindaknya ssebagaimana Peraturan Pemerintah no, 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil. (Rabu, 26 Mei 2015 Pukul 09.00 BKD Kota Serang) Kedua , sosilisasi yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang mengenai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berikut pemaparan I1 : “sering kami lakukan sosialisasi mengenai disiplin pegawai ini setiap rapat internal mingguan tidak bosan-bosan sering saya singgung, bahkan setiap akhir bulan, absen elektronik itu diambil datanya dan dibacakan di forum rapat internal kami guna mengetahui pegawai mana yang bagus dan mana yang perlu dibina“(Senin, 22 Mei 2015 Pukul 09.00 BLHD Kota Serang) Berdasarkan
hasil
wawancara
diatas
mengenai
bagaimana
koordinasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang ialah kepada Badan Kepegawaian Daerah
Kota Serang telah
dilakukan sebagaimana
terkandung di dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil.
135
Begitu halnya sosialisasi yang dilakun oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang pun melakukan sosilisi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, berikut hasil wawancara kepada narasumber I2 : “Sosialisasi yang kami lakukan kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah di Kota Serang terus dilakukan hal ini bertujuan agar pegawai disiplin, biasanya kami mengundang utusan yang membidangi kepegawaian yaitu Kapala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada SKPD guna menghadiri sosilisasi disiplin ini, yang diharapkan sepulang dari acara sosialisasi yang kami lakukan utusan SKPD ini memberitahu atau menularkan bagaimana kedisiplinan itu kepada pegawai dikantornya masing masing (Rabu, 26 Mei 2015 Pukul 09.00 BKD Kota Serang)
Berdarkan hasil wawancara diatas mengenai sosialiasai dari Peraturan Pemerintah No. 53 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Darah Kota Serang maupun Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang sebagai partner kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kota Serang, peneliti menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan yang dilakukan sudah cukup baik, walaupun memang masih dirasa kurang karena belum menyeluruhnya dilakukan sosialisasi. 6.
Lingkungan Eksternal Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi serta politik dari tempat kebijakan tersebut dijalankan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahi bahwa lingkungan eksternal yang menjadi faktor determinan dalam keberhasilan
136
Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. Untuk mengetahui bagaimana kondisi ekonomi, sosial dan politik dari pegawai di Badan Lingkugan Hidup Daerah Kota Serang dan pengaruhnya terhadap disiplin Pegawai Negri Sipil sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negri Sipil, peneliti melakukan wawancara dengan I15 Sebagai berikut : “Sebetulnya si banyak sekali seseorang itu bisa disiplin ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, kalau pegawai itu kondisinya nyaman, baik itu kondisi ekonomi, social dari kondisi politik di lingkungan kerja maka akan berpengaruh terhadap disiplin” (Rabu, 06 Mei 2015 Pukul 09.00 BLHD Kota Serang) I3 pun menuturkan bagaimana kondisi ekonomi, sosial, dan politik terhadap kedisiplinan sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, berikut wawancara dengan I3 : “Kondisi kenyamanan dalam bekerja itu sanyat berpengaruh, pegawai akan merasa nyaman bekerja apabila kondisi ekonomi, sosial, dan politik di lingkungan bekerja baik, dikami ada pegawai yang tidak disiplin dan telah dijatuhi sangksi itu karena tidak masuk kerja dikarenakan mempunyai banyak hutang dan istri sehingga banyak orang yang nyeri, dan tentu ini mengganggu kenyamanan didaam bekerja” (Rabu, 03 Juni 2015 Pukul 09.00 BLHD Kota Serang)
137
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian Kebijakan mengenai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil ini di bertjujuan agar seluruh Pegawai Negeri Sipil disiplin, begitu pula halnya dengan Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. Pembahasan penelitian merupkan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti dapatkan dilpangan serta dis\esuaikan dengan teori yang digunakan, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Donald Van Metterdan Carl Van Horn (1975) dalam Agustino (2008) mengenai dasar-dasar kebijakan publik.
Teori
tersebut
digunakan
untuk
mengukur
sejauhmana
keberhasilan implementasi kebijakan publik melalui beberapa dimensi penilaian, diantaranya ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, disposisi agen pelaksana, komunikasi antar organisassi serta lingkungan eksternal. 1.
Ukuran Dan Tujuan Kebijakan Adapun pembahasan yang telah peneliti paparkan mengenai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
138
negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, yakni sebagai berikut: Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan data yang diperoleh maka hasil peneliti atas dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan pada oleh narasumber sebagai berikut : Pertma, Tujuan dari Peraturan Pemerinta No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ialah agar Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang disiplin, dan hal ini telah menjadi dasar bagi Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Darah Kota Serang untuk bekerja sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsinya masing masing jabatan yang dimiliki pegawai. Kedua, Standar keberhasilan dari Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang adalah seluruh pegawai menyadarinya bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil mempunyai tanggung jawab untuk disiplin, dengan demikina Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang telah di buat di awal tahun sebagai dasar menjalankan tugas selama satu tahun dapat dilaksanakan sesuai sebagai mana target yang dibuat antara Pegawai Negeri Sipil dan atasan langsungnya. Adapun atas dimensi pada dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 di Badan
139
Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini :
Tabel 4.3 Hasil Penilaian Atas Dimensi Ukuran Dan Tujuan Kebjakan Kriteria penilaian
Hasil penilaian
Kategori
Kejelasan
1. Tujuan dari Peraturan - Baik Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah jelas dipahami oleh para Pegawai Negeri Sipil di BLHD Kota Serang 2. Standar dari Peraturan - Baik Pemerintah No.53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil sudah jelas dipahami oleh Pegawai Negeri Sipil di BLHD Kota Serang
Sumber: peneliti 2015
Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, peneliti menganalisis bahwa
tujuan dari Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang
Disiplin Pegawai Negri Sipil ialah agar Pegawai Negri Sipil Disiplin dan didalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang sudah diberikan kepada Pegawai sesuai jabatan yang dimiliki sehingga ini sebagai acuan dari baik atau tidaknya pegawai didalam bekerja. Selanjutnya standar dari Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil ialah kesadaran dan tanggung jawab Pegawai Negri Sipil sebagai Pegawai Negri sipil yang mempunya kewajiban
140
menjalankan tugas dengan baik, dan dengan kesadaran yang baik yang dimiliki oleh Pegawai Negri Sipil akan berdampak terhadap kinerja yang maksimal dan didalam melaksanakan tugasnya sesuai denggan apa yang telah di rencanakan sebelumnya karena dimasa ini terdapat Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2010 Tentang Sasaran Kinerja Pegawai yang dimana Pegawai Negri Sipil di awal tahun membuat rencana kerja untuk periode satu tahun sebagai bahan dasar penilaian Pegawai Negri Sipil. 2. Sumber Daya Sumber daya manusia adalah faktor pertama dan utama dalam mendukung keberhasilan dalam implementasi kebijakan pengembangan KEK Tanjung Lesung,
karena manusia adalah faktor penggerak laju
implementasi suatu kebijakan. Sebagimana yang diungkapkan oleh Agustino (2008:142) bahwa tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkaulitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik akan sulit untuk diharapkan Mengacu pada data yang diperoleh mengenai sumber daya waktu, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan – Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang sudah cukup bagus terlihat dari adanya kesadaran dari pegawai dan adanya upaya untuk menjadi Pegawai Negri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang lebih baik.
141
Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maupun data yang didapati maka hasil penilaian atas dimensi Sumberdaya adalah sebagai berikut : Pertama, Apabila dilihat dari kesiapan Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang terhadap Peraturan Pemeintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ialah sudah baik, Pegawai negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang sudah menjalankanya sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ini tidak terlepas dari peran pimpinan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang yang menjadikan pertemuan rutin rapat mingguan sebagai tempat untuk mengevaluasi kinerja Pegawainya, termasuk kedalam disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lignkungan Hidup Daerah Kota Serang, agar kedepanya ada penigkatan kea rah yang lebih baik. Kedua, Dukungan dana guna menunjang dari Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah bersumber dari Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) Kota Serang, melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang, dengan menundang pejabat yang menangani kepegawaian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Serang,dengan demikian dukungan dana terhadap Impelentasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang masih kurang, karena belum ada dana khusus untuk Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang
142
dalam memberikan pemahaman Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini, karena dana yang dimiliki Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang hanyalah perwakilan dari SKPD di Kota Serang. Ketiga, Sarana dan Prasarana yang ada Pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang ialah telah ada absensi secara elektronik dan ini merupakan hasil dari pengadaan Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang, dengan ini kehadiran dari Pegawi Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang terekam oleh absen elektronik tersebut sehingga kehadiran dan pulang dari pegawawai itu real sebagaimana pegawai tersebut datang dan pulang. Adapun atas dimensi pada dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini : Tabel 4.7 Hasil Penilaian Atas Dimensi Sumberdaya Karakteristik penilaian Hasil penilaian Kategori Dukungan sumber daya kesiapan PNS di BLHD - Baik Kota Serang dari manusia peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negri sipil Dukungan dana Dana dan anggaran dalam - belum baik menunjang dari Implementasi PP No 53 tentang disiplin PNS di BLHD Kota Serang
143
Dukungan prasarana
sarana
Sumber: peneliti 2015
dan sarana dan prasaran yang ada dalam menunjang dari peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS di BLHD Kota Serang
- Baik
3. Karakteristik Agen Pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana dalam Peraturan Pemerinta No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungn Hidup Daerah Kota Serang meliputi Satuan Kerja Perangkat daerah yang dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang yang akan terlibat implementasian kebijkan publik . Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (public) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambar yang pertama.Selain itu cakupan atau luas wilayah Implementasi kebijakan perlu juga diperhatikan
144
manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan Implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan. Dalam dimensi karakteristik peneliti menilai bebrapa aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu karakteristik agen pelaksana, standar oprasional yitem dan sanksi Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka hasil penilaian atas dimensi Karakteristik Agen Pelaksana adalah sebagai berikut : Pertama, Implemetasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang sudah sesuai dengan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku, dan didalam menjatuhkan hukuman dilakukan sebagaimana kesalahan yang dilakukan oleh pegawai, didalam penjatuhan hukuman telah melibatkan stake holder terkait Ipmlementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 yaitu adanya teguran peran dari atasan langsung dan pimpinan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang serta adanya campur tangan
Badan Kepegawaian
Daerah
Kota
Serang selaku
pembina
kepegawaian pada Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD) di Kota Serang. Kedua, Bentuk dan mekanisme penjatuhan sanksi yang diberikan terhadap pegawai yang belum mentaati sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri di Badan Lingkungan
145
Hidup Daerah Kota Serang telah dilaksanakan sebagaimana aturan yang ada yaitu adanya teguran secara tertulis dari atasan langsung secara bertahap kepada pegawai yang tidak mentaati aturan disiplin yang berlaku. Adapun atas dimensi pada dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini : Tabel 4.9 Hasil Penilaian Atas Dimensi Karakteristik Agen Pelaksana Dimensi penilia Karakteristik agen pelaksana
Standar oprating system
Sumber: peneliti 2015
Hasil penilaian Kategori 1. Peran dari Stake holder - Baik dalam PP No 53 tentang disiplin PNS 2. Pelaksanaan dari PP No - Baik 53 tentang disiplin PNS di BLHD Kota Serang 1. Bentuk dan mekanisme - Baik Sanksi yang diberikan terhadap pegawai yang belum mentaati sesuai dengan PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS di BLHD Kota Serang
4. Sikap dan kecenderungan (disposition) para pelaksana Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka hasil penilaian atas dimensi Sikap (Disposition) Para Pelaksana adalah sebagai berikut :
146
Pertama, Pemahaman Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Darah Kota Serang terhadap Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih kurang dipahami secara mendalam, ini bias terjadi karena kurang pedulianya pegawai untuk membaca dan memahami bagaimana hak dan kewajiban serta sanksi sanksi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kedua, Respen Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang terhadap Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil sudah cukup baik, karena pegawai telah menyadari sebagai Pegawai Negeri Sipil merupakan tanggung jawab dan harus mentaati aturan yang ada mengenai Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ketiga, Fasilitas yang diberikan guna menunjang dari Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang sudah terbilang cukup, fasilitas kendaraan dinas yang diberikan berdasarkan beban kerja, dan di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang menggunakan absen elektronik yang merupakan sebagai alat mengontrol kehadiran Pegawai Negeri Sipil Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. Adapun atas dimensi pada dimensi Sikap (Disposition) Para Pelaksana dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini :
147
Tabel 4.10 Hasil Penilaian Atas Dimensi Sikap (Disposition) Para Pelaksana Dimensi penilia Pemahaman
Respon
Fasilitas
Sumber: Peneliti 2015
Hasil penilaian Kategori pemahaman para - Belum Baik Pegawai terkait PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS respon peawai BLHD - Baik Kota Serang terhadap PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS fasilitas dan yang diberikan guna menunjang Implementasi PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS
-
Baik
5. komunikasi antar organisasi Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka hasil penilaian atas dimensi komunikasi antar organisasi adalah sebagai berikut : Pertama, koordinasi yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Darah Kota Serang dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah melakukan sebagaimana yang terdapat aturan disiplin yang ada yaitu adanya koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Serang mengenai bagaimana Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
148
Kedua,
Sosialiasai yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup
Daerah Kota Serang maupun Badan Kepegawai Daerah (BKD) sebagai relasi dalam Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil peneliti menilai sosialisasi sudah dilakukan masih dirasa kurang, karena belum menyuluruhnya sosialiasi yang dilakukan kepada Pegawai Negeri Sipil. Adapun atas dimensi Komunikasi Antar Organisasi dan AKtifitas dapat dilihat dalam bentuk tabel di bawah ini : Tabel 4.11 Hasil Penilaian Atas Dimensi Komunikasi Antar Organiasi Dan Aktivitas Pelaksana Karakteristik Penilaian Koordinasi
Hasil penilaian Kategori 1. Koordinasi antar - Baik Pegawai BLHD dengan atasan langsung Pegawai Negri Sipil BLHD 2. Koordinasi antar Badan - Baik Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang
Sosialisasi
1. Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil di BLHD Kota Serang 2. Tidak ada tindak lanjut setelah sosialisasi selesai dilakukan
Sumber: Peneliti 2015
Belum Baik
Belum Baik
149
6. Lingkungan Eksternal
Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka hasil penilaian atas dimensi lingkungan eksternal adalah sebagai berikut : Lingkungan Ekonomi, Sosial maupun Politik dari pegwai dan Lingkungan di sekitar Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang berpengaruh terhadap disiplin sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil, karena kenyamanan dalam bekerja sangatal diperlukan sehingga kedisiplinan akan ada pada Pegawai Negeri Sipil khususnya di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang. Adapun atas dimensi
Lingkungan Eksternal
dapat dilihat dalam
bentuk tabel di bawah ini :
Tabel 4.12 Hasil Penilaian Atas Dimensi Lingkungan Eksternal Karateristik penilaian Hasil penilaian Kategori Lingungan sosial 1. Mempengaruhi - Tidak Baik disiplin Pegawai BLHD Kota Serang Lingkungan ekonomi 2. Mempengaruhi - Tidak Baik disiplin Pegawai BLHD Kota Serang Lingkungan politik 3. Mempengaruhi - Tidak Baik disiplin Pegawai BLHD Kota Serang Sumber: Peneliti 2015
150
Dari uraian pembahasan dan tabel diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Lingkungan Ekonomi, Sosial maupun Politik dari pegwai dan Lingkungan di sekitar Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang berpengaruh terhadap disiplin sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil, karena kenyamanan dalam bekerja sangatal diperlukan sehingga kedisiplinan akan ada pada Pegawai Negeri Sipil khususnya di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang.
BAB V PENUTUP 5.1 kesimpulan Berdasrkan analisis dan temuan-temuan di lapangan yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang belum optimal, hal ini dikarnakan beberapa faktor sebagai berikut : 1. Tujuan dari Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang ialah agar Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang Disiplin supaya didalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki masing masing pejabat. Standar dari Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang ialah kesadaran dan tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kewajiban menjalankan tugas dengan baik. 2.
Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang apabila dilihat dari dimensi sumber daya ada tiga poin yaitu Dukungan Sumber daya Manusianya, Dukungan Sarana dan Prasarananya, dan
153
154
dukungan dana, di Badan Lingkungan Hidup daerah Kota Serang apabila dilihat dari sumber daya manusianya itu sendiri sudah baik ini bias terlihat dari bagaimana kesiapan dari Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Darah Kota Serang mengenai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang DIsiplin Pegawai Negeri Sipil ini, berbeda halnya apabila dilihat dari Finansial dari Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang masih belum baik karena didalam anggaran guna sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disipin Pegawai Negeri Sipil ini terfokus pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang, yang didalam pelaksanaan sosialisainya hanya mengundang perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 3. Agen Pelaksasana Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan lingkungan Hidup Daerah Kota Serang ialah Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang namun didalam pembinan disiplin dari Pegawai Negeri Sipil di Serahkan kepada Atasan Langsung Pegawai Negeri Sipil, dan apabila terdapat pegawai yang tidak mentaati Peratran Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tantang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka atasan langsung telah melakukan tindakan sebagaimana prosedur yaitu teguran secara lisan kepada pegawai yang bersangkutan dan apabila belum ada perubahan dari pegawai maka dikeluarkanya surat teguran
155
tertulis secara bertahap yaitu teguran 1,2 dan 3, selanjutnya apabila hal ini tetap tidak diindahkan oleh yang bersangkutan maka Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang selaku Pembina Kegawaian Pegawai Negeri Sipil di Kota Serang membuat tim untuk menjatuhkan hukuman bagi pegawai yang tidak mentati Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 4. Pemahaman dari Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingungan Hidup Daerah Kota Serang mengenai Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih kurang, dikarenakan kurang pedulinya pegawai utuk membaca dan memahami bagai mana hak dan kewajibanya sebagai Pegwai Negeri Sipil. 5. Koordinasi yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang sebagai relasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Serang (SKPD) yang ada di Kota Serang mengenai kepegawaian telah dilakukan dengan baik . 6. Lingkungan Eksternal dari Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang sangat berpengaruh terhadap Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Lingkungan Ekonomi, Sosial maupun Politik dari pegwai berpengaruh terhadap disiplin sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil.
156
5.2 Saran Dari kesimpulan yang diperoleh, peneliti mengajukan saran-saran yang dapat membantu pihak Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang dalam hal Kedisiplinan sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, saran yang diajukan adalah sebagai berikut : 1. Kesadaran
dan tanggung jawab Sebagai Pegawai Negeri Sipil harus
ditanamkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang agar tujuan dari Peraturan Pemerinth No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat berjalan dengan baik . 2. Kesiapan dari sumber daya manusia, yaitu pegawai Negeri Sipil di Badan Lingukngan Hidup Daerah Kota Serang harus terus di tingkatkan karena barisan terdepan dari baik atau tidaknya Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang itu tergantung dari Pegwainya. Keisapan
Finansial/ dana pun harus diprioritaskan pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu sendiri yang dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, karena seluruh Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang berhak mendapatkan pendalaman bagaimana Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini melalui Sosialisasi yang dianggarkan oleh APBD Kota Serang.
157
3. Pencegahan tindakan secara prepentif perlu dilakukan dalam hal ini atasan langsung kepada bawahanya, agar masalah yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil yang berdampak terhadap disiplin dari Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang dapat diketahui sebelumnya dan dapat dipecahkan sehingga kesalahan atau tindakan indisipliner yang dilakukan oleh pegawai tidak akan terjadi. 4. Kepedulain dari Pegawai Negeri Sipil terhadap Peraturan Perturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Harus di tingkatkan dengan cara diberikan acara khusus untuk mengetahui bagaimana kandungan yang terdapat didalamnya. 5. Koordinasi antar Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang harus berjalan dengan baik, agar perkembangan disiplin pegawai selalu terpantau. 6. Kepedulian antara atasan dan bawahan harus bagus, karena apabila ada masalah yang menyangkut masalah eksternal atau diluar Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang dapat di pecahkan secara bersama, agar terwujudnya kenyamanan dalam bekerja.
;
fstyar-.'Szv' \="g \4",-.J \9>'4r\6\ rzrira\r Lr-^^o'-', SI)1^t< Qc^s."rtrrescar Q{2f'ct-' (c4r"5^ SsSra'r-'9r" ' \\^^ ' \Afv,an2\c'azz^'r"' -j--*' s\'rr't \4?8t'>e2' \Ji^r\^^'\ \-^ Un"a--' L^rrafevl' !-' )''t:n \Drc.,q(^\
\Oo'o"L'"tt'\
\Ut"'-r
\' xu6r "qt^t\ *^V>? >1prA"/\
,
W..^I
L:\'adca-'rt:n - NDaa S!BA-L'3't*..\"n-" \(-z'$/tr Qt^^^t
-* St5
1rf2 **
S-\^,c9x;'Vz\AG'
},.)trz^ -.- \^4\l !'J {t'}-'}"tc J.-^^ V'"-i ' \;Gz\-trJ ""\S.^r.t9rtr."*'r \)$>"'ltarr
\i
\r"^t
y.>.)rah
\s."n?rl!a*\4\
$"(
Serang,
..2015
Member chek MEMBERCHECK Hari/Tanggal Waktu
Tempt Namalnforman Usia Peke{aan/Jabatan
:
:\ : $-\'^--t'an-q :
: (1*{-
-'& ,]]ic
Surat Pernyataan Informan SIJRAT PERNYATAAN
Bertardatangan di bawah ini:
Nama
,N\t\xYz
hrF'A
Pekerjaan/Jabafan
Ivlembemarkan telah dilakukm proses wa,urnsara rmttrk keperluan penelitian yang dilakukan oleh nama yang disebu*an dibawah ini:
Nama
: Ubay
Pekerjaan
:Mahasiswa
Mulyauan
Saya tidak keberdan apobila mma saya dicantumkan dalam penelitian ini, &mikian, semoga dapt digunakan ttrrtuk keperluan keabsahan data dalam penelitian
**^
IIr
Member chek
!fi.:.r:i#;r+s" -
Semng
$
,.2015
\
Member chek MEMBERCHECK
Hari/Tanggal : $,*^:*, CL\'( \sc^: e.'ts Waktu :
Tempat
' 'q\es9 Namalnforman . d;;t,
S.qs.\N.Tt'
(W*.ol,**.^A 1
I
. (e{e,n\,D^1 (e}r{\4,$\'^\h N,^brocz.. Rt\r.
V*i C'* Y-(<
S&,- !r^V.l \P'2'a1r R\\, \rssno.'- b.^t R\t't.
?,
-
<(t
(\\,
sng&ztr
("*\-li^
Ssa*rGzqa^'
\et=.&\-
rro
LJ
<S
c (Sf
ta'^q
e
("SS"r.-
qS I
c)B %
\trlx-t'
\aer'''-
\"erflr-"6'-'qr
\c.s$-ro.-,a.
f&+'^"r$+.
\Nrnh)---€^
(.'-'ua tEra--l,e- \^"\,./-
\s.e,NYrD@\<- \Lqu.^. Sd^nq6,-
(sr-l
\so!rdi!-
.
(<-\$^fo,\
- \>= ftra**rr/.a. (F QruKx^^.r^'\A (^^-r-
)-'^' *b
.
-.nla'
t("vi5i\,^ q
Str>"C,
Slt\.aa\?, I
1?
sr(
g@\t-" ,
\Sc^R)"\A^ )qs\r>E \5\&c
rtto:.cnr.*$\9. S,,zr$e\*YY\
\[\^{EGF
A"*-
'
.
\}s\*,.}+
tts"ro".ntSt<*Kf
t
x r
f,
t .
'J
[.; r:
Saang r
I
ll
.". ...
i.!,r! !....?015
{"
Surat Pernyataan Informan SI]RAT PERNYATAAN
Bertandatangan di bawah ini:
Nama
Peke{aarlJabatan
s\
), s. scs
.
wt.St
KaSSSq5 \!.sr^i^. \ KGPr$> '-',!t\
Membenarkan telah dilakukan proses wawanoara untuk keperluan penelitian yang dilak'kan oleh nama yang disebutkan dibawah ini:
Nama
: UbayMulyaunan
Pekerjaan
: Matrasiswa
Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini, demikian, semoga dapat digunakan untuk keperluan keabsahan data dalam
penelitian.
Serang
Member chek
It-
I
..2015
Surat Pernyataan Informan SI.]RAT PERNYATAAN
Bertandatangan di bawah ini:
Nama
: \srr>
Pekerjaan/Jabafian
'
S\Li'\zt
($l
Membenarkantelah dilahftan pros€s wawancara utruk keperluan penelitian yang dilalokan oleh nama yang disebutkan dibawah ini:
Mulyauan
Nama
: Ubay
Pekerjaan
: lvlahasiswa
Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan dalam pcnelitian ini, demikian, s€moga dapat diguakan rurtuk keperluan keabsahan daa dalam penelitian
Serang
Member chek
,2015
Member chek MEMBER CHECK Hari/Tanggal Waktu Tempat Nama Informan Usia
$p
ffi'
\c\r^ 2-or5
$.oo bu+sl \rr.e- gslpr,*l, I t
Pekerjaan/Jabaran
Qq-rl
lt$" \ 9\2.{ S!".r€,-' Q''grann -' \\c-'J a^c., >t\Le S\,"{ \O?c.}) S:rn , \C-t*aYzA+S€- \[\r^]s.\*f3\ \$o i&^ \\\, \'*fU \a\rel \e,..r(\.drfi^.- S>^cf*"- \l^b >4
/
}z)\"*-. R\lt r k-cnc't't+ zAs'a^ tg't'O,:tt' R^ rAr"a*aa Se*o
\Fxe."rr\-a'
>.-)a^r1
Rt \r.cS.+Yk r5ncrr+n \+^.S \t'"";ztQ.ae2lrr.r^' $e2c+' \e*,5 (z&alr.a"\\11.\,\z&e
\"\
\^1
\3'c/.-
<"-)
Lr
B"*--
A5r*)
Lt^tl
7
.;wIG;-
,;feQ#.r!' ..f
j
- .:ffiffiF+s
.',J
i I
WsraA,a"' q4pns\,\^a-', f.*^A. g
I
1
t
q$+q \4$e' 4
6
Q*zu^^'"
q.tl- erfi-e \'it+'
\qA&t br^. '\ro*' \'se'^Gs'$/\
,]'
_l
trj
x
,{
lt I
t
It
B
tseaoo.u $sf ? (e ",.rrz' ry7? , !*M 1't'(G So)^rzn-'5*'
;6/.uv
>-^'
q^$,1
qA^'
-$nl7*a ><\n/z( \v
* $\69 , TV^e'
K'&'it'-\lt^-r
;
G l."a/-*, Ceq
€
\r)zr."{
,\9a^
\"6{1"^
pr 'r
3
, !a
Serang, ,t
}
{#
.2015
Surat Pernyataan Informan
d
J
;
SI,JRAT PERNYATAAN
?' Bertandatangan di bawah ini:
Nama
:
PekerjaanlJabatan
:
Membenarkan telah dilakukan pros€s wawancara untuk keperluan penelitian yang dilakukan oleh nama yang disebutkan dibawah ini:
Mulyawan
Nama
: Ubay
Pekerjaan
:Mahasiswa
Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini, demikian, semoga dapat digunakan untuk keperluan keabsahan data dalam penelitian.
Serang,
Member clrek
... .....2015
Member chek MEMBERCEECK Hari/Tanggal Waktu Tempat Namalnforman Usia
\\ertbcz Y qts1 gttrrv
Pekerjaan/Jabatan
^\Fa.r \)$ra*
\F\z^!
.
R
Br.,r,g
\r}14
9-V
\)u"c^'7 \"r'9 -
e fr **>.'\{ e/\oA.4 S"**
!
qa^D >"r-\\r, >? dWglf't^^'b
'
l
f
Serang,
f
1,
Surat Pernyataan Informan SURAT PERNYATAAN
Bertandatangan di bawah ini:
Nama
:fa.*t^-1..r'"\orD
Pekerjaan/Jabatan
:
'S't>
Membenarkan telah dilakukan proses wawancara untuk keperluan penelitian yang dilalrukan oleh nama yang disebutkan dibawah ini:
Mulyawan
Nama
: Ubay
Pekerjaan
: Mahasiswa
Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini, demikian, semoga dapat digunakan untuk keperluan keabsahan data dalam penelitian.
Serang
Member chek
I
....
... .....2015
,-t
Surat Pernyataan Informan SURATPERNYATAAN
Bertandatangaa di baumh ini:
Nama
:/-t.sc^'l*\e"O . S'1>
Pekerjaan/Jabatan
:
untuk
Membenarkan telah dilahkan pros6 lrawancam dilakukan oleh uama yang disebutkan dibwatr ini:
Nama
:
Ubayhftrlyawan
Pekerjaan
:
Mahasiswa
penelitian yang
Saya tidak keberatan apnbila nffna oaya dicantumkan dalam penelitian ini, demikian, semo$ dapat digunakm untuk keperltm ke&saban dam dalam penelitian
lv{ember chek
I
Member chek MEMBERCHECK Hari/Tanggal Waktu Tempat Nama Inforrran Usia
9.,9.^"1-^4s,^>
Pekerjaan/Jabatan
\Se^$g!lft^' qe -
;
l:
\st^' \*\!te'
\<.*,t'2l- '\ro^' \@,$, fu Qslf ' L*q^. >^>^/'^Al \ d4*Y' t.l->txt^' .Osdr.r*-', \us?r%A \<^^^'\Y S^"2'
tsNl4-\
\DJ"^. Y> gcb'
[5reE^,!-, \9.$AA
(
\+$^'el
\N
W) , F^'""Ztz q\Nl t2 A.^- ?r\a{'rc'a-\ \*-*'
\i-Js"&, \^-
$l@an"Ar\- 2^^r.l'^'-t'
\-'
l
t6^"? '>>P S.-O* t55 >"J \@q.,\6! aSn'z'r'Q^'
\e,f..t
\t\o/AF <]r{
\'or^$nclrtrz-' \vr^-'
-6^-: q\r}9
\"\"*.
$nz1ze'."u't{ '
f
1,
Surat Pernyataan Informan SURAT PERNYATAAN
Bertandatangan di bawah ini:
Nama
:fa.*t^-1..r'"\orD
Pekerjaan/Jabatan
:
'S't>
Membenarkan telah dilakukan proses wawancara untuk keperluan penelitian yang dilalrukan oleh nama yang disebutkan dibawah ini:
Mulyawan
Nama
: Ubay
Pekerjaan
: Mahasiswa
Saya tidak keberatan apabila nama saya dicantumkan dalam penelitian ini, demikian, semoga dapat digunakan untuk keperluan keabsahan data dalam penelitian.
Serang
Member chek
I
....
... .....2015
Member chek MEMBER CHECK
HarilTanggal
:
6Y 9*") f"ffi iq'*, Infonnan \\. \\>(.>, zb
Nama
Usia
'PsS
'
:
Pekerjaan/Jabatan
- qt\t
, t<.f=1.* $tr+l \4r"- I^)
{er'e>pl
c-a^ots
Lb-
. Ux\*r"\st
-j2l\^4,
+n'af,*fa-aS'lr; CFAI1s.. t.O.-,l\^' 1:"'0 '
,6 {.La-
go:rrsecs\++. (elr--\t"'Gr\A
Jf
'\r'\$\
qcrezAth^\ X k'co)
I
\D >J\"t"-6 \gre,f \$d^'\iP-\D-? toe'nla' lQN ,JF^ #9,J z\u)e\'F\ W A?) ft-olae^^*(,li
;
\*rflr {r-2, > Y*l6'' {<^"- a$ \q"}eq' \-' - A$.I,"-r 1l (+l Vsa' ; t*' ct')sP' !*r\''r *,,^-' 56 .
f,;/.^svq
e.,^,'l.{ga4.
-
S\,,-
V>
-- \>r/ t"r'.\ \ .
qJM"'2*^
v"b
*-k
DraPm,iDr"
" I
2.
q^^-
\a^^e"r. l
\P"'-, !Pto,,*$o.4'
1/-4 \( q?
- \c/,/-1 f",1'/V
>,.. Q'
L.:rn-r}- brz\P'^'.'
V^"4
{'L'\^ rn".
'
1.?o \v/t-\'-
Surat Pernyataan Informan i
SURAT PERNYATAAN
I
Bertandatangan di bamah ini:
Nama
' Nt
Pekerjaan/Jabatan :
J
\4zneir} Ksr^&Ala-Q'' b SsN
Membenarkan telah dilakukan proses wawancara untuk keperluan penelitian yang dilal$kan oleh nama yang disebutkan dibawah ini:
Nama
: Ubay Mulyawan
Pekerjaan
: Mahasiswa
Saya tidak keberatan apabila rama saya dicantumkan dalam penelitian ini, demikian, semoga dapat digunakan untuk keperluan keabsahan data dalam penelitian.
Member chek
'
Member chek MEMBERCHECK Hari/Tanggal Waktu Tempat Nama Inforuran Usia Pekerjaar/Jabatan
-
$,<,r.,v.rn
$.^nfnN,
a-{' v*'^'
2,.syq-
$.96
qis:x, V^"$.QF,
:ra"{
S€Stcrc'lr"-.a+a
.
S.\"-rstz.L Xr^",*, Vc.>:tO
- qJqxt
t\^t\r,.t4
<3d4.'
@?'
- $r4.,&rr.Ocrlt11,g12
V\"4 1y"r@--y.,t
I
ls."ro.-At<.,
.
\r-^^"
----I
?.eerc,-' .\r:5
\$,.Ia{5ED,r
D\.".l,.
\c,c.r.ax l't>z !r \ID"€r S/2"^* \'ft^^ \'lva^' S-*r--
1'qlx4t
ffe"*r^t \c'412'v*^' \1-\{ 9*. \+>"\6 g.A* Sz^*s'^{#- k2ts5
\a"c-vl
\tc''^-s"J'
aCanr.n\2- \x
\Pr^s\*C
SegD*
\9*{tt^"1 (DAu r \=att-^-'
\cr-g-Zfrr'-. \^5 \"rl^- \
\rvma*\^ld^t^-'-
)
\tt\
A,tc\aAs4a f$'cza'
fs\s*
a>
\o''- -
Surat Pernyataan Informan ST]RAT PERNYATAAN
Bertandatangan di bawah ini:
Nama
: Pekerjaan/Jabatan :
OC(vu,t t( , grrr.&( karvG} ftngit
Membenarkan t€lah dilakukan proses lvarvancara rmtuk keperluan penelitian yang dilakukan oleh nama yang disebutkan dibawah ini: t I
I
i
Nama
: Ubay
Pekerjaan
:Mahasiswa
Mulyawan
l 1
l
l
Saya tidak keberatan apabila narna saya dicantumkan dalam penelitian ini, demikian, semoga dapat digunakan untuk keperluan keabsahan data dalam penelitian.
l
I
Serang,
..2015
; i :
i I
I
, trvr. lw!-\r ... ... ... .'. .., i
t
I
I I
l-
KODING DATA
Kode
Rincian Kategori
1.
Pegawai Negeri Sipil ialah PNS sebagai abdi Negara dan pelayan bagi masyarakat haruslah memberikan pelayanan dan contoh baik kepada masyarakat.
2.
Agar Semua PNS Disiplin
3.
Agar disiplin didalam bekerja sehingga berbanding lurus dengan kinerja
4.
Sebagai dasar atau pedoman didalam melaksanakan disiplin
5.
Agar PNS disiplin dalam bekerja
6. 7.
Pegawai Negeri Sipil di BLHD Kota Serang adalah tujuanya dengan demikian akan berdampak pada kinerja yang baik Pegawai Disiplin
8.
Kinerja Lebih baik
9.
Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal
10.
Tolak ukur dari eraturan ini ialah semua pegawai disiplin
11.
Mentaati masuk dan keluar jam kerja
12.
Belum sepenuhnya menjalankan disiplin
13.
Belum memahami apa peraturan disiplin PNS seutuhnya
14.
Tanggung jawab dan kesadaran dari PNS sudah ada namun belum paham makna disiplin sebagaimana aturan disiplin
15.
Telah mematuhi dan perlu adanya penigkatan
16.
Adanyaa absen elektonik
17.
Telah memenuhi aturan disiplin namun perlu adanya peninhkatan
18.
Masih didapati pegawai yang tidak disiplin
19.
PEserta apel rutin pagi tiap hari sedikit
20.
Belum menjalankan aturan disiplin
21.
Masih didapati pegawai yang tidak disiplin
22.
Adanya fasilitas absen elektronik
23.
Absen elektronik digunakan sebagai kontrok kehadiran pegawai
24.
Absen elektronik digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan
25.
Kadang pegawai lupa absen
26.
Kadang pegawai lupa absen elektronik
27.
Biaya bersumber pada APBD Kota Serang
28.
Sosialisasi dilakukan secara bertahap
29.
Tingkat keberhasilanya dari pegawai memetuhi aturan disiplin
30.
Belum disiplin secara maksimal sebagaimana peraturan disiplin
31.
Penidakan sudah dilakukan sebagai mana aturan
32.
Pembinaan pegawai dilakukan secara berjenjang
33.
Penidakan sudah dilakukan sebagai mana mekanisme dalam atuan disiplin PNS
34. 35. 36.
Penidakan sudah dilakukan sebagai mana mekanisme dalam atuan disiplin PNS Penidakan sudah dilakukan sebagai mana mekanisme dalam atuan disiplin PNS Diberikan teguran secara bertahap
37.
Kesadaran pegawai untuk memahami Peraturan disiplin masih kurang
38.
Ada sebagian yang masih belum memahami
39.
Didalam PRAJABATAN sudah dilakukan sosialisasi bagaimana aturan disiplin PNS
40.
Fasilitas diberikan
41.
Ada fasilitas diberikan berdasarkan beban kerja dan jabatan
42.
Fasilitas akan diberikan secara bertahap
43.
Tunjangan PNS di BLHD Kota Serang berdasarkan rekapan absen
44.
Adanya koordinasi antara dinas terkait
45.
BKD merupaka partner kerja didalam urusan kepegawaian
46.
Sosialisasi dilakukan dengan cara perwakilan SKPD
47.
Sosialisasi dilakukan oleh BKD
48.
Kenymanan kondisi ekonomi berimplik pada kedisiplina pegawai
49.
Kenymanan kondisi politik berimplik pada kedisiplina pegawai
50.
Kenymanan kondisi sosial berimplik pada kedisiplina pegawai
Transkip Data
TRANSKIP DATA DAN KODING
Keterangan Q A I
: Pertanyaan : Jawaban : Infoman Q/I Q
I1.1
I1.2 I1.3
I1.4
I1.5 I1.6 I1.10 Q2 I1.1
I1.3
A Apa tujuan dari peraturan pemerintah no 53 tahun 2010 tetang disiplin pegawai negri sipil? Tujuan dari Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ialah PNS sebagai abdi Negara dan pelayan bagi masyarakat haruslah memberikan pelayanan dan contoh baik kepada masyarakat. Tujuan dari Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil ialah agar semua Pegawai Negeri Sipil Disiplin Sehingga ini akan berbanding lurus dengan kinerja yang maksimal Agar Pegawai Negeri Sipil disiplin didalam bekerja merupakan tujuan dari adanya aturan ini Pegawai di dalam bekerja haruslah mempunyai dasar atau pedoman di dalam bekerja begitu pula dalam hal disiplin, Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil ini merupakan dasar pegawai di dalam melakukan tindakan . Agar Pegawai Negeri Sipil disiplin didalam bekerja merupakan tujuan dari adanya aturan ini Tujuan dari Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil ialah agar semua Pegawai Negeri Sipil Disiplin Sehingga ini akan berbanding lurus dengan kinerja yang maksimal Agar Pegawai Negeri Sipil disiplin didalam bekerja merupakan tujuan dari adanya aturan ini Apa standar dari keberhasilan peraturan pemerintah No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS? Standarisasi atau tolak ukur dari keberhasilan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 ini ialah tentunya semua Pegawai Negeri Sipil dispilin dan mentaati peraturan yang berlaku mengenai disiplin Kalau standar keberhasilan dari Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 ini ialah adanya kesadaran tinggi bagi Pegawai Negri Sipil karena didalam peraturan disiplin ini
KODING
(1)
(2) (3)
(4)
(5) (6) (7)
(8)
(9)
I1.4
I1.5
I1.6
I1.7
I1.8
I1.9
I1.10
ada hukuman bagi Pegawai Negri Sipil yang melanggar, bahkan bisa sampai pemecatan tergantung dari berat atau tidaknya pelanggran yang dilakukan pegawai Negri Sipil Tingkat keberhasian dari Peratuan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil ini bias diliat dari kehadiran Pegawai negri Sipil, dalam hal ini PNS di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, di Badan lingkungan Hidup Daerah Kota Serang sendiri tingkat kehadiran dari pegawai belum memenuhi dari peraturan pemerintah Tersebut Tujuan dari Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Ialah agar PNS menjadi disiplin sehingga didalam melaksanakan tugas pukok dan fungsinya dengan baik karena di dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 ini terdapat sanksi untuk pegawai yang tidak mentaati disiplin Tingkat keberhasian dari Peratuan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil ini bias diliat dari kehadiran Pegawai negri Sipil, dalam hal ini PNS di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, di Badan lingkungan Hidup Daerah Kota Serang sendiri tingkat kehadiran dari pegawai belum memenuhi dari peraturan pemerintah Tersebut Standarisasi atau tolak ukur dari keberhasilan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 ini ialah tentunya semua Pegawai Negeri Sipil dispilin dan mentaati peraturan yang berlaku mengenai disiplin Tujuan dari Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Ialah agar PNS menjadi disiplin sehingga didalam melaksanakan tugas pukok dan fungsinya dengan baik karena di dalam Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 ini terdapat sanksi untuk pegawai yang tidak mentaati disiplin Standarisasi atau tolak ukur dari keberhasilan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 ini ialah tentunya semua Pegawai Negeri Sipil dispilin dan mentaati peraturan yang berlaku mengenai disiplin Tingkat keberhasian dari Peratuan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil ini bias diliat dari kehadiran Pegawai negri Sipil, dalam hal ini PNS di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang, di Badan lingkungan Hidup Daerah Kota Serang sendiri tingkat kehadiran dari pegawai belum memenuhi dari peraturan pemerintah Tersebut
(10)
(11)
(12)
(13)
(25)
(14)
(15)
Q3
I1.1
I1.6
I1.7
I1.8
Q4 I1.1
I1.2
Bagaimana kesiapan PNS di BLHD Kota Serang dari peraturan pemerintah No 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil? Pegawai Negeri Sipil di Badan lingkungan Hidup Daerah Kota Serang tentunya merupakan sumber daya mengenai Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 ini, mengenai kesiapan pegawai perlu di tigkatkan lagi karena ketntuan masuk kerja 07.30 WIB ada toleransi sampai 08.00 WIB, dan apel rutin pagi hari dilaksanakan tepat pukul 08.00 WIB, apabila terdapat pegawai yang sering tidak mengikuti apel rutin pagi hari, maka akan di tegur Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang sudah cukup baik namun belum menjalankan sepenuhnya dari Peraturan Pemerinah tersebut, apabila dikatakan dalam bentuk persen yaitu belum mencapai 90% pegawai di dalam mentaati Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil ini, maka perlu upaya kedepan untuk meningkatkanya supaya pegawai betul betul siap dan mengamalkan peraturan tentang disiplin ini, karena sebagai PNS telah mempunyai Nomor Induk Pegawai yang itu merupakan tanggung jawab sebagai pegawai Mengenai kedisiplinan di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang kesiapan mengenai disiplin sudah cukup baik, tanggung jawab dan kesadaran juga ada, namun perlu di tingkatkan lagi ketepatan didalam menjalankan kewajibanya,dikita sudah ada apel pagi namun didalam pelaksanaanya belum keseluruhan dari pegawai hadir dalam apel ini masih di dapati beberapa yang tidak hadir, ini yang harus di perbaiki Pada bidang saya pada umumnya telah mengetahui dan siap menjalankan disiplin, karena Sebagai Pegawai Negri Sipil mempunyai tanggung jawab untuk bekerja dengan baik ya salah satunya dengan disiplin Bagaimana sarana dan prasarana yang ada dalam menunjang dari peraturan pemerintah No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS di BLHD? Guna mendukung pelaksanaan peraturan pemerintah mengenai tersebut di kami sudah ada absen secara elektronik yang dengan ini kehadiran pegawai sesuai dengan waktu kehadiranya, di BLHD juga sendiri telah memfasilitasi kendaraan dinas secara bertahap sesuai dengan tanggung jawabnya, dengan ini diharapkan ada
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
I1.3
I1.4
I1.5
Q5
I1.1
I1.2
timbul motivasi dan berpengaruh baik terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang sudah cukup baik namun belum menjalankan sepenuhnya dari Peraturan Pemerinah tersebut, apabila dikatakan dalam bentuk persen yaitu belum mencapai 90% pegawai di dalam mentaati Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil ini, maka perlu upaya kedepan untuk meningkatkanya supaya pegawai betul betul siap dan mengamalkan peraturan tentang disiplin ini, karena sebagai PNS telah mempunyai Nomor Induk Pegawai yang itu merupakan tanggung jawab sebagai pegawai Sebenarnya sarana dan prasarana agar bagaimana Pegawai Negeri disipin itu sudah ada, Alhamdulillah sekarang kita sudah menggunakan absen secara elektronik, jalas ini real datang dan pulangnya pegawai, namun hasil dari absen elektronik belum dijadikan acun untuk penindakan indisipliner atau terhadap naik pangkat ataupun jabatan Walaupun sudah ada absen secar elektronik, namun kadang masih ada pegawai yang lupa untuk absen elektronik, maka hal ini kami siasati dengan memasang tulisan pengingat bagi pegawi yang lupa absen Bagaimana dana dan anggaran dalam menunjang dari implementasi PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS di BLHD Kota Serang? Untuk biaya mengenai kedisiplinan di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang ini tentunya bersumber dari APBD Kota Serang, melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang, melaluin sosialisasi, dan perwakian dari SKPD se Kota Serang dan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang disiplin PNS Ya tentu ada,dalam bentuk sosialiasi disiplin PNS, perwkilan Pegawai diundang untuk menghadiri kegiataan tersebut dan ini biasanya dihadiri oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian yang nantinya setelah dilakukan sosialisasi mengenai disiplin ini diharapkan menularkan ilmu yang didapat kepada rekan-rekan di kantornya, dan cara sosialisasi ini dilaksanakan pada tahun hanya dilakukan di ruang rapat pemkot sendiri, yang semula tahun sebelumnya sosialisai ini dilakukan bias di luar daerah daram waktu setidaknya 3 (tiga) hari, agar pegawai melekat benar bagaimana disiplin PNS dan ada sosialiasai berbentuk fisual, agar PNS bias mengingatkan bahwa sebagai PNS mempunyai kewajiban dan larangan sebagaimana PP 53
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
Q6
I1.1
I1.3
Q7
I1.1
I1.2
Q8
I1.1
Tahun 2010 Apa saja peran dari para stake holder dalam PP no 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS? Badan Lingkunagan Hidup Daerah Kota Serang ada tindakan disiplin berat yang dilakukan selama dua tahun belakangan ini, dan telah menempuh prosedur sebagaimana peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil, BLHD telah menyampaikan penindakan yang telah dilakukan secara internal dan kami menerima laporannya utuk membuat tim guna menjatuhkan sangksi disiplin. Pegawai yang melanggar aturan disiplin Pegaawi Negeri Sipil pernah ada di bidang saya, teguran secra lisan telah saya lakukan secara terus menerus namun pegawi yang bersangkutan tetap saja tidak masuk kerja, lalu saya layangkan teguran 1 (satu) sampai dengan teguran yang 3 (tiga) namun tetap saja tidak ada peruubahan, dan akhirnya dibentuknya tim oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang guna melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkuan, dan akhirnya dijatuhi hukuman yaitu pembebasan dari jabatan Sejauh ini bagaimana pelaksanaan dari PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS di BLHD Kota Serang? Dalam pembinaan pegwai secara langung diserahkan oleh atasananya masing masing kalau kabid membina kasubidnya dan kasubid membawahi pelaksana dibawahnya dan seterusnya, dan perkembanganya di pantau oleh Badan Kepegwaian Daeah melalui kasubag Umum dan Kepegawaian disini Pelaksanaan PP No 53 tentang disiplin PNS di BLHD Kota Serang sudah sesuai dengan sebagaimana peraturan yang berlaku, bawahan saya contohnya pernah ditindak jatuhi hukuman disiplin sebagainama Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil Bagaimana bentuk dan mekanisme sanksi yang diberikan terhadap pegawai yang belum mentaati sesuai dengan PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS di BLHD Kota Serang? Peran Badan Kepegwaian Daerah Kota Serang merupakan sebagai penampung dari laporan laporan menganai disiplin dalam hal ini, kita menerima lapran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bagaimana perkembangan pegawai didalam melaksanakan disiplin, tiap akhir bulan kami menerima hasil rekapan absen pegawai di Kota
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
I1.2
I1.3
Q9
I1.1
I1.2
I1.3
Serang, dengan dasar itu kami bias melihat bagaiaman kedisiplinan Pegawai di Kota Serang, karena yang lebih mengetahui bagaiman pegawai itu ialah SKPD itu sendiri Apabila ada pegawai yang melanggar dari peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil ini, dilihat dahulu bagaimana tingkat pelanggaranya, yang selanjutnya dilakukan penagananya sesuai aturan yang ada Apabila ada pegawai yang tidak mentaati peratuan disiplin sebagaimana aturan yang ada pertama teguran secara lisan oleh atasan langsung pegawai, apabila pegawai tidak mengindahkan teguran tersebut selanjutnya dilayangkan surat teguran secara tertulis kepada yang bersangkutan, secara bertahap yaitu teguran 1, 2, dan 3, selanjutnya ada pernyataan tidak tertulis yang dilayangkan oleh atasan langsungnya, apabila tahap ini tidak berdampak baik, selanjutnya dilaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang yang selanjutnya ditangani dan dipelajari untuk penjatuhan hukumannya,setelah itu dibuat tim guna melakukan pemeriksaan dan selanjutnya dijathi hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pegwai yang bersangutan Bagaimana pemahaman para pegawai terkait PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS? Kalau melihat kenyataanya si memang ada sebagian yang sudah melakukan kedisiplinan dan ada sebagian juga yang masih perlu meningkatan kedisiplinan maka ujungnya mungkin berpulang kepada diri masing masing, bagaimana mendefinisikan definisi kerja itu sendiri, dan sebetulnya sebagai Pegawai Negri Sipil harus bisa membaca dan kedepanya memahaminya, namun masih ada pegawai yang belum membaca PP tersebut seperti apa Menurut saya belum mencapai setengahnya dengan adanya peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil, yang mengetahui dari PP tentang DIsiplin PNS paling pegawai yang lama-lama saja namun untuk pegawai yang baru itu belum tau, maka perlu di tingkatkan misalnya dengan memberikan salinan dari PP tersebut ini merupakan upaya guna menigkatkan agar pegawai paham bagaimana PP tersebut Pemahaman yang dimiliki oleh pegawai Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Serang masih dirasa kurang apabila di presentasikan dalam persen belum mencapai 90 %, dengan ini masih dirasa perlu adanya
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
Q10
I1.1
I1.2
Q11
I1.1
I1.2
I1.3
upaya guna memberikan pemahaman khususnya mengenai disiplin secara menyeuruh Bagaimana respon pegawai BLHD Kota Serang (mendukung/menolak) dan apa bentuk dukungan yang dilakukam dalam implementasi PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS di BLHD Kota Serang? Apabila seseorang diangkat menjadi pegawai Negri Sipil ada istilah yang dinamakan PRAJABATAN ,di dalam prajab itu dikenalkan bagaiaman kewajiaban dan haknya sebagai PNS maka harusnya terhadap Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang disiplin ini harus menjalankanya tetapi setelah pegawai resmi menjadi Sebagai Pegawai Negri Sipil itu siap tidak siap harus melaksanakan kita sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena kita sebagai Pegawai Negri Sipil itukan bekerja untuk bagaimana kenyamanan bagi masyarakat sesuai tupoksinya, dan untuk menerapkan kedisiplinan itu tergantung bagaimana daerah utuk menerapkannya dalam hal ini BLHD nya Apa saja fasilitas dan yang diberikan guna menunjang implementasi PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS? Dikami fasilitas yang diberikan kepada pegaai diberikan berjenjang sesuai dengan jabatan dan beban kerjanya secara bertahap, untuk eselon dua dan tiga telah terpenuhi kendaraan dinas berupa mobil, dan tunuk eselon 4 sedang diupayakan untuk kendaraan roda dua dengan ini diharuskan pegawai disiplin dalam bekerja karena tidak ada lagi alsan untuk tidak disiplin, malu dong diberikan fasilitas oleh negara namun kerjanya males malesan Usulan fasilitas yang berikan oleh pemerintah daerah guna pegawai ini direspon baik, dikami untuk tahun 2015 kemarin mengusulkan kendaraan dinas roda empat (mobil) mengusulkan 3 unit, ini untuk memenuhi pejabat eselon dua dan tiga yang ada, karena didalam peraturanya kendaraan roda 4 (mobil) diberikan untuk eselon 2 dan 3, dan untuk di anggaran perubahan 2015 ini BLHD mengusulkan kendaraan dinas roda 2 (motor) guna memenuhi eselon 4, dan ini berikan secara bertahap Dipemerintahan Kota Serang ada yang namanya tunjangan pegawai yang diberikan berdasarkan jabatan yang dimiliki, ini dicairkan setiap akhir bukan sekali dan berdasarkan absen pegawai, fasilitas yang digunakan untuk mengontrol absen ini Alhamdulillah sudah menggunakan absen
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
Q12
I1.1
I1.2
Q13
I1.1
I1.2
elektronik yang semula menggunakan absen manual, dengan fasilitas absen elektronik ini diharapkan motivasi pegawai didalam menjalankan disiplin meningkat Bagaimana koordinasi yang dilakukan terhadap implementasi PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS di BLHD Kota Serang? Koordinasi yang dilakukan mengenai kedisiplinan yang pertama adalah koordinnasi di BLHD sendiri dalam artian atasan langsung yang mengontrol bagaimana pejabat atau pegawai dibawahnya, selanjutnya koordinasi yang dilakukan ialah dengan Badan Kepegawaian Daerah Kota Serang, sebagai relasi kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kota Serang mengenai kepegawaian, dan apabila ada pegawai yang tidak mentaati peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini maka didalam mengambil tindakan atau penjatuhan sanksi kami berkordinasi dengan BKD Badan Kepegawian Daerah Kota Serang dalam kedisiplinan merupakan sebagai mitra kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Serang dalam hal ini BLHD pun didalamnya mengenai kedisiplinan, salah satu yang dilakukan ialah seluruh Bsen Pegawai Negri Sipil di Pemerintahan Kota Serang tiap bulanya di setorkan kepada Badan Kepegwaian Daerah Kota Serang guna mengecek bagaimana tingkat kedisiplinanya, dan apabila ada pegawai yang tidak disiplin sebagaimana aturan makan dicek apakah sudah dilakukan penindakan pada SKPD pegawai tersebut apabila sudah dan tidak ada perubahan kearah yang baik maka Badan Kepegawaian Darah Kota Serang akan menindaknya ssebagaimana Peraturan Pemerintah no, 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil Bagaimana sosialisasi yang dilakukan dalam memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai PP No 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS? sering kami lakukan sosialisasi mengenai disiplin pegawai ini setiap rapat internal mingguan tidak bosan-bosan sering saya singgung, bahkan setiap akhir bulan, absen elektronik itu diambil datanya dan dibacakan di forum rapat internal kami guna mengetahui pegawai mana yang bagus dan mana yang perlu dibina Sosialisasi yang kami lakukan kepada Satuan Perangkat Kerja Daerah di Kota Serang terus dilakukan hal ini bertujuan agar pegawai disiplin, biasanya kami mengundang utusan yang membidangi kepegawaian yaitu
(42)
(43)
(44)
(45)
Q14
I1.1
Q15
I1.1
Q16
I1.3
Kapala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada SKPD guna menghadiri sosilisasi disiplin ini, yang diharapkan sepulang dari acara sosialisasi yang kami lakukan utusan SKPD ini memberitahu atau menularkan bagaimana kedisiplinan itu kepada pegawai dikantornya masing masing Bagaimana kondisi ekonomi dari pegawai BLHD Kota Serang? Sebetulnya si banyak sekali seseorang itu bisa disiplin ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, kalau pegawai itu kondisinya nyaman, baik itu kondisi ekonomi, social dari kondisi politik di lingkungan kerja maka akan berpengaruh terhadap disiplin Bagaimana kondisi sosial dari pegawai negeri sipil di BLHD Kota Serang? Kondisi kenyamanan dalam bekerja itu sanyat berpengaruh, pegawai akan merasa nyaman bekerja apabila kondisi ekonomi, sosial, dan politik di lingkungan bekerja baik, dikami ada pegawai yang tidak disiplin dan telah dijatuhi sangksi itu karena tidak masuk kerja dikarenakan mempunyai banyak hutang dan istri sehingga banyak orang yang nyeri, dan tentu ini mengganggu kenyamanan didaam bekerja Bagaimana kondisi politik di kawasan pemerintah Kota Serang maupun pemerintahan di Provinsi Banten? Kondisi kenyamanan dalam bekerja itu sanyat berpengaruh, pegawai akan merasa nyaman bekerja apabila kondisi ekonomi, sosial, dan politik di lingkungan bekerja baik, dikami ada pegawai yang tidak disiplin dan telah dijatuhi sangksi itu karena tidak masuk kerja dikarenakan mempunyai banyak hutang dan istri sehingga banyak orang yang nyeri, dan tentu ini mengganggu kenyamanan didaam bekerja
(46)
(47)
(48)
KEPU.TUSAN WALIKOTA SERANG NOMOR : 900/Kep .2rs.1_BKD/Xr
/ 2ot3
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SERANG Membaca
:
1. Laporan dari dari Kepara Badan Linokrnnan $;,,nr.rimorsoorr4g.a--d:i3"tilrJg,t1",1'3fi tindak
ffi lljr#;:l
ranjut pembinaan F"g1ryg, r,l"g",i-dipir atas S.Sos Ntp. 19650910 199J03 OZ,l; -----" -,
I
2.
\4enimbang
:a
ttami upia
Laporan Hasir p"meriksran ya.ng dirakukan oreh Tim penanganan perangsaran Disiprin resawa i r,r:!9{ siii'ii' r_iigr, nsan pemerintah Kota Serang_Tatiql nn6gr;n z6n n.iio"r",iian Surat Keputusan nn Nomoi-s'.Kep r e-s-KlJi;d'r s paaa tanssar 22 H;JI'ja, i:o
i?XffiffSiflrJ,Ti, ffiTii*:1an
tersebut ,.,s_ldap
gpi: s.sos
l:IJgillx*;ff ::["kr;-:iii*i:11[,5:t6H:lii.eTH[T b' bahwa perbuatan tersebut ketentuan pasat 3, ,nG r:ryp{(.a1 oerglogaran terhadap f+21slje2,izl,[g],itr[(1s) peraturan pemerintah oan 1tz1 r.r"o*o,. si vv 'rbnri I qr rurn"'i6to t ev pegawai Negeri tentang Disiprin sipir; I
c'
bahwa untuk menegakkan disiprin, perru mdnjatuhkan hukuman vans setimpa"r o"rgr"'plrrngiur; oiliprn yans dirakukan iltil"'
d' bahwa berdasarkan pertimbangan Mengingat
huruf a, huruf p, drn h;r;i ., p-"ly sebagaimana dimaksud daram Penjatuhan Hukuman oiriprin' T;;;rrpk;; Keputusan tentans iembebasan dari Jabatan.
1' y;ffiq-J#,ang
Nomor B rahun 1ez4 io. Undans-undans Nomor 43
'r5niii,3iiln:;t?Jllt'n 3'
Nomor s3 rahun 2o1o tentans Disiprin
Peraturan Keoara Badan Kepegawaian Nomor 21 Tahun 2010 tentano Kd;il;'E5lrr,r.naanN_egara pEotirrn pemerintahan Nomor s3 Ta[un zor o i"nirniEiriplin pegawai Negeri sipir.
G
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KESATU : Menjatuhkan Nama NIP Pangkat Jabatan Unit Kerja
hukuman disiplin berupa Pembebasan da6Jabatan, kepada::
W
Badan Lingkungan HiOup Daerah Kota Serang
Karena yang bersangkutan terah r:Efq!:n perbuatan yang meranggar ketentuan Pasat 3,_l1gf" q)r(s),(6),fiis[11;r;iiil o"n (17) peraturan Pemerintah Nomor s3 Tah un' io\ o i#i#;6i,ripii,\'i"gawai Neseri sipir. KEDUA
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA
Keputusan ini disampaikan iepada yang bersangkutan e --' untuk diraksanakan
sebagaimanamestinya.
Ditetapkan di: Serang Pada tan-ggal : Og ilopenber zOL:
Tembusan Keputusan inidisampaikan kepada : l.Kepala Badan Kepegawaian Negara; 2-Bidang lnformasi Kepegawaian Eadan Kepegawaian Negara diJakarta; 3.Direktur Jenderal AlgOlran Oepartem"n X",lrng;u 4.Kantor Regionat ltt Balan Xepeigawaian Negai.]-"' 5'Kepala Dinas pengerotaan rdua"ngan err Kota -.'.e--'Daera-h r\vrq serang; I Clnspektur Kota Serang; (/Kepala Badan Lggfuisan Hidup Daerah sr ' IKota \vrq Serang; vsrqr .r S.Pembuat daftar gaji.
MEMUTUSKAN Menetapkan KESATU
Menjatuhkao ,Iukuman disiplin berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selamir 3 (Tiga) Tahun, kepada :
I
Nama NIP Pangkat Unit
Kerja
:
; :
Penata , lll/c
:
Badan Lingkuhga-n-Hidup Daerah Kota Serang
Karena yang bfrsangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 10, angkb (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipit
KEDUA
Terhitung nrular tanggal 1 bulan Desember tahun 2014 pangkat Saudara ILHAM AMRULLAH SSi MM NIP 19820823 2OO9O2 1 003 diturunkan dari pangkat Penata golongan rLlang lll/c menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang lllib dan terhrtung mulai tanggal 1 bulan Desember tahun 2017 pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.
KETIGA
Terhitung mulai tanggal 1 bulan Desenrber tahun 2014 se pglgkl_lersebut gali pokok Saudara
ar akibat
!EdtturunkandariRp267B900(DuaJu[aEnamRatusTffi juta Delapan Ribu Senrbilan Ratus Rupiah) nrenjadi Rp 2.570 200 (Dua Tujuh Puluh RibLr Dua Ratus RLrpraht dan terhrtr-rng rrrulai tanggal -Ratus Desember tahun 2017 gaji pokoknya crrkernbatrkan pada gili pokok ser,ruta
KEEMPAT
KELIMA
1
uh
Lima bulan
Apabila tidak ada keberatan rttaka Keputr.rsan rnr nrular berlaku pacla harr kelima belas terhittrng ntr.rlat tanggal Pegawar Negerr Siprl yang bersangkLrtan rnenerima keputusan inr '
lnl cltsartrpatkan kepacla yitnU Sersangkutan untLtk (l iaksanakan sebagaimana nrestrnya
Keputusan
Drtetapkan
di
Serang
Padatanggal 1,8 Nove'ntber 2014
Diterima tanggal
Tembusan Keputusan ini disam{aikan kepada I Kepala Badan Kepegawaian Negara, 2.Bidang lnformasi Kepegawaiin Badan Kepegawaian Negara di Jakarta; 3. Direktur Jenderal Anggaran Keuangan; Qepartemen 4.Kantor Regional lll Badan Kefegawaian Negaral 5.Kepala Dinas Pengelolaan Kluangan Daerah Kota Serang; 6. lnspektur Kota Serang; T.Kepala BLHD Kota .
t
u
KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG NOMOR Fj()o,/licp. 2 I r,_1.;i, lr,\ [/:o
I
4
DENGAN RAHMAT TUTIAN YANG IV1AHA ESA WALIKOTA SERANG Membaca
Laporan crarr darr sdr yaya. rrrriyarrr Spd pada tarrggar 2; o.ober 2014 tentang trnciakan perkawrnan trnp, rlrn pelabat y"ng ;J;"nang
Laporan
pemeriksaan
Hasir yang drrakukan oreh Trnr penanganan Pelanggaran Drsrprrn pegawai ruLg"ii Sipir di Lingkungan pemerintah Kota serang berdasarkan. Surat iupriu..n witi*oia serang Nomor 800/Kep 106-Huk/2014 pada i".gs;i;; Aprit 2014 Menimbang
33?*i,il,"ii,J,
Li ; I
?
3:,
I
f:ff
,,1::::.,u,..up:1, "ffi
#[, H, " ] 111.9 !:"gtr-'i
c
sa ud a
I
L
HAM AM
R
u L LA H,
#i [: I HyriT] "
kehormatan
pemerintah dan martabat pNS:
b'
. i; # ",,ira
Negara,
bahwa'perbuatan^tersebut merupakan peranggaran terhadap ketentuan Pasal 1Q, angka (2) dan rql p"r"ilr"n pemeriliah-Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiptin pegawai frf"gun rt
Sipif
;
bahwa qntuk menegakkan disiprin,,.pgll, menjatuhkan hukuman disiprin yang setimpat dengan petanggaran oi.iptin y;;;,;i;k-kan nya;
d' bahwa bgrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daram huruf a, huruf b,rdan huruf p"rrr-*iletapkan K;prt;;;tentang penjatuhan " Penl*rrn irigr.rt s"tirbr,rl"ieorr Renoah Setama !,ffiilrfl'siplin Mengingat
,l Nomor 5 Tahun 2014 tentans Aparatur sipit Nesara; '" i,rdans Y:-11rn z' F'eraturan pemerintah
Nomor
3'
53
Tahun 2o1o tentang Disiprin Pegawai Negeri Sipit; Peraturan Kepara prgSn Kepegawaian Nomor 21 Tahun 20.10 tentang r(etentuan petatsanaan"durutrr"nNegara pEmerintarran Nomcr s: rarrun 2010 tentgng Disiptin p"g;ri,\egeri Sipit
PEMERINTAH KOTA SERANG
BADAN LINGKTINGAN HIDUP DAERAH Jalan Letnan Jidun
Nomor Lampiran Prihal
No. 5 ( Ex Gedung tripartit Telp.(0254) 221764 SERANG - BANTEN
: s00l9l0-BLHD/ 20t3
Serang, 7 Maret 2013
: Tegwan ke 3
Yth.
Sdr.
fr
tf*ubid
Konservasi SDA
SERANG
Menindaklanjuti surat Teguran ke 2 (Dua) dan berdasarkan hasilevaluasi selama
ini
disampaikan kepada Sdr.
(n
Kasubid Konservasi SDA saudara belum
melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya serta tidak mentaati aturan Disiplin dan Kinerja PNS sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS.
Berkenaan dengan hal tersebut saudara harus memenuhi untuk hadir dan melaksanakan tugas sesuai dengan PP dimaksud. Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.
\ PLH Kepla Bada tinghmgan Hidup Daeratr
lcoru\gr"e
.:
(
-EiBunvamin. SE NrP. 19610421 19801I I
._-
Tembusan: l. Yth. Kepala BKD Kota Serang 2. Yth. Inspektorat Kota Serang 3. Yth. Kabid Penataan dan Konservasi SDA BLHD Kor.a Serang
KEMENTERIAN RTSET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKATI TINGGI
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA F'AKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Program Studi:
l. Ilmu Administasi
Negara
2. Ilmu Komrurikasi 3. Itnu Pemerintahan Jalm Raya Jak*a KM.4 Phone (025a) 28m30 Ext 228, Fax. A254ABI.245 Pakupatan Serang Banten url: http:/fuww.fisip-untirtaac.id" F-mail: [email protected]
Nomol b0( Lampiran
Perihal
:
ruN.43.6.upotzors
21 Mei 2015
-
: Perrnohonan Ijin Mencari Data
Kepada Yth.
BKD Kota Serang di Tempat
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan diselenggarakarurya kegiatan riset mahasiswa kami di Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, maka kam! VanS bertanda tangan di bawah ini memberikan tugas kepada mahasiswa berikut ini untuk mencari data yang dibutuhkan,
I.g*
Nams NIM
:IJbay Mulyawan :6661112322
Semester :8 Mata Kuliah: Skipsi :Implementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin pegawai Negri sipil (PNS) di Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota
Judul
Data
Serang
:Wawancara Terkait hnplementasi Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 diperlukan Tentang_Dsip_lin pegawai Negn Sipil (PNS) di Badan Lingkungan UiA,rp Daerah Kota Serang
Untuk itu kami berharap dan memohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat memberikan izin guna mencari data yang dibutuhkan marrasiswa tersebut.
Demikian surat ini
-
kupi
mengucapkan terima kasih.
sampaikan. Atas perhatian dan keg'asamanya,
kami
iKetuaProgram Studi Adminishasi Negara
t
J !
252005012001
!.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
: a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; c. bahwa
berdasarkan
dimaksud
dalam
pertimbangan
huruf
a
dan
sebagaimana
huruf
b,
perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Mengingat
: 1. Pasal
5
ayat
(2)
Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok
Kepegawaian
Indonesia
Tahun
(Lembaran 1974
Nomor
Negara 55,
Republik Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
1999
Nomor
169,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); MEMUTUSKAN: . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.
Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari peraturan
larangan
yang
ditentukan
perundang-undangan
dalam
dan/atau
peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 2.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.
3.
Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
4.
Hukuman
disiplin
adalah
dijatuhkan
kepada
PNS
hukuman karena
yang
melanggar
peraturan disiplin PNS. 5.
Pejabat
Pembina
Kepegawaian
Pusat,
Pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten/Kota
adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan
yang
mengatur
wewenang
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. 6. Upaya . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
6.
-3Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman
disiplin
yang
dijatuhkan
kepadanya
berupa keberatan atau banding administratif. 7.
Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
8.
Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum,
kepada
Badan
Pertimbangan
Kepegawaian. Pasal 2 Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi calon PNS. BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 3 Setiap PNS wajib: 1.
mengucapkan sumpah/janji PNS;
2.
mengucapkan sumpah/janji jabatan; 3. setia . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3.
-4setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4.
menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan;
5.
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6.
menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;
7.
mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
8.
memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9.
bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat untuk kepentingan negara;
dan
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; 11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; 12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; 13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; 14. memberikan masyarakat;
pelayanan
sebaik-baiknya
kepada
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; 16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan 17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Bagian Kedua . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -5Bagian Kedua Larangan Pasal 4 Setiap PNS dilarang: 1.
menyalahgunakan wewenang;
2.
menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3.
tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk
negara
lain
dan/atau
lembaga
atau
organisasi internasional; 4.
bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5.
memiliki,
menjual,
membeli,
menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah; 6.
melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,
bawahan,
atau
orang
lain
di
dalam
maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; 7.
memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8.
menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9.
bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya; 10. melakukan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -610. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; 11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye; b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 13. memberikan dukungan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
calon
a.
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
b.
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan 15. memberikan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -715. memberikan dukungan
kepada
calon
Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a.
terlibat
dalam
kegiatan
kampanye
untuk
mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b.
menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
c.
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon
selama
masa
kampanye;
dan/atau d.
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
BAB III HUKUMAN DISIPLIN Bagian Kesatu Umum Pasal 5 PNS
yang
tidak
menaati
ketentuan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.
Pasal 6 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8Pasal 6 Dengan
tidak
peraturan
mengesampingkan
perundang-undangan
ketentuan pidana,
PNS
dalam yang
melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pasal 7 (1)
(2)
Tingkat hukuman disiplin terdiri dari: a.
hukuman disiplin ringan;
b.
hukuman disiplin sedang; dan
c.
hukuman disiplin berat.
Jenis
hukuman
disiplin
ringan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
(3)
a.
teguran lisan;
b.
teguran tertulis; dan
c.
pernyataan tidak puas secara tertulis.
Jenis
hukuman
disiplin
sedang
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a.
penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
b.
penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
c.
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
(4)
Jenis
hukuman
disiplin
berat
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari: a.
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b.
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c. pembebasan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
c.
-9pembebasan dari jabatan;
d.
pemberhentian
dengan
hormat
tidak
atas
permintaan sendiri sebagai PNS; dan e.
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Bagian Ketiga Pelanggaran dan Jenis Hukuman Paragraf 1 Pelanggaran Terhadap Kewajiban Pasal 8 Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: 1.
setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Pemerintah
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 2.
menaati
segala
peraturan
perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 3.
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 4. menjunjung . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 4.
menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
5.
mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
6.
memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
7.
bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
8.
melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
9.
masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa: a.
teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
b.
teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan c. pernyataan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
c.
- 11 pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;
10. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dimaksud
dengan dalam
sebaik-baiknya
sebagaimana
Pasal
13,
3
angka
apabila
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 11. memberikan
pelayanan
sebaik-baiknya
kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 12. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15, apabila
pelanggaran
dilakukan
dengan
tidak
sengaja; 13. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan
karier
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; dan 14. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. Pasal 9 Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: 1.
mengucapkan dimaksud
sumpah/janji
dalam
Pasal
3
PNS angka
sebagaimana 1,
apabila
pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah; 2. mengucapkan. . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2.
- 12 mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
3
angka
2,
apabila
pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah; 3.
setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
4.
menaati
segala
peraturan
perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan; 5.
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
6.
menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
7.
mengutamakan
kepentingan
negara
daripada
kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila
pelanggaran
berdampak
negatif
pada
instansi yang bersangkutan; 8.
memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau
menurut
perintah
harus
dirahasiakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila
pelanggaran
berdampak
negatif
pada
instansi yang bersangkutan; 9. bekerja . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 13 9.
bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; 11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa: a.
penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;
b.
penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan
c.
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen); 13. menggunakan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 14 13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara
dengan
dimaksud
dalam
sebaik-baiknya
sebagaimana
Pasal
13,
3
angka
apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; 14. memberikan
pelayanan
sebaik-baiknya
kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka
14,
sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; 15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja; 16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan
karier
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja; dan 17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak
negatif
pada
instansi
yang
bersangkutan.
Pasal 10 Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: 1.
setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Pemerintah
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 2. menaati . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 15 2.
menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
3.
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
4.
menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
5.
mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
6.
memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
7.
bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
8.
melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 9. masuk . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 16 9.
masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa: a.
penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;
b.
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat
lebih
rendah
bagi
PNS
yang
menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja; c.
pembebasan
dari
jabatan
bagi
PNS
yang
menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan d.
pemberhentian
dengan
hormat
tidak
atas
permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih; 10. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
11. menggunakan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 17 11. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 12. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 13. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. Paragraf 2 Pelanggaran Terhadap Larangan Pasal 11 Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: 1.
memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
2.
melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 3. bertindak . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3.
- 18 bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, apabila
pelanggaran
dilakukan
dengan
tidak
sengaja; 4.
melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu
tindakan
mempersulit
yang
salah
dapat
satu
menghalangi
pihak
yang
atau
dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan 5.
menghalangi
berjalannya
tugas
kedinasan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja. Pasal 12 Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: 1.
memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
2.
melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; 3. bertindak . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 19 3.
bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;
4.
melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu
tindakan
mempersulit
yang
salah
dapat
satu
menghalangi
pihak
yang
atau
dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 5.
menghalangi
berjalannya
tugas
kedinasan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila
pelanggaran
berdampak
negatif
bagi
instansi; 6.
memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf a, huruf b, dan huruf c;
7.
memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf b; 8. memberikan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 20 8.
memberikan Dewan
dukungan
Perwakilan
Daerah/Wakil
kepada
Daerah
Kepala
calon
atau
anggota
calon
Daerah
Kepala
dengan
cara
memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14; dan 9.
memberikan
dukungan
kepada
calon
Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala
Daerah/Wakil
mengadakan
kegiatan
keberpihakan
Kepala yang
terhadap
menjadi
peserta
sesudah
masa
Daerah
mengarah
serta kepada
pasangan
calon
yang
sebelum,
selama,
dan
pemilu
kampanye
meliputi
pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada
PNS
dalam
lingkungan
unit
kerjanya,
anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d. Pasal 13 Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: 1.
menyalahgunakan
wewenang
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 1; 2.
menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan
orang
lain
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 4 angka 2; 3. tanpa . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
- 21 tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3; bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4; memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 7; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8; melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 10. menghalangi . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 22 10. menghalangi berjalannya
tugas
kedinasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila
pelanggaran
berdampak
negatif
pada
pemerintah dan/atau negara; 11. memberikan
dukungan
kepada
calon
Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah
dengan
cara
sebagai
peserta
kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d; 12. memberikan
dukungan
Presiden/Wakil
Presiden
kepada
dengan
calon
cara
membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa
kampanye
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 4 angka 13 huruf a; dan 13. memberikan
dukungan
Daerah/Wakil
Kepala
kepada Daerah,
calon
Kepala
dengan
cara
menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam
kegiatan
kampanye
dan/atau
membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa
kampanye
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c. Pasal 14 Pelanggaran
terhadap
kewajiban
masuk
kerja
dan
menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan. Bagian Keempat . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 23 Bagian Keempat Pejabat yang Berwenang Menghukum Pasal 15 (1)
Presiden menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
(2)
Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
Pasal 16 (1)
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat penjatuhan hukuman disiplin bagi: a.
menetapkan
PNS yang menduduki jabatan: 1.
struktural eselon I di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;
2.
fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
3.
fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e;
4. struktural . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4.
b.
- 24 struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4);
5.
struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan pejabat yang setara yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
6.
fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e;
7.
struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4); dan
8.
fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e.
PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan: 1.
struktural eselon I untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); 2. fungsional . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 25 -
c.
2.
fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf c;
3.
fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
4.
struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;
PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan: 1.
struktural eselon I untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;
2.
fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;
3.
fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;
4.
struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;
5. fungsional . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 26 -
d.
5.
fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a;
6.
struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan
7.
fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a;
PNS
yang
dipekerjakan
ke
luar
instansi
induknya yang menduduki jabatan: 1.
struktural eselon I untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a;
2.
struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan
3.
fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e;
e. PNS . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 27 -
(2)
e.
PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e;
f.
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan
g.
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e.
Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a.
PNS yang menduduki jabatan: 1.
struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya, dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
2.
struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b; b. PNS . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 28 b.
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya
yang
menduduki
jabatan
struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan c.
PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia,
dan
jabatan
fungsional
umum
golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b. (3)
Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a.
PNS yang menduduki jabatan: 1.
struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
2.
struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
b. PNS . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 29 b.
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya struktural tertentu
yang
eselon
jenjang
menduduki
III,
jabatan
Muda
dan
jabatan fungsional
Penyelia,
dan
jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan c.
PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan
Pelaksana
Lanjutan,
dan
jabatan
fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan
golongan
hukuman
ruang
disiplin
III/b
untuk
sebagaimana
jenis
dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b. (4)
Pejabat
struktural
eselon
II
yang
atasan
langsungnya: a.
Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
b.
Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian,
selain menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana berwenang disiplin
dimaksud menetapkan
bagi
PNS
yang
pada
ayat
penjatuhan menduduki
(3)
juga
hukuman jabatan
struktural eselon IV ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c.
(5) Pejabat . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 30 (5)
Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a.
b.
PNS yang menduduki jabatan: 1.
struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
2.
struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya struktural tertentu Lanjutan,
yang
eselon jenjang dan
menduduki
IV,
jabatan
Pertama jabatan
dan
jabatan fungsional Pelaksana
fungsional
umum
golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan c.
PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b
untuk
jenis
hukuman
disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b. (6) Pejabat . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 31 (6)
Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a.
(7)
PNS yang menduduki jabatan: 1.
struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
2.
fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d untuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
b.
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
c.
PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d untuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.
Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a.
PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan b. PNS . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
b.
- 32 PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). Pasal 17
Kepala Perwakilan Republik Indonesia menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf c.
Pasal 18 (1)
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a.
PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan: 1.
struktural eselon I di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;
2.
fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
3.
fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; 4. struktural . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 33 4.
struktural
eselon
II
dan
fungsional
tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya disiplin
untuk
sebagaimana
jenis
hukuman
dimaksud
dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4); 5.
fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya disiplin
untuk
sebagaimana
jenis
hukuman
dimaksud
dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; 6.
struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah
di
lingkungannya
untuk
jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4); dan 7.
fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah
di
lingkungannya,
untuk
jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; b.
PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan: 1.
struktural eselon I untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 7 ayat (2); 2.
fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis
hukuman
disiplin
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf c;
3. fungsional . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 34 -
c.
3.
fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
4.
struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;
PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan: 1.
struktural eselon I, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;
2.
fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;
3.
fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;
4.
struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;
5.
fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a; 6. struktural . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
6.
7.
d.
e.
- 35 struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a;
PNS yang dipekerjakan ke luar induknya yang menduduki jabatan:
instansi
1.
struktural eselon I, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a;
2.
struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan
3.
fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e;
PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; f. PNS . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 36 -
(2)
f.
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan
g.
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e.
Pejabat struktural eselon I menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a.
b.
PNS yang menduduki jabatan: 1.
struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya, dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
2.
struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan c. PNS . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
c.
- 37 PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia,
dan
jabatan
fungsional
umum
golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b. (3)
Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a.
PNS yang menduduki jabatan: 1.
struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
2.
struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, disiplin
untuk
sebagaimana
jenis
hukuman
dimaksud
dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b; b.
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya struktural tertentu
yang
eselon
jenjang
menduduki
III,
jabatan
Muda
dan
jabatan fungsional
Penyelia,
dan
jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan
golongan
hukuman
ruang
disiplin
III/d,
untuk
sebagaimana
jenis
dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan c. PNS . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 38 c.
(4)
PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.
Pejabat struktural eselon III penjatuhan hukuman disiplin bagi: a.
b.
menetapkan
PNS yang menduduki jabatan: 1.
struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
2.
struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan c. PNS . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
c.
- 39 PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b,
untuk
jenis
hukuman
disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b. (5)
Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a.
PNS yang menduduki jabatan: 1.
struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk
jenis
hukuman
disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 2.
fungsional
umum
golongan
ruang
I/a
sampai dengan golongan ruang I/d, untuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b; b.
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya,
yang
menduduki
jabatan
struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
c. PNS . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
c.
- 40 PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang
I/d,
untuk
jenis
hukuman
disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b. (6)
Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a.
PNS
yang
menduduki
jabatan
fungsional
umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan b.
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya
yang
menduduki
jabatan
fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan
golongan
hukuman
ruang
disiplin
I/d,
untuk
sebagaimana
jenis
dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2).
Pasal 19
Gubernur
selaku
wakil
Pemerintah
menetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi: a.
PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS Daerah Kabupaten/Kota
yang
dipekerjakan
atau
diperbantukan pada Kabupaten/Kota lain dalam satu provinsi yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; dan
b. PNS . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
b.
- 41 PNS Daerah Kabupaten/Kota dari provinsi lain yang dipekerjakan
atau
diperbantukan
pada
Kabupaten/Kota di provinsinya yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c.
Pasal 20
(1)
Pejabat
Pembina
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a.
PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan: 1.
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;
2.
fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
3.
fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e;
4.
struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); 5. fungsional . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
5.
b.
- 42 fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e;
6.
struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4); dan
7.
fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e;
PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan: 1.
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
2.
fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf c;
3.
fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
4.
struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf c; c. PNS . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
c.
- 43 PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan: 1.
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis
hukuman
disiplin
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a; 2.
fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis
hukuman
disiplin
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; 3.
fungsional umum golongan ruang IV/a sampai
dengan
untuk
jenis
golongan
ruang
hukuman
IV/e,
disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a; 4.
struktural tertentu
eselon jenjang
II
dan
Madya,
fungsional
untuk
jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; 5.
struktural
eselon
III
ke
bawah
dan
fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan 6.
fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a; d. PNS . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 44 d.
PNS
yang
dipekerjakan
ke
luar
instansi
induknya yang menduduki jabatan:
e.
1.
struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan
2.
fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e;
PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah serta jabatan fungsional umum golongan IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e;
f.
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri,
untuk
jenis
hukuman
disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan g.
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e. (2) Sekretaris . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 45 (2)
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a.
PNS yang menduduki jabatan: 1.
struktural eselon II di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
2.
struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
3.
struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
b.
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
c.
PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b. (3) Pejabat . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(3)
- 46 Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a.
PNS yang menduduki jabatan: 1.
struktural eselon III,
fungsional tertentu
jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 2.
struktural eselon IV,
fungsional tertentu
jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, disiplin
untuk
sebagaimana
jenis
hukuman
dimaksud
dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b; b.
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya struktural tertentu
yang
eselon
jenjang
menduduki
III,
jabatan
Muda
dan
jabatan fungsional
Penyelia,
dan
jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan
golongan
hukuman
ruang
disiplin
III/d,
untuk
sebagaimana
jenis
dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan c.
PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan
Pelaksana
Lanjutan,
dan
jabatan
fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman
disiplin
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.
(4) Pejabat . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 47 (4)
Pejabat struktural eselon III penjatuhan hukuman disiplin bagi: a.
b.
menetapkan
PNS yang menduduki jabatan: 1.
struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
2.
struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya struktural tertentu
eselon jenjang
Lanjutan,
yang
dan
menduduki
IV,
jabatan
Pertama jabatan
dan
jabatan fungsional Pelaksana
fungsional
umum
golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan c.
PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b,
untuk
jenis
hukuman
disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b. (5) Pejabat . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(5)
- 48 Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a.
(6)
PNS yang menduduki jabatan: 1.
struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
2.
fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
b.
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan
c.
PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.
Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a.
PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan b. PNS . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
b.
- 49 PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya
yang
menduduki
jabatan
fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan
golongan
hukuman
ruang
disiplin
I/d,
untuk
sebagaimana
jenis
dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2).
Pasal 21 (1)
Pejabat
yang
berwenang
menghukum
wajib
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. (2)
Apabila
Pejabat
sebagaimana
yang
berwenang
dimaksud
pada
ayat
menghukum (1)
tidak
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. (3)
Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya
dijatuhkan
kepada
PNS
yang
melakukan pelanggaran disiplin. (4)
Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
Pasal 22 Apabila
tidak
terdapat
pejabat
yang
berwenang
menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
Bagian Kelima . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 50 Bagian Kelima Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Pasal 23 (1)
PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
(2)
Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
(3)
Apabila
pada
bersangkutan
tanggal
yang
diperiksa
seharusnya
tidak
hadir,
yang maka
dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. (4)
Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum
menjatuhkan
hukuman
disiplin
berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. Pasal 24 (1)
Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
(2)
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. (3) Apabila . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(3)
- 51 Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud
pada
menjatuhkan
ayat
(2)
hukuman
kewenangan
disiplin
untuk
kepada
PNS
tersebut merupakan kewenangan: a.
atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
b.
pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut
wajib
melaporkan
secara
hierarki
disertai berita acara pemeriksaan. Pasal 25 (1)
Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
(2)
Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
(3)
Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
Pasal 26 Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau
pejabat
yang
berwenang
menghukum
dapat
meminta keterangan dari orang lain.
Pasal 27 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 52 Pasal 27 (1)
Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga
melakukan
kemungkinan
akan
pelanggaran dijatuhi
disiplin
hukuman
dan
disiplin
tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa. (2)
Pembebasan
sementara
dari
tugas
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
jabatannya (1)
berlaku
sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. (3)
PNS
yang
dibebaskan
sementara
dari
tugas
jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4)
Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat
(1)
tidak
ada,
maka
pembebasan
sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi. Pasal 28 (1)
Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
(2)
Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani
berita
acara
pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin. (3)
PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 29 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 53 Pasal 29 (1)
Berdasarkan
hasil
pemeriksaan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin. (2)
Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
harus
disebutkan
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan. Pasal 30 (1)
PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan
beberapa
terhadapnya
hanya
hukuman
disiplin
pelanggaran
dapat
dijatuhi
yang
disiplin, satu
terberat
jenis
setelah
mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. (2)
PNS
yang
pernah
dijatuhi
hukuman
disiplin
kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan. (3)
PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.
(4)
Dalam
hal
PNS
diperbantukan hukuman
di
yang
dipekerjakan
lingkungannya
disiplin
yang
akan
atau dijatuhi
bukan
menjadi
kewenangannya, Pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan disiplin instansi
mengusulkan
kepada
pejabat
induknya
penjatuhan pembina
disertai
hukuman
kepegawaian
berita
acara
pemeriksaan.
Pasal 31 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 54 Pasal 31 (1)
Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.
(2)
Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
(3)
Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
(4)
Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan. BAB IV UPAYA ADMINISTRATIF
Pasal 32 Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif. Pasal 33 Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: a.
Presiden;
b.
Pejabat
Pembina
Kepegawaian
untuk
jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; c. Gubernur . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
c.
- 55 Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;
d.
Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan
e.
Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),
tidak dapat diajukan upaya administratif.
Pasal 34 (1)
Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b yang dijatuhkan oleh: a.
Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah;
b.
Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota ke bawah/Pejabat yang setara ke bawah;
c.
Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat struktural
eselon
I
yang
bukan
Pejabat
Pembina Kepegawaian; dan d.
Pejabat struktural eselon II lingkungan
instansi
ke bawah di
vertikal
dan
Kantor
Perwakilan Provinsi dan unit setara dengan sebutan
lain
yang
berada
di
bawah
dan
bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Hukuman . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(2)
- 56 Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: a.
Pejabat
Pembina
hukuman
Kepegawaian
disiplin
untuk
sebagaimana
jenis
dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; dan b.
Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman
disiplin
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e.
Pasal 35 (1)
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat
yang
memuat
berwenang
alasan
disampaikan
menghukum
keberatan
kepada
dan
pejabat
dengan
tembusannya
yang
berwenang
menghukum. (2)
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung
mulai
tanggal
yang
bersangkutan
menerima keputusan hukuman disiplin.
Pasal 36 (1)
Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud memberikan
dalam
Pasal
tanggapan
35 atas
ayat
(1),
keberatan
harus yang
diajukan oleh PNS yang bersangkutan.
(2) Tanggapan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(2)
- 57 Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum, dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima tembusan surat keberatan.
(3)
Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal
yang
bersangkutan
menerima
surat
keberatan. (4)
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan
pejabat
yang
berwenang
menghukum
mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. (5)
Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil
dan/atau
meminta
keterangan
dari
pejabat yang berwenang menghukum, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
Pasal 37 (1)
Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat,
memperingan,
memperberat,
atau
membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum. (2)
Penguatan,
peringanan,
pembatalan
hukuman
dimaksud
pada
keputusan
ayat
Atasan
pemberatan, disiplin
(1)
Pejabat
sebagaimana
ditetapkan yang
atau dengan
berwenang
menghukum.
(3) Keputusan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(3)
- 58 Keputusan Atasan
Pejabat
yang
berwenang
menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat. (4)
Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum.
Pasal 38 (1)
PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal
34
ayat
(2),
dapat
mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. (2)
Ketentuan mengenai banding administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur
tentang
Badan
Pertimbangan
Kepegawaian. Pasal 39 (1)
Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin: a.
mengajukan
banding
administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka gajinya
tetap
dibayarkan
sepanjang
yang
bersangkutan tetap melaksanakan tugas; b.
tidak
mengajukan
banding
administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima.
(2) Penentuan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(2)
(1)
(2)
(3)
- 59 Penentuan dapat atau tidaknya PNS melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja. Pasal 40 PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas: a.
keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
banding administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya keputusan banding administratif.
Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat dan diberikan hakhak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 41
(1)
PNS yang mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Apabila . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(2)
- 60 keputusan
Apabila
pejabat
menghukum
dibatalkan
bersangkutan
dapat
yang
maka
berwenang PNS
dipertimbangkan
yang
kenaikan
pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 42 PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.
BAB V BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu Berlakunya Hukuman Disiplin Pasal 43 Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: a.
Presiden;
b.
Pejabat
Pembina
Kepegawaian
untuk
jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;
c. Gubernur . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
c.
- 61 Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;
d.
Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan
e.
Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),
mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.
Pasal 44 (1)
Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, apabila
tidak
diajukan
keberatan
maka
mulai
berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima. (2)
Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku pada
tanggal
ditetapkannya
keputusan
atas
keberatan.
Pasal 45 (1)
Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah
untuk
jenis
hukuman
disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima.
(2) Hukuman . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(2)
- 62 Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah
untuk
jenis
hukuman
disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d
dan
huruf
e,
apabila
diajukan
banding
administratif maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan banding administratif.
Pasal 46 Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.
Bagian Kedua Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin
Pasal 47 (1)
Keputusan
hukuman
didokumentasikan
oleh
disiplin pejabat
wajib pengelola
kepegawaian di instansi yang bersangkutan. (2)
Dokumen
keputusan
hukuman
disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
salah
satu
bahan
penilaian
dalam
pembinaan PNS yang bersangkutan.
BAB VI . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 63 BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48 (1)
Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
(2)
Keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang
berwenang
menghukum
atau
administratif
kepada
Badan
Kepegawaian
sebelum
berlakunya
Pemerintah Peraturan
ini
diselesaikan
Pemerintah
Nomor
banding
Pertimbangan Peraturan
sesuai 30
dengan
Tahun
1980
tentang Peraturan Disiplin PNS beserta peraturan pelaksanaannya. (3)
Apabila
terjadi
dilakukan
pelanggaran
pemeriksaan
disiplin
sebelum
dan
telah
berlakunya
Peraturan Pemerintah ini maka hasil pemeriksaan tetap
berlaku
dan
proses
selanjutnya
berlaku
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. (4)
Apabila
terjadi
pelanggaran
disiplin
sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 49 Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Pasal 50 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 64 Pasal 50 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 1.
Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor
47,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah dua
kali
diubah
terakhir
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; 2.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
30
Tahun
1980
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 3.
Ketentuan pelaksanaan mengenai disiplin PNS yang ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan bertentangan
tetap dan
berlaku belum
sepanjang
diubah
tidak
berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 51 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Agar
setiap
- 65 orang mengetahuinya,
pengundangan
Peraturan
penempatannya
dalam
memerintahkan
Pemerintah
Lembaran
ini
Negara
dengan Republik
Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal .6 Juni 2010....... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Juni 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd.
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 74 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,
Wisnu Setiawan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
I.
UMUM Dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Untuk menumbuhkan sikap disiplin PNS, pasal 30 UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian mengamanatkan
ditetapkannya
peraturan
pemerintah
mengenai
disiplin PNS. Selama ini ketentuan mengenai disiplin PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian peraturan pemerintah tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan, karena tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral tersebut, mutlak diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja. Peraturan . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -2Peraturan Pemerintah tentang disiplin PNS ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Dalam Peraturan Pemerintah ini secara tegas disebutkan jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang
menghukum
serta
memberikan
kepastian
dalam
menjatuhkan hukuman disiplin. Demikian juga dengan batasan kewenangan
bagi
pejabat
yang
berwenang
menghukum
telah
ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini. Penjatuhan hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan. Kewenangan untuk menetapkan keputusan pemberhentian bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Selain hal tersebut di atas, bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin diberikan hak untuk membela diri melalui upaya administratif, sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam penjatuhan hukuman disiplin. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -3Pasal 3 Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Yang dimaksud dengan “setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah” adalah setiap PNS di samping taat juga berkewajiban
melaksanakan
ketentuan
Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan negara dan Pemerintah serta tidak mempermasalahkan dan/atau menentang Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Angka 4 Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah
peraturan
perundang-undangan
yang
mengatur
mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Angka 5 Yang dimaksud dengan “tugas kedinasan” adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan: a. perintah kedinasan; b. peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian; c. peraturan kedinasan; d. tata tertib di lingkungan kantor; atau e. standar prosedur kerja (Standar Operating Procedure atau SOP). Angka 6 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -4Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Yang dimaksud dengan “menurut sifatnya” dan “menurut perintah” adalah didasarkan pada peraturan perundangundangan, perintah kedinasan, dan/atau kepatutan. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja” adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Angka 12 Yang dimaksud dengan “sasaran kerja pegawai” adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai. Angka 13 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -5Angka 13 Cukup jelas. Angka 14 Yang dimaksud dengan “memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat” adalah memberikan pelayanan kepada
masyarakat
terjangkau,
dan
yang
terukur,
berkualitas, sesuai
cepat,
dengan
mudah, peraturan
perundang-undangan. Angka 15 Cukup jelas. Angka 16 Yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier” adalah memberi kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pengembangan karier, antara lain memberi kesempatan mengikuti rapat, seminar, diklat, dan pendidikan formal lanjutan. Angka 17 Cukup jelas. Pasal 4 Angka 1 Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Angka 2 Contoh: Seorang PNS yang tidak memiliki wewenang di bidang perizinan membantu mengurus perizinan bagi orang lain dengan memperoleh imbalan. Angka 3 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -6Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Yang
dimaksud
dengan
“memiliki,
menjual,
membeli,
menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barangbarang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah” adalah perbuatan yang dilakukan tidak atas dasar ketentuan termasuk tata cara maupun kualifikasi barang, dokumen, atau benda lain yang dapat dipindahtangankan. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Yang dimaksud dengan “jabatan” adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu. Angka 8 PNS dilarang menerima hadiah, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu
dalam
jabatannya
yang
bertentangan
dengan
kewajibannya. Angka 9 Yang dimaksud dengan “bertindak sewenang-wenang” adalah setiap tindakan atasan kepada bawahan yang tidak sesuai dengan peraturan kedinasan seperti tidak memberikan tugas atau pekerjaan kepada bawahan, atau memberikan nilai hasil pekerjaan (Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai) tidak berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan. Angka 10 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -7Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Yang dimaksud dengan “menghalangi berjalannya tugas kedinasan” adalah perbuatan yang mengakibatkan tugas kedinasan menjadi tidak lancar atau tidak mencapai hasil yang harus dipenuhi. Contoh: PNS yang tidak memberikan dukungan dalam hal diperlukan koordinasi,
sinkronisasi,
dan
integrasi
dalam
tugas
kedinasan. Angka 12 Huruf a Cukup jelas. Huruf b PNS sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar, menyimak visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilu, tanpa menggunakan atribut Partai atau PNS. Yang dimaksud dengan “menggunakan atribut partai” adalah dengan menggunakan dan/atau memanfaatkan pakaian, kendaraan, atau media lain yang bergambar partai politik dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau calon Presiden/Wakil Presiden dalam masa kampanye. Yang dimaksud dengan “menggunakan atribut PNS” adalah seperti menggunakan seragam Korpri, seragam dinas, kendaraan dinas, dan lain-lain. Huruf c Cukup jelas. Huruf d . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -8Huruf d Cukup jelas. Angka 13 Cukup jelas. Angka 14 Cukup jelas. Angka 15 Huruf a Yang
dimaksud
kampanye”
dengan
adalah
seperti
“terlibat
dalam
kegiatan
PNS
bertindak
sebagai
pelaksana kampanye, petugas kampanye/tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana, dan lainlain. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 PNS yang melanggar ketentuan disiplin PNS dijatuhi hukuman disiplin dan apabila perbuatan tersebut terdapat unsur pidana maka terhadap PNS tersebut tidak tertutup kemungkinan dapat dikenakan hukuman pidana.
Pasal 7 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -9Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan
disampaikan
secara
lisan
oleh
pejabat
yang
berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak
dinyatakan
secara
tegas
sebagai
hukuman
disiplin, bukan hukuman disiplin. Huruf b Hukuman
disiplin
yang
berupa
teguran
tertulis
dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang
berwenang
menghukum
kepada
PNS
yang
melakukan pelanggaran. Huruf c Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis
oleh
pejabat
yang
berwenang
menghukum
kepada PNS yang melakukan pelanggaran. Ayat (3) Huruf a Masa
penundaan
kenaikan
gaji
berkala
tersebut
dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (4) . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 10 Ayat (4) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah dengan memperhatikan jabatan yang lowong dan persyaratan jabatan. Huruf c Yang
dimaksud
dengan
“jabatan”
adalah
jabatan
struktural dan fungsional tertentu. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Pasal 8 Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 11 Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Yang dimaksud dengan “tanpa alasan yang sah” adalah bahwa alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima akal sehat. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Jenis hukuman disiplin terhadap pelanggaran ketentuan ini mengacu antara lain pada peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik. Angka 12 Cukup jelas. Angka 13 Cukup jelas. Angka 14 Cukup jelas. Pasal 9 Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 12 Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Lihat penjelasan Pasal 8 angka 9. Angka 12 Cukup jelas. Angka 13 Cukup jelas. Angka 14 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 13 Angka 14 Lihat penjelasan Pasal 8 angka 11. Angka 15 Cukup jelas. Angka 16 Cukup jelas. Angka 17 Cukup jelas. Pasal 10 Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 14 Angka 9 Lihat penjelasan Pasal 8 angka 9. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Lihat penjelasan Pasal 8 angka 11. Angka 13 Cukup jelas. Pasal 11 Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Lihat penjelasan Pasal 8 angka 11 Angka 5 Cukup jelas. Pasal 12 Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 15 Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Lihat penjelasan Pasal 8 angka 11. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Pasal 13 Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 16 Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Lihat penjelasan Pasal 8 angka 11. Angka 10 Cukup jelas. Angka 11 Cukup jelas. Angka 12 Cukup jelas. Angka 13 Cukup jelas. Pasal 14 Yang dimaksud dengan “dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan” adalah bahwa pelanggaran yang dilakukan dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan.
Contoh: . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 17 -
Contoh: Seorang PNS dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2011 tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan. Selanjutnya, pada bulan Mei sampai dengan Juli 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari, sehingga jumlahnya menjadi 7 (tujuh) hari. Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis. Selanjutnya,
pada
bulan
September
sampai
dengan
bulan
Nopember 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari, sehingga jumlahnya menjadi 12 (dua belas) hari. Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. Pasal 15 Ayat (1) Pejabat struktural eselon I yang diturunkan jabatannya menjadi
pejabat
struktural
eselon
II
maka
untuk
pengangkatan dalam jabatan struktural eselon II ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Yang dimaksud dengan “jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden” antara lain Panitera
Mahkamah
Agung
dan
Panitera
Mahkamah
Konstitusi. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 18 Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Yang dimaksud dengan “pejabat struktural eselon II” antara lain adalah: a. Pejabat struktural eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal atau Badan atau Sekretariat Jenderal, seperti Direktur, Kepala Pusat, Kepala Biro; b. Pejabat struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal yang atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I yang Bukan Pejabat Pembina Kepegawaian, seperti Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; c. Pejabat struktural eselon II b di lingkungan Unit Pelaksana Teknis, seperti Kepala Balai Besar. Angka 5 Yang dimaksud dengan “pejabat struktural eselon II” adalah Pejabat struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan Kepala Kantor Perwakilan Provinsi atau Kepala unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, seperti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan, Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan Kepala Kejaksaan Tinggi. Angka 6 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 19 Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “pejabat yang setara” adalah PNS yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu, antara lain Rektor dan Dekan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pejabat yang setara” adalah PNS yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu, antara lain Ketua Pengadilan Tinggi. Ayat (4) . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 20 Ayat (4) Lihat penjelasan ayat (1) angka 4 dan angka 5. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “pejabat yang setara” adalah PNS yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu, antara lain Ketua Pengadilan Negeri, Direktur Akademi. Ayat (6) Yang dimaksud dengan “pejabat yang setara” adalah PNS yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu, antara lain Kepala Sekolah Menengah Atas, Kepala Sekolah Menengah Pertama. Ayat (7) Yang dimaksud dengan “pejabat yang setara” adalah PNS yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu, antara lain Kepala Sekolah Dasar, Kepala Taman Kanak-Kanak. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Angka 1 Jabatan struktural eselon I di Provinsi adalah jabatan Sekretaris Daerah Provinsi. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 21 Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 22 Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (6). Ayat (6) Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (7). Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Jabatan struktural eselon II antara lain adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 23 Angka 7 Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Angka 1 Jabatan struktural eselon II adalah Asisten di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 24 Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (6). Ayat (6) Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (7). Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang seharusnya menghukum berlaku juga bagi atasan dari atasan secara berjenjang. Penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang
tidak
setelah
menjatuhkan
mendengar
hukuman
keterangannya,
disiplin, dan
dilakukan
tidak
perlu
dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 22 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 25 Pasal 22 Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum” adalah terdapat satuan organisasi yang pejabatnya lowong, antara lain karena berhalangan tetap, atau tidak terdapat dalam struktur organisasi. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan berikutnya harus pula
diperhatikan
waktu
yang
diperlukan
untuk
menyampaikan surat panggilan. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, adalah untuk mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk
mengetahui
faktor-faktor
yang
mendorong
atau
menyebabkan ia melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga
dengan
menghukum adilnya
demikian
dapat
tentang
pejabat
mempertimbangkan
jenis
hukuman
yang
berwenang
dengan
disiplin
yang
seadilakan
dijatuhkan. Ayat (2) . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 26 Ayat (2) Yang
dimaksud
dengan
“pemeriksaan
secara
tertutup”
adalah pemeriksaan hanya dihadiri oleh PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan pemeriksa. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Tim Pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya dimaksudkan untuk kelancaran pemeriksaan dan pelaksanaan tugastugasnya. Selama PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 27 Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “secara tertutup” adalah bahwa penyampaian surat keputusan hanya diketahui PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan bahwa pejabat terkait dimaksud jabatan dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 28 Pasal 34 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (1) angka 4 huruf b dan huruf c. Huruf d Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (1) angka 5. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang
dimaksud
dengan
“final
dan
mengikat”
adalah
terhadap keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin tidak dapat diajukan keberatan dan wajib dilaksanakan. Ayat (4) . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 29 Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dalam hal PNS yang bersangkutan sebelumnya dijatuhkan hukuman
disiplin
berupa
pemberhentian
tidak
dengan
hormat maka keputusan pemberhentiannya ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang menjadi pemberhentian dengan hormat. Pasal 41 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “keputusan yang dibatalkan” adalah bahwa
berdasarkan
berwenang
keputusan
menghukum
atau
atasan
pejabat
yang
Badan
Pertimbangan
Kepegawaian, PNS yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 . . .
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 30 Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5135
UBAY MULYAWAN Tlpn
: 081288325956
RIWAYAT HIDUP Data Pribadi Nama Jenis kelamin Tempat, tanggal lahir Kewarganegaraan Status perkawinan Tinggi, berat badan Kesehatan Agama Pendidikan terakhir Alamat lengkap Telepon, HP E-mail
: Ubay Mulyawan : Laki-Laki : Serang, 25 Maret 1994 : Indonesia : Belum Menikah : 163 cm, 65 kg : Sangat Baik : Islam : SMA : Jl. Raya Jakarta Km.06 Rt/Rw. 001/001 Kp/Ds Kalodran Kec. Walantaka Kota Serang 42182 BANTEN : 081288325956 : [email protected]
Riwayat Pendidikan Formal 1999 – 2005 2005 – 2008 2008 – 2011 2011 – 2015
: SD Negeri JAMI : SMP N 2 CIRUAS : MAN 2 SERANG : UNTIRTA SERANG
Serang, Agustus 2015
