IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI
OLEH : RENALTO TUMARAH Email :
[email protected]
ABSTRAK Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah landasan hukum untuk menjamin Pegawai Negeri Sipil dan dapat dijadikan dasar untuk mengatur penyusunan aparatur Negara yang baik dan benar. Dilingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara sendiri sering terjadi pelanggaraan kaitannya dengan pelanggaraan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seperti melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah, atau pegawai Negeri Sipil dalam hal ini banyak Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah yang sering melakukan pelanggaran seperti sering terlambatnya Pegawai Negeri Sipil masuk kantor bahkan ada yang pulang sebelum jam pulang kantor dan tidak hadir tanpa keterangan pada jam kerja. Ini mencerminkan bahwa upaya pemerintah mewujudkan Reformasi Birokrasi dalam upaya penyelenggaraan Pemerintah yang Produktif, Efisien, Efektif, Ekonomis, berdaya guna dan berhasil guna terhambat dengan adanya perilaku PNS yang kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai. Maka penulis merumuskan permasalahan bagaimana Implementasi PP 53 Tahun 2010 Tentang di Siplin PNS dalam Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi. bagaimana Kedisiplinan pegawai dalam mentaati kewajiban dan larangan berdasarkan PP 53 Tahun 2010. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan PP 53 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas dikaitkan dengan prakteknya dilapangan sehingga dapat memecahkan suatu masalah dengan mengumpulkan data dan menganalisa.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah bersatu padu, bermental baik, bersih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna serta bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Sistem karier adalah suatu sistem kepegawaian dimana suatu pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan yang bersangkutan, sedangkan didalam pengembangan selanjutnya yang dapat menjadi pertimbangan adalah masa kerja, kesetiaan, pengabdian serta syarat-syarat objektif lainnya. Adapun sistem prestasi kerja adalah sistem kepegawaian, dimana pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau untuk kenaikan pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi kerja yang dicapai oleh pegawai. The Liang Gie yang di kutip oleh Moneir (1983 : 42) adalah sebagai berikut : “Dalam praktek, pegawai Negeri Indonesia pada umumnya masih banyak kekurangan yaitu kurang mematuhi peraturan kedisiplinan pegawai, sehingga dapat menghambat kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional, antara lain adalah masih adanya jiwa kepegawaian dengan berfikir mengikuti kebiasaan bagian, bukan terletak pada kesatuan yang harmonis melainkan kesatuan pada bagian-bagian tersendiri, mempunyai bentuk dan corak yang berbeda serta kurang menghargai ketepatan waktu”. Pasal 12 ayat (2) UU No. 43 Tahun 1999 sebagai berikut : “Agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna, makaperlu diatur pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh yaitu suatu pengaturan pembinaan yang berlaku baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil yang ada di tingkat Daerah. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan sendirinya berlaku pula pada Pegawai Negeri yang ada ditingkat Daerah, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”. Ada beberapa alasan mengapah birokrasi perlu direformasi, alasan tersebut adalah : 1) Peranan strategis dari birokrasi dan mewujudkan visi dan misi bangsa, yakni melindungi bangsa dan tanah air, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertian dunia; 2) Krisis multidimensi dimulai sejak orde baru, puncaknya pada 1997 dan masih berkepanjangan, termasuk krisis moral. Berdasarkan latar belakang tersebut, dimana banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil terhadap tugasnya terutama pada kantor Badan Kepegawaian
Daerah Sulawesi Utara, untuk itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi” khususnya di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. B. Perumusan Masalah Penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara?”. C. Tujuan Penelitian Tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. D. Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya akademis, khususnya dalam pengembangan ilmu pemerintahan terutama berkaitan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang disiplin Pegawai Negeri sipil dalam Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi. b. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan informasi yang cukup penting bagi aparatur Pemerintah yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Implementasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi adalah Pelaksanaan, Penerapan. Mengimplementasikan adalah melaksanakan atau menerapkanlah. Kebijakan yang baik tidak memiliki arti apa-apa jika tidak dapat di Implementasikan. Apabila suatu kebijakan telah ditetapkan, maka proses perumusan kebijakan menginjak tahapan Implementasi. Tahap ini melibatkan serangkaian kegiatan yang meliputi pemberitahuan kepada publik mengenai pilihan kebijakan yang diambil, instrumen kebijakan yang digunakan, staf yang akan melaksanakan program, pelayanan-pelayanan yang akan diberikan, anggaran yang telah disiapkan, dan laporan-laporan yang akan dievaluasi ( Edi Suharto 2007:36). Implementasi kebijakan akan berhasil apabila para pelaksananya mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh birokrasi-atas yang menetapkan kebijakan tersebut. Asumsi yang mendasari pemahaman seperti ini adalah pembuat kebijakan merupakan pihak yang kaya informasi dan oleh karenanya kebijakan maupun cara-cara merealisir tujuan kebijakan yang dibuatnya itu telah dengan sendirinya sempurna. Jadi, jika A adalah pembuat kebijakan dan B adalah Birokrat atau kekuatan non Birokrasi ( swasta) yang melaksanakan kebijakan itu, dan apabila B tidak mau mematuhi semua intruksi A, maka implementasi kebijakan tersebut relatif akan berhasil. Konsekuensi lebih lanjut adalah apabila B tidak mau mematuhi intruksi-intruksi A, atau jika intruksi A tidak dipahami secara jelas oleh B sehingga terjadi distorsi informasi atau salah paham (miss-understanding), maka implementasi relatif akan gagal. (Wibawa, 1994:94) B. Konsep Disiplin Alex S. Nitisemito (1980:143), bahwa disiplin lebih dapat diartikan suatu sikap atau perilaku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Cahayani (2005:89) mengatakan, disiplin dikembangkan melalui human relations, motivations, renumeration (penghargaan dan hukuman), serta communication yang efektif sehingga tidak timbul salah paham. Penegakan disiplin dalam suatu organisasi merupakan suatu yang mutlak harus dilaksanakan demi peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian disiplin adalah penggunaan beberapah bentuk hukuman atau sanksi apabila bawahan menyimpang dari aturan. Hasibuan (2005:89) berpendapat bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan yang berlaku. Kesadaran adalah sikap seseorang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dia akan mematuhi/mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaaan. Kesediaan adalah
suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai dengan peraturan baik yang tertulis maupun tidak. A.S. Moenir (1983:111) mengemukakan bahwa : Disiplin adalah ketaatan yang sikapnya impersonal, tidak memakai perasaan dan tidak memakai perhitungan pamrih atau kepentingan pribadi. Adanya disiplin yang tinggi dalam jaringan kerja akan mempermudah para pegawai dalam menyusun rencana kerja yang pasti, dan semua aktifitas dapat terlaksana dengan pasti pula. Disiplin sangat diperlukan bagi setiap organisasi agar kinerja pegawai memiliki kontribusi kuat pada kinerja organisasi. C. Konsep Pegawai Negeri Sipil A.W. Widjaja (1998:201) berpendapat bahwa, “Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal usaha pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Pasal 1 huruf (a) UU No. 43 Tahun 1999 Tentag Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri atau disertai tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut menurut peraturan-peraturan yang berlaku. Pasal 2 dari UU No. 43 ahun 1999 dijelaskan bahwa, Pegawai Negeri Sipil adalah Pelaksana peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu Pegawai Negeri yang terdiri dari pegawai negeri sipil Pusat dan pegawai negeri sipil daerah wajib berusaha agar setiap peraturan perundangundangan ditaati oleh masyarakat. Berdasarkan pada pengertian tersebut, pegawai Negeri mempunyai kewajiban untuk memberikan contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada Umumnya, kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. D. Konsep Reformasi Birokrasi Reformasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu, re form “mem-perbaiki” yang berarti perubahan suatu sistem yang sudah ada pada suatu masa. Reformasi juga bermakna sebagai suatu perubahan tanpa merusak (to change without destroying) atau perubahan dengan memelihara (to change while preserving). Birokrasi berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh beberapah ahli adalah suatu sistem kontrol dalam organisasi yang dirancang berdasarkan aturan-aturan yang rasional dan sistematis,
dan bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengarahkan aktifitas-aktifitas kerja individu dalam rangka penyelesaian tugas-tugas administrasi berskala besar. Faktor yang mendorong timbulnya reformasi birokrasi pemerintah menurut (Miftah, Thoha 2011:106) : 1) Adanya kebutuhan melakukan perubahan dan pembaharuan; 2) Memahami perubahan yang terjadi dilingkungan strategis nasional; 3) Memahami perubahan yang terjadi dalam paradigm manajemen pemerintahan; 4) Memahami perubahan yang terjadi dalam paradigm manajemen pemerintahan. Max Weber (dalam Miftah, Thoha. 2011:16) birokrasi itu sistem kekuasaan, dimana pemimpin (superordinat) mempraktekan kontrol atas bawahan (subordinat). Sistem birokrasi menekankan pada aspek “disiplin” sebab itu, Weber juga memasukan birokrasi sebagai sistem legal-rasional. Legal oleh sebab tunduk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh siapapun juga. Rasional artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasan sebab-akibatnya
BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat deskriptif. Sugiono, (2010:20) Hadari Nawawi (2007 : 33), mengungkapkan bahwa penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau tunggal, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Selain itu, penelitian deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. B. Fokus Penelitian Dalam penelitian ini peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu kedisiplinan pegawai dalam menaati kewajiban dan larangan PNS yang didalamnya yaitu mencapai sasaran kerja yang ditetapkan, ketentuan jam kerja, mengutamakan kepentingan Negara, dan menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi.
C. Informan Penelitian Informan adalah orang yang merupakan sumber infomasi penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Sekretaris badan, Kasubbid pembinaan dan pengawasan, Kasubbid kenaikan pangkat, dan staf pegawai yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. D. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. E. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang dilakukan kepada Kepala Badan dan Staf Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan melalui pengamatan langsung. 2. Data Sekunder, yaitu data yang berupa dokumen atau laporan yang ada hubungannya dengan reformasi birokrasi terhadap dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. F. Teknik Analisis Data Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang relevan adalah teknis analisis Deskriptif analisis yaitu hasil pengumpulan Data direduksi. Istilah “Reduksi” dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai merangkum data, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting (Sugiyono 2010 BAB IV PEMBAHASAN A. Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dengan diberlakunya Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam suatu instansi pemerintah. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan Informan yang telah diwawancarai, menyatakan memahami Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didalamnya mengatur tentang kewajiban dan larangan serta hukuman disiplin. Tapi berdasarkan hasil wawancara kebanyakan Informan, dalam menjalankan peraturan
pemerintah ini masih menemui bahkan mendapati Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati peraturan pemerintah ini. Berdasarkan wawancara mendalam dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara SM yang mendasari kenapa Pegawai Negeri Sipil tidak melaksanakan Peraturan Pemerintah ini karena Mental dari PNS itu sendiri. Selain itu juga masih banyak PNS yang belum mengetahui dengan benar peraturan pemerintah ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Sehingga berdampak kepada kinerja Pegawai Negeri Sipil yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. B. Jenis-Jenis Pelanggaran yang di Langgar Oleh Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Sulawesi Utara adalah : 1. Pelanggaran Tentang Ketentuan Jam Kerja Setiap hari pada jam kerja, pasti ada Pegawai Negeri Sipil yang terlambat datang kantor. Jam masuk kantor 07.45 Wita ada Pegawai Negeri Sipil yang datang sudah jam 09.00 Wita, bahkan ada yang pulang sebelum waktunya pada jam 17.30 Wita. Ini sangat berdampak pada penyelenggaraan Reformasi Birokrasi. 2. Tidak Masuk Kantor Salah satu poin kewajiban menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pasal 3 angka (7) adalah mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seorang, dan/atau golongan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, mengemukakan bahwa ada sebagian PNS yang tidak masuk kantor karena ada urusan pribadi ataupun tanpa alasan yang jelas. Secara otomatis sikap seperti ini mencerminkan PNS itu sendiri belum menyadari akan kewajibannya sebagai abdi negara. 3. Pelaksanaan Tugas yang Tidak Efisien Pasal 3 angka (5) dalam Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di jelaskan bahwa pelaksanaan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, mengatakan, bahwa Badan Kepegawaian Daerah telah menetapkan target untuk penyelesaian setiap tugas yang telah diberikan kepada setiap staf dan pegawai, tetapi kebanyakan mereka menunda-nunda pekerjaan. Sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam memasukan laporan. 4. Ketidak Patuhan Pegawai Negeri Sipil Seperti yang ditemui oleh peneliti di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara ada Pegawai Negeri Sipil yang tidak mematuhi atasannya. Ini nyata terlihat ketika Pegawai Negeri Sipil itu melalaikan instruksi yang diberikan oleh atasan, dalam rangka peningkatan kinerja dari
Pegawai Negeri Sipil itu sendiri. Karena mungkin faktor kedekatan ataupun kekeluargaan sehingga menyebabkan terjadinya hal-hal seperti ini. C. Usaha Yang Dilakukan Untuk Tingkatkan Disiplin Dalam Rangka Mereformasi Birokrasi 1. Pemberian Sanksi Dalam hal pemberian sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar peraturan pemerintah ini, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubbid Pembinaan dan Pengawasan mengatakan, pada Tahun 2013 sudah 7 orang yang dikenakan sanksi teguran berupa surat peringatan dan potongan tunjangan, selain itu juga telah dikenakan hukuman berupah penundaan gaji berkala, bahkan penundaan kenaikan pangkat. Ini dilakukan agar penataan manajemen kepegawaian yang profesional dalam rangka reformasi birokrasi bisa dicapai. Dan berdasarkan hasil wawancara pemberian sanksi ini sudah sesuai dengan prosedur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 2. Meningkatkan Disiplin Pegawai Dengan Finger Print Kedisiplinan aparatur (pegawai) sebagai penyelenggara pemerintahan, tentunya sangat mempengaruhi kualitas kinerja suatu pemerintahan, bahkan kedisiplinan ini bisa dikatakan sebagai salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan disiplin bagi pemerintah daerah, tentunya harus dimulai dari jajaran pemimpin. Semua itu merupakan langkah untuk memberikan teladan bagi bawahannya untuk kemudian mengikutinya sebagai sebuah aturan. Secara normatif, strategi peningkatan disiplin pegawai di lingkungan Badan Kepala Daerah tetap berpegang pada aturan yang berlaku. 3. Pemberian Sanksi Persiapan yang matang untuk merubah paradigma pelayanan akan diikuti oleh pelaksanaan yang baik. Dari pelaksanaan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik apabila diikuti oleh konsistensi kinerja suatu teamwork. Penulis berpendapat, kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Utara bisa dikategorikan baik. Persiapan personel, perbaikan infrastruktur dan citra yang ditampilkan merupakan modal untuk bisa menjadi tolok ukur pelayanan yang baik. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, mengungkapkan bahwa reward dan punishment ini memang sangat diperlukan. Reward adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang biasanya berupa insentif uang dengan nominal tertentu yang diatur dan disepakati sebagai standar bagi para pegawai. Penerapan punishment juga sudah pernah dilakukan pada pegawai yang melakukan kesalahan. Hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Sulawesi Utara, mengatakan ada penindakan langsung kepada pegawai yang bersangkutan tersebut. Punishment yang diberikan adalah berupa pemindahan atau mutasi.
4. Pengawasan Pemerintah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara SM mengemukakan, pengawasan yang dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Job description, itu dilakukan oleh Kasubbid Pembinaan dan Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan misalnya berupa absensi pegawai, yang sekarang sudah menggunakan FingerPrint, sehingga akan terlihat pegawai yang terlambat masuk kantor. D. Hambatan-Hambatan Dalam Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian daerah Provinsi sulawesi Utara Hambatan-hambatan Pegawai Negeri Sipil dalam mengimplementasikan peraturan Pemerintah ini. Kasubbid Pembinaan dan Pengawasan mengatakan, masih ada Pegawai Negeri Sipil yang kurang kesadaran dalam menjalankan Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010, sehingga memungkinkan tejadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap kedisiplinan pegawai. Kemudian juga Kasubbid Kenaikan Pangkat mengatakan, kesadaran dari Pegawai Negeri Sipil merupakan hal yang mendasari permasalahan ini. Sehingga sangat dibutuhkan ketegasan dari pimpinan untuk menindaki masalah ini, agar kinerja dari pegawai itu sendiri dapat berjalan maksimal. E. Tantangan Pemerintah dalam Mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Seperti yang dituturkan oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi YR mengatakan, bahwa tantangan yang harus dihadapi dan dilakukan oleh pemerintah yang pertama unsur pimpinan, karena ketegasan dan tidak pandang bulu dalam menindaki permasalahan disiplin pegawai ini sangat dibutuhkan. Kemudian selain itu juga faktor peningkatan pendapatan kepada pegawai, karena pemberian reward kepada pegawai akan membangkitkan semangat dari pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah belum maksimal dalam mensosialisasikan Peraturan Pemerintah ini. Sebagian Pegawai hanya mengetahui Peraturan Pemerintah ini dari sesama rekan pegawai saja. Akibatnya dalam penerapannya masih ada beberapah pegawai yang melanggar Peraturan pemerintah ini, mereka
mengatakan tentu saja Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ini sangat membantu dalam peningkatan kinerja yang efektif dan efisien dari PNS yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 2. Ketegasan Pimpinan. Ketegasan dari pimpinan belum terlalu maksimal sehingga masih ada beberapah pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang masih belum efisien dalam menyelesaikan tugas dan tanggungjawab yang diberikan. 3. Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Job description dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan. Tetapi pengawasan yang dilakukan kurang maksimal, sehingga masih ada pegawai yang meremehkan instruksi dari pimpinan. 4. Pemberian Sanksi. Dalam hal pemberian sanksi kepada pegawai Negeri Sipil, Pemerintah dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Tetapi masih harus ditingkatkan agar tujuan dari pemerintah untuk mereformasi birokrasi menjadi lebih baik akan tercapai. 5. Kesadaran Pegawai. Ini adalah Faktor yang mendasari ketidak disiplinan dari pegawai yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Mental dari para pegawai masih belum siap untuk menjalankan Peraturan Pemerintah ini, sehingga tujuan dari pemerintah untuk mereformasi birokrasi menjadi lebih baik terhambat karena faktor ketidakdisiplinan tersebut. B. Saran 1. Hubungan yang baik antara Pimpinan dan Pegawai. Dalam hal ini, pimpinan harus mengarahkan dengan baik seluruh pegawai, sehingga pegawai dapat benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 2. Ketegasan dari Pimpinan. Ketika pegawai melakukan pelanggaran, maka pimpinan harus tegas dan menegur tanpa memandang bulu. Agar ada efek jera kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Pemerintah ini. 3. Meningkatkan Pengawasan. Dengan meningkatkan pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai, maka tujuan dari pemerintah untuk mereformasi birokrasi menjadi lebih baik dapat terwujud. 4. Memberikan Penghargaan. Semangat pegawai akan meningkat ketika pemerintah memberikan Penghargaan (Reward) bagi pegawai yang disiplin. Oleh karena itu pemberian reward harus ditigkatkan.
5. Melakukan Pembinaan Khusus. Pembinaan khusus ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Pegawai bahkan pembentukan mental dari pegawai.
DAFTAR PUSTAKA Astrid S. Susanto, Komunikasi Dalam Teori dan Praktek, Bina Aksara, Jakarta, 1974. Ati Cahayani, Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia, PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 2005. Dwiyanto Agus, dkk, Reformasi Birokrasi Publik di indonesia, gadjah mada university press, 2008 Edi Siswandi, Birokrasi Masa Depan, Menuju Tata Kelolah Pemerintahan yang efektif dan prima, Bandung, 2012. Hadari, Nawawi. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2007 I.G. Wursanto, managemen Kepegawaian, kanisius, Yogyakarta, 1989. Thoha Miftah, Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2007. Thoha Miftah, Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, Jakarta: Kencana, 2011. Livin I.S, Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja, terjemahan oleh Imam soedjono, cemerlang, jakarta, 1980. Malayu SP. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung, 2002. Moneir, Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian, Gunung Agung, jakarta, 1983. Nitisemito, Alex, Manajemen Sumber Daya Manusia, Sasmito Bross, Jakarta, 1980. S. Moneir, Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian, Gunung Agung, Jakarta, 1983 Sarundajang S.H, Birokrasi Dalam Otonomi Daerah, upaya Mengatasi Kegagalan, kata Hasta Pustaka, Jakarta, 2012. Siagian, Disiplin kiat menuju Sukses, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
Suharto, Edi, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2007. Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung 2010. Widjaja A. W, Manajemen Kepegawaian, Kanisius, Yogyakarta, 1998. Wibawa, Samodra, kebijakan publik, intermedia, Jakarta, 1994. Widodo, Joko, Membangun Birokrasi Berbasisi Kinerja, Bayumedia, Malang, 2007. Literatur Lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil, Fokusmedia, bandung, 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 81 tahun 2010, tentang Grand design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Peraturan menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 www.lawdescription.com/index.php?option=com_content&id=71&itemid=754.
