SKRIPSI
PROSES DAN TAHAPAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010
PUTU SANTHI KARTIKASARI NIM. 1103005109
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
i
PROSES DAN TAHAPAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010
Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
PUTU SANTHI KARTIKASARI NIM. 1103005109
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2015
ii
iii
iv
KATA PENGANTAR
Om Swastiastu, Dengan doa dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktunya guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, sehingga judul yang dipilih dalam penulisan skripsi ini adalah: “PROSES DAN TAHAPAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI
SIPIL
BERDASARKAN
PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010”. Keberhasilan penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan secara moril maupun materiil oleh semua pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada: 1.
Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
2.
Bapak I Ketut Sudiarta, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Udayana.
3.
Bapak I Wayan Bela Siki Layang, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana.
4.
Bapak I Wayan Suardana, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana.
5.
Dosen Pembimbing Akademik I Made Walesa Putra, S.H., M.Kn., yang telah memberikan bimbingan dan menuntun semenjak awal Penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana.
v
6.
Bapak I Ketut Suardita, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.
7.
Bapak Prof. Dr. Ibrahim R., S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8.
Ibu Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, S.H., M.Kn., L.L.M., Dosen Pembimbing II yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9.
Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan yang lebih kepada Penulis.
10. Seluruh Staff Laboratorium Hukum, Perpustakaan, dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan bantuan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 11. Keluarga tercinta, Putu Gde Patriotisna, S.H. (ayah), Kadek Sri Ariani (ibu), Jro Mangku Gede Ktut Soebandi (kakek), Siti Rochmah (nenek), serta saudara-saudara sepupu dari pihak ayah maupun ibu. 12. Komang Rai Sudjaka, S.H., M.H. (paman kandung) yang telah memberikan dukungan secara moril dan materiil kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini. 13. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Udayana khususnya Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana (BPM FH UNUD), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana (BEM FH UNUD), angkatan 2011, serta adik-adik angkatan 2012, 2013, 2014 yang telah memberikan semangat serta mendukung Penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini. 14. Sahabat-sahabat Penulis, Sisca, Tantry, Nadira, Yunus, Aldo, Gus Eka, Hendra R, Billy, Agus Fahmi, Onad, Melia, kak Indri, Surya Budhi, Arya Utamayasa, Audi, Devi Maharani, Febby, Dayu Merta, Dayu Purinama, Nopik, Alvin, Moje, Srigati, Denny, Trevi, Adit, Aloy, Ucup, Galang, Gus
vi
Angga, Arod, Gede Wid, Niko JS, dan pihak lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis selama penulisan skripsi ini. Untuk dapat melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini, maka Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak. Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Om Santhi, Santhi, Santhi, Om. Denpasar, September 2015
Penulis
vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
Dengan
ini
penulis
menyatakan
bahwa
Karya
Ilmiah/Penulisan
Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila Karya Ilmiah/Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan diplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.
Denpasar, September 2015 Yang menyatakan,
Putu Santhi Kartikasari NIM. 1103005109
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DEPAN HALAMAN SAMPUL DALAM .......................................................................
i
HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA HUKUM ........................
ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ................................. iii HALAMAN PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI ........................... iv KATA PENGANTAR ......................................................................................... v HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ........................................ viii HALAMAN DAFTAR ISI ................................................................................. ix ABSTRAK .......................................................................................................... xii ABSTRACT ........................................................................................................ xiii
BAB I
PENDAHULUAN ............................................................................. 1 1.1
Latar Belakang Masalah .......................................................... 1
1.2
Rumusan Masalah ..................................................................... 6
1.3
Ruang Lingkup Masalah ........................................................... 6
1.4
Tujuan Penelitian ...................................................................... 7 a. Tujuan Umum ...................................................................... 7 b. Tujuan Khusus ..................................................................... 7
1.5
Manfaat Penelitian .................................................................... 8 a. Manfaat Teoritis ................................................................... 8 b. Manfaat Praktis .................................................................... 8
ix
1.6
Landasan Teoritis ...................................................................... 9
1.7
Metode penelitian ................................................................... 20 1.7.1 Jenis Penelitian ............................................................ 20 1.7.2 Jenis Pendekatan ......................................................... 20 1.7.3 Sumber Bahan Hukum ................................................ 21 1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .......................... 22 1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum ................................... 22
BAB II
BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL ........ 23 2.1
Pengertian Pegawai Negeri Sipil ............................................. 23
2.2
Pembinaan Pegawai Negeri Sipil ............................................ 32
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL ...................... 46 3.1
Pengertian Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil .............. 46
3.2
Kewajiban, Larangan dan Jenis Hukuman Disiplin ................ 49
3.3
Pelanggaran Jenis Hukuman ................................................... 53
3.4
Mekanisme Penjatuhan Hukuman Disiplin ............................ 62
3.5
Upaya Hukum Penjatuhan Hukuman Disiplin ........................ 66
3.6
Perbandingan Proses, Tahapan, dan Upaya Hukum ............... 69
3.7
Kesesuaian Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 .................................. 71
BAB IV
PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL ... 77 4.1
Inti dan Arti Penegakan Hukum ............................................. 77
x
4.2
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil .............................................................. 79
BAB V
PENUTUP ...................................................................................... 86 5.1
Kesimpulan ............................................................................ 86
5.2
Saran ...................................................................................... 87
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 89
xi
ABSTRAK Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang merupakan salah satu Peraturan Pemerintah yang ditetapkan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Pokok Kepegawaian. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, ada beberapa hal mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hal ini dikarenakan belum ada Peraturan Pemerintah Pengganti yang dapat mengatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan fakta (The Fact Approach) dan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach). Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin melalui upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif yang diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). Proses dan tahapan penjatuhan hukuman Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sudah sejalan dengan maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum disiplin Pegawai Negeri Sipil, yakni faktor dari hukumnya sendiri, faktor Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang menghukum, faktor Pegawai Negeri Sipil itu sendiri, serta faktor pengawasan kepegawaian yang belum berjalan sebagaimana mestinya. Agar tidak terjadi halhal yang tidak diinginkan sebaiknya segera dibuat Peraturan Pemerintah pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan juga perlu adanya sosialisasi kepada semua Pegawai Negeri Sipil mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kata kunci: Pegawai Negeri Sipil, Disiplin, Penjatuhan Hukuman, Upaya Hukum.
xii
PROCESS AND STAGES OF DISCIPLINARY PUNISHMENT OF CIVIL SERVANTS BASED ON GOVERNMENT REGULATION NO. 53 OF 2010 by Putu Santhi Kartikasari
ABSTRACT Civil Servant Discipline regulated in Government Regulation No. 53 of 2010, which is one of the Government Regulation defined as the implementation of Law No. 43 of 1999 concerning the Amendment of the Fundamentals of Civil Service. In development, Law No. 43 of 1999 concerning the Fundamentals of Civil Service has been converted into Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus. However, there are some things about the Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus which has not been regulated in Government Regulation No. 53 of 2010. This is because there is no government regulation substitution which can regulate Law No. 5 of 2014. The method used in this paper is a normative legal research methods to The Fact Approach and The Statute Approach. Government Regulation No. 53 of 2010 concerning the Civil Servant Discipline regulate the legal effort that can does by the Civil Servant who was sentenced to discipline through administrative effort in the form of objection and administrative appeals were submitted to the Personnel Advisory Board. Process and sentencing phases of the Civil Service as regulated in Government Regulation No. 53 of 2010 is in line with the intent and purpose of Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus. There are several factors that affect the law enforcement discipline of the Civil Service, which is a factor of its own law, a factor of Trustees Personnel Officer and the competent authority to punish, the Civil Servant factor itself, as well as factors control of personnel who have not run properly. To avoid things that are not desirable should be make Government Regulation immediately substitute Government Regulation No. 53 of 2010 on Civil Servants Discipline to conform with Law No. 5 of 2014 and also need for dissemination to all Civil Servants regarding Civil Servant Discipline. Keywords: Civil Servants, Discipline, Punishment, Legal Effort.
xiii
