MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PP NOMOR 30 TAHUN 1980

PP NOMOR 53 TAHUN 2010

TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO 1

Menimbang :

a.

bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu menetapkan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan dipandang tidak sesuai lagi, oleh sebab itu perlu ditinjau kembali dan

Menimbang :

a.

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-

disempurnakan;

Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 c.

tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

2

Mengingat : 1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II / MPR / 1978

3.

4.

1.

tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa);

Undang-undang

Nomor

8

Tahun

1974

tentang

Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan

Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Mengingat :

2.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Page | 1

Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Tahun 1974

Indonesia Nomor 3890);

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3021); 3

Menetapkan :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

BAB I

SIPIL.

4

5 6

MEMUTUSKAN:

MEMUTUSKAN:

KETENTUAN UMUM

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : a.

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur

kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1.

larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil ;

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau

peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

b.

pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam

2.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.

kerja;


Page | 2

c.

hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai

3.

Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

d.

pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang diberi

4.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS

e.

atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari

5.

Pejabat

wewenang menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil;

pejabat yang berwenang menghukum;

karena melanggar peraturan disiplin PNS Pembina

Kepegawaian

Pusat,

Pejabat

Pembina

Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian

Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam

peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. f.

perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang

6. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.

g.

peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang

7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.

berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan;

berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.

8. Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 3

kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

7

Pasal 2

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi calon PNS.

8 9

BAB II

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

10

Bagian Kesatu Kewajiban

11

12

Pasal 2

Pasal 3

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib : a.

b.

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;

mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak

kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak

1.

mengucapkan sumpah/janji PNS;

2.

mengucapkan sumpah/janji jabatan;

3.

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

lain;

4.

menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

c.

menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan

5.

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS

d.

mengangkat dan mentaati sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil dan

6.

menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat

Pegawai Negeri Sipil;


Setiap PNS wajib:

dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

Page | 4

sumpah/janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang e. f.

g.

berlaku;

7.

mengutamakan

baiknya;

8.

memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut

langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara

9.

bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk

menyimpan rahasia Negara dan atau rahasia jabatan dengan sebaikmemperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baik umum;

kepentingan

negara

sendiri, seseorang, dan/atau golongan;

daripada

kepentingan

perintah harus dirahasiakan; kepentingan negara;

melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh

10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui

h.

bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan

Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan

i.

memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan

11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

j.

segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang

13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara

pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; Negara;

kesatuan Korps Pegawai Negeri Sipil;

dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutama di k. l.

n. o. p. q. r.

ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau materiil;

12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; dengan sebaik-baiknya;

bidang keamanan, keuangan, dan material;

14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

mentaati ketentuan jam kerja;

15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;

m. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;

memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat

16. memberikan

kesempatan

mengembangkan karier; dan

kepada

bawahan

untuk

17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

menurut bidang tugasnya masing-masing;

bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya;

membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya;

menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahannya;

mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya;


PNS;

Page | 5

s. t. u.

memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan kariernya;

mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan; berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan

santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, dan terhadap atasan;

v.

hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk agama/ kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan;

w. menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat; x.

mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan

y.

mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang;

z.

yang berlaku;

memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

13

Bagian Kedua Larangan

14 15

(1)Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang: a.

Setiap PNS dilarang:

melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat

1. menyalahgunakan wewenang;

Negara, Pemerintah, atau Pegawai Negeri Sipil;

2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau

c.

tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk negara asing;

3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara

d.

menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik

e.

memiliki,

b.

menyalahgunakan wewenangnya;

Negara,

menjual,

membeli,

menggadaikan,

menyewakan,

atau

meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik


Pasal 4

Pasal 3

orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;

4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;

5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau

Page | 6

f.

g.

Negara secara tidak sah;

meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,

melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan,

dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan

6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan,

tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara

atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan

melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas

secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun diluar h.

lingkungan kerjanya;

menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun

j.

k.

7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;

juga yang diketahui atau patut dapat di duga bahwa pemberian itu

8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan i.

tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang

yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;

memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau 10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang martabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali untuk kepentingan jabatan;

dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;

melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan 11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak 12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang

Perwakilan Rakyat,

menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

a.

dilayani; l.

m. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau n. o. p.

b.

Daerah,

atau

Dewan

ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

c.

mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah;

d.

sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;

dalam ruang lingkup kekuasaannya;

cara:

dan/atau

sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada 13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan memiliki saham suatu perusahaan yang kegiatannya tidak berada dalam


Perwakilan

Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

pihak lain;

bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk

Dewan

a.

membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan

Page | 7

ruang lingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu

atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa

sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat

kampanye; dan/atau

langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya q.

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan

perusahaan;

terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum,

menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swasta bagi yang

himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam

melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupun sambilan,

berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas atau yang memangku r.

b.

jabatan eselon I.

melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;

14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan

Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk

atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a.

terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon

b.

menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam

c.

membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; kegiatan kampanye;

atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d.

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,

himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. 16

(2) Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ke bawah yang akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat


Page | 8

(1) huruf q, wajib mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang. 17

BAB III

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

HUKUMAN DISIPLIN

18

Bagian Pertama Pelanggaran Disiplin

Bagian Kesatu

19

Pasal 4

Pasal 5

20

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, adalah pelanggaran disiplin.

Pasal 6

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-

hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum.

hukuman disiplin.

pidana, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi

23

Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

24

Pasal 6


dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 5

21 22

Umum

undangan pidana, PNS yang melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi

Bagian Kedua

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pasal 7

Page | 9

25

(1) Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari :

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:

a. hukuman disiplin ringan;

a.

hukuman disiplin ringan;

c. hukuman disiplin berat

c.

hukuman disiplin berat.

b. hukuman disiplin sedang; dan

b.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari : a. tegoran lisan;

b. tegoran tertulis; dan

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. teguran lisan;

c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

b. teguran tertulis; dan

c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a.

penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;

b.

penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama

a.

penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.

c.

penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

c. (4)

1 (satu) tahun; dan

Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari : a. b.

c.

d.

huruf b terdiri dari: b.

penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk

huruf c terdiri dari:

pembebasan dari jabatan;

b.

pegawai Negeri Sipil; dan

c.

paling lama 1 (satu) tahun;

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

a.

d. e.


hukuman disiplin sedang; dan

penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; pembebasan dari jabatan;

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Page | 10

26

Bagian Ketiga Pelanggaran dan Jenis Hukuman

27

Paragraf 1

Pelanggaran Terhadap Kewajiban

28

Pasal 8

29

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: 1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 2. menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 4. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri,


Page | 11

seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa: a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja; b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja; 10. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 11. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 12

12. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; 13. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; dan 14. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

30

Pasal 9

31

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: 1. mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah; 2. mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah; 3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negative bagi instansi yang bersangkutan; 4. menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;


Page | 13

5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan; 6. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan; 7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; 8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; 9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan; 10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; 11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa: a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 14

belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja; b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja; 12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen); 13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; 14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja; 16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja; dan 17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 15

32

Pasal 10

33

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: 1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 2. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negative pada pemerintah dan/atau negara; 3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 5. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut


Page | 16

perintah harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 8. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa: a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja; b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja; c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 17

d.

10.

11.

12.

13.

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih; mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen); menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.

34

Paragraf 2 Pelanggaran Terhadap Larangan

35

Pasal 11

36

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan:


Page | 18

1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja; 3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja; 4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan 5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja


Page | 19

37

Pasal 12 Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: 1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; 2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; 3. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja; 4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi; 6. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan

38


Page | 20

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf a, huruf b, dan huruf c; 7. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf b; 8. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14; dan 9. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d. Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 21

39

Pasal 13

40

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan: 1. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1; 2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2; 3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3; 4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4; 5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; 7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun


Page | 22

8.

9.

10.

11.

12.

13.


baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 7; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 8; melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara; memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d; memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; dan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam

Page | 23

Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c. 41

Pasal 14

42

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

43

Bagian Ketiga Pejabat yang Berwenang Menghukum

Bagian Keempat Pejabat yang Berwenang Menghukum

44 45

Pasal 15

Pasal 7 (1)

Pejabat yang berwenang menghukum adalah : a. Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil yang : 1.

2.

(1) Presiden menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon I dan jabatan lain yang

berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b keatas,

pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden

dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d;

ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud

untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang

wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b;

b. Menteri dan Jaksa Agung bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam : 1.

Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil yang


Page | 24

berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas; 2.

Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku

jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden;

c. Pimpinan

Kesekretariatan

Lembaga

Tertinggi/Tinggi

Negara

dan

Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam: 1.

Pasal 6 ayat (4) huruf d;

2.

Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat

3.

Pasal 6 ayat (4) huruf b bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku

Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;

jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang wewenang pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan Presiden;

d. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang

diperbantukan pada Daerah Otonom dan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam:

1. 2. 3.

Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada Daerah Otonom;

Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Pasal 6 ayat (4) huruf c bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke atas;

e. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar


Page | 25

Negeri, dipekerjakan/diperbantukan pada negara sahabat atau sedang menjalankan tugas belajar di luar negeri, sepanjang mengenai jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b. 46

(2)

Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d

bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke

bawah dalam lingkungan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara

(2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

dan Lembaga Pemerintah Non Departemen hanya dapat dijatuhkan oleh Menteri/Sekretaris Negara.

47

(3)

Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah dalam lingkungan Daerah Otonom, hanya dapat dijatuhkan

oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan. 48

Pasal 8

49

Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1) huruf b huruf c, dan huruf d dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk menjatuhkan hukuman disiplin dalam lingkungannya masing-masing, kecuali jenis hukuman

disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut :

a.

untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam


Page | 26

Pasal 6 ayat (2) huruf a dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon V atau jabatan lain yang setingkat dengan itu; b.


Pasal 6 ayat (2), dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon IV atau pejabat lain yang setingkat

c.

dengan itu;

untuk menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dapat didelegasikan lepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon III atau jabatan

d.

lain yang setingkat dengan itu;


Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural serendah-rendahnya eselon II atau jabatan lain yang setingkat dengan itu;

e.


Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b dapat didelegasikan kepada pejabat yang memangku jabatan struktural eselon I atau jabatan lain yang setingkat dengan itu.

50

Pasal 16

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a. PNS yang menduduki jabatan: 1. struktural eselon I di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;

51


Page | 27

2. fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); 3. fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; 4. struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4); 5. struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan pejabat yang setara yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); 6. fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; 7. struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4); dan 8. fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e. b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 28

jabatan: 1. struktural eselon I untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); 2. fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf c; 3. fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 4. struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c; c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan: 1. struktural eselon I untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a; 2. fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; 3. fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a; 4. struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; 5. fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 29

golongan ruang IV/c untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a; 6. struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan 7. fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a; d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan: 1. struktural eselon I untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a; 2. struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan 3. fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; e. PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; f. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 30

Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan g. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e. (2) Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a. PNS yang menduduki jabatan: 1. struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya, dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 2. struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b; b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang

52


Page | 31

Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b. (3) Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a. PNS yang menduduki jabatan: 1. struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 2. struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b; b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

53


Page | 32

(3) huruf a dan huruf b. (4) Pejabat struktural eselon II yang atasan langsungnya: a. Pejabat Pembina Kepegawaian; dan b. Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian, selain menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon IV ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c.

54

(5) Pejabat struktural eselon III dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a. PNS yang menduduki jabatan: 1. struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 2. struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b; b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional

55


Page | 33

c.

(6) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : a. PNS yang menduduki jabatan: 1. struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 2. fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d untuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b; b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

56


tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.

Page | 34

c.

PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d untuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.

(7) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a. PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). 57

Pasal 17

58

Kepala Perwakilan Republik Indonesia menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf c.

59

Pasal 18


Page | 35

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a. PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan: 1. struktural eselon I di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a; 2. fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); 3. fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; 4. struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4); 5. fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; 6. struktural eselon III ke bawah, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4);dan 7. fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf

60


Page | 36

a, huruf d, dan huruf e; b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan: 1. struktural eselon I untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); 2. fungsional tertentu jenjang Utama untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf c; 3. fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 4. struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c; c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan: 1. struktural eselon I, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a; 2. fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; 3. fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a; 4. struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 37

Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; 5. fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a; 6. struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan 7. fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf a; d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan: 1. struktural eselon I, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a; 2. struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan 3. fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; e. PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah, untuk jenis Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 38

hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; f. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan g. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e. (2) Pejabat struktural eselon I menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a. PNS yang menduduki jabatan: 1. struktural eselon II, fungsional tertentu jenjang Madya, dan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 2. struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b; b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

61


Page | 39

c.

(3) Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi : a. PNS yang menduduki jabatan: 1. struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 2. struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b; b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum

62


PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/b sampai dengan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.

Page | 40

golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b. (4) Pejabat struktural eselon III menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a. PNS yang menduduki jabatan: 1. struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 2. struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b; b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)

63


Page | 41

huruf a dan huruf b. (5) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a. PNS yang menduduki jabatan: 1. struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 2. fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b; b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya, yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.

64

(6) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a. PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

65


Page | 42

b.

66

(2); dan PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). Pasal 19

68

Gubernur selaku wakil Pemerintah menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a. PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS Daerah Kabupaten/Kota yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Kabupaten/Kota lain dalam satu provinsi yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e; dan b. PNS Daerah Kabupaten/Kota dari provinsi lain yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Kabupaten/Kota di provinsinya yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c. Pasal 20

69

(1)

67


Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan: a. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

Page | 43

(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a; 2. fungsional tertentu jenjang Utama di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); 3. fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; 4. struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); 5. fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; 6. struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4); dan 7. fungsional umum golongan ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan: 1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 44

2. fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf c; 3. fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 4. struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf c; PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki c. jabatan: 1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a; 2. fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; 3. fungsional umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/e, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a; 4. struktural eselon II dan fungsional tertentu jenjang Madya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; 5. struktural eselon III ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 45

6. fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a; d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan: 1. struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan 2. fungsional umum golongan ruang IV/e ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang e. menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah serta jabatan fungsional umum golongan IV/e ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan f. Republik Indonesia di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan g. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional, atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e.


Page | 46

(2)

70


Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a. PNS yang menduduki jabatan: 1. struktural eselon II di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); 2. struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 3. struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b; b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.

Page | 47

(3)

Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a. PNS yang menduduki jabatan: 1. struktural eselon III, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 2. struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b; b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon III, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/c dan golongan ruang III/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b. (4) Pejabat struktural eselon III menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a. PNS yang menduduki jabatan: 1. struktural eselon IV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 48

Pelaksana Lanjutan, dan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan 2. struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b; b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon IV, jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/c sampai dengan golongan ruang III/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);dan c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b. (5) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a. PNS yang menduduki jabatan: 1. struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 49

ayat (2); dan 2. fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b; b.

c.

(6)


PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan ruang II/a dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.

Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi: a. PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Page | 50

Pasal 21 (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

(4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Pasal 22 Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi. Bagian Keempat

Tatacara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Bagian Kelima Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan

Page | 51

Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Pasal 23 (1)

PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.

(2)

Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

(3)

Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

(4)

Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 9 (1) Sebelum

menjatuhkan

hukuman

Pasal 24

disiplin,

pejabat

yang

berwenang

menghukum wajib memeriksa lebih dahulu Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.


(1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib

memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

Page | 52

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan : a.

secara lisan, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri

Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu b.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);

secara tertulis, apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri

Sipil yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4). (3) Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.

(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:

a.

atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung

b.

pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib

tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;

melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan. Pasal 25

(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau


Page | 53

pejabat lain yang ditunjuk. (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 10

Pasal 26

Dalam melakukan pemeriksaan, pejabat yang berwenang menghukum dapat

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang

mendengar atau meminta keterangan dari orang lain apabila dipandangnya perlu.

berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.

Pasal 11 Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat memerintahkan pejabat

bawahannya untuk memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 27 (1)

Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman

disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.


Page | 54

(2)

Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

(3)

PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4)

Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 28 (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.

(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita

acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan

tersebut

tetap

menjatuhkan hukuman disiplin.

dijadikan

sebagai

dasar

untuk

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 29

Pasal 12 Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 55

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pejabat

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

yang berwenang menghukum memutuskan jenis hukuman disiplin yang

24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan

dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara seksama pelanggaran disiplin

hukuman disiplin.

yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

antara lain harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

(2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 13 (1)

Pasal 30

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata

(1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan

melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi

beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi

satu jenis hukuman disiplin.

satu

jenis

hukuman

disiplin

yang

terberat

setelah

mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan. (2) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang pernah dijatuhi hukuman disiplin yang

(2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan

kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, terhadapnya

pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis

yang pernah dijatuhkan kepadanya.

yang pernah dijatuhkan.

dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir

hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir

(3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

(4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya,

Pimpinan

instansi

atau

Kepala

Perwakilan

mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 56

kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan. Pasal 14

(1)

Pasal 31

Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a,

dinyatakan dan disampaikan secara lisan oleh pejabat yang berwenang

(1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.

menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. (2)

Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b,

dan huruf c, dinyatakan secara tertulis dan disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

(3)

Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3)

dan ayat (4), ditetapkan dengan surat keputusan dan disampaikan oleh

pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara

tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.

(3) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

bersangkutan. (4)

Penyampaian hukuman disiplin dilakukan secara tertutup.

(4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat

penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan. BAB IV

Bagian Kelima

Keberatan atas Hukuman Disiplin


UPAYA ADMINISTRATIF

Page | 57

Pasal 15

Pasal 32

(1) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin

Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dapat mengajukan keberatan.

(2) Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), dapat mengajukan

keberatan

kepada

atasan

pejabat

yang

berwenang

menghukum dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut. Pasal 16

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diajukan secara tertulis melalui saluran hirarki.

(2) Dalam surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dimuat alasan-alasan dari keberatan itu.

Pasal 33

Pasal 17 (1) Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden tidak dapat diajukan keberatan.

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: a. Presiden; b. Pejabat

Pembina

Kepegawaian

untuk

jenis

hukuman

disiplin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;


Page | 58

c. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;

d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan

e. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), tidak dapat diajukan upaya administratif.

Pasal 34 (2) Terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang

(1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana

huruf c, huruf d, dan huruf e, tidak dapat diajukan keberatan, kecuali jenis

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b yang

menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), huruf b, hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d.

dimaksud dalam Pasal 32 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dijatuhkan oleh:

a.

Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah;

b.

Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon II Kabupaten/Kota ke

c.

Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi

bawah/Pejabat yang setara ke bawah;

vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian; dan d.

Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan Kantor Perwakilan Provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

(2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 59

a.

Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e; dan

b.

Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e.

Pasal 18

Pasal 35

Setiap pejabat yang menerima surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin,

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), diajukan

wajib menyampaikannya kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum

secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum

tanggal ia menerima surat keberatan itu.

kepada pejabat yang berwenang menghukum.

melalui saluran hirarki dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai

dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin. Pasal 19

Pasal 36

(1) Apabila ada keberatan dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman

(1) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam

disiplin, maka pejabat yang berwenang menghukum yang bersangkutan wajib memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai

Negeri Sipil yang bersangkutan.

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan secara tertulis dan disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum yang


Pasal 35 ayat (1), harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan

(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum, dalam

Page | 60

bersangkutan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal

jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal yang

ia menerima suarat keberatan itu.

bersangkutan menerima tembusan surat keberatan. Pasal 20

(3) Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima surat keberatan.

(1) Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang menerima surat keberatan

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam

atas keberatan maka atasan pejabat yang berwenang menghukum

tentang penjatuhan hukuman disiplin, wajib mengambil keputusan atas

jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat keberatan itu.

mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.

(2) Apabila dipandang perlu, maka atasan pejabat yang berwenang menghukum

(5) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil

dapat memanggil dan mendengar keterangan pejabat yang berwenang

dan/atau meminta keterangan dari pejabat yang berwenang

disiplin, dan atau orang lain yang dianggap perlu.

lain yang dianggap perlu.

menghukum yang bersangkutan, Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman

menghukum, PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak

Pasal 21

Pasal 37

(1) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat atau

(1) Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat,

mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang

memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin

(2) Penguatan atau perubahan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1)

(2) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman

ditetapkan dengan surat keputusan atasan pejabat yang berwenang

disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

menghukum.

menghukum.


pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan

yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum.

Page | 61

(3) Terhadap

keputusan

atasan

pejabat

yang

berwenang

menghukum

(3) Keputusan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tidak dapat diajukan keberatan).

Atasan

Pejabat

yang

berwenang

menghukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat. (4) Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja Atasan

Pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas

keberatan

maka

keputusan

menghukum batal demi hukum.

pejabat

yang

berwenang

Pasal 38

(1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. (2) Ketentuan mengenai banding administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Pasal 39

(1)


Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin: a. mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas; b. tidak mengajukan banding administratif sebagaimana dimaksud

Page | 62

dalam Pasal 38 maka pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima. (2)

Penentuan dapat atau tidaknya PNS melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja. Pasal 40


(1)

PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas: a. keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. banding administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya keputusan banding administratif.

(3)

Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Page | 63

Pasal 41 (1)

PNS yang mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2)

Apabila keputusan pejabat yang berwenang menghukum dibatalkan maka PNS yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 42

PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif tidak dapat disetujui untuk pindah instansi. Bagian Keenam

BAB V

Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN

KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Berlakunya Hukuman Disiplin Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 64

Pasal 43

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh: a. Presiden; b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c; c. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c; d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan e. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

Pasal 44

Pasal 22 (1)

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang

(1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana

dijatuhkan kepada seorang Pegawai Negeri Sipil berlaku sejak tanggal

dimaksud dalam Pasal 43, apabila tidak diajukan keberatan maka

bersangkutan.

hukuman disiplin diterima.

disampaikan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada yang

(2)

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) :

a. apabila tidak ada keberatan, mulai berlaku pada hari kelima belas

mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan

(2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan.

terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 65

menerima keputusan hukuman disiplin itu, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b;

b. apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atas keberatan itu, kecuali jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b;

c. jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum. (3)

Apabila Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin, maka hukuman disiplin itu berlaku pada hari ketiga puluh terhitung mulai tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin tersebut.

Pasal 45

(1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima. (2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e, apabila diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan banding administratif. Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 66

Pasal 46

Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin. Bagian Kedua Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin Pasal 47

(1) Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan. (2) Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan. BAB IV BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN Pasal 23 (1)

Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a ke bawah yang dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan huruf d dapat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian. Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 67

(2)

Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),dibentuk dengan Keputusan Presiden. Pasal 24

(1)

Badan Pertimbangan Kepegawaian wajib mengambil keputusan mengenai

(2)

Keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian, adalah

keberatan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil kepadanya.

mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan. BAB V

KETENTUAN - KETENTUAN LAIN Pasal 25 Apabila ada alasan-alasan yang kuat, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat meninjau kembali hukuman disiplin

yang telah dijatuhkan oleh pejabat bawahannya yang berwenang menghukum dalam lingkungannya masing-masing. Pasal 26 Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun pada

waktu sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b, dan ayat (4) huruf a, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin.


Page | 68

Pasal 27 (1) Ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi : a.

b.

Calon Pegawai Negeri Sipil;

Pegawai bulanan di samping pensiun.

(2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat,

dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

(3) Hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai bulanan di samping pensiun, hanyalah jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam.Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b. Pasal 28 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 29 Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

BAB VI

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN Sie Infokum – Ditama Binbangkum

KETENTUAN PERALIHAN

Page | 69

Pasal 48

Pasal 30 Hukuman jabatan yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan (1)

Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya

tetap berlaku.

bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.

Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

(2)

Peraturan Pemerintah ini dan sedang dijalani oleh PNS yang

Keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang

menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian

sebelum

berlakunya

Peraturan

Pemerintah

ini

diselesaikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

tentang

Peraturan

Disiplin

PNS

beserta

peraturan

telah

dilakukan

pelaksanaannya. (3)

Apabila

terjadi

pelanggaran

disiplin

dan

pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka

hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(4)

Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. BAB VII

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP Sie Infokum – Ditama Binbangkum

KETENTUAN PENUTUP

Page | 70

Pasal 31

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh

11 Tahun 1952 tentang Hukuman Jabatan (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor

Kepala Badan Kepegawaian Negara.

16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 202) dan segala peraturan perundangundangan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 50 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1.

Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141), 2.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

3.

Ketentuan pelaksanaan mengenai disiplin PNS yang ada sebelum

berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.


Page | 71

Pasal 32

Pasal 51

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN

PENJELASAN

ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

ATAS

NOMOR 30 TAHUN 1980

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

TENTANG

TENTANG

NOMOR 53 TAHUN 2010

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 1

Pasal 1

Cukup jelas

Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 2

Pasal 3

Cukup jelas


Angka 1

Cukup jelas

Page | 72

Angka 2

Cukup jelas. Angka 3

Yang dimaksud dengan “setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah” adalah setiap PNS di

samping taat juga berkewajiban melaksanakan ketentuan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan negara dan Pemerintah serta tidak mempermasalahkan dan/atau menentang

Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka 4 Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Angka 5 Yang dimaksud dengan “tugas kedinasan” adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan:

a.

perintah kedinasan;

b.

peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atau

c.

peraturan kedinasan;

d.


peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian; tata tertib di lingkungan kantor; atau

Page | 73

e.

standar prosedur kerja (Standar Operating Procedure atau SOP).

Angka 6



Yang dimaksud dengan “menurut sifatnya” dan “menurut perintah” adalah didasarkan pada peraturan perundangundangan, perintah kedinasan, dan/atau kepatutan. Angka 9


Cukup jelas.

Angka 11 Yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan menaati

ketentuan jam kerja” adalah setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan

kepada pejabat yang berwenang. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja. Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 74

Angka 12

Yang dimaksud dengan “sasaran kerja pegawai” adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang disusun dan disepakati bersama antara pegawai dengan atasan pegawai. Angka 13


Yang dimaksud dengan “memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat” adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Angka 15 Cukup jelas. Angka 16 Yang dimaksud dengan “memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier” adalah member kesempatan kepada bawahan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka pengembangan karier,

antara lain memberi kesempatan mengikuti rapat, seminar, diklat, dan pendidikan formal lanjutan. Angka 17

Cukup jelas.


Page | 75

Pasal 3

Pasal 4

Cukup jelas

Angka 1 Yang

dimaksud

dengan

“menyalahgunakan

wewenang”

adalah

menggunakan kewenangannya untuk melakukan sesuatu atau tidak

melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Angka 2 Contoh:

Seorang PNS yang tidak memiliki wewenang di bidang perizinan membantu mengurus perizinan bagi orang lain dengan memperoleh imbalan. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5

Yang dimaksud dengan “memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak

bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah” adalah perbuatan yang dilakukan tidak atas dasar ketentuan termasuk tata

cara maupun kualifikasi barang, dokumen, atau benda lain yang dapat dipindahtangankan. Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 76

Angka 6 Cukup jelas. Angka 7

Yang dimaksud dengan “jabatan” adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu.

Angka 8 PNS dilarang menerima hadiah, padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena

telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Angka 9

Yang dimaksud dengan “bertindak sewenang-wenang” adalah setiap tindakan atasan kepada bawahan yang tidak sesuai dengan peraturan kedinasan seperti tidak memberikan tugas atau pekerjaan kepada

bawahan, atau memberikan nilai hasil pekerjaan (Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai) tidak berdasarkan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan. Angka 10

Cukup jelas. Angka 11 Yang dimaksud dengan “menghalangi berjalannya tugas kedinasan”

adalah perbuatan yang mengakibatkan tugas kedinasan menjadi tidak Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 77

lancar atau tidak mencapai hasil yang harus dipenuhi. Contoh:

PNS yang tidak memberikan dukungan dalam hal diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam tugas kedinasan.

Angka 12 Huruf a Cukup jelas. Huruf b PNS sebagai peserta kampanye hadir untuk mendengar, menyimak visi,

misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilu, tanpa menggunakan atribut Partai atau PNS. Yang dimaksud dengan “menggunakan atribut

partai” adalah dengan menggunakan dan/atau memanfaatkan pakaian,

kendaraan, atau media lain yang bergambar partai politik dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau calon Presiden/Wakil Presiden dalam masa kampanye. Yang dimaksud dengan “menggunakan atribut PNS” adalah seperti menggunakan seragam Korpri, seragam dinas, kendaraan dinas, dan lain-lain. Huruf c Cukup jelas. Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 78

Huruf d Cukup jelas. Angka 13


Cukup jelas. Angka 15 Huruf a

Yang dimaksud dengan “terlibat dalam kegiatan kampanye” adalah seperti

PNS bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye/tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana, dan lain-lain. Huruf b

Cukup jelas. Huruf c

Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.

Pasal 4

Pasal 5

Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar

Cukup jelas.

oleh orang lain, seperti dalam rapat. ceramah, diskusi, melalui telpon, radio, Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 79

televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dari lain-lain yang serupa dengan itu.

Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan. Termasuk

pelanggaran

disiplin

adalah

setiap

perbuatan

memperbanyak,

mengedarkan, mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan,

memiliki tulisan atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, kecuali apabila hal itu dilakukan untuk kepentingan dinas.

Pasal 5

Pasal 6

Cukup jelas

PNS yang melanggar ketentuan disiplin PNS dijatuhi hukuman disiplin dan apabila perbuatan tersebut terdapat unsur pidana maka terhadap PNS tersebut tidak tertutup kemungkinan dapat dikenakan hukuman pidana. Pasal 7

Pasal 6 Ayat (1)

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (2)

Huruf a

Huruf a

Hukuman disiplin yang berupa tegoran lisan dinyatakan dan disampaikan secara

Hukuman disiplin yang berupa teguran lisan dinyatakan dan disampaikan

Cukup jelas


Cukup jelas.

Page | 80

lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang

secara lisan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang

melakukan pelanggaran disiplin.

melakukan pelanggaran disiplin.

Apabila seorang atasan menegor bawahannya tetapi tidak dinyatakan secara tegas

secara tegas sebagai hukuman disiplin, bukan hukuman disiplin.

disiplin, bukan hukuman disiplin

Huruf b

Apabila seorang atasan menegur bawahannya tetapi tidak dinyatakan

sebagai hukuman

Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan

Huruf b

Hukuman disiplin yang berupa tegoran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh.pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran. Huruf c Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas secara tertulis

Huruf c

Hukuman disiplin yang berupa pernyataan tidak puas dinyatakan dan disampaikan

dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran.

secara tertulis oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Ayat (3)

Ayat (3)

dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Huruf a

Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ditetapkan

Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Huruf a

Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk

Huruf b

masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun.

Cukup jelas.

gaji berkala berikutnya.

Huruf c

Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 81

Cukup jelas. Huruf b Hukuman disiplin yang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Setelah masa menjalani hukuman disiplin tersebut selesai, maka gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan langsung kembali pada gaji pokok semula. Masa penurunan gaji tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya. Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya masa menjalani hukuman disiplin. Huruf c Hukuman disiplin yang berupa penundaan kenaikan pangkat ditetapkan untuk masa sekurangkurangnya 6 (enam) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat dipertimbangkan. Ayat (4)

Ayat (4)

Semua jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat yang berwenang menghukum.

Huruf a

Hukuman disiplin yang berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Page | 82

lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dan

Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah

untuk paling lama 1 (satu) tahun

dengan memperhatikan jabatan yang lowong dan persyaratan jabatan.

Setelah masa menjalani hukuman disiplin penurunan pangkat selesai, maka

Huruf c

pangkat yang semula.

tertentu.

pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan sendirinya kembali pada

Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat

berikutnya. Kenaikan pangkat berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi

Yang dimaksud dengan “jabatan” adalah jabatan struktural dan fungsional

Huruf d

Cukup jelas.

hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, baru dapat dipertimbangkan setelah

Huruf e

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun

Cukup jelas

dikembalikan pada pangkat semula. Huruf b

Hukuman disiplin yang berupa pembebasan dari jabatan adalah pembebasan dari jabatan organik. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh kecuali, tunjangan jabatan. Huruf c

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila

memenuhi syarat masa kerja dan usia pensiun menurut peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersangkutan diberikan hak pensiun. Huruf d Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 83

Cukup jelas

Pasal 8 Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3



Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 84

Cukup jelas. Angka 9 Yang dimaksud dengan “tanpa alasan yang sah” adalah bahwa alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima akal sehat. Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Jenis hukuman disiplin terhadap pelanggaran ketentuan ini mengacu antara lain pada peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik.

Angka 12

Cukup jelas. Angka 13 Cukup jelas. Angka 14 Cukup jelas. Pasal 9 Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 85





Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8

Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10

Cukup jelas. Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 86

Angka 11

Lihat penjelasan Pasal 8 angka 9. Angka 12


Cukup jelas. Angka 14 Lihat penjelasan Pasal 8 angka 11. Angka 15 Cukup jelas. Angka 16


Cukup jelas. Pasal 10 Angka 1 Cukup jelas.


Page | 87





Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9


Cukup jelas. Angka 11 Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 88

Cukup jelas. Angka 12 Lihat penjelasan Pasal 8 angka 11. Angka 13 Cukup jelas. Pasal 11 Angka 1

Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Lihat penjelasan Pasal 8 angka 11 Angka 5

Cukup jelas. Pasal 12


Page | 89





Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7

Cukup jelas. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Pasal 13 Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 90




Cukup jelas. Pasal 14 Yang dimaksud dengan “dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir

tahun berjalan” adalah bahwa pelanggaran yang dilakukan dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun yang bersangkutan. Contoh:

Seorang PNS dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2011 tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan. Selanjutnya, pada bulan Mei

sampai dengan Juli 2011 yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari, sehingga jumlahnya menjadi 7 (tujuh) hari. Dalam hal

demikian, maka yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis. Selanjutnya, pada bulan September sampai dengan bulan Nopember 2011 Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 91

yang bersangkutan tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari, sehingga jumlahnya menjadi 12 (dua belas) hari. Dalam hal demikian, maka yang

bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 15

Pasal 7

Ayat (1)

Ayat (1)

menjadi Pejabat Negara, diperbantukan/dipekerjakan pada perusahaan milik

struktural eselon II maka untuk pengangkatan dalam jabatan struktural

Pejabat yang berwenang menghukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat Negara. badan-badan internasional yang berkedudukan di Indonesia, organisasi profesi, dan badan/instansi lain, adalah pejabat yang berwenang menghukum yang

Pejabat struktural eselon I yang diturunkan jabatannya menjadi pejabat eselon II ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

bersangkutan.

Yang

dimaksud

dengan

“jabatan

lain

yang

pengangkatan

Huruf a

Mahkamah Agung dan Panitera Mahkamah Konstitusi.

dan

pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden” antara lain Panitera

Cukup jelas Huruf b

Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka

pejabat yang berwenang menghukum bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 92

diperbantukan pada Daerah Otonom dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang oleh Daerah Otonom yang bersangkutan dipekerjakan/diperbantukan pada perusahaan

daerah atau instansi/badan lain, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan. Huruf e Pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, hanya berwenang menjatuhkan jenis hukuman disiplin sebagamana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) huruf b.

Yang berwenang menjatuhkan jenis hukuman disiplin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf d, bagi

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf ini, adalah pejabat yang berwenang menghukum dari instansi induk masing-masing.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas Pasal 8

Cukup jelas


Page | 93

Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Angka 1


Cukup jelas.


Yang dimaksud dengan “pejabat struktural eselon II” antara lain adalah: a.

Pejabat struktural eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal atau Badan atau Sekretariat Jenderal, seperti Direktur, Kepala Pusat, Kepala Biro;

b. Pejabat struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal yang atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I yang Bukan Pejabat Pembina

Kepegawaian, seperti Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal c.

Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Pejabat struktural eselon II b di lingkungan Unit Pelaksana Teknis, seperti Kepala Balai Besar.

Angka 5 Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 94

Yang dimaksud dengan “pejabat struktural eselon II” adalah Pejabat struktural eselon II di lingkungan instansi vertikal dan Kepala Kantor

Perwakilan Provinsi atau Kepala unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, seperti Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia, Kepala Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan, Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan Kepala Kejaksaan Tinggi.

Angka 6

Cukup jelas.


Cukup jelas. Huruf b


Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 95

Huruf e Cukup jelas. Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang setara” adalah PNS yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu, antara lain Rektor dan Dekan. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “pejabat yang setara” adalah PNS yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu, antara lain Ketua Pengadilan Tinggi. Ayat (4)

Lihat penjelasan ayat (1) angka 4 dan angka 5. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “pejabat yang setara” adalah PNS yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu, antara lain Ketua Pengadilan Negeri, Direktur Akademi. Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 96

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang setara” adalah PNS yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu, antara lain Kepala Sekolah Menengah Atas, Kepala Sekolah Menengah Pertama. Ayat (7) Yang dimaksud dengan “pejabat yang setara” adalah PNS yang diberi tugas tambahan untuk memimpin satuan unit kerja tertentu, antara lain Kepala Sekolah Dasar, Kepala Taman Kanak-Kanak. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Angka 1

Jabatan struktural eselon I di Provinsi adalah jabatan Sekretaris Daerah Provinsi.

Angka 2

Cukup jelas. Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 97

Angka 3



Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Huruf b


Cukup jelas. Huruf d

Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 98

Huruf f Cukup jelas. Huruf g

Cukup jelas. Ayat (2)




Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (6). Ayat (6)

Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (7). Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20


Page | 99

Ayat (1) Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4 Jabatan struktural eselon II antara lain adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Angka 5


Cukup jelas. Angka 7 Cukup jelas. Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 100

Huruf b Cukup jelas. Huruf c

Cukup jelas. Huruf d

Cukup jelas. Huruf e

Cukup jelas. Huruf f

Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a

Angka 1 Jabatan struktural eselon II adalah Asisten di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 101

Angka 2 Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas. Huruf b

Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3)

Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (6). Ayat (6) Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (7). Pasal 21


Page | 102

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang

seharusnya menghukum berlaku juga bagi atasan dari atasan secara berjenjang.

Penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang tidak menjatuhkan

hukuman

disiplin,

dilakukan

setelah

mendengar

keterangannya, dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Ayat (3)


Cukup jelas. Pasal 22 Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pejabat yang berwenang

menghukum” adalah terdapat satuan organisasi yang pejabatnya lowong, antara lain karena berhalangan tetap, atau tidak terdapat dalam struktur organisasi.


Page | 103

Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan berikutnya harus pula

diperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan surat panggilan. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 24

Pasal 9

Ayat (1)

Ayat (1)

Tujuan pemeriksaan sebagimana dimaksud dalam ayat ini, adalah untuk

Tujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ini, adalah untuk

melakukan pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang

pelanggaran disiplin, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang

Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif,sehingga dengan demikian

Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan obyektif, sehingga dengan

adilnya tentang jenis hukuman disiplin yang akan djatuhkan.

dengan seadil-adilnyatentang jenis hukuman disiplin yang akan

mengetahui apakah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan benar atau tidak mendorong atau menyebabkan melakukan pelanggaran disiplin itu.

pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dengan seadil-

Apabila Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin tidak Sie Infokum – Ditama Binbangkum

mengetahui apakah PNS yang bersangkutan benar atau tidak melakukan mendorong atau menyebabkan ia melakukan pelanggaran disiplin.

demikian pejabat yang berwenang menghukum dapat mempertimbangkan dijatuhkan.

Page | 104

memenuhi panggilan, untuk diperiksa tanpa alasan yang sah. maka dibuat panggilan kedua. Panggilan pertama dapat dilakukan secara lisan atau tertulis,

sedang panggilan kedua harus dibuat secara tertulis. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan berikutnya harus pula diperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan surat panggilan. Apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak juga

memenuhi panggilan kedua maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bahan-bahan yang ada padanya.

Ayat (2)

Ayat (2)

Huruf a

hanya dihadiri oleh PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan secara tertutup” adalah pemeriksaan

Pelanggaran disiplin yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam huruf ini pada dasarnya

pemeriksa.

bersifat ringan, oleh sebab itu pemeriksaan cukup dilakukan secara lisan. Huruf b

Pemeriksaan secara tertulis dibuat dalam bentuk berita acara. dapat digunakan setiap saat apabila diperlukan.

Ayat (3)

Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin belum tentu

Ayat (3)

Cukup jelas.

bersalah, oleh sebab itu pemeriksaan dilakukan secara tertutup. Yang dimaksud

dengan pemeriksaan secara tertutup adalah bahwa pemeriksaan itu hanya dapat diketahui oleh pejabat yang berkepentingan.

Pasal 25


Page | 105

Ayat (1)

Tim Pemeriksa bersifat temporer (Ad Hoc). Ayat (2)

Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 10

Pasal 26

Maksud dari Pasal ini, adalah untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dalam rangka usaha menjamin obyektivitas.

Cukup jelas.

Pasal 11 Pada dasarnya pemeriksaan harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum. tetapi untuk mempercepat pemeriksaan, maka pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a,

huruf b, huruf c, dan huruf d dapat memerintahkan pejabat lain untuk melakukan pemeriksaan itu, dengan ketentuan bahwa pejabat yang diperintahkan melakukan

pemeriksaan itu tidak boleh berpangkat, atau memangku jabatan yang lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa. Perintah untuk melakukan

pemeriksaan itu dapat diberikan secara lisan atau tertulis. Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan Pasal 8,

harus melakukan sendiri pemeriksaan tersebut Pemeriksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan pelanggaran disiplin yang untuk Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 106

menjatuhkan hukuman disiplin terhadapnya menjadi wewenang Presiden, dilakukan oleh pimpinan instansi yang bersangkutan. Pasal 27 Ayat (1)

Pembebasan sementara dari tugas jabatannya dimaksudkan untuk kelancaran pemeriksaan dan pelaksanaan tugas-tugasnya. Selama PNS yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian. Ayat (2)




Pasal 12


Page | 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Cukup jelas

Ayat (2)

Maksud dari pencantuman pelanggaran disiplin yang ditakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam keputusan hukuman disiplin, adalah agar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengetahui pelanggaran disiplin yang dilakukannya. Pasal 30

Pasal 13 Ayat (1)

Ada kemungkinan, bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap seorang

Cukup jelas.

Pegawai Negeri Sipil yang disangka melakukan sesuatu pelanggaran disiplin,

ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah melakukan beberapa pelanggaran disiplin. Dalam hal yang sedemikian, maka terhadap Pegawai Negeri Sipil tersebut hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin.

Hukuman disiplin yang akan dijatuhkan itu, haruslah dipertimbangkan dengan

seksama, sehingga setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya dan dapat diterima oleh rasa keadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas Pasal 14


Pasal 31

Page | 108

Ayat (1)

Ayat (1)

Cukup jelas

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas

Yang dimaksud dengan “secara tertutup” adalah bahwa penyampaian

surat keputusan hanya diketahui PNS yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan bahwa pejabat terkait dimaksud jabatan dan pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.

Ayat (3)

Ayat (3)

Ayat (4)

Ayat (4)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Hukuman disiplin disampaikan secara langsung,kepada Pegawai Negeri Sipil yang

Cukup jelas.

dihukum oleh pejabat yang berwenang menghukum. Penyampaian hukuman

disiplin itu dapat dihadiri oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian dan dapat pula dihadiri oleh pejabat lain asalkan pangkat atau jabatannya tidak lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang dihukum.

Pasal 32

Pasal 15

Ayat (1)

Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), adalah hukuman

Cukup jelas.

disiplin yang ringan dan telah selesai dijalankan segera setelah hukuman disiplin itu dijatuhkan, oleh sebab itu tidak dapat diajukan keberatan. Ayat (2)

Pegawai Negeri Sipil yang,dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan


Page | 109

keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum apabila menurut pendapatnya hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya tidak atau kurang setimpal, atau pelanggaran disiplin yang menjadi alasan bagi hukuman disiplin itu tidak atau kurang benar.

Keberatan tersebut harus sudah diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ia menerima keputusan hukuman disiplin tersebut.

Keberatan yang diajukan melebihi 14 (empat belas) hari tidak dipertimbangkan. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Alasan-alasan keberatan harus dibuat dengan jelas dan lengkap. Pasal 17

Pasal 33

Cukup jelas



Page | 110

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (1) angka 4 huruf b dan huruf c. Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 16 ayat (1) angka 5. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 35

Pasal 18

Cukup jelas


Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Keberatan atas hukuman disiplin diajukan melalui saluran hirarki, oleh sebab itu

harus melalui pejabat yang berwenang menghukum. Pejabat yang berwenang Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 111

menghukum wajib mempelajari dengan seksama keberatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan membuat tanggapan tertulis atas keberatan itu. Ayat (2)

Untuk memudahkan pelaksanaan pemeriksaan lebih lanjut, maka pejabat yang berwenang menghukum mengirimkan sekaligus tanggapannya, surat keberatan, dan berita acara pemeriksaan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)

Tujuan dari ayat ini, adalah untuk mendapatkan bahan-bahan yang lebih lengkap sebagai bahan untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Pasal 21

Pasal 37

Ayat (1)

Ayat (1)

Apabila atasan pejabat yang berwenang menghukum mempunyai alasan-alasan

Cukup jelas.

yang cukup, maka ia dapat mengadakan perubahan terhadap keputusan disiplin yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum baik dalam arti memperingan, memperberat, atau membatalkan hukuman disiplin tersebut. Ayat (2)

Ayat (2) Cukup jelas.

Cukup jelas Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 112

Ayat (3)

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “final dan mengikat” adalah terhadap keputusan

Cukup jelas

penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin tidak dapat diajukan keberatan dan wajib dilaksanakan. Ayat (4)

Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1)

Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3)

Dalam hal PNS yang bersangkutan sebelumnya dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat maka keputusan pemberhentiannya ditinjau kembali oleh pejabat yang berwenang menjadi Sie Infokum – Ditama Binbangkum

Page | 113

pemberhentian dengan hormat. Pasal 41 Ayat (1)


Yang dimaksud dengan “keputusan yang dibatalkan” adalah bahwa berdasarkan keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum atau

Badan Pertimbangan Kepegawaian, PNS yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas.

Pasal 22

Pasal 44

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas


Page | 114

Ayat (2) Huruf a Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat dapat mengajukan keberatandalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Apabila dalam

jangka waktu 14 (empat belas) hari itu Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka hal ini berarti ia menerima keputusan hukuman disiplin itu, oleh sebab itu hukuman disiplin tersebut harus dijalankannya mulai hari ke 15 (lima belas). Huruf b Cukup jelas Huruf c Untuk menghindari hal-hal yang tidak diingini terutama dalam rangka usaha menyelamatkan kekayaan Negara, maka jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b perlu dilaksanakan dengan segera. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47


Page | 115

Cukup jelas. Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Dalam rangka usaha melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dengan sebaik-baiknya, maka para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d wajib mengikuti dan memperhatikan keadaan yang

berlangsung dalam lingkungannya masing-masing dan mengambil tindakan yang diperlukan tepat pada waktunya. Dalam hubungan ini maka para pejabat tersebut

dapat meninjau kembali hukuman disiplin yang telah dijatuhkan oleh para pejabat yang berwenang menghukum dalam lingkungannya masing-masing, apabila ia mempunyai alasan-alasan yang kuat yang didasarkan pada keterangan-keterangan dan atau bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan.

Pasal 48

Pasal 26 sampai dengan 32 Cukup jelas.



Page | 116

Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas.


Page | 117

MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Recommend Documents