Hukuman Disiplin PNS Dilihat dari Aspek Hukum

Hukuman Disiplin PNS Dilihat dari Aspek Hukum Oleh: Prof Dr H Jamal Wiwoho, SH,Mhum (Dosen S1,S2,S3 FH UNS/ PR II UNS)

Disampaikan dalam Bintek Disiplin PNS bagi Pejabat Struktural dan Staf BKD Di Kabupaten Grobogan Hotel Dana Solo 1-2 Nopember 2011 06/02/2012

[email protected] 08122601681

1

Dasar Hukum

06/02/2012


2

PP 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin PNS (sudah Tidak Berlaku sejak 6 Juni 2010)  Sekarang  PP

53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 06/02/2012


3

PERLUNYA DILAKUKAN PERUBAHAN 1. PP 30/1980 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan situasi & kondisi saat ini. 2. Dalam perkembangan selama hampir 30 tahun, telah banyak terjadi perubahan-perubahan per-aturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 06/02/2012


4 4

3. Beberapa substansi dalam PP30 Tahun 1980 perlu disempurnakan, antara lain: a. Rumusan Kewajiban (Pasal 2) dan rumusan Larangan (Pasal 3) kurang kongkrit dan tumpang tindih. b. Ketidaktegasan dalam Klasifikasi kewajiban dan larangan PNS bila dikaitkan dengan jenis hukuman disiplin, sehingga tdk tampak adanya hubungan antara pelanggaran dan jenis hukuman. c. Tidak adanya sanksi bagi PYB menghukum apabila tidak menjatuhkan hukuman, sehingga mengakibatkan terjadinya keengganan untuk menjatuhkan hukuman disiplin. d. Ketentuan mengenai PYB menghukum tidak diatur secara rinci dan tegas, sehingga menghambat proses penegakkan disiplin itu sendiri. e. Pengaturan mengenai ketidakhadiran PNS masih kurang tajam dan terkesan terlalu longgar. 08122601681 06/02/2012 [email protected]

5

SISTIMATIKA BAB KETENTUAN UMUM I KEWAJIBAN DAN LARANGAN II

III

ISI / CONTENT 2 Pasal (Pasal 1 dengan 8 item dan Pasal 2)

Bagian Kesatu Kewajiban Bagian Kedua Larangan HUKUMAN DISIPLIN Bagian Kesatu Umum Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Bagian Ketiga a. Paragraf 1 a. Paragraf 2 Bagian Keempat Bagian Kelima

1 Pasal dengan 17 item (Pasal 3) 1 Pasal dengan 15 item (Pasal 4)

2 Pasal (Pasal 5 dan 6) 1 Pasal (Pasal 7) dengan 4 ayat

Pelanggaran dan Jenis Hukuman Pelanggaran Terhadap Kewajiban Pelanggaran Terhadap Larangan Pejabat yang Berwenang Menghukum

3 Pasal (Pasal 8, 9, dan 10) 4 Pasal (Pasal 11, 12, 13, dan 14) 8 Pasal (Pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22) Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, 9 Pasal (Pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, Penjatuhan, dan Penyampaian Kepu- dan 31) tusan Hukuman Disiplin 11 Pasal (Pasal 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, IV UPAYA ADMINISTRATIF 40, 41, dan 42) V BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN Bagian Kesatu Berlakunya Hukuman Disiplin 4 Pasal (Pasal 43, 44, 45, dan 46) Bagian Kedua Pendokumentasian Keputusan Hukum- 1 Pasal (Pasal 47) an Disiplin 1 Pasal (Pasal 48) dengan 4 Ayat VI KETENTUAN PERALIHAN 3 Pasal (Pasal 49, 50, dan 51) VII KETENTUAN PENUTUP Penjelasan 06/02/2012


6

POKOK-POKOK PERUBAHAN 1.

Ketentuan mengenai kewajiban semula 26 butir menjadi 17 butir, dan ketentuan mengenai larangan semula 18 butir menjadi 15 butir. Penyempurnaan meliputi : Pengelompokkan beberapa butir kewajiban dan larangan dalam satu kesatuan bunyi sumpah jabatan dan sumpah PNS, sebagai kewajiban dalam mengucapkan dan mentaati sumpah/janji PNS dan jabatan. Penambahan substansi tentang: a. Kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja. b. Kewajiban mencapai sasaran kinerja yg ditetapkan. c. Larangan mendukung Capres/Cawapres dan anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) sebagaimana diamanatkan dalam UU 10/2008 dan UU 42/2008. d. Larangan mendukung Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. 06/02/2012


7

2. Tingkat dan jenis hukuman disiplin : a. Jenis hukuman disiplin tingkat sedang : - Penghapusan jenis hukuman yg berupa Penurunan Gaji Sebesar Satu Kali Gaji Berkala Untuk Paling Lama Satu Tahun. - Penambahan jenis hukuman Penurunan Pangkat Satu Tingkat Lebih Rendah Untuk Paling Lama Satu Tahun (selama ini sebagai jenis hukuman berat.) b. Jenis hukuman disiplin tingkat berat : - Penghapusan jenis hukuman berupa Penurunan Pangkat Satu Tingkat Lebih Rendah Untuk Paling Lama Satu Tahun, diturunkan sebagai Jenis hukuman tingkat sedang. - Penambahan jenis hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun - Penambahan jenis hukuman berupa Pemindahan dalam rangka Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah. 06/02/2012


8

3. Penajaman ketentuan Kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja dengan menambahkan ketentuan sebagai berikut : PNS yg tidak masuk kerja selama 5 s/d 15 hari kerja tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman ringan. PNS yg tidak masuk kerja selama 16 s/d 30 hari kerja tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman sedang. PNS yg tidak masuk kerja selama lebih dari 31 hari kerja tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman berat. PNS yg tidak masuk kerja selama 46 hari kerja atau lebih tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman berat berupa Pemberhentian dengan Hormat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Keterlambatan akan dihitung secara kumulatif selama 7 ½ jam akan dikonversi sama dengan tidak masuk kerja selama 1 hari kerja. 06/02/2012


9

Pelanggaran dan jenis hukuman (klasifikasi)

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan telah diatur secara jelas dan terperinci Termasuk jenis hukumannya. (Pasal 8 s.d 14) 06/02/2012


10

Kriteria Pelanggaran dan Jenis hukuman disiplin a. Dilihat dari jumlah ketidak hadirannya; b. Dilihat dari niat-nya melakukan pelanggaran ; - Ringan : secara tidak sengaja. - Sedang : secara sengaja. c. Dilihat dari dampak negatif yang timbul akibat pelanggaran : - Ringan : dampak negatif ke unit kerja ybs. - Sedang: dampak negatif ke instansi ybs. - Berat : dampak negatif ke pemerintah/negara. d. Pelanggaran yang dilakukan terkait dengan penyalahgunaan wewenang/jabatan dijatuhi 06/02/2012


11

PELANGGARAN KEWAJIBAN MASUK KERJA DAN MENTAATI JAM KERJA NO

TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN

1.

HUKUMAN RINGAN a. Teguran Lisan b. Teguran Tertulis c. Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis

5 hari 6 – 10 hari 11 – 15 hari

5 – 15 hari

HUKUMAN SEDANG a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala 1 Th. b. Penundaan Kenaikan Pangkat 1 Th. c. Penurunan Pangkat 1 tingkat selama 1 Th.

16 – 20 hari 21 – 25 hari 26 – 30 hari

16 – 30 hari

HUKUMAN BERAT a. Penurunan Pangkat 1 tingkat selama 3 Th. b. Pemindahan dlm rangka Penurunan Jabatan 1 tingkat. c. Pembebasan Jabatan d. Pemberhentian dgn hormat/tidak dgn hormat

31 – 35 hari 36 – 40 hari 31 atau lebih 41 – 45 hari 46 hari atau lebih

2.

3.

KETIDAKHADIRAN

KETERANGAN

Catatan : Masa pelanggaran disiplin dihitung secara kumulatif mulai Januari s/d akhir Desember tahun berjalan (Pasal 14). 06/02/2012


12

PERLU PERHATIAN KHUSUS Berdasarkan Surat Sekjen Kemdiknas Nomor 21 Juli 2010 :

36854/A4.6/2010 tanggal

1.

KETENTUAN PASAL 12 PP NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PNS yaitu PEMBERHENTIAN KARENA MENINGGALKAN TUGAS (LN RI Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan LN RI Nomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PP Nomor 65 Tahun 2008 (LN RI Tahun 2008 Nomor 141), DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

2.

PP NOMOR 30 TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PNS (LN RI Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan LN RI Nomor 3176), DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

3.

KETENTUAN PELAKSANAAN MENGENAI DISIPLIN PNS YANG ADA SEBELUM BERLAKUNYA PP TAHUN 53 TAHUN 2010, DINYATAKAN TETAP BERLAKU SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DAN BELUM DIUBAH BERDASARKAN PP 53 TAHUN 2010.

4.

AGAR PP 53 TAHUN 2010 MENJADI PEDOMAN PENEGAKAN DISIPLIN PNS.

5.

PP 53 TAHUN 2010 MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN (6 JUNI 2010).

06/02/2012


13

KETENTUAN PERALIHAN HUKUMAN DISIPLIN YANG TELAH DIJATUHKAN SEBELUM BERLAKUNYA PP 53 TAHUN 2010 DAN SEDANG DIJALANI OLEH PNS YBS,

1

DINYATAKAN TETAP BERLAKU 06/02/2012


14

KETENTUAN PERALIHAN PENGAJUAN KEBERATAN ATAU BANDING ADMINISTRATIF SEBELUM BERLAKUNYA PP 53 TAHUN 2010

2

DISELESAIKAN SESUAI DENGAN PP 30 TAHUN 1980 BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA 06/02/2012


15

KETENTUAN PERALIHAN APABILA TERJADI PELANGGARAN DISIPLIN DAN TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN SEBELUM BERLAKUNYA PP 53 TAHUN 2010

3

HASIL PEMERIKSAAN TETAP BERLAKU DAN PROSES SELANJUTNYA BERLAKU KETENTUAN DALAM PP 53 TAHUN 2010 06/02/2012


16

KETENTUAN PERALIHAN APABILA TERJADI PELANGGARAN DISIPLIN SEBELUM BERLAKUNYA PP 53 TAHUN 2010 DAN BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN

4

MAKA BERLAKU KETENTUAN DALAM PP 53 TAHUN 2010 06/02/2012


17

06/02/2012


18

Hukuman Disiplin PNS Dilihat dari Aspek Hukum

Recommend Documents