LEMBACA PENCEMBANCAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL National Construction Services Development Board
I Nomor Lampiran
: 75 /LPJK/D/X/2014
-
-
Jakarta, 1 Oktober 2014
Kepada Yth. 1. Menteri Pekerjaan Umum RI. 2. Para Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet lndonesia Bersatu II 3. Para Gubernur di Seluruh lndonesia 4. Para WalikotaIBupati di Seluruh Indonesia
Perihal : Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang sah sebagai "Lembaga" penyelenggara peran masyarakat dalam pengembangan jasa konstruksi dan Keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) yang sah digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam Pengurusan ljin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan persyaratan menjadi Penyedia Jasa untuk mengikuti pemilihan pengadaan jasa penyelenggarajasa Konstruksi
Dengan hormat, Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/SE/M/2014 Tentang Keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKTK) tanggal 05 Agustus 2014, bersama ini kami sampaikan yang berhak menerbitkan SBU/SKA/SKT yang dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan dalam permohonan ljin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan pemenuhan persyaratan Penyedia Jasa untuk mengikuti dalam pemilihan pengadaan jasa penyelenggara jasa Konstruksi, yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan :
I. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). yang sah sebagai "Lembaga" penyelenggara peran masyarakat dalam pengembangan jasa konstruksi :
1. Sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan
Crha LPJK Nasional
\
)I.Arteri Pondok lndah No. 82, Kebayoran Lama -Jakarta 12240 Tel. 62-21-7231556,7230827,7234482 Fax. 62-21-7396974 http~/www.lpjk.org E-mail : Ipjkn@lpjl<.org
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, pada tanggal 9 Agustus 1999, Masyarakat Jasa Konstruksi telah mendeklarasikan terbentuknya Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), sebagai lembaga penyelenggara peran masyarakat dalam pengembangan jasa konstruksi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi yang mengamanatkan bahwa "penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi dalam pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri". a. Pengertian suatu adalah satu dengan pengertian bahwa "lembaga" dalam penyelenggaraan pengembangan Jasa Konstruksi hanya boleh ada 1 (satu) dan satu-satunya Lembaga sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 73/G.TUN/2002/P.TUN JKT, tanggal 5 November 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 31/B/2003/PTUN JKT tanggal 29 Mei 2003 atas perkara gugatan LJKl (Lembaga Jasa Konstruksi Indonesia) terhadap Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah RI (Tergugat I) dan LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional) Tergugat II. b. Pengertian lndependen dan mandiri dalam penjelasan pasal 25 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 92 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, bahwa yang dimaksud independen dan mandiri mempunyai pengertian dalam ha1 kebijakan pengembangan jasa konstruksi, Lembaga hams dapat bertindak secara independen berdasarkan azas pengembangan jasa konstruksi, tidak berada dibawah pengaruh siapapun, baik dari unsur pengusaha swasta maupun unsur aparatur pemerintak elan dalam ha1 dana operasional Lembaga hams dapat mandiri tanpa tergantung pada Pemerintah.
omo or
2. Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) pada alinea 6 diamanatkan bahwa "Peran Pemerintah dalam pembinaan jasa konstruksi masih dominan, dengan undang-undang ini, pengembangan usaha jasa konstruksi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat jasa konstruksi".
3. Pasal 33 Ayat (2) mengamanatkan Tugas Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) : Huruf c : melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja. Huruf d : melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi. 4. Berdasarkan Pasal 25 Ayat (3) Beraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2880 Tentang Usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi, mengamanatkan "Masa bakti, rincian tugas pokok dan fungsi serta mekanisme kerja Lembaga ditetapkan dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), dan anggaran rumah tangga (ADIART) Lembaga". Dan pada tanggal 8 Maret 2001, seluruh anggota kelompok unsur LPJK sesuai ketentuan pasal33 Ayat (I) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang jasa konstruksi, menetapkan Anggaran Dasar Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang ditGpkan dengan Akta ~endiriandan Penetapan LPJK, oleh Notaris Agus Madjid SH Nomor 27 dengan demikian sejak saat itu ADIART LPJK adalah merupakan landasan hukum dan pengaturan tentang operasional organisasi yang mengikat seluruh anggota kelompok unsur LPJK termasuk Menteri Prasarana Wilayah (Menteri Pekerjaan Umum sebagai anggota kelompok unsur dari instansi Pemerintah), yang mewakili Pemerintah :
a. mengingat ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan, "Peraturan Perundangundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan" jo pasal 7 Ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Penrvakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang, jo Pasal 100, bahwa "semua keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini" sehingga dalam ha1 ini ketentuan dalam ADIART LPJK harus dipatuhi sebagai peraturan, karena pembuatannya diperintahkan pasal
25 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. b. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa
"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik". c. Pemerintah dalam ha1 ini yang diwakili oleh Menteri Prasarana Wilayah selaku peserta konvensi masyarakat jasa konstruksi telah menetapkan wakilwakil dalam kelompok unsur anggota LPJK, ditingkat Pusat dan di tingkat Provinsi oleh masing-masing Gubernur dan menyatakan diri tunduk pada aturan ADIART LPJK sebagai landasan hukum dan pengaturan tentang operasional organisasi yang mengikat seluruh anggota kelompok unsur LPJK termasuk lnstansi Pernerintah. 5. Permasalahannya adalah bahwa pada tanggal 9 Agustus 201'I Menteri Pekerjaan Umum berdasarkan Pasal25 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Menteri Pekerjaan Umum menerbitkan Surat 011 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 2 2 3 / ~ ~ ~ ~ / M / 2Tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015, pada ha1 :
a. berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi mengamanatkan bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menten'" dan didalam dimaksud pada Ayat (I) b. Pasal
5 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 10lPRTlMl2010, jo Nomor : 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta mekanisme kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, mengamanatkan : "Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ini, Pengurus Lembaga yang diangkat 4
sebelum diundangkannya Peraturan Menteri ini, segera menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengakhiri AD/ART Lembaga Pengembangan Jasa Konsfruksi dan memfasilitasi pembentukan pengurus lembaga berdasarkan Peraturan Menteri ini". 6. Mengingat perintah mengakhiri ADIART dan memfasilitasi pembentukan pengunis LPJK ditetapkan dalam Peraturan Menteri tidak dalam Peraturan Pemerintah berdasarkan :
a. Kesimpulan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung atas Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, butir 4 menyatakan bahwa "Pasal 8A ayat (5), Pasal 88 ayat (3) dan Pasal 8C ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 substansi yang diatur di dalamnya tidak bertentangan dengan Pasal 31, Pasal 32 dan 33 UU Nomor 18 Tahun 1999 tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, ha1 mengenai Forum dan Lembaga ini harus diatur dengan Peraturan Pemerintah bukan dengan Peraturan Menteri. b. Ketentuan ADlART LPJK Pasal 39 Anggaran Dasar LPJK telah mengatur : Ayat (1) bahwa "Pembubaran LPJK hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan mutlak seluruh Unsur pada Munasus yang khusus diadakan untuk itu".
7. Maka Dewan Pengurus LPJK Nasional Masa bakti Tahun 2007-2011, yang merupakan Dewan Pengurus LPJK periode ke IV yang sudah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010, jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2010 tidak pernah mengambil langkah-langkah pengakhiran AD/ART LPJK dan tidak pernah memfasilitasi pembentukan pengurus LPJK sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomof fO/PRT/M/2010, jo 24/PRT/M/2010. 8. Penyebutan nama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai Lembaga yang dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (3) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, untuk pertama sekali ditetapkan dalam Akta Pendirian dan Penetapan Anggaran Dasar Lembaga Pengembangan Jasa 5
Konstruksi (LPJK) dengan akta Notaris Agus Madjid SH. Nomor 27 Tanggal 8 Maret 2001. Dengan demikian ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang mengamanatkan "Untuk Melaksanakan kegiatan pengembangan Jasa Konstruksi didirikan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga" tidak dapat didirikan karena LPJK sebagai penyelenggara peran masyarakat dalam pengembangan Jasa konstruksi telah terbentuk dan ADIART LPJK belum pemah diakhiri oleh pembuatnya, serta nama Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) telah di aktekan.
II. Keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKT) yang sah digunakan untuk memenuhi persyaratan dalam Pengurusan ljin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan persyaratan menjadi Penyedia Jasa untuk mengikuti pemilihan pengadaan jasa penyelenggara jasa Konstruksi 1. Pasal 17 ayat (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI mengamanatkan bahwa "Pemilihan penyedia jasa hanya boleh diikuti oleh penyedia jasa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal8 dan Pasal9". 2.
Pasal 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI menetapkan : Perencana konstruksi, Pelaksana konstruksi dan Pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus : a. Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha dibidang jasa konstruksi. b. Memilik i sertifikasi, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. dalam Penjelasan Pasal8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 menetapkan bahwa : a. Fungsi perizinan yang mempunyai fungsi publik, dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dalam usaha danlatau pekerjaan jasa konstruksi.
b. Standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja
di bidang usaha jasa konstruksi. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badanllembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi, yang meliputi : klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi. Dengan demikian hanya badan usaha yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi. Pasal 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI (I). Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian. (2). Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja. (3). Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
(4). Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keterampilan dan keahlian kerja. Dalam Penjelasan Pasal9 (ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4) diamanatkan :
a. Standar klasifikasi dan kualifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keterampilan kerja dan keahlian kerja setiap orang yang bekerja di bidang usaha jasa konstruksi ataupun yang bekerja orang perseorangan. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badanllembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi yang meliputi : klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi. Dengan demikian hanya orang perseorangan yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi. b. Standarisasi klasifikasi dan kualifikasi keterampilan dan keahlian kerja bertujuan untuk terwujudnya standar produktivitas kerja dan mutu hasil kerja
-
dengan memperhatikan standar imbal jasa, serta kode etik profesi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya tanggung jawab profesional. 4.
Pasal 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI "Ketentuan mengenai penyelenggaraan perizinan usaha (IUJK), klasifikasi usaha, kualifikasi usaha, sertifi kasi keterampilan dan sertifikasi keahlian kerja (SBU, SKA, SKT) sebagaimana dimaksud dalam pasal8 dan pasal 9 diatur iebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah : A. Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam :
perizinan
usaha (IUJK)
1. Pasal 14, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
1) Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, antara lain menetapkan : ayat (1) : Badan usaha nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya. ayat (3) : ljin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha nasional yang telah memenuhi persyaratan : a. memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga. b. melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.
2) Dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tersebut ditetapkan bahwa : Semua ijin usaha badan usaha yang dilakukan di wilayah daerah menjadi wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman persyaratan pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) akan ditetapkan oleh Menteri.
2. Pasal 4 dan 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman persyaratan pemberian ijin usaha jasa konstruksi nasional 1) Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04lPRTlMl2011 tentang Pedoman persyaratan pemberian ijin usaha jasa konstruksi nasional menetapkan wewenang pemberian IUJK : ayat ( I ) : IUJK diberikan oleh Pemerintah KabupatenlKota tempat BUJK tersebut berdomisili. ayat (2) : BupatiNValikota dapat menunjuk Unit Kerjallnstansi untuk memberikan IUJK dalam rangka pelaksanaan pemberian IUJK. ayat(3): Dalam ha1 pemberian IUJK dilaksanakan oleh Unit Kerjdlnstansi yang tidak membidangi jasa konstruksi, IUJK dapat diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Unit Kerjdlnstansi yang membidangi jasa konstruksi. 2) Pasal6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/Ml2011 : ayat c : menyerahkan rekaman Sertifikat Badan usaha (SBU) yang telah di registrasi oleh Lembaga. ayat d : menyerahkan rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah di registrasi oleh Lembaga. ayat e : menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pengikatan diri Tenaga Ahliflerampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU). 3) Dengan adanya ketentuan Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/Ml2011 tentang Pedoman persyaratan pemberian ijin usaha jasa konstruksi nasional ini maka
kewenangan pemberian IUJK sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. B. Ketentuan mengenai klasifikasi usaha, kualifikasi usaha, sertifikasi keterampilan dan sertifikasi keahlian kerja (SBUISKAISKT) diatur dalam Pasal 28A, 288 dan 28C Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagai berikut : 1. Pasal28A menetapkan : (1) Dalam melaksanakan tugas melakukan registrasi Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) hunrf c, Lembaga Tingkat Nasional membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi. (2) Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakanfungsi : a. Sertifikasi Tenaga Ahli Utama dan b. Penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi Tenaga Asing.
(3). Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi sebagaimang dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakanfungsi : a. Sertifikasi Tenaga Ahli Madya dan Muda; dan b. Sertifikasi Tenaga Terampil.
(4). Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi setelah memperoleh lisensi dari Lembaga Tingkat Nasional. 2. Pasal28B menetapkan : (1). Dalam pelaksanaan tugas melakukan registrasi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) huruf dl Lembaga Tingkat Nasional membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha Provinsi.
(2). Unit Sertifikasi Badan Usaha Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) menyelenggarakanfungsi : a. Sertifikasi badan usaha dengan kualifikasi besar dan b. Penyetaraan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha asing. (3). Unit Sertifikasi Badan Usaha Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sertifikasi untuk badan usaha dengan kualifikasi menengah dan kecil. (4) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Unit Sertifikasi Badan Usaha setelah memperoleh lisensi dari Lembaga Tingkat Nasional. 3. Pasal28C menetapkan : (1). Selain Unit Sertifikasi Tenaga Kerja yang dibentuk oleh Lembaga, masyarakat jasa konstruksi dapat membentuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja.
(2). Unit Sertifikasi Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya melayani Sertifikasi Tenaga Ahli Madya, Tenaga Kerja Muda dan Tenaga Kerja Terampil dalam 1 (satu) wilayah provinsi. (3). Dalam 1 (satu) Wilayah Provinsi dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Unit Sertifikasi Tenaga Kerja. (4). Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Unit Sertifikasi Tenaga Kerja setelah memperoleh lisensi dari Lembaga Tingkat Nasional.
4.
Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangIJasa Pemerintah, menyatakan bahwa "Penyedia BarangIJasa dalam pelaksanaan pengadaan BarangNasa Pemerintah wajib memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatanlusaha" yang didalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf a dinyatakan bahwa : "Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan usahakegiatan sebagai penyedia BarangIJasa antara lain memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas dan pariwisata". Berdasarkan ketentuan peraturan sebagaimana kami uraikan diatas baik yang diatur dalam Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (PERPRES) maupun Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PERMEN PU) maka Pembentukan Organisasi dan Pengukuhan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 jo Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dimana Kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional dikukuhkan oleh Menteri dan Kepengurusan Lembaga Tingkat Provinsi dikukuhkan oleh Gubernur sesuai pasal 24 Ayat (2) tidak sah dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan ADIART, LPJK belum pernah diakhiri oleh Anggota Unsur LPJK selaku pembuatnya dan Dewan Pengurus LPJK Nasional Periode Tahun 20072011 tidak pernah memfasilitasi pembentukan pengurus LPJK untuk periode selanjutnya, maka organisasi dan pengurus LPJK yang dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223lKPTSlMl2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015 adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian SBU yang diterbitkan oleh Badan Pelaksana ~ ~ ~ ~ ' ~ a s i o n a l l ~ a e r a h yang ditandatangani oleh Direktur Registrasi & MukumIManager Bapel LPJK Tingkat Provinsi dibagian depan SBU dan dibagian belakang SBU ditandatangani oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi tidak ditandatangani oleh USBU (contoh terlampir) dan atau SKAISKT yang diterbitkan oleh Badan Pelaksana LPJK NasionalIDaerah yang ditandatangani oleh Direktur Registrasi & Hukum dan Asosiasi -~rofesiJasa Konstruksi yang dibagian belakang S W K T tersebut ditandatangani oleh Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi bukan oleh USTK (contoh terlampir) adalah SBUISWSKT yang tidak sah dan penerbitannya bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku, oleh karena itu tidak dapat digunakan sebagai pemenuhan persyaratan pemberian ljin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan sebagai pemenuhan persyaratan penyedia jasa dalam pemilihan penyelenggaraanjasa konstruksi. Adapun SBUISWSKT (contoh terlampir) yang sah digunakan sebagai pemenuhan dan pemenuhan persyaratan pemberian ljin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) persyaratan penyedia jasa dalam pemilihan penyelenggaraan jasa konstruksi adalah 12
SBUISKAISKT yang diterbitkan oleh Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU) untuk SBU dan oleh Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK) untuk SKAISKT, yang telah memperoleh lisensi dari Lembaga Tingkat Nasional dan penelusuran keabsahan dari SBU, SKA dan SKT dapat di cek pada ST1 LPJK dengan alamat website Ipjk.org yang dilindungi dengan hak cipta. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. Hormat kami, DEWAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
~ekretarishum fembusan disarnpaikan Kepada Yth. : 1. Kepala KejaksaanAgung RI 2. Kepala Kepolisian RI 3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 4. Kepala Lernbaga Kebijakan Pengadaan BarangIJasa Pemerintah (LKPP) 5. Ombusman 6. lnstansi terkait lainnya
