PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010
BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN KEMENTERIAN PERTANIAN
DASAR HUKUM 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian Ps. 29 Jo UU Nomor 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
Pelanggaran dan jenis hukuman (klasifikasi) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan telah diatur secara jelas dan terperinci Termasuk jenis hukumannya. (Pasal 8 s.d 14) 4
Kriteria Pelanggaran dan Jenis hukuman disiplin a. Dilihat dari jumlah ketidak hadirannya; b. Dilihat dari niat-nya melakukan pelanggaran; - Ringan : secara tidak sengaja. - Sedang : secara sengaja. c. Dilihat dari dampak negatif yang timbul akibat pelanggaran: - Ringan : dampak negatif ke unit kerja ybs. - Sedang: dampak negatif ke instansi ybs. - Berat : dampak negatif ke pemerintah/negara. d. Pelanggaran yang dilakukan terkait dengan penyalahgunaan wewenang/jabatan dijatuhi jenis hukuman disiplin berat. 5
TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN a. Teguran Lisan RINGAN
b. Teguran Tertulis c. Pernyataan tidak puas secara tertulis a. Penundaan Kenaikan gaji berkala selama 1 Tahun
b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 Tahun SEDANG
c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 Tahun
a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 Tahun b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
c. Pembebasan dari jabatan BERAT
d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
Masuk kerja & Mentaati ketentuan Jam Kerja Wajib datang, melaksanakan tugas, pulang sesuai ketentuan jam kerja
Keterlambatan dan/atau pulang cepat 7 ½ jam dikonvrsi = 1 hr kerja
7
NO
1
PP 30 Th 1980
Tidak Masuk
Tk. Hukuman
Jenis Hukuman
Keterangan
5 Hari Kerja
Ringan
Teguran lisan
BAP atasan langsung
6 – 10 Hari Kerja
Ringan
Teguran tertulis
BAP atasan langsung
11 – 15 Hari Kerja
Ringan
Pernyataan tidak puas secara tertulis
BAP atasan langsung
4
16 – 20 Hari Kerja
Sedang
Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
BAP Tim
5
21 – 25 Hari Kerja
Sedang
Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
BAP Tim
6
26 – 30 Hari Kerja
Sedang
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
BAP Tim
7
31 – 35 Hari Kerja
Berat
Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
BAP Tim
8
36 – 40 Hari Kerja
Berat
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
BAP Tim
9
41 – 45 Hari Kerja
Berat
Pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu
BAP Tim
10
> 46 Hari Kerja
Berat
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
BAP Tim
2
3
Tidak diatur secara limitatif
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Catatan : Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan (Pasal 14).
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
9
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM PRESIDEN
• • • •
BERAT
Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah Pemberhentian dari jabatan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
Pejabat Struktural Eselon I
Jabatan lain yang pengangkatannya & pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden
Menjatuhkan Hukuman kepada
Jenis Hukuman
- Eselon I
-Ringan,
Sedang -Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun
- Fungsional Utama
-Ringan,
- Fungsional Umum IV/d – IV/e
-Ringan,
-Eselon
II -Fungsional Madya dan Penyelia
-Sedang
- Fungsional Umum IV/a – IV/c
-Sedang
Sedang dan Berat
Sedang -Penurunan pangkat setingkat lebih rendahselama 3 tahun -Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS -Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS -Berat
-Penurunan
pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun -Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS -Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS -Eselon
III ke bawah -Fungsional Muda dan Penyelia ke bawah
-Penurunan
-Fungsional
-Penurunan
Umum III/d ke bawah
pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun
-Berat
pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun -Penurunan pangkat setingkat lebih rendahselama 3 tahun -Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS -Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
Pejabat yang Menghukum Eselon I
Menjatuhkan Hukuman kepada Eselon II Fungsional tertentu jenjang Madya Fungsional Umum IV/a – IV/c
-
Ringan
Eselon III Fungsional tertentu Muda dan Penyelia Fungsional Umum III/b – III/d
-
Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
Eselon III Fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia Fungsional Umum III/c dan III/d
-
Ringan
Eselon IV Fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan Fungsional Umum II/c – III/b
-
Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
Eselon IV Fungsional tertentu jenjang pertama dan pelaksana lanjutan Fungsional Umum II/c – III/b
-
Ringan
Eselon V Fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula Fungsional Umum II/a – II/b
-
Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
-
Ringan
-
Eselon V Fungsional tertentu jenjang pelaksana dan pelaksana pemula Fungsional Umum II/a – II/b
-
Fungsional Umum I/a – I/d
-
Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun Penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun
-
Ringan
-
Eselon II
-
Eselon III
-
Eselon IV
-
Eselon V
Jenis Hukuman
-
Fungsional Umum Gol I/a – I/d
KETENTUAN TERHADAP PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM APABILA TIDAK MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN Pejabat yang berwenang menghukum apabila tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya dengan jenis hukuman disiplin yang sama yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin tersebut dan tanpa proses BAP. 13
Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Ringan Pemeriksaan Jangka waktu 7 hari sebelum pemeriksaan
Jangka Waktu 7 hari panggilan kedua
Tertutup Tidak hadir, keputusan berdasarkan alat bukti dan keterangan yg ada
Pegawai Negeri Sipil
Keputusan Jenis Hukuman
Pejabat yang lebih tinggi
BAP
Atasan Langsung
Laporan + BAP
PROSEDUR PEMERIKSAAN Apabila menyangkut pasal 7 ayat (2)
PEJABAT PENGHUKUM
PEMERIKSAAN DILAKUKAN SECARA TERTUTUP
Penetapan jenis hukuman yang akan dijatuhkan
tertutup
PNS Apabila menyangkut pasal 7 ayat (3) dan (4)
ybs
Penjatuhan Hukuman Disiplin Penjatuhan
hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan dan wajib mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan, dan faktor yang mendorong pelanggaran disiplin Pelanggaran disiplin sama faktor pendorong berbeda hukuman berbeda Tingkat dan jenis hukuman tidak harus berjenjang Jika tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum menjadi kewenangan pejabat di atasnya Hukuman disiplin harus setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan
Lanjutan.............. Pasal 30 Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, PNS yang melanggar hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan. PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin. 17
Lanjutan.............. Pasal 27 Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat: 1. Dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung. 2. TMT sejak yang bersangkutan diperiksa dan berlakunya sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin. 3. Tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya. Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi. 18
UPAYA ADMINISTRATIF Prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya yang berupa: Keberatan Atasan Pejabat yg berwenang menghukum Banding Administratif Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)
KEBERATAN Upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan yaitu jenis hukuman disiplin sedang : 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; 20
BANDING ADMINISTRATIF Upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif adalah jenis hukuman disiplin berat, yang berupa: 1. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan 2. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. 21
Lanjutan.............. PNS yang mengajukan Banding Administratif maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas. Penentuan dapat atau tidaknya PNS melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja. PNS yang tidak mengajukan Banding Administratif maka gajinya dihentikan TMT bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima.
22
Lanjutan.............. PNS yang mengajukan keberatan atau banding administratif: 1. Tidak diberikan kenaikan pangkat; 2. KGB 3. Tidak dapat disetujui untuk pindah instansi sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Apabila keputusan pejabat yang berwenang menghukum dibatalkan, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat dan/atau KGBnya 23
PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN PEJABAT PENGUKUHAN Jangka waktu 14 hari menyampaikan keberatan
Tanggapan Jangka waktu 6 hari kerja
Tertulis
Pegawai Negeri Sipil
Atasan Pejabat yg Menghukum
Keputusan Jenis Hukuman
Jangka waktu 21 hari Kerja
Mutlak
Pengukuhan keputusan
Keputusan
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN RINGAN
Tanggal disampaikan oleh pejabat yang menghukum
SEDANG & BERAT Jika tidak ada keberatan maka berlaku pada hari ke-15 setelah keputusan diterima Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Presiden dan Menteri (untuk jenis hukuman Pasal 7 ayat (2), (3), (4) huruf a, b dan c) berlaku pada tanggal ditetapkan
