KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 26 TAHUN 2004 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 26 TAHUN 2004 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2003

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang

: bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263); 8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003; 9. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2003.

Pasal 1 Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini. Pasal 2 Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan ini dilampirkan salinan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III Keputusan ini.

Pasal 3 Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 4 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal


HARDIJANTO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR

: 26 TAHUN 2004

TANGGAL : 6 MEI 2004

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2003 I.

PENDAHULUAN

A. UMUM 1. Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dinyatakan bahwa jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi. Formasi tersebut ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan. 2.

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut di atas telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003.

3.

Tujuan penetapan formasi adalah agar setiap satuan organisasi negara mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pada masing-masing satuan organisasi.

4.

Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai petunjuk pelaksanaannya.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Keputusan ini sebagai petunjuk bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing. C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.

Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

2.

Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah formasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada suatu satuan organisasi Pemerintah Pusat.

3.

Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah formasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada suatu satuan organisasi Pemerintah Daerah.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur. 6.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Walikota.

7.

Analisis Jabatan adalah proses, metode, dan teknik untuk memperoleh data jabatan, serta mengolahnya menjadi informasi jabatan.

8.

Informasi Jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan dan peta jabatan.

9.

Uraian Jabatan adalah uraian tentang hasil analisis jabatan yang berisi informasi tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtisar jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggung jawab, wewenang, nama jabatan yang berada di bawahnya, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat jabatan, dan informasi jabatan lainnya.

10.

Peta jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

11.

Penyediaan pegawai adalah upaya suatu satuan organisasi negara untuk mencari, mendapatkan dan mengembangkan pegawai sesuai dengan standar, kualifikasi dan kompetensi jabatan dalam rangka memenuhi kebutuhan suatu satuan organisasi negara.

II.

PENYUSUNAN, PENGUSULAN, PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAN

PENETAPAN

FORMASI

1. UMUM

a.

Formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

b. Formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional terdiri dari : 1) Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan 2) Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah. 2. PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL a.

Formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan informasi jabatan yang disusun setiap tahun anggaran.

b. Pejabat Pembina Kepegawaian menyusun formasi masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah paling lambat diselesaikan akhir Januari setiap tahun anggaran. c. Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan analisis terhadap :

1) Jenis pekerjaan yaitu macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, misalnya pekerjaan pengetikan, pemeriksaan perkara, penelitian, perawatan orang sakit, dan lain-lain. 2) Sifat pekerjaan adalah pekerjaan yang berpengaruh dalam penetapan formasi, yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu. Sebagaimana diketahui, bahwa ada pekerjaan yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam jam kerja saja, misalnya pekerjaan tata usaha, perawatan pekarangan, dan yang serupa dengan itu, tetapi ada pula pekerjaan yang harus dilakukan 24 (dua puluh empat) jam terus menerus. Seperti pekerjaan perawat pada rumah sakit pemerintah, penjaga rumah tahanan (sipir), pemadam kebakaran, dan yang serupa dengan itu. Pekerjaan yang harus dilakukan 24 (dua puluh empat) jam terus menerus memerlukan pegawai lebih banyak. Sebagai contoh dalam satu ruang rawat inap memerlukan perawat sebanyak 5 (lima) orang dengan jam kerja 8 (delapan) jam, maka setiap ruang rawat inap dalam waktu 24 jam memerlukan pegawai 24/8 x 5 orang = 15 (lima belas) orang perawat. 3) Beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu adalah frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Memperkirakan beban kerja dari masing-masing satuan organisasi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman, misalnya perkiraan beban pekerjaan pengetikan, pengagendaan, dan yang serupa dengan itu dapat didasarkan atas jumlah surat yang masuk dan keluar rata-rata dalam jangka waktu tertentu. Apabila sudah dapat diperkirakan beban kerja masing-masing satuan organisasi, maka untuk dapat menentukan jumlah pegawai yang diperlukan perlu ditetapkan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu. Sama halnya dengan perkiraan beban kerja, maka perkiraan kapasitas pegawai untuk jenis pekerjaan tertentu dalam jangka

waktu tertentu, dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman. 4) Prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan formasi. Misalnya apabila ditentukan bahwa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas harus dikerjakan sendiri oleh satuan organisasi yang bersangkutan, maka harus diangkat pegawai untuk memelihara dan merawat kendaraan dinas, tetapi sebaliknya apabila ditentukan bahwa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas dikerjakan pada pihak ketiga, maka tidak perlu diangkat pegawai untuk pekerjaan itu. 5) Peralatan yang tersedia atau diperkirakan akan tersedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok akan mempengaruhi jumlah pegawai yang diperlukan, karena pada umumnya makin tinggi mutu peralatan yang digunakan akan tersedia dalam jumlah yang memadai dapat mengakibatkan makin sedikit jumlah pegawai yang diperlukan. Misalnya, apabila tugas pengetikan dilakukan dengan mempergunakan komputer, hasilnya dapat lebih cepat apabila dibandingkan dengan mesin ketik biasa, sehingga jumlah pegawainya tidak perlu sebanyak apabila menggunakan mesin ketik biasa. 6) Faktor-faktor lain yang harus diperhitungkan dalam penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil adalah kemampuan keuangan negara atau daerah.

3. PROSEDUR PENGUSULAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

a. Prosedur pengusulan penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat diatur sebagai berikut : 1)

Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing organisasi pemerintah Pusat mengajukan usul penetapan kepada Menteri yang bertanggung jawab di pendayagunaan aparatur negara, dan Kepala Kepegawaian Negara paling lambat akhir Pebruari.

satuan formasi bidang Badan

Khusus usul pengajuan formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan disampaikan oleh Sekretaris Negara. Usul penetapan formasi tersebut, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a, dengan melampirkan : a) Penyusunan bezetting Pegawai Negeri Sipil (jumlah kekuatan Pegawai Negeri Sipil yang ada) dalam tahun anggaran yang lalu menurut golongan ruang, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-b; b)

Pengolahan formasi Pegawai Negeri Sipil dalam tahun anggaran yang bersangkutan menurut golongan ruang, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-c;

c)

Daftar usul formasi Pegawai Negeri Sipil menurut pangkat/ golongan ruang dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-d;

d) Daftar kebutuhan Pegawai Negeri Sipil menurut jabatan pada tahun anggaran yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-e; c) Susunan jabatan struktural dan fungsional yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki golongan ruang IV/a ke atas, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lam-piran I-f; d) Daftar usul formasi Pegawai Negeri Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (home staff) dalam tahun anggaran yang bersangkutan, bagi instansi yang memiliki perwakilan di luar negeri dan memiliki/memerlukan Pegawai Negeri Sipil sebagai home staff, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lam-piran I-g; e) Daftar usul formasi Pegawai yang bekerja pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (local staff) dalam tahun

anggaran yang bersangkutan, bagi instansi yang memiliki perwakilan di luar negeri dan memiliki/memerlukan Pegawai sebagai local staff, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-h; f)

Daftar keadaan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Perwakilan/Badan Internasional, dibuat menurut contoh sebagai-mana tersebut dalam Anak Lampiran I-i;

g) Daftar kebutuhan Tenaga Kesehatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-j; h) Daftar kebutuhan Tenaga Guru dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-k; i)

Daftar keadaan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dan diperbantukan pada Daerah Otonom, Yayasan, Badan-badan swasta, Badan lain yang ditentukan Pemerintah dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-l dan I-m;

j)

Daftar rencana penarikan kembali tenaga perbantuan dari Daerah otonom/instansi lain/luar negeri ke Pusat dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-n;

k)

Daftar jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, pensiun, dan meninggal dunia pada tahun anggaran sebelumnya, serta jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun dalam tahun anggaran bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-o;

l)

Peta Jabatan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-p; Apabila dalam tahun anggaran sebelumnya telah melampirkan Peta Jabatan, maka untuk tahun berikutnya tidak perlu melampirkan kembali, kecuali terjadi perubahan organisasi.

2) Berdasarkan usul tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan pertimbangan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara; 3)

Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut disampaikan setelah melalui pembahasan dalam Tim Kerja Kepegawaian paling lambat akhir Mei;

4) Tim Kerja Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam angka 3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara; b. Prosedur pengusulan persetujuan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah diatur sebagai berikut : 1)

Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengajukan usul persetujuan formasi kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Gubernur paling lambat akhir Pebruari, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-q;

2)

Gubernur mengajukan usul persetujuan formasi Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara paling lambat akhir Maret. Dalam penyampaian usul persetujuan formasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur dapat memberikan rekomendasi. Pengajuan usul persetujuan formasi tersebut, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a, dengan melampirkan : a) Penyusunan bezetting (jumlah kekuatan Pegawai Negeri Sipil yang ada) dalam tahun anggaran yang lalu menurut golongan

ruang, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-b; b)

Pengolahan formasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan menurut golongan ruang, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-c;

c)

Daftar usul formasi Pegawai Negeri Sipil menurut pangkat/ golongan ruang dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-d;

d) Daftar kebutuhan Pegawai Negeri Sipil menurut jabatan pada tahun anggaran yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-e; b) Susunan jabatan struktural dan fungsional yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki golongan ruang IV/a ke atas, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lam-piran I-f; c)

Daftar kebutuhan Tenaga Kesehatan dalam tahun anggaran

yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-j; d)

Daftar kebutuhan Tenaga Guru tahun anggaran yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-k;

e) Daftar jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan dan diperbantukan pada satuan organisasi Pemerintah lainnya, Yayasan, Badan-badan swasta, dan Badan lain yang ditentukan Pemerintah menurut golongan ruang, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-l dan I-m; f)

Daftar rencana penarikan kembali tenaga perbantuan dari Daerah Otonom lain/instansi lain ke Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-n;

g) Daftar jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berhenti, pensiun, dan meninggal dunia pada tahun anggaran sebelumnya, serta jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun dalam tahun anggaran bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-o; h)

Peta Jabatan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-p; Apabila dalam tahun anggaran sebelumnya telah melampirkan Peta Jabatan, maka untuk tahun berikutnya tidak perlu melampirkan kembali, kecuali terjadi perubahan organisasi.

3)

Usul persetujuan formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diajukan oleh Gubernur kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

4) Gubernur menyampaikan usul permintaan persetujuan formasi tersebut pada angka 2) kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara bersamaan dengan permintaan persetujuan formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi; 5) Berdasarkan usul dimaksud, Kepala Badan Kepegawaian Negara memberikan pertimbangan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara; 6)

Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut disampaikan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah melalui pembahasan dalam Tim Kerja Kepegawaian paling lambat akhir Mei;

7)

Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara memberikan persetujuan secara tertulis formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara paling lambat bulan Juni;

8) Dalam persetujuan formasi dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, dicantumkan jumlah formasi untuk masing-masing Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten, dan Kota); 9)

Persetujuan formasi tersebut disampaikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara kepada Gubernur dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerjanya. Selanjutnya Gubernur menyam-paikannya kepada masingmasing Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya persetujuan tersebut.

4. PENETAPAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL a.

Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk masing-masing satuan organisasi pemerintah pusat ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan tertulis Kepala Badan Kepegawaian Negara paling lambat bulan Juni.

b. Khusus untuk penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil di luar negeri harus memperhatikan pula pertimbangan Menteri Luar Negeri. c.

Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan tertulis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara paling lambat bulan Juli.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1.

Formasi yang telah ditetapkan berlaku dalam tahun anggaran yang bersangkutan, sehingga lowongan formasi yang tidak diisi pada tahun

anggaran yang bersangkutan, tidak dapat digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

2.

Penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka tidak dapat digunakan untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.

3. Untuk mempermudah menghitung jumlah kebutuhan Tenaga Kesehatan, digunakan formula penghitungan menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-s.

4.

Untuk mempermudah menghitung jumlah kebutuhan Tenaga Guru, digunakan formula penghitungan menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-t.

5.

Untuk mempermudah menghitung jumlah kebutuhan Jabatan Teknis lainnya, digunakan formula penghitungan menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-u.

6.

Dalam rangka perencanaan dan pengendalian jumlah Pegawai Negeri Sipil, maka setiap Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang penetapan formasi di lingkungannya, tembusannya harus disampaikan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

VI. KETENTUAN PERALIHAN

Usul formasi yang diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah sebelum ditetapkannya Keputusan ini, tetap diproses dan diselesaikan berdasarkan Keputusan ini.

V. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Keputusan ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyelesaian.

2. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


HARDIJANTO

ANAK LAMPIRAN I-a KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 2004

: 26 TAHUN

TANGGAL : 6 MEI 2004 Contoh Surat Usul Penetapan/ Persetujuan Formasi PNS ................., ............................ 1) Nomor

:

Kepada

Sifat : Aparatur Negara

Yth. 1. Menteri Pendayagunaan

Lampiran : Negara

2. Kepala Badan Kepegawaian

Perihal

di

: Permohonan Penetapan/ Persetujuan Tertulis*) For-

Jakarta

masi Dep/Lemb/Pemerintah Daerah .......... 2) 1.

Dengan hormat disampaikan permohonan penetapan/persetujuan*) formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan ..............2).

2.

Adapun jumlah formasi Pegawai Negeri Sipil yang kami mohonkan adalah sebanyak ....3) orang dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran surat ini.

3. ......................................................................4) 4. Demikian disampaikan mohon untuk dapat ditetapkan/disetujui.

Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur .....5)

...................................6)

*) Coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-a

NO

NOMOR KODE

URAIAN

1

2

3

1

1)

2

2)

Tulislah nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun dikirimkannya surat usul penetapan/persetujuan formasi PNS

Tulislah nama Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota yang mengajukan usul penetapan/persetujuan

formasi PNS

3

3)

Tulislah dengan angka dan huruf jumlah formasi yang diajukan

4

4)

Tulislah alasan atau argumentasi yang diperlukan berkenaan dengan permintaan penetapan/persetujuan formasi

5

5)

Tulislah nama jabatan dari yang menandatangani permohonan penetapan/persetujuan formasi

6

6)

Tulislah nama pejabat yang mengajukan/menandatangani surat permohonan penetapan/persetujuan formasi

ANAK LAMPIRAN I-b KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 2004

: 26 TAHUN

TANGGAL : 6 MEI 2004 DEP/LEMB/PROP/KAB/KOTA *) :

PENYUSUNAN BEZETTING PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN ...........

surat

PERBANTUAN, PENARIKAN

GOL. NO

RUANG GAJI

BEZETTING 31-12........

KP

KEMBALI,

KEADAPEGA-

THN

AN SETE-

WAI

LAH

BARU

ANG .......

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

IV/e IV/d IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a

3

4

5

JENIS KEPEG,

6

LAIN 7

PNS YANG BER-

PINDAH INSTANSI DARI KE INST INST

KP

1

PENGALIHAN

HENTI

BEZETTING 31-12-...... LAJUR

KET

5+6+7-8-9

LAIN 8

9

10

JUMLAH

Menteri/Pimpinan Lembaga/

11

Gubernur/Bupati/Walikota ...............

..................................... *) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I - b

NOMOR LAJUR

URAIAN

URUT

1

2

1

1

Cukup jelas

2

2

Cukup jelas

3

3

Tulislah keadaan jumlah PNS (bezetting) akhir tahun anggaran sebelum tahun anggaran yang lalu

4

4

Tulislah jumlah PNS yang naik pangkat periode 1 April dan 1 Oktober tahun anggaran yang lalu

5

5

Tulislah jumlah PNS tiap golongan ruang setelah dikurangi jumlah PNS yang akan naik pangkat ke golongan ruang di atasnya dan ditambah jumlah PNS yang akan naik pangkat dari PNS golongan ruang di bawahnya

6

6

Tulislah jumlah tambahan pegawai baru dalam tahun anggaran yang lalu

7

Tulislah jumlah perbantuan, penarikan kembali, pengalihan jenis kepegawaian, pindah instansi dari instansi lain

7

3

8

8

Tulislah jumlah perbantuan, penarikan kembali, pengalihan jenis kepegawaian, pindah instansi ke instansi lain

9

9

Tulislah jumlah PNS yang berhenti, meninggal dunia, dan pensiun

10

10

Tulislah bezetting 31-12- tahun anggaran yang lalu yaitu dengan cara menjumlahkan lajur 5,6,7 kemudian dikurangi lajur 8 dan 9

11

11

Tulislah hal-hal yang dianggap perlu

ANAK LAMPIRAN I-c KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 2004

: 26 TAHUN


DEP/LEMB/PROP/KAB/KOTA *):

PENGOLAHAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN .... USUL PEGAWAI KEADAAN GOL. NO

RUANG GAJI

RENSETELAH BEZET- CANA TING

KP

31-12.......

........

3

4

PNS

PENARIKAN,

FORMASI

YANG

PENGALIHAN

T.A ....

MENCA

JENIS KEPEG,

LAJUR

BARU

KP T.A.

PERBANTUAN,

PB I/A

PB I/B

..........

PAI BUP

PINDAH INST DARI INST LAIN

KET

5+6+7+9

T.A ..... 1

2

5

6

7

8

9

10

11

1

IV/e

2

IV/d

3

IV/c

4

IV/b

5

IV/a

6

III/d

7

III/c

8

III/b

9

III/a

10

II/d

11

II/c

12

II/b

13

II/a

14

I/d

15

I/c

16

I/b

17

I/a

JUMLAH

Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota ...............


PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I - c

NOMOR

LAJUR

URAIAN

URUT 1

2

1

1

Cukup jelas

2

2

Cukup jelas

3

3

Tuangkan jumlah keadaan PNS (bezetting) akhir tahun anggaran yang lalu sesuai dengan yang tercantum dalam Anak Lampiran I-b lajur 10 Keputusan ini

4

4

Tulislah jumlah rencana kenaikan pangkat periode 1 April dan 1 Oktober tahun anggaran berjalan

5

5

Tulislah jumlah PNS tiap golongan ruang setelah dikurangi jumlah PNS yang akan naik pangkat ke golongan ruang diatasnya dan ditambah jumlah PNS yang akan naik pangkat dari PNS golongan ruang dibawahnya

6

6

Tulislah jumlah sisa formasi pegawai baru yang tidak terealisir dalam tahun anggaran yang lalu

7

7

Tulislah jumlah usul tambahan pegawai baru dalam tahun anggaran berjalan

8

8

Tulislah jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun (BUP) dalam tahun anggaran berjalan (1 Januari s/d 31 Desember dalam tahun anggaran berjalan)

9

9

Tulislah jumlah rencana perbantuan, penarikan, pengalihan jenis kepegawaian, pindah instansi dari instansi lain dalam tahun anggaran berjalan

10

10

Tulislah jumlah formasi tahun anggaran berjalan dengan cara menjumlahkan lajur 5,6,7dan 9

11

11

Tulislah hal-hal yang dianggap perlu

3

ANAK LAMPIRAN I-d KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR

: 26 MEI 2004


DEP/LEMB/PROP/KAB/KOTA *) :

DAFTAR USUL FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN ....

JUMLAH GOL.

FORMASI PEGAWAI

NO

PANGKAT

RUANG

TAHUN

KET.

PADA GAJI

……. 31-12-…

1

2

3

JUMLAH SELURUHNYA 1

Pembina Utama

IV/e

2

Pembina Utama Madya

IV/d

3

Pembina Utama Muda

IV/c

4

Pembina Tk. I

IV/b

5

Pembina

IV/a

6

Penata Tingkat I

III/d

7

Penata

III/c

8

Penata Muda Tk. I

III/b

9

Penata Muda

III/a

10

Pengatur Tk. I

II/d

11

Pengatur

II/c

12

Pengatur Muda Tk. I

II/b

13

Pengatur Muda

II/a

14

Juru Tingkat I

I/d

15

Juru

I/c

16

Juru Muda Tk. I

I/b

17

Juru Muda

I/a

4

5

6



PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-d

NO

NOMOR LAJUR

URAIAN

1

2

3

1

1

Cukup jelas

2

2

Cukup jelas

3

3

Cukup jelas

4

4

Tulislah jumlah PNS yang ada sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya, masing-masing menurut golongan ruang yang bersangkutan.

- Buatlah terlebih dahulu perencanaan kenaikan pangkat bagi yang telah memenuhi persyaratan dalam tahun anggaran yang disusun menurut golongan ruang.

5

5

- Buatlah jumlah PNS baru menurut golongan ruang yang direncanakan untuk mengisi lowongan sesuai dengan kebutuhan dalam tahun anggaran berjalan.

- Buatlah jumlah tiap golongan ruang setelah diperhitungkan rencana kenaikan pangkat PNS baru tersebut, ditulis dalam lajur 5.

6

6

Tulislah keterangan yang diperlukan.

ANAK LAMPIRAN I-e KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 2004

: 26 TAHUN



DAFTAR KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT JABATAN TAHUN ANGGARAN ....

JUMLAH

JUMLAH

USUL TAMBAHAN PEGAWAI BARU

KEBUTUHAN

KEKURANGAN

TAHUN ANGGARAN ……

PEGAWAI

PEGAWAI

JUMLAH PEGAWAI NO

NAMA JABATAN

GOL.

YANG ADA S/D

TAHUN

JUM-

S/D 31-12- …..

ANGARAN

LAH

PENDIDIKAN

JURUSAN

RUANG

7

8

9

KET.

31-12-….. ……………… 1

2

3

4

5

6

JUMLAH SELURUHNYA


10



PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-e

NO

NOMOR LAJUR

URAIAN

1

2

3

1

1

Cukup jelas Tulislah nama jabatan struktural dan non struktural (jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu) dalam lingkungan Departemen/Lembaga/Pemerintah Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Contoh : 2

2

a. Jabatan struktural : 1. Sekretaris Jenderal; 2. Kepala Biro Umum; 3. Kepala Bagian Rumah Tangga; 4. Kasubbag Pemeliharaan. b. Jabatan fungsional umum : 1. Pengagenda;

2. Pengetik. c. Jabatan fungsional tertentu : 1. Peneliti; 2. Analis Kepegawaian; 3. Widyaiswara; 4. Pranata Komputer.

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

Khusus untuk penyusunan formasi jabatan fungsional tertentu, disusun berdasarkan jenjang jabatan, baik tingkat ahli maupun tingkat terampil. Tulislah jumlah PNS yang ada (Bezetting) menurut jabatan-jabatan sebagaimana tersebut angka 2, sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya. Tulislah jumlah kebutuhan PNS untuk jabatan-jabatan sebagaimana tersebut angka 2 sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan. Tulislah jumlah kekurangan PNS yang diperlukan untuk mengisi jabatan-jabatan sebagaimana tesebut angka 2. Tulislah jumlah usul tambahan PNS untuk tahun anggaran berjalan. Tulislah persyaratan jenjang pendidikan formal yang diperlukan untuk mengisi tambahan formasi tahun anggaran berjalan. Tulislah kualifikasi jurusan pendidikan yang dibutuhkan untuk mengisi tambahan formasi tahun anggaran berjalan. Tulislah golongan ruang sesuai dengan tingkat pendidikan formal sebagaimana tersebut dalam angka 7. Tulislah keterangan yang diperlukan.

ANAK LAMPIRAN I-f KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 2004

: 26 TAHUN



SUSUNAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN RUANG IV/a KE ATAS

URAIAN GOLONGAN RUANG GAJI JABATAN STRUKTURAL NO

KET IV/a

DAN FUNGSIONAL B 1

2 JUMLAH SELURUHNYA

IV/b F

3

B

IV/c F

4

B

IV/d F

5

B

IV/e F

6

B

F 7

8


.....................................

*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-f

NOMOR LAJUR

URAIAN

NO 1 1

2

2 1

3 Cukup jelas -

Tulislah jabatan-jabatan struktural dan fungsional yang diduduki oleh PNS yang sudah mempunyai pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas.

-

PNS yang sudah mempunyai pangkat Pembina golongan ruang IV/a ke atas, tetapi tidak menduduki jabatan struktural atau fungsional, tetap diperhitungkan dan ditulis dengan pejabat golongan IV.

-

B (Bezetting). Tulislah jumlah PNS yang ada pada keadaan 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

-

F (Formasi). Tulislah jumlah rencana kenaikan pangkat ke golongan ruang IV/a dalam masa tahun anggaran berjalan, eselon dan jenjang pangkat, dibuatkan daftar nominatifnya.

2

3

3

4

4

Tulislah seperti pada nomor 3 lajur 3 untuk golongan ruang IV/b.

5

5

Tulislah seperti pada nomor 3 lajur 3 untuk golongan ruang IV/c.

6

6

7

7

Tulislah seperti pada nomor 3 lajur 3 untuk golongan ruang IV/d. Tulislah seperti pada nomor 3 lajur 3 untuk golongan ruang IV/e.

Tulislah keterangan yang diperlukan berkenaan dengan PNS golongan IV, antara lain :

8

8

PNS yang dipekerjakan pada instansi lain dan menduduki jabatan yang memungkinkan untuk naik pangkat ke golongan IV.

- PNS yang diperbantukan bukan pada Departemen, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepolisian Negara, Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara, Badan Narkotika Nasional, Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan

bagian dari Departemen/ Lembaga Pemerintah Nondepartemen, dan Propinsi/ Kabupaten/Kota yang tidak mungkin kenaikan pangkatnya ditetapkan oleh pejabat pada instansi tempat perbantuan.

-

PNS yang sudah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan direncanakan akan menduduki jabatan, perlu disediakan formasi kenaikan pangkatnya.

- Pemekaran unit organisasi dan kenaikan eselon.

-

Khusus untuk golongan ruang IV/a ke atas, jumlah bezetting dan formasi pada Anak Lampiran I-e harus sama dengan jumlah bezetting dan formasi pada Anak Lampiran I-f.

-

Apabila ada jabatan struktural yang diduduki oleh anggota TNI/Polri untuk instansi tertentu, supaya diberikan keterangan bahwa jabatan tersebut diduduki oleh anggota TNI/Polri.

ANAK LAMPIRAN I-g KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 2004

: 26 TAHUN


DEP/LEMB *) :

DAFTAR USUL FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LUAR NEGERI (Home Staff) **) TAHUN ANGGARAN ....

JUMLAH GOL

FORMASI PEGAWAI

NO

PANGKAT

RUANG

TAHUN KET

PADA GAJI 1 JUMLAH SELURUHNYA 1

2

3

Pembina Utama

IV/e

2

Pembina Utama Madya

IV/d

3

Pembina Utama Muda

IV/c

4

Pembina Tingkat I

IV/b

5

Pembina

IV/a

6

Penata Tingkat I

III/d

7

Penata

III/c

8

Penata Muda Tk. I

III/b

9

Penata Muda

III/a

10

Pengatur Tingkat I

II/d

11

Pengatur

II/c

12

Pengatur Muda Tingkat I

II/b

13

Pengatur Muda

II/a

14

Juru Tingkat I

I/d

15

Juru

I/c

16

Juru Muda Tingkat I

I/b

….. 31-12-….. 4

5

6

17

Juru Muda

I/a

Menteri/Pimpinan Lembaga ....................................

.....................................

*) Coret yang tidak perlu **) Diisi oleh Instansi yang memiliki Perwakilan di luar negeri dan memiliki/memerlukan PNS sebagai home staff

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-g

NOMOR LAJUR

URAIAN

1

2

3

1

1

Cukup jelas

2

2

Cukup jelas

3

3

Cukup jelas

4

Tulislah jumlah PNS yang ada di luar negeri pada keadaan 31 Desember tahun anggaran sebelumnya, masing-masing menurut pangkat dan golongan ruang yang bersangkutan.

NO

4

5

5

Buatlah terlebih dahulu perencanaan kenaikan pangkat bagi PNS di luar negeri yang telah memenuhi persyaratan dalam tahun anggaran berjalan (tahun anggaran yang disusun) masing-masing menurut golongan ruang.

Jumlah tiap golongan ruang setelah diperhitungkan rencana kenaikan pangkat tersebut ditulis dalam lajur 5 ini.

6

6

Tulislah keterangan yang diperlukan, antara lain nama-nama Perwakilan Republik Indonesia dimana PNS yang bersangkutan ditempatkan melaksanakan tugas.

ANAK LAMPIRAN I-h KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 2004

: 26 TAHUN


DEP/LEMB *) :

DAFTAR USUL FORMASI PEGAWAI YANG BEKERJA PADA PERWAKILAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI (Local Staff) **) TAHUN ANGGARAN ....

FORMASI ….

KEADAAN PEGAWAI 31-12-…..

PERWAKILAN NO

KET

REPUBLIK INDONESIA

KEWARGANEGARAAN JUMLAH

KEWARGANEGARAAN JUMLAH

INDO-

ASING

INDOASING

NESIA 1

2 JUMLAH SELURUHNYA

3

4

NESIA 5

6

7

8

9

Menteri/Pimpinan Lembaga .....................................

.....................................

*) Coret yang tidak perlu **) Diisi oleh Instansi yang memiliki Perwakilan di luar negeri

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-h

NO

NOMOR LAJUR

URAIAN

1

2

3

1

1

Cukup jelas

2

Tulislah nama-nama Perwakilan Republik Indonesia dimana pegawai yang bersangkutan bekerja

3

3

Tulislah jumlah pegawai local staff (Hasil penjumlahan pada lajur 4 dan lajur 5) keadaan 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

4

4

Tulislah jumlah pegawai local staff yang berkewarganegaraan Indonesia

5

5

Tulislah jumlah pegawai local staff yang berkewarganegaraan asing

6

6

Tulislah jumlah pegawai local staff yang dibutuhkan dalam tahun anggaran berjalan

7

7

Tulislah jumlah pegawai local staff yang berkewarganegaraan Indonesia yang dibutuhkan

8

8

Tulislah jumlah pegawai local staff yang berkewarganegaraan asing yang dibutuhkan

9

9

Tulislah keterangan yang dianggap perlu

2

ANAK LAMPIRAN I-i KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 2004

: 26 TAHUN


DEP/LEMB *) :

DAFTAR KEADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPERBANTUKAN PADA PERWAKILAN/BADAN INTERNASIONAL DI LUAR NEGERI

PERWAKILAN/

GOLONGAN RUANG GAJI IV

NO

BADAN

JUM -LAH d

c

b

INTERNASIONAL 1

2

4

I

JUM d

a

c

b

a

LAH

3

II

JUM e

JUMLAH

III

JUM d

C

b

a

LAH

5

LAIN-

c

b

LAIN-

a LAH

LAH

6

KET

JUM d

7

8

9

Menteri/Pimpinan Lembaga ...................................

.....................................


PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-i

NO

NOMOR LAJUR

URAIAN

1

2

3

1

1

2

2

Cukup jelas

Tulislah nama-nama Perwakilan Republik Indonesia/Badan Internasional dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diperbantukan

3

Tulislah jumlah Pegawai Negeri Sipil (hasil penjumlahan pada lajur 4, 5, 6, 7, dan 8)

4

4

Tulislah jumlah Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang masing-masing yang diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia/Badan Internasional

5

5

Sama dengan nomor 4 lajur 4

6

6


7

7


8

8

Tulislah jumlah Pegawai yang diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia/Badan Internasional di luar negeri yang tidak mempunyai golongan ruang tersebut dalam lajur 4, 5, 6, dan 7

9

9


3

ANAK LAMPIRAN I-j KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 2004

: 26 TAHUN


DAFTAR KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN ....


NO

UNIT KERJA DAN NAMA JABATAN

USUL TAMBAHAN JUMLAH PEGAWAI 31-12-.....

KEBUTUHAN PEGAWAI TAHUN .....

PENDIDIKAN 1

2

3

4

KET

TAHUN ANGGARAN .....

5

GOL RUANG 6

JUMLAH 7

8



PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-j

NO

NOMOR LAJUR

URAIAN

1

2

1

1

3

Cukup jelas

Tulislah unit kerja dan nama jabatan Tenaga Kesehatan dimaksud.

Contoh : 2

2 -

Rumah Sakit Puskesmas;

Umum/Rumah

Sakit

Umum

Daerah,

-

Dokter umum, Perawat, Bidan, Penata Rontgen, dan sebagainya

3

Tulislah jumlah Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Kesehatan) yang menduduki jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 keadaan 31 Desember tahun anggaran sebelumnya

4

Tulislah jumlah kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Kesehatan) sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan untuk jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2.

5

5

Tulislah persyaratan pendidikan formal yang dibutuhkan untuk tambahan Pegawai Negeri Sipil untuk jabatan-jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2.

6

6

3

4

Tulislah golongan ruang usul tambahan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk jabatan-jabatan sebagaimana tersebut

dalam lajur 2.

7

7

Tulislah jumlah usul tambahan Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2

8

8


ANAK LAMPIRAN I-k

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 2004

: 26 TAHUN


DEP/PROP/KAB/KOTA *) :

REKAPITULASI JUMLAH DAN PENYEBARAN GURU

NO 1

KECAMATAN 2

JUMLAH 1 2 3 4 5 6

JUMLAH SEKOLAH TK

SD

SLTP

3

SLTA

JUMLAH GURU TK

SD

SLTP

4

KEBUTUHAN GURU SLTA

TK

SD

SLTP

5

SLTA

KEKURANGAN TK

SD

SLTP

6

KELEBIHAN SLTA

TK

SD

SLTP

7

SLTA

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

................., .............................

Menteri/Gubernur/Bupati/Walikot a .............................

.....................................


PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-k

NOMOR

URAIAN

NO

LAJUR

1

2

1

1

Cukup jelas

2

2

Tulislah nama Kecamatan yang ada dalam Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

3

3

Tulislah jumlah Sekolah tingkat TK, SD, SLTP, dan SLTA yang ada dalam Kecamatan yang bersangkutan.

4

Tulislah jumlah PNS yang menduduki jabatan Guru TK, SD, SLTP, dan SLTA yang ada sampai dengan 31 Desember tahun anggaran sebelumnya dalam masing-masing Kecamatan yang bersangkutan.

5

Tulislah jumlah kebutuhan PNS untuk jabatan Guru TK, SD, SLTP, dan SLTA untuk tahun anggaran berjalan menurut masingmasing Kecamatan yang bersangkutan.

6

Tulislah jumlah kekurangan PNS untuk jabatan Guru TK, SD, SLTP, dan SLTA dalam tahun anggaran sebelumnya menurut masing-masing Kecamatan yang bersangkutan.

7

Tulislah jumlah kelebihan PNS untuk jabatan Guru TK, SD, SLTP, dan SLTA dalam tahun anggaran sebelumnya menurut masingmasing Kecamatan yang bersangkutan.

4

5

6

7

3

8

8

Tulislah keterangan yang dianggap perlu.

ANAK LAMPIRAN I-l KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 2004

: 26 TAHUN



DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPEKERJAKAN PADA PROYEK PEMERINTAH, ORGANISASI PROFESI, DAERAH OTONOM, YAYASAN, DAN BADAN-BADAN SWASTA YANG DITENTUKAN

PROYEK PEMERINTAH,


III

II

I

ORGANISASI PROFESI, DAERAH OTONOM, NO

YAYASAN, BADANBADAN

JUMLAH

JUM e

d

c

b

a

JUM d

c

b

LAH

a

JUM d

c

b

a

JUM d

c

b

LAH

LAH

LAIN

KET

a LAH

LAIN

SWASTA TEMPAT

BEKERJA 1

2 JUMLAH

3

4

5

6

7

8

9


.....................................


PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-l

NO

NOMOR LAJUR

URAIAN

1

2

3

1

1

Cukup jelas

2

2

Tulislah nama-nama Proyek Pemerintah, Organisasi Profesi, Daerah Otonom, Yayasan, dan Badan-badan Swasta yang ditentukan, dimana PNS yang bersangkutan dipekerjakan.

3

3

Tulislah jumlah PNS (hasil penjumlahan pada lajur 4, 5, 6, 7, dan 8)

4

4

Tulislah jumlah PNS menurut golongan ruang masing-masing yang dipekerjakan pada Proyek Pemerintah, Organisasi Profesi, Daerah Otonom, Yayasan, dan Badan-badan Swasta yang ditentukan.

5

5


6

6


7

7


8

8

9

9

Tulislah jumlah pegawai yang dipekerjakan pada Proyek Pemerintah, Organisasi Profesi, Daerah Otonom, Yayasan, dan Badan-badan Swasta yang ditentukan, yang tidak mempunyai golongan ruang sebagaimana tersebut pada lajur 4, 5, 6, dan 7. Tulislah keterangan yang dianggap perlu

ANAK LAMPIRAN I-m KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 2004

: 26 TAHUN



DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIPERBANTUKAN PADA PROYEK PEMERINTAH, ORGANISASI PROFESI, DAERAH OTONOM, YAYASAN, DAN BADAN-BADAN SWASTA YANG DITENTUKAN PEMERINTAH MENURUT GOLONGAN RUANG

PROYEK PEMERINTAH


NO

III

II

I

ORGANISASI PROFESI, DAERAH OTONOM, LAIN-

JUM-LAH JUM

YAYASAN, BADANBADAN

e

d

c

b

JUM d

a

c

b

a

LAH

c

b

LAH

a

KET

JUM

JUM d

d

c

b

LAIN-

A LAH

LAH

SWASTA TEMPAT

BEKERJA 1

2 JUMLAH

3

4

5

6

7

8

9


.....................................


PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-m

NO

NOMOR LAJUR

URAIAN

1

2

3

1

1

Cukup jelas

2

2

Tulislah nama-nama Proyek Pemerintah, Organisasi Profesi, Daerah Otonom, Yayasan, dan Badan-badan Swasta yang ditentukan, dimana PNS yang bersangkutan diperbantukan.

3

3

Tulislah jumlah PNS (hasil penjumlahan pada lajur 4, 5, 6, 7, dan 8)

4

4

Tulislah jumlah PNS menurut golongan ruang masing-masing yang diperbantukan pada Proyek Pemerintah, Organisasi Profesi, Daerah Otonom, Yayasan, dan Badan-badan Swasta yang ditentukan.

5

5


6

6


7

7


8

8

9

9

Tulislah jumlah pegawai yang diperbantukan pada Proyek Pemerintah, Organisasi Profesi, Daerah Otonom, Yayasan, dan Badan-badan Swasta yang tidak mempunyai golongan ruang sebagaimana tersebut pada lajur 4, 5, 6, dan 7. Tulislah keterangan yang dianggap perlu

ANAK LAMPIRAN I-n KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 2004

: 26 TAHUN


DEP/LEMB *) :

RENCANA PENARIKAN KEMBALI TENAGA PERBANTUAN DARI DAERAH/INSTANSI LAIN/LUAR NEGERI TAHUN ANGGARAN ....

PENARIKAN DARI GOL NO

JUMLAH RUANG

1

2 JUMLAH

1

IV/e

2

IV/d

3

IV/c

4

IV/b

5

IV/a

6

III/d

7

III/c

8

III/b

9

III/a

10

II/d

11

II/c

12

II/b

13

II/a

14

I/d

15

I/c

16

I/b

3

DAERAH

INSTANSI

LUAR

OTONOM

LAIN

NEGERI

4

5

6

URGENSI

KET

7

8

17

I/a

.................,.............................

Menteri/Pimpinan Lembaga .....................................


PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-n

NO

NOMOR LAJUR

URAIAN

1

2

3

1

1

Cukup jelas

2

2

Cukup jelas

3

3

Tulislah jumlah PNS (hasil penjumlahan pada lajur 4, 5, dan 6)

yang akan ditarik dari perbantuan.

4

Tulislah jumlah PNS yang direncanakan akan ditarik dari perbantuan pada Daerah Otonom ke Pusat dalam tahun anggaran berjalan menurut golongan ruang masing-masing.

5

Tulislah jumlah PNS yang direncanakan akan ditarik dari perbantuan pada Instansi lain ke Pusat dalam tahun anggaran berjalan menurut golongan ruang masing-masing.

6

6

Tulislah jumlah PNS yang direncanakan akan ditarik dari perbantuan di luar negeri ke Pusat dalam tahun anggaran berjalan menurut golongan ruang masing-masing.

7

7

Tulislah alasan/keperluan rencana penarikan tersebut

8

8


4

5

ANAK LAMPIRAN I-o

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 2004

: 26 TAHUN



DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERHENTI, PENSIUN, DAN MENINGGAL DUNIA DALAM TAHUN ANGGARAN .... SERTA JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN DALAM TAHUN ANGGARAN ....

BUP GOL NO

BERHENTI

MENINGGAL

JUMLAH

DUNIA

(3+4+5)

PENSIUN

RUANG

TA ………

1

2

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUHNYA (6+7)

8

JUMLAH 1

IV/e

2

IV/d

3

IV/c

4

IV/b

5

IV/a

6

III/d

7

III/c

8

III/b

9

III/a

10

II/d

11

II/c

12

II/b

13

II/a

14

I/d

15

I/c

16

I/b

17

I/a

KET

.................,.............................


9



PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-o

NO

NOMOR LAJUR

URAIAN

1

2

3

1

1

Cukup jelas

2

2

Cukup jelas

3

3

Tulislah jumlah PNS yang berhenti dalam tahun anggaran sebelumnya menurut golongan ruang masing-masing.

4

4

Tulislah jumlah PNS yang pensiun dalam tahun anggaran sebelumnya menurut golongan ruang masing-masing.

5

Tulislah jumlah PNS yang meninggal dunia dalam tahun anggaran sebelumnya menurut golongan ruang masingmasing.

5

6

Tulislah jumlah PNS yang berhenti, pensiun, dan meninggal dunia (hasil penjumlahan pada lajur 3, 4, dan 5) dalam tahun anggaran sebelumnya menurut golongan ruang masingmasing.

7

Tulislah jumlah PNS yang akan mencapai batas usia pensiun (BUP) dalam tahun anggaran berjalan (Januari sampai dengan Desember) menurut golongan ruang masing-masing.

8

8

Tulislah jumlah PNS yang berhenti, pensiun, dan meninggal dunia dalam tahun anggaran sebelumnya, serta jumlah PNS yang akan mencapai batas usia pensiun dalam tahun anggaran berjalan (hasil penjumlahan pada lajur 6 dan 7) menurut golongan ruang masing-masing.

9

9

Tulislah keterangan yang dianggap perlu.

6

7

ANAK LAMPIRAN I-q KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 2004

: 26 TAHUN

TANGGAL : 6 MEI 2004 Contoh Surat Permohonan Persetujuan Tertulis Formasi PNS Daerah Kabupaten/Kota

................., ............................ 1) Nomor

:

Kepada

Sifat : Aparatur Negara Lampiran : Negara Perihal

Yth. 1. Menteri Pendayagunaan

2. Kepala Badan Kepegawaian

: Permohonan Persetujuan

Melalui

Tertulis Formasi PNS Dae-

Gubernur ............. 2)

rah Kabupaten/Kota ...... 3)

di ....................4)

1.

Dengan hormat disampaikan permohonan persetujuan tertulis Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ..............3).

2.

Adapun jumlah formasi Pegawai Negeri Sipil yang kami mohonkan persetujuan adalah sebanyak......5) orang dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran surat ini.

3. ...........................................................6)

4. Mohon usulan permohonan persetujuan formasi dimaksud dapat diteruskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat persetujuan.

5.

Demikian disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Bupati/Walikota.........7)

...................................8)

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta; 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta.

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-q

NO

NOMOR KODE

URAIAN

1

2

3

1

1)

Tulislah nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun dikirimkannya surat usul penetapan/persetujuan formasi PNS Daerah Kabupaten/Kota

2

2)

Tulislah nama Daerah Propinsi yang bersangkutan

3

3)

Tulislah nama Kabupaten/Kota persetujuan formasi

yang

mengajukan

4

4)

Tulislah nama kota/tempat kantor Gubernur yang bersangkutan

5

5)

Tulislah dengan angka dan huruf jumlah formasi yang diajukan

6

6)

Tulislah alasan atau argumentasi yang diperlukan berkenaan dengan permintaan penetapan/persetujuan formasi

7

7)

Tulislah nama jabatan dari yang menandatangani surat permohonan persetujuan formasi

8

8)

Tulislah nama pejabat yang mengajukan/menandatangani surat permohonan persetujuan formasi

ANAK LAMPIRAN I-r KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR

: 26 TAHUN 2004


DASAR PERHITUNGAN KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN

usul

JUMLAH TENAGA NO

UNIT KERJA

DOKTER

DRG

PERAWAT

BIDAN

NAKES LAIN

NON NAKES

1

PUSKESMAS PERAWATAN

2 dr / PKM

1 drg / PKM

8 perawat/ PKM

3 bidan/ PKM

5 Nakes Lain/PKM

1/3 jumlah tenaga kesehatan

2

PUSKESMAS NON PERAWATAN

1 dr / PKM

1 drg / 3 PKM

5 perawat/ PKM

3

PUSTU

4

DESA

1 Nakes Lain / 3 TT

1/3 jumlah tenaga kesehatan

PUSKESMAS

1 perawat/ PKM 1 bidan/ desa

RUMAH SAKIT

1

RS

1 dr / 10 TT

3 drg/RS

2 perawat/TT

Keterangan : TT = Tempat Tidur PKM = Puskesmas Nakes Lain = Tenaga Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Gizi, Keterapian Fisik, Keteknisan Medis Non Nakes = Tenaga administrasi yang menunjang pelayanan kesehatan

ANAK LAMPIRAN I-s KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR

: 26 TAHUN 2004


STANDAR PENGHITUNGAN KEBUTUHAN GURU 1. Guru SD : JGSD = JRB + 1GP + GA

Keterangan : JGSD

2

:

Jumlah Guru SD

JRB

:

Jumlah Rombongan Belajar

GP

:

Guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan

GA

:

Guru Agama

Guru SLTP dan SMU : JRB x W JGBK =

24

Keterangan : JGMP

:

Jumlah Guru Mata Pelajaran

JRB

:

Jumlah Rombongan Belajar/Kelas

W

:

Alokasi waktu seluruh mata pelajaran/minggu

24

:

Jumlah jam wajib mengajar/minggu

3. Guru SMK : Keterangan : JGMP

:

Jumlah Guru Mata Pelajaran yang dibutuhkan

JP

:

Jumlah Jam Pelajaran/tahun

JK

:

Jumlah Kelas tiap tingkat/parallel

JW

:

Jam Wajib Mengajar/minggu

KB

:

Kelompok Belajar

ME

:

-

Untuk Program Normatif dan Adaptif kelompok belajar = 1

-

Untuk Program Produktif, kelompok belajar = 2 Jumlah Minggu efektif/tahun JP1xJK1 + JP2xJK2 + JPnxJKn JGBK =

ME1

ME2

MEn

__________________________________ JW

4. Guru Konseling : Keterangan : JGBK

:

Jumlah Guru Bimbingan Konseling

JS

:

Jumlah Siswa

150

:

Jumlah siswa yang wajib dibimbing

JGBK = JS/150

ANAK LAMPIRAN I-t KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR

: 26 TAHUN 2004


FORMULA PENGHITUNGAN JABATAN TEKNIS LAINNYA I. PERHITUNGAN MENGGUNAKAN PROSES KERJA

Jumlah Penyelesaian Tugas Rumus Waktu = Standar Waktu

Contoh : Jabatan Perancang Grafik Peta Bumi. 1. Jumlah Waktu Penyelesaian Tugas Jumlah waktu penyelesaian tugas jabatan Perancang Grafik Peta Bumi sebanyak 54.300 menit (905 jam) 2. Standar Waktu Penyelesaian Tugas Jumlah waktu standar penyelesaian tugas selama 1 (satu) tahun sebanyak 75.000 menit (1.250 jam) 3. Jumlah Pegawai yang dibutuhkan 54.300 / 75.000 = 0,72 pegawai

Sehingga jumlah pegawai yang dibutuhkan sebanyak 1 (satu) pegawai dengan catatan ditambahkan beban kerja lain.

II. PERHITUNGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT KERJA RumusPerangkat = Jumlah Satuan Kerja Standar pegawai per satuan Perangkat Kerja

Contoh :

Traktor pada Balai Latihan Kerja Departemen Pertanian dibutuhkan Jabatan Operator, Teknisi, dan Tukang Oli

1. Standar Pegawai Per Satuan Perangkat Kerja a. Operator

= 3 orang

b. Teknisi

= 1 orang

c. Tukang Oli = 2 orang 2. Jumlah Pegawai yang dibutuhkan : a. Operator

= 1 x 3 = 3 orang

b. Teknisi

= 1 x 1 = 1 orang

c. Tukang oli

= 1 x 2 = 2 orang

III. PERHITUNGAN MENGGUNAKAN HASIL KERJA Rumus = Volume Hasil Kerja Standar Hasil Kerja Pegawai

Contoh : Agenda Surat adalah hasil kerja jabatan Agendaris

1. Hasil kerja 1000 agenda surat 2. Standar kemampuan prestasi rata-rata Pegawai 100 Agenda surat / pegawai / hari 3. Jumlah Pegawai yang dibutuhkan 1000 / 100 = 10 Pegawai

IV. PERHITUNGAN MENGGUNAKAN OBJEK / BAHAN KERJA

Jumlah Bahan Kerja

Rumus =

Standar Penyelesaian Obyek / Bahan Kerja

Contoh : Bahan kerja surat diperlukan jabatan Agendaris dan Caraka 1. Volume objek kerja 1000 surat 2. Standar kemampuan Pegawai per jabatan a. Agendaris = 100 surat / hari b. Caraka = 50 surat / hari 3. Jumlah Pegawai yang dibutuhkan a. Agendaris = 1000 / 100 = 10 Agendaris b. Caraka = 1000 / 50 = 20 Caraka

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR

: 26 TAHUN 2004

TANGGAL :

6 MEI 2004

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan organisasi negara, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai formasi Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH PEGAWAI NEGERI SIPIL. Pasal 1

TENTANG

FORMASI

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1.

Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kepala Kepolisian Negara, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

Pasal 2

Formasi

Pegawai

Negeri

Sipil

:

a. Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat; b. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

terdiri

dari

Pasal 3

(1) Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk masingmasing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, setelah mendapat pertim-bangan Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.

(2)

Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masingmasing satuan organisasi Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

(1) Formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia, dengan memperhatikan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(2)

Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan :

a. jenis pekerjaan;

b. sifat pekerjaan;

c. analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu;

d. prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan

e. peralatan yang tersedia.

Pasal 5

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang-an Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 2000


ttd.

ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 194

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Dalam rangka usaha menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, dan berkelanjutan di pandang perlu menetapkan dasar-dasar penyusunan formasi bagi satuan-satuan organisasi Negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu. Dengan demikian, pengertian formasi termasuk di dalamnya jumlah susunan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan suatu satuan organisasi Negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Yang dimaksud dengan satuan-satuan organisasi Negara antara lain adalah Departemen, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara, Kantor Menteri Koordinator, Kantor Menteri Negara, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota.

Tujuan penetapan formasi adalah agar satuan-satuan organisasi Negara yang dimaksud di atas dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang memadai sesuai dengan beban kerja dan tanggungjawab pada masing-masing satuan organisasi. Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu. Karena tugas pokok dapat berkembang dari waktu ke waktu, maka jumlah dan mutu Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokok. Perkembangan tugas pokok dapat mengakibatkan makin besarnya jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan, dan sebaliknya, dapat pula mengakibatkan makin sedikitnya Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan karena kemajuan teknologi di bidang peralatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Huruf a Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah formasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada suatu satuan organisasi Pemerintah Pusat. Huruf b Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah formasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada suatu satuan organisasi Pemerintah Daerah.

Pasal 3 Ayat (1) Dalam menetapkan formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat harus mendengar pertimbangan dari Menteri Keuangan dan khusus untuk penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil di luar negeri memperhatikan pula pertimbangan Menteri Luar Negeri. Ayat (2) Formasi untuk suatu satuan organisasi pemerintah daerah bagi : -

Propinsi ditetapkan oleh Gubernur;

-

Kabupaten ditetapkan oleh Bupati; dan

-

Kota ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Huruf a Jenis pekerjaan adalah macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya, misalnya pekerjaan pengetikan, pemeriksaan perkara, penelitian, perawatan orang sakit, dan lain-lain.

Huruf b

Sifat pekerjaan adalah pekerjaan yang berpengaruh dalam penetapan formasi, yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu. Sebagaimana diketahui, bahwa ada pekerjaan yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam jam kerja saja, misalnya pekerjaan tata usaha, perawatan pekarangan, dan yang serupa dengan itu, tetapi ada pula pekerjaan yang harus dilakukan 24 (dua puluh empat) jam terus menerus. Seperti pekerjaan pemadam kebakaran, penjaga mercu suar, dan yang serupa dengan itu. Pekerjaan yang harus dilakukan 24 (dua puluh empat) jam terus menerus memerlukan pegawai yang lebih banyak. Sebagai contoh, kalau satu mobil pemadam kebakaran memerlukan pegawai sebanyak 5 (lima) orang dengan jam kerja 8 (delapan) jam perhari, maka hal ini berarti bahwa setiap mobil pemadam kebakaran memerlukan 3 x 5 orang = 15 (lima belas) orang pegawai.

Huruf c Analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu, adalah frekwensi ratarata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Memperkirakan beban kerja dari masing-masing satuan organisasi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman, misalnya perkiraan beban pekerjaan pengetikan, pengagendaan, dan yang serupa dengan itu dapat didasarkan atas jumlah surat yang masuk dan keluar rata-rata dalam jangka waktu tertentu. Apabila sudah dapat diperkirakan beban kerja masing-masing satuan organisasi, maka untuk dapat menentukan jumlah pegawai yang diperlukan perlu ditetapkan perkiraan kapasitas seorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu. Sama halnya dengan perkiraan beban kerja, maka perkiraan kapasitas pegawai untuk jenis tertentu dalam jangka waktu tertentu, dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman.

Huruf d Prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan formasi. Misalnya, apabila ditentukan bahwa membersihkan ruangan dan merawat pekarangan harus dikerjakan sendiri oleh satuan organisasi yang bersangkutan, maka harus diangkat pegawai untuk membersihkan ruangan dan merawat pekarangan; tetapi sebaliknya, apabila ditentukan bahwa pembersihan ruangan dan perawatan ruangan diborongkan pada pihak ketiga, maka tidak perlu diangkat pegawai untuk pekerjaan itu.

Huruf e Peralatan yang tersedia atau diperkirakan akan tersedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok akan mempengaruhi penentuan jumlah pegawai yang diperlukan, karena pada umumnya makin tinggi mutu peralatan yang ditemukan dan tersedia dalam jumlah yang memadai dapat mengakibatkan makin sedikit jumlah pegawai yang diperlukan.

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4015

LAMPIRAN III BADAN

KEPUTUSAN KEPALA

KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR : TANGGAL :

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL


Menimbang

: bahwa dalam rangka perencanaan kepegawaian secara nasional serta terpenuhinya jumlah dan mutu Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi negara, dipandang perlu mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil, dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat

:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil diubah, sebagai berikut :

1.

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai beribut :

“Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.”

2.

Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

(1)

Formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, setelah memper-hatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(2)

Formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional terdiri dari :

a. Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat. b. Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah.”

3.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 3

(1) Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk masingmasing satuan organisasi Pemerintah Pusat setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(2) Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk masingmasing satuan organisasi Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/ Kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, berdasarkan pertimbangan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara. (3) Penetapan dan persetujuan formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah seba-gaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan berdasarkan usul dari :

a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat; dan

b.

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang dikoordi-nasikan oleh Gubernur.”

Pasal II

Peraturan Pemerintah diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2003


ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 122

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, disebutkan bahwa jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan ditetapkan dalam formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.

Sejalan dengan hal tersebut dan dalam rangka perencanaan kepegawaian secara nasional serta terpenuhinya jumlah dan mutu Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi Negara, sesuai dengan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan, maka formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional ditetapkan setiap tahun anggaran. Selanjutnya, berdasarkan formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional tersebut ditetapkan formasi Pegawai Negeri Sipil untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/ Kota sesuai dengan kebutuhan.

Penetapan dan persetujuan penetapan Formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu kesatuan Formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional tesebut didasarkan atas usul Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi, dan Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota.

Dalam Peraturan Pemerintah ini, Pejabat Pembina Kepegawaian dilingkungan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan adalah Sekretaris Negara. Pada saat ini, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan dimaksud adalah Sekretariat Negara, Sekretariatan Kabinet, Sekretariat Presiden, Sekretariat Militer, dan Sekretariat Wakil Presiden. Sedangkan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural eselon 1 dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen adalah Pimpinan Lembaga Kesekretariatan dimaksud, misalnya Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pejabat Pembina Kepegawaiannya adalah Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Formasi Pegawai Negeri Sipil secara nasional adalah jumlah dan susunan Pegawai Negeri Sipil secara nasional yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam satu tahun anggaran yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang tersedia.

Ayat (2) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Khusus untuk penetapan formasi Pegawai Negeri Sipil di luar negeri, juga memperhatikan pertimbangan Menteri Luar Negeri.

Ayat (2) Formasi untuk suatu satuan organisasi Pemerintah Daerah bagi :

a. Propinsi ditetapkan oleh Gubernur; b. Kabupaten ditetapkan oleh Bupati; dan c. Kota ditetapkan oleh Walikota.

Ayat (3) Usul pengajuan formasi Pegawai Negeri Sipil Pusat disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Usul pengajuan Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan disampaikan oleh Sekretaris Negara kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Usul pengajuan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi yang bersangkutan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Usul pengajuan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/ Kota disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Gubernur selaku wakil Pemerintah.

Gubernur dalam mengajukan usul formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah dibuat secara kolektif dengan merinci jumlah formasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan masingmasing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan Propinsi yang bersangkutan sesuai dengan yang diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Gubernur tidak dapat mengubah jumlah usul formasi yang diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota. Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4332.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 26 TAHUN 2004 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 97 TAHUN 2000 TENTANG

Recommend Documents