BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) Jl. Raya Jakarta-BogorKM. 46. Cibinong 16911 Telepon. (021) 875 2062-2063. Faksimile. (021) 875 2064 PO. Box. 46 CBI Website: http://www.big.go.id
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
KEPUTUSAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 54 TAHUN 2015 TENTANG WALI DATA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, Menimbang
Mengingat
Memperhatikan
a.
bahwa untuk meciptakan pengelolaan Informasi Geospasial Tematik antar pemangku kepentingan yang teratur dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan wali data untuk masingmasing Informasi Geospasial Tematik;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Wali Data Informasi Geospasial Tematik;
1.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
3.
Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;
4.
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
Kesepakatan Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial Tahun 2015 tentang Susunan Wali Data Informasi Geospasial Tematik; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
Keputusan Kepala BIG Nomor 54 Tahun 2016
KEPUTUSAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG WALI DATA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK.
1 dari 5
KESATU
Susunan Wall Data Informasi Geospasial Tematik, yang selanjutnya disebut dengan Wali Data, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
Menunjuk unit kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 3 sebagai Wali Data untuk Tema Data sebagaimana dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
KETIGA
Wali Data bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan IGT tertentu.
KEEMPAT
Wali Data bertugas menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan IGT antar Penyelenggara IG.
KELIMA
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Wali Data berkoordinasi dengan Kelompok Kerja Nasional Informasi Geospasial Tematik.
KEENAM
Biaya yang diperlukan berkenaan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Wali Data.
KETUJUH
Keputusan ini mulai berlaku sejaktanggal ditetapkan. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 22 Desember 2015 KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
•4 PRIYADI KARDONO
Tembusan: - Pimpinan Tinggi Madya Wali Data; dan - Wali Data;
Keputusan Kepala BIG Nomor54Tahun 2015
2 dari 5
Lampiran Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor : 54Tahun2015 Tanggal : 22 Desember 2015
WALI DATA INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK NO
TEMA DATA
WALI DATA
1
2
3
1.
Penggunaan Tanah
2.
Penutup Lahan Nasional
3.
Penutup Lahan Kawasan Hutan
4.
Sistem Lahan (Morfologi)
5.
Kesesuaian Lahan Pertanian
6.
Jenis Tanah
7.
Lahan Kritis
8.
Lahan Gambut
9.
Ekosistem Gambut
10.
Ekosistem Karst
11.
Ekoregion
12.
Daerah Aliran Sungai (DAS)
13.
Air Tanah
14.
Air Permukaan
15.
Kemiringan lereng
16.
Kawasan Hutan
17.
Kawasan Pertambangan
18.
Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Keputusan Kepala BIG Nomor 54 Tahun 2015
Direktorat Pemetaan Tematik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian Pertanian Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat Lingkungan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah Dan Sektor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Bina Penatagunaan Sumberdaya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat Sumber Daya Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kementerian Pertanian 3 dari 5
NO
TEMA DATA
WALI DATA
1
2
3
19.
Kawasan Perdesaan
20.
Wilayah Adat
21.
Geologi
22.
Potensi minerba, minyak burnt, dan gas
23.
Meteorologi/Klimatologi
24.
Demografi
25.
Status Penguasaan Tanah
26.
Ekosistem Terumbu Karang
27.
Ekosistem Padang Lamun
28.
Ekosistem Mangrove
29,
Sumberdaya Ikan
30.
Oseanografi
31.
Karakteristik Pantai
32.
Substrat Dasar Laut
33.
Infrastruktur Laut
34.
Multi Rawan Bencana
35.
Resiko Bencana
36.
Rawan Banjir
37.
Rawan Bencana Geologis (Longsor, Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami)
38.
Rawan Kekeringan
39.
Rawan Erosi
40.
Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan
«=%£-Keputusan Kepala BIG Nomor54 Tahun 2015
Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Direktorat Survei dan Pemetaan Tematik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Pusat Survei Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pusat Sumber Daya Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pusat Iklim, Agroklimat dan Iklim Maritim, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Direktorat Diseminasi Statistik, Badan Pusat Statistik Direktorat Penetapan Hak, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia Pusat Penelitian Oseanografi, Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia Direktorat Konservasi Tanah dan Air, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir, Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Laut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Laut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Kenavigasian, Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial Direktorat Pengurangan Resiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pusat Penelitian dan Pengembangan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian DAS , Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pengendalian, Kebakaran Hutan dan Lahan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4 dari 5
NO
TEMA DATA
WALI DATA
1
2
3
41.
Cadangan Karbon
Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan / Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
^PRIYADI KARDONO/lv,
Keputusan Kepala BIG Nomor54Tahun2015
5 dari 5
NO 1
TEMA DATA 2
41.
Cadangan Karbon
42.
Penggunaan Tanah
WALI DATA 3 Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan / Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pemetaan Tematik, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional
KERALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
^PRIYADI KARDONO
«=»£ Keputusan Kepala BIG Nomor54 Tahun 2015
5 dari 5
