PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KRITERIA PIHAK TERTENTU DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Kriteria Pihak Tertentu dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 3. Peraturan …
-2-
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5566); 5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial; 6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
7. Peraturan …
-37. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial; 8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial; Memperhatikan
:
Surat Menteri Keuangan Nomor S-875/MK.02/2014 Tanggal 24 Desember 2014 Perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Kriteria Pihak Tertentu dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG KRITERIA PIHAK TERTENTU DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL.
Pasal 1 ...
-4-
Pasal 1 (1)
(2)
(3)
Terhadap pihak tertentu atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Informasi Geospasial yang peruntukannya tidak bersifat komersial dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Lembaga tinggi negara; b. Kementerian/lembaga; c. Tentara Nasional Indonesia; d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; e. Pemerintah daerah; f. Institusi pendidikan; g. Institusi penelitian; dan h. Institusi lainnya. Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut: a. untuk melaksanakan tugas kenegaraan dan/atau pemerintahan; b. untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; c. untuk kepentingan proses belajar mengajar; d. untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat; dan/atau e. dalam rangka melaksanakan kewajiban/ komitmen internasional.
Pasal 2 …
-5-
Pasal 2 (1)
(2)
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi penerimaan dari: a. penjualan produk Informasi Geospasial Dasar; b. penjualan produk Informasi Geospasial Tematik; c. penjualan buku/pedoman terkait Informasi geospasial; dan d. penjualan produk penginderaan jauh. Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kepala ini. Pasal 3
(1)
(2)
(3)
Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) hanya diberikan 1 (satu) kali untuk 1 (satu) jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya pengiriman. Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon. Pasal 4
(1)
(2)
Permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) oleh pihak tertentu dilakukan secara tertulis. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat paling sedikit: a. identitas pemohon; b. jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dimohonkan; dan c. alasan permohonan. (3) Permohonan …
-6(3)
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh: a. Pimpinan Lembaga Negara atau yang mewakili paling rendah setingkat eselon I untuk Lembaga Negara; b. Menteri/Pimpinan Lembaga atau yang mewakili paling rendah setingkat eselon I untuk Kementerian/Lembaga; c. Pimpinan Tentara Nasional Indonesia atau yang mewakili paling rendah setingkat eselon I untuk Tentara Nasional Indonesia; d. Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang mewakili paling rendah setingkat eselon I untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia; e. Gubernur/Bupati/Walikota atau yang mewakili paling rendah sekretaris daerah untuk Pemerintah Daerah; f. Rektor atau yang mewakili paling rendah setingkat Wakil Rektor untuk perguruan tinggi; g. Kepala Sekolah untuk Institusi Pendidikan setingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas; h. Pimpinan Institusi Penelitian untuk Institusi Penelitian; atau 1. Pimpinan Institusi Lainnya untuk Institusi Lainnya. Pasal 5
(1)
(2)
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditujukan kepada Kepala Badan Informasi Geospasial. Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Informasi Geospasial memberikan persetujuan atau penolakan.
(3) Ketentuan …
-7(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan atau penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial. Pasal 6
(1)
(2)
(3)
Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mendapatkan persetujuan, maka Pemohon harus menandatangani persetujuan penggunaan (E nd User License Agreement) pada saat penyerahan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dimohonkan. Persetujuan Penggunaan (End User License Agreement) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat: a. kewajiban pihak tertentu untuk menginformasikan kepada Badan Informasi Geospasial apabila terdapat Informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, atau lebih terkini, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau b. kewajiban pihak tertentu untuk menyerahkan salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan yang dihasilkan kepada Badan Informasi Geospasial untuk dimasukkan ke dalam Katalog Informasi Geospasial Nasional, apabila jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dimohonkan akan digunakan dalam kegiatan penelitian atau menghasilkan informasi turunan. Dalam hal salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan digunakan untuk kepentingan lainnya, diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan antara Badan Informasi Geospasial dengan penyelenggara penelitian atau informasi geospasial turunan. Pasal 7 ...
-8Pasal 7 Peraturan Kepala ditetapkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 5 Februari 2015 KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, ttd. PRIYADI KARDONO
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, ttd. Gindo Sahat JHH
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KRITERIA PIHAK TERTENTU DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
KRITERIA PIHAK TERTENTU DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK I. PENJUALAN PRODUK INFORMASI GEOSPASIAL DASAR A. Jaring Kontrol Geodesi (cetakan) 1. Jaring Kontrol Horizontal Nasional 2. Jaring Kontrol Vertikal Nasional 3. Jaring Kontrol Gayaberat Nasional B. Digital Elevation Model (DEM) 1. Skala 1:1.000 2. Skala 1:2.500 3. Skala 1:5.000 4. Skala 1:10.000 C. Data Hasil Pengukuran 1. Pengamatan pasang surut per jam selama satu bulan 2. Pengamatan pasang surut per jam selama satu tahun D. Raw Data Stasiun Tetap Global Positioning System (GPS)/ Continuously Operating Reference Station(CORS) E. Konstanta Harmonik Pasang Surut Tahunan
SATUAN
Per Titik Per Titik Per Titik
Per M2 Per Km2 Per Km2 Per Km²
Per Stasiun Per Stasiun
Per Hari
Per Stasiun
F. RTK …
-2JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK F. RTK (Real Time Kinematik) Online Correction 1. Harian 2. Bulanan 3. Tahunan
Per Pengguna Per Pengguna Per Pengguna
G. DGPS (Differensial Global Positioning System) Online Correction 1. Harian 2. Bulanan 3. Tahunan
Per Pengguna Per Pengguna Per Pengguna
H. Peta Rupabumi Indonesia 1. Digital jenis vektor Hipsografi a. Skala 1:1.000
b. Skala 1:2.500
c. Skala 1:5.000
d. Skala 1:10.000
2. Cetakan
I. Peta Lingkungan Pantai Indonesia 1. Digital jenis vektor Hipsografi Skala 1:10.000 2. Cetakan
J. Peta Lingkungan Laut Nasional Cetakan
SATUAN
Per Nomor Lembar Peta (NLP) Per M² Per Nomor Lembar Peta (NLP) Per Km² Per Nomor Lembar Peta (NLP) Per Km² Per Nomor Lembar Peta (NLP) Per Km² Per Nomor Lembar Peta (NLP)
Per Nomor Lembar Peta (NLP) Per Nomor Lembar Peta (NLP) Per Nomor Lembar Peta (NLP)
II. PENJUALAN …
-3JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK II. PENJUALAN PRODUK INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK A. Cetakan Peta Tematik dan/atau Integrasi Tematik
SATUAN
Per Nomor Lembar Peta (NLP)
B. Plot Peta Vektor (Garis) Minimal Ukuran A3 diatas bahan: 1. Kertas HVS 2. Kertas Glossy 3. Vynil Albatros
Per Cm2 Per Cm2 Per Cm2
C. Plot Peta Raster (Image) diatas bahan: 1. Kertas HVS 2. Kertas Glossy 3. Vynil Albatros
Per Cm2 Per Cm2 Per Cm2
D. Buku Atlas Sumberdaya dan Lingkungan 1. Ukuran A1 49 s.d 100 Halaman 2. Ukuran A1 101-200 Halaman 3. Ukuran A1 lebih dari 200 Halaman 4. Ukuran A2 49 s.d 100 Halaman 5. Ukuran A2 101-200 Halaman 6. Ukuran A2 lebih dari 200 Halaman 7. Ukuran A3 49 s.d 100 Halaman 8. Ukuran A3 101-200 Halaman 9. Ukuran A3 lebih dari 200 Halaman 10. Ukuran A4 49 s.d 100 Halaman 11. Ukuran A4 101-200 Halaman 12. Ukuran A4 lebih dari 200 Halaman 13. Ukuran A5 49 s.d 100 Halaman 14. Ukuran A5 101-200 Halaman 15. Ukuran A5 lebih dari 200 Halaman E. Atlas Elektronik
Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per Per
Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku
Per CD
III.PENJUALAN …
-4JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK III. PENJUALAN BUKU/PEDOMAN TERKAIT INFORMASI GEOSPASIAL A. Ukuran A4 49 s.d. 100 Halaman B.Ukuran A4 101 - 150 Halaman C.Ukuran A4 di atas 150 Halaman D. Ukuran A5 49 s.d. 100 Halaman E. Ukuran A5 101 - 150 Halaman F. Ukuran A5 di atas 150 Halaman
SATUAN
Per Per Per Per Per Per
IV. PENJUALAN PRODUK PENGINDERAAN JAUH A. Mosaik Citra Radar hasil scan dan plot B.Foto Udara Hitam Putih C.Diapositif Film
Buku Buku Buku Buku Buku Buku
Per Lembar Per Lembar Per Lembar
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, ttd. PRIYADI KARDONO
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, ttd. Gindo Sahat JHH
