PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA KONSULTASI PENYUSUNAN PETA RENCANA TATA RUANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Tata Cara Konsultasi Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393); 4. Peraturan . . .
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502); 5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144); 6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial; 7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial; 8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG TATA CARA KONSULTASI PENYUSUNAN PETA RENCANA TATA RUANG. BAB I . . .
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. 2. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 3. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 4. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. 5. Ketelitian Peta adalah ketepatan, kerincian dan kelengkapan data, dan/atau informasi georeferensi dan tematik, sehingga merupakan penggabungan dari sistem referensi geometris, skala, akurasi, atau kerincian basis data, format penyimpanan secara digital termasuk kode unsur, penyajian kartografis mencakup simbol, warna, arsiran dan notasi, serta kelengkapan muatan Peta. 6. Peta Dasar adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. 7. Peta Tematik adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. 8. Pemohon adalah kementerian/lembaga atau pemerintah daerah.
9. Pejabat . . .
9. Pejabat Tinggi Madya adalah pejabat tinggi madya di lingkungan Badan Informasi Geospasial yang membidangi urusan pemetaan tata ruang. 10. Pejabat Tinggi Pratama adalah pejabat tinggi pratama di lingkungan Badan Informasi Geospasial yang membidangi urusan pemetaan tata ruang. 11. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG. 12. Kepala adalah Kepala BIG. Pasal 2 Peta Rencana Tata Ruang meliputi a. Peta Rencana Struktur Ruang; dan b. Peta Rencana Pola Ruang. Pasal 3 Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang wajib dikonsultasikan kepada BIG. Pasal 4 (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Tim Konsultasi Pemetaan Tata Ruang. (2) Tim Konsultasi Pemetaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. melakukan asistensi dan supervisi kepada Pemohon konsultasi; b. melakukan verifikasi terhadap DG dan IG yang digunakan oleh Pemohon dalam pemetaan tata ruang; c. menerbitkan berita acara hasil asistensi dan supervisi peta rencana tata ruang; d. menyiapkan rancangan surat keterangan persetujuan Peta Rencana Tata Ruang; dan e. melaksanakan fungsi kesekretariatan terkait pelaksanaan konsultasi.
Pasal 5 . . .
Pasal 5 Tim Konsultasi Pemetaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Kepala.
BAB II TATA CARA KONSULTASI Bagian Kesatu Umum Pasal 6 Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui: a. permohonan konsultasi; b. pelaksanaan konsultasi; dan c. penerbitan surat keterangan persetujuan Peta Rencana Tata Ruang. Bagian Kedua Permohonan Konsultasi Pasal 7 (1) Permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diajukan Pemohon kepada Pejabat Tinggi Pratama dengan tembusan Pejabat Tinggi Madya. (2) Permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tertulis secara resmi, melalui: a. faximili; b. pos; c. kurir; dan/atau d. surat elektronik.
Pasal 8 . . .
Pasal 8 (1) Pejabat Tinggi Pratama memberikan jawaban terhadap Permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang persetujuan dan jadwal pelaksanaan konsultasi. (3) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima oleh Pejabat Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan dengan tanda terima sesuai prosedur kearsipan yang berlaku.
Bagian Ketiga Pelaksanaan Konsultasi Pasal 9 Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui: a. penyerahan data; b. verifikasi; c. penerbitan berita acara konsultasi; dan d. perbaikan. Pasal 10 Penyerahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diserahkan Pemohon kepada Tim Konsultasi Pemetaan Tata Ruang meliputi: a. DG; b. rancangan peraturan perundang-undangan; dan c. data lain yang diminta oleh Tim Konsultasi Pemetaan Tata Ruang.
Pasal 11 . . .
Pasal 11 Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan terhadap: a. basisdata geospasial; b. manajemen data digital; c. Peta Dasar yang digunakan; d. Peta Tematik yang digunakan; e. data geospasial rencana tata ruang; f. rancangan Peta Rencana Tata Ruang; dan g. kesesuaian antara rancangan peraturan perundangundangan dengan Peta Rencana Tata Ruang. Pasal 12 (1) Penerbitan berita acara konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan setiap akhir dari proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi; b. materi verifikasi; c. rekomendasi perbaikan; dan d. tanda tangan Tim Konsultasi Pemetaan Tata Ruang dan Pemohon. Pasal 13 (1) Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilaksanakan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemohon. (3) Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kembali kepada Tim Konsultasi Pemetaan Tata Ruang sesuai dengan pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
Bagian Keempat . . .
Bagian Keempat Penerbitan Surat Keterangan Persetujuan Peta Rencana Tata Ruang Pasal 14 Penerbitan surat keterangan persetujuan Peta Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diterbitkan setelah seluruh tahapan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipenuhi. Pasal 15 (1) Rancangan surat keterangan persetujuan Peta Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disiapkan oleh Tim Konsultasi Pemetaan Tata Ruang. (2) Surat keterangan persetujuan Peta Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Pratama. (3) BIG menyerahkan surat keterangan persetujuan Peta Rencana Tata Ruang kepada Pemohon.
BAB III LAIN-LAIN Pasal 16 (1) Setelah penyerahan surat keterangan persetujuan Peta Rencana Tata Ruang kepada Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan setelah Peta Rencana Tata Ruang disahkan, Pemohon wajib menyerahkan kepada BIG berupa: a. peta digital; b. peta cetak; dan c. dokumen peraturan daerah rencana tata ruang. (2) Peta digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk digital tertentu yang dapat diakses dengan perangkat keras dan perangkat lunak tertentu. (3) Peta cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk lembaran dan album peta yang telah diundangkan. BAB IV . . .
BAB IV PENUTUP Pasal 17 Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 6 Mei 2014 KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, ttd. ASEP KARSIDI
Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum, ttd. Sora Lokita
