PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR …….. TAHUN 2010 TENTANG TINGKAT KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG I. PENJELASAN UMUM Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa tingkat ketelitian peta rencana tata ruang diatur dengan peraturan pemerintah. Rencana tata ruang dilaksanakan melalui proses perencanaan tata ruang yang menghasilkan antara lain peta rencana tata ruang, pemanfaatan ruang berdasarkan hasil perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan, dan pengendalian pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan peta rencana tata ruang. Dengan kata lain, kualitas pemanfaatan ruang ditentukan antara lain oleh tingkat ketelitian rencana tata ruang yang bentuknya digambarkan dalam peta rencana tata ruang yang disusun berdasarkan suatu sistem perpetaan yang disajikan berdasarkan pada unsur-unsur serta simbol dan atau notasinya yang dibakukan secara nasional. Proses penyusunan peta rencana tata ruang diawali dengan ketersediaan peta dasar, oleh karena itu setiap jenis peta harus memiliki ketelitian peta yang pasti sesuai karakteristiknya. Peta dasar dengan segala karakteristik ketelitiannya, menjadi dasar bagi pembuatan peta rencana tata ruang wilayah. Selanjutnya peta rencana tata ruang itu digunakan sebagai media penggambaran peta-peta tematik. Peta-peta tematik menjadi bahan analisis dan proses síntesis penuangan rencana tata ruang wilayah dalam bentuk peta bagi penyusunan rencana tata ruang. Oleh karena ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara yang terbagi dalam wilayah daerah propinsi, wilayah daerah kota/kabupaten, maka masingmasing rencana tata ruang wilayah tersebut secara berurutan digambarkan dalam peta wilayah negara Indonesia, peta wilayah daerah propinsi, peta wilayah daerah kabupaten, dan peta wilayah daerah kota. Peta wilayah tersebut di atas diturunkan dari peta dasar sedemikian rupa sehingga hanya memuat unsur-unsur rupa bumi yang diperlukan dari peta dasar, dengan maksud agar peta wilayah tersebut tetap memiliki karakteristik ketelitian georeferensinya. Penggambaran rencana tata ruang wilayah pada peta wilayah tersebut berwujud peta rencana tata ruang wilayah. Sesuai dengan ruang lingkup pengaturannya, Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur tentang ketelitian peta rencana tata ruang dan turunannya. Peta rencana tata ruang wilayah nasional ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan rencana tata ruang wilayah daerah propinsi, rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten, serta rencana tata ruang wilayah 36
daerah kota ditetapkan dengan peraturan daerah masing-masing. Oleh karena rencana tata ruang wilayah tersebut berkekuatan hukum, maka peta rencana tata ruang wilayah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana tata ruang wilayah harus mengandung tingkat ketelitian yang sesuai dengan skala penggambarannya. Alokasi pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung, kawasan budi daya, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan tertentu dalam rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah propinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten, dan rencana tata ruang wilayah kota, serta rencana tata ruang kawasan, digambarkan dengan unsur alam seperti garis pantai, sungai, danau, dan unsur buatan seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, permukiman, serta unsur-unsur kawasan lindung dan kawasan budi daya dengan batas wilayah administrasi dan nama kota, nama sungai, dan nama laut. Penggambaran unsur-unsur tersebut disesuaikan dengan keadaan di muka bumi dan pemanfaatan ruang yang direncanakan. Oleh karena dalam perencanaan tata ruang diperlukan data dan informasi tentang tema-tema tertentu yang berkaitan dengan sumber daya alam dan sumber daya buatan, maka Peraturan Pemerintah ini erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang memuat ketentuan yang mengandung segi-segi penataan ruang. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Yang dimaksud dengan “sistem” adalah kumpulan substansi/bahan dan proses analisis untuk rencana tata ruang. Pasal 3 Huruf a Yang dimaksud dengan ”peta luaran” adalah peta-peta hasil rencana tata ruang. Huruf b Yang dimaksud dengan ”peta masukan” adalah peta-peta dan/atau data yang dijadikan sebagai input untuk rencana tata ruang. Huruf c Yang dimaksud dengan ”metode proses spasial” adalah standar algoritma proses spasial atau keruangan dalam perencanaan untuk menghasilkan rekomendasi yang teliti yang akan dituangkan dalam rencana tata ruang. Huruf d Yang dimaksud dengan “pengelolaan peta dan data” adalah cara penyimpanan peta yang digunakan, dokumentasi proses spasial maupun peta penyajiannya kedalam suatu struktur, format, dan kodefikasi. Pasal 4 Cukup jelas. 37
Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “jaringan perhubungan darat” meliputi jaringan jalan dan terminal, jaringan rel kereta api dan stasiun, dan jaringan perhubungan sungai, danau dan penyeberangan. Jaringan jalan dan terminal berupa jalan tol atau jalan bebas hambatan, jalan strategis nasional, jalan arteri primer, jalan kolektor primer, terminal tipe A, dan terminal tipe B. Jaringan rel kereta api dan stasiun berupa stasiun kereta api, jalur kereta api umum antar kota, jalur kereta api umum perkotaan, jalur kereta api khusus. Jalur kereta api yang disebut di atas dapat berupa jalur kereta api jalur ganda, jalur kereta api jalur tunggal, jalur kereta api atas tanah, jalur kereta api bawah tanah, jalur kereta api layang. Jaringan perhubungan sungai, danau dan penyeberangan berupa pelabuhan sungai, pelabuhan danau, alur pelayaran angkutan sungai, alur pelayaran angkutan danau, pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi dan antarnegara, pelabuhan penyeberangan lintas antar kabupaten/kota, pelabuhan penyeberangan lintas dalam kabupaten/kota, lintas penyeberangan antarprovinsi yang menghubungkan antarjaringan jalan nasional dan antarjaringan jalur kereta api antarprovinsi, lintas penyeberangan antarnegara yang menghubungkan antarjaringan jalan pada kawasan perbatasan, lintas penyeberangan antar kabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan provinsi dan jaringan jalur kereta api dalam provinsi, dan lintas pelabuhan penyeberangan dalam kabupaten/kota yang menghubungkan antarjaringan jalan kabupaten/kota dan jaringan jalur kereta api dalam kabupaten/kota. Huruf b Yang dimaksud dengan “jaringan perhubungan laut” 38
mencakup pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, pelabuhan khusus, alur pelayaran internasional Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), jaringan pelayaran internasional yang menghubungkan antar pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional, jaringan pelayaran internasional yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara lain, alur pelayaran nasional yang menghubungkan pelabuhan nasional dengan pelabuhan internasional atau pelabuhan internasional hub, alur pelayaran nasional yang menghubungkan antarpelabuhan nasional, alur pelayaran nasional yang menghubungkan antara pelabuhan nasional dan pelabuhan regional, dan alur pelayaran nasional yang menghubungkan antar pelabuhan regional. Huruf c Yang dimaksud dengan “jaringan perhubungan udara” adalah berupa bandar udara umum pusat penyebaran primer, bandar udara umum pusat penyebaran sekunder, dan bandar udara umum pusat penyebaran tersier, bandar udara umum bukan pusat penyebaran, bandar udara khusus, ruang udara di atas bandar udara, ruang udara di sekitar bandar udara, dan ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “jaringan listrik” adalah listrik dengan tegangan nominal lebih dari 35 KV berupa kawat saluran udara, kabel bawah tanah, dan kabel bawah laut. Kawat saluran udara berupa jaringan transmisi saluran udara tegangan ultra tinggi (SUTUT), jaringan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTT), jaringan transmisi saluran udara tegangan menengah (SUTM), dan/atau jaringan transmisi saluran udara tegangan rendah (SUTR). Huruf c Yang dimaksud dengan “pembangkit tenaga listrik” dapat berupa pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), pembangkit listrik tenaga panasbumi (PLTP), dan pembangkit listrik lainnya. Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan “jaringan terestrial” adalah berupa jaringan mikro digital, jaringan serat optik, jaringan kabel laut, jaringan international, stasiun telepon otomat, transmisi kabel laut, transmisi kabel laut (konstruksi), kantor pos besar, dan kantor pos kecil. Huruf b Yang dimaksud dengan “stasiun bumi” adalah bangunan 39
berfungsi sebagai stasiun telekomunikasi. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai” adalah berupa batas sistem wilayah sungai lintas negara dan batas sistem wilayah sungai lintas provinsi. Huruf c Yang dimaksud dengan “cekungan air tanah” dapat berupa cekungan air tanah lintas negara dan cekungan air tanah lintas provinsi. Huruf d Yang dimaksud dengan “bendungan besar” adalah bangunan yang dibuat untuk membendung aliran air. Huruf e Yang dimaksud dengan “kanal besar” adalah bangunan air yang berfungsi sebagai tempat penampungan air hujan. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya” mencakup kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air. Huruf b Yang dimaksud dengan “kawasan perlindungan setempat” mencakup sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau, kawasan sekitar mata air, ruang terbuka hijau (termasuk di dalamnya hutan kota), dan kawasan lindung keagamaan. Huruf c Yang dimaksud dengan “kawasan pelestarian alam, suaka alam dan cagar budaya” mencakup kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Huruf d Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana alam” mencakup kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir. Huruf e Yang dimaksud dengan “kawasan lindung geologi” mencakup kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. 40
Huruf f Yang dimaksud dengan “kawasan lindung lainnya” mencakup cagar biosfer, ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, kawasan terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “kawasan hutan produksi” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi. Huruf b Yang dimaksud dengan “kawasan hutan rakyat” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan yang dimiliki oleh rakyat, adat atau ulayat. Huruf c Yang dimaksud dengan “kawasan perkebunan” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri. Huruf d Yang dimaksud dengan “kawasan pertanian pangan” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan. Huruf e Yang dimaksud dengan “kawasan perikanan” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perikanan. Huruf f Yang dimaksud dengan “kawasan pertambangan” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kawasan pertambangan yang secara ekonomis mempunyai potensi bahan tambang, mencakup bahan tambang golongan A, B dan C. Huruf g Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri. Huruf h Yang dimaksud dengan “kawasan pariwisata” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pariwisata. Huruf i Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah kawasan yang diperuntukkan bagi permukiman diluar kawasan lindung. Huruf j Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Huruf a Yang dimaksud dengan “kawasan strategis dari sudut pertahanan dan keamanan” berupa daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, kawasan industri sistem 41
pertahanan, atau pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Huruf b Yang dimaksud dengan “kawasan strategis nasional dari sudut pertumbuhan ekonomi” berupa kawasan ekonomi cepat tumbuh, kawasan penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, kawasan berpotensi ekspo, kawasan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, kawasan pendukung ketahanan pangan nasional, kawasan pendukung ketahanan energi nasional, atau kawasan tertinggal. Huruf c Yang dimaksud dengan “kawasan strategis nasional dari sudut sosial dan budaya” berupa kawasan pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional, kawasan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa, aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan, kawasan perlindungan peninggalan budaya nasional, kawasan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya, atau kawasan yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala nasional. Huruf d Yang dimaksud dengan “kawasan strategis nasional dari sudut pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi” berupa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, kawasan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, kawasan yang menjadi instalasi tenaga nuklir, atau kawasan industri strategis nasional. Huruf e Yang dimaksud dengan “kawasan strategis nasional dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup” berupa kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup termasuk di dalamnya, kawasan yang diakui sebagai warisan dunia termasuk Taman Nasional Lorentz, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Taman Nasional Komodo., kawasan perlindungan keanekaragaman hayati, kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah, kawasan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara, atau kawasan perlindungan keseimbangan iklim makro. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan ”menggambarkan” RTRWN yang ada pada provinsi terkait dengan tingkat kedetilan geometri pada skala untuk peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Penggambaran pada peta RTRWN ditujukan hanya untuk koordinasi antar Provinsi, sedang untuk memastikan koordinasi antar Kabupaten/Kota harus dilakukan pada peta RTRWP, yang ketelitiannya lebih baik (lebih detil) dari peta RTRWN. 42
Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 18 Huruf a Yang dimaksud dengan “Pusat Kegiatan Lokal” dalam sistem perkotaan provinsi merupakan pusat kegiatan lokal dalam sistem nasional yang penetapannya diamanatkan kepada Provinsi, yang memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan yang merupakan pemusatan permukiman penduduk, kegiatan ekonomi, kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi dan olahraga, kegiatan pelayanan pemerintahan, dan simpul kegiatan perhubungan yang melayani satu kabupaten/kota atau lebih dan pelayanan prasaranan lainnya. Huruf b Yang dimaksud dengan “Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp)” adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKN. Huruf c Yang dimaksud dengan “Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)” adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai PKW. Pasal 19 Huruf a Yang dimaksud dengan “jaringan perhubungan darat” mencakup Jaringan Jalan dan Terminal yang terdiri atas jalan kolektor primer, jalan strategis provinsi, terminal tipe A dan terminal tipe B; Jaringan Rel Kereta Api dan Stasiun yang terdiri atas jaringan jalur kereta api umum dan jaringan jalur kereta api khusus, stasiun kereta api besar dan stasiun kereta api sedang; serta Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan yang terdiri atas alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai dan danau, lintas penyeberangan yang berada di wilayah provinsi dan pelabuhan sungai, pelabuhan danau, dan pelabuhan penyeberangan yang berada di wilayah provinsi. Huruf b Yang dimaksud dengan “jaringan perhubungan laut” terdiri dari Pelabuhan, terdiri dari pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal; dan pelabuhan khusus. Huruf c Yang dimaksud dengan “jaringan perhubungan udara” adalah terdiri dari Bandar udara yang telah ditetapkan dalam RTRWN; bandar udara khusus yang berada di wilayah provinsi; dan ruang udara yang terdiri dari ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara, ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan dan ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
43
Pasal 20 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “sistem prasarana listrik provinsi” mencakup jaringan transmisi saluran udara tegangan ultra tinggi (SUTUT), jaringan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTT), jaringan transmisi saluran udara tegangan menengah (SUTM), dan/atau jaringan transmisi saluran udara tegangan rendah (SUTR). Huruf b Yang dimaksud dengan “pembangkit tenaga listrik” mencakup pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), dan/atau pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “jaringan terestrial” adalah berupa jaringan mikro digital, jaringan mikro analog, jaringan serat optik dan kabel laut. Huruf b Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah bangunan yang dibuat untuk membendung aliran air. Huruf e Yang dimaksud dengan “waduk penampungan air besar” adalah saluran air buatan untuk keperluan irigasi. Huruf f Yang dimaksud dengan “kanal besar” adalah bangunan air yang berfungsi sebagai tempat penampungan air hujan. Huruf g Yang dimaksud dengan “fasilitas air bersih” mencakup mata air, intake, instalasi produksi, bak penampungan, pipa jaringan air bersih, pipa air bersih utama, pipa air bersih sekunder, dan jalur distribusi air bersih. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Kawasan lindung provinsi dalam pemetaan tidak didetailkan lebih rinci. 44
Ayat (2) Kawasan budidaya provinsi dalam pemetaan tidak didetailkan lebih rinci. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Huruf a Yang dimaksud dengan “kawasan strategis provinsi dari sudut pertumbuhan ekonomi” adalah kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, potensi ekspor, dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, atau fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “kawasan strategis provinsi dari sudut pandang sosial budaya” dapat merupakan kawasan budi daya maupun kawasan lindung yang memiliki nilai strategis sosial budaya di wilayah provinsi, seperti halnya kawasan yang antara lain merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya, merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya, merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan, merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya, memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya, atau memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Huruf d Yang dimaksud dengan “kawasan strategis provinsi dari sudut pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi” merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah provinsi, seperti halnya kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategi, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir, memiliki sumber daya alam strategis, memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa, memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir, atau memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis. Huruf e Yang dimaksud dengan “kawasan strategis provinsi dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup” merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan 45
hidup, seperti halnya kawasan yang merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati, merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan, kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro, kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup, kawasan yang merupakan kawasan rawan bencana alam, atau kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. Huruf f Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Huruf a Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan kawasan (PPK)” merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Huruf b Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan lingkungan (PPL)” merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Huruf b Yang dimaksud dengan “pusat kegiatan lokal promosi (PKLp)” merupakan pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL. Pusat kegiatan yang dapat dipromosikan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK); dan pusat kegiatan tersebut harus ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten. Pasal 30 Huruf a Yang dimaksud dengan “jaringan jalan” mencakup: - jalan lokal adalah jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa; - jalan strategis kabupaten; - jembatan, yang meliputi pembangunan jalan/jembatan baru untuk membuka kawasan terisolasi, untuk meningkatkan kelancaran pemasaran hasil-hasil produksi, serta untuk 46
meningkatkan kelancaran kegiatan ekonomi, sosial dan budaya lainnya; - lokasi terminal sesuai dengan jenis, kelas pelayanan sebagai terminal antar wilayah (type A), wilayah kota (tipe B) atau lokal (tipe C) sesuai dengan hirarki pusat kegiatan dalam sistem nasional, provinsi/metropolitan, atau sub terminal; - pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal wilayah, misalnya berupa jalur bus (bus way). Yang dimaksud dengan “jaringan rel kereta api” mencakup: - jaringan jalur kereta api umum yang berada pada wilayah kabupaten, yang terdiri atas jaringan jalur kereta api antarkota dan jaringan jalur kereta api perkotaan, termasuk subway dan monorel. - jaringan jalur kereta api khusus yang berada pada wilayah kabupaten; dan - stasiun kereta api. Yang dimaksud dengan “jaringan perhubungan sungai, danau dan penyeberangan” mencakup: - alur pelayaran untuk kepentingan angkutan sungai dan alur pelayaran untuk kegiatan angkutan danau yang terdapat pada wilayah kabupaten; - lintas penyeberangan yang terdapat pada wilayah kabupaten; - pelabuhan sungai dan pelabuhan danau yang terdapat pada wilayah kabupaten; dan - pelabuhan penyeberangan yang terdapat pada wilayah kabupaten. Huruf b Yang dimaksud dengan “jaringan perhubungan laut” skala kabupaten mencakup: - pelabuhan laut yang terdapat pada wilayah kabupaten, yang terdiri atas: pelabuhan internasional hub, pelabuhan internasional, pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal; dan pelabuhan khusus. - alur pelayaran yang terdapat pada wilayah kabupaten baik internasional maupun nasional. Huruf c Yang dimaksud dengan “jaringan perhubungan udara” skala kabupaten mencakup: - bandar udara umum dan Bandar udara khusus yang terdapat pada wilayah kabupaten; - ruang udara untuk penerbangan, yang terdiri atas ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara, ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan, dan ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan. Pasal 31 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “jaringan pipa minyak dan gas bumi” merupakan penjabaran jaringan pipa minyak dan gas bumi 47
dalam wilayah kabupaten (jika ada). Huruf b Yang dimaksud dengan “Jaringan listrik” merupakan penjabaran jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Utama Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dalam wilayah kota (jika ada), jalur-jalur distribusi energi kelistrikan, lokasi pembangkit, gardu induk distribusi, dan sistem distribusi; dan rencana sistem alternatif sumber daya lainnya seperti migas, panas bumi, tenaga surya, dan lain sebagainya. Huruf c Yang dimaksud dengan “pembangkit tenaga listrik” dapat berupa skala besar maupun mikro yang berupa PLTA, PLTU, PLTG, PLTD, PLTN, PLTS, PLTB, dan PLTP. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “wilayah sungai kabupaten” adalah termasuk waduk, situ, dan embung pada wilayah kabupaten. Huruf c Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” berfungsi untuk mendukung produktivitas usaha tani terdiri dari saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi terdiri dari jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier, serta jaringan irigasi air tanah. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “sistem pengendalian banjir” termasuk saluran drainase primer, saluran drainase sekunder, saluran air hujan primer, saluran air hujan sekunder. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “sistem prasarana wilayah kabupaten lainnya” meliputi jaringan prasarana lingkungan, mencakup prasarana pengelolaan lingkungan yang terdiri dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Sementara, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah, serta pengolahan limbah cair dan padat. Pasal 32 Cukup jelas.
48
Pasal 33 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya” skala kabupaten mencakup kawasan bergambut dan kawasan resapan air. Huruf c Yang dimaksud dengan “kawasan perlindungan setempat” mencakup sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya. Huruf d Yang dimaksud dengan ”Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya” meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Huruf e Yang dimaksud dengan “kawasan rawan bencana alam” meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir. Huruf f Yang dimaksud dengan “kawasan lindung geologi” meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Pasal 34 Huruf a Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan hutan produksi” dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan hutan produksi terbatas, peruntukan hutan produksi tetap, dan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertanian” dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan pertanian lahan basah, peruntukan pertanian lahan kering, peruntukan tanaman pangan, dan peruntukan hortikultura;. Huruf d Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan perkebunan” dirinci berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang ada di wilayah kabupaten. Huruf e Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan perikanan” dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan perikanan tangkap, peruntukan budidaya perikanan, dan peruntukan kawasan pengolahan ikan. Huruf f Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pertambangan” dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan mineral dan 49
batubara, peruntukan minyak dan gas bumi, peruntukan panas bumi, dan peruntukan air tanah di kawasan pertambangan. Huruf g Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan industri” dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan industri besar, peruntukan industri sedang dan peruntukan industri rumah tangga. Huruf h Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan pariwisata” dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan pariwisata budaya, peruntukan pariwisata alam, dan peruntukan pariwisata buatan. Huruf i Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan permukiman” dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan permukiman perkotaan dan peruntukan permukiman perdesaan. Sebagai kawasan budidaya maka permukiman diarahkan dalam kajian lokasi dan fungsi masing-masing permukiman, terutama dikaitkan dengan karakter lokasi, misalnya di pegunungan, dataran tinggi, permukiman pantai, dan sebagainya. Huruf j Yang termasuk “kawasan peruntukan lainnya” dapat berupa instalasi pembangkit energi listrik, instalasi militer, dan instalasi lainnya. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Huruf a Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kabupaten dari sudut pertumbuhan ekonomi” berupa - potensi ekonomi cepat tumbuh, - sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi, - potensi ekspor, - dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, - kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi, - fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, - fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi, atau - kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten. Huruf b Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kabupaten dari sudut sosial dan budaya” berupa: - tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya, - prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya, - aset yang harus dilindungi dan dilestarikan, - tempat perlindungan peninggalan budaya, - tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya, atau 50
- tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial. Huruf c Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kabupaten dari sudut pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi” berupa: - peruntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategi, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir; - sumber daya alam strategis; - fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa; - fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau - fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis. Huruf d Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kabupaten dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup” berupa: - tempat perlindungan keanekaragaman hayati; - kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; - kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian; - kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; - kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup; - kawasan rawan bencana alam; atau - kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. Huruf e Yang dimaksud dengan “kawasan andalan kabupaten” mencakup kawasan andalan darat dan kawasan andalan laut.
Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Huruf a Yang dimaksud dengan ”pusat kota” adalah pusat pelayanan yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. Huruf b Yang dimaksud dengan ”subpusat kota” adalah pusat pelayanan yang melayani sub-wilayah kota. Huruf c Yang dimaksud dengan ”pusat lingkungan” adalah pusat pelayanan yang melayani skala lingkungan wilayah kota.
51
Pasal 41 Huruf a Yang dimaksud dengan “jaringan jalan” mencakup: - jaringan jalan tol di dalam wilayah kota dan jaringan jalan sekunder di dalam kota; - jaringan jalan provinsi yang ada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; - lokasi terminal sesuai dengan jenis dan kelas pelayanannya; dan Yang dimaksud dengan “jaringan rel kereta api” mencakup: - jaringan jalur kereta api termasuk subway dan monorail; dan - stasiun kereta api. Yang dimaksud dengan “jaringan perhubungan sungai, danau dan penyeberangan” mencakup: - alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dalam wilayah kota dan antar wilayah; dan - pelabuhan/dermaga. Huruf b Yang dimaksud dengan “alur pelayaran” mencakup alur pelayaran yang berada pada wilayah kota bersangkutan. Yang dimaksud dengan “pelabuhan” mencakup pelabuhan laut yang berada di wilayah kota. Huruf c Yang dimaksud dengan “bandar udara” mencakupBandar udara yang berada di wilayah kota. Yang dimaksud dengan “ruang udara” mencakup ruang udara di atas bandara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara (ketentuan keselamatan yang ditetapkan dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)) dan ruang udara di sekitar bandar udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan. Pasal 42 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “jaringan pipa minyak dan gas bumi” merupakan penjabaran jaringan pipa minyak dan gas bumi dalam wilayah kota (jika ada). Huruf b Yang dimaksud dengan “Jaringan listrik” dapat berupa SUTUT, SUTET, SUTT, SUTM, SUTR dan Jaringan Distribusi. Huruf c Yang dimaksud dengan “Pembangkit tenaga listrik” skala kabupaten dapat berupa Gardu Induk Distribusi, PLTA, PLTU, PLTG, PLTD, PLTN, PLTS, PLTB, dan PLTP. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. 52
Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan “prasarana penyediaan air minum kota” adalah sistem penyediaan air minum kota mencakup sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan. Huruf b Yang dimaksud dengan “pengelolaan air Limbah Kota” adalah sistem pengelolaan air limbah kota meliputi sistem air pembuangan yang terdiri atas sistem pembuangan air limbah (sewage) termasuk sistem pengolahan berupa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan sistem pembuangan air buangan rumah tangga (sewerage) baik individual maupun komunal. Huruf c Untuk air limbah yang mengandung B3, diperlukan instalasi tambahan untuk membersihkan air limbah tersebut sebelum masuk ke jaringan air buangan kota. Huruf d Yang dimaksud dengan “sistem Persampahan Kota” adalah meliputi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan tempat pemrosesan akhir sampah (TPA). Huruf e Yang dimaksud dengan “Sistem Drainase Kota” meliputi jaringan primer, sekunder, dan tersier yang berfungsi untuk mengalirkan limpasan air hujan (storm water) dan air permukaan lainnya untuk menghindari genangan air di wilayah kota. Huruf f Yang dimaksud dengan “Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki” dapat direncanakan dalam bentuk ruang pejalan kaki di sisi jalan, ruang pejalan kaki di sisi air, ruang pejalan kaki di kawasan komersial/perkantoran, ruang pejalan kaki di RTH, ruang pejalan kaki di bawah tanah, dan ruang pejalan kaki di atas tanah. Huruf g Yang dimaksud dengan “Jalur Evakuasi Bencana” meliputi escape way dan melting point baik dalam skala kota maupun kawasan. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “kawasan yang memberikan perlindungan terhadap bawahannya” mencakup kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air. Huruf c Yang dimaksud dengan “kawasan perlindungan setempat” 53
mencakup sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau, kawasan sekitar mata air, dan kawasan lindung keagamaan. Huruf d Yang dimaksud dengan “ruang terbuka hijau (rth) kota” antara lain meliputi taman rt, taman rw, taman kota dan permakaman. Huruf e Yang dimaksud dengan “kawasan suaka alam dan cagar budaya” mencakup kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Huruf f yang meliputi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir. Huruf g Cukup jelas. Pasal 45 Huruf a Kawasan perumahan dapat dirinci meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang, dan perumahan dengan kepadatan rendah. Huruf b Kawasan perdagangan dan jasa terdiri atas pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Huruf c Kawasan perkantoran terdiri atas perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta. Huruf d Kawasan industri meliputi industri rumah tangga/kecil dan industri ringan. Huruf e Kawasan pariwisata terdiri atas pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Kawasan ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi melting point ketika bencana terjadi. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Kawasan peruntukan lainnya meliputi: pertanian, pertambangan, peruntukan pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), peruntukan militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota. Pasal 46 Cukup jelas.
54
Pasal 47 Huruf a Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kota dari sudut pertumbuhan ekonomi” berupa - potensi ekonomi cepat tumbuh; - sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi; - potensi ekspor; - dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; - kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; - fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; - fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; - sumber daya alam yang strategis untuk kepentingan pembangunan kota; dan/atau - pengaruh yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kota. Huruf b Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kota dari sudut sosial dan budaya” berupa: - tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya; - prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya; - aset yang harus dilindungi dan dilestarikan; - tempat perlindungan peninggalan budaya; - tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; - tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial; - hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jatidiri maupun penanda (vocal point, landmark) budaya kota; dan/atau - kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan kota. Huruf c Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kota dari sudut pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi” berupa: - kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber daya alam strategi, pengembangan antariksa, serta tenaga atom dan nuklir; - memiliki sumber daya alam strategis; - memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan antariksa; - memiliki fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau - memiliki fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis. Huruf d Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kota dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup” berupa: - tempat perlindungan keanekaragaman hayati; 55
- kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; - kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian; - kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; - kawasan yang menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup; - kawasan rawan bencana alam; dan/atau - kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. Huruf e Yang dimaksud dengan “kawasan andalan kota” mencakup kawasan andalan darat dan kawasan andalan laut. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “kawasan strategis provinsi dari sudut pertumbuhan ekonomi” berupa kawasan ekonomi khusus (KEK), kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET), kawasan tertinggal, Kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, kawasan unggulan/andalan berkembang, kawasan unggulan/andalan prospektif berkembang, kawasan pengembangan potensi khusus, kawasan berikat, kawasan pusat perdagangan skala provinsi, dan/atau kawasan Agropolitan. Huruf c Yang dimaksud dengan “kawasan strategis provinsi dari sudut sosial dan budaya” berupa kawasan pusat perkantoran pemerintahan, kawasan pusat sejarah keagamaan, kawasan pusat kegiatan keagamaan, kawasan pariwisata (kota tua, wisata buatan unggulan), kawasan makam-makam bersejarah, kawasan adat tertentu, dan/atau kawasan konservasi warisan budaya. 56
Huruf d Yang dimaksud dengan “kawasan strategis provinsi dari sudut pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi” berupa kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, kawasan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai, kawasan yang menjadi instalasi tenaga nuklir, dan/atau kawasan industri strategis provinsi. Huruf e Yang dimaksud dengan “kawasan strategis provinsi dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup” berupa kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, termasuk kawasan yang diakui sebagai warisan dunia. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. 57
Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “sesuai karakteristiknya” adalah peta yang digambarkan pada skala tertentu mempunyai tingkat ketelitian dan kedetilan berbeda serta tujuan penggunaan yang berbeda. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “sistem referensi geometri minimal yang harus dimiliki” adalah ... Huruf b Yang dimaksud dengan “skala peta minimal” adalah skala peta terkecil yang diperbolehkan untuk membuat peta rencana tata ruang Yang dimaksud dengan “akurasi pengukuran minimal” adalah adalah akurasi gemoteris minimal dalam pengukuran di lapangan atau dengan metode lain yang diperbolehkan untuk menggambarkan sebuah unsur peta. Yang dimaksud dengan “kerincian data minimal” adalah adalah kedalaman tingkat klasifikasi suatu unsur yang memungkinkan untuk digambarkan pada peta. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. 58
Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “peta kependudukan” meliputi kepadatan penduduk, peta karakteristik penduduk menurut jenis kelamin, peta karakteristik penduduk menurut tingkat pendidikan dan peta karakteristik penduduk menurut pekerjaan. Huruf c Yang dimaksud dengan “peta ekonomi dan keuangan” adalah peta yang menunjukkan ... yang meliputi nilai eksport dan import suatu komoditas. Huruf d Yang dimaksud dengan “peta fisik” adalah peta yang menunjukkan karakter atau kondisi alam fisik suatu wilayah, yang meliputi peta kemiringan lereng, peta geomorfologi/fisiografi, peta penutup lahan, peta geologi, peta penggunaan lahan, peta tanah, dan peta klimatologi termasuk curah hujan. Huruf e Yang dimaksud dengan “peta ketersediaan prasarana dan sarana dasar” meliputi peta eksisting untuk jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, sarana dan prasarana pendidikan, peta sarana dan prasarana kesehatan, peta jaringan energi minyak dan gas, yang dirinci sesuai level perencanaan Huruf f Yang dimaksud dengan “peta rawan bencana” terdiri dari peta rawan bencana banjir, peta rawan bencana longsor, peta rawan bencana tsunami, peta rawan bencana gunung berapi, dan peta rawan gempa. Huruf g Yang dimaksud dengan “peta potensi wilayah” adalah potensi wilayah baik darat dan/atau laut, berupa peta potensi pertanian dan peternakan, peta potensi tambang, peta potensi perikanan, peta potensi pariwisata, dan peta potensi perkebunan dan kehutanan. Ayat (3) Cukup jelas. 59
Pasal 85 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “keseragaman” adalah bahwa kualitas data pada peta masukan tata ruang untuk level perencanaan yang sama pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seharusnya sama. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 86 Cukup jelas. Pasal 87 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “sama atau lebih besar dari skala peta dasar” adalah misalnya apabila skala peta dasar yang digunakan untuk penyusunan rencana tata ruang adalah 1:250.000 maka skala minimal peta tematik masukan yang digunakan adalah 1:250.000 atau lebih besar misalnya 1:100.000. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 88 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pembagian ruang terkecil dan/atau hierarki terkecil” adalah misalnya: - untuk ruang terkecil biasanya disebut dengan resolusi spasial, yaitu pembagian ruang dalam grid/piksel dimana dimensi grid/piksel di bumi dinyatakan dalam unit panjang/luas. Resolusi 30 meter artinya bahwa satu piksel pada peta mewakili 30 meter di permukaan bumi, dan seterusnya. - berdasarkan administrasi menggunakan hierarki terendah dalam sistem administrasi nasional yang akan dipakai baik itu tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan seterusnya. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan “sistem referensi geometri” adalah suatu sistem pemetaan dimana semua peta yang dibuat mengacu pada datum, proyeksi dan grid yang sama. 60
Huruf b Yang dimaksud dengan “sistem generalisasi” adalah suatu proses menampilkan informasi dalam suatu peta yang skalanya lebih kecil sehingga tingkat kedetilannya sesuai dengan skala peta tersebut. Huruf c Yang dimaksud dengan “sistem kodefikasi digital” merupakan teknik penyimpanan peta luaran dalam sistem basisdata spasial yang menggunakan sistem klasifikasi dan kodefikasi unsur yang baku secara nasional Huruf d Yang dimaksud dengan “sistem penomoran peta luaran” merupakan teknis penomoran peta rencana tata ruang sistematis dalam bentuk indeks untuk memudahkan pencarian dan/atau dokumentasi peta rencana tata ruang secara nasional. Penomoran yang dimaksud mengikuti sistematika penomoran yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Pasal 91 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “zona UTM yang dominan” adalah zona UTM dimana cakupan areanya paling besar, sehingga karakter luasan lebih diutamakan untuk dipertahankan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Yang dimaksud dengan “rumusan yang memenuhi syarat” adalah bila menggunakan empat titik sekutu, maka transformasi dilakukan cukup dengan menggunakan transformasi conform, atau bila menggunakan lebih dari empat titik sekutu maka transformasi dilakukan dengan menggunakan transformasi affine. Huruf b Cukup jelas. Pasal 92 Yang dimaksud dengan “pengelolaan data tata ruang secara nasional” merupakan cara untuk pengintegrasian/pemaduan dan pengharmonisasian/penyelarasan data tata ruang untuk kepentingan koordinasi secara nasional. Pasal 93 Cukup jelas. Pasal 94 Cukup jelas. 61
Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Yang dimaksud dengan “unik” adalah setiap unsur tata ruang tidak mempunyai kode yang sama dengan unsur lainnya. Yang dimaksud dengan “sistematik” adalah pemberian kode unsur tata ruang disusun secara teratur dan konsisten. Pasal 97 Cukup jelas. Pasal 98 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Instansi yang berwenang” adalah Departemen dalam Negeri. Teknis penomoran peta luaran adalah kode wilayah, nomor urut peta, dan tema peta. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Instansi yang berwenang” adalah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Teknis penomoran dalam hal ini adalah kode wilayah, nomor peta sesuai dengan peta rupabumi, nomor urut peta, dan tema peta. Pasal 99 Cukup jelas. Pasal 100 Cukup jelas. Pasal 101 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “album peta” adalah kumpulan dari peta yang disusun dalam format buku album berukuran minimal A3. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 102 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “ditetapkan” adalah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah untuk RTRWN, Peraturan Daerah untuk RTRWP dan RTRWKab/Kota. Ayat (4) Cukup jelas. 62
Pasal 103 Cukup jelas. Pasal 104 Ayat (1) Misalnya dengan GPS geodetik, atau survei terestris. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “posisi secara numerik” adalah perbandingan antara hasil pengukuran di lapangan dengan hasil perhitungan di peta, untuk memastikan apakah objek tersebut berada di dalam atau di luar zona peruntukan. Pasal 105 Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. Pasal 107 Cukup jelas. Pasal 108 Cukup jelas. Pasal 109 Cukup jelas. Pasal 110 Cukup jelas. Pasal 111 Cukup jelas. Pasal 112 Cukup jelas. Pasal 113 Cukup jelas. Pasal 114 Cukup jelas.
63
