-1-
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR
3
TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6)
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan
Fungsional
melalui
Penyesuaian/Inpassing, perlu menetapkan Peraturan Badan
Informasi
Geospasial
tentang
Tatacara
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional
Surveyor
Penyesuaian/Inpassing;
Pemetaan
melalui
-2-
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil
Republik
Negara
Indonesia
(Lembaran
Tahun
2014
Negara
Nomor
6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen
Pegawai
Negeri
Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 4.
Peraturan
Presiden
Nomor
94
Tahun
2011
tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144),
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang
Perubahan
atas
Peraturan
Presiden
Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 255);
-35.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan tentang Presiden
Presiden
Nomor
Perubahan
Kedua
Nomor
116
97
Tahun
atas
Tahun
2012
Keputusan
2014
tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240); 6.
Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/ Inpassing
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1962); 7.
Keputusan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur
Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2002
tentang
Jabatan
Fungsional
Surveyor
Pemetaan dan Angka Kreditnya;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN
BADAN
INFORMASI
GEOSPASIAL
TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL
SURVEYOR INPASSING.
DALAM
PEMETAAN
JABATAN MELALUI
FUNGSIONAL PENYESUAIAN/
-4BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1.
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
selanjutnya
disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap
oleh
pejabat
pembina
kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2.
Penyesuaian/Inpassing
adalah
proses
pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan dalam jangka waktu tertentu. 3.
Jabatan adalah memiliki
Fungsional jabatan
Surveyor
fungsional
kompetensi
di
Pemetaan
tertentu bidang
yang survei
pemetaan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan survei pemetaan, serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan survei pemetaan. 4.
Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian
yang
mempunyai
tugas
pemerintahan di bidang informasi geospasial.
-5-
5.
Instansi
Pusat
adalah
kementerian
dan
lembaga pemerintah nonkementerian. 6.
Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7.
Kepala adalah Kepala BIG.
8.
Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama BIG.
9.
Pejabat
Pimpinan
Tinggi
Pratama
adalah
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BIG yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian jabatan fungsional. 10. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
yang
mempunyai
kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
yang
melaksanakan pemindahan,
mempunyai proses
dan
kewenangan pengangkatan,
pemberhentian
pegawai
aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-6-
Pasal 2 Penyesuaian/inpassing
ke
dalam
Jabatan
Fungsional Surveyor Pemetaan ditujukan bagi: a.
PNS yang telah dan masih menjalankan tugas jabatan
sesuai
Fungsional
dengan
Surveyor
formasi
Pemetaan
Jabatan
dan
telah
mendapatkan kenaikan pangkat lebih tinggi; b.
Pejabat
Pelaksana
menjalankan
tugas
yang di
telah bidang
dan
masih
survei
dan
pemetaan berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang; c.
Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, dan
pejabat
kesesuaian
pengawas
antara
yang
jabatan
memiliki
terakhir
yang
diduduki dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; atau d.
PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi
angka
kredit
untuk
kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
-7Pasal 3 Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan meliputi: a.
Jabatan
Fungsional
Surveyor
Pemetaan
Kategori Keterampilan; dan b.
Jabatan
Fungsional
Surveyor
Pemetaan
Kategori Keahlian.
BAB II PERSYARATAN Pasal 4 PNS
yang
akan
Fungsional
diangkat
Surveyor
Keterampilan
melalui
ke
dalam
Pemetaan
Jabatan Kategori
penyesuaian/inpassing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi persyaratan: a.
PNS
dari
Instansi
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah; b.
memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c.
sehat jasmani dan rohani;
d.
mempunyai
ijazah
paling
rendah
sekolah
lanjutan tingkat atas atau sederajat; e.
memiliki
pangkat
paling
Muda, golongan ruang II/a;
rendah
Pengatur
-8-
f.
memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang survei dan pemetaan paling singkat 2 (dua) tahun secara akumulatif;
g.
nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
h.
usia paling tinggi: 1)
3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun bagi
PNS
yang
telah
dan
masih
menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi
Jabatan
Pemetaan
Fungsional
dan
telah
Surveyor
mendapatkan
kenaikan pangkat lebih tinggi; 2)
3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam
jabatan
terakhir
bagi
pejabat
pelaksana; 3)
2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam
jabatan
terakhir
bagi
pejabat
administrator dan pejabat pengawas; atau 4)
3 (tiga) tahun bagi PNS yang dibebaskan sementara
dari
Jabatan
Surveyor Pemetaan. i.
mengikuti dan lulus uji kompetensi.
Fungsional
-9Pasal 5 PNS
yang
akan
diangkat
ke
dalam
Jabatan
Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori Keahlian melalui
penyesuaian/inpassing
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi persyaratan: a.
PNS
dari
Instansi
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah; b.
memiliki integritas dan moralitas yang baik;
c.
sehat jasmani dan rohani;
d.
mempunyai ijazah paling rendah S-1/D IV atau sederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
e.
pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
f.
memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang survei dan pemetaan paling singkat 2 (dua) tahun secara akumulatif;
g.
nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
h.
usia paling tinggi: 1)
3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun bagi
PNS
yang
telah
dan
masih
menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Pemetaan
Jabatan dan
Fungsional telah
Surveyor
mendapatkan
kenaikan pangkat lebih tinggi;
- 10 -
2)
3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam
jabatan
terakhir
bagi
pejabat
pelaksana; 3)
1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam
jabatan
terakhir
bagi
pejabat
pimpinan tinggi; 4)
2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam
jabatan
terakhir
bagi
pejabat
administrator dan pejabat pengawas; 5)
1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam
jabatan
administrator
terakhir yang
bagi
akan
pejabat
menduduki
jabatan fungsional ahli madya; atau 6)
3 (tiga) tahun bagi PNS yang dibebaskan sementara
dari
Jabatan
Fungsional
Surveyor Pemetaan. i.
mengikuti dan lulus uji kompetensi;
Pasal 6 Kualifikasi
pendidikan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 5 huruf d ditetapkan oleh Kepala.
- 11 BAB III USULAN PENYESUAIAN/INPASSING Pasal 7 (1)
Pejabat
yang
Berwenang
menyampaikan
usulan
penyesuaian/inpassing
ke
dalam
Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan secara tertulis kepada Kepala. (2)
Usulan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan: a. tabel formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan b. Daftar PNS yang diusulkan.
(3)
Format
tabel
Surveyor
formasi
Pemetaan
Jabatan
dan
daftar
Fungsional PNS
yang
diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 8 (1)
Daftar
PNS
yang
diusulkan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b wajib dilengkapi dengan dokumen administrasi.
- 12 -
(2)
Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a.
daftar riwayat hidup;
b.
fotokopi kartu pegawai;
c.
surat
keterangan
sehat
jasmani
dan
rohani dari dokter pemerintah; d.
fotokopi ijazah terakhir;
e.
fotokopi
surat
keputusan
kenaikan
pangkat terakhir; f.
surat keterangan melaksanakan tugas di bidang survei dan pemetaan;
g.
fotokopi hasil penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir;
h.
surat rekomendasi atasan langsung;
i.
fotokopi Surat Keputusan pengangkatan jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabat pengawas;
j.
surat pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan; dan
k.
pakta integritas yang dibubuhi materai Rp6000,00 dan ditandatangani.
- 13 (3)
Format daftar riwayat hidup, surat keterangan melaksanakan tugas di bidang survei dan pemetaan, surat rekomendasi atasan langsung, surat pernyataan
bersedia diangkat
dalam
Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan, dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf f, huruf h, huruf j, dan huruf k adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Pasal 9 (1)
Surat bidang
keterangan survei
melaksanakan
dan
pemetaan
tugas
di
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f memuat pengalaman pelaksanaan tugas di bidang survei dan pemetaan paling singkat 2 (dua) tahun secara akumulatif. (2)
Surat bidang
keterangan survei
melaksanakan
dan
pemetaan
tugas
di
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti fisik pelaksanaan kegiatan. (3)
Surat bidang
keterangan survei
dimaksud
melaksanakan
dan
pada
pemetaan
ayat
ditandatangani oleh:
(1)
tugas
di
sebagaimana
paling
rendah
- 14 a. pejabat
pimpinan
tinggi
pratama
yang
membidangi urusan kepegawaian bagi PNS dari Instansi Pusat; atau b. pejabat
administrator
yang
urusan
kepegawaian
bagi
membidangi PNS
dari
Pemerintah Daerah.
BAB IV VERIFIKASI DOKUMEN Pasal 10 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melaksanakan verifikasi
terhadap
dokumen
administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
Pasal 11
(1)
Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan bahwa dokumen Pejabat
administrasi Pimpinan
PNS
tidak
Tinggi
lengkap, Pratama
mengembalikan dokumen kepada Pejabat yang Berwenang yang mengusulkan.
- 15 -
(2)
Perbaikan dokumen administrasi PNS oleh Pejabat
yang
Berwenang
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pengembalian dokumen oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. (3)
Dalam hal oleh Pejabat yang Berwenang tidak dapat memperbaiki dokumen administrasi PNS sampai
dengan
berakhirnya
jangka
waktu
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PNS yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat mengikuti tahap uji kompetensi. (4)
Bagi
PNS
yang
dinyatakan
tidak
dapat
mengikuti tahap uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masih dapat mengikuti penyesuaian/inpassing Fungsional
Surveyor
dalam Pemetaan
Jabatan dengan
mengajukan usulan kembali oleh Pejabat yang Berwenang.
Pasal 12 Dalam
hal
hasil
verifikasi
dinyatakan
bahwa
dokumen administrasi lengkap dan sesuai, maka PNS yang bersangkutan dapat mengikuti tahap uji kompetensi.
- 16 -
BAB V UJI KOMPETENSI Pasal 13 (1)
Uji kompetensi dilaksanakan oleh BIG.
(2)
Pelaksanaan
uji
kompetensi
sebagaimana
dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
Pasal 14 (1)
Uji kompetensi diselenggarakan dalam bentuk penilaian portofolio.
(2)
Penilaian
portofolio
pada ayat (1) terhadap tugas
dimaksud
dilaksanakan melalui penilaian
surat
di
sebagaimana
keterangan
bidang
survei
melaksanakan dan
pemetaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
Pasal 15 (1)
Terhadap
PNS
kompetensi,
yang
diberikan
dinyatakan
lulus
rekomendasi
uji
untuk
diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan sesuai dengan jenjang jabatan.
- 17 -
(2)
Rekomendasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1) diterbitkan oleh Sekretaris Utama. (3)
Rekomendasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (2) disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang yang mengusulkan.
BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN Pasal 16 (1)
Berdasarkan
rekomendasi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pejabat yang Berwenang
mengusulkan
PNS
yang
akan
diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
kepada
Pejabat
Pembina
Kepegawaian. (2)
Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.
(3)
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor
Pemetaan
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 18 Pasal 17 (1)
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Surveyor
Pemetaan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2) berdasarkan angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing bagi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan. (2)
Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori
Keterampilan
adalah
sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3)
Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Kategori
Keahlian
adalah
sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Pasal 18 Salinan surat ketetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan
Fungsional
diterbitkan
oleh
Surveyor
Pejabat
Pemetaan
Pembina
yang
Kepegawaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penetapan pengangkatan.
- 19 BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Usulan
penyesuaian/inpassing
Fungsional
Surveyor
dalam
Pemetaan
Jabatan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Juli 2018. Pasal 20 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di Cibinong pada tanggal KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
HASANUDDIN Z. ABIDIN Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum
Ida Suryani
- 20 Lampiran I Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor : Tahun 2017 Tanggal : 1. FORMAT TABEL FORMASI JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN
TABEL FORMASI JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR
NO
1 1 2 3 4 5 6 7
JABATAN
2 Surveyor Pemetaan Pelaksana Pemula Surveyor Pemetaan Pelaksana Surveyor Pemetaan Pelaksana Lanjutan Surveyor Pemetaan Penyelia Surveyor Pemetaan Pertama Surveyor Pemetaan Muda Surveyor Pemetaan Madya
FORMASI (SESUAI EFORMASI)
JUMLAH SURVEYOR PEMETAAN YANG TELAH DIANGKAT
JUMLAH CPNS DAN PNS DENGAN FORMASI SURVEYOR PEMETAAN
JUMLAH FORMASI YANG KOSONG (KOLOM 3KOLOM (4+5)
3
4
5
6
........, .................................. Pejabat yang Berwenang,
(...........................................) NIP. ...................................
- 21 -
2. FORMAT DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIUSULKAN
DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIUSULKAN
NO
NAMA/NIP
GOLONGAN/TMT
JABATAN / UNIT KERJA
PENDIDIKAN
........, ............................... Pejabat yang Berwenang,
(...........................................) NIP. ...................................
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
HASANUDDIN Z. ABIDIN
- 22 -
Lampiran II Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor : 3 Tahun 2017 Tanggal : 20 Juli 2017 1. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP
DAFTAR RIWAYAT HIDUP a. Keterangan Perorangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nama Lengkap NIP Pangkat dan golongan ruang Unit Kerja Tempat lahir / Tanggal lahir Jenis kelamin Alamat Kantor Alamat Rumah Nomor Telepon
Pria/Wanita *)
b. Pendidikan NO
TINGKAT
NAMA SEKOLAH/ PERGURUAN TINGGI
JURUSAN
TAHUN LULUS
1
2
3
4
5
1
SLTA
2
D III
3
D IV/S 1
4
S2
5
S3
- 23 -
c. Pendidikan dan Pelatihan NO
NAMA DIKLAT
LAMANYA
1
2
3
d.
TEMPAT 4
Riwayat Jabatan Struktural/Fungsional/Umum NO 1
e.
JABATAN 2
ESELON 3
TMT 4
PUBLIKASI 3
TAHUN 4
NAMA NEGARA/ INSTANSI YANG MEMBERI 4
Daftar Karya Tulis
NO 1
JUDUL 2
f. Tanda Jasa/Penghargaan NO
NAMA TANDA JASA/PENGHARGAAN
TAHUN PEROLEHAN
1
2
3
Demikian daftar sesungguhnya.
riwayat
hidup
ini
saya
buat
dengan
........, .................................. PNS yang bersangkutan,
(...........................................)
- 24 2. FORMAT SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS DI BIDANG SURVEI DAN PEMETAAN
SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS DI BIDANG SURVEI DAN PEMETAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Unit Kerja
: : : : :
Menyatakan bahwa Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Unit Kerja
: : : :
telah melaksanakan tugas di bidang survei dan pemetaan sebagai berikut: NO.
KEGIATAN
TEMPAT
TAHUN
BUKTI FISIK
1
2
3
4
5
Demikian surat keterangan formulir prestasi kerja ini dibuat dengan sesungguhnya beserta bukti fisik terlampir.
........, .................................. Pejabat yang berwenang,
(...........................................)
- 25 3. FORMAT SURAT REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG
SURAT REKOMENDASI ATASAN LANGSUNG
Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Jabatan Unit Kerja
: : : : :
Merekomendasikan Nama NIP Pangkat/Golongan Ruang Unit Kerja
: : : :
untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan melalui penyesuaian/inpassing.
........, .................................. Pejabat yang berwenang,
(...........................................)
- 26 4. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN
DALAM
SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Tempat lahir/Tanggal lahir Jenis kelamin Pangkat/Golongan Ruang Unit Kerja
: : : : : :
Menyatakan bahwa : 1. Bersedia diangkat dalam jabatan fungsional surveyor pemetaan kategori keterampilan/keahlian*) 2. Tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya. 3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dalam jabatan fungsional surveyor pemetaan. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
........, .................................. PNS yang bersangkutan,
(..........................................)
- 27 5. FORMAT PAKTA INTEGRITAS PAKTA INTEGRITAS Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama NIP Tempat lahir/Tanggal lahir Jenis kelamin Pangkat/Golongan Ruang Unit Kerja Alamat Kantor Alamat Rumah Nomor Telepon
: : : : : : : : :
dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh informasi dan dokumen yang saya sampaikan sebagai persyaratan usulan penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan adalah benar dan sesuai. Apabila di kemudian hari terdapat indikasi penyimpangan/pemalsuan pada seluruh atau sebagian informasi dan dokumen yang saya sampaikan, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Tempat, Tanggal (materai 6000)
PNS yang bersangkutan KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
HASANUDDIN Z. ABIDIN
- 28 Lampiran III Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor : 3 Tahun 2017 Tahun : 20 Juli 2017 ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN KATEGORI KETERAMPILAN
GOLONGAN/ NO. RUANG 1 1
2 II/a
2
II/b
3
II/c
4
II/d
STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT 3 SLTA/D.I SLTA/D.I DII SLTA/D.I DII SARJANA MUDA/D.III SLTA/D.I DII SARJANA MUDA/D.III
ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN KURANG 4 1 2 3 1 TAHUN/ TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN LEBIH 4 5 6 7 8 25 29 34 38 39 40 43 47 52 57 40 44 48 53 58 60 63 68 73 77 60 64 69 74 78 60 65 70 75 79 80 83 87 92 97 80 84 88 93 98 80 85 89 94 99
- 29 -
NO.
GOLONGAN/ RUANG
STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT
1
2
5
III/a
6
III/b
7
III/c
8
III/d
3 SLTA/D.I DII SARJANA MUDA/D.III SLTA/D.I DII SARJANA MUDA/D.III SLTA/D.I DII SARJANA MUDA/D.III SLTA/D.1/D.II/D.III/SARJANA MUDA
ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN KURANG 4 1 2 3 1 TAHUN/ TAHUN TAHUN TAHUN TAHUN LEBIH 4 5 6 7 8 100 110 121 132 144 100 111 122 133 145 100 112 123 134 146 150 161 172 183 195 150 162 173 184 196 150 163 174 185 197 200 221 244 268 290 200 222 245 269 291 200 223 246 270 292 300
300
300
300
300
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
HASANUDDIN Z. ABIDIN
- 30 Lampiran IV Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor : 3 Tahun 2017 Tanggal : 20 Juli 2017 ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN KATEGORI KEAHLIAN
NO.
GOLONGAN/ RUANG
1 1
2 III/a
2
III/b
3
III/c
4
III/d
STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT 3 SARJANA / D IV SARJANA / D IV MAGISTER (S.2) SARJANA / D IV MAGISTER (S.2) DOKTOR (S-3) SARJANA / D IV MAGISTER (S.2) DOKTOR (S-3)
ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN KURANG 1 4 TAHUN/ 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN TAHUN LEBIH 4 5 6 7 8 100 106 118 130 142 150 154 165 178 190 150 155 168 181 195 200 214 237 261 285 200 214 239 264 290 200 216 241 268 294 300 309 332 356 380 300 310 334 359 385 300 311 336 363 390
- 31 -
NO.
GOLONGAN/ RUANG
1
2
5
IV/a
6
IV/b
7
IV/c
STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT 3 SARJANA / D IV MAGISTER (S.2) DOKTOR (S-3) SARJANA / D IV MAGISTER (S.2) DOKTOR (S-3) SARJANA / D IV MAGISTER (S.2) DOKTOR (S-3)
ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN KURANG 1 4 TAHUN/ 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN TAHUN LEBIH 4 5 6 7 8 400 415 450 486 522 400 416 453 490 527 400 418 456 494 532 550 558 593 629 665 550 559 595 632 670 550 560 598 636 674 700 698 731 765 798 700 699 733 768 803 700 700 735 771 807
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
HASANUDDIN Z. ABIDIN
