BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) BADAN INFORMASI GEOSFASIftL
Jl. Raya Jakarta-BogorKM. 46. Cibinong 16911 Telepon. (021) 875 2062-2063. Faksimile. (021) 875 2064 PO. Box. 46 CBI Website: http://www.big.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN, KEPEGAWAIAN, DAN H U K U M BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR
1.11 TAHUN2014 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IZIN BELAJAR KEPALA BIRO PERENCANAAN, KEPEGAWAIAN, DAN H U K U M BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, Menimbang
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Ijazah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum Badan Informasi Geospasial tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Izin Belajar;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5.
Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
Keputusan Kepala Biro PKH BIG Nomor Tahun 2014
Badan
1 dari 8
6.
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;
7.
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;
8.
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial;
9.
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar;
10.
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 9 Tahun 2013 tentang Izin Belajar;
11.
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Ijazah; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN KEPALA BIRO PERENCANAAN, KEPEGAWAIAN, DAN HUKUM BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IZIN BELAJAR.
KESATU
Menetapkan Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Izin Belajar sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
Keputusan Kepala Biro PKH BIG Nomor Tahun 2014
2 dari 8
KEDUA
:
Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan penerbitan surat keterangan pengganti izin belajardi lingkungan Badan Informasi Geospasial.
KETIGA
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Cibinong pada tanggal oi O k t o b e r
2014
KEPALA BIRO PERENCANAAN, KEPEGAWAIAN, DAN HUKUM BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
MUHTADI GANDA SUTRISN/Of
Keputusan Kepala Biro PKH BIG Nomor Tahun 2014
3 dari 8
Lampiran Keputusan Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum Badan Informasi Geospasial Nomor : 1 .llTahun 2014 Tanggal : 01- Oktober-2014
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PETUNJUKTEKNIS PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTIIZIN BELAJAR
BAB I PENDAHULUAN
A. UMUM 1. Penyesuaian Ijazah merupakan salah satu bentuk kegiatan mutasi kepegawaian berupa perubahan data kepegawaian secara formal yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang sebagai PNS berdasarkan ijazah akademik terakhir yang diraih oleh PNS, yang dapat diikuti dengan proses kenaikan pangkat apabila pangkat yang dimiliki masih dibawah pangkat minimal sesuai ijazahnya. 2. Penyesuaian ijazah dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan SDM berdasarkan formasi SDM dan bezetting dengan dilakukan beberapa tahapan seleksi. 3. Salah satu persyaratan penyesuaian ijazah adalah adanya izin belajar. 4. PNS yang memiliki ijazah sebelum berlakunya Peraturan Kepala BIG Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Ijazah (berlaku sejak 29 September 2014) dan tidak memiliki izin belajar, diberikan surat keterangan sebagai pengganti dari izin belajar.
B. DASAR HUKUM 1.
2.
,
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Keputusan Kepala Biro PKH BIG Nomor Tahun 2014
4 dari 8
3.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial; 6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Gepasial; 7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial; 8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial; 9. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar; 10. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 9 Tahun 2013 tentang Izin Belajar; 11. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Ijazah;
C. TUJUAN Tujuan pembentukan Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Izin Belajar adalah sebagai acuan tata cara penerbitan surat keterangan pengganti izin belajar.
D. RUANGLINGKUP Ruang lingkup Petunjuk Teknis Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Izin Belajar terdiri atas: 1. Pengumuman; 2. Pengajuan permohonan; dan 3. Proses penerbitan.
j Q
Keputusan Kepala Biro PKH BIG Nomor Tahun 2014
5 dari 8
E. PENGERTIAN Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan BIG. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang akan mengikuti studi dengan biaya mandiri.
Keputusan Kepala Biro PKH BIG Nomor Tahun 2014
6 dari 8
BAB II PELAKSANAAN
A. PENGUMUMAN Pimpinan Tinggi Pratama SDM mengumumkan kepada PNS yang telah memiliki ijazah dengan jejang lebih tinggi namun belum memiliki izin belajar untuk segera mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Pengganti Izin Belajar. Pengumuman bersifat terbuka, disampaikan kepada para Pimpinan Tinggi Pratama BIG dan dipublikasikan melalui papan pengumuman yang ada di gedung-gedung di lingkungan BIG.
B. PENGAJUAN PERMOHONAN PNS yang memiliki ijazah jenjang lebih tinggi dan belum disetarakan sebelum diterbitkannya Peraturan Kepala Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penyesuaian Ijazah dan belum memiliki izin belajar, mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Pengganti Izin Belajar kepada Pimpinan Tinggi Pratama SDM dengan melengkapi persyaratan dokumen berupa: a. Ijazah Asli dan salinan legalisir 1 (satu) lembar; b. Transkrip Nilai Asli dan salinan legalisir 1 (satu) lembar; dan c. Surat Pengantar untuk pengurusan Surat Keterangan Pengganti Izin Belajar diketahui atasan langsung dan pimpinan tinggi pratama di unit kerjanya, sesuai dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
C. PROSES PENERBITAN Proses penerbitan Surat Keterangan Pengganti Izin Belajar terdiri atas: 1. Menyerahkan dokumen yang disyaratkan di poin B kepada Unit Kerja Pratama SDM diterima paling lambat tanggal 29 Desember 2014. 2. Unit Kerja Pratama SDM memberikan bukti tanda terima penyerahan dokumen. 3. Unit Kerja Pratama SDM melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang disyaratkan. 4. Dalam hal dokumen yang disyaratkan tersebut sudah lengkap maka Pimpinan Tinggi Pratama SDM menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Izin Belajar paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak lengkapnya dokumen yang disyaratkan. 5. Dalam hal dokumen yang disyaratkan tidak lengkap, kepada pemohon dimintakan untuk melengkapinya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dikembalikannya dokumen kepada pemohon. 6. Pimpinan Tinggi Pratama SDM menerbitkan semua Surat Keterangan Pengganti Izin Belajar paling lambat 12 Januari 2015. 7. Unit Kerja Pratama SDM mengembalikan ijazah asli dan transkrip asli bersamaan dengan penyerahan Surat Keterangan Pengganti Izin Belajar kepada pemohon.
Keputusan Kepala Biro PKH BIG Nomor Tahun 2014
7 dari 8
D. FORMAT SURAT
Kepada Yth. Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum Di Tempat Dengan normal, Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Pangkat/Gol : Unit Kerja
: : :
Dengan ini melaporkan bahwa saya telah menyelesaikan pendidikan pada : Jenjang Pendidikan : Nama Kampus : Gelar Akademik : Mengingat sampai dengan selesainya pendidikan tersebut saya belum memperoleh izin belajar, maka kiranya dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti Izin Belajar. Sebagai kelengkapan dokumen, terlampir disampaikan: a. Ijazah Asli dan salinan legalisir 1 (satu) lembar; dan b. Transkrip Nilai Asli dan salinan legalisir 1 (satu) lembar. Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan di ucapkan terima kasih. Cibinong Yang mengajukan,
Atasan langsung,
Mengetahui, Pimpinan Tinggi Pratama
KEPALA BIRO PERENCANAAN, KEPEGAWAIAN, DAN HUKUM BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
MUHTADI GANDA SUTRISNA^' j „
Keputusan Kepala Biro PKH BIG Nomor Tahun 2014
8dari8
