ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Reformasi Birokrasi No

Program Prioritas

Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 1 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 2 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 3 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 4 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 5 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Penataan tatakelola birokrasi

Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional



Pembinaan Kearsipan Pusat Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional



Pembinaan Kearsipan Daerah I



Pembinaan Kearsipan Daerah II



Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

SASARAN K/L Meningkatnya ekfetivitas penyelenggaraan system kearsipan di lembaga negara dan badan pemerintah pusat Terususunnya kebijakan tentang instrumen penilaian penyelenggaraan kearsipan

INDIKATOR K/L

Jumlah Instansi Pusat yang sudah Menerapkan SIKD-TIK

Jumlah pedoman penilaian penyelenggaraan kearsipan Jumlah Pemerintah Prov./kab./kota Terlaksananya bimbingan teknis yang Mendapatkan Kemampuan Teknis pengelolaan arsip aset sesuai peraturan Pengelolaan Arsip Aset sesuai dengan perundangan Peraturan Perundangan Jumlah Pemerintah Prov./kab./kota Terlaksananya bimbingan teknis yang Mendapatkan Kemampuan Teknis pengelolaan arsip aset sesuai peraturan Pengelolaan Arsip Aset sesuai dengan perudangan Peraturan Perundangan Jumlah Simpul Sistem dan Jaringan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang Informasi Kearsipan Nasional dikelola [Prioritas Nasional]

TARGET

25 unit kearsipan (K/L; BUMN; PTN)

1 pedoman

3 Prov/Kab/Kota

3 Prov/Kab/Kota

18 Simpul

BADAN EKONOMI KREATIF Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Penguatan Diplomasi Ekonomi dan 1 Kerja Sama Pembangunan

Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Tingkat Bilateral

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pengembangan Pasar Luar Negeri



Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pengembangan Pasar Luar Negeri

SASARAN K/L Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan program pengembangan pasar luar negeri Terlaksananya pembinaan kepada semua pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan pasar luar negeri

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah laporan pasar segmen retail di luar negeri

Jumlah pelaku ekonomi kreatif pasar segmen retail di luar negeri

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) Kedaulatan Pangan Kegiatan Prioritas (Kegiatan Program Prioritas Pendukung) Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 1 Lain Pengendalian Konversi Lahan Padi

No

PROGRAM K/L Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial

KEGIATAN K/L Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial

SASARAN K/L Terverifikasinya luas sawah baku

INDIKATOR K/L

TARGET

Luas sawah baku yang telah diverifikasi 16 provinsi sentra produksi padi

Kemaritiman dan Kelautan No

Program Prioritas

Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau 1 Kecil Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau 2 Kecil


Penamaan dan pendaftaran pulau

PROGRAM K/L Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Program Penyelenggaraan Informasi Pendataan dan Perundingan batas laut Geospasial

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Pemetaan Rupabumi dan Toponim

Terverifikasinya toponimi pulau

Jumlah pulau yang terverifikasi toponimi

250 pulau

Pemetaan Batas Wilayah

Tersedianya Laporan Teknis Batas Wilayah

Jumlah Laporan Perundingan Teknis Batas Negara Maritim

1 Laporan

Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta 3 Wisata Bahari Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta 4 Wisata Bahari Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta 5 Wisata Bahari

Program Penyelenggaraan Informasi Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir Geospasial

Pemetaan Tata Ruang dan Atlas

Tersedianya data spasial untuk penyusunan RZWP3K

Jumlah IGD dan IGT untuk penyusunan RZWP3K


Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai

Tersedianya data batimetri

Jumlah Line Kilometer pengukuran data batimetri 38.400 line Km


Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai

Tersedianya Peta Kelautan

Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Kelautan 20 Nomor Lembar Peta

0

Daerah Perbatasan No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Peningkatan Kualitas Diplomasi dan 1 Kerjasama Batas Wilayah Negara

Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, database Regulasi, dan Dokumen Teknis Program Penyelenggaraan Informasi Pengelolaan Perbatasan Geospasial


Laporan Teknis Batas Wilayah

Jumlah Laporan Perundingan Teknis Batas Negara Darat


Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, database Regulasi, dan Dokumen Teknis Program Penyelenggaraan Informasi Pengelolaan Perbatasan Geospasial

Pemetaan dan Integrasi Tematik

Peta Integrasi Tematik Darat

Jumlah Nomor Lembar Peta (NLP) Peta Integrasi Tematik Darat 296 NLP

1 Laporan

Desa dan Kawasan Pedesaan No

Program Prioritas

1 Penguatan Pemerintahan Desa

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial


SASARAN K/L Batas Kesepakatan Wilayah Administrasi Desa Yang Didelineasi Secara Kartometrik

INDIKATOR K/L Jumlah batas kesepakatan wilayah administrasi desa yang didelineasi secara kartometrik menuju desa mandiri

TARGET

2750 desa

Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No

Program Prioritas

1 Kebijakan Industri Nasional

2 Menciptakan Iklim Investasi


Rencana Detail Tata Ruang

Penyediaan Lahan

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L



SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Pemetaan Rupabumi dan Toponim

Penyediaan Peta Dasar Skala 1:5000 Untuk Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (rdtr) Pada Kawasan Strategis Nasional (KSN) Dan Daerah Yang Di Jumlah peta dasar skala 1:5000 untuk Prioritaskan. penyusunan RDTR pada KEK

Pemetaan Tata Ruang dan Atlas

Wilayah Pemanfaatan IGT Strategis, Tata Ruang, DInamika Sumberdaya, dan Atlas Pemetaan Sosial dalam Pembangunan Nasional

TARGET

8 peta dasar

Jumlah Wilayah Pemanfaatan IGT Strategis untuk Percepatan Tata Ruang dan Dokumen Skenario Pengembangan Wilayah Kabupaten/Kota 1 Wilayah

BADAN INTELIJEN NEGARA Daerah Perbatasan No

Program Prioritas


Pengamanan Batas Wilayah Darat, 1 Laut, dan Udara

Patroli Pengamanan Batas Wilayah





PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara Operasi Intelijen Luar Negeri Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara Operasi Intelijen dalam Negeri Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara Operasi Kontra Intelijen

SASARAN K/L Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG bidang luar negeri Terwujudnya deteksi dini dan cegah dini terhadap ATHG bidang dalam negeri

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah produk intelijen luar negeri

1674 laporan

Jumlah produk intelijen dalam negeri

2083 laporan

Terwujudnya pencegahan, penangkalan Jumlah produk intelijen bidang kontra dan penanggulangan terhadap ATHG intelijen

4152 laporan



Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara Analisis dan Produksi Intelijen

Terlaksananya pengambilan kebijakan yang tepat

Jumlah produk intelijen

4132 laporan

Stabilitas Keamanan dan Ketertiban No


Program Prioritas

Deteksi Dini dan Bebas Ancaman 1 Terorisme

Teknologi Intelijen & Operasi Kontra Terorisme















PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Penyelenggaraan Dukungan Administrasi dan Sumber Daya Manusia Peralatan dan Fasilitas Persandian

Pembangunan Komprehensif Media Intelijen Analysis, Cyber Intelligent Analysis (CYAN) Pembangunan Komprehensif Media Intelijen Analysis, Situation Room Solution Enterprise


Pengadaan Peralatan Pendukung Operasi Intelijen Teknologi

1 unit


Pembangunan Sistem Attack and Defence

1 kali

Operasi Kontra Intelijen

Laporan Intelejen Kontra Terorisme

Jumlah kerjasama kegiatan dan/atau operasi kontra terorisme

48 kali


Jumlah kegiatan dan/atau operasi kontra terorisme

360 kali



Jumlah kegiatan dan/atau operasi intelijen luar negeri

67 kali



Jumlah laporan kontra terorisme

1978 laporan



1 unit

1 unit

BADAN KEAMANAN LAUT Kemaritiman dan Kelautan No

Program Prioritas

Penanggulangan Illegal Fishing dan 1 Keamanan Laut

Kegiatan Prioritas (Kegiatan PROGRAM K/L Pendukung) Peningkatan pengawasan kelautan dan Program Peningkatan Keamanan dan perikanan serta keamanan laut Keselamatan di Laut

KEGIATAN K/L Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut

SASARAN K/L Terselenggaranya Operasi Bersama Kamla Terintegerasi

INDIKATOR K/L Operasi Bersama Kamla Terintegerasi (Bakamla)

TARGET 3 operasi



Program Prioritas



PROGRAM K/L

Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut

KEGIATAN K/L

Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut

SASARAN K/L

Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut.

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah kegiatan penyelenggaraan operasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia secara terintegrasi 12 Kegiatan


Program Prioritas

1 Keamanan Laut Terkendali 2 Keamanan Laut Terkendali

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum

PROGRAM K/L Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut

KEGIATAN K/L Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut Peningkatan Operasi Keamanan Dan Keselamatan Laut

SASARAN K/L Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut. Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut.

INDIKATOR K/L

TARGET

Operasi Bersama Kamla Terintegrasi

12 operasi

Operasi udara maritm keamanan laut

12 operasi

11 Keamanan Laut Terkendali

Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Program Peningkatan Keamanan dan Hukum Keselamatan di Laut Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan SDM Keamanan Laut Bakamla Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sarpras Pendukung Keamanan Laut Bakamla Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sarpras Pendukung Keamanan Laut Bakamla Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sarpras Pendukung Keamanan Laut Bakamla Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sarpras Pendukung Keamanan Laut Bakamla Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sarpras Pendukung Keamanan Laut Bakamla Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sarpras Pendukung Keamanan Laut Bakamla Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sarpras Pendukung Keamanan Laut Bakamla


Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut









Sistem Informasi Kamla yang Terpadu

Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum Dan Kerjasama Keamanan Dan Penyelesaian kasus tindak pidana di Keselamatan Laut Advokasi dan Penegakan Hukum Kamla. laut

45 kasus

Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla

Peningkatan kapasitas SDM keamanan Pembangunan Akademi Keamanan dan dan keselamatan laut Keselamatan Laut (AKKL) 1 paket


Sarana dan Prasarana Keamanan dan Keselamatan Laut

Pengadaan Sistem Monitoring dan Analisa

1 unit



Pengadanaan 2 kapal patroli kamla 110m tahap 1

2 unit



Pengadaan kapal patroli keamanan laut 80m 3 unit



Pengadaan kapal pemburu 42,7m

6 unit



Pengadaan helikopter maritim

2 unit



Pengadaan radar permukaan jarak jauh 3 unit

Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Kamla Peningkatan Pengelolaan Informasi, Hukum Dan Kerjasama Keamanan Dan Keselamatan Laut

Saran dan Prasarana keamanan dan keselamatan laut

Pembangunan kapal patroli kamla 110m

Tahap II (100 %)

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Kamla.

Pengembangan Bakamla Integrated Information System (BIIS)

1 paket

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Revolusi Mental No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

1 Reformasi Birokrasi Pemerintahan

Perumusan dan Perancangan Sistem Penerapan Sistem Reward & Program Penyelenggaraan Manajemen Informasi Berbasis Teknologi Informasi Terbangunnya talent pool Jabatan Punishment dan Keteladanan Pimpinan Kepegawaian Negara dan Pengelolaan Data Kepegawaian Pimpinan Tinggi (JPT)

Jumlah database talent pool nasional


Perumusan dan Perancangan Sistem Penerapan Sistem Reward & Program Penyelenggaraan Manajemen Informasi Berbasis Teknologi Informasi Menurunnya persentase pelanggaran Punishment dan Keteladanan Pimpinan Kepegawaian Negara dan Pengelolaan Data Kepegawaian disiplin ASN

Persentase instansi pemerintah yang tingkat pelanggaran disiplin ASN nya menurun


Perumusan dan Perancangan Sistem Penerapan Sistem Reward & Program Penyelenggaraan Manajemen Informasi Berbasis Teknologi Informasi Punishment dan Keteladanan Pimpinan Kepegawaian Negara dan Pengelolaan Data Kepegawaian Meningkatnya profesionalitas ASN

Jumlah ASN yang masuk ke dalam talent pool nasional

TARGET

1 database

100%

5000 ASN

Reformasi Birokrasi No

Program Prioritas

Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 1 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB


Penerapan Manajemen ASN

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Perumusan dan Perancangan Sistem Tersedianya sistem informasi Program Penyelenggaraan Manajemen Informasi Berbasis Teknologi Informasi manajemen dan database ASN yang Kepegawaian Negara dan Pengelolaan Data Kepegawaian lengkap, akurat, dan terkini

INDIKATOR K/L

Jumlah sistem informasi manajemen dan database ASN

TARGET

1 Paket Sistem

2

3

4

5

Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB


Pelaksanaan Pengembangan Kinerja, Standardisasi Kinerja Jabatan, dan Program Penyelenggaraan Manajemen Pengambangan Sistem Informasi Kepegawaian Negara Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara

Terlaksananya pilot project penerapan kebijakan penilaian kinerja ASN berdasarkan mekanisme 360 derajat Jumlah K/L yang dijadikan Pilot Project 10 K/L


Program Penyelenggaraan Manajemen Penilaian Kompetensi dan Konseling Kepegawaian Negara Psikologi PNS

Tersusunnya peta kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

Jumlah pemangku JPT yang dipetakan kompetensinya

4000 JPT


Program Penyelenggaraan Manajemen Penilaian Kompetensi dan Konseling Kepegawaian Negara Psikologi PNS

Terbangunnya talent pool Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

Jumlah talent pool JPT

1 database


Program Penyelenggaraan Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan dan Kepegawaian Negara Pelatihan Bidang Kepegawaian

Terpenuhinya kebutuhan pejabat fungsional analis kepegawaian

Jumlah pejabat fungsional analis kepegawaian

3600

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) Revolusi Mental No

Program Prioritas

Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga 1 dan Media Publik



Peningkatan Peran Keluarga Dalam Persemaian Nilai-nilai Budi Pekerti


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga

Pembinaan Keluarga Balita dan Anak

Persentase keluarga yang mempunyai Meningkatnya Pengetahuan Sikap dan balita dan anak memahami dan Perilaku (PSP) keluarga balita dan anak melaksanakan pengasuhan dan dalam pengasuhan dan pembinaan pembinaan tumbuh kembang balita tumbuh kembang anak dan anak


Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi

Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Jumlah provinsi yang melaksanakan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah BKB Holistic Integrative

TARGET

60,50%

34 prov dan 7093,9 kel BKB HI

Pelayanan Kesehatan No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Penguatan Promotif dan Preventif : 1 "Gerakan Masyarakat Sehat"

Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat


Peningkatan pengetahuan PUS, WUS dan remaja keluarga tentang program KKBPK melalui media massa (cetak dan Peningkatan Advokasi dan KIE Program elektronik), media luar ruang, media lini Kependudukan, KB, dan Pembangunan bawah serta melalui tenaga lini Keluarga lapangan




Pembinaan Ketahanan Remaja




Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi





Peningkatan Pelayanan KB dan 5 Kesehatan Reproduksi

Pembangunan Keluarga






Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

INDIKATOR K/L

TARGET

Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui media massa (cetak dan elektronik), media luar ruang, media lini bawah serta melalui tenaga lini lapangan Jumlah stakeholder dan mitra kerja yang memiliki komitmen dan melaksanakan pembinaan ketahanan Sosialisasi GenRe (PIK R/M) dan BKR remaja 2 mitra Peningkatan promosi Kesehatan dan Persentase Kelompok Sasaran yang hak-hak Reproduksi di Kelompok memberikan promosi Kesehatan dan Sasaran hak-hak Reproduksi 10% dari 265.045 sasaran Sosialisasi materi dan informasi Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan Ketahanan Keluarga (BKB, diseminasi kebijakan keluarga sejahtera BKR, BKL, dan PEK/UPPKS) Tk. Prov dan dan pemberdayaan keluarga di seluruh Kab/Kota tingkatan wilayah Pengetahuan Sikap dan Perilaku (PSP) keluarga balita dan anak dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh Persentase PUS anggota BKB yang kembang anak mendapat pembinaan kesertaan ber-KB Pemberdayaan ekonomi KPS melalui Persentase PUS KPS anggota kelompok kelompok UPPKS dalam pembinaan ber UPPKS yang mendapat pembinaan KB kesertaan ber-KB 70,5%

90

34

80%












Pengetahuan Sikap dan Perilaku (PSP) Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia keluarga lansia dan rentan dalam dan Rentan pembinaan keluarga lansia dan rentan Pengelolaan Program Kependudukan, Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh Pembangunan Keluarga Provinsi tingkatan wilayah Pengelolaan Program Kependudukan, Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh Pembangunan Keluarga Provinsi tingkatan wilayah Pengelolaan Program Kependudukan, Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh Pembangunan Keluarga Provinsi tingkatan wilayah

Pembinaan Remaja



Peningkatan Pelayanan KB dan 10 Kesehatan Reproduksi Peningkatan Pelayanan KB dan 11 Kesehatan Reproduksi Peningkatan Pelayanan KB dan 12 Kesehatan Reproduksi

Pembinaan Remaja



Pembinaan Remaja



Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB


Pembinaan Ketahanan Remaja Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi



Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga




Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga




Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan




Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan











Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi

89,5%

Jumlah provinsi yang melaksanakan BKB Holistic Integrative

34 provinsi (7.094 kelompok BKB)

Jumlah kelompok BKL yang terbentuk dan mendapat pembinaan

9.135 kelompok BKL

Jumlah kelompok UPPKS yang terbentuk dan mendapat pembinaan Indeks Pengetahuan Kesehatan Remaja yang mendapatkan pembinaan Reproduksi Remaja (KRR) melalui tentang generasi berencana (GenRe) Generasi Berencana (GenRe) Remaja yang medapatkan pembinaan tentang generasi berencana (GenRe)

Pembinaan Remaja dan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah Komitmen stakeholders (pemangku Peningkatan Advokasi dan KIE Program kepentingan) dan mitra kerja serta Kependudukan, KB, dan Pembangunan pengetahuan dan pemahaman Keluarga masyarakat terhadap program KKBPK


Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia & Rentan

8.895 kelompok UPPKS

50

Persentase PUS anggota BKR yang ber KB 75% Pembentukan dan Pembinaan PIK R/M di Provinsi serta Pembentukan dan 22.614 kelompok PIK KRR dan 7.859 pembinaan kelompok BKR kelompok BKR Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi melalui media, audiensi, dan momentum KKBPK 86

Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui media massa Komitmen stakeholders (pemangku (cetak dan elektronik) dan media luar kepentingan) dan mitra kerja serta ruang, terutama media lini bawah pengetahuan dan pemahaman (poster, leaflet, lembar balik, banner, masyarakat terhadap program KKBPK media tradisional) Komitmen stakeholders (pemangku Persentase PUS, WUS, remaja dan kepentingan) dan mitra kerja serta keluarga yang mendapatkan informasi pengetahuan dan pemahaman program KKBPK melalui tenaga lini masyarakat terhadap program KKBPK lapangan Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) yang Penyediaan jumlah petugas lapangan berkualitas dalam pengelolaan program dengan Rasio PLKB yang memadai (1:2) 50% yang telah memenuhi rasio 1 KKBPK disetiap desa petugas kb : 2 desa Tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) yang berkualitas dalam pengelolaan program Sertifikasi Tenaga PKB/PLKB sesuai KKBPK dengan standarisasi kompetensinya 40% dari jml PKB/PLKB Pembinaan advokasi dan KIE program KKBPK bagi stakeholders/mitra kerja Jumlah provinsi/Kab/Kota yang dan masyarakat di seluruh tingkatan mendapatkan Advokasi dan KIE wilayah program KKBPK melalui mupen 34 Prov dan 547 Kab/Kota Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK bagi Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah

Jumlah Penayangan informasi KKB melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional Jumlah Penggerakan Pembinaan KKB Dukungan Operasional program KKBPK bagi mitra kerja di setiap tingkatan bagi petugas lini lapangan (PLKB/PKB) wilayah

12 frekwensi

81.259 Desa/Kelurahan x 12 Frek

78

59


Program Dukungan Manajemen dan Penguatan regulasi, kelembagaan, serta Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya data dan informasi BKKBN

Penyediaan dan Sinkronisasi Landasan Hukum dan Kebijakan Kependudukan dan KB, serta Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana


Penguatan regulasi, kelembagaan, serta Program Kependudukan, KB, dan data dan informasi Pembangunan Keluarga

Penyediaan Data dan Informasi Program KKBPK



Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk






Peningkatan pelayanan KB













Pelayanan kesehatan dan keluarga 32 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat berencana

Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak 33 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat usia dini Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak 34 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat usia dini

Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi

Sistem Infomasi Keluarga program KKBPK berbasis TI sebagai pusat data informasi BKKBN Kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan yang terdapat pada semua sektor di tingkat pusat, provinsi dan Kab/Kota

Jumlah Peraturan Perundanganundangan yang terfasilitasi dan Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten/Kota Jumlah data dan informasi program KKBPK yang tersedia secara cepat, tepat, akurat, dan bermanfaat berbasis teknologi informasi Persentase fasilitasi sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk kepada Pemda Provinsi, 40% Sektor; 25% Provisni; 20% Kabupaten/kota, dan K/L Kab/Kota

Sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah

Jumlah kegiatan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk dengan lintas sektor di tingkat Provinsi dan Kab/Kota 3 kali setahun di setiap prov

Tersedianya Landasan hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program KKBPK

Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi

Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber- Pembinaan kesertaan ber-KB melalui KB Jalur Pemerintah fasilitas kesehatan pelayanan KB


Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber- Pembinaan kesertaan ber-KB melalui KB Jalur Pemerintah fasilitas kesehatan pelayanan KB Pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB Pengelolaan Program Kependudukan, yang sesuai dengan standarisasi Keluarga Berencana, dan pelayanan KB diseluruh tingkatan Pembangunan Keluarga Provinsi wilayah Pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB Pengelolaan Program Kependudukan, yang sesuai dengan standarisasi Keluarga Berencana, dan pelayanan KB diseluruh tingkatan Pembangunan Keluarga Provinsi wilayah Pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB Pengelolaan Program Kependudukan, yang sesuai dengan standarisasi Keluarga Berencana, dan pelayanan KB diseluruh tingkatan Pembangunan Keluarga Provinsi wilayah Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembinaan dan Pemberdayaan Pembangunan Keluarga Provinsi keluarga






Jumlah jenis data dan informasi program KKBPK di Provinsi Persentase peserta KB bagi PUS yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) melalui SJSN Kesehatan (PBI)

1

17

4 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga, RR, MS, RPJMN)

54

Persentase faskes yang mendapatkan pemenuhan sarana, alokon sesuai dengan standar pelayanan KB (85% dari 53.342 Faskes yang diasumsikan bekerjasama dengan SJSN Kesehatan sampai dengan tahun 2019 = 45.340 Faskes s/d tahun 2019) 57,2% Jumlah penggerakan pelayanan KB (PB MKJP), pelayanan ganti cara (PA MKJP), pelayanan komplikasi berat, Pencabutan Implant dan Kegagalan PB MKJP (640.740) Ganti Cara yang ditindaklanjuti (336.444) Komplikasi berat (3.015)

Jumlah penggerakan pelayanan KB di wilayan Khusus dan Galciltas

Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang memberikan pelayanan KB dan KR sesuai dengan standarisasi pelayanan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan Meningkatnya PSP Keluarga Balita dan melaksanakan pengasuhan dan Anak dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita pembinaan tumbuh kembang anak dan anak Meningkatnya remaja yang Indeks kesehatan reproduksi remaja mendapatkan pembinaan tentang (KRR) melalui generasi berencana Generasi Berencana (GenRe) (genre)

3 Frek/Tahun

57,2% (dari total asumsi faskes yang bekerjasama dengan SJSN Kesehatan/53.342)

33 Prov dan 547 Kab/Kota

12,7

50

Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan 35 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Kampanye



Keluarga yang mempunyai balita dan Komunikasi, informasi dan edukasi anak balita yang memahami kepada keluarga tentang pola asuh dan pengasuhan dan tumbuh kembang tumbuh kembang anak anak

Antar Kelompok Pendapatan No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Persentase (%) kabupaten (kabupaten Galicitas) dan kota (wilayah miskin Meningkatnya pembinaan kesertaan KB perkotaan) yang difasilitasi dalam di wilayah dan sasaran khusus pembinaan kesertaan KB

TARGET

1 Perluasan pelayanan dasar

Jangkauan Layanan


Peningkatan Kesertaan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus


Jangkauan Layanan




Pemberdayaan Masyarakat





Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Jumlah penggerakan pelayanan KB di Keluarga diseluruh tingkatan wilayah wilayan Khusus dan Galciltas 3 Frekuensi per tahun Persentase(%) peserta KB bagi PUS Meningkatnya pembinaan dan yang mendapatkan jaminan Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber- kesertaan KB melalui Faskes KB ketersediaan alat dan obat kontrasepsi KB Jalur Pemerintah pemerintah melalui SJSN Kesehatan Meningkatnya pemberdayaan ekonomi Persentase PUS KPS anggota kelompok KPS melalui kelompok UPPKS dalam UPPKS yang mendapat pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga pembinaan ber KB kesertaan ber-KB




Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Jumlah kelompok UPPKS yang Keluarga diseluruh tingkatan wilayah terbentuk dan mendapat pembinaan









Terlaksananya Program Kependudukan, Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana dan Pembangunan Pemberdayaan Keluarga diseluruh Keluarga diseluruh tingkatan wilayah tingkatan wilayah Pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB Terlaksananya Program Kependudukan, yang sesuai dengan standarisasi Keluarga Berencana dan Pembangunan pelayanan KB di seluruh tingkatan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah wilayah


36% Kabupaten Galicitas dan 45% Wilayah Kota


Program Prioritas

Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan 1 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan 2 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa

PROGRAM K/L Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan pengelolaan program KKBPK Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan pengelolaan program KKBPK

INDIKATOR K/L

Peningkatan kapasitas masyarakat desa Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan dan desa adat dalam seluruh tahapan Program Kependudukan, KB, dan 3 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa pembangunan desa Pembangunan Keluarga


Peningkatan peran aktif masyarakat Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan desa sebagai tenaga pendidikan dan 4 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa kesehatan

Meningkatnya komitmen stakeholders (pemangku kepentingan) dan mitra Peningkatan Advokasi dan KIE Program kerja serta meningkatnya pengetahuan Persentase PUS, WUS dan remaja Kependudukan, KB, dan Pembangunan dan pemahaman masyarakat terhadap keluarga yang mendapatkan informasi Keluarga program KKBPK KKB melalui tenaga lini lapangan


TARGET

Jumlah penyediaan PLKB/PKB sesuai ratio yang memadai diseluruh tingkatan wilayah Jumlah SDM Lini Lapangan yang mendapatkan fasilitasi dukungan Peningkatan kompetensi.

Terlaksananya Program Kependudukan, Persentase petugas lini lapangan Keluarga Berencana dan Pembangunan (PLKB/PKB) yang mendapat Dukungan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah Operasional program KKBPK

50%

882

100% (81.259 Desa/Kelurahan)

59,1




Terlaksananya Program Kependudukan, Jumlah prov dan kab/kota yang Keluarga Berencana dan Pembangunan mendapat Advokasi dan KIE program Keluarga diseluruh tingkatan wilayah KKBPK melalui mupen (*)


BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Revolusi Mental No

Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Simplifikasi Sistem Perijinan, Mengurangi Jumlah Ijin, Transparan dan Complaint Center

PROGRAM K/L

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

KEGIATAN K/L Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat

SASARAN K/L Menumbuhkan budaya layanan perijinan investasi yang cepat dan transparan, yang dilandasi integritas moral yang bersih dan ramah

INDIKATOR K/L

Tingkat mutu pelayanan masyarakat atas pelayanan publik di PTSP Pusat

TARGET

Tingkat mutu pelayanan minimal: B (baik)


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Penciptaan lapangan kerja dengan 1 memperbesar investasi padat karya

Iklim Investasi


Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal

Perhatian khusus kepada usaha mikro 2 dan kecil

Koperasi dan Kemitraan Usaha


Pemberdayaan Usaha Nasional




Pemberdayaan Usaha Nasional

SASARAN K/L Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di daerah Meningkatnya kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan usaha besar Meningkatnya kemitraan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan usaha besar

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah PTSP yang ditetapkan kualifikasi kelembagaannya di bidang penanaman modal Tersedianya data UKM yang berpotensi untuk bermitra dan data perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan untuk bermitra 1 Buku Direktori Jumlah kemitraan UKM dengan perusahaan PMA/PMDN

20 Kemitraan


Program Prioritas

Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa1 Kota


PROGRAM K/L

Peningkatan peran Pelayanan Terpadu Program Peningkatan Daya Saing Satu Pintu di daerah Penanaman Modal

KEGIATAN K/L Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal

SASARAN K/L Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di daerah

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah PTSP yang ditetapkan kualifikasi kelembagaannya di bidang penanaman modal

Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi Penguatan Diplomasi Ekonomi dan 1 Kerja Sama Pembangunan

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Tingkat Bilateral









No

Program Prioritas

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal

Tersedianya analisis market intelligence


Tersedianya strategi promosi penanaman modal yang berkualitas Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama bilateral dan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral di multilateral di bidang penanaman Bidang Penanaman Modal modal Meningkatnya kesepakatan hasil Kerja Sama Regional di Bidang pertemuan kerjasama regional di Penanaman Modal bidang penanaman modal


Kerja Sama Regional di Bidang Penanaman Modal

Jumlah pertemuan/perundingan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal Jumlah pertemuan/perundingan kerjasama regional di bidang penanaman modal Tersedianya kajian dan evaluasi pemanfaatan pasar tunggal ASEAN (MEA) dalam rangka peningkatan investasi

Meningkatnya kesepakatan hasil pertemuan kerjasama regional di bidang penanaman modal

TARGET


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

9

1 Menciptakan Iklim Investasi SDM Industri yang Kompeten dan 2 Disiplin

Penguatan PTSP Penguatan Kapasitas kelembagaan Koperasi, UKM, dan Administrator Pengelola


Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal


Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal di daerah Meningkatnya kapasitas Administrator KEK bidang pelayanan perizinan penanaman modal

Jumlah PTSP yang ditetapkan kualifikasi kelembagaannya di bidang penanaman modal

9

Jumlah Administrator yang ditingkatkan kapasitasnya 8 administrator di 8 KEK

Pembangunan Pariwisata No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

1 Pengembangan Destinasi Wisata

Koordinasi Pembangunan Destinasi




Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal









Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal






Penyiapan Objek Wisata


KEGIATAN K/L Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal Peningkatan Kualitas Strategi Promosi di Bidang Penanaman Modal Promosi Penanaman Modal Terfokus dan Terintegrasi Berbasis Sektor dan Negara Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi Penyediaan peta investasi/prospektus sesuai dengan kebijakan pengembangan

Penanaman modal di bidang pariwisata meningkat

Road show promosi investasi sektor pariwisata ke negara-negara potensial Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata

Bertambahnya penanaman modal dari negara-negara baru Meningkatnya kunjungan wisatawan dan lama tinggal

TARGET

Investor yang ingin menanamkan modal


Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Penanaman Modal Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan

Mempermudah birokrasi dan peraturan di bidang kontrak tenaga kerja Birokrasi perizinan membaik dan efektif Peningkatan kualitas pelayanan Pelatihan pegawai perijinan perijinan Penetapan Keringanan Pajak dalam Periode Tertentu bagi Pengembangan Banyaknya Usaha yang Menerima Investasi Keringanan Pajak Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi Kemudahan perijinan investasi


Fasilitasi Daerah dalam Rangka Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Meningkatnya kualitas fasilitasi promosi daerah

Kemudahan perizinan bagi swasta dan masyaraakt dalam pengembangan sarana usaha pariwisata

1

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Kedaulatan Pangan No

Program Prioritas


Penanganan Gangguan Terhadap 1 Produksi Pangan

Pengembangan Budidaya Adaptif



PROGRAM K/L Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG Meningkatnya layanan informasi iklim Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG

INDIKATOR K/L Peningkatan jumlah kecamatan yang menerima layanan informasi iklim dengan tingkat akurasi 65% - 75%

Terlayaninya informasi perubahan iklim Layanan informasi perubahan iklim

TARGET

25 provinsi

34 Provinsi


Program Prioritas

Konektivitas (tol) laut dan industri 1 maritim


PROGRAM K/L

Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi Keamanan dan keselamatan pelayaran dan Geofisika

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Tersedianya layanan informasi cuaca Pengelolaan Meteorologi Penerbangan maritim dan prakiraan tinggi dan Maritim BMKG gelombang

BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)

INDIKATOR K/L Jumlah Pelabuhan yang memperoleh layanan informasi cuaca maritim dan prakiraan tinggi gelombang dengan akurasi 75% 80 %

TARGET 10 pelabuhan (Belawan,Batam,Bitung,Tanjung Perak,Lampung,Tanjung Priok,Sorong,Makassar,Ambon,Pontian ak)



Program Prioritas


Penurunan perilaku merokok dan konsumsi alkohol



PROGRAM K/L Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

KEGIATAN K/L

Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif

SASARAN K/L

Pemberdayaan Anti Narkoba di kalangan masyarakat

Pemberdayaan Anti Narkoba di Pemberdayaan Peran serta Masyarakat kalangan masyarakat

INDIKATOR K/L

TARGET

Persentase kawasan atau wilayah rawan narkoba di perkotaan dan pedesaan yang diintervensi program pemberdayaan anti narkoba Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba

20

20


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Lingkungan Bersih Penyalah-gunaan 1 Narkoba

Litbang Penanganan Narkoba

Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan, Tata Usaha, Rumah Program Dukungan Manajemen dan Tangga, dan Pengelolaan Sarana Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN Prasarana



Program Dukungan Manajemen dan Penyelenggaran Penelitian, Data, dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN Informasi P4GN




Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba














Pencegahan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkoba





Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Penyelenggaran Penelitian, Data, dan Informasi P4GN

Data dan Informasi

Jumlah laboratorium pengujian narkoba yang dibangun TBC Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 2017 (Prevalensi Narkoba 2017) TBC Sistem informasi penanganan permasalahan narkoba terintegrasi dan real-time TBC

Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi

Informasi jaringan sindikat tindak pidana narkotika

Jumlah operasi intelejen dan laporan

12 paket

Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi

Informasi jaringan sindikat tindak pidana narkotika Tersangka dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus tindak pidana narkotika dan pre kursor narkotika yang ditangkap Kasus tindak pidana psikotropika dan prekursor narkotika yang terungkap dan terselesaikan Kasus tindak pidana psikotropika dan prekursor narkotika yang terungkap dan terselesaikan Kasus tindak pidana psikotropika dan prekursor narkotika yang terungkap dan terselesaikan

Upgrade Front End Monitoring Center

1 paket

Penindakan dan penangkapan DPO kasus tindak pidana narkotika

TBC

Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor

Gedung/Bangunan

Data dan Informasi

Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika

Kasus tindak pidana narkotika yang terungkap dan terselesaikan Informasi P4GN kepada keluarga, Penyelenggaraan Desiminasi Informasi pelajar/mahasiswa, pekerja, dan P4GN kelompok masyarakat Program Pemberdayaan Anti Narkoba Pemberdayaan Peran serta Masyarakat di instansi pemerintah Program Pemberdayaan Anti Narkoba Pemberdayaan Peran serta Masyarakat di instansi pemerintah

Penyelidikan kasus tindak pidana prekursor narkotika Pengawasan Importir Terdaftar dan Eksportir Terdaftar Serta Pengguna Akhir di Wilayah Indonesia Pengawasan Ketat Distribusi dan Pengelolaan Prekursor Dalam Kota Penyelidikan kasus tindak pidana narkotika Jumlah kurikulum anti-narkoba di perguruan tinggi, diklat struktural dan diklat fungsional ASN) Jumlah instansi pemerintah yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba Jumlah instansi pemerintah provinsi yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba

15 paket

TBC

TBC

TBC

3 paket

18 instansi

68 instansi









Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)














Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Program Pemberdayaan Anti Narkoba Pemberdayaan Peran serta Masyarakat di instansi pemerintah Program Pemberdayaan Anti Narkoba Pemberdayaan Peran serta Masyarakat di dunia usaha/swasta Program Pemberdayaan Anti Narkoba Pemberdayaan Peran serta Masyarakat di kalangan masyarakat Program Pemberdayaan Penggiat Anti Pemberdayaan Peran serta Masyarakat Narkoba di lingkungan pendidikan Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik instansi pemerintah Penguatan Lembaga Rehabilitasi yang memperoleh peningkatan Instansi Pemerintah kemampuan Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik instansi pemerintah Penguatan Lembaga Rehabilitasi yang memperoleh peningkatan Instansi Pemerintah kemampuan Lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik komponen masyarakat Penguatan Lembaga Rehabilitasi yang memperoleh peningkatan Komponen Masyarakat kemampuan

Jumlah instansi pemerintah kabuapten/kota yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba Jumlah dunia usaha/swasta yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba Persentase desa/kelurahan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba Jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pemberdayaan anti narkoba

86 instansi

172 institusi

138 desa/kel

92 lembaga

Jumlah lembaga rehab instansi pemerintah yang mendapat peningkatan kompetensi

TBC

Jumlah dukungan layanan rehabilitasi instansi pemerintah

TBC

Jumlah lembaga rehab komponen masyarakat yang mendapat peningkatan kompetensi

TBC

Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat

Petugas lembaga rehabilitasi narkoba medis dan sosial milik komponen masyarakat yang memperoleh peningkatan kemampuan

Jumlah petugas lembaga rehab komponen masyarakat yang mendapat peningkatan kompetensi TBC

Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat

Dukungan layanan rehabilitasi komponen masyarakat

Jumlah dukungan layanan rehabilitasi komponen masyarakat

TBC

Jumlah balai rehabilitasi yang menjadi modern dan andal

TBC

Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalah guna Balai Rehabilitasi Penyalah Guna dan/atau Pecandu Narkoba Narkoba yang modern dan andal

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB) Daerah Perbatasan No

1

2

3

4

5

Program Prioritas Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka Isolasi Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka Isolasi Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka Isolasi Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka Isolasi Pembangunan Kelistrikan dan Telekomunikasi

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Program Penanggulangan Bencana

Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana

Penyediaan Jalan Pararel Perbatasan

Jumlah jalur evakuasi

17 jalur evakuasi



Pemberian rambu evakuasi bencana

jumlah rambu evakuasi terpasang

1700 unit


Penyiapan Logistik di kawasan Rawan Bencana

Tersedianya logistik kebencanaan di kawasan rawan bencana

jumlah logistik kebencanaan

17 kabupaten/kota


Penyiapan peralatan dikawasan rawan bencana

Pengadaan peralatan kebencanaan

Jumlah peralatan

17 kabupaten/kota



Tersedianya sistem peringatan dini bencana di kawasan rawan bencana

Jumlah lokasi terpasang sistem peringatan dini bencana

17 kabupaten/kota

6

7

8

9

10

Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan

Pengembangan 10 PKSN dan Pusat 11 Perdagangan Lintas Batas Negara Pengembangan 10 PKSN dan Pusat 12 Perdagangan Lintas Batas Negara

Pembangunan Kelistrikan dan Telekomunikasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pengembangan SDM Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pengembangan SDM Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pengembangan SDM Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pengembangan SDM Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Masterplan Pengembangan Kawasan Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Masterplan Pengembangan Kawasan

Pengembangan aplikasi teknologi informasi, komunikasi dan kehumasan

Pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana

Jumlah pusdalops

17 pusdalops

Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Meningkatnya kualitas dan kinerja sumberdaya manusia

Jumlah Pegawai BPBD tersertifikasi

170 orang

Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Pelatihan Penanggulangan Bencana

Jumlah fasilitas peralatan diklat PB jarak jauh

17 kab/kota


Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi Bencana

Relawan siaga bencana

Jumlah relawan siaga bencana

1700 orang



Jumlah kelompok masyarakat (desa) tangguh bencana

Jumlah kelompok mayarakat (desa) tangguh bencana

156 desa



Kajian dan peta risiko bencana

Jumlah dokumen kajian dan peta risiko bencana 6 PKSN


Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana

Kajian dan peta risiko bencana di 6 PKSN

Dokumen kajian dan peta risiko bencana

Program Penanggulangan Bencana Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB

6 PKSN

Daerah Tertinggal No

Program Prioritas

1 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik 2 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah

6 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas

Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran dan Kerjasama Antar Daerah Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Pengadaan Moda Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP


Penyediaan Akses Telekomunikasi

3 Pengembangan Ekonomi Lokal 4 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas 5 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas



PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L


Penyiapan Logistik di kawasan Rawan Bencana Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi di Wilayah Pasca Bencana Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Penyiapan peralatan dikawasan rawan bencana Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana


Pengembangan aplikasi teknologi informasi, komunikasi dan kehumasan

Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Tersedianya logistik kebencanaan di kawasan rawan bencana Tersusunnya kajian dan peta risiko bencana Terlaksananya pemulihan pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi sosial ekonomi

jumlah logistik kebencanaan Dokumen kajian dan peta risiko bencana Jumlah Lokasi Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi di Wilayah Pascabencana

27 kabupaten

Tersedianya jalur evakuasi bencana

Jumlah jalur evakuasi

27 kabupaten/kota

27 kabupaten

5 Kabupaten/kota

Terpasangnya rambu evakuasi bencana jumlah rambu evakuasi terpasang

27 kabupaten

Tersedianya peralatan kebencanaan Tersedianya sistem peringatan dini bencana di kawasan rawan bencana Terbangunnya pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana (pusdalops)

Jumlah peralatan Jumlah lokasi terpasang sistem peringatan dini bencana

27 kabupaten

Jumlah pusdalops

27 kabupaten

27 kabupaten

Desa dan Kawasan Pedesaan

Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan 2 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa

Kegiatan Prioritas (Kegiatan PROGRAM K/L Pendukung) Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal Program Penanggulangan Bencana Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa Program Penanggulangan Bencana

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 3 Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Rehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar lingkungan, terkena dampak bencana serta perubahan iklim

No

Program Prioritas



KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET


Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat (desa) tangguh bencana


500 desa


Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat (desa) tangguh bencana


190 desa


Terbangunnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana

Jumlah kelurahan/desa yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat tangguh

200 kelurahan/desa

Perumahan dan Permukiman No


Program Prioritas

Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan 1 PSU Pendukung

Pembangunan Rumah Khusus

PROGRAM K/L


KEGIATAN K/L Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Prasarana Fisik di Wilayah Pasca Bencana

SASARAN K/L Terlaksananya pemulihan pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana bidang fisik

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah sarpras bidang fisik


Program Prioritas

1 Pengembangan Destinasi Wisata 2 Pengembangan Destinasi Wisata

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan

PROGRAM K/L Program Penanggulangan Bencana Program Penanggulangan Bencana

KEGIATAN K/L Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Penyiapan Logistik di kawasan Rawan Bencana

SASARAN K/L Tersedianya sistem peringatan dini bencana di kawasan rawan bencana Tersedianya logistik kebencanaan di kawasan rawan bencana

INDIKATOR K/L Jumlah lokasi terpasang sistem peringatan dini bencana

TARGET 12 kabupaten/kota

Jalur evakuasi

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT) Stabilitas Keamanan dan Ketertiban No

Program Prioritas

Deteksi Dini dan Bebas Ancaman 1 Terorisme Deteksi Dini dan Bebas Ancaman 2 Terorisme Deteksi Dini dan Bebas Ancaman 3 Terorisme Deteksi Dini dan Bebas Ancaman 4 Terorisme


Pengembangan Sistem Anti Teror Penindakan Kejahatan Terorisme & Deradikalisasi Penindakan Kejahatan Terorisme & Deradikalisasi Penindakan Kejahatan Terorisme & Deradikalisasi

PROGRAM K/L

Program Penanggulangan Terorisme Program Penanggulangan Terorisme Program Penanggulangan Terorisme Program Penanggulangan Terorisme

KEGIATAN K/L

Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan

SASARAN K/L Meningkatnya daya tahan dan kewaspadaan masyarakat terhadap ideologi radikal sehingga perkembangan terorisme terhambat (Operasi Intelijen Pencegahan dan Kontra Propaganda)

INDIKATOR K/L

Penyusunan SOP Sistem Keamanan Obvit dan Lingkungan Pelaksanaan Deradikalisasi di Dalam Lapas TOT Kader Deradikalisasi Pelaksanaan Deradikalisasi di Luar Lapas

TARGET

1 Paket TBC TBC TBC

Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No

Program Prioritas

Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak1 Hak Politik

Pencegahan Konflik Sosial Politik dan 2 Penanggulangan Terorisme


Peningkatan Peran Forum-Forum Dialog Masyarakat

Peningkatan penegakan hukum pada organisasi terorisme

PROGRAM K/L

Program Penanggulangan Terorisme


KEGIATAN K/L

Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan

Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan




Penanggulangan Terorisme Bidang Kerja Sama Internasional


Peningkatan upaya deradikalisasi dan kontra radikal terorisme


Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan

SASARAN K/L Meningkatnya daya tahan dan kewaspadaan masyarakat terhadap ideologi radikal sehingga perkembangan terorisme terhambat (Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme Melalui FKPT) Meningkatnya efektivitas penindakan atas kasus tindak pidana terorisme (Operasional Satgas Penindakan dan Kesiapsiagaan Nasional) Terlaksananya operasi penggalangan informasi intelijen, dukungan dari negara mitra serta pemanfaatan resources dan expertise di forum regional dan multilateral (Kerjasama Regional dan Multilateral) Meningkatnnya daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikal terorisme

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme Melalui FKPT

37 Dokumen

Jumlah operasi penindakan, operasi intelijen, dan penyiapan satuan dalam kesiapsiagaan nasional

82 Operasi

Jumlah laporan penggalangan informasi intelijen, dukungan dari negara mitra dan pemanfaatan resources dan expertise di forum regional dan multilateral 3 laporan Persentase Peningkatan daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikal terorisme

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)

40%


Program Prioritas

1 Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri


Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

PROGRAM K/L

Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

CTKI/TKI yang berangkat ke luar negeri Peningkatan Fasilitasi Pelayanan mendapat pelayanan penempatan dan Penempatan dan Perlindungan Tenaga perlindungan sejak pra, selama sampai Jumlah UPP di UPTP/Balai/Loka yang Kerja Indonesia dengan pemulangan memberi layanan bagi TKI

TARGET

Operasional (24 UPP)/12 LTSP

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP) Kemaritiman dan Kelautan No

Program Prioritas

Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau 1 Kecil


Pengelolaan pulau-pulau kecil

PROGRAM K/L Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

KEGIATAN K/L Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara

SASARAN K/L Terwujudnya jalur/akses pemeriksaan ke Titik Referensi/Titik Dasar di pulau pulau kecil terluar

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah jalur/akses yang terbangun

0


Program Prioritas

Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan 1 Ekonomi Perbatasan


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Jumlah Kantor BPPD, Kantor Camat, Tersedianya Sarana dan Prasarana Balai Pertemuan Umum, Rumah Dinas Pendukung Perkantoran Pemerintahan Aparatur dan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Negara Pemerintahan LainnyaTerbangun Pembangunan Sarana prasarana Menjaga kedaulatan dan hak berdaulat pendukung Batas Wilayah Negara negara di perbatasan laut (Tanggul, BSP, Tugu, Gapura)

Pembangunan Perumahan Layak Huni, Program Pengelolaan Batas Wilayah Penyediaan Air Bersih dan sanitasi Negara dan Kawasan Perbatasan

Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan

Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara

Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Teridentifikasinya kondisi TR di lokasi Perbatasan Titik Dasar Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat Pemetaan Potensi Kawasan Perbatasan

Panjang Pilar/Patok Batas Teridentifikasi Jumlah Pemetaan Komoditi unggulan kawasan perbatasan

Penataan Ruang Kawasan Perbatasan

Jumlah Dokumen RTR KSN Perbatasan Negara

6 Pengembangan PLBN Terpadu

Pembangunan Pos TNI dengan Fasilitas Pengamanan Penunjang Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara Peningkatan potensi komoditas unggulan perbatasan Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Masterplan Pengembangan Kawasan Penyediaan Jalan Lingkungan, Air Bersih dan Sanitasi


Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, database Regulasi, dan Dokumen Teknis Program Pengelolaan Batas Wilayah Pengelolaan Perbatasan Negara dan Kawasan Perbatasan





Pengamanan Batas Wilayah Darat, 2 Laut, dan Udara Pengamanan Batas Wilayah Darat, 3 Laut, dan Udara Pengembangan 10 PKSN dan Pusat 4 Perdagangan Lintas Batas Negara Pengembangan 10 PKSN dan Pusat 5 Perdagangan Lintas Batas Negara


Penguatan Koordinasi Materi dan instrumen perundingan antar K/L

Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan


TARGET

89 Unit

5

477 Km 1 Kegiatan

Pengelolaan Lintas Batas Negara

Perencanaan Tata Ruang Nasional Penyediaan sarana penampung air baku PLBN Jumlah bantuan sarana

23 RDTR

Pengelolaan Batas Wilayah Darat

Teridentifikasinya batas-batas negara wilayah darat

Jumlah panjang tanda batas terindetifikasi

477 Km


Terlaksananya Perubahan UU No. 1/2009 dan pengambilalihan pengendalian lintas udara (FIR)

Jumlah Regulasi Perubahan UU No.1/2009 dan FGD pengambilalihan FIR

5 FGD RAN (Rencana Aksi Nasional)

Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut

Terlaksananya survey pemetaan bawah laut untuk landas kontinen dan Jumlahnya survey bawah laut yang potensinya dilaksanakan


Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan Jumlah kebijakan program pengelolaan batas wilayah darat perbatasan negara batas negara wilayah darat 11 Dokumen Laporan

10 PLBN

2


Penyelesaian segmen batas negara





Tersusunnya data dokumen hasil survey untuk mendukung Penyelesaian Jumlah survei pada segmen segmen batas dengan 2 negara Outstanding Boundary Problems (OBP) Pengelolaan Batas Wilayah Darat tetangga batas negara wilayah darat pada batas RI-Malaysia Segmen G.Raya, S.Buan Panjang (km) patok pilar batas yang Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan terpelihara dan diperbaiki oleh kedua Perbatasan Penjagaan patok pilar batas negara 50 Km


Program Prioritas

Pemeliharaan Stabilitas Keamanan 1 Kawasan



Pelaksanaan Roadmap Perundingan Perbatasan


PROGRAM K/L



KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L


Tersusunnya data dokumen hasil survey untuk mendukung Penyelesaian Jumlah survei pada segmen segmen batas dengan 2 negara Outstanding Boundary Problems (OBP) tetangga batas negara wilayah darat pada batas RI-Malaysia


Meningkatnya koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan batas wilayah laut dan udara perbatasan negara yang Jumlah kebijakan program pengelolaan terpadu serta tepat sasaran batas negara wilaya laut dan udara

TARGET

7

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) Perkotaan No

Program Prioritas

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak 1 Huni, serta Tertata Baik


Tersedianya sarana dan prasarana dasar perkotaan

PROGRAM K/L

Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo

KEGIATAN K/L

Penanganan Semburan dan Luapan Lumpur

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Mencegah 60jutam3 luapan lumpur keluar dari Peta Area Terdampak (PAT) dan penanganan masalah sosial (bantuan sosial untuk 1.389 juta jiwa 60 juta m3 lumpur, bantuan sosial dan jual beli 1,5 juta m2 tanah diluar Jumlah lumpur yang dialirkan ke Kali untuk 1.389 juta jiwa, dan jual beli 1.5 PAT Porong dan penanganan masalah sosial juta m2 tanah diluar PAT

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Kedaulatan Pangan No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Peningkatan ketersediaan pangan 1 dan Gizi Masyarakat beragam, aman, dan bergizi

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya



Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Terlaksananya intervensi pengawasan keamanan pangan di pasar

Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya 139 Pasar Jumlah desa pangan aman yang Intervensi keamanan pangan di tingkat menerima intervensi pengawasan desa keamanan pangan (*) 100 Desa Pangan Ama

Revolusi Mental No

Program Prioritas


Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan 1 Daya Saing Bangsa Cinta Produk Dalam Negeri

PROGRAM K/L Program Pengawasan Obat dan Makanan

KEGIATAN K/L Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Meningkatnya kinerja pengawasan Hasil pengawasan obat dan makanan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia yang diselesaikan tepat waktu

TARGET



Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting dan E-reporting, Complaint Center


Pengembangan Obat Asli Indonesia

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM

Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi

Meningkatnya ketersediaan informasi, pengembangan Obat Asli Indonesia (OAI) untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dengan pihak terkait Berfungsinya sistem informasi yang terintegrasi secara online dan up-todate untuk pengawasan obat dan makanan

Jumlah pedoman/publikasi informasi keamanan, kemanfaatan/khasiat dan mutu hasil pengembangan OAI

7

Persentase infrastruktur TIK yang dikembangkan untuk optimalisasi e-gov bisnis proses BPOM

70


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Jumlah penandaan dan iklan obat Penandaaan dan iklan obat tradisional, tradisional, kosmetik, dan suplemen kosmetik dan suplemen kesehatan yang kesehatan yang dianalisis dan dianalisis dan ditindaklanjuti ditindaklanjuti Tindak lanjut pengawasan mutu dan Persentase penyelesaian tindak lanjut keamanan produk pangan yang pengawasan mutu dan keamanan diselesaikan produk pangan Kajian farmakovigilance obat beredar Jumlah kajian farmakovigilance obat yang dikomunikasikan beredar yang dikomunikasikan


Perbaikan pola konsumsi dan keamanan pangan


Penguatan Promotif dan Preventif : 2 "Gerakan Masyarakat Sehat" Penguatan Promotif dan Preventif : 3 "Gerakan Masyarakat Sehat"

Perbaikan pola konsumsi dan keamanan pangan Perbaikan pola konsumsi dan keamanan pangan

Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengawasan Obat dan Makanan









Perbaikan pola konsumsi dan keamanan pangan Penguatan Sistem Informasi, Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Manajemen dan Penelitian dan 8 Kesehatan Pengembangan Kesehatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Distribusi, dan Mutu 9 Kesehatan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Distribusi, dan Mutu 10 Kesehatan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan

Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Pengawasan Obat dan Makanan

Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Pelayanan Informasi Obat dan Makanan, Informasi Keracunan dan Teknologi Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM

Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya Persentase sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan Jumlah standar pangan yang disusun Standar pangan yang disusun (*) Jumlah desa pangan aman yang Intervensi keamanan pangan di tingkat menerima intervensi pengawasan desa keamanan pangan (*) Sistem informasi yang terintegrasi Persentase infrastruktur TIK yang secara online dan up-to-date untuk dikembangkan untuk optimalisasi e-gov pengawasan obat dan makanan bisnis proses BPOM Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Jumlah sampel yang diuji menggunakan Balai Besar/Balai POM parameter kritis Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Persentase cakupan pengawasan Balai Besar/Balai POM sarana produksi Obat dan Makanan

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Distribusi, dan Mutu 11 Kesehatan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan


Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM

Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM



Pengembangan Obat Asli Indonesia

Ketersediaan pangan beragam, akses 13 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat ekonomi, dan pemanfaatan pangan


Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan



Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM


15 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Manajemen dan pencegahan penyakit

Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Pengawasan Distribusi Obat

Penyusunan Standar Pangan

Perluasan pasar aman dari bahan berbahaya Perluasan sarana distribusi yang menyalurkan bahan berbahaya sesuai ketentuan

TARGET

46000

90 12

139

54 14

100

70 82632 63

Hasil uji pengawasan obat dan makanan yang diselesaikan tepat waktu

Informasi dan pengembangan Obat Asli Indonesia (OAI) untuk mendukung Jumlah pedoman/publikasi informasi pemberdayaan masyarakat dan keamanan, kemanfaatan/khasiat dan kemitraan dengan pihak terkait mutu hasil pengembangan OAI Jumlah desa pangan aman yang Intervensi keamanan pangan di tingkat menerima intervensi pengawasan desa keamanan pangan (*) Jumlah kabupaten/kota yang sudah Penerapan peraturan mengenai menerapkan Peraturan Kepala BPOM industri rumah tangga pangan (IRTP) tentang IRTP Pengawasan produk dan perbekalan Persentase makanan yang memenuhi kesehatan rumah tangga sarat

7

100

20 0




Menurunnya jumlah sarana produksi pangan yang menggunakan bahan berbahaya dan bahan kemasan yang Jumlah pasar yang diintervensi menjadi tidak memenuhi persyaratan keamanan pasar aman dari bahan berbahaya

Desa dan Kawasan Pedesaan Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan peran aktif masyarakat Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan desa sebagai tenaga pendidikan dan 1 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa kesehatan

No

Program Prioritas

PROGRAM K/L Program Pengawasan Obat dan Makanan

KEGIATAN K/L Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah desa pangan aman yang Intervensi keamanan pangan di tingkat menerima intervensi pengawasan desa keamanan pangan (*)

100

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi No

Program Prioritas



Pengawasan partisipatif Masyarakat Terhadap Pemilu


Pengawasan partisipatif Masyarakat Terhadap Pemilu


Peningkatan hak memilih dan dipilih kelompok marjinal

4 Penguatan Lembaga Demokrasi


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Program Pengawasan Penyelenggaraan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Pemilu

Program Pengawasan Penyelenggaraan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Pemilu

Program Pengawasan Penyelenggaraan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pemilu Pengembangan Produk Hukum, Penguatan kelembagaan penyelenggara Program Pengawasan Penyelenggaraan Litbang, Pengelolaan Kehumasan, dan pemilu Pemilu Pengawasan Internal Pengembangan Produk Hukum, Penguatan kelembagaan penyelenggara Program Pengawasan Penyelenggaraan Litbang, Pengelolaan Kehumasan, dan pemilu Pemilu Pengawasan Internal

SASARAN K/L Meningkatnya Kinerja Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Dalam Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Meningkatnya Kinerja Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Dalam Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Terwujudnya keadilan bagi penyelenggara pemilu dan menurunnya tingkat pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, kehumasan, pencitraan lembaga dan pengawasan internal Meningkatnya kualitas pelayanan hukum, kehumasan, pencitraan lembaga dan pengawasan internal

INDIKATOR K/L

Jumlah fasilitasi penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif

TARGET

34 Paket

Jumlah pendidikan pengawasan pemilu partisipatif untuk : Bawaslu provinsi dan peserta pemilu, Panwas Kab/Kota/Kecamatan, dan OMS 34 Paket Persentase laporan pengaduan pelanggaran kode etik yang ditangani sesuai dengan ketentuan Persentase proses penyusunan produk hukum Bawaslu yang dilaksanakan sesuai prosedur

100%

100%

Persentase Pengembangan Sistem Deteksi Dini Pengawasan Pemilu

70%

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) Reformasi Birokrasi No

Program Prioritas

Peningkatan Disiplin dan Pengawasan 1 Kinerja dan Administrasi Keuangan



Pengawasan Yang Independen dan Profesional


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Terkait Investigasi pada BUMN/D


Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Meningkatnya hasil pengawasan Penyelenggaraan SPIP Terkait prioritas pembangunan manusia terkait Investigasi pada Kementerian/Lembaga bansos (Nawacita)

Meningkatnya kualitas pengawasan prioritas sektor unggulan (Nawacita)

INDIKATOR K/L

TARGET

Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas sektor unggulan bidang kedaulatan pangan (Nawacita) yang ditindaklanjuti di K/L

100%

Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas pembangunan manusia terkait bansos (Nawacita) yang ditindaklanjuti K/L

100%

























Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata, Kawasan Industri dan Jasa Lainnya serta Kementerian Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Milik Daerah Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Fiskal dan Investasi Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Industri dan Distribusi Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Kesejahteraan Rakyat Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara

Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas sektor unggulan Kedaulatan Pangan Sektor Korporasi (Nawacita) yang ditindaklanjuti K/L

100%

Persentase rekomendasi hasil Meningkatnya hasil pengawasan pengawasan prioritas sektor unggulan prioritas sektor unggulan bidang Kredit bidang Kredit Usaha Rakyat (Nawacita) Usaha Rakyat (Nawacita) yang ditindaklanjuti K/L

100%

Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas sektor unggulan bidang Kemaritiman dan Ketahanan Energi (Nawacita) yang ditindaklanjuti K/L

100%

Meningkatnya kualitas pengawasan prioritas sektor unggulan Kedaulatan Pangan Sektor Korporasi (Nawacita)

Meningkatnya hasil pengawasan prioritas sektor unggulan bidang Kemaritiman dan Ketahanan Energi (Nawacita)

Persentase rekomendasi hasil Meningkatnya hasil pengawasan pengawasan prioritas pembangunan prioritas pembangunan manusia terkait manusia terkait kinerja rumah sakit kinerja rumah sakit (Nawacita) (Nawacita) yang ditindaklanjuti

Jumlah kegiatan Bimtek untuk Meningkatnya kapabilitas pengawasan meningkatkan kapabilitas APIP di intern Kementerian/Lembaga Bidang Kementerian/Lembaga Bidang Fiskal Fiskal dan Investasi dan Investasi

100%

4 kegiatan

Meningkatnya hasil pengawasan prioritas sektor unggulan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan (Nawacita)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas sektor unggulan Bidang Infrastruktur dan Perhubungan (Nawacita) yang ditindaklanjuti K/L

100%

Meningkatnya hasil pengawasan prioritas pembangunan manusia Bidang Pendidikan dan Perlindungan Sosial (Nawacita)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas pembangunan manusia Bidang Pendidikan dan Perlindungan Sosial (Nawacita) yang ditindaklanjuti K/L

100%

Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara

Jumlah kegiatan Bimtek untuk meningkatkan kapabilitas APIP di Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara

6 kegiatan

























Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian Lainnya Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Pertahanan dan Keamanan Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Pertahanan dan Keamanan Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam Lainnya Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera dan Kalimantan Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera dan Kalimantan Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan Bali Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Produksi dan Sumber Daya Alam

Meningkatnya hasil pengawasan prioritas sektor unggulan Bidang Pariwisata (Nawacita)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas sektor unggulan Bidang Pariwisata (Nawacita) yang ditindaklanjuti K/L

Jumlah kegiatan Bimtek untuk Meningkatnya kapabilitas pengawasan meningkatkan kapabilitas APIP di intern Kementerian/Lembaga Bidang Kementerian/Lembaga Bidang Pertahanan dan Keamanan Pertahanan dan Keamanan

100%

4 kegiatan

Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas pembangunan Meningkatnya hasil pengawasan manusia terkait pembangunan prioritas pembangunan manusia terkait kesehatan (Nawacita) yang pembangunan kesehatan (Nawacita) ditindaklanjuti K/L

Meningkatnya hasil pengawasan prioritas sektor unggulan Bidang Perlindungan sosial PDT (Nawacita)

100%

Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas sektor unggulan Bidang Perlindungan sosial PDT (Nawacita) yang ditindaklanjuti K/L

Jumlah kegiatan Bimtek untuk Meningkatnya kapabilitas pengawasan meningkatkan kapabilitas APIP di intern Instansi Pemerintah Daerah Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Wilayah Sumatera dan Kalimantan Sumatera dan Kalimantan

100%

1 kegiatan

Meningkatnya hasil pengawasan prioritas sektor unggulan bidang infrastruktur, pelayananan pemda (Nawacita)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas sektor unggulan bidang infrastruktur, pelayananan pemda (Nawacita) yang ditindaklanjuti K/L

100%

Meningkatnya hasil pengawasan prioritas pembangunan manusia terkait kesehatan bidang otonomi daerah (Nawacita)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas pembangunan manusia terkait kesehatan bidang otonomi daerah (Nawacita) yang ditindaklanjuti oleh Pemda

100%

Jumlah kegiatan Bimtek untuk Meningkatnya kapabilitas pengawasan meningkatkan kapabilitas APIP di intern Kementerian/Lembaga Bidang Kementerian/Lembaga Bidang Produksi Produksi dan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Alam 4 kegiatan



Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah





Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja



















Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Produksi dan Sumber Daya Alam Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Milik Daerah Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha/Lembaga Perminyakan dan Gas Bumi Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Fiskal dan Investasi Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara

Meningkatnya hasil pengawasan prioritas sektor unggulan Bidang ketahanan Pangan, Kemaritiman dan Ketahanan Energi (Nawacita)

Persentase rekomendasi hasil pengawasan prioritas sektor unggulan Bidang ketahanan Pangan, Kemaritiman dan Ketahanan Energi (Nawacita) yang ditindaklanjuti K/L

Jumlah kegiatan Bimtek untuk Meningkatnya kapabilitas pengawasan meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Pemda intern Pemda 103 kegiatan Persentase rekomendasi hasil Meningkatnya hasil pengawasan pengawasan prioritas sektor unggulan prioritas sektor unggulan terkait terkait pengawasan perwakilan BPKP pengawasan perwakilan BPKP (Nawacita) yang ditindaklanjuti oleh (Nawacita) Pemda

100%

100%

Meningkatnya kualitas penerapan SPI Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan

Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk meningkatkan maturitas SPI Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi, dan Perdagangan

100%

Meningkatnya kualitas penerapan SPI Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur

Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk meningkatkan maturitas SPI Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur

100%

Meningkatnya kualitas penerapan SPI Badan Usaha Milik Daerah

Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk meningkatkan maturitas SPI Badan Usaha Milik Daerah

100%

Meningkatnya kualitas penerapan SPI Badan Usaha/Lembaga Perminyakan dan Gas Bumi

Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk meningkatkan maturitas SPI Badan Usaha/Lembaga Perminyakan dan Gas Bumi

100%

Meningkatnya kualitas penerapan SPI Kementerian/Lembaga Bidang Fiskal dan Investasi

Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk meningkatkan maturitas SPI Kementerian/Lembaga Bidang Fiskal dan Investasi

100%

Meningkatnya kualitas penerapan SPI Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara

Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk meningkatkan maturitas SPI Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara

100%







Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera dan Kalimantan Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan Bali

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP





Meningkatnya kualitas penerapan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera dan Kalimantan

Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk meningkatkan maturitas SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera dan Kalimantan

100%

Meningkatnya kualitas penerapan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan Bali

Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk meningkatkan maturitas SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan Bali

100%

Meningkatnya kualitas penerapan SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua

Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk meningkatkan maturitas SPI Instansi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua

100%

Persentase rekomendasi yang Meningkatnya kualitas penerapan SPIP ditindaklanjuti untuk meningkatkan di Pemda maturitas SPIP di Pemda

100%

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT) Kedaulatan Pangan Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 1 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 2 Lain Penyuluhan

No

Program Prioritas

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Pengkajian dan Pengembangan Teknoprener dan Klaster Industri

Kawasan Teknopark Cimahi

Inovasi Teknologi Technopark di Kota Cimahi (Layanan Teknologi)


Pengkajian dan Penerapan Teknologi Agroindustri

Inovasi dan Layanan Teknologi Diversifikasi Pangan

Jumlah perekayasaan teknologi pangan berbahan baku lokal 5 teknologi

TARGET

1

Kedaulatan Energi No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

1 Meningkatkan Aksesibilitas

Peningkatan DMO Batubara dan Gas

2 Meningkatkan Aksesibilitas Meningkatkan Peranan Energi Baru 3 Terbarukan dalam Bauran Energi Meningkatkan Peranan Energi Baru 4 Terbarukan dalam Bauran Energi Meningkatkan Peranan Energi Baru 5 Terbarukan dalam Bauran Energi

Program Pengkajian dan Penerapan Peningkatan DMO Batubara dan Gas Teknologi Program Pengkajian dan Penerapan Melakukan Pembangunan Storage BBN Teknologi Program Pengkajian dan Penerapan Melakukan Pembangunan Storage BBN Teknologi Program Pengkajian dan Penerapan Melakukan Pembangunan Storage BBN Teknologi

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi dan Industri Kimia Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pengembangan Sumber Daya Energi dan Industri Kimia Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bahan Bakar, Rekayasa dan Desain Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bahan Bakar, Rekayasa dan Desain Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bahan Bakar, Rekayasa dan Desain

Meningkatkan Peranan Energi Baru 6 Terbarukan dalam Bauran Energi

Program Pengkajian dan Penerapan Melakukan Pembangunan Storage BBN Teknologi

Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bahan Bakar, Rekayasa dan Desain


SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Terselenggaranya Inovasi dan layanan Teknologi Pemanfaatan dan Peningkatan Kualitas Batubara Terselenggaranya Inovasi dan layanan Teknologi Produksi dan Pemanfaatan Gas Tersedianya teknologi biodiesel sebagai bahan bakar pengganti solar Terselanggaranya layanan teknologi green petroleum Terselenggaranya inovasi dan layanan teknologi PPO dan Bio-oil Terselenggaranya inovasi dan layanan biothermal, bio DME/biohythene dan Biomassa

Jumlah Inovasi dan lyanan Teknologi Pemanfaatan dan Peningkatan Kualitas Batubara Jumlah Inovasi dan lyanan Teknologi Produksi dan Pemanfaatan Gas Teknologi biodiesel sebagai bahan bakar pengganti solar (Unit) Jumlah inovasi layanan teknologi green petroleum Jumlah inovasi dan layanan teknologi PPO dan Bio-oil Jumlah inovasi dan layanan biothermal, bio DME/biohethene dan Biomassa

TARGET

1

1 1 1 1

1

7 Meningkatkan Produksi Energi Primer

Pengembangan Lapangan Migas Baru


Pengkajian dan Penerapan Teknologi Survei Kelautan

Terselenggaranya Inovasi dan Layanan teknologi Eksplorasi Sumberdaya Kelautan

Perekayasaan Teknologi Eksplorasi Sumberdaya Alam Laut dan Pesisir Dengan Teknologi Tomografi-(Layanan Teknologi)

1



Program Prioritas

Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang 1 Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang 2 Aman

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Pembangunan Sarpras Alutsista TNI


Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hidrodinamika

Layanan Teknologi Hidrodinamika untuk Mendukung Bidang Hankam

Terlaksananya Layanan Technologi Clearing House Hidrodinamika Kapal Perang Nasional



Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hidrodinamika

Layanan Jasa Teknologi Hidrodinamika (PNBP)

Layanan Jasa Teknologi Hidrodinamika (Layanan Jasa Teknologi) (PNBP)

TARGET

1

1


Program Prioritas

Pengembangan Science dan 1 Technopark Indonesia

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Hubungan dengan sumber R&D yang kontinyu

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L


Pengkajian dan Pengembangan Teknoprener dan Klaster Industri

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Kawasan Techno Park (NSTP Serpong)

1

BADAN PUSAT STATISTIK Pelayanan Kesehatan Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penguatan Sistem Informasi, Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Manajemen dan Penelitian dan 1 Kesehatan Pengembangan Kesehatan

No

Program Prioritas

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik


Penguatan regulasi, kelembagaan, serta Program Penyediaan dan Pelayanan data dan informasi Informasi Statistik

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan


Penguatan regulasi, kelembagaan, serta Program Penyediaan dan Pelayanan data dan informasi Informasi Statistik

Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat

SASARAN K/L Publikasi/laporan statistik terkait kesehatan

INDIKATOR K/L

Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Jumlah publikasi/laporan statistik kesejahteraan rakyat yang terbit tepat waktu

Jumlah publikasi/laporan statistik terkait kesehatan Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

21

BADAN SAR NASIONAL Antar Kelompok Pendapatan No


Program Prioritas

Penciptaan lapangan kerja dengan 1 memperbesar investasi padat karya Penciptaan lapangan kerja dengan 2 memperbesar investasi padat karya

PROGRAM K/L

Keahlian Pekerja

Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan

Keahlian Pekerja


KEGIATAN K/L

TARGET

Pendidikan dan Pelatihan Serta Pembinaan Ketenagaan dan Pemasyarakatan SAR

Terlaksananya pendidikan dan Jumlah paket pendidikan dan pelatihan pelatihan serta pembinaan ketenagaan serta pembinaan ketenagaan dan dan pemasyarakatan SAR pemasyarakatan SAR

35

Pengelolaan Operasi dan Latihan SAR

Terselenggaranya Kegiatan Pengelolaan Operasi dan Latihan SAR Operasi dan Latihan SAR (paket)

34


Program Prioritas



Sarpras Pendukung Keamanan Laut

PROGRAM K/L Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Terselenggaranya kegiatan pengelolaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR sarana dan prasarana SAR Helikopter SAR

TARGET

3



Terselenggaranya kegiatan pengelolaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR sarana dan prasarana SAR Rescue Boat

2



Terselenggaranya kegiatan pengelolaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR sarana dan prasarana SAR Rigid Inflatable Boat (unit)

5



Terselenggaranya kegiatan pengelolaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR sarana dan prasarana SAR Rubber Boat (unit)

20




Terselenggaranya kegiatan pengelolaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR sarana dan prasarana SAR Rescue Truck (unit)

18




Terselenggaranya kegiatan pengelolaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR sarana dan prasarana SAR Rescue Car (unit)

20




Terselenggaranya kegiatan pengelolaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR sarana dan prasarana SAR Peralatan SAR (paket)




Terselenggaranya kegiatan pengelolaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR Pengelolaan Sarana dan Prasarana SAR sarana dan prasarana SAR (paket)




1

35

BADAN STANDARDISASI NASIONAL Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

1 Ketersediaan dan Kualitas Bahan Baku

Jaminan Bahan Baku dan Pengembangan Industri Kehutanan

Program Pengembangan Standardisasi Pengembangan Sistem Standardisasi Nasional dan Penilaian Kesesuaian



Program Pengembangan Standardisasi Nasional Peningkatan Penerapan Standar

SASARAN K/L Peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian LPK yang Memiliki Kemampuan Memperluas Lingkup dan Meningkat Kompetensinya

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah dokumen peraturan perundangundangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian Jumlah LPK yang mendapat fasilitasi untuk memperluas lingkup dan meningkatkan kompetensinya

70%

70%

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN) Kedaulatan Pangan Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 1 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 2 Lain Penyuluhan

No

Program Prioritas

PROGRAM K/L Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Galur Harapan Yang Dihasilkan Melalui Jumlah galur mutan harapan tanaman Isotop dan Radiasi Teknik Mutasi Radiasi pangan dan hortikultura Jumlah lokasi binaan yang Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Agro Techno Park dan National Science dikembangkan menjadi Agro Techno Isotop dan Radiasi Techno Park Park

TARGET

10 galur

3 lokasi

Pelayanan Pendidikan No

Program Prioritas

Peningkatan dan Penjaminan Mutu 1 Pendidikan


Sekolah Berbudaya Mutu

PROGRAM K/L Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Mahasiswa yang mengikuti Program D- Persentase jumlah lulusan STTN tepat Nuklir IV Teknologi Nuklir waktu

200


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET


Hubungan dengan sumber R&D yang kontinyu

Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Agro Techno Park dan National Science Jumlah unit pengembangan National Radiasi Isotop dan Radiasi Techno Park Science Techno Park

1

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Kedaulatan Energi No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L


Peningkatan Tata Kelola Migas

Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI

Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI



Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI

Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI

SASARAN K/L Terlaksananya pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan RUU Migas Terlaksananya pembahasan, pengubahan, dan/atau penyempurnaan RUU Migas

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah RUU sektor migas yang disempurnakan oleh Baleg/komisi/pansus

1

Jumlah RUU yang ditetapkan menjadi UU oleh DPR RI (Total 74 RUU)

10

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Revolusi Mental No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

Penegakan Hukum dan Kelembagaan 1 Politik

Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI



Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan

Penegakan Hukum yang Berkualitas









KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Pegawai Kejaksaan yang profesional, Pembinaan dan Pengelolaan jujur, disiplin, kerja keras, kompeten Kepegawaian di Kejagung, Kejati, Kejari dan mengutamakan kemaslahatan dan Cabjari masyarakat. SDM teknis fungsional Kejaksaan yang berkualitas, profesional, jujur, disiplin, kerja keras, kompeten dan Penyelenggaraan Pendidikan dan mengutamakan kemaslahatan Pelatihan Teknis Fungsional masyarakat. Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dalam Rangka Tersedianya Basis Data Perkara dalam Mewujudkan Penanganan Perkara Rangka Mewujudkan Penanganan secara cepat, akuntabel dan mudah Perkara Secara Cepat dan Akuntabel diakses masyarakat serta Dapat Diakses Masyarakat

Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di Daerah Baik di Kejati, Program Pengawasan dan Peningkatan Kejari dan Cabjari dan Jajaran Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI Pengawasan di Daerah

INDIKATOR K/L Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan nilai-nilai esensial revolusi mental Kejaksaan RI

Jumlah angkatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional sesuai nilainilai esensial revolusi mental.

Pengelolaan Data Statistik Kriminal Cepat dan Akuntabel serta Dapat Diakses Masyarakat

Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat Terlaksananya Kegiatan Pengawasan yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang, Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Tugas-Tugas Rutin, Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Peraturan Perundangdan Penanganan Perkara Oleh Aparatur Undangan dan Kebijaksanaan yang Kejaksaan di Daerah secara profesional, Ditetapkan Oleh Jaksa Agung. teliti, cepat, dan tepat.

Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan PerundangProgram Pengawasan dan Peningkatan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah Undangan dan Kebijaksanaan yang Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI I, II, III, IV, V Ditetapkan Oleh Jaksa Agung. Terselenggaranya Program penyuluhan/penerangan hukum dan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalang hubungan masyarakat tentang an Permasalahan Hukum di Bidang Penerangan dan Penyuluhan tentang kesadaran tertib hukum yang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam Kesadaran Tertib Hukum berkualitas

TARGET

Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan Diselesaikan Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah I, II, III, IV, V secara profesional, teliti, cepat, dan tepat. "Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Penerangan Hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana."

1

824

350

512


Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalang an Permasalahan Hukum di Bidang Penerangan dan Penyuluhan tentang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam Kesadaran Tertib Hukum



Masyarakat berperan dalam mencegah KKN Penyelesaian penanganan Penanganan penyelidikan/ pengamanan/ Program Penyelidikan/Pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalang Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari yang berkualitas secara an Permasalahan Hukum di Bidang Cabjari secara profesional, teliti, cepat, profesional, teliti, cepat, tepat, dan IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam tepat, dan akuntabel. akuntabel.



Program Penanganan dan Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Perkara Pidana Umum Terhadap Orang dan Harta Benda

Penyelesaian Perkara Pidana Umum secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.



Program Penanganan dan Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Perkara Pidana Umum Terhadap Orang dan Harta Benda

Penyelesaian Perkara Pidana Umum secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.



Penanganan Perkara Tindak Pidana Program Penanganan dan Penyelesaian terhadap Keamanan Negara dan Perkara Pidana Umum Ketertiban Umum

Penanganan Perkara Pidana Umum secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.



Penanganan Perkara Tindak Pidana Program Penanganan dan Penyelesaian terhadap Keamanan Negara dan Perkara Pidana Umum Ketertiban Umum

Penanganan Perkara Pidana Umum secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.



Program Penanganan dan Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Perkara Pidana Umum Umum Lainnya

Penanganan perkara pidana umum secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.




Penanganan perkara pidana umum secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel. Penanganan perkara pidana umum secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.


Jumlah kegiatan pelaksanaan penguatan jaringan masyarakat anti KKN






Penanganan Perkara Pidana Umum di Penanganan Perkara Pidana Umum Program Penanganan dan Penyelesaian Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan secara profesional, teliti, cepat, tepat, Perkara Pidana Umum Cabang Kejaksaan Negeri dan akuntabel.

"Laporan Hasil Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari secara profesional, teliti, cepat, dan tepat. " Jumlah perkara tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan secara profesional, teliti, cepat, dan tepat. Jumlah perkara tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan secara profesional, teliti, cepat, dan tepat. Jumlah perkara tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan secara profesional, teliti, cepat, dan tepat. Jumlah perkara tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan secara profesional, teliti, cepat, dan tepat. Jumlah penanganan perkara tindak Pidana Umum Lainnya termasuk penanganan perkara kehutanan di tingkat penyidikan secara profesional, teliti, cepat, dan tepat. Jumlah perkara tindak Pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan secara profesional, teliti, cepat, dan tepat. Jumlah perkara tindak Pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan secara profesional, teliti, cepat, dan tepat. Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejati, Kejari dan Cabjari satu kota dengan pengadilan secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.

Penanganan Perkara Pidana Umum di Penanganan Perkara Pidana Umum Program Penanganan dan Penyelesaian Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan secara profesional, teliti, cepat, tepat, Perkara Pidana Umum Cabang Kejaksaan Negeri dan akuntabel.

Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejati, Kejari dan Cabjari yang tidak satu kota dengan pengadilan secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.



433

1304

55

55

38

38

50

570

570

118244

13591











Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Peningkatan Pra-Penuntutan dan Pidana Korupsi Penuntutan di Kejaksaan Agung





Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM Berat secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM Berat secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM Berat secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.


Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Penanganan Perkara Tindak Pidana Ham yang Berat dan Perkara Tindak Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Pidana Korupsi Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari

Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.




Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Penanganan Penyelidikan dan Pidana Korupsi Penyidikan di Kejaksaan Agung







Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel. Penyelesaian penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tipikor, Pelanggaran HAM Berat dan Tindak Pidana khusus lainnya (TPPU) secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel. Penyelesaian penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tipikor, Pelanggaran HAM Berat dan Tindak Pidana khusus lainnya (TPPU) secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel. Penyelesaian penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tipikor, Pelanggaran HAM Berat dan Tindak Pidana khusus lainnya (TPPU) secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel. Penyelesaian penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Tipikor, Pelanggaran HAM Berat dan Tindak Pidana khusus lainnya (TPPU) secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.

Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel. Jumlah Perkara Tindak Pidana khusus lainnya yang Diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel. Jumlah Perkara Pelanggaran HAM yang Berat yang Diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel. Jumlah Perkara Tindak Pidana khusus lainnya yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejari dan Cabjari secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.

80

1

2

217

Jumlah Perkara Tindak Pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejari dan Cabjari secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.

1457

Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi Kategori A yang diselesaikan secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.

40

Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi Kategori B yang diselesaikan secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.

55

Jumlah Penyidikan Perkara Pelanggaran HAM Berat yang diselesaikan secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.

2

Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.

3

Kepastian dan Penegakan Hukum No

Program Prioritas

Pencegahan dan Pemberantasan 1 Korupsi yang Efektif


Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Penanganan Penyelidikan dan Ham yang Berat dan Perkara Tindak Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Pidana Korupsi Kejaksaan Agung RI

SASARAN K/L Meningkatnya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi secara Cepat, Tepat dan Akuntabel

INDIKATOR K/L Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi Kategori A yang diselesaikan

TARGET

40


Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi




5 Penegakan Hukum yang Berkualitas

Budaya Hukum


Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum





Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri 1457 Laporan kegiatan penyuluhan dan Program Meningkatnya Kualitas penerangan hukum dalam rangka Penyelidikan/Pengamanan/Penggalang Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan mewujudkan masyarakat yang sadar an Permasalahan Hukum di Bidang / penerangan hukum dan hubungan hukum dalam upaya pencegahan tindak IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam Penerangan dan Penyuluhan Hukum masyarakat pidana secara preventif 512 kegiatan yang dikerjasamakan SDM Apgakum yang kompeten, Program Dukungan Manajemen dan Pembinaan dan Pengelolaan berintegritas dan profesional melalui Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kepegawaian di Kejagung, Kejati, Kejari perubahan pola rekrutmen, mutasi dan Rekrutmen SDM bekerjasama dengan Kejaksaan RI dan Cabjari promosi, reward and punishment pihak ketiga TBC SDM Apgakum yang kompeten, Program Dukungan Manajemen dan Pembinaan dan Pengelolaan berintegritas dan profesional melalui Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kepegawaian di Kejagung, Kejati, Kejari perubahan pola rekrutmen, mutasi dan Pola mutasi dan promosi yang Kejaksaan RI dan Cabjari promosi, reward and punishment didasarkan merit system TBC SDM Apgakum yang kompeten, Program Dukungan Manajemen dan Pembinaan dan Pengelolaan berintegritas dan profesional melalui Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kepegawaian di Kejagung, Kejati, Kejari perubahan pola rekrutment, mutasi Pemberian reward and punishment Kejaksaan RI dan Cabjari dan promosi, reward and punishment berdasarkan monev kinerja TBC


Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan PerundangProgram Pengawasan dan Peningkatan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah Undangan dan Kebijaksanaan yang Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI I Ditetapkan Oleh Jaksa Agung

Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditinjaklanjuti dan diselaikan melaui klarifikasi terhadap penyalahgunaan wewenang wilayah I


Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan PerundangProgram Pengawasan dan Peningkatan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah Undangan dan Kebijaksanaan yang Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI I Ditetapkan Oleh Jaksa Agung

Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditinjaklanjuti dan diselaikan melaui inspeksi terhadap penyalahgunaan wewenang wilayah I


Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan PerundangProgram Pengawasan dan Peningkatan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah Undangan dan Kebijaksanaan yang Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI II Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.

Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan melalui klarifikasi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah II

350


Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan PerundangProgram Pengawasan dan Peningkatan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah Undangan dan Kebijaksanaan yang Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI II Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.

Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan melalui inspeksi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah II

75








Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung RI

Peningkatan Pra-Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung

Meningkatnya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi secara Cepat, Tepat dan Akuntabel Peningkatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM Berat secara Cepat, Tepat dan Akuntabel Meningkatnya Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah

Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana korupsi Kategori B yang diselesaikan

55

Jumlah Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan

80

350


Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan PerundangProgram Pengawasan dan Peningkatan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah Undangan dan Kebijaksanaan yang Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI III Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.

Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan melalui Klarifikasi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah III

350


Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan PerundangProgram Pengawasan dan Peningkatan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah Undangan dan Kebijaksanaan yang Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI III Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.

Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditinjaklanjuti dan diselaikan melaui inspeksi terhadap penyalahgunaan wewenang wilayah III

75


Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan PerundangProgram Pengawasan dan Peningkatan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah Undangan dan Kebijaksanaan yang Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI IV Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.

Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan melalui klarifikasi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah IV

350


Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan PerundangProgram Pengawasan dan Peningkatan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah Undangan dan Kebijaksanaan yang Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI IV Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.

Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditinjaklanjuti dan diselaikan melaui inspeksi terhadap penyalahgunaan wewenang wilayah IV

75


Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan PerundangProgram Pengawasan dan Peningkatan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah Undangan dan Kebijaksanaan yang Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI V Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.

Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti dan Diselesaikan melalui klarifikasi Terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Wilayah v

350



Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan PerundangProgram Pengawasan dan Peningkatan Tugas Pokok dan Wewenang di Wilayah Undangan dan Kebijaksanaan yang Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI V Ditetapkan Oleh Jaksa Agung.



Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di Daerah Baik di Kejati, Program Pengawasan dan Peningkatan Kejari dan Cabjari dan Jajaran Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI Pengawasan di Daerah










Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI




Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan melalui inspeksi terhadap penyalahgunaan wewenang wilayah V Jumlah laporan pengaduan masyarakat Terlaksananya Kegiatan Pengawasan yang ditindaklanjuti dan diselesaikan Atas Pelaksanaan Tugas Rutin dan melalui klarifikasi terhadap Pembangunan Semua Unsur Kejaksaan penyalahgunaan wewenang tugasBerdasarkan Peraturan Perundangtugas rutin, pelanggaran disiplin, dan Undangan dan Kebijaksanaan yang penanganan perkara oleh aparatur Ditetapkan Oleh Jaksa Agung. Kejaksaan di daerah Meningkatnya kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin Jaksa Pilot Project Diklat Terpadu terkait dengan penanganan perkara Penanganan Perkara di 3 Provinsi Gedung/Bangunan yang mendukung Terpenuhinya sarana dan prasarana sarana dan prasarana dalam Kejaksaan di Pusat dan Daerah penanganan ABH Meningkatnya kemampuan profesional, integritas kepribadian dan disiplin Jaksa Terselenggranya proses pendidikan dan terkait dengan penanganan perkara pelatihan teknis fungsional ABH

75

824

TBC 77360 sarana dan prasarana di seluruh satuan kerja Kejaksaan di pusat maupun daerah

28 Jumlah angkatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional (TBC)

Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian


Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan





Sistem dan Layanan Informasi dan Komunikasi Penanganan Perkara




Sistem dan Layanan Informasi dan Komunikasi Penanganan Perkara

Penghormatan, Perlindungan, dan 26 Pemenuhan hak atas keadilan

Penanganan kasus kekerasan terhadap Program Peningkatan Sarana dan perempuan dan anak Prasarana Aparatur Kejaksaan RI

Pembangunan/Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI

Terlaksananya Kegiatan Dalam Penyiapan Perencanaan Anggaran, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tatalaksana di Lingkungan Kejaksaan Serta Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Rencana Kerja dan Penyediaan Data Inventarisasi Pembangunan Diseluruh satuan Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses masyarakat Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses masyarakat

Pemenuhan kebutuhan biaya operasional penanganan perkara pidana

TBC

Pengelolaan Data Statistik Kriminal Berdasarkan Jenis Penanganan Perkara dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi (TBC) Seluruh Satuan Kerja

Implementasi Pilot Project SPPT di 5 provinsi dan Bimtek Pengembangan SPPT berbasis IT Penyediaan sarana prasarana dan Proses penuntutan responsif kepada penuntut umum yang responsif korban kekerasan terhadap perempuan penanganan korban kekerasan dan anak terhadap perempuan dan anak (TBC)

10 Satuan Kerja Pilot (5 Kejari dan 5 Kejati)

TBC


Jumlah penanganan kasus penanganan kekerasan terhadap perempuan yang Terselesaikannya penanganan perkara diselesaikan pada tingkat pra Penanganan kasus kekerasan terhadap Program Penanganan dan Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana pidana umum secara profesional, teliti, penuntutan yang dilakukan secara perempuan dan anak Perkara Pidana Umum Umum Lainnya cepat, tepat, dan akuntabel. terpadu antar PH (TBC) 570 perkara (TBC) Jumlah penanganan kasus penanganan kekerasan terhadap perempuan yang Terselesaikannya penanganan perkara diselesaikan pada tingkat penuntutan Penanganan kasus kekerasan terhadap Program Penanganan dan Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana pidana umum secara profesional, teliti, yang dilakukan secara terpadu antar PH perempuan dan anak Perkara Pidana Umum Umum Lainnya cepat, tepat, dan akuntabel. (TBC) 570 perkara Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di daerah yang Penanganan Perkara Pidana Umum di Terselesaikannya penanganan perkara diselesaikan pada tingkat penuntutan Penanganan kasus kekerasan terhadap Program Penanganan dan Penyelesaian Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dan pidana umum secara tepat dan yang diproses ke tingkat pengadilan perempuan dan anak Perkara Pidana Umum Cabang Kejaksaan Negeri akuntabel setempat (TBC) TBC


Pendidikan HAM bagi Apgakum


Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu







Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional

Meningkatnya kemampuan profesional, Jumlah angkatan diklat teknis integritas kepribadian dan disiplin Jaksa fungsional terkait dengan diklat HAM

28 Jumlah angkatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional (TBC)


Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan 2 perkara (TBC)


Jumlah penyelesaian kasus pelanggaran HAM Berat yang diselesaikan melalui jalur non ajudikasi (TBC) TBC

Peningkatan Pra-Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung

Jumlah perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan dan penuntutan 1 perkara

KEMENTERIAN AGAMA

Revolusi Mental No

Program Prioritas


Peneguhan Jati Diri dan Karakter 1 Bangsa Peneguhan Jati Diri dan Karakter 2 Bangsa Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga 3 dan Media Publik

Pendidikan Agama Yang Mengajarkan Toleransi Pendidikan Agama Yang Mengajarkan Toleransi Peningkatan Peran Keluarga Dalam Persemaian Nilai-nilai Budi Pekerti

Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga 4 dan Media Publik Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga 5 dan Media Publik Peningkatan Peran Lembaga, Keluarga 6 dan Media Publik

Peningkatan Peran Keluarga Dalam Persemaian Nilai-nilai Budi Pekerti Rumah Ibadah Yang Bebas Dari Penyebaran Kebencian Rumah Ibadah Yang Bebas Dari Penyebaran Kebencian


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Program Pendidikan Islam Islam Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Program Bimbingan Masyarakat Kristen Agama Kristen Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Program Bimbingan Masyarakat Islam Pembinaan Syariah

Program Kerukunan Umat Beragama

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama

Rumah Ibadah Yang Bebas Dari Penyebaran Kebencian


Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama




Bimbingan Umat Khonghucu



Program Bimbingan Masyarakat Islam

Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam




Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam

Program Bimbingan Masyarakat Islam Program Kerukunan Umat Beragama



Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Program Bimbingan Masyarakat Kristen Agama Kristen






Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Program Bimbingan Masyarakat Katolik Agama Katolik




SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Jumlah lembaga yang melakukan Meningkatkan mutu pendidikan agama pengembangan pembelajaran dan islam pada sekolah penilaian kurikulum PAI Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen Penerapan Kurikulum yang berlaku Terlaksananya Kursus Pra-Nikah bagi Jumlah calon pengantin peserta kursus 4.188.168 calon pengantin pra-nikah 4.188.168 Terlaksananya pelayanan umat dan bimbingan keluarga sakinah di 5.497 Jumlah pelayanan umat dan bimbingan Kantor Urusan Agama (KUA) keluarga sakinah di KUA Terlaksananya dialog lintas agama di Jumlah penyelenggaraan dialog lintas 1000 kecamatan agama

TARGET

5652 34

5.497 1000

Terwujudnya 100 desa sadar kerukunan Terlaksananya kampanye kerukunan melalui media publik dan penyelenggaraan event di 34 provinsi Terlaksananya penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Khonghucu (Penyuluh Agama Non-PNS: 100 orang) Terlaksananya penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Islam (Penyuluh Agama PNS: 4.676 orang; Penyuluh Agama Non-PNS: 75.313 orang)

Jumlah desa sadar kerukunan Jumlah kampanye kerukunan melalui media publik dan penyelenggaraan event Jumlah penyuluh agama Khonghucu dalam melakukan penyuluhan agama Khonghucu dan pembangunan melalui bahasa agama Khonghucu Jumlah penyuluh agama Islam dalam melakukan penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama Islam

79989

Terlaksananya pelayanan keagamaan oleh lembaga agama Islam Terlaksananya penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Kristen (Penyuluh Agama PNS: 264 orang; Penyuluh Agama Non-PNS: 3.577 orang)

Jumlah Lembaga Agama Islam yang melaksanakan pelayanan keagamaan

1

Terlaksananya pelayanan keagamaan oleh lembaga agama Kristen Terlaksananya penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Katolik (Penyuluh Agama PNS: 224 orang; Penyuluh Agama Non-PNS: 3.000 orang)

Jumlah Lembaga Agama Kristen yang melaksanakan pelayanan keagamaan

Jumlah Lembaga Agama Katolik yang melaksanakan pelayanan keagamaan

270

Jumlah penyuluh agama Hindu dalam melakukan penyuluhan agama Hindu dan pembangunan melalui bahasa agama Hindu

2.154

Jumlah Lembaga Agama Hindu yang melaksanakan pelayanan keagamaan

220



Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Program Bimbingan Masyarakat Hindu Agama Hindu

Terlaksananya pelayanan keagamaan oleh lembaga agama Katolik Terlaksananya penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Hindu (Penyuluh Agama PNS: 154 orang; Penyuluh Agama Non-PNS: 2.000 orang)




Terlaksananya pelayanan keagamaan oleh lembaga agama Hindu

Jumlah penyuluh agama Kristen dalam melakukan penyuluhan agama Kristen dan pembangunan melalui bahasa agama Kristen

Jumlah penyuluh agama Katolik dalam melakukan penyuluhan agama Katolik dan pembangunan melalui bahasa agama Katolik

100

34

200

3.841

500

39.362



Program Bimbingan Masyarakat Buddha

Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha

Terlaksananya penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Buddha (Penyuluh Agama PNS: 49 orang; Penyuluh Agama Non-PNS: 1.534 orang)




Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha

Terlaksananya pelayanan keagamaan oleh lembaga agama Buddha

Jumlah penyuluh agama Buddha dalam melakukan penyuluhan agama Buddha dan pembangunan melalui bahasa agama Buddha Jumlah Lembaga Agama Buddha yang melaksanakan pelayanan keagamaan

1.583

200


Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pengembangan SDM

PROGRAM K/L

Program Pendidikan Islam

KEGIATAN K/L Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

SASARAN K/L Madrasah sebagai pusat pendidikan kawasan 3T

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah madrasah daerah tertinggal/perbatasan/pedalam an yang meningkat kualitasnya

10


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

1 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik

Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan


Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

2 Peningkatan SDM dan Iptek

Penyediaan dan Pemberian Tunjangan Tenaga Pendidikan


Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam

SASARAN K/L Madrasah sebagai pusat pendidikan kawasan 3T Meningkatnya Akses, Kualitas, Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan Tersalurkannya Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah madrasah daerah tertinggal/perbatasan/pedalam an yang meningkat kualitasnya

49 kabupaten

Pengembangan Pend. Keagamaan Terpadu di Daerah Tertinggal

43 Kab


Program Prioritas


PROGRAM K/L


Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini






Pengelolaan stress dan keselamatan berkendara






Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi






Peningkatan kualitas lingkungan





KEGIATAN K/L Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah Pembangunan dan rehabilitasi madrasah, ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, dll Pembangunan dan rehabilitasi madrasah, ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, dll

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Jumlah pesantren menyelenggarakan Peningkatan pembinaan pos kesehatan kegiatan pos kesehatan pesantren pesantren (poskestren) Pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), termasuk pemberian tablet besi, obat cacing dan deteksi dini dengan Gerakan CERDIK di madrasah dan Jumlah madrasah dan pesantren pesantren mendapatkan pembinaan UKS Jumlah madrasah dan pesantren Kampanye keselamatan berkendara menyelenggarakan kampanye bagi siswa madrasah dan pesantren keselamatan berkendara Menciptakan kawasan madrasah yang Jumlah madrasah melaksanakan bebas perundungan dan kekerasan kegiatan anti perundungan dan pada anak kekerasan pada anak Penyediaan sarana dan prasarana untuk olahraga dan aktivitas fisik di madrasah dan pesantren

Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana untuk olahraga dan aktivitas fisik di madrasah dan pesantren

Penyelenggaraan kejuaraan olah raga siswa madarasah dan pesantren Mendorong satuan pendidikan untuk memenuhi standar bangunan sehat

Jumlah event kejuaraan olah raga siswa madarasah dan pesantren Persentase satuan pendidikan memenuhi standar bangunan sehat (madrasah dan pesantren)

Peningkatan sanitasi madrasah dan pesantren

Jumlah fasilitas sanitasi madrasah dan pesantren yang dibangun

TARGET

Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah

Penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan madrasah dan pesantren beserta sanksinya


Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah


Bimbingan Umat Khonghucu

Menciptakan lingkungan madrasah dan pesantren yang bebas Napza (Narkotik dan zat adiktif lainnya dan alkohol) Pengembangan dan penataan kantin sehat dan jajanan sehat di seputar madrasah dan pesantren Terlaksananya penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Khonghucu (Penyuluh Agama Non-PNS: 100 orang) Terlaksananya penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Islam (Penyuluh Agama PNS: 4.676 orang; Penyuluh Agama Non-PNS: 75.313 orang) Terlaksananya Kursus Pra-Nikah bagi 4.188.168 calon pengantin Terlaksananya pelayanan umat dan bimbingan keluarga sakinah di 5.497 Kantor Urusan Agama (KUA)












Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat









Program Bimbingan Masyarakat Islam Program Bimbingan Masyarakat Islam


Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi RA/BA dan Madrasah

Jumlah penyuluh agama Islam dalam melakukan penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama Islam Jumlah calon pengantin peserta kursus pra-nikah Jumlah pelayanan umat dan bimbingan keluarga sakinah di KUA Jumlah madrasah dan pesantren menyelenggarakan kampanye pembudayaan hidup bersih dan sehat

Jumlah bimbingan perkawinan/kursus Pengelolaan humas dan layanan publik calon pengantin/bina pra-nikah







Penguatan Promotif dan Preventif : 21 "Gerakan Masyarakat Sehat" Peningkatan Pelayanan KB dan 22 Kesehatan Reproduksi



Pembinaan Remaja


Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah

200

79989 4188168

5497

Jumlah kegiatan kampanye pesantren sehat

Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan


Program Bimbingan Masyarakat Islam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

Persentase madrasah dan pesantren dengan kantin dan jajanan sehat Jumlah penyuluh agama Khonghucu dalam melakukan penyuluhan agama Khonghucu dan pembangunan melalui bahasa agama Khonghucu

Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah


Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak 24 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat usia dini

Persentase madrasah dan pesantren bebas Napza

Kampanye pesantren sehat Terlaksananya penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Kristen (Penyuluh Agama PNS: 264 orang; Penyuluh Agama Non-PNS: 3.577 orang) Terlaksananya penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Katolik (Penyuluh Agama PNS: 224 orang; Penyuluh Agama Non-PNS: 3.000 orang) Terlaksananya penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Hindu (Penyuluh Agama PNS: 154 orang; Penyuluh Agama Non-PNS: 2.000 orang) Terlaksananya penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama Buddha (Penyuluh Agama PNS: 49 orang; Penyuluh Agama Non-PNS: 1.534 orang) Terlaksananya Kursus Pra-Nikah bagi 4.188.168 calon pengantin Terlaksananya pelayanan umat dan bimbingan keluarga sakinah di 5.497 Kantor Urusan Agama (KUA)



Pembudayaan hidup bersih dan sehat bagi siswa madrasah dan pesantren

Persentase madrasah dan pesantren menerapkan Kawasan Tanpa Rokok beserta sanksinya

Jumlah penyuluh agama Kristen dalam melakukan penyuluhan agama Kristen dan pembangunan melalui bahasa agama Kristen

3841

Jumlah penyuluh agama Katolik dalam melakukan penyuluhan agama Katolik dan pembangunan melalui bahasa agama Katolik

3224

Jumlah penyuluh agama Hindu dalam melakukan penyuluhan agama Hindu dan pembangunan melalui bahasa agama Hindu

2154

Jumlah penyuluh agama Buddha dalam melakukan penyuluhan agama Buddha dan pembangunan melalui bahasa agama Buddha Jumlah calon pengantin peserta kursus pra-nikah 4.188.168 Jumlah pelayanan umat dan bimbingan keluarga sakinah di KUA

1583

5.497

60

Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak 25 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat usia dini Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak 26 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat usia dini

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan



Pembinaan keluarga (Sakinah, Sukinah, Pengelolaan humas dan layanan publik Hitasukaya, Kristiani) 34 provinsi Persentase satuan pendidikan agama Pelaksanaan pendidikan kesehatan di dan keagamaan (pendidikan dasar) pendidikan dasar (madrasah) yang melaksanakan UKS

Pelayanan Pendidikan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Program Prioritas Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Peningkatan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas


PROGRAM K/L

Assessment Mutu Satuan Pendidikan




Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah












Sekolah Berbudaya Mutu


Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan
































KEGIATAN K/L Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah

SASARAN K/L Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatkan mutu pendidikan agama islam pada sekolah Meningkatkan mutu pendidikan agama islam pada sekolah Meningkatkan mutu pendidikan agama islam pada sekolah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah

INDIKATOR K/L

TARGET

Peningkatan mutu akreditasi madrasah

1000

Pemetaan capaian SPM pada madrasah Peningkatan Kompetensi Pengawas PAI di sekolah

1

Kualifikasi S2 calon pengawas

1500 250

Pembinaan pengawas PAI Peningkatan Kompetensi Pengawas dan Kepala Madrasah

1000

Beasiswa S2 calon/pengawas madrasah Peningkatan Kompetensi Laboran dan Pustakawan Madrasah Peningkatan mutu Manajemen Berbasis Madrasah Pembangunan Ruang Laboratorium IPA MTs Pembangunan Ruang Laboratorium IPA MA Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer MTs â€“ CBT Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer MA â€“ CBT Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa MA

100

Peralatan Laboratorium IPA MTs

100

Peralatan Laboratorium IPA MA Peralatan Laboratorium Komputer MTs â€“ CBT Peralatan Laboratorium Komputer MA â€“ CBT

100

Pembangungan RKB MI

500

Pembangungan RKB MTs

700

Pembangungan RKB MA

500

Pembangunan Perpustakaan MI

100

Pembangunan Perpustakaan MTs

100

200

200 100 100 300 50 100 100

100 100

Pembangunan Perpustakaan MA Pembangunan Asrama MTs

15

Peningkatan Ketersediaan Sarana dan 26 Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan 27 Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan 28 Prasarana yang Berkualitas

Bantuan Peningkatan Prestasi






Peningkatan Kesejahteraan Guru






Revitalisasi LPTK


Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Islam Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Relevansi Madrasah









Penyediaan Bantuan Pendidikan yang 29 Efektif

Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus





Penyediaan Bantuan Pendidikan yang 31 Efektif Penyediaan Bantuan Pendidikan yang 32 Efektif Penyediaan Bantuan Pendidikan yang 33 Efektif Penyediaan Bantuan Pendidikan yang 34 Efektif

Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus

Penyediaan Bantuan Pendidikan yang 35 Efektif Penyediaan Bantuan Pendidikan yang 36 Efektif

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata

Program Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam Program Pendidikan Islam

Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Program Pendidikan Islam

Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Program Pendidikan Islam

Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Program Pendidikan Islam Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Program Pendidikan Islam Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Program Pendidikan Islam Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Program Pendidikan Islam Bantuan Biaya Operasional Pendidikan Program Pendidikan Islam

Penyediaan Guru yang Berkualitas dan 49 Penempatan yang Merata Revitalisasi LPTK

Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah

Pembangunan Asrama MA

5

Pembangunan MA/MAK Berasrama Peningkatan Standar UKS pada Madrasah

100

30

Bantuan KIP PPS Ula/Paket A/Hanya Mengaji/Muadalah

51375

Bantuan KIP PPS Wustha/Paket B/Hanya Mengaji/Muadalah

246875

Bantuan KIP PPS Ulya/Paket C/Hanya Mengaji/Muadalah

194691

Bantuan KIP Siswa MI

826467

Bantuan KIP Siswa MTs

773491

Bantuan KIP Siswa MA

356429

Santri Tk. Ula/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS

87556

Santri Tk. Wustha/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS

243236

Santri Tk. Ulya/Diniyah Formal/Muadalah/PPS Penerima BOS

15969

Siswa MI Penerima BOS

3700694

Siswa MTs Penerima BOS

3051666

Siswa MA Penerima BOS

1211076

Siswa RA Penerima BOP

1238209

Beasiswa Bakat dan Prestasi MI

2000

Beasiswa Bakat dan Prestasi MTs

2000

Beasiswa Bakat dan Prestasi MA

750

Tunjangan Profesi Guru nonPNS

38142

Tunjangan Profesi Guru nonPNS

17000

Tunjangan Fungsional Guru nonPNS Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ) Guru Mapel Umum Pendidik dan calon pendidik yang mengikuti Pendidikan Profesi Guru melalui Program SM3T

7000 7500

11529


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET


Infrastruktur Padat Pekerja

Pengurangan beban penduduk miskin 2 dan rentan

Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)


Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan

Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)

4 5 6 7 8 9 10

Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Program Pendidikan Islam Islam Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Program Pendidikan Islam Islam Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Program Pendidikan Islam Islam Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Program Pendidikan Islam Islam Peningkatan Akses, Mutu, dan Program Pendidikan Islam Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Program Pendidikan Islam Relevansi Madrasah Peningkatan Akses, Mutu, dan Program Pendidikan Islam Relevansi Madrasah Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Program Bimbingan Masyarakat Kristen Agama Kristen Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Program Bimbingan Masyarakat Kristen Agama Kristen Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Program Bimbingan Masyarakat Kristen Agama Kristen


Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Program Bimbingan Masyarakat Katolik


Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar Berbasis SPM








Program Bimbingan Masyarakat Kristen



Program Bimbingan Masyarakat Katolik



Program Bimbingan Masyarakat Hindu












Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Pendidikan Non Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata kelola Madrasah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Kristen Meningkatnya kualitas layanan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Pendidikan Agama dan Pendidikan Agama Katolik Keagamaan Katolik Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Keagamaan Meningkatnya Akses, Mutu, dan Tata Islam Kelola Pendidikan Tinggi Islam Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Meningkatnya akses, mutu, dan tata Keagamaan Islam kelola pendidikan tinggi Islam Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Meningkatnya akses, mutu, dan tata Keagamaan Islam kelola pendidikan tinggi Islam Peningkatan Akses, Mutu, Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Agama Kristen Tinggi Agama Kristen Meningkatnya kualitas layanan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Pendidikan Agama dan Pendidikan Agama Katolik Keagamaan Katolik Peningkatan Akses, Mutu, Meningkatnya akses, kualitas, daya Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan saing, dan tata kelola pendidikan tinggi Tinggi Agama Hindu Hindu Peningkatan Akses, Mutu, Meningkatnya akses, kualitas, daya Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan saing, dan tata kelola pendidikan tinggi Tinggi Agama Hindu Hindu Peningkatan Akses, Mutu, Meningkatnya akses, kualitas, daya Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan saing, dan tata kelola pendidikan tinggi Tinggi Agama Hindu Hindu Peningkatan Akses, Mutu, Tersedianya akses, mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Kesejatheraan dan subsidi pendidikan Tinggi Agama Budha tinggi Agama Buddha

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN Kedaulatan Pangan

Jumlah Tenaga Kerja Bantuan KIP PPS Ula/Paket A/Hanya Mengaji/Muadalah

4500 orang

51375

Bantuan KIP PPS Wustha/Paket B/Hanya Mengaji/Muadalah

246875

Bantuan KIP PPS Ulya/Paket C/Hanya Mengaji/Muadalah

194691

Bantuan KIP Siswa MI

826467

Bantuan KIP Siswa MTs

773491

Bantuan KIP Siswa MA Jumlah Siswa Miskin SDTK yang menerima KIP Jumlah Siswa Miskin SMPTK yang menerima KIP Jumlah Siswa Miskin SMTK yang menerima KIP Jumlah peserta didik Sekolah Keagamaan Katolik - SMAK penerima KIP

356429 150 250 1845

600

Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI (baru)

7000

Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI (On-going 2 semester)

14220

Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI (On-going 1 semester)

2876

Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI Jumlah mahasiswa PTAKS yang menerima bantuan beasiswa prestasi BIDIK MISI

900

Jumlah Mahasiswa Peserta BIDIK-MISI

650

10

Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI (On-going) Jumlah mahasiswa peserta BIDIKMISI (baru) Jumlah mahasiswa miskin pendidikan tinggi Agama Buddha yang mendapatkan beasiswa

350

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Program Prioritas Pendukung) Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 1 Lain Pengendalian Konversi Lahan Padi

Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang

Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah

Terintegrasikannya LP2B kedalam RTRW

Jumlah dokumen RTRW yang sudah mengintegrasikan LP2B

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 2 Lain Reforma Agraria

Program Pengelolaan Pertanahan Daerah

Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah

Diterbitkannya Sertifikat Hak Atas Tanah (HAT)

Jumlah sertifikat HAT

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 3 Lain Reforma Agraria Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 4 Lain Reforma Agraria Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 5 Lain Reforma Agraria

Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Program Pengelolaan Pertanahan Daerah

Terlaksanakannya pemberdayaan hak atas tanah masyarakat Terinventarisasikannya bidang dan kawasan

Jumlah Pemberdayaan Hak atas Tanah Masyarakat Bidang dan Kawasan yang Diinventarisasi

Dilaksanakannya redistribusi tanah

Bidang tanah yang diredistribusi

177.279 Bidang



Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di daerah

Dilaksanakannya penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar

Data Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

1382 Dokumen

No

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

1.073.151 Bidang

3.350 Dokumen Pemberdayaan 1.005.955 Bidang

Kedaulatan Energi Meningkatkan Cadangan Penyangga 1 dan Operasional Energi

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak


Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Daerah

Meningkatkan Cadangan Penyangga 2 dan Operasional Energi

Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak



No

Program Prioritas

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Terselenggaranya Pengadaan Tanah di Daerah

Data dan Informasi Nilai Tanah dokumen kebijakan teknis, program pembinaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah, serta dan terwujudnya sinkronisasi perencanaan pelaksanaan monitorong dan evaluasi rencana pembangunan kilang kinerja (3 dok-2017)

1110823

1

Revolusi Mental No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L



Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

Penertiban Pemanfaatan Ruang

Tersusunnya Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang



Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

Penertiban Pemanfaatan Ruang

Peningkatan kualitas PPNS Penataan Ruang

INDIKATOR K/L

TARGET

Penetapan Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang yang telah diberikan diklat/pelatihan


Program Prioritas

Pengembangan 10 PKSN dan Pusat 1 Perdagangan Lintas Batas Negara Pengembangan 10 PKSN dan Pusat 2 Perdagangan Lintas Batas Negara Pengembangan 10 PKSN dan Pusat 3 Perdagangan Lintas Batas Negara

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Masterplan Pengembangan Kawasan Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Masterplan Pengembangan Kawasan Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Masterplan Pengembangan Kawasan

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L


Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah

Penataan Agraria di Daerah


Perencanaan Tata Ruang


Perencanaan Tata Ruang

INDIKATOR K/L

TARGET

Terselenggaranya Perencanaan Tata Ruang Nasional

Data Pertanahan WP3WT Jumlah Dokumen Pendukung Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara

155 Peta 1 Dokumen (Penyusunan Kebijakan dan Strategi Upaya Implementasi RTR Kawasan Perbatasan)

Perencanaan Tata Ruang Nasional

Jumlah Dokumen RTR KSN Perbatasan Negara

1 Perpres RTR KSN Perbatasan Negara


Program Prioritas



Advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan regulasi Gerakan Masyarakat Sehat

PROGRAM K/L


KEGIATAN K/L


SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Dokumen Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Bantuan Teknis Jumlah Pembinaan Perencanaan Tata Perencanaan Tata Ruang dan Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Pemanfaatan Ruang Daerah

TARGET

13 dokumen





Jumlah kegiatan pendampingan teknis Mendorong pengadaan Ruang Terbuka untuk penyusunan RDTR dan RTRW Hijau minimal 30% Kab/Kota


Program Prioritas


Perkuatan basis perekonomian 1 perdesaan

Pendampingan Masyarakat Desa


Penyediaan Sarana dan Prasarana



PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L


Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah

Terselenggaranya Penataan Hubungan Jumlah Pemberdayaan Hak atas Tanah Hukum Keagrariaan di Daerah Masyarakat

Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Program Pengelolaan Pertanahan Daerah

Penyelenggaraan Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah Penyelenggaraan Penataan Agraria di Daerah

Terselenggaranya Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan di Daerah Jumlah sertipikat HAT Terselenggaranya Penataan Agraria di Daerah Bidang tanah yang diredistribusi

TARGET

3350 dokumen pemberdayaan

1073151 bidang 177279 bidang


Program Prioritas

Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan 1 Berkelanjutan



Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Sosialisasi dan Penyusunan/Revisi Berbagai Peraturan Pelaksanaan UU desa Penataan ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi Penataan ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Program Penataan Agraria

Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Pesisir, Pulaupulau Kecil, Perbatasan Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu dan Wilayah Tertentu.


Pemanfaatan Ruang

Program Penataan Agraria

Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Pesisir, Pulaupulau Kecil, Perbatasan Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu dan Wilayah Tertentu.

Tersusunnya NSPK Bidang Pemanfaatan Ruang

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah dokumen NSPK untuk penataan kawasan perdesaan 1 dokumen

Jumlah NSPK Bidang Pemanfaatan Ruang

1 dokumen

Jumlah dokumen NSPK untuk penataan kawasan perdesaan 1 Dokumen

Perkotaan No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan 1 Kota

Sistem, peraturan dan prosedur Kota Berkelanjutan

2 Mewujudkan Sistem Perkotaan

Pengaturan KSN Perkotaan


Pengaturan KSN Perkotaan

Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang


Peningkatan Konektivitas


Penataan Kawasan









Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Jumlah Dokumen Materi Teknis dan Tersusunya rancangan NSPK Rancangan NSPK Perencanaan Tata Perencanaan tata ruang Ruang Wilayah Perkotaan Terselenggaranya pelaksanaan Jumlah pelaksanaan penataan ruang penataan ruang KSN KSN Wilayah I Terselenggaranya pelaksanaan Jumlah pelaksanaan penataan ruang penataan ruang KSN KSN Wilayah II Jumlah dokumen Kebijakan, Strategi, Terselenggaranya Penataan Kawasan dan program penataan kawasan Perkotaan dan Perintisan Inkubasi Kota- perkotaan dan perintisan kota-kota kota Baru baru Jumlah Kota yang mendapatkan Terlaksananya pembinaan Penataan pembinaan teknis penyelenggaraan Ruang Provinsi/ Kabupaten/ Kota penataan ruang daerah Jumlah Dokumen Materi Teknis dan Tersusunnya Rancangan NSPK Rancangan NSPK Keterpaduan Perencanaan Tata Ruang Pemanfaatan Ruang

TARGET

2 dokumen 38 Dokumen/KSN 39 Dokumen

8 Dokumen

93 kota

1 dokumen


Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Rencana Detail Tata Ruang

PROGRAM K/L Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang

KEGIATAN K/L Perencanaan Tata Ruang

SASARAN K/L Tersusunnya RDTR sekitar KEK

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

INDIKATOR K/L Jumlah RDTR sekitar kawasan

TARGET 8 KEK


Program Prioritas


PROGRAM K/L

Program Pembinaan BUMN


Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I





Tumbuhnya BUMN terkait Konservasi Energi



Peningkatan Kapasitas Industri dan Komponen Dalam Negeri


Peningkatan transmisi dan distribusi tenaga listrik Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak




Pembentukan Cadangan Penyangga Energi Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi, serta Mendukung Energy Service Company (ESCO)

Meningkatkan Efisiensi Dalam 7 Penggunaan Energi dan Listrik

Meningkatkan Peranan Energi Baru 8 Terbarukan dalam Bauran Energi Meningkatkan Peranan Energi Baru 9 Terbarukan dalam Bauran Energi


INDIKATOR K/L

Pembinaan BUMN Sektor Energi, Pertambangan, Percetakan dan Pariwisata Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I



Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I Pembinaan BUMN Sektor Energi, Pertambangan, Percetakan dan Pariwisata

SASARAN K/L

Persentase pelaksanaan pembinaan BUMN sektor energi Persentase penyelesaian prioritas pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN (%) Persentase pencapaian Service Level Tercapainya Service Level Agreement Agreement penugasan kewajiban penugasan kewajiban pelayanan publik pelayanan publik (PSO) sektor energi (PSO) sektor energi (%) persentase ketersediaan kontrak Pembinaan BUMN yang optimal kinerja BUMN Terwujudnya BUMN sebagai World Class Enterprises anda Agent of Persentase pencapaian service level Development dalam mendukung agreement penugasan kewajiban pembangunan kilang minyak pelayanan publik (PSO) (%) Terwujudnya BUMN sebagai World Persentase pencapaian Service Level Class Enterprises dan Agent of Agreement penugasan kewajiban Development pelayanan publik (PSO) 100 persen


3 Meningkatkan Aksesibilitas Meningkatkan Cadangan Penyangga 4 dan Operasional Energi

KEGIATAN K/L

Pembangunan PLTP


Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I Pembinaan Bumn Sektor Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata I




Melakukan Pembangunan Storage BBN Program Pembinaan BUMN






Peningkatan Produksi Minyak dan Gas



















Terlaksananya pembinaan BUMN sektor energi yang dilakukan sesuai SOP Terselenggaranya penyelesaian prioritas pembangunan nasional yang dilakukan oleh BUMN

Jumlah BUMN terkait Konservasi (ESCO) Persentase pencapaian service level Tercapainya service level agreement agreement penugasan kewajiban penugasan kewajiban pelayanan publik pelayanan publik (PSO) sektor energi (PSO) sektor energi (%) Terselenggaranya sasaran peningkatan kapasitas tangki Persentase pelaksanaan penugasan Tercapainya kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundangundangan dan kebijakan Kementerian BUMN terkait eksplorasi Persentase kepatuhan perencanaan, migas operasional, dan pelaporan BUMN (%) Terlaksananya kerjasama/penugasan terkait wilayah kerja migas dengan Persentase Ketersediaan kontrak BUMN kinerja BUMN (%) Tercapainya kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundangundangan dan kebijakan KBUMN Persentase kepatuhan perencanaan, terkait penerapan teknologi EOR operasional, dan pelaporan BUMN (%) Tercapainya kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundangundangan dan kebijakan KBUMN terkait peningkatan produksi sumurPersentase kepatuhan perencanaan, sumur tua operasional, dan pelaporan BUMN (%) Terselenggaranya pembinaan terhadap Persentase pelaksanaan pembinaan BUMN terkait proses eksplorasi dan BUMN yang dilakukan sesuai dengan eksploitasi migas SOP (%) Tersedianya kontrak kinerja eksplorasi dan eksploitasi migas dengan BUMN Tercapainya kepatuhan BUMN yang tinggi terhadap peraturan perundangundangan dan kebijakan KBUMN terkait migas

TARGET

100

100

100 100

95

10

100 100

100

100

100

100

95

Persentase ketersediaan kontrak kinerja BUMN (%)

100

Persentase kepatuhan perencanaan, operasional, dan pelaporan BUMN (%)

100


Program Prioritas


PROGRAM K/L





Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN




KEGIATAN K/L Peningkatan Kualitas Perencanaan, Manajemen Kinerja, Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Reformasi Birokrasi Penyusunan Peraturan PerundangUndangan dan Bantuan Hukum

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Mendorong agar perusahaan BUMN untuk melakukan pemeriksaan/screening kesehatan dan penyediaan ruang laktasi di tempat kerja Penyusunan regulasi untuk mendorong aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau di perkantoran BUMN Mendorong penyediakan sarana prasarana aktivitas olahraga di perkantoran BUMN

Surat edaran agar perusahaan BUMN untuk melakukan pemeriksaan/screening kesehatan dan penyediaan ruang laktasi di tempat kerja Jumlah regulasi untuk mendorong aktivitas fisik dan ruang terbuka hijau di perkantoran BUMN Jumlah fasilitasi penyediaan sarana prasarana aktivitas olahraga di perkantoran BUMN

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET


Program Prioritas




PROGRAM K/L


KEGIATAN K/L Pembinaan BUMN Sektor Energi, Pertambangan, Percetakan dan Pariwisata

Pengembangan destinasi pariwisata dengan menggunakan dana CSR

TARGET

Besaran dana CSR yang tersalurkan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI Kemaritiman dan Kelautan No

Program Prioritas




PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Peningkatan penataan administrasi Penataan Wilayah Administrasi, wilayah, penegasan batas daerah, dan Program Bina Administrasi Kewilayahan Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi toponimi

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah rumusan kebijakan bidang penataan administrasi wilayah dan penegasan batas daerah serta toponimi 1 rumusan

Revolusi Mental No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L


Pendidikan dan Penghormatan Etika dalam Berpolitik

Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Fasilitasi Politik Dalam Negeri












Program Bina Otonomi Daerah

Fasilitasi KDH, DPRD, Dan Hubungan Antar Lembaga

SASARAN K/L Kapasitas dan akuntabilitas partai politik untuk memperkuat sistem demokrasi perwakilan meningkat Tersusunnya kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik

Tersusunnya kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik Tersusunnya kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik Kualitas tatakelola pemerintahan daerah pada setiap entitas penyelenggara pemerintahan daerah yang tinggi

INDIKATOR K/L Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas keuangan Parpol Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog untuk pendidikan politik warga Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog untuk pendidikan politik warga Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan politik untuk politisi perempuan Jumlah daerah yang menerapkan pelaksanaan best practice pendidikan politik

TARGET

10 Parpol

5 Forum

6 Provinsi

20 Provinsi

Terlaksananya pemilihan kepala daerah yamg jujur dan adil sesuai dengan kebijakan pilkada 101 Daerah


Peneguhan Jati Diri dan Karakter 7 Bangsa


Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)

Program Pembinaan Politik dan Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Budaya

Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan dalam pendidikan kebhinekaan

Terlaksananya penyusunan kebijakan, Jumlah fasilitasi kampanye Nasional dukungan dan fasilitasi pengembangan terkait revolusi mental dan restorasi nilai-nilai kebangsaan sosial (Qc)

Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Program Bina Administrasi Kewilayahan dan Perlindungan Masyarakat



Program Pembinaan Politik dan Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kebangsaan





Pembangunan Karakter Melalui Media Program Pembinaan Politik dan Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Umum




Penerapan Sistem Reward & Punishment dan Keteladanan Pimpinan Program Bina Pembangunan Daerah


Penerapan Sistem Reward & Program Peningkatan Kapasitas Punishment dan Keteladanan Pimpinan Keuangan Pemerintah Daerah


Program Pengembangan Sumber Daya Penerapan Sistem Reward & Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Punishment dan Keteladanan Pimpinan Negeri


Simplifikasi Sistem Perijinan, Mengurangi Jumlah Ijin, Transparan dan Complaint Center

Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program Bina Administrasi Kewilayahan

Sosialisasi dan Penerapan Instruksi Presiden untuk Gerakan Aparat Menuju Penerapan Kode Etik Indonesia Ramah Indonesia ramah di tiga regional Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan kebhinekaan dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya lokal

Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan Jumlah penguatan Pusat Pendidikan nilai-nilai kebangsaan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Jumlah pemanfaatan layanan media publik yang memiliki jangkauan luas Terlaksananya pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan Fasilitasi Politik Dalam Negeri kewarganegaraan melalui media publik kewarganegaraan masyarakat Meningkatnya kualitas implementasi Pembinaan Administrasi Pencatatan kebijakan dan Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah anak yang memiliki akta Sipil Pencatatan Sipil kelahiran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Penerapan Indikator Standar Pelayanan Kawasan Permukiman, Kesehatan, Minimal yang efektif sesuai dengan Kegiatan Penataan Urusan Pemerintah Sosial, Trantibumlinmas, dan amanat UU 23 tahun 2014 beserta Daerah Pendidikan turunannya Penerapan manajemen pengelolaan Pembinaan Pelaksanaan Dan keuangan daerah yang memenuhi Jumlah daerah yang mendapatkan opini Pertanggungjawaban Keuangan Daerah kriteria Wajar Tanpa Pengecualian WTP (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Meningkatnya kapasitas Aparatur Sipil Negara di daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen pembangunan daerah yang memiliki Jumlah angkatan Pelaksanaan Diklat dan Kepemimpinan Pemerintahan budaya pelayanan prima dan bebas Manajemen dan Kepemimpinan Pemda Daerah KKN yang memuat materi Revolusi Mental Peningkatan penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah melalui Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang peningkatan peran gubernur sebagai Prima (Jenis Perijinan yang dilimpahkan wakil pemerintah, dekonsentrasi dan ke PTSP, Penyederhanan Perijinan, tugas pembantuan, kerjasama daerah, Kecepatan Pelayanan, Kualitas Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan pelayanan publik, dan pembinaan Pelayanan, Peningkatan Kapasitas SDM Daerah serta Kerja sama Daerah kecamatan Perijinan)

7 Provinsi

34 Provinsi, 34 K/L, 27 LPNK

34 Provinsi

10 Topik

52 Juta anak

6 SPM

25 Provinsi, 250 Kab/Kota

87 Angkatan

51 kab/kota


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET



Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, Topomini dan Pengembangan/Pengelolaan Penataan Wilayah Administrasi, Penyediaan Sarpras Perbatasan Antar Penegasan Batas Daerah, Topomini dan Negara Jumlah provinsi yang Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, Pengembangan/Pengelolaan melaksanakan kerjasama perbatasan database Regulasi, dan Dokumen Teknis Pembinaan dan Pengembangan Penyediaan Sarpras Perbatasan Antar antar negara (JIM, SOSEKMALINDO,JBC Pengelolaan Perbatasan Program Bina Administrasi Kewilayahan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Negara RI-RDTL, JBC RI-PNG) Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, Topomini dan Pengembangan/Pengelolaan Jumlah perundingan batas dan Penataan Wilayah Administrasi, Penyediaan Sarpras Perbatasan Antar kerjasama wilayah negara RI dengan Penyelesaian segmen batas negara Program Bina Administrasi Kewilayahan Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi Negara Malaysia, PNG, RDTL 3 Perundingan


Program Prioritas







Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah





PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Peningkatan penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan pelayanan publik, dan pembinaan Program Bina Administrasi Kewilayahan Daerah serta Kerja sama Daerah kecamatan Peningkatan penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan pelayanan publik, dan pembinaan Program Bina Administrasi Kewilayahan Daerah serta Kerja sama Daerah kecamatan

Program Bina Pembangunan Daerah



Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian dan Pangan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan Kesehatan, Sosial dan Budaya, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan, dan Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Urusan Pemdagri

Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah II

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan kawasan Permukiman, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Komunikasi, informatika, statistika dan persandian

Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I

INDIKATOR K/L

Jumlah Kabupaten/kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima (Jenis Perijinan yang dilimpahkan ke PTSP, Penyederhanan Perijinan, Kecepatan Pelayanan, Kualitas Pelayanan, Peningkatan Kapasitas SDM Perijinan)

Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD I yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar Penataan Ruang serta urusan lingkup UPD I Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD III yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar Kesehatan. Sosial dan Urusan Pemdagri (Trantibum Linmas). serta urusan lingkup UPD III Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD II yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan lingkup UPD II

TARGET










Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah IV

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kepemudaan, Olahraga Perpustakaan, dan Arsip

Penerapan Indikator Utama pelayanan publik di daerah lingkup UPD IV yang ditekankan pada Reformasi pelayanan publik dasar pendidikan. serta urusan wajib non SPM lingkup UPD IV

Penataan Daerah Otonom Dan Otonomi Khusus Dan DPOD

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam penerapan desentralisasi asimetrik dan generik serta tata kelola pemerintahan daerah

Evaluasi daerah otonom khusus/istimewa dalam rangka pembenahan terhadap kelembagaan, aparatur dan pendanaan pelaksanaan otsus


Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam penerapan desentralisasi asimetrik dan generik serta tata kelola pemerintahan daerah

Presentase jumlah daerah otonom baru yang meningkat kinerja pemerintahannya



Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Pembinaan Perencanaan Anggaran Daerah

Meningkatkan Kualitas perencanaan anggaran daerah




Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Meningkatnya Pendapatan Daerah



Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Pengembangan Kompetensi Negeri Kemendagri dan Pemda

Peningkatan Kualitas Pengembangan SDM Bidang Kompetensi Kemendagri dan Pemda



Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Pengembangan Kompetensi Negeri Kemendagri dan Pemda

Peningkatan Kualitas Pengembangan SDM Bidang Kompetensi Kemendagri dan Pemda

Persentase Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan Jumlah Daerah Yang Meningkat Pendapatan Daerah (termasuk daerah tertinggal) Pelaksanaan Diklat Manajemen Pembangunan (Pembangunan Daerah dan Pemerintahan Desa), Kependudukan dan Keuangan Daerah Pelaksanaan Diklat Manajemen Kepemimpinan dan Pemda (Pemerintahan Umum, Otda dan Politik)


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L




Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda






Penguatan regulasi, kelembagaan, serta data dan informasi Program Bina Pembangunan Daerah



Penguatan regulasi, kelembagaan, serta Program Penataan Administrasi data dan informasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan

SASARAN K/L Dukungan regulasi mengenai pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat di daerah Penyusunan nomenklatur APBD yang mendorong kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah regulasi mengenai pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat di daerah yang disusun Jumlah nomenklatur APBD yang mendorong kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat yang disusun

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, Energi dan Sumber Jumlah regulasi dan NSPK Bidang Daya Mineral, Pertanian dan Pangan, Penataan Ruang yang sudah Kehutanan, dan Lingkungan Hidup. mengakomodir kebijakan sektoral Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Meningkatnya kualitas implementasi Nasional dan atau digunakan sebagai kebijakan dan fasilitasi pemanfaatan dasar penerbitan dokumen, informasi data dan dokumen kependudukan untuk pelayanan publik

TRW: 1 pedoman, 1 kebijakan, 2 permendagri

30 K/L


Program Prioritas







Subsidi pangan masyarakat berpenghasilan rendah

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dan Penyedia Layanan




PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L




Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III




SASARAN K/L

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian dan Pangan, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan Kesehatan, Sosial dan Budaya, Koperasi, UKM dan Penanaman Modal, Perindustrian dan Perdagangan, dan Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Urusan Pemdagri

Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah IV

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan kawasan Permukiman, Kelautan dan Perikanan, Perhubungan, Komunikasi, informatika, statistika dan persandian Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kepemudaan, Olahraga Perpustakaan, dan Arsip


Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif

Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah II

INDIKATOR K/L

TARGET

Cakupan pembinaan umum (fasilitasi dan konsultasi, sosialisasi. koordinasi. bimtek. advokasi serta monitoring dan evaluasi) pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di tingkat pusat dan daerah terhadap bidang urusan pemerintahan lingkup UPD I

Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi/ terkoordinasi dalam pemenuhan SPM pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu lingkup UPD III

30 Kabupaten

Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi/terkoordinasi dalam pemenuhan SPM pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu lingkup UPD II

30 kabupaten

Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi/terkoordinasi dalam pemenuhan SPM pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu lingkup UPD IV 30 Kabupaten Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan 110 Daerah (Provinsi dan Kabupaten perumahan Kota)


Program Prioritas


Pemenuhan Standar Pelayanan 1 Minimum di Desa Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan 2 Berkelanjutan

Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah Sosialisasi dan Penyusunan/Revisi Berbagai Peraturan Pelaksanaan UU desa


Sosialisasi dan Penyusunan/Revisi Berbagai Peraturan Pelaksanaan UU desa



PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Program Bina Pemerintahan Desa

Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa

Tersusunnya NSPK SPM Pemerintah Desa



Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa







INDIKATOR K/L Jumlah provinsi yang mendapat supervisi, monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan NSPK SPM Pemerintah desa Jumlah peraturan penataan desa yang diterbitkan, sebagai amanat UU 6/2014 dan PP 47/2015 Jumlah peraturan tata cara pengubahan status Desa menjadi Desa Adat yang diterbitkan, sebagai amanat UU 6/2014 dan PP 47/2015 Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang diberikan sosialisasi dan pembinaan dalam penyusunan Perda Penetapan Kewenangan Desa

TARGET

33 prov

1 peraturan yang diterbitkan


seluruh kab/kota di 33 provinsi


Pembinaan Kelembagaan (BPD, BUMDes, Lembaga Desa lain, Lembaga Masy.Desa) & Kerjasama Desa Program Bina Pemerintahan Desa















Pembinaan Kelembagaan (BPD, BUMDes, Lembaga Desa lain, Lembaga Masy.Desa) & Kerjasama Desa Program Bina Pemerintahan Desa Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa Program Bina Pemerintahan Desa


Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa


Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa



Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa


Peningkatan kapasitas aparat pemerintah Daerah dan Desa dalam tata kelola pemerintahan desa


Kelembagaan dan Kerjasama Desa

Jumlah provinsi dan kabupaten yang Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan difasilitasi badan permusyawaratan Kerjasama Desa desa dan musyawarah desa

33 Provinsi, 416 Kabupaten/Kota


Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengembangan Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan kapasitas kelembagaan pendukung Kerjasama Desa perangkat desa

33 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 74.093 Desa


Jumlah provinsi dan kabupaten yang di Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan fasilitasi dalam bimbingan Kerjasama Desa kemasyarakatan desa 33 Provinsi, 416 Kabupaten/Kota


Jumlah posyandu yang menyediakan Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan layanan dasar masyarakat target Kerjasama Desa peningkatan kapasitas PKK

1.000 posyandu pada 34 provinsi


Jumlah pemerintah daerah yang diikat Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan dalam kesepakatan peningkatan kerja Kerjasama Desa sama antar pemerintahan desa

4 lembaga, 33 Provinsi, 514 Kabupaten/Kota, 74.093 Desa


Jumlah Desa Penyelenggara Penerapan Model Perencanaan Pembangunan Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Partisipatif dengan Sistem Penyusunan Kerjasama Desa RAPBDesa secara partisipatif 14098 Desa


Jumlah provinsi dan kabupaten/kota, Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan yang difasilitasi dalam pelaksanaan Kerjasama Desa evaluasi kelembagaan kerjasama desa

Kelembagaan dan Kerjasama Desa Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa

Jumlah provinsi dan kabupaten/kota, Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan yang difasilitasi dalam peningkatan Kerjasama Desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kualitas Tata Kelola yang dibina Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa Penataan Wilayah Desa/Kelurahan















Tersusunnya NSPK SPM Pemerintah Desa


Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional

33 Provinsi 416 Kabupaten

33 Provinsi 416 Kabupaten


Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibina dalam Melaksanakan Penamaan, dan Kode Desa/Kelurahan 34 Prov dan 100 Kab/Kota Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibina Dalam Penyusunan Produk Hukum Desa 34 Prov dan 100 Kab/Kota Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibina dalam Melaksanakan Penataan Kewenangan Desa/Kelurahan 34 Prov dan 100 Kab/Kota Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan 34 Prov dan 100 Kab/Kota

Jumlah peraturan yang diterbitkan Jumlah Komulatif Aparat Meningkatnya Kapasitas Aparat Desa/Kelurahan yang Terampil Dalam Pemerintahan Desa Dalam Manajemen Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Desa Kelurahan

1 dokumen peraturan

1520 orang















Peningkatan kapasitas aparat pemerintah Daerah dan Desa dalam tata kelola pemerintahan desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa

Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa


Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional


Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa

Jumlah Komulatif Pengurus Lembaga Meningkatnya Kapasitas Aparat Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang Pemerintahan Desa Dalam Manajemen Terampil Dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Desa Pemerintahan 1520 orang Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota Meningkatnya Kapasitas Aparat dalam Membina Penyelenggaraan Tata Kelola Keuangan dan Aset desa Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai yang Efektif, Transparan dan Akuntabel Aturan Perundangan 34 Prov dan 514 Kab/Kota



Meningkatnya Kapasitas Aparat dalam Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tata Kelola Keuangan dan Aset desa yang Memiliki Sistem Pengembangan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel Sumber-Sumber Pendapatan Desa



Meningkatnya Kapasitas Aparat dalam Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tata Kelola Keuangan dan Aset desa yang Dibina Dalam Penyelenggaraan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel Pengelolaan Aset Desa



Meningkatnya Kapasitas Aparat dalam Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang Tata Kelola Keuangan dan Aset desa Memiliki Sistem Informasi Keuangan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dan Aset Desa



Meningkatnya Kapasitas Aparat dalam Tata Kelola Keuangan dan Aset desa Terlaksananya Dukungan Implementasi yang Efektif, Transparan dan Akuntabel PP Sistem Keuangan Desa 33 provinsi



Terlaksananya Pilot Project Format Birokrasi Pemdes (Organisasi, PNS, Perencanaan, Penganggaran, Meningkatnya Kapasitas Aparat dalam Pengawasan) untuk Implementasi Dana Tata Kelola Keuangan dan Aset desa Desa dan RAPBDesa Dilaksanakan yang Efektif, Transparan dan Akuntabel dengan Pola Detasering Pendampingan 5 provinsi


Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa

Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa Jumlah Pengembangan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Aparatur Desa Wilayah II

22.491 Desa dan 2.782 Kelurahan



Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa Jumlah Pengembangan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Aparatur Desa Wilayah III




Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa Jumlah Pengembangan Kapasitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Aparatur Desa Wilayah IV




Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dekonsentrasi Pelatihan Aparatur Desa 222.279 Aparat Desa



Jumlah NSPK, Juklak, Juknis Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa Pengembangan Kapasitas Aparatur dan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kader Desa 2 dokumen







Evaluasi Perkembangan Desa

Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Terlaksananya Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Peningkatan Kapasitas Desa

Jumlah Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Wilayah I


Jumlah Desa yang Dievaluasi pada Wilayah I







Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa Peningkatan Kapasitas Desa dalam Penyediaan Informasi Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa











Terlaksananya Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Peningkatan Kapasitas Desa Terlaksananya Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Peningkatan Kapasitas Desa Terlaksananya Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Peningkatan Kapasitas Desa Terlaksananya Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Peningkatan Kapasitas Desa Terlaksananya Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa dan Peningkatan Kapasitas Desa

Jumlah Desa yang Dievaluasi pada Wilayah II


Jumlah Desa yang Dievaluasi pada Wilayah III


Jumlah Desa yang Dievaluasi pada Wilayah IV


Jumlah Dokumen NSPK dan Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa Jumlah Provinsi, Kab/Kota yang dibina dan dilatih dalam rangka Evaluasi Kinerja Pemerintahan Des

3 dokumen

33 Prov, 50 Kab/Kota


Program Prioritas



Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan di bidang Terkait HAM

PROGRAM K/L

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri

KEGIATAN K/L

Penataan Produk Hukum Dan Pelayanan Bantuan Hukum

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Meningkatnya keselarasan arah dalam implementasi pembangunan yang diwujudkan melalui harmonisasi peraturan Perundang-undangan, kajian hukum dan kebijakan daerah, serta penyiapan produk hukum, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum, dan Monitoring dan evaluasi Perda-perda dokumentasi hukum diskriminatif

TARGET

TBC


Program Prioritas




PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan Pembinaan dan Pengembangan batas negara serta pulau-pulau kecil Program Bina Administrasi Kewilayahan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara terluar yang dikembangkan



Program Pembinaan Politik dan Pembinaan dan Pemberdayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Organisasi Kemasyarakatan

Terlaksananya penyusunan kebijakan, fasilitasi dan dukungan bagi peningkatan peran organisasi politik dan kemasyarakatan








Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik





INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan Batas Negara serta pulau-pulau kecil terluar Jumlah kemitraan pemerintah dengan ormas dalam rangka pendidikan politik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 200 Ormas Jumlah ormas yang bermitra untuk peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan/marjinal lain melalui kemitraan dengan ormas 100 Ormas

Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik 1 NA UU Bidang Politik Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog di masyarakat terkait dengan pendidikan politik warga termasuk yang mewadahi unsur pemerintah, ormas, dunia usaha dan media di tingkat nasional dan daerah 5 Forum





Jumlah daerah yang menerapkan pelaksanaan best practice pendidikan politik

20 Provinsi

Jumlah daerah yang terfasilitasi pendidikan politik untuk politisi perempuan

6 Provinsi









34 Provinsi


20 LNP









Program Pembinaan Politik dan Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Budaya



Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Fasilitasi Kewaspadaan Nasional

Jumlah penguatan Pokja Demokrasi Jumlah fasilitasi kemitraan ormas dengan lembaga non pemerintah (swasta, pergurun tinggi, sesama ormas, dll) dan pengembangan forum pemberdayaan ormas Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog di masyarakat terkait dengan pendidikan politik warga termasuk yang Terlaksananya penyusunan kebijakan, mewadahi unsur pemerintah, ormas, dukungan dan fasilitasi lembaga dunia usaha dan media di tingkat perwakilan dan partisipasi politik nasional dan daerah Jumlah fasilitasi penguatan ruang dialog (forum komunikasi dan Terlaksananya penyusunan kebijakan, konsultasi) di masyarakat terkait pembinaan dan pengembangan dengan ketahanan budaya, agama dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya kemasyarakatan Jumlah daerah yang mendapatkan penguatan dan pemberdayaan forum dialog kewaspadaan nasional Terlaksananya penyusunan kebijakan (penanganan konflik sosial) seluruh dan fasilitasi penanganan konflik Indonesia

5 Forum

28 Forum

34 Provinsi


Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik

Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Fasilitasi Kewaspadaan Nasional


Peningkatan peran Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)


Jumlah daerah dalam peningkatan Terlaksananya penyusunan kebijakan kinerja tim terpadu penanganan konflik dan fasilitasi penanganan konflik sosial dalam rangka penanganan konflik 34 Provinsi Jumlah penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dan tersedianya database serta pemutakhiran terkait pemetaan dan Terlaksananya penyusunan kebijakan, identifikasi nilai-nilai dasar dukungan dan fasilitasi pengembangan (memperkuat harga diri, karakter, nilai-nilai kebangsaan wasbang, dan daya saing bangsa) 34 Provinsi


Peningkatan peran parpol melalui bantuan keuangan parpol



Jumlah parpol yang mendapatkan bantuan keuangan dan peningkatan kapasitas


Revisi UU Kepemiluan



Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik 1 NA UU Bidang Politik

10 Parpol


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 1 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 2 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 3 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB

Penataan kelembagaan birokrasi

Program Bina Pembangunan Daerah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri

Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Penerapan Standar Pelayanan Publik 4 dan Sistem Informasi Perijinan

Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik



Peningkatan Kualitas Pengembangan SDM Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Peningkatan Kualitas Pengembangan Pengembangan Kompetensi SDM Bidang Kompetensi Kemendagri Kemendagri dan Pemda dan Pemda Peningkatan penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan pelayanan publik, dan pembinaan Program Bina Administrasi Kewilayahan Daerah serta Kerja sama Daerah kecamatan Fasilitas Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Terwujudnya peningkatan kualitas Program Bina Administrasi Kewilayahan (PATEN) oleh Kabupaten/Kota pelayanan administrasi kecamatan






Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi

Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah sesuai peraturan perundang-undangan

34 provinsi

Jumlah komponen yang terstandarisasi dan sertifikasi serta kerjasama diklat 3 komponen terstandarisasi dan pemerintahan dalam negeri sertifikasi Jumlah diklat manajemen pembangunan, kependudukan dan keuangan daerah 146 angkatan Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima (Jenis Perijinan yang dilimpahkan ke PTSP, Penyederhanan Perijinan, Kecepatan Pelayanan, Kualitas Pelayanan, Peningkatan Kapasitas SDM Perijinan) 51 Kab/Kota Jumlah Kabupaten/Kota yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 80 Kab/Kota di 6 Provinsi

Penerapan Indikator Utama pelayanan Meningkatnya penyelenggaraan urusan publik di daerah yang ditekankan pada pemerintah dan pelayanan publik di Reformasi pelayanan publik dasar daerah Jumlah SPM/non-SPM yang diterapkan 6 PM, 20 non SPM





Meningkatnya pemahaman penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dalam penerapan desentralisasi asimetrik dan generik serta tata kelola pemerintahan daerah





Meningkatkan Kualitas perencanaan anggaran daerah




Meningkatnya Akuntabilitas, Pembinaan Pelaksanaan Dan transparasi dan tertib administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pengelolaan keuangan daerah

Jumlah daerah otonom baru yang meningkat kinerja pemerintahannya Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang menetapkan Perda tentang APBD Provinsi /Kab/Kota yang tepat Waktu Jumlah Prov/kab/Kota yang menetapkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu

11 DOB

30 Provinsi 250 Kab/Kota

30 Provinsi 275 Kab/Kota

Perkotaan No

Program Prioritas


Mengembangkan Kota Cerdas yang 1 Berdaya Saing dan Berbasis TIK

City Branding


Basis data informasi dan peta perkotaan yang terpadu



PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Meningkatnya efektifitas kebijakan kelembagaan, pelaksanaan analisis jabatan, tatalaksana dan evaluasi kelembagaan daerah dan pembinaan umum kepegawaian pada perangkat Fasilitasi Kelembagaan dan daerah dalam penyelenggaraan Program Bina Otonomi Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah otonomi daerah Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan Pembinaan dan Pengembangan batas negara serta pulau-pulau kecil Program Bina Administrasi Kewilayahan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara terluar yang dikembangkan Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan Pembinaan dan Pengembangan batas negara serta pulau-pulau kecil Program Bina Administrasi Kewilayahan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara terluar yang dikembangkan

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah Kota yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas pemerintah kota melalui pencitraan kota (City Branding) 10 Kota Sedang Jumlah Kota yang Terfasilitasi dalam Penyediaan Peta Perkotaan dan Kawasan Perkotaan yang terpadu skala 7 kawasan perkotaan metropolitan, 10 1:1000 kota sedang Jumlah Kota yang Terfasilitasi melalui pemantapan Teknis Updating Basis Data Informasi Perkotaan

7 kawasan perkotaan metropolitan, 10 kota sedang




Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota

Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan Pembinaan dan Pengembangan batas negara serta pulau-pulau kecil Program Bina Administrasi Kewilayahan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara terluar yang dikembangkan Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan Pembinaan dan Pengembangan batas negara serta pulau-pulau kecil Program Bina Administrasi Kewilayahan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara terluar yang dikembangkan



Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan Pembinaan dan Pengembangan batas negara serta pulau-pulau kecil Program Bina Administrasi Kewilayahan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara terluar yang dikembangkan





Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan 10 Kota Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak 11 Huni, serta Tertata Baik

Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan Pembinaan dan Pengembangan batas negara serta pulau-pulau kecil Program Bina Administrasi Kewilayahan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara terluar yang dikembangkan Peningkatan pembinaan kawasan Membentuk dan Menguatkan status khusus, pertanahan, perkotaan dan Badan Koordinasi Pembangunan Pembinaan dan Pengembangan batas negara serta pulau-pulau kecil Kawasan Perkotaan Metropolitan Program Bina Administrasi Kewilayahan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara terluar yang dikembangkan Meningkatnya efektifitas kebijakan kelembagaan, pelaksanaan analisis jabatan, tatalaksana dan evaluasi kelembagaan daerah dan pembinaan umum kepegawaian pada perangkat Fasilitasi Kelembagaan dan daerah dalam penyelenggaraan Meningkatkan kapasitas pemimpin kota Program Bina Otonomi Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah otonomi daerah

Sistem, peraturan dan prosedur Kota Berkelanjutan


Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan Pembinaan dan Pengembangan batas negara serta pulau-pulau kecil Program Bina Administrasi Kewilayahan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara terluar yang dikembangkan Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan Pembinaan dan Pengembangan batas negara serta pulau-pulau kecil Program Bina Administrasi Kewilayahan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara terluar yang dikembangkan

Jumlah pelaksanaan evaluasi penataan perkotaan 4 Dokumen Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terfasilitasi dalam pembentukan mekanisme dan lembaga kerja sama 7 Kawasan Perkotaan Metropolitan Jumlah kota otonom dan kota baru publik yang terfasilitasi dalam pembentukan kelembagaan dan perencanaan infrastruktur dasar sesuai SPP 8 Kota Sedang, 5 Kota baru publik Jumlah Daerah yang Terfasilitasi dalam Kerjasama Pembangunan Antar Kota dan Antara Kota-Kabupaten baik dalam Negeri dan Luar Negeri (Sister City) 14 Kab/Kota Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terfasilitasi dalam pembentukan mekanisme dan lembaga kerja sama 7 Kawasan Perkotaan Metropolitan

Jumlah Pemimpin Daerah Kab/Kota yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas Pembangunan kota dan perkotaan yang Visioner dan Inovatif

250 Kab/Kota

Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan Batas Negara serta pulau-pulau kecil terluar 4 Permendagri Jumlah Daerah yang terfasilitasi sesuai Sistem Pengendalian Pengelolaan Pemenuhan SPP untuk perwujudan Kota Berkelanjutan 100 Kab/Kota


Program Prioritas



Evaluasi Perda Bermasalah

PROGRAM K/L


KEGIATAN K/L Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Adanya revisi/penghilangan PerdaJumlah Perda/Perka yang perda yang menghambat investasi KEK direvisi/dibatalkan

TARGET

8 Kabupaten/Kota

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI Kedaulatan Energi No

Program Prioritas



PROGRAM K/L

PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga Program Pembangunan Dan Angin Pengembangan Kawasan Transmigrasi

KEGIATAN K/L Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi

SASARAN K/L

Terbangunnya sarana penerangan

INDIKATOR K/L

TARGET

Sarana penerangan (Unit)

10


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET



Program Pengembangan Daerah Tertentu

Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Tersalurkannya bantuan ke daerah Terluar pulau kecil dan terluar

Jumlah bantuan pengembangan pulau terluar dan pulau terkecil (solar cell, tambatan perahu, instalansi air minum) 20 paket

Revolusi Mental No

Program Prioritas



PROGRAM K/L

Program Pembangunan Daerah Tertinggal

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Berhasilnya Proyek Percontohan revolusi mental dan restorasi sosial Pengembangan Sumber Daya Alam dan masyarakat di 10 daerah potensial Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal untuk destinasi wisata

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata di Daerah Tertinggal


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L Jumlah kabupaten yang mendapat bantuan alat kesehatan untuk Puskesmas dan Rumah Sakit Type D di daerah tertinggal Jumlah asrama siswa dan guru yang dibangun di daerah tertinggal Jumlah ruang kelas SD yang direhabilitasi di daerah tertinggal Jumlah pembangunan PLTS di perbatasan daerah tertinggal Jumlah pembangunan PLTS di pulau kecil dan terluar di daerah tertinggal Jumlah pembangunan PLTS di daerah tertinggal

TARGET


Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan


Pemenuhan elektrifikasi





Program Pembangunan Daerah Tertinggal Program Pembangunan Daerah Tertinggal Program Pembangunan Daerah Tertinggal Program Pengembangan Daerah Tertentu Program Pengembangan Daerah Tertentu Program Pembangunan Daerah Tertinggal


Penyediaan air bersih dan sanitasi





alat kesehatan untuk Puskesmas dan Rumah Sakit Type D di daerah tertinggal asrama siswa dan guru yang dibangun di daerah tertinggal ruang kelas SD yang direhabilitasi di daerah tertinggal Pembangunan PLTS di perbatasan Pengembangan Daerah Perbatasan daerah tertinggal Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Pembangunan PLTS di pulau kecil dan Terluar terluar di daerah tertinggal Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pembangunan PLTS di daerah Daerah Tertinggal tertinggal Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih di perbatasan daerah Pengembangan Daerah Perbatasan tertinggal Meningkatnya pemenuhan kebutuhan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan air bersih di pulau kecil terluar di Terluar daerah tertinggal




Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya pemenuhan kebutuhan di Daerah Tertinggal air bersih di daerah tertinggal

Jumlah sarana air bersih yang dibangun di daerah tertinggal 1000 KK di 4 kab tertinggal


Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal

Jumlah sarana air bersih yang dibangun di daerah tertinggal 1600 KK di 16 kab tertinggal


Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah tertinggal

1 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik 2 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik


11 Pengembangan Ekonomi Lokal

12 Pengembangan Ekonomi Lokal 13 Pengembangan Ekonomi Lokal 14 Pengembangan Ekonomi Lokal 15 Pengembangan Ekonomi Lokal


Penyediaan air bersih dan sanitasi Bantuan Permodalan dan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan

Program Pengembangan Daerah Tertentu Program Pembangunan Daerah Tertinggal Program Pembangunan Daerah Tertinggal Program Pembangunan Daerah Tertinggal Program Pengembangan Daerah Tertentu

Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih di daerah tertinggal

Berkembangnya Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Pemanfaatan Pangan di Daerah Rawan Penanganan Daerah Rawan Pangan Pangan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya Keterampilan di Daerah Tertinggal Masyarakat di Daerah Tertinggal Pengembangan Ekonomi Lokal di Berkembangnya Ekonomi Lokal di Daerah tertinggal Daerah Tertinggal Pengembangan Ekonomi Lokal di Berkembangnya Ekonomi Lokal di Daerah tertinggal Daerah Tertinggal Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Pemanfaatan Pangan di Daerah Rawan Penanganan Daerah Rawan Pangan Pangan

35 Kab tertinggal 8 kabupaten 10 kab tertinggal 30 PLTS terpusat di 15 kab 24 PLTS terpusat di 12 kab 63 PLTS terpusat di 21 Kab

Jumlah sarana air bersih yang dibangun di perbatasan daerah tertinggal 1000 K di 10 kab perbatasan tertinggal Jumlah sarana air bersih yang dibangun di pulau kecil terluar di daerah tertinggal 1100 KK di 11 kab tertinggal

Bantuan Pengembangan Koperasi Dan UMKM di Daerah Tertinggal

54 Kab

Jumlah Bantuan Pendampingan Pengolahan Bahan Pangan

46 Kab

Bantuan Alat Pengolah Hasil Laut Pengadaan Peralatan Komoditas Potensial Lokal Pendampingan Pengelolaan Komoditas Unggulan Lokal Jumlah Bantuan Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pangan Pertanian

8 Kab 54 Kab 54 Kab

26 Kab


Penanganan Daerah Rawan Pangan


Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal


Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Daerah Tertinggal



Jumlah Bantuan Pengembangan Peternakan Modern 3 Kab Jumlah Bantuan Produksi Meningkatnya Sarana dan Prasarana di Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Daerah Tertinggal Prasarana Penunjang Ekonomi 12 Kab



Berkembangnya Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Pengembangan Peternakan

12 Kab




Jumlah Bantuan Pengembangan Perikanan Tangkap

11 Kab




Jumlah Bantuan Pengembangan Perkebunan Jagung

13 Kab




Jumlah Bantuan Pengembangan Perkebunan Kopi

7 Kab


Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan




Jumlah Bantuan Pengembangan Komoditas Unggulan

10 Kab


Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran Program Pembangunan Daerah dan Kerjasama Antar Daerah Tertinggal



Bantuan Sosial Pengembangan Investasi dan Permodalan

30 Kab

Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran Program Pembangunan Daerah dan Kerjasama Antar Daerah Tertinggal Program Pengembangan Daerah Pembangunan Dermaga Tertentu Program Pembangunan Daerah Pembangunan Dermaga Tertinggal

Pengembangan Ekonomi Lokal di Daerah tertinggal Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar Peningkatan Sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal

Berkembangnya Ekonomi Lokal di Daerah Tertinggal Meningkatnya Aksesibilitas di Pulau Kecil dan Terluar Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi di Daerah Tertinggal

Bantuan Sosial Distribusi Industri dan Pemasaran Pembangunan/Peningkatan Dermaga Rakyat di Pulau Kecil dan Terluar Jumlah Pembangunan/Peningkatan Dermaga di Daerah Tertinggal

Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan Pengadaan Moda Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP Pengadaan Moda Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP Pengadaan Moda Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP

Program Pengembangan Daerah Tertentu Program Pembangunan Daerah Tertinggal Program Pembangunan Daerah Tertinggal Program Pengembangan Daerah Tertentu Program Pengembangan Daerah Tertentu Program Pembangunan Daerah Tertinggal

Meningkatnya aksesibilitas masyarakat Pengembangan Daerah Perbatasan di perbatasan Negara Peningkatan Sarana dan Prasarana di Meningkatnya sarana dan prasarana Daerah Tertinggal transportasi di Daerah Tertinggal Peningkatan Sarana dan Prasarana di Meningkatnya sarana dan prasarana Daerah Tertinggal transportasi di Daerah Tertinggal Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Meningkatnya Aksesibilitas di Pulau Terluar Kecil dan Terluar Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Meningkatnya Aksesibilitas di Pulau Terluar Kecil dan Terluar Peningkatan Sarana dan Prasarana di Meningkatnya sarana dan prasarana Daerah Tertinggal transportasi di Daerah Tertinggal

Peningkatan/Pembangunan Jalan Poros Perbatasan Negara di Daerah Tertinggal 10 Kab Pembangunan/Peningkatan Jalan Non Status 27 Kab







Meningkatnya Akses Informasi dan Pengembangan Daerah Perbatasan Telekomunikasi di Perbatasan Negara Meningkatnya Jaringan Informasi dan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Telekomunikasi di Pulau Kecil dan Terluar Terluar





Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi 20 kab Pembangunan Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi di Pulau Kecil dan Terluar 12 Kab Pembangunan Sarana dan Prasarana Informasi dan Telekomunikasi di Daerah Tertinggal 37 Kab









27 Pengembangan Ekonomi Lokal 28 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas 29 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas

30 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas 31 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas 32 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas 33 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas 34 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas 35 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas

Meningkatnya Ketersediaan, Akses, dan Pemanfaatan Pangan di Daerah Rawan Pangan Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan di Daerah Tertinggal Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam & Lingkungan di Daerah Tertinggal

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Telekomunikasi di Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan Input Produksi Pertanian Jumlah Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Alam dan Lingkungan Hidup Daerah Tertinggal

25 Kab

9 Kab

30 Kab 10 Kab 15 Kab

Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan

27 Kab

Pembangunan Kapal Barang 30 GT Pembangunan Kapal Penumpang Kapasitas 50 Orang Pengadaan Moda Transportasi di daerah Tertinggal

10 Kab 10 Kab 31 Kab

Terlaksananya Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah penempatan tenaga kerja pada di Daerah Tertinggal di Daerah Tertinggal industri-industri di daerah tertinggal 49 Kab

Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja



Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan regulasi Gerakan Masyarakat Sehat

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa






Program Prioritas



Pelayanan kesehatan dan keluarga 4 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat berencana Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak 5 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat usia dini

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L Surat edaran pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat di tingkat desa

Pembangunan Sarana Prasarana Desa

Advokasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat di daerah Penyusunan pedoman penggunaan dana desa dengan memberikan opsi bagi pembangunan ruang terbuka, lapangan olahraga, sarana serta fasilitas olahraga, fasilitas air minum dan sanitasi dasar, serta UKBM


Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar

Terfasilitasinya pelayanan pemberdayaan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan (PNPM Generasi)



Pelayanan sosial dasar kepada masyarakat desa

Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan (PNPM Generasi) Jumlah lokasi desa dan kabupaten/kota yang tercakup dalam PNPM Generasi Sehat Cerdas



Meningkatnya masyarakat desa yang mendapat pelayanan sosial dasar

Jumlah Desa yang menggunakan dana desa untuk posyandu dan/atau PAUD

TARGET

Jumlah pedoman penggunaan dana desa yang disusun


Program Prioritas



PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L


Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi



Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

5 Pengembangan kewirausahaan

Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha


Pengembangan Usaha Transmigrasi






Perhatian khusus kepada usaha mikro 7 dan kecil Perkuatan basis perekonomian 8 perdesaan


Infrastruktur Padat Pekerja Infrastruktur Padat Pekerja

Ketepatan dalam penentuan target

Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keterampilan teknis untuk dapat bekerja

Program Pembangunan Kawasan Perdesaan


Pembangunan Sarana Prasarana Desa Pembangunan sarana dan prasarana kawasan pedesaan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi

SASARAN K/L

TARGET

-

-

0

-

-

0

-

-

-

Jumlah satuan permukiman (SP) / KPB / kawasan transmigrasi yang dikembangkan usaha ekonominya 30 Unit Jumlah LU Produktif & Produksi Komoditas Tanaman Pangan dan Non Pangan 9198 Unit

Layanan Kewirausahaan di SP/KPB/Kawasan Transmigrasi LU Produktif & Produksi Komoditas Tanaman Pangan & Non Tanaman Pangan di SP/Kawasan Transmigrasi


Lembaga Ekonomi SP/KPB/Kawasan Transmigrasi Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan

Berkembangnya ekonomi kawasan perdesaan dilihat dari Peningkatan Pendapatan Desa


INDIKATOR K/L

Jumlah Lembaga Ekonomi SP/KPB/Kawasan Trasnmigrasi 120 Unit Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah kecamatan yang tercakup dalam kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga berbasis pemberdayaan masyarakat (PKKPM) di kawasan perdesaan dan dukungan sarana dan prasarana

0




Jangkauan Layanan

Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Program Pengembangan Daerah Tertentu


Jangkauan Layanan



Jangkauan Layanan


Jangkauan Layanan

Program Pengembangan Daerah Tertentu Program Pengembangan Daerah Tertentu










Pengembangan Ekonomi Kawasan Perdesaan Pengembangan Daerah Perbatasan

Berkembangnya ekonomi kawasan perdesaan dilihat dari Peningkatan Pendapatan Desa Terlaksananya kebijakan pengembangan daerah perbatasan

Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan jumlah pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah tertinggal

Jumlah pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah tertinggal di KTI Jumlah pelaksanaan kebijakan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Berkembangnya daerah pulau kecil dan Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar terluar Terluar Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Berkembangnya daerah pulau kecil dan Jumlah pelaksanaan kebijakan Terluar terluar pengembangan wilayah pesisir Pengembangan Daerah Perbatasan

Terlaksananya kebijakan pengembangan daerah perbatasan

Terfasilitasinya pelayanan pemberdayaan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan dan Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar kesehatan (PNPM Generasi) Terlaksananya Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengembangan Sumber Daya Manusia di Daerah Tertinggal di Daerah Tertinggal Terlaksananya Kebijakan Peningkatan Sarana dan Prasarana di Pengembangan sarana dan prasarana Daerah Tertinggal di daerah tertinggal

Jumlah Kecamatan yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan (PNPM Generasi) Jumlah pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya manusia di daerah tertinggal Jumlah pelaksanaan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana di daerah tertinggal

Desa dan Kawasan Pedesaan Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan adat dalam kebudayaan dan kearifan 1 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa lokal

No

Program Prioritas

Pengembangan pendidikan di desa Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan berbasis ketrampilan dan 2 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa kewirausahaan Pengembangan pendidikan di desa Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan berbasis ketrampilan dan 3 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa kewirausahaan

PROGRAM K/L


KEGIATAN K/L


SASARAN K/L


INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah lokasi kabupaten/kota yang mendapat pembekalan untuk melakukan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Adat 20 kabupaten/ kota Jumlah kelompok masyarakat desa yang mendapat pelatihan kewirausahaan seperti produksi, pemasaran, dsitribusi dll 100 kelompok

Peningkatan kapasitas masyarakat desa Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan dan desa adat dalam seluruh tahapan Program Pembangunan Dan 4 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa pembangunan desa Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dilihat dari tingkat upah perdesaan, NTP dsb Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dilihat dari tingkat upah perdesaan, NTP dsb Tercapainya satuan permukiman (SP)/KPB/Kawasan yang tingkat perkembangan sosial budaya sesuai dengan tahap pengembangannya

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan desa termasuk perempuan, pemuda & Program Pembangunan dan 5 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa penyandang disabilitas Pemberdayaan Masyarakat Desa


Meningkatnya Masyarakat Desa yang Berdaya dan Mandiri




Jumlah pelatih yang telah mengikuti pelatihan pelatih (ToT) pemberdayaan masyarakat 750 Orang, 33 Provinsi Jumlah lembaga sosial desa (PKK, Karang Taruna, dll) yang dibina dan dilatih agar dapat mendampingi masyarakat desa dalam pembangunan desa 33 Lembaga Desa di 33 Provinsi




Jumlah lokasi desa yang tercakup dalam PNPM Generasi 5744 Desa

Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi

Pengelolaan Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Terselenggaranya pengelolaan data dan Ketersediaan Sistem Informasi Terpadu informasi Kementerian Desa, PDT, dan terkait desa, kawasan perdesaan, Transmigrasi daerah tertinggal, dan transmigrasi 1 paket



Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa termasuk perempuan, pemuda & penyandang disabilitas Peningkatan peran aktif masyarakat desa sebagai tenaga pendidikan dan kesehatan Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa


Pengembangan Usaha Ekonomi Desa



Jumlah kelompok usaha wanita yang diberikan pelatihan keterampilan usaha 200 kelompok

Layanan Sosial Budaya di SP/KPB/Kawasan

916 SP/KPB/KWSN

Pemenuhan Standar Pelayanan 9 Minimum di Desa Pemenuhan Standar Pelayanan 10 Minimum di Desa

Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih)

Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi

Jalan

Panjang Jalan di Kawasan Transmigrasi 52 km


Meningkatnya Sarana Prasarana di Desa


Meningkatnya Sarana Prasarana di Desa

Jumlah lokasi desa yang dibangun Sarana Prasarana Desa 150 Desa Jumlah provinsi yang dilatih dan dibina dalam penyusunan NSPK SPM tentang Pengembangan Sarana dan Prasarana (Pendukung Ekonomi, Permukiman, Air Bersih, Pengolahan Sampah, Transportasi, Elektrifikasi, Telekomunikasi) 33 provinsi

Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Terbangunnya Permukiman Transmigrasi

Jumlah SP dalam SKP yang sarana dan prasarananya sesuai NSPK

Pemenuhan Standar Pelayanan 12 Minimum di Desa

Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih) Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih)


Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan Program Pembangunan Dan air bersih) Pengembangan Kawasan Transmigrasi





Tersedianya Permukiman Transmigrasi Jumlah Satuan Permukiman yang Sarana Prasarananya Berkembang (SP)/KPB/Kawasan yang dikembangkan dan Berfungsi sarana dan prasarananya 180 SP/29 KPB Jumlah Satuan Permukiman Tersedianya Permukiman Transmigrasi (SP)/KPB/kawasan transmigrasi yang yang Sarana Prasarananya Berkembang menerapkan rencana aksi pengelolaan dan Berfungsi lingkungan 4 SP




Tersedianya Permukiman Transmigrasi Jumlah Satuan Permukiman (SP) yang yang Sarana Prasarananya Berkembang difasilitasi pengalihan dan Berfungsi pengembangannya





Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah















Pemenuhan Standar Pelayanan 21 Minimum di Desa Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan 22 Berkelanjutan

Penyusunan NSPK SPM Desa sesuai kondisi geografis wilayah Distribusi, Supervisi, Pemantauan DD dan ADD agar Berjalan Secara Efektif dan Bertahap





Tersedianya Permukiman Transmigrasi Jumlah Kawasan Perkotaan Baru (KPB) yang Sarana Prasarananya Berkembang sesuai dengan tingkat dan Berfungsi perkembangannya Jumlah provinsi yang mendapat supervisi, monitoring dan evaluasi Tersosialisasikannya NSPK SPM Desa dalam pelaksanaan NSPK SPM Desa tentang pengembangan sarana tentang pengembangan sarana prasarana Permukiman desa prasarana Permukiman desa Jumlah provinsi yang mendapat supervisi, monitoring dan evaluasi Tersosialisasikannya NSPK SPM Desa dalam pelaksanaan NSPK SPM Desa tentang pengembangan sarana tentang pengembangan sarana prasarana Transportasi desa prasarana Transportasi desa Jumlah provinsi yang mendapat supervisi, monitoring dan evaluasi Tersosialisasikannya NSPK SPM Desa dalam pelaksanaan NSPK SPM Desa tentang pengembangan sarana tentang pengembangan sarana prasarana Pendukung Ekonomi Desa prasarana Pendukung Ekonomi Desa Jumlah provinsi yang mendapat supervisi, monitoring dan evaluasi Tersosialisasikannya NSPK SPM Desa dalam pelaksanaan NSPK SPM Desa tentang pengembangan sarana tentang pengembangan sarana prasarana elektrifikasi desa prasarana elektrifikasi desa Jumlah provinsi yang mendapat supervisi, monitoring dan evaluasi Tersosialisasikannya NSPK SPM Desa dalam pelaksanaan NSPK SPM Desa tentang pengembangan sarana tentang pengembangan sarana prasarana telekomunikasi desa prasarana telekomunikasi desa Cakupan Kab/Kota yang diberi Meningkatnya Pemberdayaan Penguatan oleh Sekretariat Bersama Masyarakat Desa Lingkup Ditjen PPMD


Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

473 SP/137855 KK

27 SP

6 KPB

33 prov

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

33 provinsi

seluruh kab/kota








Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan


Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas


Sosialisasi dan Penyusunan/Revisi Berbagai Peraturan Pelaksanaan UU desa Distribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan Distribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan Distribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan Penataan ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi Penataan ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi Penguatan hak desa dalam pengelolaan hutan dan kerjasama pengelolaan/ shareholding Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna



Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 26 Lingkungan Hidup Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 27 Lingkungan Hidup Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 28 Lingkungan Hidup Berkelanjutan


Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 30 Lingkungan Hidup Berkelanjutan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan 31 Lingkungan Hidup Berkelanjutan




Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa

Jumlah dokumen peraturan tentang pemberdayaan masyarakat desa sebagai amanat UU 6/2014 dan PP 43/2014 1 peraturan yang diterbitkan Jumlah dokumen peraturan tentang pembangunan kawasan perdesaan (mencakup ekonomi, sarana prasarana, sumber daya alam, kerjasama antardesa) sebagai amanat UU 6/2014 dan PP 43/2014 1 peraturan yang diterbitkan

Penyediaan Tanah Transmigrasi

Terselenggaranya perencanaan pembangunan kawasan perdesaan Terselenggaranya peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas dalam pembangunan kawasan perdesaan Terdistribusinya Lahan kepada Masyarakat Desa melalui Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Pelayanan Pertanahan Transmigrasi

Layanan Pengurusan Sertifikat Lahan Tempat Tinggal dan Lahan Usaha

Layanan Pengurusan Sertifikat Lahan Tempat Tinggal dan Lahan USaha

70974 bidang

Pelayanan Pertanahan Transmigrasi

Layanan Penanganan Masalah Pertanahan

Layanan Penanganan Masalah Pertanahan

20 kasus



Meningkatnya kabupaten/kota yang memiliki rencana pengembangan kawasan perdesaan

Jumlah kabupaten/kota yang memiliki rencana pengembangan kawasan perdesaan

70 kab/kota



Jumlah Rancangan NSPK pedoman penyusunan RTR desa

1 dokumen


Peningkatan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Terselenggaranya Tata Ruang Desa Meningkatnya pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna


Jumlah kelompok masyarakat yang Meningkatnya masyarakat yang dilatih dalam pemanfaatan teknologi mampu mendayagunakan sumberdaya tepat guna bagi kesejahteraan alam dan teknologi tepat guna masyarakat (pangan, energi, dll)



Jumlah kelompok masyarakat SADAR Meningkatnya masyarakat yang LINGKUNGAN yang dilatih pengelolaan mampu mendayagunakan sumberdaya dan pelestarian sumber daya alam dan alam dan teknologi tepat guna lingkungan hidup 76 kelompok, 33 Provinsi


Pengembangan Sumber Daya Alam Kawasan Perdesaan

Terlaksananya kebijakan dalam pengembangan sumberdaya alam kawasan perdesaan

Jumlah kabupaten yang melaksanakan kebijakan Peningkatan Pendayagunaan SDA dan TTG 142 kab



Jumlah kabupaten/kota yang terfasilitasi dalam pemanfaatan, pengembangan, pemasyarakatan dan kerjasama teknologi tepat guna



Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pelatihan konservasi dan rehabilitasi lingkungan perdesaan 33 kab di 33 prov

Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi




Jumlah dokumen peraturan tentang tata cara kerja sama Desa sebagai amanat UU 6/2014 dan PP 43/2014


Jumlah luas lahan yang memenuhi kriteria clear and clean

8473 Ha

Jumlah lembaga masyarakat desa hutan yang direvitalisasi/dibentuk

40

82 kelompok, 33 Provinsi

82 kab/kota

Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa37 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa38 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa39 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa40 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa41 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa42 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa43 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa44 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa45 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa46 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa47 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa48 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa49 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa50 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa51 Kota

Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan Suplai energi untuk pemenuhan domestik dan industri Penerapan Teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing


Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan

Terselenggaranya pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan

Jumlah lokasi pelaksanaan kebijakan pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan


Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Perdesaan

Terselenggaranya pengembangan sarana dan prasarana kawasan perdesaan

Jumlah desa dengan akses transportasi desa dengan pusat pertumbuhan ekonomi

Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Penataan Persebaran Penduduk

Tertatanya Persebaran Penduduk di Permukiman Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi

Jumlah transmigran yang difasilitasi penempatan pada permukiman transmigrasi

137855 KK

Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Terbangunnya Permukiman Transmigrasi

Jumlah SP dalam SKP yang sarana dan prasarananya sesuai NSPK

49 SP



Jalan

Panjang Jalan di Kawasan Transmigrasi 52 Km



Drainase

Jumlah Drainase

10 Unit



Sarana Air Bersih

Jumlah Sarana Air Bersih

10 Unit



Bangunan Fasilitas Umum

Jumlah Bangunan Fasilitas Umum

25 Unit



Rencana Aksi Penyerasian lingkungan dan pemantauan lingkungan

Jumlah Rencana Aksi Penyerasian ingkungan dan Pemantauan Lingkungan

4 Unit



Layanan Penerapan Mitigasi Lingkungan

Jumlah Layanan Penerapan Mitigasi Lingkungan

4 Unit



LU Produktif & Produksi Komoditas Tanaman Pangan & Non Tanaman Pangan di SP/Kawasan Transmigrasi

Jumlah LU Produktif & Produksi Komoditas Tanaman Pangan dan Non Pangan

9198 unit



Bantuan Pangan

Jumlah keluarga yang mendapat bantuan pangan di Satuan Permukiman (SP) 9246 paket


Layanan Sosial Budaya di SP/KPB/Kawasan

Jumlah Layanan sosial budaya di SP/KPB/Kawasan


Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi



Sarana Penerangan dan Energ Terbarukan Layanan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil & Pemasaran di SP/KPB/Kawasan Transmigrasi

Jumlah Sarana Penerangan dan Energi Terbarukan Jumlah Layanan Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil & Pemasaran di SP/KPB/Kawasan Trasnmigrasi

221 unit

10 unit

40 unit


Penerapan Teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya Program Pembangunan Dan saing Pengembangan Kawasan Transmigrasi


Layanan Kewirausahaan di SP/KPB/Kawasan Transmigrasi

Jumlah Layanan Kewirausahaan di SP/KPB/Kawasan Trasnmigrasi Jumlah kabupaten yang melaksanakan kebijakan peningkatan kerjasama dan pengembangan kapasitas dalam pembangunan kawasan perdesaan

30 unit


Pengembangan kerjasama antardesa, daerah, dan pemerintah-swasta Program Pembangunan Kawasan termasuk pengelolaan BUM Antar Desa Perdesaan


Terselenggaranya peningkatan Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas dalam pembangunan kawasan perdesaan


Pengembangan kerjasama antardesa, Program Penyiapan Kawasan dan daerah, dan pemerintah-swasta Pembangunan Permukiman termasuk pengelolaan BUM Antar Desa Transmigrasi

Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Tersedianya Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Jumlah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi


Pengembangan kerjasama antardesa, Program Penyiapan Kawasan dan daerah, dan pemerintah-swasta Pembangunan Permukiman termasuk pengelolaan BUM Antar Desa Transmigrasi

Pembinaan Potensi Kawasan Transmigrasi

Tersedianya Kawasan Transmigrasi

Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi 30 Kawasan


Pengembangan kerjasama antardesa, daerah, dan pemerintah-swasta Program Pembangunan Dan termasuk pengelolaan BUM Antar Desa Pengembangan Kawasan Transmigrasi


Lembaga Pemerintah dan Masyarakat yang terbentuk dan berfungsi di SP/KPB/Kawasan

Jumlah Lembaga Pemerintah dan Masyarakat yang terbentuk dan berfungsi di SP/KPB/Kawasan

549 unit


Pengembangan kerjasama antardesa, daerah, dan pemerintah-swasta Program Pembangunan Dan termasuk pengelolaan BUM Antar Desa Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Promosi Dan Kemitraan

Layanan Promosi Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Jumlah Layanan Promosi Pengembangan Kawasan Trasnmigrasi

12 unit

Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa58 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa59 Kota

Pengembangan kerjasama antardesa, daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa Pengembangan lembaga keuangan di daerah untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha


Promosi Dan Kemitraan

Layanan Kemitraan

Jumlah Layanan Kemitraan

12 unit



Lembaga Ekonomi SP/KPB/Kawasan Transmigrasi

Pengembangan Usaha Ekonomi 60 Masyarakat Desa

Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM



Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dilihat dari tingkat upah perdesaan, NTP dsb

Jumlah Lembaga Ekonomi SP/KPB/Kawasan Trasnmigrasi 120 unit Jumlah kelompok masyarakat desa yang mendapat pelatihan kewirausahaan seperti produksi, pemasaran, dsitribusi dll 100 kelompok masyarakat



Pengembangan Usaha Ekonomi 62 Masyarakat Desa Pengembangan Usaha Ekonomi 63 Masyarakat Desa

Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM Penataan BUMDesa dan Penguatan Kelembagaan BUMDesa


Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan & pengembangan Program Pembangunan dan Teknologi Tepat Guna Pemberdayaan Masyarakat Desa



Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan & pengembangan Program Pembangunan dan Teknologi Tepat Guna Pemberdayaan Masyarakat Desa











Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Pengembangan Usaha Ekonomi Desa

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dilihat dari tingkat upah perdesaan, NTP dsb Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa dilihat dari tingkat upah perdesaan, NTP dsb

139

Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan bimtek pengembangan Cadangan Pangan Desa/Lumbung Desa 60 kab/kota

Jumlah kelompok usaha wanita yang diberikan pelatihan keterampilan usaha Jumlah BUMDesa yang dibentuk Berkembangnya usaha ekonomi desa dan/atau diberikan penguatan Jumlah kelompok masyarakat yang Meningkatnya masyarakat yang dilatih dalam pemanfaatan teknologi mampu mendayagunakan sumberdaya tepat guna bagi kesejahteraan alam dan teknologi tepat guna masyarakat (pangan, energi, dll) Jumlah kelompok masyarakat SADAR Meningkatnya masyarakat yang LINGKUNGAN yang dilatih pengelolaan mampu mendayagunakan sumberdaya dan pelestarian sumber daya alam dan alam dan teknologi tepat guna lingkungan hidup Terselenggaranya peningkatan Jumlah kabupaten/kota yang dilatih Kerjasama dan Pengembangan pengembangan kerjasama antar desa Kapasitas dalam pembangunan dan kapasitas pelaku dalam kawasan perdesaan pembangunan kawasan perdesaan Terselenggaranya peningkatan Jumlah dokumen kerjasama antar Kerjasama dan Pengembangan lembaga pemerintah/perguruan Kapasitas dalam pembangunan tinggi/swasta (CSR) dalam kawasan perdesaan pengembangan kawasan perdesaan

200 kelompok 82 unit

82 kelompok

76 kelompok

40 kab/kota

2 dokumen

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Pengembangan Potensi Ekonomi 1 Wilayah

Pemanfaatan SDA (energi dan migas)

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi

Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi

Percepatan Pengembangan Bioenergi

Kegiatan Pengembangan Bioenergi (Kegiatan)

Kedaulatan Pangan Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 1 Lain Penyuluhan

No

Program Prioritas

PROGRAM K/L Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

KEGIATAN K/L Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

SASARAN K/L Tersalurkannya subsidi LPG untuk nelayan

INDIKATOR K/L Jumlah paket LPG subsidi untuk Nelayan

TARGET

300.000 paket


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET


Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas Program Pengelolaan dan Penyediaan untuk Rumah Tangga dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi

Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Jumlah penyediaan BBG dan CNG Terpenuhinya kebutuhan BBG dan CNG (mmscfd)




Terwujudnya subsidi solar menjadi subsidi LPG untuk nelayan




Terbangunnya mini LNG plant dan LCNG stations



Terbangunnya jaringan gas bumi untuk rumah tangga/jaringan gas kota Jumlah Sambungan Rumah Tangga (SR)

Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Pengelolaan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi



Terbangunnya jaringan pipa transmisi dan distribusi

Panjang pipa transmisi dan distribusi (km)

Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Terbangunnya FSRU Terpenuhinya Pemanfaatan Gas Domestik

Persentase fasilitasi pembangunan FSRU (%) Persentase alokasi gas untuk domestik (%)

Terpenuhinya Pemanfaatan Batubara Domestik

presentase pemanfaatan batubara domestik sebesar 26% atau 121 juta TON (DMO Batubara)

26

Terbitnya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara (QW 6)

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tetap / Sementara

24

Terlaksananya Penyelesaian permohonan Wilayah Usaha

Waktu penyelesaian permohonan wilayah usaha (hari kerja)

Terlaksananya Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik

Jumlah Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik


Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Rumah Tangga dan Transportasi Pembangunan Receiving Terminal dan Regasifikasi Unit, serta Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Pembangunan Receiving Terminal dan Regasifikasi Unit, serta Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi







Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara


Peningkatan transmisi dan distribusi tenaga listrik

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan







Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Mineral dan Batubara Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Relokasi subsidi solar menjadi subsidi LPG untuk nelayan (Paket) Persentase konstruksi pembangunan Mini LNG Plant tahun pertama (berakhir 2018) dan pembangunan LCNG stations sebanyak 4 unit @0,5 mmscfd (%)

20

300000

100

271500

Jumlah lokasi terbangunnya SPBG (Kota Tersedianya lokasi terbangunnya SPBG dan Jumlah SPBG/Unit) 4 kota (25 Unit)

13.105

100 62

5

20







Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan


Pemantauan dan Evaluasi Kapasitas Penyimpanan Cadangan Operasional




Pemantauan dan Evaluasi Kapasitas Penyimpanan Cadangan Operasional



Meningkatkan Cadangan Penyangga 18 dan Operasional Energi Meningkatkan Cadangan Penyangga 19 dan Operasional Energi Meningkatkan Cadangan Penyangga 20 dan Operasional Energi

Pembangunan dan Upgrading Kilang Minyak Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi

Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Meningkatkan Cadangan Penyangga 21 dan Operasional Energi Meningkatkan Cadangan Penyangga 22 dan Operasional Energi Meningkatkan Cadangan Penyangga 23 dan Operasional Energi

Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi


Peningkatan Kapasitas Infrastruktur BBM dan LPG Peningkatan Kapasitas Infrastruktur BBM dan LPG Peningkatan Kapasitas Infrastruktur BBM dan LPG Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi, serta Mendukung Energy Service Company (ESCO) Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi, serta Mendukung Energy Service Company (ESCO) Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi, serta Mendukung Energy Service Company (ESCO) Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi, serta Mendukung Energy Service Company (ESCO) Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi, serta Mendukung Energy Service Company (ESCO) Audit Energi Sektor Industri dan Penyedia Energi, serta Mendukung Energy Service Company (ESCO)


Dukungan Pendanaan Bagi Konservasi Energi



Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien


Meningkatkan Efisiensi Dalam 24 Penggunaan Energi dan Listrik Meningkatkan Efisiensi Dalam 25 Penggunaan Energi dan Listrik Meningkatkan Efisiensi Dalam 26 Penggunaan Energi dan Listrik Meningkatkan Efisiensi Dalam 27 Penggunaan Energi dan Listrik Meningkatkan Efisiensi Dalam 28 Penggunaan Energi dan Listrik

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi

Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih

Meningkatnya kapasitas pembangkit Penambahan kapasitas pembangkit (termasuk yang sedang konstruksi pada (termasuk yang sedang konstruksi pada tahun 2014) (APBN & Non APBN) tahun 2014) (APBN & Non APBN) (MW)

Terlaksananya Monev Pembangunan kilang

Terbangunnya Gardu Induk (kapasitas terpasang) (APBN) Terbangunnya Jaringan Transmisi (panjang terpasang) (APBN)

Terlaksananya kebijakan, monev, dan sosialisasi penyimpanan minyak dan gas bumi, BBM, BBG, dan hasil olahan Terlaksananya pelaksanaan FEED dan DEDC dalam rangka pembangunan kilang minyak

Fasilitasi pembangunan Gardu Induk (kapasitas terpasang) (APBN) (MVA) Fasilitasi pembangungan Jaringan Transmisi (panjang terpasang) (APBN) (KMS) persentase pelaksanaan monev FEED dan DEDC pembangunan kilang minyak (%)

6389

27910

10986

100

kajian kebijakan, monev dan sosialisasi (kajian)

7

Persentase pelaksanaan FEED dan DEDC pembangunan kilang Minyak (%)

100

Meningkatknya cadangan gas bumi

Cadangan gas Bumi (TSCF)

145

Meningkatnya cadangan minyak bumi

cadangan minyak bumi (MMSTB)

Meningkatnya investasi subsektor migas

tercapainya investasi subsektor migas (Juta US$) Kapasitas tangki penyimpanan LPG Terbangunnya tangki penyimpanan LPG (ribu ton) Terbangunnya tangki penyimpanan Kapasitas tangki penyimpanan BBM BBM (ribu KL)

Tersusunnya regulasi konservasi energi Jumlah regulasi konservasi energi

Terlaksananya audit energi* Terpantaunya konservasi energi di instansi pemerintah*

Jumlah Obyek Audit Energi (Obyek) Jumlah Instansi Pemerintah yang Melaporkan Pelaksanaan Penghematan Energi dan Air (Obyek)

Terpantaunya manajemen energi di perusahaan*

Jumlah Perusahaan yang Melaporkan Pelaksanaan Manajemen Energi

6285

26970000 10 20

5

10

20

5

Tersedianya infrastruktur dan peralatan Jumlah Infrastruktur dan Peralatan efisiensi energi di sektor industri Efisiensi Energi di Sektor Industri (Unit)

2

Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Kerjasama Konservasi Energi

Jumlah Kerjasama di Bidang Konservasi Energi (Dokumen)

4

Terimplementasinya insentif untuk konservasi energi

Implementasi Insentif dan Pembiayaan di Bidang Konservasi Energi (Obyek)

2

Tersusunnya regulasi konservasi energi Jumlah regulasi konservasi energi

2







Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih Perencanaan Energi, Penerapan Konservasi Energi dan Teknologi Energi Bersih


Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional


Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional

Meningkatkan Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Transparan dan 34 Tepat Sasaran

Meningkatkan Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Transparan dan 35 Tepat Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Transparan dan 36 Tepat Sasaran

Meningkatkan Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Transparan dan 37 Tepat Sasaran Meningkatkan Peranan Energi Baru 38 Terbarukan dalam Bauran Energi Meningkatkan Peranan Energi Baru 39 Terbarukan dalam Bauran Energi Meningkatkan Peranan Energi Baru 40 Terbarukan dalam Bauran Energi Meningkatkan Peranan Energi Baru 41 Terbarukan dalam Bauran Energi Meningkatkan Peranan Energi Baru 42 Terbarukan dalam Bauran Energi Meningkatkan Peranan Energi Baru 43 Terbarukan dalam Bauran Energi Meningkatkan Peranan Energi Baru 44 Terbarukan dalam Bauran Energi Meningkatkan Peranan Energi Baru 45 Terbarukan dalam Bauran Energi

46 47 48 49

Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Meningkatkan Peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi

Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran

Kebijakan subsidi listrik tepat sasaran Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kualitas dan Verifikasi Volume BBN Program Pengelolaan Energi Baru untuk Biofuel Terbarukan Dan Konservasi Energi

Perumusan Dan Evaluasi Formulasi Harga Dan Besaran Subsidi Bahan Bakar

Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan Energi Baru Melakukan Pembangunan Storage BBN Terbarukan Dan Konservasi Energi

Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi

Terlaksananya penerapan teknologi energi bersih dan efisien

Jumlah Usulan Peralatan yang Diregulasi Standar dan Label Energi (Obyek)

2

Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Kerjasama Konservasi Energi

Jumlah Bimbingan Teknis Bidang Konservasi Energi

3

Tersedianya formula penetapan subsidi Usulan Penetapan Subsidi Listrik listrik (Usulan)

2

Monitoring dan evalusi subsidi listrik Tersedianya formula penetapan subsidi bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA listrik (Quick Wins) Kegiatan monitoring dan evaluasi Terlaksananya kegiatan monev kualitas kualitas dan verifikasi volume BBN dan verifikasi volume BBN untuk biofuel untuk Biofuel

1

Tersusunnya dokumen rekomendasi formulasi harga dan besaran subsidi bahan bakar (dokumen)

3

Tersusunya formulasi harga dan besaran subsidi dan bahan bakar


Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi

Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi

Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi

Terbangunnya saran Penyimpanan BBN Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur PLT Biomassa, Biogas dan Sampah Tersedianya rekomendasi keprospekan potensi, sumber daya atau cadangan panas bumi Terbangunnya Pembangkit Listrik Panas Bumi

Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi

Terlaksananya percepatan pengembangan panas bumi Terlaksananya investasi dan kerjasama bidang panas bumi Terlaksananya pelayanan dan bimbingan usaha panas bumi

Jumlah kegiatan percepatan pengembangan panas bumi (Kegiatan) Jumlah investasi dan kerjasama (Milliar US$) 1,61

Pembangunan PLTP

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi

Pembangunan PLTP


Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi

Terlaksananya pembinaan keteknikan lingkungan

Jumlah sertifikat pembinaan keteknikan dan lindungan lingkungan (Dokumen)

86

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi

Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Panas Bumi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi

Terlaksananya pengawasan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi Terlaksananya pembinaan dan penyiapan program panas bumi Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Non Listrik Bioenergi

Jumlah pengawasan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi (Lokasi)

30

Pembangunan Biomassa

Pembangunan PLTP Pembangunan PLTP

Pembangunan PLTP Pembangunan PLTP

Pembangunan PLTP Pembangunan PLTP Pengembangan Biogas Skala Kecil Pengembangan Komoditas Tanaman BBN dan Penyediaan BBN

Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati

Storage BBN (Unit) Persentase Pambangunan PLTSa - MW, PLT Biomassa 52 MW, PLT Biogas 76 MW (%) Jumlah wilayah keprospekan, potensi, sumber daya atau cadangan panas bumi (rekomendasi) Kapasitas Terpasang PLTP (MW)

Jumlah WKP yang dilelang

Jumlah WKP yag dibina dan disiapkan Jumlah Produksi Biogas (M3/hari) Persentase Pemanfaatan BBN pada BBM non PSO (%)

1

100

20 263,5

15

8

3 27,375 20

Meningkatkan Peranan Energi Baru 50 Terbarukan dalam Bauran Energi Meningkatkan Peranan Energi Baru 51 Terbarukan dalam Bauran Energi Meningkatkan Peranan Energi Baru 52 Terbarukan dalam Bauran Energi


Pengembangan Komoditas Tanaman BBN dan Penyediaan BBN Pengembangan Komoditas Tanaman BBN dan Penyediaan BBN Pengembangan Komoditas Tanaman BBN dan Penyediaan BBN Penyempurnaan mekanisme Pembelian EBT oleh PLN dan Pertamina serta Subsidi Penyempurnaan mekanisme Pembelian EBT oleh PLN dan Pertamina serta Subsidi Penyempurnaan mekanisme Pembelian EBT oleh PLN dan Pertamina serta Subsidi Penyempurnaan mekanisme Pembelian EBT oleh PLN dan Pertamina serta Subsidi Penyempurnaan mekanisme Pembelian EBT oleh PLN dan Pertamina serta Subsidi


PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga Program Pengelolaan Energi Baru Angin Terbarukan Dan Konservasi Energi

Meningkatkan Peranan Energi Baru 59 Terbarukan dalam Bauran Energi 60 Meningkatkan Produksi Energi Primer

PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga Angin Pemantauan dan Evaluasi Eksplorasi dan Eksploitasi Migas

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi




Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi




Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi













Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi


Pengendalian Produksi Batubara







Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi



Program Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM Teknologi Minyak dan Gas Bumi

Meningkatkan Peranan Energi Baru 53 Terbarukan dalam Bauran Energi Meningkatkan Peranan Energi Baru 54 Terbarukan dalam Bauran Energi Meningkatkan Peranan Energi Baru 55 Terbarukan dalam Bauran Energi Meningkatkan Peranan Energi Baru 56 Terbarukan dalam Bauran Energi

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi

Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Terlaksananya pembangunan pembangkit listrik bioenergi

Kapasitas pembangkit listrik bioenergi (kw)

Terpenuhinya Produksi Biofuel Terlaksananya Pengembangan Bioenergi

Jumlah Produksi Biofuel (Juta KL) Kegiatan Pengembangan Bioenergi (Kegiatan)

Tersusunnya regulasi di bidang aneka EBT

Jumlah regulasi PLTS, PLTMH, dan PLTB (Dokumen)

2291,9 6 23

3

Jumlah penambahan data potensi Ter-updatenya data potensi aneka EBT aneka EBT (Dokumen)

1

Tersusunnya kajian dibidang pemanfaatan aneka EBT (Dokumen)

Jumlah kajian dibidang pemanfaatan aneka EBT (Dokumen)

2

Tersusunnya standar teknis bidang aneka EBT

Jumlah standar teknis bidang aneka EBT (Dokumen)

4

Tersusunnya pra FS/FS DED di bidang aneka EBT

Jumlah pra FS/FS DED di bidang aneka EBT (Dokumen)

5

Terlaksananya pembangunan pembangkit listrik dari aneka EBT

Jumlah unit pembangunan pembangkit listrik dari aneka EBT (Unit)

87

Terlaksananya revitalisasi pembangkit aneka EBT

Revitalisasi pembangkit aneka EBT (Unit)

10

Tercapainya target produksi migas Terselenggaranya kegiatan survey seismik 2D untuk penemuan cadangan baru Terselenggaranya kegiatan survey seismik 3D untuk penemuan cadangan baru Terselenggaranya pemantauan kegiatan pemboran eksplorasi untuk penemuan cadangan baru Meningkatnya reserve replacement ratio (RRR) Meningkatnya kegiatan eksplorasi migas konvensional Meningkatnya kegiatan eksplorasi migas non konvensional Penawaran wilayah kerja baru migas Konvensional Penawaran wilayah kerja baru migas Non Konvensional

Jumlah Produksi Migas (MBOPED)

25

Wilayah kerja non konvensional baru Penandatanganan KKS Migas Konvesional (KKS) Penandatanganan KKS Migas Non Konvesional (KKS)

2

Terkendalinya produksi batubara

Jumlah Produksi Batubara (Juta Ton) Jumlah penyediaan gas bumi (Ribu SBM/hari) Jumlah Produksi Minyak Bumi (SBM/hari)

413

Terpenuhinya kebutuhan gas bumi Meningkatnya produksi minyak bumi Meningkatnya produksi minyak bumi pada sumur-sumur tua

Penguasaan rancang bangun Rig CBM dan formula surfaktan untuk EOR

Kegiatan survey seismik 2D (km)

6413

Kegiatan survey seismik 3D (km)

4539

Pemantauan kegiatan pemboran eksplorasi (kegiatan) Temuan sumberdaya migas (BBOE) Wilayah kerja konvensional baru

Produksi minyak bumi (ribu SBM/hari) Plant/prototype/demoplant atau rancangan/rancang bangun/formula (Pengembangan Rig CBM dan Surfaktan EOR)

80 89,89 10

6 2

1,175 780 780

2













Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Jumlah penyediaan minyak bumi (Ribu Terpenuhinya kebutuhan minyak bumi SBM/hari)

780

Izin niaga migas lebih baik

Jumlah perbaikan izin niaga migas Terpantaunya ketersediaan minyak dan Terpantaunya ketersediaan minyak dan gas dalam rangka meminimalkan gas kelangkaan migas dan BBM (Juta KL)

80

40

Terlaksananya revisi UU Migas Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan sektor migas

Revisi UU Migas No. 22 Tahun 2001 Rancangan peraturan perundangundangan sektor migas

1 10

Tercapainya target produksi migas

Jumlah produksi migas (MBOPED)

25


Program Prioritas

1 Industri Perikanan dan Hasil Laut

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan

PROGRAM K/L Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

KEGIATAN K/L Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

SASARAN K/L Tersedianya subsidi solar menjadi LPG untuk nelayan

INDIKATOR K/L Relokasi Subsidi Solar Menjadi LPG untuk Nelayan

TARGET

300.000 unit


Program Prioritas

Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan 1 Ekonomi Perbatasan Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan 2 Ekonomi Perbatasan


PROGRAM K/L

Pembangunan Kelistrikan dan Telekomunikasi




KEGIATAN K/L Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Pembangunan Infrastruktur Energi Melalui Pemanfaatan Aneka Energi Baru Terbarukan

Jumlah Unit Pembangunan Pembangkit Listrik dari Aneka EBT (Unit) 87 unit

Pembangunan/Revitalisasi EBT

Revitasisasi Pembangkit Aneka EBT

10 Unit


Program Prioritas






PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Ketenagalistrikan Pembinaan, Pengawasan dan Program Pengelolaan Energi Baru Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Terbarukan

SASARAN K/L Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Listrik dan Meningkatnya Rasio Elektrifikasi Pembangunan Infrastruktur Energi Melalui Pemanfaatan Aneka Energi Baru Terbarukan

INDIKATOR K/L Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik

TARGET

36 kab; 201.7 MW

Jumlah Unit Pembangunan Pembangkit Listrik dari Aneka EBT (Unit) 4.482 PLTS terpusat


Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini Peningkatan kualitas lingkungan

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Penyediaan Sarana Prasarana Dasar (Listrik, Air Bersih, BBM, Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Telekomunikasi) Program Pengelolaan Energi Baru Pembinaan, Pengawasan dan Terbarukan Dan Konservasi Energi Pengusahaan Bioenergi

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Perluasan akses terhadap energi listrik terutama untuk pelayanan kesehatan di daerah pinggiran Mengembangkan energi yang ramah lingkungan

Persentase pelayanan kesehatan di daerah pinggiran dengan akses listrik Jumlah kegiatan pengembangan energi ramah lingkungan

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

TARGET


Keahlian Pekerja



Program Pendidikan dan Pelatihan Geologi, Ketenagalistrikan, Energi Terbarukan, Konservasi Energi, Minyak Terwujudnya pengembangan SDM Program Pendidikan dan Pelatihan dan Gas Bumi, BDTBT, serta Teknologi berbasis kompetensi dan berbasis ESDM Mineral Batu Bara dan Panas Bumi kebutuhan pemangku kepentingan Meningkatnya pemanfaatan energi Instalasi penyediaan tenaga listrik yang listrik yang andal, aman, dan ramah Program Pengelolaan Ketenagalistrikan layak operasi lingkungan

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Tenaga Kerja ESDM 33450 orang

Persentase pembangkit

Desa dan Kawasan Pedesaan Pemenuhan Standar Pelayanan 1 Minimum di Desa

Kegiatan Prioritas (Kegiatan PROGRAM K/L Pendukung) Penyediaan sarana prasarana listrik dan Program Pengelolaan Energi Baru komunikasi Terbarukan Dan Konservasi Energi


Penyediaan sarana prasarana listrik dan komunikasi Penyediaan sarana prasarana listrik dan komunikasi


Penyediaan sarana prasarana listrik dan Program Pengelolaan Energi Baru komunikasi Terbarukan Dan Konservasi Energi


Penyediaan sarana prasarana listrik dan Program Pengelolaan Energi Baru komunikasi Terbarukan Dan Konservasi Energi

No

Program Prioritas

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi

KEGIATAN K/L Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Pembangunan Infrastruktur PLT Bioenergi

Pembangunan Pembangkit Listrik Bioenergi (kW) Pembangunan dan Implementasi Pembangunan Infrastruktur Non Listrik Pemanfaatan Bioenergi Non Bioenergi Pembangkit 27.335 m3/hari Pembangunan Infrastruktur Non Listrik pembangunan unit biogas di SP Bioenergi Transmigrasi Pembangunan Infrastruktur Energi Melalui Pemanfaatan Aneka Energi Jumlah Unit Pembangunan Pembangkit Baru Terbarukan Listrik dari Aneka EBT (Unit) Pembangunan Infrastruktur Energi Jumlah lokasi Pembangunan Melalui Pemanfaatan Aneka Energi Pembangkit Listrik dari Aneka EBT di SP Baru Terbarukan Transmigrasi 100 SP

2000

100

100


Program Prioritas


PROGRAM K/L

1 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur

Program Pengelolaan dan Penyediaan Pemenuhan Energi Penunjang Kawasan Minyak dan Gas Bumi


Pemenuhan Energi Penunjang Kawasan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan













KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Penyiapan, Penentuan dan Pelaksanaan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kebijakan Harga dan Subsidi Bahan Jumlah kebijakan penetapan harga gas Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Bakar untuk kelistrikan 1 regulasi Meningkatnya Pelayanan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Pembinaan, Pengaturan dan Meningkatnya pengembangan Usaha Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Penyediaan Tenaga Listrik, dan Listrik dan Pengembangan Usaha Meningkatnya Mutu Usaha Penyediaan Penyediaan Tenaga Listrik Tenaga Listrik Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan Tenaga Terbitnya Izin Usaha Penyediaan Listrik dan Pengembangan Usaha Tenaga Listrik Tetap / Sementara (QW Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Penyediaan Tenaga Listrik 6) Tetap / Sementara Jumlah pembangkit listrik yang Penyusunan Kebijakan dan Program Tersedianya dukungan dan fasilitasi dibangun (tidak termasuk yang sedang serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan bagi percepatan pembangunan konstruksi pada tahun 2014) Ketenagalistrikan ketenagalistrikan (QW) (APBN&Non APBN) (MW) Penyusunan Kebijakan dan Program Tersedianya dukungan dan fasilitasi serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan bagi percepatan pembangunan Pembangunan gardu induk (kapasitas Ketenagalistrikan ketenagalistrikan (QW) terpasang) (APBN) (MVA) 231 MVA Penyediaan Sarana Prasarana Dasar (Listrik, Air Bersih, BBM, Terbangunnya Pembangkit Energi Kapasitas Pembangkit Energi Listrik Telekomunikasi) Listrik (MW) Penyediaan Sarana Prasarana Dasar (Listrik, Air Bersih, BBM, Telekomunikasi) Bantuan Perizinan Jumlah izin yang diterbitkan Instalasi penyediaan tenaga listrik yang Terselesaikannya Pembangunan layak operasi Pembangkit Listrik Kapasitas Pembangkit Listrik (MW) 1x20, 2x25, 3x25, 150KV

1


Terbangunnya jaringan listrik dari jalan Instalasi penyediaan tenaga listrik yang raya menuju kawasan industri Pemenuhan Energi Penunjang Kawasan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan layak operasi sepanjang 2 km Panjang Jaringan (Km)


Program Prioritas



Penyediaan BBM dan Listrik





PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Penyediaan Sarana Prasarana Dasar (Listrik, Air Bersih, BBM, Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Telekomunikasi) Penyediaan Sarana Prasarana Dasar (Listrik, Air Bersih, BBM, Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Telekomunikasi) Penyediaan Sarana Prasarana Dasar (Listrik, Air Bersih, BBM, Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Telekomunikasi)

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Tersedianya prasarana dasar yang memadai

sarana prasarana dasar yang terbangun

Terbangunnya Pembangkit Energi Listrik

Kapasitas Pembangkit Energi Listrik (MW)

TARGET

Terbangunnya pembangkit listrik untuk Kapasitas pembangkit listrik terbangun Destinasi Pariwisata (MW)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Revolusi Mental No

Program Prioritas



PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L


Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perundangan Program Pembentukan Hukum Program Pendidikan dan Pelatihan Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah Aparatur Kementerian Hukum dan dan Penegak Hukum HAM



Program Pembinaan Hukum Nasional




Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum


Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum



Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan Bidang Polhukamkesra

SASARAN K/L Rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis Lulusan Diklat Fungsional dan HAM yang profesional dan berintegritas Masyarakat yang sadar hukum dan terselenggaranya bantuan hukum kepada masyarakat miskin Masyarakat yang sadar hukum dan terselenggaranya bantuan hukum kepada masyarakat miskin Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum kepada masyarakat miskin

INDIKATOR K/L

TARGET

Persentase (%) penyelesaian rancangan peraturan perundangundangan di bidang politik, hukum dan keamanan yang diharmonisasikan berdasarkan permohonan Jumlah lulusan Diklat yang meningkat kompetensinya di bidang HAM bagi Aparatur Penegak Hukum 166 Orang Jumlah Desa Sadar hukum dan Kelompok Kadarkum di Setiap Wilayah

325 Desa

Jumlah Penyuluhan Hukum Yang Dilaksanakan secara profesional

2 Pusat

Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Bantuan Hukum secara profesional

33 Kanwil

80%


Program Prioritas



PROGRAM K/L

Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Custom, Imigrasi, Quarantine Program Peningkatan Pelayanan dan and Security Penegakan Hukum Keimigrasian

KEGIATAN K/L Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

SASARAN K/L

Jumlah kerjasama dengan perwakilan asing yang terlaksana

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah kerjasama dengan perwakilan asing yang terlaksana

25


Program Prioritas


PROGRAM K/L

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan desa termasuk perempuan, pemuda & 1 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa penyandang disabilitas Program Pembinaan Hukum Nasional

KEGIATAN K/L


SASARAN K/L Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat dan terselenggaranya Bantuan Hukum Kepada Orang/ Masyarakat Miskin

INDIKATOR K/L

Jumlah Desa Sadar hukum yang terbentuk di setiap wilayah

TARGET

300 desa


Program Prioritas






Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan di bidang Anti Korupsi

Budaya Hukum

Budaya Hukum

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Program Pembentukan Hukum






Jumlah penyuluhan hukum yang dilaksanakan

2 kegiatan




RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan TBC RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan TBC










Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang




325 desa




Jumlah Desa Sadar Hukum dan Kelompok Kadarkum di setiap wilayah




Belum Ditentukan

RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang


Persentase harmonisasi RUU bidang anti korupsi berdasarkan Review UNCAC




TARGET




INDIKATOR K/L

Terselenggaranya kegiatan penyuluhan hukum pada Bidang Pelayanan Hukum Divisi Pelayanan Hukum Divisi Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Pelayanan Hukum Kanwil Jumlah kegiatan penyuluhan hukum di Wilayah Kemenkumham di seluruh wilayah daerah RUU tentang Perubahan atas UU Harmonisasi Peraturan PerundangNomor 11 Tahun 2008 tentang Undangan Bidang Polhukamkesra Informasi dan Transaksi Elektronik

Budaya Hukum Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang Penegakan Hukum Tindak Pidana Perbankan & Tindak Pidana Pencucian Uang


SASARAN K/L Terselesainya pengharmonisasian rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum kepada masyarakat miskin Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum kepada masyarakat miskin


RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme RPP tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

125 kegiatan

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM







SDM Apgakum yang kompeten, Pengelolaan dan Pembinaan berintegritas dan profesional melalui Kepegawaian Kementerian Hukum dan perubahan pola rekrutment, mutasi HAM dan promosi, reward and punishment SDM Apgakum yang kompeten, Pengelolaan dan Pembinaan berintegritas dan profesional melalui Kepegawaian Kementerian Hukum dan perubahan pola rekrutmen, mutasi dan HAM promosi, reward and punishment SDM Apgakum yang kompeten, Pengelolaan dan Pembinaan berintegritas dan profesional melalui Kepegawaian Kementerian Hukum dan perubahan pola rekrutmen, mutasi dan HAM promosi, reward and punishment



Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Meningkatnya pengawasan internal Keamanan dan Ketertiban Pemasyarakatan




Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan Meningkatnya pengawasan internal Keamanan dan Ketertiban pemasyarakatan

TBC



Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

176 orang



Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM


Sistem Peradilan Perdata yang Mudah & Cepat


Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum




Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak



























Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Rekrutmen SDM bekerjasama dengan pihak ketiga

TBC

Pola mutasi dan promosi yang didasarkan merit system

TBC

Pemberian reward and punishment berdasarkan monev kinerja

TBC

Penyelesaian pengaduan

TBC

Penegakan kode etik Jumlah lulusan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berbasis Peningkatan Kompetensi Lulusan Diklat Kompetensi di Bidang Penanganan Teknis Sistem Pidana Terpadu Peningkatan Kompetensi Lulusan Diklat Penyempurnaan modul Diklat Terpadu Teknis Penanganan Perkara Diseminasi mengenai Small Claim Court Diseminasi dukungan pemerintah dan Mediasi di beberapa daerah terhadap program lembaga yudikatif percontohan Jumlah LPAS dan LPKA yang Meningkatnya kualitas pelaksanaan melaksanakan layanan Registrasi dan pembimbingan kemasyarakatan dan Assessment Anak sesuai standar pengentasan anak (berbasis IT) Jumlah Bapas yang melaksanakan Meningkatnya kualitas pelaksanaan layanan Registrasi, Klasifikasi Klien pembimbingan kemasyarakatan dan Pemasyarakatan sesuai standar pengentasan anak (berbasis IT) Meningkatnya kualitas pelaksanaan Jumlah LPAS dan LPKA yang pembimbingan kemasyarakatan dan melaksanakan Pendidikan Anak sesuai pengentasan anak standar Meningkatnya kualitas pelaksanaan Jumlah LPKA yang melaksanakan pembimbingan kemasyarakatan dan layanan Pembinaan dan Pengentasan pengentasan anak Anak sesuai standar Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan dan Jumlah Bapas yang melaksanakan pengentasan anak pendampingan sesuai standar Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan dan Jumlah Bapas yang melaksanakan pengentasan anak pembimbingan sesuai standar Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan dan Jumlah Bapas yang melaksanakan pengentasan anak pengawasan sesuai standar Meningkatnya kualitas pelaksanaan Jumlah standar pembimbingan pembimbingan kemasyarakatan dan kemasyarakatan dan pengentasan anak pengentasan anak yang dibuat Meningkatnya kualitas pelaksanaan Jumlah Bapas yang melaksanakan pembimbingan kemasyarakatan dan Penelitian Kemasyarakatan sesuai pengentasan anak standar Jumlah lulusan yang mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi Lulusan Diklat berbasis kompetensi di bidang Teknis Perlindungan ABH

1 modul

TBC

9 LPAS/LPKA

9 Bapas

12 LPAS/LPKA

6 LPAS/LPKA

15 Bapas

18 Bapas

13 Bapas

15 dokumen

18 Bapas

1260 orang

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Jumlah lulusan yang mengikuti Diklat berbasis kompetensi di bidang Peningkatan Kompetensi Lulusan Diklat Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Teknis Bapas

795 orang

Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan layanan informasi berbasis IT sesuai standar

14 UPT






Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama

Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan informasi komunikasi berbasis IT oleh UPT pemasyarakatan






Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan layanan komunikasi sesuai standar

14 UPT





Jumlah UPT Pemasyarakatan yang melaksanakan layanan kerjasama sesuai standar

15 UPT





Jumlah UPT Pemasyarakatan yang mengisi data pemasyarakatan di SDP sesuai standar

5 UPT





Jumlah standar pelaksanaan layanan informasi, komunikasi dan kerjasama berbasis IT yang dibuat

46 layanan






Jumlah layanan pemasyarakatan yang berbasis IT

14 layanan





Implementasi pilot project SPPT di 5 provinsi dan Bimtek pengembangan SPPT berbasis IT

10 Satuan Kerja Pilot (5 Rutan dan 5 LP)



Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan tahanan dan pengelolaan basan baran

Jumlah Rupbasan yang melaksanakan pembinaan pengelolaan Basan dan Baran

TBC



Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Teknologi Informasi dan Kerja Sama Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

Jumlah Rupbasan yang melaksanakan pengelolaan Basan dan Baran

TBC














Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan tahanan dan pengelolaan basan baran Terselesainya pengharmonisasian rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat Terselesainya pengharmonisasian rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat

Persentase (%) penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum dan keamanan yang diharmonisasikan berdasarkan permohonan

80%

Persentase (%) penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan yang diharmonisasikan berdasarkan permohonan

80%










Optimalisasi bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat



Program Pemajuan HAM


Terselesainya pengharmonisasian rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat Terselesainya pengharmonisasian rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat

Kerja Sama HAM

Terwujudnya kerjasama dan implementasi HAM


Program Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Hak Kementerian Hukum dan HAM Asasi Manusia



Tersusunnya bahan rekomendasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan hak-hak sipil dan politik sebagai bahan perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat dan terselenggaranya Bantuan Hukum Kepada Orang/ Masyarakat Miskin Meningkatnya Kesadaran Hukum Masyarakat dan terselenggaranya Bantuan Hukum Kepada Orang/ Masyarakat Miskin

Persentase (%) penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang industri dan perdagangan yang diharmonisasikan berdasarkan permohonan

Persentase (%) penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya alam, riset, teknologi, dan kesejahteraan rakyat Meningkatnya jumlah rekomendasi hasil telaahan peraturan perundangundangan dalam perspektif HAM 16 dokumen

33 Kanwil

Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum

33 Kanwil






Terselenggaranya pelaksanaan bantuan Jumlah orang atau kelompok Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di hukum baik litigasi maupun non litigasi masyarakat miskin yang memperoleh Wilayah bagi masyarakat miskin di daerah bantuan hukum litigasi









Program Pembinaan Hukum Nasional Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

Penegakan HAM


Pelayanan Komunikasi Masyarakat

Penegakan HAM Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu


Pelayanan Komunikasi Masyarakat Harmonisasi Peraturan Perundangundangan

Penghormatan, Perlindungan, dan 56 Pemenuhan hak atas keadilan Penghormatan, Perlindungan, dan 57 Pemenuhan hak atas keadilan Penghormatan, Perlindungan, dan 58 Pemenuhan hak atas keadilan


Terselenggaranya pelaksanaan bantuan Jumlah kegiatan bantuan hukum non Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di hukum baik litigasi maupun non litigasi litigasi kepada orang atau kelompok Wilayah bagi masyarakat miskin di daerah masyarakat miskin Jumlah lulusan diklat yang meningkat Penyelenggaraan Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Kompetensi kompetensinya di bidang HAM bagi Pelatihan Fungsional dan HAM Lulusan Diklat Fungsional dan HAM Aparatur Penegak Hukum Jumlah lulusan diklat yang meningkat Penyelenggaraan Pendidikan dan Peningkatan Kualitas Kompetensi kompetensinya di bidang fungsional Pelatihan Fungsional dan HAM Lulusan Diklat Fungsional dan HAM dan HAM

Terwujudnya penanganan dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM Terwujudnya penanganan dugaan pelanggaran/ permasalahan HAM

70%

Jumlah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bantuan hukum dalam rangka penyebaran OBH


Peningkatan Kualitas Kompetensi Lulusan Diklat Fungsional dan HAM

80%

Persentase (%) hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi hak-hak sipil dan politik yang digunakan sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan


Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan HAM

80%

Pelatihan HAM untuk petugas pemasyarakatan Meningkatnya jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dikomunikasikan Meningkatnya jumlah penanganan dugaan pelanggaran HAM aktual Penyelesaian harmonisasi RUU KKR (TBC)

6365 orang

7245 kegiatan

166 orang

1544

TBC

320 laporan 120 laporan TBC


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Pembiayaan dengan Akses dan Biaya 1 yang Kompetitif

Pengembangan Science dan 2 Technopark Indonesia Pengembangan Science dan 3 Technopark Indonesia

Penciptaan iklim pembiayaan yang kompetitif

Regulasi yang mendukung inovasi Regulasi yang mendukung inovasi


Litigasi Peraturan PerundangUndangan

Program Pembinaan/Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual Desain Industri Perancangan Peraturan PerundangProgram Pembentukan Hukum Undangan

Keterangan Presiden dipersidangan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung

Penciptaan iklim pembiayaan yang mendukung dayasaing sektor industri

1

Layanan permohonan Hak Cipta dan Desain Industri Rancangan Peraturan Perundangundangan

Jumlah penyelesaian permohonan hak cipta dan desain industri yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Jumlah RUU KUHAP dan KUHP yang dibahas di DPR RI

1


Program Prioritas


Layanan Keimigrasian, Bebas Visa, Visa 1 on Arrival Kemudahan Visa On Arrival

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Layanan Keimigrasian, Bebas Visa, Visa Penambahan konten promosi 2 on Arrival pariwisata dalam aplikasi keimigrasian

Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM

Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Kementerian Hukum dan HAM

Layanan Keimigrasian, Bebas Visa, Visa Penambahan Negara yang masuk 3 on Arrival Negara Bebas Visa

Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Meningkatnya tempat pemeriksaan imigrasi yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan

Jumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang yang menjalankan tugas dan fungsi sesuai ketentuan

Layanan Penyajian berita dan Informasi Terberikannya fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada 75 negara berdasarkan Perpres No.104/2015

Jumlah Berita dan Informasi yang dipublikasikan Jumlah wisatawan mancanegara yang menggunakan fasilitas Bebas Visa Kunjungan

TARGET

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pengembangan Potensi Ekonomi 1 Wilayah Pengembangan Potensi Ekonomi 2 Wilayah

Pengembangan Produktivitas Potensi Pertanian dan Kelautan Pengembangan Produktivitas Potensi Pertanian dan Kelautan

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Pengembangan Potensi Ekonomi 3 Wilayah

Pengembangan Produktivitas Potensi Pertanian dan Kelautan

Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Pengembangan Produktivitas Potensi Pertanian dan Kelautan



Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan

Meningkatnya armada perikanan tangkap nasional yang modern, efisien dan berdaya saing

Pengelolaan Kenelayanan

Meningkatnya kapasitas kenelayanan Meningkatnya daya saing penyuluh dan berkembangnya kelompok yang disuluh dalam rangka pemberdayaan mendukung peningkatan produksi usaha perikanan Meningkatnya daya saing penyuluh dan berkembangnya kelompok yang disuluh dalam rangka pemberdayaan mendukung peningkatan produksi usaha perikanan

Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan


Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan (unit) Jumlah peningkatan akses pendanaan usaha nelayan (lokasi) Jumlah kelompok yang disuluh mendukung peningkatan produksi usaha perikanan oleh penyuluh perikanan (kelompok) Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapatkan kemudahan dalam memanfaatkan akses pembiayaan dan permodalan (orang)

Kedaulatan Pangan Kegiatan Prioritas (Kegiatan Program Prioritas Pendukung) Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pemantauan dan pengendalian harga 1 Pangan Masyarakat pangan

Program Penguatan Daya Saing Produk Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan Terbangunnya sistem informasi Kelautan dan Perikanan dan Perikanan pemasaran hasil perikanan

sistem informasi pemasaran hasil perikanan

1 sistem informasi

Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Advokasi Diversifikasi Konsumsi 2 dan Gizi Masyarakat (termasuk ikan) Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 3 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 4 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 5 Lain Penyuluhan

Program Penguatan Daya Saing Produk Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan Kelautan dan Perikanan dan Perikanan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Program Pengelolaan Perikanan Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Tangkap Kapal Perikanan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Program Pengelolaan Perikanan Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Tangkap Kapal Perikanan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Program Pengelolaan Perikanan Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Tangkap Kapal Perikanan

Terselenggaranya gerakan makan ikan

Jumlah organisasi yang berpartisipasi dalam gerakan makan ikan

25 Organisasi

Terbangunnya kapal perikanan

Jumlah kapal perikanan yang terbangun 475 unit kapal yang terbangun

Terbangunnya kapal 30 GT di wilayan perbatasan

Jumlah kapal 30 GT yang terbangun di wilayah perbatasan Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan

No

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Tersedianya alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan

INDIKATOR K/L

TARGET

25 unit kapal 30 GT di wilayah perbatasan 5.250 unit alat penangkap dan alat bantu penangkapan ikan

Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 6 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 7 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 8 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 9 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 10 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 11 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 12 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 13 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 14 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 15 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 16 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 17 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 18 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 19 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 20 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 21 Lain Penyuluhan

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya


Terfasilitasinya penyediaan converter BBM ke BBG

Jumlah fasilitasi konversi BBM ke BBG bagi kapal perikanan

1000 nelayan yang terfasilitasi

Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan

Dihasilkannya Induk Unggul ikan

Jumlah Produksi Induk Unggul di UPT/UPTD

1.2 juta ekor ikan Induk Unggul

Jumlah unit pembenihan yang menggunakan induk unggul

700 unit (kumulatif) perbenihan


Terlaksananya operasionalisasi unit perbenihan Induk Unggul

Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya


Terselenggaranya sertifikasi unit perbenihan

Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) 813 unit (kumulatif) unit perbenihan



Terselenggaranya sertifikasi unit perbenihan ikan air tawar

Jumlah unit pembenihan ikan air tawar siap sertifikasi 145 unit pembenihan ikan air tawar



Terselenggaranya sertifikasi unit perbenihan ikan air payau

Jumlah unit pembenihan ikan air payau siap sertifikasi 15 unit pembenihan ikan air payau



Terselenggaranya sertifikasi unit perbenihan ikan air laut


Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya

Terlengkapinya prasarana kawasan budidaya ikan



Terbinanya kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya

Jumlah unit pembenihan ikan air laut siap sertifikasi Jumlah kawasan budidaya yang prasarananya mampu operasional secara tepat guna Jumlah Kab/kota yang memenuhi syarat sebagai minapolitan berbasis perikanan budidaya



Tersalurkannya bantuan peralatan dan Jumlah penerima manfaat peralatan mesin perikanan budidaya dan mesin perikanan budidaya

750 kelompok


Pengelolaan Pakan Ikan

Terbangunnya unit pakan mandiri

Jumlah lokasi pakan mandiri

25 unit pakan mandiri


15 unit pembenihan ikan air laut

40 kawasan budidaya ikan 115 kab/kota (kumulatif) kawasan minapolitan


Terbinanya kelompok produsen pakan

Jumlah kelompok produsen pakan

250 kelompok pakan yang dibina



Terselenggaranya sertifikasi unit produsen pakan ikan

Jumlah unit produsen pakan ikan bersertifikat CPPIB

20 unit produsen pakan ikan yang disertifikasi

Program Pengelolaan Ruang Laut

Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan

Meningkatnya kualitas garam rakyat

Persentase Kualitas Garam KP1 terhadap total keseluruhan

65 persen dari total produksi garam berkualitas KP1



Terfasilitasinya lahan tambak garam

Jumlah luas lahan yang difasilitasi

27.000 ha lahan tambak garam



Tersedianya sarana niaga garam rakyat Jumlah sarana niaga garam rakyat

13 unit sarana niaga garam rakyat


Program Prioritas



PROGRAM K/L

Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas Program Pengelolaan Perikanan untuk Rumah Tangga dan Transportasi Tangkap

KEGIATAN K/L Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan

SASARAN K/L Terlaksananya konversi BBM ke BBG bagi kapal perikanan

INDIKATOR K/L

TARGET

Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Konversi BBM ke BBG Bagi Kapal Ikan (%)

100


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET





5 Industri Perikanan dan Hasil Laut 6 Industri Perikanan dan Hasil Laut

Penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi iptek Penelitian, pengembangan teknologi dan inovasi iptek Pengadaan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan Pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan Pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan

Program Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Iptek Iptek Kelautan dan Perikanan Perikanan Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Program Pengelolaan Perikanan Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Tangkap Kapal Perikanan

Jumlah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Laut yang Terkaji stok perikanannya 11 wilayah pengelolaan perikanan

Terkajinya stok perikanan Terbangunnya taman teknologi kelautan dan perikanan sebagai sumber teknologi terapan Jumlah taman teknologi KP (unit) Terfasilitasinya konversi BBM ke BBG bagi kapal perikanan

Program Penguatan Daya Saing Produk Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan Tersedianya sarana dan prasarana Kelautan dan Perikanan dan Perikanan pasar ikan Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan dan Perikanan

Terbangunnya gudang beku (cold storage) di sentra perikanan Tersedianya sistem informasi pemasaran hasil perikanan

15 lokasi

Jumlah kapal perikanan yang terpasang konverter BBG 1.000 unit Jumlah penyediaan sarpras pasar (sarana pendingin) (lokasi) Jumlah gudang beku (cold storage) yang tersedia di daerah sentra perikanan Sistem informasi pemasaran hasil kelautan dan perikanan (paket)

215 lokasi pasar

20 unit gudang beku 1 paket sistem informasi


Pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan

Program Penguatan Daya Saing Produk Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan Perikanan

Terbinanya UPI yang memenuhi persyaratan mutu dan kemanan pangan


Pengolahan perikanan dan sistem logistik ikan

Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Meningkatnya sertifikat jaminan mutu (HACCP) pada UPI


Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Terbangunnya kapal perikanan

Jumlah kapal perikanan yang terbangun (unit) 475 unit kapal perikanan




Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan

Jumlah UPI yang dibina dalam rangka memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan (UPI) 1.100 unit pengolahan ikan Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan

Terbangunnya kapal 30 GT di wilayah perbatasan

Jumlah kapal 30 GT yang terbangun di wilayah perbatasan (unit)


11 Industri Perikanan dan Hasil Laut 12 Industri Perikanan dan Hasil Laut 13 Industri Perikanan dan Hasil Laut 14 Industri Perikanan dan Hasil Laut 15 Industri Perikanan dan Hasil Laut 16 Industri Perikanan dan Hasil Laut 17 Industri Perikanan dan Hasil Laut

18 Industri Perikanan dan Hasil Laut 19 Industri Perikanan dan Hasil Laut

20 Industri Perikanan dan Hasil Laut 21 Industri Perikanan dan Hasil Laut 22 Industri Perikanan dan Hasil Laut 23 Industri Perikanan dan Hasil Laut

25 unit kapal

Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya

Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut

Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya

Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan

Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut

Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya

Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan

Jumlah alat penangkap ikan dan alat Tersedianya alat penangkap ikan dan bantu penangkapan ikan yang alat bantu penangkapan ikan terbangun dan dioperasionalkan (unit) Terselenggaranya operasional Jumlah penembangan pelabuhan pelabuhan UPT pusat perikanan UPT pusat Terwujudnya pengembangan sentra Jumlah pengembangan sentra perikanan terpadu perikanan terpadu (lokasi) Terbangunnya pelabuhan perikanan Jumlah pengembangan pelabuhan daerah prioritas perikanan daerah prioritas (lokasi) Terwujudnya sentra kebun bibit rumput Jumlah kawasan kebun bibit rumput laut laut Jumlah Produksi Induk Unggul di Dihasilkannya Induk Unggul ikan UPT/UPTD Tersalurkannya bantuan peralatan dan Jumlah penerima manfaat peralatan mesin perikanan budidaya dan mesin perikanan budidaya Jumlah Kawasan Budidaya yang Tersedianya prasarana di kawasan Prasarananya Mampu Operasional budidaya (Kawasan, non kumulatif) Terselenggaranya percontohan Jumlah lokasi percontohan teknologi teknologi anjuran anjuran (termasuk biofloc) Jumlah Unit Pembudidayaan ikan Terselenggaranya sertifikasi unit bersertifikat CBIB skala kecil dan skala pembudidayaan ikan besar


Terbangunnya unit pakan mandiri

Jumlah lokasi pakan mandiri

25 lokasi pakan mandiri

Pengelolaan Pakan Ikan PENATAAN DAN PEMANFAATAN JASA KELAUTAN

Terbinanya kelompok produsen pakan

Jumlah kelompok produsen pakan Persentase Kualitas Garam KP1 terhadap total keseluruhan

250 kelompok produsen


Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya

Meningkatnya kualitas garam rakyat

5250 unit alat tangkap 22 lokasi UPT 20 lokasi sentra perikanan 5 lokasi 305 kawasan kebun bibit 1, 2 juta ekor 750 kelompok

40 kawasan budidaya 144 lokasi percontohan

13.780 unit pembudidayaan

65% terhadap total keseluruhan

0




Penyuluhan dan pelatihan

26 Industri Perikanan dan Hasil Laut Kesejahteraan Nelayan dan 27 Pembudidaya Ikan Kesejahteraan Nelayan dan 28 Pembudidaya Ikan

Penyuluhan dan pelatihan Akses terhadap sumber modal dan bantuan sarana produksi Akses terhadap sumber modal dan bantuan sarana produksi

Program Pengelolaan Ruang Laut Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya

Kesejahteraan Nelayan dan 29 Pembudidaya Ikan Kesejahteraan Nelayan dan 30 Pembudidaya Ikan Kesejahteraan Nelayan dan 31 Pembudidaya Ikan

Akses terhadap sumber modal dan bantuan sarana produksi Peningkatan keterampilan dan perlindungan nelayan Sistem informasi kelautan dan perikanan

Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kesejahteraan Nelayan dan 32 Pembudidaya Ikan

Sistem informasi kelautan dan perikanan

Program Penguatan Daya Saing Produk Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Kelautan dan Perikanan Perikanan

Terfasilitasinya pembudidaya yang memperoleh akses permodalan Meningkatnya jumlah nelayan yang terlindungi asuransi Terbinanya sistem informasi kenelayanan Tersedianya Data dan Informasi neraca ketersedian ikan di koridor Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN)

Kesejahteraan Nelayan dan 33 Pembudidaya Ikan

Program Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Iptek Iptek Kelautan dan Perikanan Instrumentasi Kelautan dan Perikanan

Terbangun Sistem Informasi Nelayan


Sistem informasi kelautan dan perikanan Penataan perijinan kapal perikanan,peningkatan ketaatan serta penanganan pelanggaran Penataan perijinan kapal perikanan,peningkatan ketaatan serta penanganan pelanggaran



PENATAAN DAN PEMANFAATAN JASA KELAUTAN

Pendidikan Kelautan dan Perikanan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Kenelayanan Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan Pengelolaan Kenelayanan Pengelolaan Kenelayanan

Terfasilitasinya lahan tambak garam

Jumlah satuan pendidikan KP yang Terakreditasinya satuan pendidikan KP terakreditasi sesuai standar (unit) Jumlah petugas yang melakukan Terselenggaranya penyuluhan dan penyuluhan dan pemberdayaan pemberdayaan masyarakat KP masyarakat KP (orang) Terfasilitasinya sertifikasi Tanah Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Tanah Nelayan Nelayan (Bidang) Terfasilitasinya sertifikasi Tanah Jumlah Penyiapan Sertifikasi Hak Atas Pembudidaya Tanah Pembudidaya (Bidang) Jumlah pembudidaya yang memperoleh akses permodalan melalui fasilitasi Jumlah nelayan yang Terlindungi asuransi (Orang) Jumlah pembinaan sistem informasi kenelayanan (lokasi) Jumlah lokasi di koridor SLIN yang tersedia data dan informasi neraca ketersediaan ikannya

27.000 ha

14 unit satuan pendidikan KP

16.300 orang penyuluh 23.000 bidang 17.000 bidang

6.000 pembudidaya 1.240.000 orang nelayan 20 lokasi

110 lokasi

Jumlah Sentra Nelayan yang Terbangun Sistem Informasi Nelayan 20 sentra nelayan Jumlah penguatan dan integrasi sistem Terwujudnya integrasi sistem perizinan perizinan pusat-daerah pusat-daerah (Prov/Kab/Kota) 20 lokasi (Prov/Kab/Kota) Terselenggaranya penanganan dan penyelesaian tindak pidana kelautan Persentase tindak pidana kelautan dan dan perikanan perikanan yang disidik 88 persen


Pengendalian Penangkapan Ikan

Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

Penataan perijinan kapal perikanan,peningkatan ketaatan serta penanganan pelanggaran


Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Meningkatnya ketaatan usaha Perikanan penangkapan ikan


Penguatan lembaga dan aparatur pengawas serta masyarakat










Peningkatan pengawasan kelautan dan Program Pengawasan Pengelolaan perikanan serta keamanan laut Sumber Daya Kelautan dan Perikanan





Tersedianya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan yang kompeten Terselenggaranya koordinasi antar aparat penegak hukum dalam rangka Penanganan Pelanggaran Bidang penyelesaian tindak pidana kelautan Kelautan dan Perikanan dan perikanan Terbinanya kelompok Masyarakat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Pengawas yang berperan aktif dalam Perikanan membantu pengawasan SDKP Terselenggaranya operasi kapal pengawas rangka pengawasan kegiatan IUU fishing dan merusak SDKP di WPPPengoperasian Kapal Pengawas NRI Terselenggaranya operasi pesawat patroli rangka pengawasan kegiatan IUU fishing dan merusak SDKP di WPPPengoperasian Kapal Pengawas NRI Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Terbangunnya kapal pengawas sumber Infrastruktur Pengawasan daya kelautan dan perikanan


Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Infrastruktur Pengawasan


Jumlah luas lahan yang difasilitasi

Terbangunnya Sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terintegrasi

Persentase ketaatan unit usaha penangkapan ikan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 95 persen

Jumlah PPNS Perikanan yang kompeten 60 orang PPNS Jumlah Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Perikanan dan Kelautan yang Terbentuk dan Terselenggara 34 provinsi Jumlah Kelompok Masyarakat pengawas yang aktif dalam pengawasan SDKP 1.685 kelompok

Jumlah hari operasi kapal pengawas

150 hari

Jumlah hari operasi pesawat patroli

250 hari

Jumlah kapal pengawas yang dibangun 6 kapal Jumlah sistem pengawasan SDKP berbasis teknologi informasi dan komunikasi

3 sistem pengawasan

Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau 44 Kecil Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau 45 Kecil

46

47

48

49

50

Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Penyelesaian Batas Laut, Penamaan Pulau, dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari

Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta 51 Wisata Bahari Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta 52 Wisata Bahari

53

54

55

56

57

58

Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta Wisata Bahari





Jumlah Pulau Kecil Yang Divalidasi Pembakuan Namanya

Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil

Tervalidasinya penamaan pulau kecil


Meningkatnya investasi di pulau-pulau Jumlah gugus pulau kecil yang kecil dipromosi investasi






Konservasi pesisir dan laut


Perencanaan Ruang Laut Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut

Terbangunnya sarana prasarana di pulau-pulau kecil Tersusunnya masterplan Pulau-Pulau Kecil Terluar

250 pulau

15 gugus pulau

Jumlah Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya (Keramba jaring apung, desalinasi, solar cell) 31 pulau Jumlah lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki dokumen Masterplan 10 pulau kecil

Meningkatnya luas kawasan konservasi Penambahan luas kawasan konservasi perairan yang dicadangkan/ditetapkan (Ha)

600 ribu ha

Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir Program Pengelolaan Ruang Laut

Perencanaan Ruang Laut

Jumlah Kawasan Konservasi Perairan yang meningkat kualitas lingkungannya 30 kawasan konservasi perairan Jumlah Kawasan Konservasi perairan yang difasilitasi pemanfaatan untuk peningkatan pendapatan masyarakat 25 kawasan konservasi perairan Jumlah wilayah laut antar wilayah, KSN dan KSNT yang memiliki rencana zonasi Tersusunnya rencana zonasi di wilayah ditetapkan melalui peraturan laut antar wilayah, KSN dan KSNT perundangan 40 wilayah laut



Tersusunnya Rencana Tata Ruang Laut Jumlah rencana tata ruang laut Nasional nasional yang disusun



Terevaluasinya substansi dan akselerasi Jumlah Provinsi yang memiliki rencana legalitas dokumen Rencana Zonasi zonasi ditetapkan melalui peraturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perundangan

Pengelolaan Wisata Bahari


PENATAAN DAN PEMANFAATAN JASA KELAUTAN

Pengendalian pencemaran pesisir dan laut



Terbangunnya sarana dan prasarana di Jumlah Kawasan yang dibangun sarana kawasan wisata bahari prasarana untuk Wisata Bahari 6 kawasan wisata bahari Jumlah pulau-pulau kecil yang tertata Terwujudnya penataan Pulau-Pulau lingkungannya (pembangunan IPAL, Kecil /Terluar sanitasi dan pengelolaan sampah) 20 pulau kecil

Rehabilitasi kawasan pesisir


Pendayagunaan Pesisir

Terwujudnya ketangguhan kawasan pesisir

Jumlah Kawasan pesisir yang meningkat ketangguhannya 25 kawasan pesisir




Terwujudnya kawasan pesisir yang direhabilitasi

Jumlah kawasan pesisir yang direstorasi 10 kawasan pesisir




Terehabilitasinya kawasan pesisir di pantura jawa

Jumlah kawasan di pesisir/pantura jawa yang direhabilitasi 3 juta batang mangrove





Meningkatnya kualitas lingkungan kawasan konservasi perairan Terfasilitasinya upaya pemanfaatannya untuk peningkatan pendapatan masyarakat

1

15 Provinsi


Program Prioritas




PROGRAM K/L


KEGIATAN K/L

Pengoperasian Kapal Pengawas

SASARAN K/L Terselenggaranya Pengawasan WPPNRI dari kegiatan IUU Fishingdan kegiatan yang merusak SDKP yang profesional dan partisipatif

INDIKATOR K/L

Jumlah kapal pengawas yang siap operasi

TARGET

5 wilayah







Pengamanan Batas Wilayah Darat, 4 Laut, dan Udara Pengembangan 10 PKSN dan Pusat 5 Perdagangan Lintas Batas Negara Pengembangan 10 PKSN dan Pusat 6 Perdagangan Lintas Batas Negara Pengembangan 10 PKSN dan Pusat 7 Perdagangan Lintas Batas Negara

Pengembangan 10 PKSN dan Pusat 8 Perdagangan Lintas Batas Negara Pengembangan 10 PKSN dan Pusat 9 Perdagangan Lintas Batas Negara Pengembangan 10 PKSN dan Pusat 10 Perdagangan Lintas Batas Negara Pengembangan 10 PKSN dan Pusat 11 Perdagangan Lintas Batas Negara

Pembangunan Pos TNI dengan Fasilitas Pengamanan Penunjang Pembangunan Sarpras Kemaritiman Penunjang Pengelolaan Sumber Daya Laut Pembangunan Sarpras Kemaritiman Penunjang Pengelolaan Sumber Daya Laut Pembangunan Sarpras Kemaritiman Penunjang Pengelolaan Sumber Daya Laut Pembangunan Sarpras Kemaritiman Penunjang Pengelolaan Sumber Daya Laut Pembangunan Sarpras Kemaritiman Penunjang Pengelolaan Sumber Daya Laut Pembangunan Sarpras Kemaritiman Penunjang Pengelolaan Sumber Daya Laut Pembangunan Sarpras Kemaritiman Penunjang Pengelolaan Sumber Daya Laut

Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap


Terlindunginya nelayan RI pelintas batas dan diduga melakukan pelanggaran perikanan di negara lain

Tersedianya Polisi Khusus Pengelolaan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kelautan [POLSUS PWP3K] yang kompeten Terselenggaranya Pengawasan WPPNRI dari kegiatan IUU Fishingdan kegiatan yang merusak SDKP yang Pengoperasian Kapal Pengawas profesional dan partisipatif Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Armada perikanan tangkap nasional Kapal Perikanan yang modern, efisien dan berdaya saing Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Armada Perikanan Tangkap Nasional Kapal Perikanan yang Modern dan Berdaya Saing


Pengelolaan Pelabuhan Perikanan



Pelabuhan Perikanan yang Dibangun dan Dikembangkan Tata kelola Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan budidaya di bidang Prasarana dan Sarana yang berdaya saing dan berkelanjutan


Mutu produk olahan hasil perikanan yang lebih berdaya saing

Program Pengelolaan Ruang Laut Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Ekonomi Pulau - Pulau Kecil Terluar yang Mandiri Daya saing SDM yang mampu meningkatkan produksi usaha perikanan

Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Persentase Nelayan Indonesia yang difasilitasi pemulangannya karena terindikasi melakukan lintas batas dan pelanggaran bidang perikanan di negara lain

85%

Jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kompeten (orang)

100

Jumlah kapal pengawas yang siap operasi Jumlah kapal nelayan 4 - 20 GT yang terbangun di wilayah perbatasan Jumlah Sarana Pendukung Kapal/Perahu Penangkap Ikan Jumlah pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan daerah prioritas/PKSN

36

117 unit

1263 unit

4 unit

Jumlah Sarpras Budidaya Perikanan

100 Unit

Jumlah Sarpras Pengolahan Hasil Laut Jumlah sarana dan prasarana pendukung ekonomi yang memadai pada PPKT berpenduduk Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Pemberdayaan Produksi Usaha Perikanan

42 unit

5 paket, 4 unit, 4300 m jaringan irigasi

50 Kegiatan

Daerah Tertinggal



Meningkatnya kapasitas kenelayanan


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Bantuan Permodalan dan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM Bantuan Permodalan dan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM




Bantuan Permodalan dan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM



Kemandirian usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan Meningkatnya daya saing penyuluh dan berkembangnya kelompok yang disuluh dalam rangka pemberdayaan mendukung peningkatan produksi usaha perikanan


Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry

Penguatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan

Meningkatnya Ketersediaan pasokan ikan


Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan





Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap



No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L Jumlah peningkatan akses pendanaan usaha nelayan (lokasi)

TARGET

11 Kab

Jumlah pembudidaya yang memperoleh akses permodalan melalui fasilitasi 11 Kab Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapatkan kemudahan dalam memanfaatkan akses pembiayaan dan permodalan (orang) Jumlah Gudang Beku (Cold Storage) yang tersedia di daerah sentra perikanan Jumlah penguatan kelembagaan usaha nelayan (kelompok) Jumlah nelayan yang mampu mengelola usahanya (orang)

11 Kab

20 Unit 8 Kab 8 Kab








Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan




Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Pelatihan Kelautan dan Perikanan

Pendidikan Kelautan dan Perikanan







Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan




Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan





Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan


Perizinan Usaha






Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran dan Kerjasama Antar Daerah Pengembangan Inkubator Bisnis berbasis Pertanian dan Kelautan Perikanan


Tersedianya lulusan pelatihan KP sesuai standar kompetensi kerja nasional/standar kompetensi kerja khusus di bidang KP Tersedianya lulusan pelatihan KP sesuai standar kompetensi kerja nasional/standar kompetensi kerja khusus di bidang KP Peningkatan Kapasitas masyarakat KP dalam mendapatkan akses pendidikan Meningkatnya daya saing penyuluh dan berkembangnya kelompok yang disuluh dalam rangka pemberdayaan mendukung peningkatan produksi usaha perikanan Meningkatnya daya saing penyuluh dan berkembangnya kelompok yang disuluh dalam rangka pemberdayaan mendukung peningkatan produksi usaha perikanan Terwujudnya kapal perikanan Indonesia, alat penangkap ikan dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP

Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih (orang)

Jumlah aparatur lulusan pelatihan yang kompeten (orang) 8 Kab Jumlah warga belajar yang mendapatkan akses pendidikan vokasi KP (orang) 8 Kab Jumlah kelompok yang disuluh mendukung peningkatan produksi usaha perikanan oleh penyuluh perikanan (kelompok)

8 Kab

Jumlah pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapatkan kemudahan dalam memanfaatkan akses pembiayaan dan permodalan (orang)

8 Kab

Jumlah Kapal Perikanan Yang Terbangun (unit)

8 Kab

Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang terbangun dan dioperasionalkan (unit) 8 Kab


Meningkatnya armada perikanan tangkap nasional yang modern, efisien dan berdaya saing Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya di bidang perbenihan yang berdaya saing dan berkelanjutan


Terselenggaranya sertifikasi unit pembenihan

Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik)

Jumlah Produksi Induk Unggul di UPT/UPTD (juta Ekor)



Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya

Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan

Terwujudnya sentra kebun bibit rumput Jumlah kawasan kebun bibit rumput laut laut Jumlah Penerima Manfaat Peralatan Tersedianya Sarana di Kawasan dan Mesin Perikanan Budidaya Perikanan Budidaya (kelompok; non kumulatif) Kemandirian usaha perikanan budidaya Jumlah unit usaha budidaya yang yang berkelanjutan mendapat layanan perizinan



Kemandirian usaha perikanan budidaya Jumlah Paket Promosi Perikanan yang berkelanjutan Budidaya


Terselenggaranya sertifikasi unit pembenihan


8 Kab

1,2

813

8 Kab

750 8 Kab

8 Kab

Jumlah unit pembenihan bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) 10 kab

Pelayanan Kesehatan Penguatan Promotif dan Preventif : 1 "Gerakan Masyarakat Sehat"

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Perbaikan pola konsumsi dan keamanan pangan



No

Program Prioritas

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Program Penguatan Daya Saing Produk Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan Perluasan dan pengembangan Kelautan dan Perikanan dan Perikanan â€œGerakan Makan Ikanâ€ Penyelenggaraan sistem pengendalian Program Penguatan Daya Saing Produk Bina Mutu dan Diversifikasi Produk mutu dan keamanan hasil perikanan Kelautan dan Perikanan Perikanan yang sesuai standar

INDIKATOR K/L Jumlah kampanye â€œGerakan Makan Ikanâ€yang dilaksanakan Jumlah kegiatan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan

TARGET



Program Penguatan Daya Saing Produk Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan Kelautan


Mendorong fortifikasi yodium pada garam rakyat Meningkatnya ketersediaan produk Program Penguatan Daya Saing Produk Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan perikanan yang bermutu di sentra Kelautan dan Perikanan dan Perikanan perikanan terpadu

Ketersediaan pangan beragam, akses 5 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat ekonomi, dan pemanfaatan pangan Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan 6 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Kampanye Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan 7 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Kampanye

Meningkatnya ketersediaan hasil Program Penguatan Daya Saing Produk Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan kelautan dan perikanan di pasar Kelautan dan Perikanan dan Perikanan domestic Program Penguatan Daya Saing Produk Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan Kelautan dan Perikanan dan Perikanan Program Penguatan Daya Saing Produk Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan Kelautan dan Perikanan dan Perikanan Percepatan perbaikan gizimasyarakat


Program Penguatan Daya Saing Produk Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan Kelautan dan Perikanan dan Perikanan Percepatan Perbaikan gizi masyarakat

Jumlah kegiatan pembinaan fortifikasi yodium pada produsen garam rakyat Jumlah Lokasi pengembangan distribusi dan pemasaran di sentra perikanan terpadu Jumlah lokasi pengembangan dan pembinaan promosi dan kerjasama pemasaran hasil perikanan dalam negeri (Provinsi)

20

34

Kampanye Gemar Makan Ikan Partisipasi masyarakat dalam gerakan makan ikan Unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina dalam rangka memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan


Program Prioritas


Penciptaan lapangan kerja dengan 2 memperbesar investasi padat karya 3 Pengembangan kewirausahaan Perhatian khusus kepada usaha mikro 4 dan kecil

Perhatian khusus kepada usaha mikro 5 dan kecil Perkuatan basis perekonomian 6 perdesaan Perkuatan basis perekonomian 7 perdesaan



Keahlian Pekerja Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Koperasi dan Kemitraan Usaha


Pendampingan Masyarakat Desa Pendampingan Masyarakat Desa

PROGRAM K/L Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

KEGIATAN K/L Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan

Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

SASARAN K/L Meningkatnya armada perikanan tangkap nasional yang modern, efisien dan berdaya saing Tersedianya lulusan pelatihan KP sesuai standar kompetensi kerja nasional/standar kompetensi kerja khusus di bidang KP

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah kapal perikanan yang terbangun (unit)

475

Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih bersertifikat Pelatihan Kelautan dan Perikanan kompetensi (orang) 34.250 orang Jumlah nelayan yang mampu mengelola Pengelolaan Kenelayanan Meningkatnya kapasitas kenelayanan usahanya (orang) Jumlah penguatan kelembagaan usaha Pengelolaan Kenelayanan Meningkatnya kapasitas kenelayanan nelayan (kelompok) Jumlah usaha hasil kelautan dan perikanan yang melakukan kemitraan Program Penguatan Daya Saing Produk Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Meningkatnya investasi dan usaha hasil dalam rangka mendorong investasi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan kelautan dan perikanan (unit usaha) Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Bantuan alat penangkap ikan dan alat Program Pengelolaan Perikanan Penangkap Ikan, dan Sertifikasi Awak bantu penangkapan ikan untuk nelayan Tangkap Kapal Perikanan kecil Jumlah alat penangkap ikan Program Pengelolaan Perikanan Kawasan sentra/kampung nelayan yang Jumlah sentra/kampung nelayan yang Tangkap Pengelolaan Kenelayanan ditata dan terintegrasi ditata dan terintegrasi 20 Sentra

3120 2100

160


Program Prioritas

Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa1 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa2 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa3 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa4 Kota


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Meningkatnya ketersediaan hasil Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Program Penguatan Daya Saing Produk Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan kelautan dan perikanan di pasar sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan Kelautan dan Perikanan dan Perikanan domestik

Pembangunan dan/atau Pemeliharaan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan Pembangunan dan/atau Pemeliharaan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan Pembangunan dan/atau Pemeliharaan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan

Meningkatnya ketersediaan hasil Program Penguatan Daya Saing Produk Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan kelautan dan perikanan di pasar Kelautan dan Perikanan dan Perikanan domestik Meningkatnya ketersediaan produk Program Penguatan Daya Saing Produk Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan perikanan yang bermutu di sentra Kelautan dan Perikanan dan Perikanan perikanan terpadu Meningkatnya ketersediaan hasil Program Penguatan Daya Saing Produk Kegiatan Peningkatan Serapan Pasar kelautan dan perikanan di pasar Kelautan dan Perikanan Domestik Hasil Laut dan Perikanan domestik

INDIKATOR K/L Jumlah lokasi pengembangan dan pembinaan promosi dan kerjasama pemasaran hasil perikanan dalam negeri (Provinsi) Jumlah lokasi fasilitasi pengembangan Sistem Logistik Ikan Nasional di Pusat Pengumpulan dan Distribusi (Lokasi) Jumlah Lokasi pengembangan distribusi dan pemasaran di sentra perikanan terpadu Jumlah pengembangan Kelembagaan Pemasaran Hasil Perikanan (Lembaga)

TARGET

34

19

20

10

Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa5 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa6 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa7 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa8 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa9 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa10 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa11 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa12 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa13 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa14 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa15 Kota

Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa16 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa17 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa18 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa19 Kota

Pembangunan dan/atau Pemeliharaan sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata

Program Penguatan Daya Saing Produk Kegiatan Peningkatan Serapan Pasar Kelautan dan Perikanan Domestik Hasil Laut dan Perikanan



Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan di pasar domestik Meningkatnya kemampuan usaha penangkapan ikan nelayan di lokasi SEKAYA MARITIM

Jumlah lokasi pengembangan sarana dan prasarana Pemasaran Dalam Negeri (lokasi) Jumlah bantuan kapal perikanan, alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan mendukung pengembangan SEKAYA MARITIM

245

57

20



Meningkatnya kapasitas kelembagaan usaha perikanan tangkap

Jumlah pengintegrasian kawasan minapolitan dengan pengembangan sentra perikanan terpadu (lokasi)




Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelompok usaha perikanan tangkap (kelompok)




Jumlah pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) berbasis usaha penangkapan ikan (unit)




Jumlah kelembagaan usaha yang terpantau dan tereval

6000

34

2200

7



Meningkatnya kemampuan usaha dan perlindungan nelayan

Jumlah peningkatan akses dan pembinaan modal usaha serta pengembangan investasi (lokasi)




Jumlah pembinaan dan pengelolaan usaha (orang)

6120




Jumlah pengembangan diversifikasi usaha (orang)

3060


Meningkatnya kualitas kampung nelayan

Jumlah pengembangan kampung nelayan yang mandiri, indah, dan maju (SEKAYA MARITIM) (lokasi)

245


Jumlah kawasan yang didukung sarana Tersedianya sarana perikanan budidaya perikanan budidaya (kawasan; di sentra perikanan budidaya kumulatif)

24


Jumlah kelompok usaha pembudidaya ikan yang diberdayakan di kawasan budidaya/ minapolitan/ industrialisasi (kelompok)

695




Meningkatnya kesiapan dan kesempatan kerja di bidang usaha Perikanan Budidaya

Meningkatnya distribusi hasil perikanan Jumlah lokasi pengembangan distribusi Program Penguatan Daya Saing Produk Akses Pasar dan Promosi Hasil Kelautan melalui penguatan konektivitas hulu hasil perikanan melalui penguatan Kelautan dan Perikanan dan Perikanan hilir konektivitas hulu hilir



Meningkatnya mutu produk non pangan hasil perikanan

Jumlah lokasi Sarana dan Prasarana Pengembangan dan Pembinaan Produk Non Pangan Hasil Perikanan (Lokasi)

Menurunnya losses hasil perikanan di sentra perikanan terpadu

Jumlah cold storage yg dibangun dan beroperasi di 100 sentra perikanan (unit)

110

23


Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata


Penerapan Teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya Program Pengelolaan Sumber Daya saing Perikanan Budidaya









Penerapan Teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing Penerapan Teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing







Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa31 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa32 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa33 Kota

Penerapan Teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing Penerapan Teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing Penerapan Teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing


Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi Program Pengelolaan Perikanan perdagangan dan pertukaran informasi Tangkap


Meningkatnya mutu produk olahan hasil perikanan di sentra perikanan terpadu

Lokasi pengembangan mutu pengolahan hasil perikanan di sentra perikanan terpadu (lokasi)

22


Meningkatnya mutu produk olahan hasil perikanan

Jumlah Lokasi akselerasi peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan sentra PHP

27



Jumlah lokasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan dan dibina (Lokasi)



Meningkatnya mutu produk olahan hasil perikanan Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya di bidang perbenihan yang berdaya saing dan berkelanjutan Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya di bidang perbenihan yang berdaya saing dan berkelanjutan Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya di bidang perbenihan yang berdaya saing dan berkelanjutan Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan sumberdaya perikanan budidaya di bidang perbenihan yang berdaya saing dan berkelanjutan



Terwujudnya sentra kebun bibit rumput Terwujudnya sentra kebun bibit rumput laut laut


Tata kelola pemanfaatan sumberdaya bidang produksi perikanan budidaya yang mandiri dan berkelanjutan

Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat CBIB (unit; kumulatif)


Tata kelola pemanfaatan sumberdaya bidang produksi perikanan budidaya yang mandiri dan berkelanjutan

Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang sistem produksi (paket)




Program Penguatan Daya Saing Produk Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan Perikanan Program Penguatan Daya Saing Produk Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan Perikanan


Jumlah produksi induk unggul di UPT/UPTD

19,67

Jumlah hasil perekayasaan teknologi terapan bidang perbenihan

33

Jumlah diseminasi teknologi terapan bidang perbenihan

40

Jumlah unit pembenihan skala kecil siap disertifikasi (unit)

Unit Pembudidayaan ikan bersertifikat Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik CBIB dengan waktu penerbitan pada unit pembudidaya ikan sertifikat 50 hari (unit; kumulatif) Jumlah lokasi pengembangan teknologi Berkembangnya sentra perikanan anjuran (sistem biofloc) untuk budidaya yang menerapkan teknologi produktifitas budidaya lele, nila dan anjuran patin Jumlah unit penanganan pengolahan Meningkatnya mutu produk non produk Non Pangan Hasil Perikanan pangan hasil perikanan yang dibina dan dikembangkan (unit) Jumlah Industri Produk Non Pangan Meningkatnya mutu produk non Hasil Perikanan yang dibina dan pangan hasil perikanan dikembangkan (Industri) Tersedianya akses informasi bagi nelayan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha penangkapan ikan

167

Jumlah pengembangan sarana informasi mendukung Sistem Informasi Nelayan Pintar (lokasi)

102

10700

14

3080

24

300

40

20


Pengembangan kerjasama antardesa, daerah, dan pemerintah-swasta Program Pengelolaan Perikanan termasuk pengelolaan BUM Antar Desa Tangkap


Pengembangan kerjasama antardesa, daerah, dan pemerintah-swasta termasuk pengelolaan BUM Antar Desa Pengembangan lembaga keuangan di daerah untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha


Penguatan Permodalan dan Akses Pasar





Meningkatnya kualitas kampung nelayan






Meningkatnya kemampuan usaha penangkapan ikan nelayan di lokasi SEKAYA MARITIM

Jumlah pengintegrasian kawasan minapolitan dengan pengembangan sentra perikanan terpadu (lokasi) Jumlah pengembangan kampung nelayan yang mandiri, indah, dan maju (SEKAYA MARITIM) (lokasi) Jumlah pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) berbasis usaha penangkapan ikan (unit) Jumlah bantuan kapal perikanan, alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan mendukung pengembangan SEKAYA MARITIM

245


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L


Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Program Pengawasan Pengelolaan Hukum Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas


Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Program Pengawasan Pengelolaan Hukum Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Operasi kapal pengawas dalam rangka Pengawasan WPP-NRI dari Kegiatan pengawasan kegiatan IUU Fishing dan IUU Fishing dan Kegiatan yang Merusak kegiatan yang merusak SDKP di WPP SDKP yang efektif â€“ NRI wilayah barat 280 hari (17 kapal) Operasi kapal pengawas dalam rangka Pengawasan WPP-NRI dari Kegiatan pengawasan kegiatan IUU Fishing dan IUU Fishing dan Kegiatan yang Merusak keguiatan yang merusak SDKP di WPPSDKP yang efektif NRI Wilayah timur 280 hari (18 kapal)


Program Prioritas



Penanganan Transnational Organized Crime Melalui Kerjasama Maritim

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L


Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut

SASARAN K/L

Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah Kawasan Konservasi Perairan yang meningkat kualitas lingkungannya melalui upaya pengelolaan efektif


Program Prioritas

SDM Industri yang Kompeten dan 1 Disiplin



PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L



SASARAN K/L Bertambahnya sarana penangkapan ikan bagi nelayan di sekitar KEK

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah sarana penangkap ikan yang diberikan kepada nelayan di sekitar KEK 2 unit

KEMENTERIAN KESEHATAN Kedaulatan Pangan No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Program Pembinaan Kesehatan 1 dan Gizi Masyarakat Gizi Masyarakat

Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan 2 dan Gizi Masyarakat Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan 3 dan Gizi Masyarakat

Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi

Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

KEGIATAN K/L

Pembinaan Gizi Masyarakat

Pembinaan Gizi Masyarakat Pembinaan Gizi Masyarakat

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Terlaksananya pemberian Pemberian Makanan Tambahan pada ibu hamil

Persentase ibu hamil KEK yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Terlaksananya pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil Terlaksananya pemberian makanan tambahan pada baduta

Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan 90 persen ibu hamil Persentase baduta kurus yang mendapat makanan tambahan 80 persen baduta

65 persen ibu hamil KEK

Revolusi Mental No

Program Prioritas





Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting dan E-reporting, Complaint Center Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting dan E-reporting, Complaint Center

PROGRAM K/L Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

KEGIATAN K/L Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan



SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian

Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional dalam negeri yang dimanfaatkan (kumulatif)

15

Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat

Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis

30

Sistem rujukan pelayanan kesehatan online (puskesmas dan RS)


Program Prioritas




PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan


Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer





Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

SASARAN K/L

Penyediaan puskesmas di kawasan perbatasan sesuai standar Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat Penyediaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau di pelayanan kesehatan dasar pemerintah (puskesmas)

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap yang 51 Puskesmas (lokpri) ; 10 Puskesmas memberikan pelayanan sesuai standar (PKSN) Jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif)

44

Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas

36 Kegiatan (lopri) ; 10 Kegiatan (PKSN)


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah Puskesmas yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar 49 kab tertinggal


Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan


Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pemenuhan standar sarana prasarana dan alat (SPA) puskesmas





Jumlah Kab/Kota yang melakukan Penyelenggaraan pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di bergerak (PKB) di daerah terpencil daerah terpencil dan sangat terpencil 11 kabupaten tertinggal




Pelayanan kesehatan primer sesuai standar


Penyediaan dan Pemberian Tunjangan Tenaga Kesehatan

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

Pelatihan SDM Kesehatan

SDM KESEHATAN YANG DILATIH

Jumlah Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar 49 kab tertinggal JUMLAH APARATUR YANG MENDAPAT SERTIFIKAT PADA PELATIHAN TERAKREDITASI 43 Kab


Program Prioritas




PROGRAM K/L


Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Pelaksanaan Pedoman perilaku hidup bersih dan sehat terutama pola makan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan (konsumsi gizi seimbang) dan aktifitas Masyarakat fisik

Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan

INDIKATOR K/L Persentase implementasi pedoman perilaku hidup bersih dan sehat terutama pola makan (konsumsi gizi seimbang) dan aktifitas fisik

Perumusan Menu dan Juknis dalam Jumlah juknis dalam DAK Kesehatan DAK Kesehatan untuk penguatan upaya untuk penguatan upaya promotif dan promotif dan preventif di daerah preventif di daerah

TARGET

60











Penguatan Promotif dan Preventif : 8 "Gerakan Masyarakat Sehat" Penguatan Promotif dan Preventif : 9 "Gerakan Masyarakat Sehat" Penguatan Promotif dan Preventif : 10 "Gerakan Masyarakat Sehat"

Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini

Jumlah juknis penguatan secondary prevention pada layanan BPJSKesehatan yang disusun Jumlah juknis pemanfaatan dana kapitasi JKN untuk penguatan upaya Program Penguatan Pelaksanaan promotif dan preventif di Puskesmas Jaminan Kesehatan Nasional yang disusun Jumlah kegiatan pembinaan akreditasi puskesmas dengan penekanan pada Program Pembinaan Pelayanan penguatan upaya promotif dan Kesehatan preventif Jumlah kab/kota dengan pilot sistem Pilot sistem rujukan terkait JKN untuk rujukan terkait JKN untuk Program Pembinaan Pelayanan Pembinaan Pelayanan Kesehatan meningkatkan upaya pencegahan di meningkatkan upaya pencegahan di Kesehatan Primer pelayanan kesehatan dasar pelayanan kesehatan dasar Jumlah puskesmas menerapkan Program Pembinaan Pelayanan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Integrasi pelayanan PTM ke dalam integrasi pelayanan PTM ke dalam Kesehatan Primer paket pelayanan kesehatan Puskesmas paket pelayanan kesehatan Penguatan mekanisme surveilans untuk Jumlah provinsi melaksanakan Program Pencegahan dan Pengendalian PTM, faktor risiko, serta Penyakit surveilans untuk PTM, faktor risiko, Penyakit Surveilans dan Karantina Kesehatan Menular serta Penyakit Menular Program Pencegahan dan Pengendalian Jumlah antigen imunisasi baru yang Penyakit Surveilans dan Karantina Kesehatan Peningkatan antigen imunisasi diperkenalkan Program Pencegahan dan Pengendalian Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Implementasi perilaku CERDIK (Cek Jumlah peserta kegiatan deteksi dini Penyakit Tidak Menular Kesehatan dengan Deteksi Dini) penyakit tidak menular (CERDIK)




Menyusun pedoman penggunaan anggaran kesehatan yang mendukung Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan ketersediaan fasilitas sarana aktifitas Olahraga fisik kesehatan olahraga

Jumlah pedoman penggunaan anggaran kesehatan yang mendukung ketersediaan fasilitas sarana aktifitas fisik kesehatan olahraga yang disusun

Peningkatan kebugaran jasmani melalui aktifitas fisik dan latihan fisik Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan terprogram secara BBTT (Baik, Benar, Olahraga Terukur, Teratur)

Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kebugaran jasmani melalui aktifitas fisik dan latihan fisik terprogram secara BBTT Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) selama kehamilan Persentase ibu hamil KEK yang mendapat PMT Persentase perusahaan menerapkan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif (GP2SP)

Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

Perumusan petunjuk teknis (Juknis) Pengembangan Pembiayaan Kesehatan penguatan secondary prevention pada dan JKN/KIS layanan BPJS-Kesehatan Perumusan dan pelaksanaan advokasi juknis pemanfaatan dana kapitasi JKN Pengembangan Pembiayaan Kesehatan untuk penguatan upaya promotif dan dan JKN/KIS preventif di Puskesmas Penguatan upaya promotif dan preventif di fasilitas pelayanan Pembinaan Pelayanan Kesehatan kesehatan dasar melalui akreditasi Primer Puskesmas










Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga







Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kampanye nasional perilaku hidup Masyarakat bersih dan sehat Peningkatan Pertisipasi Masyarakat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan (UKBM) melalui Pembentukan dan Masyarakat Pengaktifan Forum Peduli Kesehatan Pengembangan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat bidang Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan di Desa (UKBM) dengan Masyarakat bersumber Dana Desa





Suplementasi Gizi


Suplementasi Gizi Pengembangan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif (GP2SP) Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesehatan nelayan

Jumlah pos upaya kesehatan kerja Jumlah tema kampanye nasional perilaku hidup bersih dan sehat yang disebarluaskan

2850

4 provinsi 12 24000

40

90 65

40 480

10 tema

Jumlah kab/kota yang memiliki forum peduli kesehatan aktif

30

Persentase desa yang melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan bersumber dana desa

30








Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat Penguatan Sistem Informasi, Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Manajemen dan Penelitian dan 26 Kesehatan Pengembangan Kesehatan Penguatan Sistem Informasi, Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Manajemen dan Penelitian dan 27 Kesehatan Pengembangan Kesehatan

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan 28 Kesehatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan 29 Kesehatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan 30 Kesehatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan 31 Kesehatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan 32 Kesehatan

Penguatan Sistem Informasi, Manajemen dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Penguatan Sistem Informasi, Manajemen dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Penguatan Sistem Informasi, Manajemen dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Penguatan Sistem Informasi, Manajemen dan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Berkualitas

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar 33 Kesehatan dan Rujukan Yang Berkualitas

Penggalangan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Ormas/Akademisi/LS/LP, organisasi profesi, LSM dan pihak Program Pembinaan Kesehatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Lainnya dalam kampanye gerakan Jumlah kegiatan kemitraan dalam Masyarakat Masyarakat masyarakat sehat kampanye gerakan masyarakat sehat Program Pembinaan Kesehatan Jumlah desa/kelurahan yang Masyarakat Penyehatan Lingkungan Peningkatan Pelaksanaan STBM melaksanakan STBM Persentase provinsi mendapatkan Program Kefarmasian dan Alat Kampanye Gunakan Antibiotik Secara sosialisasi penggunaan antibiotik secara Kesehatan Peningkatan Pelayanan Kefarmasian Bijak bijak Jumlah laporan Status Kesehatan Program Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Upaya Laporan riset kesehatan nasional Masyarakat hasil Riset Kesehatan Kesehatan Kesehatan Masyarakat (Riskesnas) wilayah II Nasional wilayah II Program Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Upaya Pengembangan riset nasional mengenai Jumlah riset nasional mengenai PTM Kesehatan Kesehatan Masyarakat PTM yang dikembangkan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan pelatihan tenaga Jumlah tenaga promosi kesehatan yang Kesehatan (PPSDMK) Pendidikan SDM Kesehatan promosi kesehatan dididik dan dilatih Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengelolaan data dan informasi Persentase kabupaten/kota yang Kementerian Kesehatan Kesehatan kesehatan melaporkan data kesehatan prioritas Persentase tersedianya jaringan Program Dukungan Manajemen dan komunikasi data yang diperuntukkan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengelolaan Data dan Informasi untuk pelaksanaan e-kesehatan di Kementerian Kesehatan Kesehatan Kesehatan tingkat kab/kota







Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat

Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional Pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan



Pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan




Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan 35 Kesehatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan 36 Kesehatan

Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Berkualitas Penyediaan Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Berkualitas

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer







Pelayanan kesehatan sesuai standar Kerjasama Puskesmas dengan UTD untuk mencegah kematian ibu melahirkan Akreditasi pelayanan kesehatan dasar

Akreditasi pelayanan kesehatan dasar Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat

10 35000

70

1

3480

50

30

Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis

30

Persentase RS regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine

12

Sistem rujukan pelayanan kesehatan online (puskesmas dan RS) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan di bidang Tanaman Obat dan Obat Tradisional (*) Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar Jumlah Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap yang memberikan pelayanan sesuai standar Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS Jumlah Kab/Kota yang siap akreditasi fasilitas kesehatan primer Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan

20 14

130

2800

3000 266

1400

80









Peningkatan Pelayanan Kefarmasian

Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat Pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan


Obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau di pelayanan kesehatan dasar Persentase ketersediaan obat dan pemerintah (puskesmas) vaksin di puskesmas







Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

Peningkatan Produksi dan Distribusi Kefarmasian Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Persebaran dan Kualitas 45 Kesehatan SDM Kesehatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Persebaran dan Kualitas 46 Kesehatan SDM Kesehatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Persebaran dan Kualitas 47 Kesehatan SDM Kesehatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Persebaran dan Kualitas 48 Kesehatan SDM Kesehatan Perluasan Kepesertaan Jaminan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu 49 Kesehatan Indonesia Sehat (KIS) Perluasan Kepesertaan Jaminan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu 50 Kesehatan Indonesia Sehat (KIS)

Peningkatan Pelayanan KB dan 51 Kesehatan Reproduksi Peningkatan Pelayanan KB dan 52 Kesehatan Reproduksi Peningkatan Pelayanan KB dan 53 Kesehatan Reproduksi Peningkatan Pelayanan KB dan 54 Kesehatan Reproduksi


50

83

0

15

3000

Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Pemenuhan tenaga kesehatan di Kesehatan Puskesmas

Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan

3000

Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan

Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan Penduduk yang menjadi peserta Pengembangan Pembiayaan Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) melalui dan JKN/KIS JKN/KIS

Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internship Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS (dalam juta) Jumlah skema ppp di bidang kesehatan yang dihasilkan




Pembinaan Kesehatan Keluarga

Bimbingan Teknis dan Evaluasi dalam pembinaan Kesehatan Keluarga



Jumlah Tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)


Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Surveilans dan Karantina Kesehatan

Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan PERSENTASE ANAK USIA 0-11 BULAN Peringatan Dini Kejadian Surveilans Dan YANG MENDAPAT IMUNISASI DASAR Karantina Kesehatan LENGKAP


Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Surveilans dan Karantina Kesehatan

Peringatan Dini Kejadian Surveilans Dan Persentase kab/kota yang mencapai Karantina Kesehatan 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi


287

Persentase pembayaran insentif tenaga kesehatan strategis tepat sasaran Jumlah tenaga kesehatan yang Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Penempatan SDM kesehatan di daerah- didayagunakan di fasilitas pelayanan Kesehatan daerah strategis kesehatan


Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

Persentase kab/kota menyelenggarakan sistem informasi logistik farmasi Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional dalam negeri yang dimanfaatkan (kumulatif)

44

Insentif tenaga kesehatan strategis

Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS Skema ppp di bidang kesehatan Dukungan Sarana, Prasarana dalam Peningkatan Promosi Kesehatan dan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Masyarakat berbagai media



Obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau di pelayanan kesehatan dasar pemerintah (puskesmas) Produksi bahan baku dan obat lokal serta mutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian

Jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif) Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar

Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

6500

94400000

10

79

76

3000

Pelayanan kesehatan dan keluarga 57 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat berencana

58 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak

59 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak 60 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak 61 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat








66 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Pembinaan Gizi ibu, bayi, dan anak Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak Program Pembinaan Kesehatan 67 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat usia dini Masyarakat

Peningkatan Advokasi, Sosialisasi, dan 68 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat Kampanye Peningkatan sanitasi dan akses air 69 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat bersih Peningkatan sanitasi dan akses air 70 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat bersih

Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat


Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer

Bantuan Operasional Kesehatan

Pendanaan faskes melalui BOK


Suplementasi Gizi


Suplementasi Gizi


Suplementasi Gizi


Suplementasi Gizi


Pendidikan gizi keluarga



Jumlah PUS yang ber-KB dan menjarangkan kehamilan dan kelahiran Jumlah Puskesmas yang mendapatkan BOK Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) selama kehamilan Persentase ibu hamil KEK yang mendapat PMT Persentase baduta kurus yang mendapat makanan tambahan Persentase remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah (TTD) Persentase bayi usia kurang 6 bulan yang mendapat ASI ekslusif


Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) Persentase ibu hamil yang Konsultasi dan pemeriksaan kesehatan mendapatkan pelayanan antenatal ibu hamil minimal empat kali (K4) (*) Konsultasi dan pemeriksaan kesehatan Persentase Puskesmas yang ibu hamil melaksanakan kelas ibu hamil


Sistem Informasi dan Surveilans Gizi


Sistem Informasi dan Surveilans Gizi

Penyehatan Lingkungan

Sarana Air Minum


Sarana Air Minum


10013

Penyuluhan pola asuh kepada orangtua yang mempunyai anak balita Pelaksanaan informasi secara berkala kepada pemangku kepentingan dan di media cetak dan elektronik Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM

40 35000


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L


Keahlian Pekerja

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)


Bantuan iuran jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS)


SDM KESEHATAN YANG DILATIH Penduduk yang menjadi peserta Pengembangan Pembiayaan Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) melalui dan JKN/KIS JKN/KIS


Bantuan Tunai Bersyarat



Suplementasi Gizi


Jangkauan Layanan



Jumlah Kab/Kota yang melakukan Pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil daerah terpencil dan sangat terpencil

Pelatihan SDM Kesehatan

TARGET

Jumlah Tenaga Pendidik, tenaga kesehatan dan masyarakat yang ditingkatkan kemampuannya melalui pelatihan Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS (dalam juta) Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) selama kehamilan

19500

94400000

90

128


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Peningkatan peran aktif masyarakat Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan desa sebagai tenaga pendidikan dan 1 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa kesehatan Pemenuhan Standar Pelayanan 2 Minimum di Desa

Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan

Jumlah Tema pesan dalam komunikasi, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan informasi dan edukasi kepada Masyarakat Masyarakat masyarakat Persentase Puskesmas yang Program Pencegahan dan Pengendalian Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melaksanakan pengendalian PTM Penyakit Tidak Menular Pengendalian PTM terpadu terpadu Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat






Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan Program Pembinaan Kesehatan air bersih) Masyarakat


Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)


10

30

Obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau di pelayanan kesehatan dasar Persentase ketersediaan obat dan pemerintah (puskesmas) vaksin di puskesmas

83

Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Meningkatnya perencanaan dan Kesehatan pendayagunaan SDM kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan di SP transmigrasi Jumlah tenaga kesehatan yang Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Perencanaan dan Pendayagunaan SDM didayagunakan di fasilitas pelayanan Kesehatan kesehatan kesehatan

21700

Penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan

35000


100

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM


Program Prioritas

1 Peningkatan Ketersediaan Air Baku Peningkatan Manajemen Layanan Air 2 Minum dan Sanitasi Peningkatan Manajemen Layanan Air 3 Minum dan Sanitasi

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air) Peningkatan Demand Terhadap Hygiene dan Sanitasi (PHBS) Peningkatan Demand Terhadap Hygiene dan Sanitasi (PHBS)

PROGRAM K/L Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Penyehatan dan pengawasan kualitas Kesehatan lingkungan lingkungan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Promosi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat masyarakat Penyehatan dan pengawasan kualitas Penyehatan Lingkungan lingkungan

INDIKATOR K/L

TARGET

Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM

40 60 35000

Perkotaan No

Program Prioritas

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak 1 Huni, serta Tertata Baik Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak 2 Huni, serta Tertata Baik Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak 3 Huni, serta Tertata Baik


Kesehatan

Kesehatan

Kesehatan

PROGRAM K/L


KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Persentase kabupaten/kota yang Masyarakat Masyarakat memiliki kebijakan PHBS

60

Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat

Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal Program Pembinaan Kesehatan 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi Masyarakat Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar nasional Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Program Pencegahan dan Pengendalian Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Peringatan Dini Kejadian Penyakit Tidak Tanpa Rokok (KTR) minimal 50 persen Penyakit Tidak Menular Menular sekolah

287

30

Pembangunan Pariwisata


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan



No

Program Prioritas

PROGRAM K/L Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

KEGIATAN K/L


SASARAN K/L Penyediaan rumah sakit Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Daerah Perbatasan

INDIKATOR K/L Rumah sakit terbangun Jumlah Puskesmas yang berada di daerah kawasan wisata

TARGET

No

Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pengembangan SDM

PROGRAM K/L Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

KEGIATAN K/L Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas

SASARAN K/L

Pelatihan Tenaga Kerja

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah Tenaga Kerja Terlatih

4484

Daerah Tertinggal


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pengembangan Inkubator Bisnis berbasis Pertanian dan Kelautan Perikanan





No

Program Prioritas

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

Pengembangan Model dan Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja

Pengembangan Tenant Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah Pengembangan Tenant Inkubasi Bisnis Perluasan Kesempatan Kerja 49 kab Jumlah BLK Pemerintah yang ditingkatkan Sarana dan Prasarana Pelatihannya 10 BLK Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi 49 kab


Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan deteksi dini

PROGRAM K/L Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

KEGIATAN K/L Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Jumlah perusahaan yang menerapkan Pembinaan Penerapan Norma norma perlindungan tenaga kerja Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan perempuan Jumlah perusahaan yang menerapkan Sosialisasi Program Pencegahan dan norma pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di tempat penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja kerja

Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja

TARGET

300 perusahaan





Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan



Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Sosialisasi Penerapan Norma Sistem Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Manajemen Keselamatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kesehatan Kerja (SMK3)

Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 50 perusahaan



Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Pelatihan (ToT) Penerapan Norma Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kesehatan Kerja (SMK3)

Jumlah perusahaan yang menerapkan norma Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 50 perusahaan

Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jaminan bagi tenaga kerja

Tenaga kerja yang mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja

Ketersediaan pangan beragam, akses 6 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat ekonomi, dan pemanfaatan pangan Ketersediaan pangan beragam, akses 7 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat ekonomi, dan pemanfaatan pangan

Sosialisasi K3 Kesehatan Kerja

Pembinaan perusahaan untuk menyediakan ruang laktasi

150 perusahaan

160 perusahaan

Jumlah perusahaan yang menyediakan ruang laktasi


Program Prioritas



Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial





PROGRAM K/L Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

KEGIATAN K/L

Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengelolaan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial Pengelolaan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Meningkatnya kualitas penerapan Norma Kelembagaan, Keahlian dan persyaratan ketenagakerjaan di bidang Sistem Manajemen Keselamatan dan keselamatan dan kesehatan kerja Kesehatan Kerja Terlaksananya Tata Kelola Kelembagaan Jumlah Pengurus dan Anggota SP/SB dan Kerjasama Hubungan Industrial Yang Diberdayakan Jumlah Pengusaha, Pekerja/ SP/SB Terlaksananya Tata Kelola Kelembagaan Yang Memahami Tata Cara dan Kerjasama Hubungan Industrial Pembentukan LKS Bipartit

TARGET

2.230 perusahaan

750 orang

875 orang


Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja











Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja







Peningkatan Penerapan Pengupahan Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Terwujudnya Sistem Pengupahan Yang Adil Diterapkannya Prinsip-Prinsip Hubungan Industrial dalam Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Diterapkannya Prinsip-Prinsip Hubungan Industrial dalam Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Jumlah Perusahaan Yang Mendapatkan Pelatihan Penyusunan Struktur dan Skala Upah 500 perusahaan Jumlah Pelaku Hubungan Industrial Yang Mendapatkan Pelatihan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 4000 orang

Layanan Informasi Pasar kerja








Jumlah Perjanjian Bersama (PB) Yang dihasilkan Oleh Mediator HI dalam Penyelesaian Perselisihan HI Jumlah Pelaku Hubungan Industrial Terlaksananya Tata Kelola Persyaratan Yang Mendapatkan Pemahaman Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Tentang Peningkatan Kesejahteraan Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi Diskriminasi Pekerja/Buruh Jumlah Pelaku HI Yang Mendapatkan Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Meningkatnya Program Jaminan Sosial Pemahaman Mengenai Program Tenaga Kerja Bagi Pekerja/Buruh Jaminan Sosial Peningkatan Kinerja Program yang Mencakup Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Norma Kerja Perempuan dan Anak, Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pelayanan Meningkatnya kepatuhan dalam Pengelolaan K3, serta Pemeriksaan dan penerapan norma ketenagakerjaan Jumlah perusahaan yang menerapkan Penyidikan utama norma ketenagakerjaan Terwujudnya peningkatan perluasan Pengembangan dan Peningkatan kesempatan kerja melalui padat karya Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan Perluasan Kesempatan Kerja dan kewiraushaan melalui kegiatan padat karya Meningkatnya Kualitas dan Pengembangan Standardisasi Produktivitas Tenaga Kerja untuk Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Mencetak Tenaga Kerja yang Berdaya Jumlah tenaga kerja yang mendapat Binalattas Saing pelatihan berbasis kompetensi Penempatan Tenaga Kerja dalam Terwujudnya bursa kerja yang melayani Jumlah pembinaan bursa kerja provinsi Negeri masyarakat san kabupaten/kota Jumlah BKK dan BKS yang terkoneksi Peningkatan Pengembangan Pasar Terwujudnya integrasi sistem informasi dengan informasi pasar tenaga kerja Kerja pasar kerja nasional Jumlah lokasi pelayanan informasi Peningkatan Pengembangan Pasar Terwujudnya integrasi sistem informasi pasar kerja yang memenuhi standar Kerja pasar kerja ISO9001 Jumlah lokasi pelayanan informasi Tersedianya data persediaan dan pasar kerja yang ditingkatkan dengan Peningkatan Pengembangan Pasar permintaan per sektor sesuai potensi mengacu pada praktek terbaik Kerja daerah internasional




Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja


Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha



Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan


Keterampilan teknis untuk dapat bekerja

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak Pengembangan Standardisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja Binalattas


Penciptaan lapangan kerja dengan 11 memperbesar investasi padat karya Penciptaan lapangan kerja dengan 12 memperbesar investasi padat karya Penciptaan lapangan kerja dengan 13 memperbesar investasi padat karya



Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

Keahlian Pekerja

Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui kegiatan wirausaha baru Tenaga kerja muda yang diberdayakan melalui kegiatan penciptaan wirausaha muda ( P2B)

4410 PB

4200 orang

8000 orang

4800 perusahaan

74000

155.780 orang 430 Bursa kerja

100 BKK dan BKS

20 Lokasi

24 Provinsi

Calon wirausaha yang diberdayakan Meningkatnya Fasilitas Mitigasi Dampak Pelanggaran Norma Ketenagakerejaan

Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui kegiatan wirausaha baru 2000 Orang jumlah tenaga kerja muda yang diberdayakan melalui kegiatan penciptaan wirausaha muda ( P2B) Jumlah calon wirausaha yang diberdayakan 37500 Orang Jumlah Pekerja Anak yang Ditarik Dari Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)

17000

Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi

Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi

80000


Kewirausahaan


Terlaksananya pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan Reorientasi BLK menjadi Balai Latihan keahlian bagi masyarakat kurang Kerja Kewirausahaan (BLKK) Quick Wins mampu

Jumlah masyarakat kurang mampu yang mengikuti pelatihan kewirausahaan, keterampilan dan keahlian

11000


Program Prioritas

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pengembangan pendidikan di desa berbasis ketrampilan dan kewirausahaan Pengembangan pendidikan di desa berbasis ketrampilan dan kewirausahaan

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET





Terwujudnya peningkatan perluasan kesempatan kerja melalui padat karya dan kewiraushaan Terwujudnya peningkatan perluasan kesempatan kerja melalui padat karya dan kewiraushaan



Terlaksananya pendampingan bagi kelompok wirausaha baru

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan desa termasuk perempuan, pemuda & Program Penempatan dan 4 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa penyandang disabilitas Pemberdayaan Tenaga Kerja

Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri

Terwujudnya bursa kerja yang melayani Jumlah pembinaan bursa kerja provinsi masyarakat san kabupaten/kota 430 bursa kerja


Pengembangan pendidikan di desa Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan berbasis ketrampilan dan 3 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa kewirausahaan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan desa termasuk perempuan, pemuda & 5 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa penyandang disabilitas Pembinaan, pendampingan dalam Pengembangan Usaha Ekonomi pengembangan usaha dan 6 Masyarakat Desa kewirausahaan terutama UMKM Pembinaan, pendampingan dalam Pengembangan Usaha Ekonomi pengembangan usaha dan 7 Masyarakat Desa kewirausahaan terutama UMKM Pembinaan, pendampingan dalam Pengembangan Usaha Ekonomi pengembangan usaha dan 8 Masyarakat Desa kewirausahaan terutama UMKM


Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan padat karya 74000 orang Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan wirausaha baru 2000 orang Jumlah tenaga kerja sukarela sebagai pendamping dan Tenaga Kerja Pemuda Mandiri Profesional (TKPMP) 1.660 orang


Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri





Terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan penempatan kerja di dalam negeri Terwujudnya peningkatan perluasan kesempatan kerja melalui padat karya dan kewiraushaan Terwujudnya peningkatan perluasan kesempatan kerja melalui padat karya dan kewiraushaan


Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas

Tersedianya 177 unit sarana pelatihan keliling (MTU)

Jumlah sarana pelatihan keliling (MTU) yang disediakan


Pelaku usaha produktif yang menerapkan TTG

jumlah pelaku usaha produktif yang menerapkan TTG

Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan & pengembangan Program Penempatan dan Teknologi Tepat Guna Pemberdayaan Tenaga Kerja

Jumlah Peningkatan Pemberdayaan Pengantar Kerja / Petugas Antar Kerja

250

Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan padat karya 74.000 orang Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui kegiatan wirausaha baru 2.000 orang

35

2.500 orang


Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

PROGRAM K/L Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

KEGIATAN K/L Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tki Luar Negeri

SASARAN K/L atase yang memberi perlindungan pekerja migran

INDIKATOR K/L Jumlah atase yang memberi perlindungan pekerja migran

TARGET 13 Lokasi


Program Prioritas

1 Hubungan Industrial yang Bersahabat


Peningkatan Kualitas Hubungan Industri dengan Buruh

PROGRAM K/L


KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Peningkatan Kinerja Program yang Mencakup Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Norma Kerja Perempuan dan Anak, Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pelayanan Meningkatnya kepatuhan dalam Pengelolaan K3, serta Pemeriksaan dan penerapan norma ketenagakerjaan Penyidikan utama

INDIKATOR K/L

TARGET

2 Kebijakan Industri Nasional SDM Industri yang Kompeten dan 3 Disiplin


Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pelatihan dan Sertifikasi SDM Pariwisata Penyusunan NSPK SDM dan Kelembagaan

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Kebijakan Ketenagakerjaan

Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Produktivitas

Tersusunnya 8 regulasi yang mengatur hubungan industrial di KEK Jumlah regulasi hubungan industrial Meningkatnya sarana dan prasarana Jumlah BLK yang pelatihan tenaga kerja dibangun/ditingkatkan

8 regulasi 9


Program Prioritas

1 SDM Pariwisata dan Kelembagaan 2 SDM Pariwisata dan Kelembagaan

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Perusahaan/Lembaga

Jumlah SDM Pariwisata yang mendapatkan pelatihan

Penyusunan NSPK SDM Pariwisata

Jumlah NSPK yang disusun

TARGET

KEMENTERIAN KEUANGAN Kedaulatan Energi No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET





Persentase Pengadaan Pinjaman Program Pengelolaan Pembiayaan dan Terpenuhinya Pengadaan Pinjaman Program sesuai kebutuhan pembiayaan Risiko Pengelolaan Pinjaman Program sesuai kebutuhan pembiayaan (%) Tercapainya Persentase Pemenuhan Persentase Pemenuhan Dukungan Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Dukungan Pemerintah Proyek KPS Pemerintah Proyek KPS Infrastruktur Risiko Pembiayaan Infrastruktur Infrastruktur Prioritas Prioritas (%) 0,8



Perumasan Kebijakan, Standardisasi, Bimbingan Teknis, Perencanaan, dan Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Evaluasi Atas Pelaksanaan Pengurusan Penyelesaian Pengurusan Piutang Piutang Negara dan Pengelolaan Negara dan Pelayanan Lelang Kekayaan Negara Lain-lain

Meningkatkan Cadangan Penyangga 4 dan Operasional Energi Meningkatkan Pengelolaan Subsidi Energi yang Lebih Transparan dan 5 Tepat Sasaran

Pembentukan Cadangan Penyangga Energi Perumusan Dan Evaluasi Formulasi Harga Dan Besaran Subsidi Bahan Bakar





Kejelasan Status lahan pembangunan kilang Terwujudnya dukungan pemerintah Program Pengelolaan Pembiayaan dan Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan untuk percepatan penyediaan Risiko Pembiayaan Infrastruktur infrastruktur


Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai


Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Pembinaan Penyelenggaraan Cukai Kepabeanan dan Cukai Utama



Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan

Perumusan Kebijakan APBN

Penerimaan APBN yang Optimal

Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai Utama

Optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai dari niaga migas

Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai Utama

Optimalisasi penyelesaian proses kepabeanan niaga migas

Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP

100

Dokumen (persetujuan/ penolakan atas permohonan pengelolaan KNL untuk penyediaan lahan pembangun kilang dari aset negara yang ditindaklanjuti (%) persentase pemenuhan dukungan pemerintah proyek KPS infrastruktur prioritas (%) Persentase perumusan dan evaluasi formulasi harga dan besaran subsidi bahan bakar (%) 100 persen Persentase jumlah penerimaan kepabeanan dan cukai (%) Waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance time) (hari)

1

80

100

1,3

Optimalisasi tindak lanjut atas temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dalam niaga migas Tersedianya Rekomendasi dan Rumusan Kebijakan Pendapatan Negara yang Mendukung Terwujudnya Kebijakan Fiskal

Persentase tindak lanjut atas temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai dalam niaga migas (%)

80

Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan

85

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Revolusi Mental No

Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting dan E-reporting, Complaint Center

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Program Pengelolaan Anggaran Negara Pengembangan Sistem Penganggaran

Terlaksananya penyusunan APBN berbasis elektronik (e-budgeting) secara online

Jumlah sistem e-budgeting secara online

TARGET

1 paket sistem


Program Prioritas



Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan Infrastruktur/ Gedung CIQS Terpadu

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Peningkatan Pelayanan Kepabeanan Cukai dan Cukai di Daerah

Pengadaan Fasilitas Penunjang Program Pengawasan, Pelayanan, dan Kegiatan Custom, Imigrasi, Quarantine Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Peningkatan Pelayanan Kepabeanan and Security Cukai dan Cukai di Daerah

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Penyediaan sarpras CIQS modern (Xray, metal detector, scanner document, Jumlah PLBN yang menerima bantuan dll) sarpras CIQS

7 PLBN

Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang memberikan fasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyulundupan dan perdagangan ilegal, serta optimalisasi penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai Indeks kepuasan pengguna layanan

3,9


Program Prioritas








PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah dokumen skema insentif DAK Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Penyusunan skema insentif bagi daerah bagi daerah yang melaksanakan Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Transfer ke Daerah dan yang melaksanakan kegiatan Gerakan kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dana Desa Masyarakat Sehat yang dirumuskan

Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Peningkatan pajak yang tinggi untuk produk yang membahayakan kesehatan seperti rokok dan minuman beralkohol Besaran kenaikan PPn produk rokok Peningkatan cukai untuk produk yang Perumusan Kebijakan dan Peningkatan membahayakan kesehatan seperti Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai rokok dan minuman beralkohol Besaran kenaikan cukai rokok Perumusan Kebijakan di Bidang PPN, PBB, KUP, PPSP, dan Bea Meterai


Program Prioritas




PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Program Pengelolaan Anggaran Negara Pengelolaan PNBP dan Subsidi

SASARAN K/L Pelaksanaan subsidi pangan bagi keluarga berpenghasilan rendah (Transaksi Khusus - Bagian Anggaran 999.99)

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah keluarga miskin yang memperoleh subsidi pangan

15800000


Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Distribusi, Supervisi, Pemantauan DD dan ADD agar Berjalan Secara Efektif dan Bertahap

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Perumusan dan Pengelolaan Transfer Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Transfer ke Daerah dan ke Daerah dan Dana Desa yang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dana Desa Berkualitas dan Optimal

INDIKATOR K/L Indeks Pemerataan Antar daerah (Indeks Williamson)

TARGET

0,73

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Revolusi Mental No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET


Tersedianya Konten Informasi Publik yang Beragam dan Berkualitas yang Bersifat Mendidik, Mencerahkan, dan Pembangunan Karakter Melalui Media Program Pengembangan Informasi dan Memberdayakan Masyarakat Dalam Publik Komunikasi Publik Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Rangka NKRI Terbangunnya proyek percontohan ruang-ruang terbuka nonton bersama film/video bertema revolusi mental di Pembangunan Karakter Melalui Media Program Pengembangan Informasi dan Pelayanan Informasi Kenegaraan layar videotrone atau layar tancap di Publik Komunikasi Publik Melalui Media Publik 1200 kecamatan


Terbangunnya proyek percontohan ruang-ruang terbuka nonton bersama film/video bertema revolusi mental di layar videotrone atau layar tancap di 1200 kecamatan


Pembangunan Karakter Melalui Media Program Pengembangan Informasi dan Pelayanan Informasi Kenegaraan Publik Komunikasi Publik Melalui Media Publik

Jumlah judul konten informasi yang siap pakai, dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan disebarkan ke masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya (terutama daerah terdepan, terluar, tertinggal dan p

30

Strategi komunikasi kepada masyarakat terkait kampanye revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 1 dokumen strategi komunikasi 200 kecamatan kampanye revolusi mental Promosi, publikasi dan advokasi kepada masyarakat untuk menciptakan awareness/berpartisipasi/menonton film terkait revolusi mental pada proyek 1 laporan pelaksanaan promosi, percontohan ruang terbuka di 200 publikasi dan advokasi kampanye kecamatan revolusi mental


Program Prioritas



Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan Kelistrikan dan Telekomunikasi


PROGRAM K/L Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

KEGIATAN K/L Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran

SASARAN K/L

Pembangunan BTS

Pengembangan Infrastruktur dan Infrastruktur penyiaran publik yang Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran direvitalisas

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah BTS yang dibangun

125 unit

Jumlah Lokasi pengembangan dan pemerataan pembangunan jaringan infrastruktur penyiaran digital dan peningkatan wilayah jangkauan siaran LPP terhadap populasi di wilayah perbatasan, terluar dan terpencil

Belum Ditentukan


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L




Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran













SASARAN K/L Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah BTS yang dibangun di daerah blankspot layanan telekomunikasi

125 unit

Jumlah penyediaan akses internet

800 lokasi

Jumlah insfrastruktur penyiaran didaerah perbatasan, terpencil dan pulau terluar (hibah)

20 unit

Jumlah Penyediaan Perangkat Pendukung (hibah)

75 perangkat


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET





Penyusunan konsep pesan perilaku Program Pengembangan Informasi dan hidup bersih dan sehat yang mudah Komunikasi Publik Pengelolaan dan Penyediaan Informasi dipahami oleh masyarakat

Penguatan Sistem Informasi, Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Manajemen dan Penelitian dan 3 Kesehatan Pengembangan Kesehatan

Penyiaran iklan dan diseminasi Program Pengembangan Informasi dan informasi layanan masyarakat terkait Komunikasi Publik Pengelolaan dan Penyediaan Informasi pola hidup sehat Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan Program Penyelenggaraan Pos dan Penyediaan Infrastruktur dan Layanan telekomunikasi, informatika dan Informatika Telekomunikasi dan Penyiaran penyiaran di wilayah non komersial


Tersedianya Konten Informasi Publik yang Beragam dan Berkualitas yang Bersifat Mendidik, Mencerahkan, dan Program Pengembangan Informasi dan Memberdayakan Masyarakat Dalam Komunikasi Publik Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Rangka NKRI


Program Pengembangan Informasi dan Pembinaan dan Pengembangan Komunikasi Publik Kemitraan Lembaga Komunikasi

Jumlah pesan perilaku hidup bersih dan sehat yang mudah dipahami oleh masyarakat yang disusun Jumlah media publik yang dimanfaatkan untuk iklan dan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait pola hidup sehat


800 unit

Jumlah publikasi/ artikel edukatif mengenai Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian makan bayi (ASI ekslusif dan MP ASI) yang benar dan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) pada media cetak dan elektronik lokal dan nasional

Jumlah kemitraan dalam rangka penguatan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya Terselenggaranya Pengembangan informasi publik dan berpartisipasi Kemitraan Lembaga Komunikasi untuk dalam proses penyusunan serta penyebaran/diseminasi informasi publik pengawasan pelaksanaan kebijakan


Program Prioritas





PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Keahlian Pekerja

Penelitian dan Pengembangan Literasi Peningkatan keahlian dan kompetensi Program Penelitian dan Pengembangan dan Profesi, serta Pengembangan SDM SDM bidang komunikasi dan Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika informatika

Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah

Keahlian Pekerja


Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda

Keahlian Pekerja

Penelitian dan Pengembangan Literasi Program Penelitian dan Pengembangan dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Literasi TIK Nasional

500 peserta

Keahlian Pekerja

Program Penelitian dan Pengembangan Pelatihan dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Teknologi Informasi dan Komunikasi

700 orang

Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, Meningkatkan keahlian dan komptensi bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan SDM bidang Komunikasi dan Infomatika kerja muda

750 orang

750 orang


Program Prioritas



Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Program Pengembangan Aplikasi Informatika

Pembinaan dan Pengembangan Tik Untuk Pemberdayaan Masyarakat



SASARAN K/L Agen perubahan informatika untuk mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis TIK Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah agen perubahan informatika untuk mendorong pemberdayaan masyarakat berbasis TIK


18000

125 BTS


Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa Penyiapan teknologi informasi dan komunikasi serta akses internet desa untuk interaksi masyarakat desa serta antardesa




Penyediaan sarana prasarana listrik dan Program Penyelenggaraan Pos dan komunikasi Informatika








Pemenuhan Standar Pelayanan 9 Minimum di Desa Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa10 Kota









Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memfasilitasi Program Penyelenggaraan Pos dan perdagangan dan pertukaran informasi Informatika


Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial


800 Lokasi (Sesuai prioritas:i SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)


20

Jumlah Penyediaan Perangkat Pendukung (hibah)

75


125


800


20

Tersedianya dukungan TIK untuk mempercepat pengembangan Jumlah lokasi desa nelayan dan ekosistem dan adopsi TIK di masyarakat pertanian yang terlayani akses internet 30 lokasi Tersedianya pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran di wilayah non komersial Jumlah penyediaan akses internet 800 unit


Program Prioritas


Keamanan Data dan Informasi (Cyber 2 Security)

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pengawasan Aliran Dana & Media Control

Operasional Pengemanan Siber

PROGRAM K/L Program Pengembangan Aplikasi Informatika


KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Layanan Penanganan Situs Internet Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis Bermuatan Negatif

Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah situs internet bermuatan negatif yang tertangani

3600

Jumlah ISP/NAP/IX/titik strategis lainnya telah ditempatkan perangkat deteksi dengan availabilitas 99% dan Layanan Pengamanan Jaringan Internet terhubung dengan sistem pemantauan 55 unit


Program Prioritas


1 Penguatan Diplomasi Soft Power

Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang informasi dan pelayanan media

Peningkatan Akses Masyarakat 2 Terhadap Informasi Publilk

Peningkatan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik



PROGRAM K/L

Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Pengembangan Kemitraan Pelayanan Informasi Internasional

Terselenggaranya sosialisasi konten informasi nasional dan internasional dalam rangka pencitraan positif Indonesia di dunia internasional

Jumlah publikasi konten tentang Indonesia di media cetak dan elektronik berbahasa asing 7 Judul

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat

Terlaksananya Ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Penyelesaian sengketa informasi publik 65% kasus/sengketa diselesaikan

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Informasi (KI) Pusat

Terlaksananya Ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Badan Publik Pemerintah yang melaksanakan ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik

70%

Penguatan Media Center lengkap dan berfungsi efektif di Provinsi/Kabupaten/Kota di daerah terluar/Terdepan/Pasca Konflik 35 Lokasi Media publik yang dimanfaatkan untuk diseminasi informasi (media cetak, elektronik, media sosial) bertemakan prioritas dan dimensi pembangunan Indonesia 18 Paket Informasi



Program Pengembangan Informasi dan Pelayanan Informasi Kenegaraan Komunikasi Publik Melalui Media Publik

Peningkatan Peran Media Publik dan Media Center












Pelaksanaan Strategi Komunikasi Nasional Revolusi Mental (termasuk Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan) Pemberdayaan Forum Komunikasi Media Tradisional dalam upaya meningkatkan kualitas media tradisional dalam penyebaran informasi Terselenggaranya Pengembangan publik, mempertahankan nilai nilai Kemitraan Lembaga Komunikasi untuk budaya dan merekatkan persatuan dan penyebaran/diseminasi informasi publik kesatuan bangsa




Terselenggaranya Pengembangan Bimtek Kelompok Informasi Masyarakat Kemitraan Lembaga Komunikasi untuk (terutama daerah perbatasan/terluar, penyebaran/diseminasi informasi publik terpencil dan pasca konflik) 20 kab/kota












Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi

Terselenggaranya Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi untuk Pelayanan informasi publik melalui penyebaran/diseminasi informasi publik kemitraan dengan SKPD/OPD Kemitraan dalam rangka penguatan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik Terselenggaranya Pengembangan dan berpartisipasi dalam proses Kemitraan Lembaga Komunikasi untuk penyusunan serta pengawasan penyebaran/diseminasi informasi publik pelaksanaan kebijakan Edukasi/literasi media untuk meningkatkan kesadaran dan Terselenggaranya Pengembangan kemampuan/kapasitas masyarakat Kemitraan Lembaga Komunikasi untuk memilih dan memanfaatkan media penyebaran/diseminasi informasi publik sesuai kebutuhannya Pemberdayaan Media Komunitas (terutama daerah perbatasan/terluar, Terselenggaranya Pengembangan terpencil dan pasca konflik) sebagai Kemitraan Lembaga Komunikasi untuk penyebar informasi publik kepada penyebaran/diseminasi informasi publik masyarakat

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat

Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran Kebijakan dan Peraturan Pelaksanaan Tugas KPI Pusat Penyelenggaraan Penyiaran


Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran Penyelesaian Pengaduan Masalah Pelaksanaan Tugas KPI Pusat Konten Siaran 90% Pemantauan langsung program/isi siaran pada lembaga penyiaran yang Tersedianya Dukungan Teknis dan melaksanakan Pedoman Perilaku Manajemen Dalam Rangka Kelancaran Penyiaran dan Standar Program Siaran 15 TV Berjaringan + 4 TV Berlangganan Pelaksanaan Tugas KPI Pusat (P3-SPS) + 20 Radio


Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Peningkatan Kualitas Konten Informasi Kementerian Komunikasi dan Publik Informatika Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Peningkatan Kualitas Konten Informasi Kementerian Komunikasi dan Publik Informatika


Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Peningkatan Kualitas Konten Informasi Kementerian Komunikasi dan Publik Informatika



1 Strategi Komunikasi Revolusi Mental di proyek percontohan

5 Provinsi terdepan/terluar pasca konflik

65 SKPD

12 Kemitraan

1000 Peserta

5 Provinsi

8 Kebijakan Penyiaran


Peningkatan Kualitas Konten Informasi Publik







Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika


Tersedianya Dukungan Teknis dan Manajemen Dalam Rangka Kelancaran Pelaksanaan Pemeringkatan (rating) Pelaksanaan Tugas KPI Pusat kualitas program/isi siaran televisi

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dewan Pers

Peningkatan Peran Pers Indonesia

Peningkatan fungsi dan peran Dewan Pers serta penguatan kapasitas jurnalis 17 Kegiatan



Penyusunan Indeks Kemerdekaan Pers



Pelaksanaan World Press Freedom Day 1 Kegiatan Jumlah judul konten informasi yang siap pakai, dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan disebarkan ke masyarakat untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya (terutama daerah terdepan, terluar, tertinggal dan p 30 paket informasi


Peningkatan Kualitas Konten Informasi Program Pengembangan Informasi dan Publik Komunikasi Publik Pengelolaan dan Penyediaan Informasi





Tersedianya Konten Informasi Publik yang Beragam dan Berkualitas yang Bersifat Mendidik, Mencerahkan, dan Memberdayakan Masyarakat Dalam Rangka NKRI Tersedianya Konten Informasi Publik yang Beragam dan Berkualitas yang Bersifat Mendidik, Mencerahkan, dan Memberdayakan Masyarakat Dalam Rangka NKRI Tersedianya Konten Informasi Publik yang Beragam dan Berkualitas yang Bersifat Mendidik, Mencerahkan, dan Memberdayakan Masyarakat Dalam Rangka NKRI Tersedianya Konten Informasi Publik yang Beragam dan Berkualitas yang Bersifat Mendidik, Mencerahkan, dan Memberdayakan Masyarakat Dalam Rangka NKRI

1 dokumen hasil survey kualitas siaran

Indeks Kemerdekaan Pers

Tersusunnya Strategi Komunikasi dalam Pelaksanaan Government Public Strakom GPR dan Narasi Tunggal Relations Pemerintah Analisis Konten Media Publik Bidang Polhukam, Perekonomian, Kesra dan Kemaritiman sebagai bahan rekomendasi kebijakan

300 analisis konten media




Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi


Tersusunnya kebijakan pengelolaan dan penyebaran informasi publik untuk mendorong konten lokal yang berbasis edukasi 2 Kebijakan Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek TIK, ToT Pengelola TIK dan Budaya Dokumentasi bagi aparatur pemerintah 750 peserta pelatihan




Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda

750 peserta pelatihan




Jumlah penerima beasiswa S2/S3 bidang komunikasi dan informatika dalam dan luar negeri

230 Beasiswa DN/LN




Jumlah regulasi SKKNI Bidang Kominfo

4 SKKNI



Penelitian dan Pengembangan Literasi Program Penelitian dan Pengembangan dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Literasi TIK Nasional

Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas

500 Peserta


Program Prioritas

Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 1 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB



PROGRAM K/L


KEGIATAN K/L

Pembinaan dan Pengembangan EGovernment

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Persentase instansi yang memanfaatkan layanan eGovernment Tersedianya layanan eGovernment yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman yang terintegrasi untuk 10% kabupaten dan berkualitas untuk kepentingan dan kota dengan Index eGovernment penyelenggaraan pemerintahan mencapai 3,4 (skala 4.0); berbasis TIK nasional TBA

Perkotaan No

Program Prioritas



PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L Terbangunnya proyek percontohan ruang-ruang terbuka nonton bersama film/video bertema revolusi mental di layar videotrone atau layar tancap di 1200 kecamatan

Pembangunan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif


Mengembangkan Kota Cerdas yang 2 Berdaya Saing dan Berbasis TIK Mengembangkan Kota Cerdas yang 3 Berdaya Saing dan Berbasis TIK Mengembangkan Kota Cerdas yang 4 Berdaya Saing dan Berbasis TIK

Pembangunan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Terbangunnya proyek percontohan ruang-ruang terbuka nonton bersama film/video bertema revolusi mental di Program Pengembangan Informasi dan Pelayanan Informasi Kenegaraan layar videotrone atau layar tancap di Komunikasi Publik Melalui Media Publik 1200 kecamatan Program Pengembangan Aplikasi Layanan Peningkatan Kapasitas dan Informatika Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis Kualitas Pelaku e-Business Program Pengembangan Aplikasi Layanan Peningkatan Kapasitas dan Informatika Pembinaan dan Pengembangan E-Bisnis Kualitas Pelaku e-Business


Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)


Pembinaan dan Pengembangan EGovernment

INDIKATOR K/L

TARGET

Strategi komunikasi kepada masyarakat terkait kampanye revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 1 dokumen strategi komunikasi 200 kecamatan kampanye revolusi

Promosi, publikasi dan advokasi kepada masyarakat untuk menciptakan awareness/berpartisipasi/menonton film terkait revolusi mental pada proyek percontohan ruang terbuka di 200 kecamatan Jumlah Domain .id gratis untuk ukm dan sekolah Jumlah Tanda Daftar Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang Diterbitkan Persentase instansi yang memanfaatkan layanan eGovernment Tersedianya layanan eGovernment yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman yang terintegrasi untuk 10% kabupaten dan berkualitas untuk kepentingan dan kota dengan Index eGovernment penyelenggaraan pemerintahan mencapai 3,4 (skala 4.0); berbasis TIK nasional

1 laporan pelaksanaan promosi, publikasi dan advokasikampanye revolusi mental 20000 15

Belum Ditentukan


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET


Penyediaan Sarana Telekomunikasi


Bantuan Pembiayaan pada Perusahaan Program Pengembangan Aplikasi Start Up yang Potensial Informatika

Pembinaan, Pengembangan dan Kemitraan Industri Informatika

Persentase (%) terselesaikannya Jaringan Internet Super Cepat (Fix pembangunan jaringan tulang Broadband) punggung serat optik nasional 26 Kab/kota Jumlah Pemanfaatan, Fasilitasi dan Pemanfaatan, Fasilitasi dan Promosi Promosi dalam Mendorong Industri TIK dalam Mendorong Industri TIK Nasional Nasional


Peningkatan Akses Informasi dan Telekomunikasi

Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi

Peningkatan pelayanan perijinan penyelenggaraan telekomunikasi




8

Jumlah perizinan bidang telekomunikasi yang terselesaikan di 8 KEK 8 KEK


Program Prioritas




PROGRAM K/L Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

KEGIATAN K/L Penyediaan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran

SASARAN K/L Tersedianya jaringan internet super cepat

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

INDIKATOR K/L Tersedianya pengadaan akses internet di lokasi-lokasi kegiatan pariwisata

TARGET

TBA

Revolusi Mental No

Program Prioritas




PROGRAM K/L

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Terwujudnya sinergi antar sektor, tersedianya rekomendasi solusi atas permasalahan sektoral, serta termonitornya implementasi kebijakan mengenai SDM, Iptek, dan Budaya Maritim khususnya pendidikan dan pelatihan maritim, pendayagunaan iptek maritim, seni, budaya dan olahraga maritim, penguatan inovasi dan ekonomi kreatif maritim, sistem observasi dan informasi maritim melalui Peningkatan Koordinasi Kebijakan koordinasi kebijakan yang efektif dan Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim produktif

INDIKATOR K/L

TARGET

Persentase permasalahan sektoral mengenai pendidikan dan pelatihan maritim, pendayagunaan iptek maritim, seni, budaya dan olahraga maritim, penguatan inovasi dan ekonomi kreatif maritim, sistem observasi dan informasi maritim, yang dapat dipecahkan dan dikoordinasikan implementasinya (%)

100%


Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penanganan Transnational Organized Crime Melalui Kerjasama Maritim

PROGRAM K/L Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman

KEGIATAN K/L Koordinasi Kemanan dan Ketahanan Maritim

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah rekomendasi Terlaksananya Koordinasi Kemanan dan kebijakan/dokumen strategis Ketahanan Maritim Keamanan dan Ketahanan Maritim

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN Kedaulatan Pangan No

Program Prioritas


Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses 1 Pangan Masyarakat Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)

PROGRAM K/L Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Tersusunnya usulan rekomendasi Koordinasi kebijakan Kompensasi Sosial kebijakan bidang kompensasi sosial

INDIKATOR K/L Jumlah usulan rekomendasi kebijakan bidang kompensasi sosial

TARGET

2 usulan rekomendasi kebijakan Rastra

Revolusi Mental No

Program Prioritas



PROGRAM K/L

Program Koordinasi Pengembangan Pembangunan Karakter Melalui Media Kebijakan Pembangunan Manusia dan Publik Kebudayaan

KEGIATAN K/L Koordinasi kebijakan Nilai dan Kreativitas Budaya

SASARAN K/L Sosialisasi kegiatan revolusi mental kepada masyarakat

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah laporan sosialisasi revolusi mental (dokumen)

1


Program Prioritas


PROGRAM K/L


Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan regulasi Gerakan Masyarakat Sehat Perluasan Kepesertaan Jaminan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu 3 Kesehatan Indonesia Sehat (KIS) Perluasan Kepesertaan Jaminan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu 4 Kesehatan Indonesia Sehat (KIS)

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Koordinasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan penyakit

Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat yang dilaksanakan oleh lintas sektor Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat yang dilaksanakan oleh lintas sektor

Jumlah pertemuan koordinasi pengendalian pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat yang dilaksanakan oleh lintas sektor Jumlah koordinasi pengendalian pelaksanaan kegiatan Gerakan Masyarakat Sehat yang dilaksanakan oleh lintas sektor

Koordinasi Kebijakan Jaminan Sosial

Usulan rekomendasi kebijakan bidang jaminan sosial nasional

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan bidang jaminan sosial nasional Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi terpadu jaminan kesehatan nasional

Koordinasi Kebijakan Ketahanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak dan Kesehatan Lingkungan

Penataan Kelembagaan Jaminan Sosial Monitoring dan evaluasi terpadu (SJSN) jaminan kesehatan nasional

TARGET

2

2


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L





Koordinasi kebijakan PAUD, DIKDAS dan Pendidikan Masyarakat

Usulan rekomendasi kebijakan bidang Jumlah usulan rekomendasi kebijakan pembinaan umat beragama, pendidikan di bidang pembinaan umat beragama, agama dan keagamaan pendidikan agama dan keagamaan




Koordinasi kebijakan Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja

Usulan rekomendasi kebijakan di Jumlah usulan rekomendasi kebijakan bidang, PAUD, DIKDAS dan pendidikan di bidang pendidikan dasar, PAUD dan masyarakat pendidikan masyarakat

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Konsolidasi Lintas Kementerian/ Lembaga dalam Pengawalan dan Pelaksanaan UU Desa Konsolidasi Lintas Kementerian/ Lembaga dalam Pengawalan dan Pelaksanaan UU Desa Konsolidasi Lintas Kementerian/ Lembaga dalam Pengawalan dan Pelaksanaan UU Desa

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan


Koordinasi kebijakan Pembinaan Umat Usulan rekomendasi kebijakan bidang Beragama, Pendidikan Agama dan pendidikan menengah dan Keagamaan keterampilan bekerja

INDIKATOR K/L


TARGET

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan menengah dan tinggi

2

2

2


Program Prioritas

Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan 1 Berkelanjutan Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan 2 Berkelanjutan Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan 3 Berkelanjutan

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan kawasan perdesaan

Usulan rekomendasi kebijakan bidang perberdayaan kawasan perdesaan

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan bidang pemberdayaan kawasan perdesaan

Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan desa

Usulan rekomendasi kebijakan bidang pemberdayaan desa

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Desa

2

Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan masyarakat

Usulan rekomendasi kebijakan bidang Pemberdayaan masyarakat

Jumlah usulan rekomendasi kebijakan bidang Pemberdayaan masyarakat

2

2

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Kedaulatan Pangan No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses 1 Pangan Masyarakat Cadangan Pangan Pemerintah Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pemantauan dan pengendalian harga 2 Pangan Masyarakat pangan

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pengendalian impor dan tata niaga 3 Pangan Masyarakat pangan

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Koordinasi Kebijakan Pangan

Terkoordinasikannya pengelolaan cadangan pangan (CBP) untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan Dihasilkannya rekomendasi kebijakan pangan

Jumlah rekomendasi kebiijakan pangan yang dihasilkan 1 rekomendasi Jumlah rekomendasi kebiijakan pangan yang dihasilkan 6 rekomendasi


Dihasilkannya rekomendasi kebijakan impor dan tata niaga pangan

Jumlah rekomendasi kebiijakan impor dan tata niaga pangan yang dihasilkan


TARGET


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L




Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

tersusunnya rekomendasi kebijakan pembangunan kilang


Peningkatan Kapasitas Infrastruktur BBM dan LPG


Koordinasi Kebijakan Pengembangan Investasi

rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi

INDIKATOR K/L

TARGET

persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan minyak dan gas bumi yang ditindaklanjuti persentase rekomendasi kebijakan peningkatan daya saing investasi yang ditindaklanjuti

80

100


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET




Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi

Persentase rekomendasi hasil Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang koordinasi dan sinkronisasi kebijakan tangguh, sfisien, dan berdaya saing pengembangan UKM berbasis teknologi tinggi yang ditindaklanjuti

85%



Program Prioritas


PROGRAM K/L

Peningkatan Peran dalam Forum Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Program Koordinasi Kebijakan Bidang di Tingkat Internasional Perekonomian

KEGIATAN K/L Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Persentase (%) kesepakatan kerja sama Tercapainya kesepakatan KSE Regional ekonomi Regional dan Sub Regional dan Sub Regional yang terselesaikan

85%

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN Stabilitas Keamanan dan Ketertiban No

Program Prioritas



Pengembangan Sistem Anti Teror

PROGRAM K/L

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Terselenggaranya Koordinasi Koordinasi Penanganan Kejahatan Penanganan Kejahatan Transnasional Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa dan Kejahatan Luar Biasa

INDIKATOR K/L Jumlah pelaksanaan koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa (terorisme)

TARGET

1 Paket


Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu

PROGRAM K/L Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

KEGIATAN K/L

Koordinasi Penegakan Hukum

SASARAN K/L Tindak lanjut pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pelanggaran HAM berat masa lalu (TBC)

INDIKATOR K/L

TARGET

Konsep penanganan pelanggaran HAM berat TBC


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

1 Pemantapan Peran di ASEAN

Penguatan Peran dalam Pilar Politik dan Program Peningkatan Koordinasi Keamanan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Koordinasi Kerja Sama ASEAN

Terselenggaranya Koordinasi Kerja Sama ASEAN



Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan

Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan












Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di kalangan aparatur Program Peningkatan Koordinasi negara melalui pelaksanaan renaksi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Meningkatnya pembangunan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana pengamanan, perumusan kebijakan keamananan laut, pelaksanaan operasi keamanan laut secara terpadu dan Peningkatan Koordinasi Keamanan Dan penegakan hukum di wilayah perariran Keselamatan Di Laut yurisdiksi Indonesia Terselenggaranya Koordinasi Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Penguatan Partai Politik Partai Politik Koordinasi Penanganan Konflik, Terselenggaranya Koordinasi Kontijensi dan Keselamatan Penanganan Konflik, Kontijensi dan Transportasi Keselamatan Transportasi

Koordinasi Wawasan Kebangsaan

INDIKATOR K/L Persentase (%) pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait Kerja Sama ASEAN yang efektif Persentase (%) rekomendasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan yang ditindaklanjuti

Jumlah terlaksananya operasi keamanan laut secara bersama di wilayah perariran yurisdiksi Indonesia Persentase (%) rekomendasi kebijakan terkait Pengelolaan Pemilu yang ditindaklanjuti Persentase (%) Forum Koordinasi pencegahan dan penanganan Konflik sosial terbentuk di pusat dan daerah

Jumlah K/L/Prov/Kab/Kota yang Terselenggaranya Koordinasi Wawasan menerapkan wasbang/karbang dalam Kebangsaan kebijakan dan regulasi

TARGET

100%

70%

60%

100%

100 % Kementerian/Lembaga dan 30% Pemerintah Daerah


Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di kalangan aparatur Program Peningkatan Koordinasi negara melalui pelaksanaan renaksi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Koordinasi Wawasan Kebangsaan

Dokumen panduan dan kriteria Terselenggaranya Koordinasi Wawasan pengarusutamaan wasbang dan Kebangsaan karbang dalam kebijakan dan regulasi


Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di kalangan aparatur Program Peningkatan Koordinasi negara melalui pelaksanaan renaksi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Koordinasi Wawasan Kebangsaan Koordinasi Penanganan Konflik, Kontijensi dan Keselamatan Transportasi

Terselenggaranya Koordinasi Wawasan Kebangsaan Terselenggaranya Koordinasi Penanganan Konflik, Kontijensi dan Keselamatan Transportasi


Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik




Terselenggaranya Koordinasi Koordinasi Penanganan Kejahatan Penanganan Kejahatan Transnasional Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa dan Kejahatan Luar Biasa


Penguatan kelembagaan penyelenggara Program Peningkatan Koordinasi pemilu Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil

Jumlah regulasi penerapan wasbang dan karbang di Pusat dan Daerah Persentase (%) Rekomendasi Desk Keamanan dalm Negeri yang ditindaklanjuti Jumlah analisis kebijakan terkait penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa (Terorisme) yang tersinkronisasi

80% daerah

50% Kab/Kota

100%

1 Dokumen

Terselenggaranya Koordinasi Demokrasi Laporan Indeks Demokrasi Indonesia dan Organisasi Masyarakat Sipil (IDI)

1

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Kedaulatan Energi No

Program Prioritas


PROGRAM K/L


Pengembangan Biogas Skala Kecil

Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi


PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga Program Peningkatan Daya Saing Angin UMKM dan Koperasi

KEGIATAN K/L Penguatan Koperasi dan UMKM Yang Menghasilkan Produk Ramah Lingkungan Penguatan Koperasi dan UMKM Yang Menghasilkan Produk Ramah Lingkungan

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Meningkatnya koperasi yang difasilitasi pengembangan energi baru terbarukan

Koperasi yang difasilitasi pengembangan energi baru terbarukan (Unit) Koperasi yang difasilitasi pengembangan energi baru terbarukan (Koperasi PLTMH)

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Meningkatnya Koperasi yang difasilitasi pengembangan energi baru terbarukan

TARGET

10

25

Revolusi Mental No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L



Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah

Petugas penyuluh koperasi lapangan Terfasilitasnya pemberdayaan KUMKM (PPKL) yang kompeten, jujur dan di daerah profesional

Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan 2 Daya Saing Bangsa Cinta Produk Dalam Negeri Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan 3 Daya Saing Bangsa Cinta Produk Dalam Negeri

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

Peningkatan Keanggotaan Koperasi dan Penerapan Tata Laksana KUMKM Peningkatan Keanggotaan Koperasi dan Penerapan Tata Laksana KUMKM

Meningkatnya kualitas keanggotaaan koperasi dan tata kelola KUMKM Meningkatnya kualitas keanggotaaan koperasi dan tata kelola KUMKM

Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan 4 Daya Saing Bangsa Cinta Produk Dalam Negeri Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan 5 Daya Saing Bangsa Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro Melalui Koperasi

Meningkatnya posisi tawar dan keberlanjutan usaha mikro Berkembangnya wirausaha baru yang berpotensi tumbuh

Pengembangan Kewirausahaan

Gerakan masyarakat sadar koperasi termasuk kaderisasi praktek berkoperasi di kalangan generasi muda Penerapan tata kelola koperasi yang baik Pengembangan penyuluh koperasi lapangan yang kompeten, jujur dan profesional Peserta pemasyarakatan kewirausahaan

TARGET

735 Orang

1 Laporan 750 Koperasi

335 PPKL 5000 orang


Program Prioritas



PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Pembangunan Sarana dan Prasana Pemasaran

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

Peningkatan Produktivitas Koperasi/Sentra Usaha Mikro/Kecil

Produktivitas KUMKM yang semakin unggul

Koperasi / sentra usaha mikro/kecil yang diperkuat sistem bisnisnya

Pembangunan Sarana dan Prasana Pemasaran


Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro

Revitalisasi akses pemasaran usaha informal dan fungsi pasar rakyat

Jumlah Pasar Terbangun

TARGET

15 Paket Bantuan dan 200 orang

2


Pembangunan Pasar, Gudang, dan sarana perdagangan di Kota Pusat Pertumbuhan Pembangunan Pasar, Gudang, dan sarana perdagangan di Kota Pusat Pertumbuhan


Peningkatan Daya Saing Koperasi dan Profesionalisme dan keberlanjutan UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu usaha UMKM dan koperasi

Jumlah UMKM terfasilitasi

80 KUMKM



Jumlah Pelaku Usaha Mikro Terlatih

80 KUMKM

Akses pemasaran usaha informal KUMKM

Daerah Tertinggal


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Bantuan Permodalan dan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM Bantuan Permodalan dan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry


Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran Program Peningkatan Daya Saing dan Kerjasama Antar Daerah UMKM dan Koperasi

Perluasan dan Peningkatan Akses Pemasaran


Promosi, Kemitraan usaha, Pemasaran Program Peningkatan Penghidupan dan Kerjasama Antar Daerah Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro

No

Program Prioritas



PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L


Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

Peningkatan Kerjasama Pembiayaan KUMKM Pengembangan Kewirausahaan

SASARAN K/L Meningkatnya Akses Permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Meningkatnya kerjasama pembiayaan Berkembangnya wirausaha baru yang berpotensi tumbuh Meningkatnya jangkauan pemasaran produk UMKM dan koperasi di pasar luar negeri dan dalam negeri Meningkatnya akses pemasaran usaha informal dan fungsi pasar rakyat yang direvitalisasi sebagai bagian dari pembangunan 5.000 pasar tradisional (Quick Wins)

INDIKATOR K/L Wirausaha pemula yang didukung modal awal usaha Usaha mikro yang didampingi mengakses dan mengelola kredit Peserta pemasyarakatan kewirausahaan

TARGET

1200 Orang

7500 Usaha Mikro 2000 Orang

Promosi dan pemasaran dalam negeri

100 KUMKM

Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana

40 Unit


Program Prioritas

Penciptaan lapangan kerja dengan 1 memperbesar investasi padat karya 2 Pengembangan kewirausahaan 3 Pengembangan kewirausahaan 4 Pengembangan kewirausahaan



Keahlian Pekerja Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha


PROGRAM K/L

Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

KEGIATAN K/L Peningkatan Keterampilan Usaha Mikro dalam Menjalankan dan Mengembangkan Usaha serta Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah Pengembangan Kewirausahaan Pengembangan Kewirausahaan

SASARAN K/L Meningkatnya kapasitas usaha mikro dan koperasi dalam menjalankan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan Terfasilitasnya pemberdayaan KUMKM di daerah Berkembangnya wirausaha baru yang berpotensi tumbuh Berkembangnya wirausaha baru yang berpotensi tumbuh

INDIKATOR K/L

SDM usaha mikro dan koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

48 PLUT 5000 Orang

Peserta pelatihan kewirausahaan

6200 Orang


Meningkatnya kualitas SDM koperasi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dan dan UKM dalam mendukung usaha UKM koperasi dan UKM yang berkelanjutan

Peserta pelatihan diklat perkoperasian

2000 Orang

Peserta pelatihan diklat perkoperasian syariah

420 Orang

Peserta pelatihan diklat vocational

2100 Orang









Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan usaha terpadu KUMKM dalam rangka mendukung promosi citra produk, pusat promosi dan pameran, Peningkatan Daya Saing Koperasi dan serta pendampingan bagi koperasi dan Sarana prasarana layanan usaha UMKM Melalui Layanan Usaha Terpadu UMKM (Quick Wins) terpadu


6050 orang

Operasional PLUT Peserta pemasyarakatan kewirausahaan



TARGET

75 Unit




Pengembangan Lembaga Diklat dan Kerjasama Diklat




Pengembangan SDM Usaha Mikro











Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Investasi



Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Investasi

Meningkatnya kualitas dan jangkauan diklat UMKMKdalam mendukung perbaikan kualitas SDM aparatur dan SDM pendamping UMKMK Meningkatnya kualitas SDM usaha mikro dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan Meningkatnya kualitas SDM usaha mikro dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan Meningkatnya kualitas SDM usaha mikro dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan Meningkatnya profesionalisme dan keberlanjutan usaha UMKM dan koperasi Meningkatnya profesionalisme dan keberlanjutan usaha UMKM dan koperasi

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro Melalui Koperasi Penguatan Kelembagaan Usaha Mikro Melalui Koperasi Peningkatan akses usaha mikro pada pembiayaan dan layanan keuangan lainnya

Meningkatnya posisi tawar dan keberlanjutan usaha mikro Meningkatnya posisi tawar dan keberlanjutan usaha mikro Meningkatkan fungsi pasar rakyat yang direvitalisasi sebagai bagian dari pasar rakyat yang dikelola koperasi pembangunan 5000 pasar yang direvitalisasi

Perhatian khusus kepada usaha mikro 13 dan kecil Perhatian khusus kepada usaha mikro 14 dan kecil Perhatian khusus kepada usaha mikro 15 dan kecil Perhatian khusus kepada usaha mikro 16 dan kecil Perkuatan basis perekonomian 17 perdesaan

Koperasi dan Kemitraan Usaha Koperasi dan Kemitraan Usaha

Program Peningkatan Penghidupan Lembaga Keuangan berbasis komunitas Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro

SDM KUKM yang mendapat fasilitasi magang dan beasiswa

500 Orang Magang, 100 Beasiswa

Diklat SDM usaha mikro

37500 Orang

Tempat praktek keterampilan usaha (TPKU)

100 Unit

Kewirausahaan sosial

1 Forum, 2 Laporan, 1000 Orang

Koperasi dan UMKM yang difasilitasi kemitraan produksi dan pemasaran Koperasi yang diperkuat dalam kemitraan investasi dan rantai nilai / pasok Kelompok usaha bersama pra koperasi yang didampingi untuk membentuk koperasi Koperasi berasal dari pengusaha mikro yang difasilitasi akta koperasi

1000 KUMKM

320 Koperasi

1250 Kelompok Pra Koperasi 5000 Akta

65 unit di wilayah lainnya


Program Prioritas

Pengembangan Science dan 1 Technopark Indonesia Pengembangan Science dan 2 Technopark Indonesia SDM Industri yang Kompeten dan 3 Disiplin


PROGRAM K/L

Bantuan Pembiayaan pada Perusahaan Program Peningkatan Penghidupan Start Up yang Potensial Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro Program Peningkatan Penghidupan Regulasi yang mendukung inovasi Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro Penguatan Kapasitas kelembagaan Koperasi, UKM, dan Administrator Program Penguatan Kelembagaan Pengelola Koperasi

KEGIATAN K/L Peningkatan akses usaha mikro pada pembiayaan dan layanan keuangan lainnya Peningkatan Kerjasama Pembiayaan KUMKM

SASARAN K/L Meningkatnya kapasitas pembiayaan usaha mikro

Meningkatnya kerjasama pembiayaan Meningkatnya kualitas organisasi Penataan Organisasi dan Badan Hukum koperasi petani/nelayan pemasok Koperasi bahan baku di 6 KEK

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah perusahaan pemula (start up) yang memperoleh akses pembiayaan Koordinasi, sosialisasi dan monev kredit program berbasis penjaminan Jumlah koperasi petani/nelayan yang ditingkatkan

1

8 koperasi


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

1 Sikap Masyarakat yang Bersahabat

Program Peningkatan Daya Saing Pengembangan Usaha Kecil Pariwisata UMKM dan Koperasi



Program Peningkatan Daya Saing Pengembangan Usaha Kecil Pariwisata UMKM dan Koperasi


Diberikannya insentif kepada industri pariwisata yang mendukung UMKM Jumlah perusahaan yang diberi insentif Pelatihan UMKM dan pembukaan akses pembiayaan untuk mendukung usaha Jumlah UMKM pariwisata yang bidang pariwisata mendapat dukungan


Program Peningkatan Penghidupan Pengembangan Usaha Kecil Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro


Meningkatnya jumlah dan produktivitas usaha kecil di bidang pariwisata Jumlah Usaha


Program Peningkatan Penghidupan Pengembangan Usaha Kecil Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro


Meningkatnya jumlah dan produktivitas Meningkatnya Produktivitas Usaha usaha kecil di bidang pariwisata Kecil

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

TARGET

Kedaulatan Pangan No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L Terselesaikannya pencadangan kawasan hutan sebagai obyek TORA

INDIKATOR K/L

TARGET


Luas kawasan hutan yang dicadangkan sebagai obyek TORA 1,2 juta ha

Program Planologi dan Tata Lingkungan Pemantapan Kawasan Hutan

Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pembangunan Waduk, dan 2 Lain Embung/Dam Parit

Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, Perencanaan DAS, serta Pengendalian Kerusakan Perairan Darat

Jumlah DAM Penahan, DAM Rehabilitasi dan meningkatnya kualitas Pengendali, Gullyplug, dan Sumur DAS Resapan untuk menahan laju erosi

15 DAM Pengendali, 5000 DAM Penahan, 7000 Gullyplug, 10000 Sumur Resapan




Rehabilitasi dan meningkatnya kualitas DAS luas areal rehabilitasi di daerah hulu

1,25 juta ha




Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 5 Lain Penyuluhan

Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

Rehabilitasi dan meningkatnya kualitas Jumlah RPDAST yang diinternalisasi ke DAS dalam RTRWP dan RTRWKab/Kota 16 RTRWP dan 140 RTRW kab/kota Luas pemanfaatan di bawah tegakan hutan dalam bentuk agroforestry pada kegiatan Hutan Desa, HUtan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat seluas 100.000 Meningkatnya akses pengelolaan hutan hektar yang setara dengan 300 ribu ton Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial oleh masyarakat padi 100.000 Ha


Program Prioritas


PROGRAM K/L


Pembangunan Biomassa

Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3


PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga Program Konservasi Sumber Daya Alam Angin dan Ekosistem





KEGIATAN K/L

INDIKATOR K/L

Jumlah timbulan sampah yang terkelola menjadi energi baru terbarukan di 380 Pengelolaan Sampah Berkurangnya Timbulan Sampah kota (Ribu ton) Jumlah pemanfaatan energi air dari Termanfaatkannya kawasan konservasi kawasan konservasi untuk keperluan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan untuk keperluan mini/micro hydro mini/micro hydro power plant sebanyak Konservasi power plant minimal 50 Unit (Unit) Jumlah unit pemanfaatan jasa Termanfaatkannya jasa lingkungan lingkungan panas bumi yang beroperasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan panas bumi yang beroprasi di kawasan dikawasan konservasi sebanyak minimal Konservasi konservasi 5 unit (Unit) Jumlah pemanfaatan energi air dari Termanfaatkannya kawasan konservasi kawasan konservasi untuk keperluan untuk keperluan mini/micro hydro mini/micro hydro power plant sebanyak Konservasi Sumber Daya Alam Hayati power plant minimal 50 unit (Unit)


PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga Program Konservasi Sumber Daya Alam Angin dan Ekosistem Konservasi Sumber Daya Alam Hayati


PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga Program Konservasi Sumber Daya Alam Angin dan Ekosistem Pengelolaan Taman Nasional

Kemaritiman dan Kelautan

SASARAN K/L

Termanfaatkannya jasa lingkungan Jumlah pemanfaatan jasa lingkungan panas bumi yang beroperasi di kawasan panas bumi yang beroperasi dikawasan konservasi konservasi sebanyak minimal 5 unit Jumlah pemanfaatan energi air dari Termanfaatkannya kawasan konservasi kawasan konservasi untuk keperluan untuk keperluan mini/micro hydro mini/micro hydro power plant sebanyak power plant minimal 50 unit (Unit)

TARGET

730

10

1

10

1

10

No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah kawasan ekosistem esensial yang memiliki lembaga yang difasilitasi pembentukannya dan ditetapkan penataan pengelolaannya 6 kawasan mangrove

Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta 1 Wisata Bahari


Program Konservasi Sumber Daya Alam Pembinaan Konservasi Ekosistem dan Ekosistem Esensial



Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Terselenggaranya pembentukan lembaga pengelolaan kawasan ekosistem esensial Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta Peningkatan populasi penyu, dan keanekaragaman hayati di dalam dan di keanekaragaman jenis ikan di wilayah luar kawasan hutan laut dan pesisir


Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional serta keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan

Jumlah kawasan konservasi laut dan pesisir (CA Laut, SM Laut dan TWA Laut) dengan nilai indeks METT minimal 70% 10 unit


Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional serta keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan

Jumlah KPHK pada kawasan konservasi laut dan pesisir terbentuk dan beroperasi 10 unit







Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Pengelolaan Taman Nasional

Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional






Pencegahan Dampak Lingkungan Penataan Ruang Laut dan zonasi pesisir Program Planologi dan Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor

Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta 8 Wisata Bahari Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta 9 Wisata Bahari Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta 10 Wisata Bahari


Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut







Terlaksananya analisis lingkungan bagi semua RTRW, RPJP, RPJMN dan KRP Prioritas Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut

2 persen

2 persen (TN Komodo, TN Meru Betiri, TN Cendrawasih, TN Kepulauan Togean, TN Ujung Kulon, TN Kepulauan Seribu, TN Wakatobi, TN Bunaken, TN Peningkatan populasi penyu sisik, Takabonerate, TN Karimun Jawa, TN penyu belimbing dan keanekaragaman Siberut, TN Bali Barat, TN Alas Purwo, jenis ikan di wilayah laut dan pesisir TN Baluran, TN Manusela ) 15 Taman Nasional (TN Komodo, TN Meru Betiri, TN Cendrawasih, TN Kepulauan Togean, TN Ujung Kulon, TN Kepulauan Seribu, TN Wakatobi, TN Bunaken, TN Takabonerate, TN Jumlah taman nasional laut dan pesisir Karimun Jawa, TN Siberut, TN Bali yang memperoleh nilai indeks METT Barat, TN Alas Purwo, TN Baluran, TN minimal 70% Manusela ) Jumlah KLHS yang terjamin kualitasnya berbasis DD DT yang terkait dengan penataruangan laut dan pesisir 5 unit Jumlah kawasan pesisir yang terkendali pencemarannya (pembatasan ijin pembuangan limbah, pewajiban 2 kawasan (Teluk Jakarta dan Teluk pembuatan IPLT) Semarang)

Jumlah pilot project IPAL di perkampungan nelayan yang terbentuk 16 unit IPAL Jumlah kawasan pesisir prioritas yang terpulihkan fungsi ekosistemnya Menurunnya tingkat kerusakan wilayah (pantai, lamun, seagrass, terumbu pesisir dan laut sebesar 20% per tahun karang) 40 kawasan


Program Prioritas




PROGRAM K/L Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

KEGIATAN K/L Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air

SASARAN K/L

Perluasan hutan kota

INDIKATOR K/L

Luas Hutan Kota dan pemeliharaannya 3000 ha

TARGET



Pengendalian Kebakaran Hutan dan Program Pengendalian Perubahan Iklim Lahan



Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Pengelolaan Sampah










Tertanganinya jumlah sampah sebesar 75% dari 124.6 juta ton atau sebesar 97.8 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota Berkurangnya jumlah timbulan sampah dari sumbernya sebesar 20% dari 124,6 juta ton atau sebesar 24,5 juta dalam 5 tahun di 380 kota Berkurangnya jumlah timbulan sampah dari sumbernya sebesar 20% dari 124,6 juta ton atau sebesar 24,5 juta dalam 5 tahun di 380 kota Berkurangnya jumlah timbulan sampah dari sumbernya sebesar 20% dari 124,6 juta ton atau sebesar 24,5 juta dalam 5 tahun di 380 kota




Pengendalian Pencemaran Udara

Menurunnya beban emisi pencemaran Jumlah kota yang memenuhi baku mutu udara dari sektor industri sebesar 15% kualitas udara Ambien (dari 45 kota dari basis data 2014 yang dipantau) 18 Kota







Pengendalian Pencemaran Air


Menurunnya status gangguan asap terhadap perikehidupan masyarakat

Kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan berada di bawah batas toleransi yang diperkenankan bagi kesehatan masyarakat (zero haze) Jumlah sampah yang tertangani melalui kegiatan komposting yang terpadu dengan pertanian perkotaan kapasitas 0,5 ton/hari --> 6 lokasi Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pusat daur ulang (recycle center) kapasitas 20 ton/hari sebesar 124.100 ton dalam 5 tahun Pengurangan jumlah timbulan sampah melalui bank sampah kapasitas 1 ton/hari sebesar 113.150 ton dalam 5 tahun Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pusat daur ulang (recycle center) kapasitas 10 ton/hari sebesar 131.400 ton dalam 5 tahun

Menurunnya beban emisi pencemaran udara dari sektor industri sebesar 15% dari basis data 2014 Menurunnya beban pencemaran air sebesar 30% dari basis data 2014 pada 15 DAS Prioritas

Jumlah Kota yang menerapkan â€œgreen transportationâ€sebanyak 45 kota Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku

767

1839510

365000

54750

19 kota

9 Sungai


Program Prioritas


PROGRAM K/L

Areal hutan produksi tertata dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Peningkatan Perencanaan Pengelolaan dan rencana Unit-unit usaha Hutan Produksi pemanfaatan hutan produksi

Jumlah KPHP yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari sebanyak 20 KPHP 5 KPH

Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan

Areal hutan produksi tertata dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Peningkatan Perencanaan Pengelolaan dan rencana Unit-unit usaha Hutan Produksi pemanfaatan hutan produksi

KPHP yang beroperasi di hutan produksi untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru produksi kehutanan di Perdesaan 209 unit KPHP

Penguatan hak desa dalam pengelolaan hutan dan kerjasama pengelolaan/ Program Perhutanan Sosial dan shareholding Kemitraan Lingkungan


TARGET




INDIKATOR K/L


Penguatan hak desa dalam pengelolaan hutan dan kerjasama pengelolaan/ Program Perhutanan Sosial dan shareholding Kemitraan Lingkungan

Penguatan hak desa dalam pengelolaan hutan dan kerjasama pengelolaan/ shareholding Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna

SASARAN K/L

Luas hutan yang dikelola masyarakat menjadi 12,7 Juta Ha dalam bentuk Meningkatnya Luas Areal Kelola HKm, HD, HTR, HR , Hutan Adat dan Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial Masyarakat Kemitraan 7.620.000 Ha Jumlah kelompok usaha perhutanan sosial dan kemitraan menjadi 000 Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Meningkatnya kelompok usaha kelompok (HKm, HD, HTR, HR, Hutan Hutan Adat perhutanan sosial dan kemitraan Adat dan Kemitraan) 3.000 kelompok Luasan area konflik yang terselesaikan dalam kaitannya dengan pengelolaan HTR, HKm, HD, HR, dan Kemitraan Penanganan Konflik, Tenurial, dan Meningkatnya penyelesaian konflik sampai dengan tahun 2019 seluas 12,7 Hutan Adat bidang lingkungan hidup dan kemitraan juta ha 7.620.000 Ha



KEGIATAN K/L


Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna















Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan



Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun

50 desa



Luas taman nasional pada zona tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat

25.000 ha

Jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya LH 50.000 Orang

9.000 orang


Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Meningkatnya kapasitas masyarakat Lingkungan HIdup dan generasi lingkungan

Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 Desa selama 5 tahun

27 desa

Luas kawasan hutan konservasi non taman nasional pada blok pemanfaatan tradisional yang dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat 25.000 ha

Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Peningkatan Penyuluhan


Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat

Meningkatnya kapasitas pelaku utama Jumlah kelas kelompok tani desa - desa dan pelaku usaha dalam pemberdayaan hutan dari tingkatan pemula ke madya, masyarakat 5.000 unit KTH 1.100 Unit KTH Luasan areal konflik yang terselesaikan dalam kaitannya dengan pengelolaan HTR, HKm, HD, HR, dan kemitraan Meningkatnya penyelesaian konflik sampai dengan tahun 2019 seluas 12,7 tenurial dan hutan adat juta ha 7.620.000 ha


Penanganan Konflik, Tenurial, dan Hutan Adat

Meningkatnya penyelesaian konflik tenurial dan hutan adat

Meningkatnya kemampuan adaptasi perubahan iklim di 15 wilayah

Seluruh hutan ada diidentifikasi, dipetakan dan ditetapkan pengelolaannya oleh masyarakat adat Jumlah desa yang adaktif terhadap perubahan iklim melalui program kampung iklim (proklim) sebanyak 2.000 desa

Program Pengelolaan Sampah, Limbah Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap dan B3 Darurat Limbah B3

Meningkatnya lahan terkontaminasi yang terpulihkan

Lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan meningkat setiap tahun 100.000 ton

Program Pengelolaan Sampah, Limbah Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap dan B3 Darurat Limbah B3

Meningkatnya lahan terkontaminasi yang terpulihkan

Lahan terkontaminasi yang difasilitasi pemulihannya meningkat setiap tahun

Program Pengendalian Perubahan Iklim Adaptasi Perubahan Iklim

50%

1000 desa

20.000 ton


Program Prioritas

1 Peningkatan Ketersediaan Air Baku

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air)

PROGRAM K/L Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

KEGIATAN K/L


SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Menurunnya beban pencemaran air Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas sebesar 30% dari basis data 2014 pada yang meningkat kualitasnya setiap 15 DAS Prioritas tahun sebagai sumber air baku

TARGET

9 sungai

Jaga Air (Menjaga Kualitas dan Kuantitas Air)




Konservasi Sumber Daya Air


Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat





Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Pembinaan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat



Program Penegakan Hukum Lingkungan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hidup


Menurunnya beban pencemaran air Beban pencemaran air turun 16% sebesar 30% dari basis data 2014 pada melalui pilot project dan pembinaan 15 DAS Prioritas sumber pencemar Jumlah segmen sungai serta mata air Terpulihkannya fungsi ekosistem di yang terpulihkan fungsi ekosistemnya segmen sungai pada 15 DAS Prioritas pada 15 DAS Prioritas 6 sungai Jumlah danau yang diturunkan laju Meningkatnya kualitas ekosistem sedimentasi atau erosinya pada 15 danau di 15 danau prioritas danau 9 Danau Meningkatnya kualitas ekosistem Jumlah danau yang ditingkatkan danau di 15 danau prioritas kualitas airnya pada 15 danau 9 Danau Seluruh perusahaan tidak melakukan aktivitas yang mengganggu kualitas air Meningkatnya efektivitas PSLH di 15 DAS prioritas

10%

Perkotaan No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Mengembangkan Kota Hijau yang 1 Berketahanan Iklim dan Bencana

Green transportation



Green waste



Green waste



SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Menurunnya beban pencemaran udara Jumlah kota yang menerapkan green dari 45 kota yang dipantau trasportation sebanyak 45 kota 22 Kota Jumlah sampah yang tertangani melalui Tertanganinya jumlah sampah sebesar kegiatan komposting yang terpadu 75% dari 124.6 juta ton atau sebesar dengan pertanian perkotaan kapasitas 97.8 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota 0,5 ton/hari --> 6 lokasi Berkurangnya jumlah timbulan sampah Jumlah timbulan sampah yang dari sumbernya sebesar 20% dari 124,6 berkurang melalui pusat daur ulang juta ton atau sebesar 24,5 juta dalam 5 (recycle center) kapasitas 20 ton/hari tahun di 380 kota sebesar 124.100 ton dalam 5 tahun

767

1839510


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L




Peningkatan Usaha Hutan Produksi

Meningkatnya Kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman




Peningkatan Usaha Hutan Produksi

Meningkatnya Kinerja dan produksi hutan alam dan hutan tanaman


Jaminan Bahan Baku dan Pengembangan Industri Kehutanan Jaminan Bahan Baku dan Pengembangan Industri Kehutanan

Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan

Peningkatan Usaha Jasa Lingkungan Hutan Produksi dan Hasil Hutan Bukan Meningkatnya Produksi HHBK dan Kayu (HHBK) Investasi usaha jasa lingkungan Meningkatnya Investasi dan ekspor Peningkatan Usaha Industri Kehutanan produk industri kehutanan




Meningkatnya Investasi dan ekspor Peningkatan Usaha Industri Kehutanan produk industri kehutanan







Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan hutan produksi oleh KPHP Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan unit-unit usaha pemanfaatan dan Industri Hasil Hutan hutan serta industri kehutanan Pembinaan Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan serta Konservasi Tanah dan Air Pulihnya Kesehatan DAS kritis




Penyelenggaraan Pengembangan Persuteraan Alam


INDIKATOR K/L Jumlah Produksi Kayu Bulat dari Hutan Alam sebesar 29 Juta M3 selama 5 Tahun Jumlah Produksi Kayu Bulat dari Hutan Tanaman sebesar 160 Juta M3 selama 5 Tahun Jumlah Produksi HHBK meningkat sebesar 20% selama 5 Tahun dari produksi tahun 2014 sebesar 22000 ton Jumlah Forest Based Cluster Industry yang terbentuk sebanyak 15 Unit Jumlah produk kayu olahan meningkat sebesar 15% dari produksi tahun 2014 sebesar 26,5 Juta M3 yang berasal dari IUIPHHK yang bersertifikat legalitas kayu

Jumlah KPHP yang beroperasi dan menghasilkan produk

TARGET

5.8 Juta m3

33 Juta m3

252000 Ton 4 Unit

29.2 Juta m3

209 Unit

Jumlah produksi kayu dari hutan rakyat menjadi 100 juta m3 di tahun 2019 2 Juta m3 Prosentase produksi HHBK sutera alam Meningkatnya Pengelolaan Persuteraan dari Hutan Lindung meningkat sampai Alam dengan 15% dari tahun 2014

12%


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L


Pengawetan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati



Pengawetan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati


Pengembangan Ekosistem Esensial

Program Konservasi Sumber Daya Alam Pembinaan Konservasi Ekosistem dan Ekosistem Esensial



Peningkatan Pengelolaan Daerah Tujuan Wisata

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan

Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species di Kawasan Konservasi Non Taman nasional (CA, SM, TB)


Terjaminnya efektivitas pengelolaan taman nasional Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan




Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan









TARGET

2%

Persentase peningkatan populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species di Taman Nasional Perlindungan kawasan karst, kawasan mangrove, koridor kawasan konservasi dan taman kehati 9 kawasan ekosistem esensial

2%

Objek Daerah Tujuan Wisata di Kawasan Konservasi non Taman Nasional (CA, SM, TB) layak untuk dikunjungi Jumlah sarana dan prasarana pariwisata alam (shelter, visitor center, track, maket, canopy bridge dll) di kawasan konservasi yang termasuk dalam objek wisata prioritas nasional Objek Daerah Tujuan Wisata di kawasan konservasi Taman Nasional layak untuk dikunjungi Jumlah sarana dan prasarana pariwisata alam (shelter, visitor center, track, maket, canopy bridge, dll) di taman nasional yang termasuk dalam objek wisata prioritas nasional

KEMENTERIAN LUAR NEGERI Kemaritiman dan Kelautan No

Program Prioritas



PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Politik, Keamanan Pendataan dan Perundingan batas laut Perjanjian Internasional Kewilayahan dan Kelautan

SASARAN K/L Terlaksananya perundingan batas wilayah (Palau, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam) yang menunjukkan kemajuan dibandingkan perundingan sebelumnya

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah perundingan yang berhasil diselenggarakan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah di laut

12


Program Prioritas



Kerjasama Internasional Pengamanan Kawasan Perbatasan

PROGRAM K/L

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri

KEGIATAN K/L

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Luar Negeri

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Pengawasan dan gakkum di perbatasan negara melalui pengaturan kerjasama Jumlah perundingan yang terlaksana

TARGET 6 Kali Perundingan batas dengan Palau, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam dan 6 Kali Perundingan dengan India, Thailand, PNG, Australia, dan Timor Leste


Penataan Kelembagaan Diplomasi Perundingan





Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Politik, Keamanan Perjanjian Internasional Kewilayahan dan Kelautan Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Dengan Pengelolaan Hukum dan serta Pengelolaan Naskah Perjanjian Perjanjian Internasional Internasional

Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Politik, Keamanan Perjanjian Internasional Kewilayahan dan Kelautan

Koordinasi perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan kebijakan pengelolaan batas wilayah darat perbatasan negara yang terpadu Jumlah kebijakan program pengelolaan dan tepat sasaran batas negara wilayah darat 11 Dokumen Kebijakan

Kesepakatan batas antar negara

Jumlah perundingan batas dan kerjasama wilayah negara RI dengan Malaysia, PNG, RDTL

Perundingan batas wilayah (Palau, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam) yang menunjukkan kemajuan dibandingkan perundingan sebelumnya

Persentase jumlah perundingan yang berhasil diselenggarakan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah di laut

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

19

90%


Program Prioritas


TARGET

Kerja Sama Asean Bidang Ekonomi

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang Meningkat di Bidang Ekonomi

Program Peningkatan Hubungan dan Penguatan Peran dalam Pilar Politik dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Keamanan ASEAN

Kerja Sama Asean Bidang Politik dan Keamanan

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat di bidang politik dan keamanan

Program Peningkatan Hubungan dan Penguatan Peran dalam Pilar Sosial dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama Budaya ASEAN

Kerja Sama Asean Bidang Fungsional

Persentase rekomendasi dan prakarsa Kepemimpinan Indonesia di ASEAN Indonesia yang diterima dalam setiap yang meningkat di bidang sosial budaya pertemuan pilar sosial budaya

Optimalisasi diplomasi terkait dengan perjanjian politik, keamanan kewilayahan dan kelautan

Persentase jumlah perundingan yang berhasil diselenggarakan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah di laut serta penegasan dan pengelolaan batas wilayah di darat

Kemajuan perundingan perbatasan untuk penyelesaian batas maritim dan pengelolaan perbatasan darat sebanyak 80 persen

Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Peningkatan peran Indonesia di forum Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme multilateral

Persentase posisi Indonesia yang diterima di forum multilateral mengenai isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme

Terselenggaranya kerjasama bilateral, regional, dan multilaretal dalam menangani sumber konflik dan illegal activities sebesar 90 persen

Penguatan Peran dalam Pilar Ekonomi




KEGIATAN K/L

Diterimanya posisi, sikap, dan prakarsa Indonesia dalam forum Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sebesar 87 persen Meningkatnya peran dan kontribusi Indonesia dalam isu terorisme, IUU Fishing, dan Laut Tiongkok Selatan sebesar 94 persen Meningkatnya peran dan kontribusi Indonesia dalam isu pekerja migran dan lingkungan hidup (polusi dan bencana alam) sebesar 89 persen



PROGRAM K/L



Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN

Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Politik, Keamanan Perjanjian Internasional Kewilayahan dan Kelautan

Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral


Pengelolaan Konflik Laut Tiongkok Selatan

Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN


Pembentukan Rezim Internasional Bidang Energy dan Food Security



Pembentukan Rezim Internasional Bidang Energy dan Food Security


Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan Pilar Ekonomi ASEAN Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan pilar politik dan keamanan ASEAN

Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan pilar politik dan keamanan ASEAN Persentase posisi Indonesia yang Kerja Sama Multilateral Terkait Isu diterima dalam forum multilateral Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Peningkatan peran Indonesia dalam terkait isu pembangunan, ekonomi, dan Lingkungan Hidup forum multilateral lingkungan hidup persentase posisi Indonesia yang Meningkatnya partisipasi Indonesia diterima dalam forum multilateral Kerja Sama Multilateral Terkait Isu dalam setiap forum kerja sama mengenai penanganan isu multilateral Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Perdagangan, Perindustrian, Investasi, terkait perdagangan, perindustrian, dan Haki dan HAKI investasi dan HAKI Kerja Sama Asean Bidang Politik dan Keamanan

Kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang meningkat di bidang politik dan keamanan

Terlaksananya Declaration on the Conduct of Parties in The South China Sea (DoC) secara penuh dan efektif, serta penyelesaian Code of Conduct in The South China Sea (CoC) melalui kerangka ASEAN sebesar 94 persen

85%

90%


















Peningkatan Kapasitas Diplomasi





Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri


Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral Program Pemantapan Hubungan dan Peningkatan Peran dalam Forum Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan di Tingkat Internasional Afrika Program Pemantapan Hubungan dan Peningkatan Peran dalam Forum Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Diplomasi di Kawasan Amerika dan di Tingkat Internasional Eropa


Peningkatan Peran dalam Forum Program Peningkatan Peran dan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Diplomasi Indonesia di Bidang di Tingkat Internasional Multilateral


Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Peran Indonesia di Kawasan Afrika yang Jumlah kesepakatan kerjasama yang Negeri di Kawasan Sub Sahara Afrika meningkat ditindaklanjuti/ diimplementasikan

38

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Peran Indonesia di Kawasan Asia Tengah Selatan dan Tengah yang meningkat

Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan

22

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Peran Indonesia di Kawasan Asia Timur Jumlah kesepakatan kerjasama yang Pasifik dan Pasifik yang meningkat ditindaklanjuti/ diimplementasikan

27

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Peran Indonesia di Kawasan Timur Negeri di Kawasan Timur Tengah Tengah yang meningkat

Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti/ diimplementasikan

29

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Selatan dan Peran Indonesia di kawasan Amerika Karibia Selatan dan Karibia yang meningkat

Jumlah kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti / diimplementasikan

11

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Amerika Utara dan Peran Indonesia di kawasan Amerika Tengah Utara dan Tengah yang meningkat


21

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Peran Indonesia di kawasan Eropa Negeri di Kawasan Eropa Barat Barat yang meningkat


15


12

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Eropa Tengah dan Timur Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan Diplomatik Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional

Peran Indonesia di kawasan Eropa Tengah dan Timur yang meningkat Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Teknis Pelaksanaan Diplomasi Indonesia melalui Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri

Persentase peserta diklat yang memiliki kualifikasi baik

Persentase peningkatan trade, tourism and investment persentase posisi Indonesia yang Meningkatnya partisipasi Indonesia diterima dalam forum multilateral Kerja Sama Multilateral Terkait Isu dalam setiap forum kerja sama mengenai penanganan isu multilateral Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Perdagangan, Perindustrian, Investasi, terkait perdagangan, perindustrian, dan Haki dan HAKI investasi dan HAKI Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Peran Indonesia di forum kerja sama Negeri Melalui Kerja Sama Intra intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang meningkat

Jumlah prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum kerjasama intrakawasan

Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Peran Indonesia di forum kerja sama Negeri Melalui Kerja Sama intrakawasan Amerika dan Eropa yang Intrakawasan Amerika dan Eropa meningkat Peningkatan peran Indonesia dalam forum multilateral di bidang Kerja Sama Multilateral Terkait Isu Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi, Keuangan, dan Lingkungan Hidup (termasuk G20, Lingkungan Hidup SDGs, Climate Change, MIKTA, OGP)

Jumlah prakarsa / rekomendasi Indonesia yang diterima pada Forum Kerjasama Intra-kawasan Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup

33%

5%

90%

64

18

85%

Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik

Penguatan Citra Positif Indonesia Melalui Peningkatan Peran di Bidang Pemberian Bantuan Kerjasama Teknik yang Berkualitas

Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang pemberian bantuan kerjasama teknik yang berkualitas Menguatnya citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang informasi dan pelayanan media Menguatnya Citra Positif Indonesia melalui Peningkatan Peran Diplomasi Publik Terselenggaranya Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri Terselenggaranya Peningkatan Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri Meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan di bidang Perlindungan WNI dan BHI


Peningkatan Peran dalam Kerja Sama Teknik


Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran di bidang informasi dan pelayanan media


Penguatan Citra Positif Indonesia Melalui Peningkatan Peran di Bidang Informasi dan Pelayanan Media


Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran diplomasi publik


Penguatan Citra Positif Indonesia Melalui Peningkatan Peran Diplomasi Publik


Peningkatan Diplomasi dan Kerjasama Program Pelaksanaan Diplomasi dan Internasional pada Perwakilan RI di luar Kerjasama Internasional pada Negeri Perwakilan RI di Luar Negeri





Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional

Penyelenggaraan Diplomasi dan Kerjasama Internasional Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri

Persentase respon positif terhadap bantuan kerjasama teknik melalui mekanisme bilateral dan triangular Persentase pemberitaan positif oleh media massa dan kehumasan badan publik terhadap kebijakan politik luar negeri RI Persentase dukungan konstituen domestik/internasional dan negara sahabat terhadap kegiatan diplomasi publik Indonesia

75%

90%

90%

Persentase Publik di Negara Akreditasi yang Berpandangan Positif terhadap Indonesia

75%

Persentase Permasalahan WNI dan BHI di Luar Negeri yang Diselesaikan Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI

80% Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

KEMENTERIAN PARIWISATA Pengembangan Potensi Ekonomi 1 Wilayah Pengembangan Potensi Ekonomi 2 Wilayah

Pengembangan Potensi Pariwisata Pengembangan Potensi Pariwisata

Program Pengembangan Kepariwisataan Program Pengembangan Kepariwisataan

Pengembangan Destinasi Wisata Budaya Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Budaya Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Alam dan Buatan

Fasilitasi Event Wisata Budaya di Destinasi Prioritas Nasional (destinasi) (Prioritas Nasional) Pengembangan destinasi wisata alam dan buatan


Program Prioritas



Pengelolaan Wisata Bahari

PROGRAM K/L Program Pengembangan Kepariwisataan

KEGIATAN K/L

Pengembangan Destinasi Pariwisata

SASARAN K/L Terselesaikannya perancangan destinasi dan investasi kawasan ekonomi khusus pariwisata

INDIKATOR K/L

Jumlah rancangan destinasi wisata

TARGET

10 destinasi wisata

Revolusi Mental Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Persaingan Usaha Yang Sehat (Contoh: Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Menghindari Praktik Monopoli, Tertib 1 Daya Saing Bangsa Ukur) Persaingan Usaha Yang Sehat (Contoh: Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Menghindari Praktik Monopoli, Tertib 2 Daya Saing Bangsa Ukur)

No

Program Prioritas

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Program Pengembangan Kepariwisataan

Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat



SASARAN K/L Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Kepariwisataan Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Kepariwisataan

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran sadar wisata

5000

Jumlah masyarakat yang mendapat bimbingan teknis pemberdayaan

580


Program Prioritas




PROGRAM K/L


KEGIATAN K/L

Peningkatan Kemitraan Industri Pariwisata

SASARAN K/L Pengembangan Health/Wellness Tourism (Spa, Pengobatan Tradisional dan Pengobatan konvensional)

INDIKATOR K/L

Jumlah kegiatan pengembangan Health/Wellness Tourism

TARGET



Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi Peningkatan kualitas lingkungan


Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem



Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem

Mendorong penyelenggaraan event olahraga sebagai bagian dari tujuan wisata seperti Bali Marathon, Tea Walk, dan lain-lain Pengadaan toilet bersih di tempat wisata Penyusunan peraturan tentang penyediaan fasilitas kesehatan di tempat wisata sesuai standar kesehatan

Jumlah event olahraga sebagai bagian dari tujuan wisata yang diselenggarakan Jumlah fasilitasi pengadaan toilet bersih di tempat wisata Jumlah peraturan tentang penyediaan fasilitas kesehatan di tempat wisata sesuai standar kesehatan yang disusun


Program Prioritas



Keahlian Pekerja

PROGRAM K/L


KEGIATAN K/L

Peningkatan dan Pengembangan Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

SASARAN K/L Terwujudnya pengembangan tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kompetensi dan berbasis kebutuhan oleh pemangku kepentingan

INDIKATOR K/L Jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi

TARGET

22.500 orang


Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L


Pengembangan Destinasi Wisata Budaya


Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah Destinasi Wisata Budaya yang Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Dikembangkan dan Memperkuat Nilai Budaya Sejarah Daerahnya Jumlah Destinasi Wisata Alam dan Buatan yang dikembangkan menjadi Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Taman Nasional, Taman Laut Nasional, Alam dan Buatan dan Taman Geo (Geopark)

10

10


Program Prioritas


PROGRAM K/L

1 Pemantapan Peran di ASEAN Penguatan Diplomasi Ekonomi dan 2 Kerja Sama Pembangunan Penguatan Diplomasi Ekonomi dan 3 Kerja Sama Pembangunan

Penguatan Peran dalam Pilar Sosial dan Budaya Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Tingkat Bilateral Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Tingkat Bilateral

Program Pengembangan Kepariwisataan Program Pengembangan Kepariwisataan Program Pengembangan Kepariwisataan










KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien di wilayah Asia Pengembangan Pasar Asia Tenggara Tenggara Pengembangan Strategi Pemasaran Terlaksanaya promosi luar negeri 3 KEK Mancanegara Pariwisata Pengembangan Komunikasi Pemasaran Meningkatnya Citra Kepariwisataan Pariwisata Mancanegara Indonesia di mancanegara Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien di wilayah Asia Pengembangan Pasar Asia Tenggara Tenggara Meningkatnya pemasaran pariwisata Peningkatan dan Pengembangan Pasar yang efektif dan efisien di wilayah Asia Asia Pasifik Pasifik Meningkatnya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien di wilayah Peningkatan dan Pengembangan Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Eropa, Timteng, Amerika dan Afrika Afrika (EMEA)

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi Jumlah negara tujuan promosi 3 KEK Pariwisata Ranking Brand Wonderful Indonesia Jumlah Misi Penjualan Pariwisata Pasar Asia Tenggara Jumlah Misi Penjualan Pariwisata Pasar Asia Pasifik

Jumlah Misi Penjualan Pariwisata Pasar EMEA


Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Promosi Investasi Kawasan

PROGRAM K/L Program Pengembangan Kepariwisataan

KEGIATAN K/L Pengembangan Strategi Pemasaran Mancanegara

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Terlaksanaya promosi luar negeri 3 KEK Jumlah negara tujuan promosi 3 KEK Pariwisata Pariwisata

TARGET 3 negara


Program Prioritas


PROGRAM K/L


Program Pengembangan Kelembagaan Pengembangan Destinasi Kepariwisataan Program Pengembangan Kelembagaan Pengembangan Destinasi Kepariwisataan




KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Pengembangan pemasaran pariwisata

Penyiapan kelembagaan pengelolaan destinasi pariwisata prioritas Pengembangan skema kerjasama pemasaran



Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata Pengembangan amenitas pariwisata

Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan



Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata Pengembangan amenitas pariwisata


Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan Peningkatan Pengelolaan Daerah Tujuan Wisata


Pengembangan Destinasi Wisata Budaya Peningkatan Kemitraan Industri Pariwisata

Pembangunan fasilitas umum di dalam destinasi pariwisata Borobudur Jumlah fasilitas umum terbangun Tersedianya tour dan travel wisata Borobudur Jumlah tour dan travel yang terbentuk







Program Pengembangan Kepariwisataan Program Pengembangan Kepariwisataan Program Pengembangan Kepariwisataan Program Pengembangan Kepariwisataan Program Pengembangan Kepariwisataan Program Pengembangan Kepariwisataan

Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan Peningkatan Kemitraan Industri Pariwisata



10 Pengembangan Destinasi Wisata 11 Promosi Wisata 12 Promosi Wisata

Penyiapan Objek Wisata Branding Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia Branding Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia

15 Promosi Wisata

Pengembangan Media Promosi Melalui Media Sosial, Media Elektronik, Cetak dan Ruang Pengembangan Media Promosi Melalui Media Sosial, Media Elektronik, Cetak dan Ruang Pengembangan Media Promosi Melalui Media Sosial, Media Elektronik, Cetak dan Ruang

16 Promosi Wisata

Peningkatan Citra Pariwisata Nasional

17 Promosi Wisata

Promosi dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, serta Pengembangan SDM dan Kelembagaan

18 Promosi Wisata

19 Promosi Wisata

13 Promosi Wisata

14 Promosi Wisata

Pengembangan Destinasi Wisata Alam dan Buatan

Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata Pengembangan amenitas pariwisata Meningkatnya Kualitas Destinasi Wisata Perancangan bangsal souvenier Loh Alam dan Buatan Liang, Labuan Bajo

Meningkatnya kualitas hotel Meningkatnya pengembangan Pengembangan Segmen Pasar Personal pariwisata segmen pasar personal Pengembangan Komunikasi Pemasaran Meningkatnya Citra Kepariwisataan Pariwisata Mancanegara Indonesia di mancanegara Pengembangan Komunikasi Pemasaran Meningkatnya Citra Pariwisata Pariwisata Nusantara Nusantara

Jumlah Hotel Jumlah Promosi Wisata Alam Ranking Brand Wonderful Indonesia Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara



Meningkatnya jumlah wisatawan Jumlah promosi destinasi konvensi, mancanegara (wisman) dan perjalanan insentif, even, dan minat khusus pada wisatawan nusantara (wisnus) internasional event (destinasi



Meningkatkan publikasi promosi pariwisata


Peningkatan Kecenderungan Berwisata dan Gaya Hidup Wisata


Mengembangkan dan memantapkan positioning Mengembangkan dan Memantapkan Positioning


Peningkatan Kemitraan Industri Pariwisata

Mengembangkan Keterpaduan Sinergis Promosi Antar Pemangku Kepentingan Meningkatnya kemitraan dengan Pariwisata Daerah lembaga kepariwisataan



Peningkatan Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara

Meningkatnya Kajian Strategi dan Analisis Data Pasar Pariwisata Nusantara



Mengembangkan segmen pasar Pengembangan Segmen Pasar Personal wisatawan berbasis komunitas


TARGET

Terbentuknya badan pengelola destinasi pariwisata Pengembangan skema kerjasama pemasaran, promosi, dan investasi

Pengembangan Social Media Jumlah Wisatawan

Jumlah dokumen analisa data pasar

Meningkatnya jumlah komunitas yang mengunjungi objek wisata

1

20 Promosi Wisata




Meningkatnya jumlah wisatawan Jumlah promosi destinasi konvensi, mancanegara (wisman) dan perjalanan insentif, even, dan minat khusus pada wisatawan nusantara (wisnus) internasional event (destinasi

21 Promosi Wisata




Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dan perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) Pengembangan Pasar Sasaran

22 Promosi Wisata




Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dan perjalanan Jumlah pemasaran dan promosi wisatawan nusantara (wisnus) berbasis tema tertentu

23 Promosi Wisata




Meningkatnya akselerasi pergerakan wisatawan

Jumlah program pemasaran dan promosi terpadu dan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan

24 Promosi Wisata




Intensifikasi Pemasaran MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain

Kerjasama pemasaran

25 Promosi Wisata




Intensifikasi Pemasaran MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain

Pemasaran MICE

26 Promosi Wisata




27 Promosi Wisata




Merevitalisasi dan mendiversifikasi produk pariwisata Mengembangkan Strategi Pemasaran yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan wisatawan

Penyelenggaraan Event di Objek Wisata Secara Rutin Pengembangan Strategi Pemasaran yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan wisatawan

Promosi dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, serta Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pelatihan dan Sertifikasi SDM Pariwisata


Pengembangan pemasaran pariwisata Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisataan

32 SDM Pariwisata dan Kelembagaan

Pengembangan Lembaga Pengelola Destinasi (DMO) Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Pariwisata Penyusunan NSPK SDM dan Kelembagaan

Program Pengembangan Kepariwisataan Program Pengembangan Kepariwisataan Program Pengembangan Kepariwisataan

Peningkatan Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata Peningkatan Litbang dan Kebijakan Kepariwisataan


Pelaksanaan kampanye sadar wisata kepada masyarakat




Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Program Pengembangan Wisata Kepariwisataan


28 Promosi Wisata 29 SDM Pariwisata dan Kelembagaan


Mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah Meningkatnya jumlah SDM Pariwisata yang tersertifkasi Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi pariwisata Pembuatan NSPK untuk SDM dan Kelembagaan Pariwisata Meningkatnya Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Kepariwisataan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Destinasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran pariwisata Jumlah SDM Pariwisata yang memiliki sertifikasi Jumlah lokasi KSPN yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (DMO) Jumlah lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan Jumlah NSPK yang diselesaikan Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran sadar wisata Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Tata Kelola Destinasi dan pemberdayaan masyarakat

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1 Pengembangan Destinasi Borobudur

Infrastruktur Permukiman/Kota

Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Sarana prasarana pengelolaan air baku yang dibangun serta ditingkatkan fungsi Jumlah sarana/prasarana penyediaan dan kondisinya air baku yang dibangun /ditingkatkan

8280 lt/det


Perencanaan dan Perancangan

Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Pengembangan Kawasan Strategis

Kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strtaegis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS

Jumlah kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS

1 dokumen kebijakan teknis

Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS

1 dokumen perencanaan

Jumlah sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan

704 lt/det





4 Pengembangan Destinasi Bromo



Rencana dan rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS Sarana prasarana pengelolaan air baku yang dibangun serta ditingkatkan fungsi dan kondisinya




Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS Jumlah Panjang Jalan Nasional yang ditingkatkan (pelebaran dan rekonstruksi)




7 Pengembangan Destinasi Danau Toba





Akses dari Entry Port

Akses dari Entry Port






Program Penyelenggaraan Jalan

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Rencana dan rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS Terlaksananya Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan Nasional



Terbangunnya Jalan Tol Baru

Panjang Jalan Tol yang dibangun

?








60 lt/det


?




Pengembangan Destinasi Kepulauan 11 Seribu










Rencana dan rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS









14 Pengembangan Destinasi Labuan Bajo





Sarana prasarana pengelolaan air baku yang dibangun serta ditingkatkan fungsi Jumlah sarana/prasarana penyediaan dan kondisinya air baku yang dibangun /ditingkatkan

150 lt/det











17 Pengembangan Destinasi Mandalika





18 Pengembangan Destinasi Mandalika



19 Pengembangan Destinasi Morotai






20 Pengembangan Destinasi Morotai

21 Pengembangan Destinasi Morotai Pengembangan Destinasi Tanjung 22 Kelayang

Pengembangan Destinasi Tanjung 23 Kelayang

Pengembangan Destinasi Tanjung 24 Kelayang Pengembangan Destinasi Tanjung 25 Lesung



Infrastruktur Permukiman/Kita


















Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS Jumlah sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan

245 lt/det






808 lt/det






Pengembangan Destinasi Tanjung 26 Lesung



27 Pengembangan Destinasi Wakatobi








30 Pengembangan KPPN Mandeh

31 Pengembangan KPPN Mandeh














Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS Jumlah sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan

241 lt/det








Program Prioritas

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 1 Lain Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 2 Lain Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 3 Lain Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 4 Lain Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 5 Lain Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 6 Lain Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 7 Lain Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 8 Lain Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 9 Lain

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Pembangunan Waduk, dan Embung/Dam Parit

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tambak Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tambak Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tambak

Program Pengelolaan Sumber Daya Air





SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Pembangunan 327 ribu ha jaringan irigasi baru

Jaringan irigasi baru yang dibangun

327016 ha

Rehabilitasi 639 ribu jaringan irigasi

Jaringan irigasi yang direhabilitasi

639.677 ha

Jaringan irigasi tata air tambak yang dibangun Panjang sungai yang dinormalisasi / Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Meningkatnya perlindungan di 12 panjang pengendali banjir yang Gunung Berapi dan Pengaman Pantai propinsi lumbung padi terhadap banjir dibangun Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Berlangsungnya pembangunan 29 Serta Bangunan Penampung Air waduk lanjutan dan groundbreaking Jumlah bendungan/waduk yang Lainnya pembangunan 9 waduk baru dibangun Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Rehabilitasi 9 bendungan dan Lainnya revitalisasi 4 Unit Pengelola Bendungan Jumlah bendungan yang direhabilitasi Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya Pembangunan 145 embung Jumlah embung yang dibangun Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya Rehabilitasi 198 embung Jumlah embung yang direhabilitasi

Operasi dan Pemeliharaan Sarana Program Pengelolaan Sumber Daya Air Prasarana SDA

TARGET

Pembangunan jaringan irigasi tata air tambak seluas 25,97 ribu ha

Terjaminnya kinerja layanan irigasi seluas 3,3 juta ha

Jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara

25970 ha

300 km

29 waduk lanjutan, 9 waduk baru

9 bendungan

145 embung

198 embung

3,3 juta hektar

Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 10 Lain Penyuluhan

Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Air Tanah, Rawa dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Tambak

Jaringan irigasi tambak yang dibangun

Panjang konstruksi jaringan irigasi tambak yang dilaksanakan

0,24 km


Program Prioritas



PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Pengelolaan Waduk, Embung, Situ PLT Matahari, Mikrohidro, dan Tenaga Serta Bangunan Penampung Air Angin Program Pengelolaan Sumber Daya Air Lainnya

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Terlaksananya fasilitasi pengembangan Jumlah PLTA/PLTMH yang dibangun PLTA di waduk eksisting (Unit)

18


Program Prioritas

1 Industri Perikanan dan Hasil Laut Tata Ruang Laut, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut serta 2 Wisata Bahari

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung produksi kelautan dan perikanan


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L


Terbangunnya konstruksi jaringan irigasi tambak Terbangunnya/peningkatan pengaman Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar pantai untuk melindungi pantai dari Program Pengelolaan Sumber Daya Air Gunung Berapi dan Pengaman Pantai abrasi

INDIKATOR K/L

TARGET

Panjang konstruksi jaringan irigasi tambak yang dilaksanakan

0,64 juta Ha jaringan irigasi tambak

Panjang pengaman pantai yang dibangun

123.98 km pengaman pantai

Revolusi Mental No

Program Prioritas


Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan 1 Daya Saing Bangsa Peningkatan investasi infrastruktur

Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Peningkatan kompetensi SDM bidang 2 Daya Saing Bangsa infrastruktur

PROGRAM K/L

Program Pembinaan Konstruksi

KEGIATAN K/L

Pembinaan Investasi Konstruksi


Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Konstruksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Program Pengembangan Sumber Daya Pelatihan Sumber Daya Air dan Manusia Konstruksi


Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan Program Pengembangan Sumber Daya Permukiman, dan Pengembangan Manusia Infrastruktur Wilayah


Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Peningkatan kualitas infrastruktur jalan Program Penelitian Dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Bidang 5 Daya Saing Bangsa dan jembatan Kementerian PUPR Jalan dan Jembatan Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Peningkatan kualitas infrastruktur 6 Daya Saing Bangsa sumber daya air

Program Penelitian Dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Bidang Kementerian PUPR Sumber Daya Air

Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan 7 Daya Saing Bangsa Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan 8 Daya Saing Bangsa Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan 9 Daya Saing Bangsa

Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR

Peningkatan kualitas kebijakan dan penerapan teknologi Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman Peningkatan penyelenggaraan jasa konstruksi

Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Peningkatan penyelenggaraan jasa 10 Daya Saing Bangsa konstruksi


Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi Penelitian dan Pengembangan Bidang Permukiman Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Konstruksi


Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi

SASARAN K/L Tersusunnya dokumen kebijakan dan strategi kapitalisasi konstruksi dan pengusahaan infrastruktur oleh badan usaha nasional Terlaksananya kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi dengan instansi yang berkompeten Terlaksananya pelatihan dan pendidikan bidang sumber daya air untuk 375 ASN Terlaksananya pelatihan dan pendidikan bidang jalan, perumahan dan permukiman, serta pengembangan infrastruktur wilayah untuk 375 ASN Pengambangan PUsat Teknologi Dinamik Jembatan, Fokus:jembatan bentang panjang Pembangunan Pusat Teknologi, fokus : bendungan, modernisasi irigasi, konservasi pantai, dan tanggul laut Tersedianya Hasil Riset dan Pengembangan, Penerapan/Pemanfaatan Pembangunan PUsat Teknologi Smart and Eco City Terselenggaranya pembinaan penerapan teknologi inovatif Terselenggaranya pembinaan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi

INDIKATOR K/L

TARGET

Dokumen kebijakan yang disusun Jumlah kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan/pelatihan (dalam negeri/luar negeri)

2

1 profil kerjasama

375

Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan/pendidikan (dalam negeri/luar negeri)

375

Jumlah modernisasi laboratorium

1

jumlah modernisasi laboratorium

4

Jumlah Prosiding Diseminasi, Sosialisasi, Pelatihan (TOT) 1 paket Jumlah modernisasi laboratorium Jumlah profil pembinaan penerapan teknologi inovatif Jumlah profil pembinaan manajemen mutu dan tertib penyelenggaraan konstruksi

1 1 Profil

1 Profil


Program Pembinaan Dan Pembangunan Karakter Melalui Media Pengembangan Infrastruktur Publik Permukiman

Proyek percontohan ruang terbuka publik untuk menonton bersama video/film bertema revolusi mental

Terlaksananya proyek percontohan ruang terbuka publik untuk menonton bersama video/film bertema revolusi mental di 1200 kecamatan

Jumlah kecamatan percontohan

300


1

2

3

4

5

6

7

Program Prioritas Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka Isolasi Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka Isolasi

PROGRAM K/L





Membangun akses transportasi darat, laut, dan udara pembuka Isolasi

Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah Program Pembinaan Dan Pembangunan Perumahan Layak Huni, Pengembangan Infrastruktur Penyediaan Air Bersih dan sanitasi Permukiman

Panjang Jalan Pararel Perbatasan

Pembangunan Jalan Non Status Terbangunya 1.705.920 SR SPAM di Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar

Pembangunan Perumahan Layak Huni, Pembinaan Waduk, Embung, dan Penyediaan Air Bersih dan sanitasi Program Pengelolaan Sumber Daya Air Bangunan Penampung Air Lainnya

INDIKATOR K/L

TARGET

Pembangunan Jalan Nasional di Lokpri Kecamatan Perbatasan Jalan Pararel Perbatasan di Lokpri Kecamatan Perbatasan Jumlah Panjang Jalan Non Status yang dibangun/ditingkatkan pada lokpri kawasan perbatasan Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar Jumlah konstruksi sumur air tanah untuk air baku yang selesai dilaksanakan

2.015

539,2 Km

1228 144 Kegiatan (lokpri) ; 21 Kegiatan (PKSN)

24



Tersedianya Infrastruktur Penampung Air Terbangunnya rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara Tersusunnya 6 dokumen kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR



Panjang jalan yang dibangun


581.42 km



Pelebaran Jalan

338 km



Pelebaran Jalan Terlaksananya Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan/Jembatan Non Status

Peningkatan Fisik Ruas Jalan (km)

1185 Km

Panjang Jalan Nasional di PKSN yang dibangun

2.014,53 Km

Pembangunan Perumahan Layak Huni, Penyediaan Air Bersih dan sanitasi Program Pengembangan Perumahan


Pembangunan Infrastruktur/ Gedung CIQS Terpadu

Program Penyelenggaraan Jalan Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman


Pembangunan Perumahan Dan Permukiman Pegawai PLBN

Program Pengembangan Perumahan

Pengembangan 10 PKSN dan Pusat 11 Perdagangan Lintas Batas Negara

Pembinaan dan Pengembangan Air Minum

Pembangunan Jalan Nasional

Sumur air tanah untuk air baku yang dibangun




SASARAN K/L

Pembangunan Perumahan Layak Huni, Penyediaan Air Bersih dan sanitasi Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Pembangunan Perumahan Layak Huni, Penyediaan Air Bersih dan sanitasi Pembangunan jalan, dan sarana transportasi di Kota Pusat pertumbuhan Pembangunan jalan, dan sarana transportasi di Kota Pusat pertumbuhan Pembangunan jalan, dan sarana transportasi di Kota Pusat pertumbuhan Pembangunan jalan, dan sarana transportasi di Kota Pusat pertumbuhan


KEGIATAN K/L

Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara

Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Penyediaan Rumah Khusus dan Pembinaan Rumah Negara

Pembangunan Jalan Nasional

Jumlah Embung Terbangun Jumlah rumah khusus terbangun di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara

42

2189

Jumlah kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR 6 dokumen kebijakan teknis

Terbangunnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Jumlah PLBN Terbangun Tersedianya Rumah Dinas Aparat Kecamatan/Distrik dan Desa/Kampung/Kelurahan serta Aparatur Pemerintahan Kawasan Jumlah Komplek Permukiman Dinas Perbatasan Negara Aparat

17 PLBN

17 Komplek Permukiman


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET



Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman


Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan



Panjang jembatan yang dibangun


27 Kab


Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan





27 Kab


Pemenuhan perumahan layak huni

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Pembinaan dan Pengembangan Air Minum

Meningkatnya kualitas permukiman di 3.099 Ha kawasan khusus Terbangunya 1.705.920 SR SPAM di Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar

Luas kawasan permukiman khusus (Ha) 21 kab tertinggal Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar 223.860 KK di 42 kab tertinggal


Program Prioritas


PROGRAM K/L
















Peningkatan sanitasi dan akses air 7 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat bersih

Peningkatan sanitasi dan akses air 8 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat bersih Peningkatan sanitasi dan akses air 9 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat bersih Peningkatan sanitasi dan akses air 10 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat bersih


Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah Program Pemenuhan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Dan Standar Layanan Minimum Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

KEGIATAN K/L Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah, Pembinaan Teknik Pelaksanaan dan Perencanaan Jalan Daerah, Jalan Metropolitan dan Kota Besar, Jalan Bebas Hambatan, dan Pengadaan Tanah Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah, Pembinaan Teknik Pelaksanaan dan Perencanaan Jalan Daerah, Jalan Metropolitan dan Kota Besar, Jalan Bebas Hambatan, dan Pengadaan Tanah

SASARAN K/L

Mendorong penyediaan jaringan jalur sepeda dan pejalan kaki untuk jalan daerah

Peningkatan konektivitas dan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan dan distribusi suplai logistik kesehatan di DTPK

Pembinaan dan Pengembangan Rumah NSPK Pembinaan dan Pengembangan Umum dan Komersial Rumah Umum dan Komersial Penyusunan regulasi perumahan rakyat, perkantoran, sarana umum, Pembinaan Penyelenggaraan yang sehat serta menyediakan sarana Konstruksi olah raga dan aktifitas fisik

Pengembangan Kawasan Perkotaan Pembangunan Infrastruktur SPAM Di Kawasan Khusus Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan

INDIKATOR K/L

Jumlah pembinaan teknik pelaksanaan dan perencanaan jalan daerah yang menyediakan jaringan jalur sepeda dan pejalan kaki

Jumlah pembinaan teknik pelaksanaan dan perencanaan jalan daerah yang mendukung konektivitas ke fasilitas pelayanan kesehatan Jumlah peraturan bangunan sesuai dengan standar kesehatan dan ramah terhadap penyandang disabilitas yang disusun Jumlah regulasi perumahan rakyat, perkantoran, sarana umum, yang sehat serta menyediakan sarana olah raga dan aktifitas fisik

Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum Terbangunnya 1.705.920 SR SPAM di Kawasan Rawan Air/Perbatasan/Pulau Terluar

Jumlah fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar

Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di kota/kab

Jumlah kota/kab yang terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan dan Komunal Infrastruktur limbah

Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota

Pembangunan infrastruktur SPAM regional

Penyediaan air minum

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan regional

Penyediaan air minum

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu Kota Kecamatan

Pembangunan infrastruktur SPAM perkotaan

TARGET

35520

57 IPAL Skala kota/Regional di 12 kota/kab, IPAL Komunal di 1350 kawasan, IPAL kawasan di 40 kawasan

35000


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

















Program Penyelenggaraan Jalan Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

0

-

-

0

Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota/regional di kota/kab, skala komunal, dan skala kawasan Tersalurkannya bantuan pembiayaan perumahan ke rumah tangga berpenghasilan rendah Tersalurkannya bantuan pembiayaan perumahan ke rumah tangga berpenghasilan rendah Tersalurkannya bantuan pembiayaan perumahan ke rumah tangga berpenghasilan rendah Tersalurkannya bantuan pembiayaan perumahan ke rumah tangga berpenghasilan rendah Tersalurkannya bantuan pembiayaan perumahan ke rumah tangga berpenghasilan rendah Tersalurkannya bantuan pembiayaan perumahan ke rumah tangga berpenghasilan rendah

-

Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan

Pemberdayaan Perumahan Swadaya

Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR dalam Jumlah MBR yang menerima lingkungan yang aman, sehat, teratur, pemberdayaan dan meningkat dan serasi keswadayaannya

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan

Penanganan kawasan kumuh


Pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air minum Pembangunan dan rehabilitasi prasarana irigasi, rawa, tambak, air Program Pengelolaan Sumber Daya Air baku, dan air tanah Pemeliharaan sumber daya air dan penanggulangan darurat akbiat Program Pengelolaan Sumber Daya Air bencana Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk, embung, pengendalian lahar dan Program Pengelolaan Sumber Daya Air pengamanan pantai Pembangunan perumahan Program Pengembangan Perumahan swadaya,PSU, rumah khusus


Jangkauan Layanan

Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman


Jangkauan Layanan

Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan


Jangkauan Layanan



Jangkauan Layanan



Jangkauan Layanan



Jangkauan Layanan



Jangkauan Layanan







Jumlah kawasan yang terlayani air limbah dengan sistem terpusat skala komunal Jumlah RT yang mendapat bantuan pembiayaan KPR sejahtera tapak Jumlah RT yang mendapat bantuan pembiayaan KPR sarusun Jumlah RT yang mendapat bantuan pembiayaan KPR sewa beli untuk Sarusun Jumlah unit rumah yang mendapat bantuan kredit konstruksi Jumlah RT yang mendapat bantuan pembiayaan KPR swadaya Jumlah RT yang mendapat bantuan uang muka

-

0

0

-














Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR dalam Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi lingkungan yang aman, sehat, teratur, bantuan stimulan pembangunan rumah dan serasi swadaya

Program Pengembangan Perumahan Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman


Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur, Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi dan serasi peningkatan kualitas rumah swadaya

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Meningkatnya kualitas permukiman di 38.431 Ha daerah perkotaan

Luas kawasan kumuh perkotaan (Ha)


Meningkatnya kualitas permukiman di 78.384 Ha daerah perdesaan

Luas kawasan permukiman perdesaan (Ha)

Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan

Meningkatnya kualitas permukiman di 3.099 Ha kawasan khusus

Luas kawasan permukiman khusus (Ha)

Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan


















Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman







Terbangunnya TPST/3R skala komunal di Kota/Kabupaten Terbangunnya infrastruktur pengolahan akhir sampah

Jumlah Kota/Kabupaten yang terlayani Infrastruktur tempat pengolahan sampah terpadu/3R Jumlah Kota/Kabupaten yang terlayani infrastruktur fasilitas pengolahan akhir sampah

Terbanguannya Instalasi Pengolahan Jumlah Kota/Kabupaten yang terlayani Lumpur Tinja (IPLT) di Kota/Kabupaten pengolahan lumpur tinja

Terbangunnya SPAM perdesaan

Terbangunnya SPAM kawasan khusus

Jumlah sambungan rumah (SR) di perdesaan Jumlah sambungan (SR) di kawasan khusus (kumuh perkotaan, kawasan nelayan dan kawasan rawan air/ perbatasan/ pulau terluar)

Terbangunnya TPA di Kota/Kabupaten

Jumlah sambungan rumah (SR) di perkotaan Jumlah Kota/Kabupaten yang terlayani infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah

Terbangunnya SPAM regional

Jumlah sambungan rumah (SR) di kawasan regional

Penyediaan Rumah Susun

terbangunya 550.000 unit sarusun (satuan rumah susun) yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya

Jumlah rumah susun yang dipelihara dan dirawat



Jumlah NSPK penyedia rumah susun

Terbangunnya SPAM perkotaan






Jumlah unit sarusun terbangun yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya


Program Prioritas



Pemenuhan Standar Pelayanan 4 Minimum di Desa Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa5 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa6 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa7 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa8 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa9 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa10 Kota


Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih) Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih)

PROGRAM K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET


(1). Meningkatnya kualitas permukiman di 38.431 Ha daerah perkotaan. (2). Meningkatnya kualitas permukiman di 73.384 Ha daerah perdesaan. (3). Meningkatnya kualitas permukiman di 3.099 Ha kawasan khusus. (4). Terselenggaranya pendampingan Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi masyarakat di 7.863 kelurahan peningkatan kualitas rumah swadaya

419177


Terbangunnya SPAM Perdesaan Berbasis Masyarakat

491520


Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR dalam Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi lingkungan yang aman, sehat, teratur, bantuan stimulan pembangunan rumah dan serasi swadaya

64966


Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur, Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi dan serasi peningkatan kualitas rumah swadaya

419177


Terlaksananya Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan Nasional

Panjang jalan yang terpelihara (KM)

43042,70



Panjang jembatan yang terpelihara (KM)

383507,7



Panjang jalan yang ditingkatkan (KM)

1393,9




Panjang jembatan yang ditingkatkan (KM)

7905,3




Panjang jalan yang dibangun (KM)

441,2



Panjang jembatan yang dibangun (KM) 8269,1

Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih) Program Pengembangan Perumahan

Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih) Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah

KEGIATAN K/L






Jumlah Sambungan Rumah (SR) di perdesaan berbasis masyarakat

Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa11 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa12 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa13 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa14 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa15 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa16 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa17 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa18 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa19 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa20 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa21 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa22 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa23 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa24 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa25 Kota

Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata





Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun oleh pemerintah dan swasta (Km)

26,4



Dukungan Jalan Sub Nasional (Km)

14,3


Jaringan irigasi permukaan kewenangan Pusat yang dibangun Luas tanah yang dibebaskan

4403,93 Hektar


Jaringan irigasi permukaan kewenangan Panjang jaringan irigasi yang Pusat yang dibangun dilaksanakan

0,97 Km


Jaringan irigasi permukaan kewenangan Daerah yang dibangun Luas tanah yang dibebaskan

6404,245 Hektar


Jaringan irigasi permukaan kewenangan Panjang jaringan irigasi yang Daerah yang dibangun dilaksanakan

6,41 Km


Jaringan irigasi rawa yang dibangun

Luas tanah yang dibebaskan

1 Hektar


Jaringan irigasi rawa yang dibangun

Panjang konstruksi jaringan irigasi rawa yang dilaksanakan 4,9 Km


Jaringan irigasi permukaan kewenangan Panjang rehabilitasi jaringan irigasi pusat yang ditingkatkan/direhabilitasi yang dilaksanakan

8,69 Km


Jaringan irigasi permukaan kewenangan Panjang rehabilitasi jaringan irigasi daerah yang ditingkatkan/direhabilitasi yang dilaksanakan

14,54 KM


Panjang rehabilitasi jaringan irigasi Jaringan irigasi rawa yang direhabilitasi rawa yang dilaksanakan

15,98 km


Jaringan irigasi tambak yang direhabilitasi

Panjang rehabilitasi jaringan irigasi tambak yang dilaksanakan

1,32 km


Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun

Luas tanah yang dibebaskan

5 hektar


Jaringan Irigasi Air Tanah yang dibangun

Panjang konstruksi jaringan irigasi air tanah yang dilaksanakan

0,03482 km


Jaringan irigasi, irigasi air tanah, irigasi rawa dan irigasi tambak yang dioperasi Panjang konstruksi jaringan irigasi yang dan dipelihara dioperasi dan dipelihara 127,31 km

Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa26 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa27 Kota Pengembangan Ekonomi Kawasan untuk Mendorong Keterkaitan Desa28 Kota

Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata


Jaringan irigasi, irigasi air tanah, irigasi rawa dan irigasi tambak yang dioperasi Panjang konstruksi jaringan irigasi air dan dipelihara tanah yang dioperasi dan dipelihara


Jaringan irigasi, irigasi air tanah, irigasi rawa dan irigasi tambak yang dioperasi Panjang konstruksi jaringan irigasi rawa dan dipelihara yang dioperasi dan dipelihara 107,44 km


Jaringan irigasi, irigasi air tanah, irigasi rawa dan irigasi tambak yang dioperasi Panjang konstruksi jaringan irigasi dan dipelihara tambak yang dioperasi dan dipelihara

0,64 km

14,64


Program Prioritas



Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya

PROGRAM K/L



Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya



Fasilitasi Pembangunan Rusunami



Fasilitasi Pembangunan Rusunami



KPR FLPP



KPR FLPP



KPR FLPP



KPR Swadaya



Optimalisasi Peran Perumnas



Optimalisasi Peran Perumnas



Pembangunan Rumah Khusus


KEGIATAN K/L


SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR dalam Jumlah MBR yang menerima lingkungan yang aman, sehat, teratur, pemberdayaan dan meningkat dan serasi keswadayaannya

Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur, Pemberdayaan Perumahan Swadaya dan serasi Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan rusun melalui Pembinaan dan Pengembangan Rumah penyertaan modal negara untuk Perum Umum dan Komersial Perumnas Penyaluran bantuan pembiayaan Tersalurkannya bantuan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga perumahan untuk membangun rumah berpenghasilan rendah bagi MBR Penyaluran bantuan pembiayaan Tersalurkannya bantuan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga perumahan ke rumah tangga berpenghasilan rendah berpenghasilan rendah Penyaluran bantuan pembiayaan Tersalurkannya bantuan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga perumahan ke rumah tangga berpenghasilan rendah berpenghasilan rendah Penyaluran bantuan pembiayaan Tersalurkannya bantuan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga perumahan ke rumah tangga berpenghasilan rendah berpenghasilan rendah Penyaluran bantuan pembiayaan Tersalurkannya bantuan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga perumahan ke rumah tangga berpenghasilan rendah berpenghasilan rendah Terfasilitasinya pengelolaan rumah Pembinaan dan Pengembangan Rumah susun sewa bagi MBR yang Umum dan Komersial dilaksanakan oleh BUMN Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan rusun melalui Pembinaan dan pengembangan rumah penyertaan modal negara untuk Perum umum dan komersial Perumnas Terbangunnya rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim, dan Penyediaan Rumah Khusus perbatasan negara

Jumlah RT yang terfasilitasi bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya

Jumlah modal yang disertakan

TARGET

410000

64966

1

Jumlah unit rumah yang mendapat bantuan kredit konstruksi

15000

Jumlah RT yang mendapat bantuan pembiayaan KPR sejahtera tapak

222505

Jumlah RT yang mendapat bantuan pembiayaan KPR sarusun

50000

Jumlah RT yang mendapat bantuan uang muka

124250

Jumlah RT yang mendapat bantuan pembiayaan KPR swadaya

150000

Penyediaan PSO selisih tarif sewa

Jumlah modal yang disertakan

50000

1

15420

Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan 12 PSU Pendukung Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan 13 PSU Pendukung Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan 14 PSU Pendukung Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan 15 PSU Pendukung Fasilitasi Penyediaan Hunian Baru dan 16 PSU Pendukung








Pembangunan Rusunawa Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst) Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst) Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst) Penciptaan Iklim Kondusif Untuk Penyediaan Rumah MBR (Regulasi, Perizinan, dst)

Program Pengembangan Perumahan Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman



Terbangunnya setiap satuan rumah susun yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya

Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan

Terselenggaranya peraturan penataan bangunan lingkungan

Pembinaan dan Pengembangan Rumah NSPK Pembinaan dan Pengembangan Umum dan Komersial Rumah Umum dan Komersial

Jumlah unit sarusun yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya

175887

Jumlah NSPK bidang penataan bangunan dan lingkungan Jumlah NSPK Pembinaan dan Pengembangan Rumah Umum dan Komersial

2

5

Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) Penyediaan Rumah Susun Terlaksananya kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi

Jumlah NSPK Penyediaan Rumah Susun Jumlah profil kerjasama dan pemberdayaan peningkatan kompetensi SDM konstruksi -




Pembinaan Kompetensi dan Produktivitas Sumber Daya Konstruksi


Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan

Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota/regional di kota/kab, skala komunal, dan skala kawasan

Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, Jumlah kawasan yang terlayani air limbah dengan sistem terpusat skala komunal, Jumlah kawasan yang terlayani air limbah dengan sistem terpusat skala kawasan 12 kota/kab




Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala komunal

1350 kawasan

Penyediaan PSU




Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kawasan

40 kawasan

Penyediaan PSU


Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Terbangunnya Instalasi Pengolahan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan Lumpur Tinja (IPLT) di kota/kab

Jumlah kota/kab yang terlayani pengolahan lumpur tinja

57


Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan Terbangunnya TPA di kota/kab

Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah

15


Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Terbangunnya TPST/3R skala komunal Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan di kota/kab

Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur tempat pengolahan sampah terpadu/3R


Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Terbangunnya infrastruktur Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan pengolahan akhir sampah

Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur fasilitas pengolahan akhir sampah

Penyediaan PSU

Penyediaan PSU

Penyediaan PSU

Penyediaan PSU

Penyediaan PSU

5

100

32

Penyediaan PSU



Penyediaan PSU



Penyediaan PSU



Penyediaan PSU



Penyediaan PSU


Penyediaan PSU





Penyediaan PSU



Penyediaan PSU



Penyediaan PSU



Bauran Air Domestik (Optimasi Pemanfaatan Seluruh Sumber Air)



Hemat Air (Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Air Minum





Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Terbantunya program di PDAM dan berkembangnya jaringan SPAM di Jumlah kawasan MBR terfasilitasi kawasan MBR (Fasilitasi SPAM PDAM ) pengembangan jaringan SPAM Terbantunya program di UPTD dan berkembangnya jaringan SPAM kawasan MBR (Fasilitasi SPAM NonPDAM)

Jumlah kawasan MBR terfasilitasi pengembangan jaringan SPAM

Terbangunnya SPAM Regional


35000

Terbangunnya SPAM Perkotaan

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di perkotaan

290000

Terbangunnya SPAM Perdesaan

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di perdesaan

491520

Terbangunnya SPAM kawasan khusus

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan khusus (kumuh perkotaan, kawasan nelayan, dan kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar)

65280

Jumlah Rumah Umum Tapak Layak Huni yang Terfasilitasi Melalui Bantuan Rumah Umum (PSU Perumahan)

42000

Meningkatnya Pembinaan dan Pembinaan dan Pengembangan Rumah Pengembangan Rumah Umum dan Umum dan Komersial Komersial Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu dengan infrastruktur bidang PUPR yang Pengembangan Kawasan Perkotaan difasilitasi untuk 35 WPS Pengembangan 16 kawasan perkotaan yang terpadu dengan infrastruktur Pengembangan Kawasan Perkotaan bidang PUPR Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Terselenggaranya pengaturan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air pembinaan dan pengawasan Minum pengembangan air minum Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Terselenggaranya pengaturan, Pengembangan Sistem Penyediaan Air pembinaan dan pengawasan Minum pengembangan air minum


110


27

Jumlah perkotaan dan perdesaan yang difasilitasi peningkatan keterpaduan fungsinya Jumlah perkotaan yang difasilitasi peningkatan keterpaduan fungsinya dengan infrastruktur bidang PUPR

16

Jumlah kota/kab mendapatkan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan air minum.

474


474

Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, Jumlah kawasan yang terlayani air limbah dengan sistem terpusat skala komunal, Jumlah Skala kota/regional di 12 kota/kab, kawasan yang terlayani air limbah Skala komunal di 1350 kawasan, dan dengan sistem terpusat skala kawasan Skala kawasan di 40 kawasan









57




15










Perbaikan Rumah

Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Perbaikan Rumah



Simpan Air (Pengelolaan Air yang Berkelanjutan)

Peningkatan Kualitas Hunian dan 42 Permukiman Kumuh

Kolaborasi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh







Peningkatan Kualitas Hunian dan 46 Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Hunian dan 47 Permukiman Kumuh

Peningkatan Kualitas Hunian dan 48 Permukiman Kumuh Peningkatan Manajemen Layanan Air 49 Minum dan Sanitasi

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Program Pengelolaan Sumber Daya Air Lainnya

Perbaikan Rumah Advokasi Untuk Menjamin Keselarasan dan Konsistensi Perencanaan dan Implementasi

Program Pengembangan Perumahan Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Terbangunnya infrastruktur pengolahan akhir sampah


Konservasi 15 kawasan danau dan 55 sumber air yang dikonservasi

jumlah danau dan sumber air yang dikonservasi

Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan Pengurangan genangan

100

32

15 danau prioritas dan 55 sumber air


Meningkatnya kualitas permukiman di 38.431 Ha daerah perkotaan

Luas area yang menjadi tidak tergenang 1000 Hektar 10819 Ha (sebagai bagian penanganan Luas kawasan permukiman kumuh 38.431 Ha sehingga kondisi kumuh perkotaan (Ha) menjadi 45%)


Meningkatnya kualitas permukiman di 73.384 Ha daerah perdesaan

Luas kawasan permukiman kumuh perdesan (Ha)


Meningkatnya kualitas permukiman di 3.099 Ha kawasan khusus


Terselenggaranya pendampingan masyarakat di 7.863 kelurahan Terselenggaranya fasilitasi pembangunan perumahan di daerah pascabencana alam Rumah Swadaya yang difasilitasi Peningkatan Kualitasnya

Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan Pemberdayaan Perumahan Swadaya

Pemberdayaan Perumahan Swadaya Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan

7501

Luas kawasan permukiman khusus (Ha) Jumlah kelurahan yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan masyarakat

Jumlah lokasi pascabencana Jumlah Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR dalam Jumlah MBR yang menerima lingkungan yang aman, sehat, teratur, pemberdayaan dan meningkat dan serasi keswadayaannya Tersusunnya laporan pemantauan dan Jumlah SPK laporan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan SPAM pembinaan penyelenggaraan SPAM

667

1633

5 lokasi pascabencana 419177

410000

514

Peningkatan Manajemen Layanan Air 50 Minum dan Sanitasi

Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan



Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan


Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum


Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pendanaan dan Regulasi


Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan


Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pendanaan dan Regulasi


Dukungan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Sanitasi, dan Persampahan


Peningkatan Kualitas Rencana dan Implementasi RISPAM dan SSK



Peningkatan Kualitas Rencana dan Implementasi RISPAM dan SSK


Penyediaan Infrastruktur Air Minum 56 Dan Sanitasi

Optimalisasi dan Rehabilitasi












Pembangunan Baru


Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum


Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye, serta advokasi bidang sanitasi untuk kota/kab

Jumlah kota/kab mendapatkan pengaturan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan, dan kampanye serta advokasi

507

Terselenggaranya pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum


474

Tersusunnya peraturan pengembangan sistem penyediaan air minum, sanitasi, dan persampahan Tersusunnya laporan fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan, pola investasi penyeleggara SPAM, promosi investasi

Jumlah SPK peraturan pengembangan sistem penyediaan air minum, sanitasi, dan persampahan Jumlah laporan fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan, pola investasi penyeleggara SPAM, promosi investasi

4

49

Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye, serta advokasi bidang Jumlah dokumen Strategi Sanitasi sanitasi untuk kota/kab Kota/Kab yang termutakhirkan

106

Terselenggaranya pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan air minum

507

Jumlah kota/kab yang telah menyusun RISPAM

Terbantunya program di PDAM dan berkembangnya jaringan SPAM di kawasan MBR (Fasilitasi SPAM PDAM ) Jumlah PDAM terbantu

Terbantunya program di PDAM dan berkembangnya jaringan SPAM di Jumlah kawasan MBR terfasilitasi kawasan MBR (Fasilitasi SPAM PDAM ) pengembangan jaringan SPAM

50

110

Terbantunya program di UPTD dan berkembangnya jaringan SPAM kawasan MBR (Fasilitasi SPAM NonPDAM)

Jumlah UPTD terbantu

15

Terbantunya program di UPTD dan berkembangnya jaringan SPAM kawasan MBR (Fasilitasi SPAM NonPDAM)

Jumlah kawasan MBR terfasilitasi pengembangan jaringan SPAM

27


Jumlah kota/kab yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, Jumlah kawasan yang terlayani air limbah dengan sistem terpusat skala komunal, Jumlah kawasan yang terlayani air limbah dengan sistem terpusat skala kawasan 12 kota/kab









Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala komunal

1350 Kawasan




Jumlah kawasan yang terlayani infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kawasan

40 Kawasan

Pembangunan Baru




57

Pembangunan Baru




15




Pembangunan Baru

Pembangunan Baru

Pembangunan Baru

Pembangunan Baru



Pembangunan Baru



Pembangunan Baru


Pembangunan Baru




Penyediaan Infrastruktur Air Minum 70 Dan Sanitasi Penyediaan Infrastruktur Air Minum 71 Dan Sanitasi

Pembangunan Baru

Pembangunan Baru


Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum


100

Terbangunnya infrastruktur pengolahan akhir sampah


Terbangunnya SPAM Regional


35000

Terbangunnya SPAM Perkotaan

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di perkotaan

290000

Terbangunnya SPAM Perdesaan

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di perdesaan

491520

Terbangunnya SPAM kawasan khusus Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku sebesar 15 m3/det

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan khusus (kumuh perkotaan, kawasan nelayan, dan kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar) Peningkatan kapasitas sarana prasarana penyediaan air baku yang dibangun

32

65280

15 m3/det

Perkotaan No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET


Penataan, Pengelolaan, dan Program Pembinaan Dan Pemanfaatan ruang dan kegiatan Pengembangan Infrastruktur perkotaan yang efisien dan berkeadilan Permukiman


Terlaksananya proyek percontohan ruang terbuka publik untuk menonton bersama video/film bertema revolusi mental di 1200 kecamatan





Pembangunan Fly Over/Underpass/ Terowongan


7000





Terbangunnya Jalan Lingkar/ByPass

Panjang Jalan Lingkar/By Pass yang Terbangun

126




Pengembangan Kawasan Perkotaan









Jumlah kecamatan percontohan












Pedoman teknis perencanaan dan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR Kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS Rencana dan rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS Rencana dan rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu dengan infrastruktur bidang PUPR yang difasilitasi untuk 35 WPS Pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis, rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan, dan perdesaan untuk 35 WPS Pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis, rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan, dan perdesaan untuk 35 WPS



Pembinaan dan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Terbangunnya infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal di 438 kota/kab

Jumlah Kab./Kota yang terlayani infrastruktur limbah dengan sistem terpusat skala kota




Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kota/kab

Jumlah kota/kab yang terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

57



Terbangunnya TPST/3R skala komunal di 334 kota/kab

Jumlah kota/kab yang terlayan infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R

100


10 Mewujudkan Sistem Perkotaan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak 11 Huni, serta Tertata Baik Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak 12 Huni, serta Tertata Baik Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak 13 Huni, serta Tertata Baik





Jumlah pedoman teknis perencanaan dan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR Jumlah kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS

200

Jumlah rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS Jumlah perkotaan dan perdesaan yang difasilitasi peningkatan keterpaduan fungsinya Tingkat pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis, rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan, dan perdesaan untuk 35 WPS Ketepatan waktu pelaporan evaluasi kebijakan teknis, rencana dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan, dan perdesaan untuk 35 WPS

3

4

8

16

16

1

1 IPAL Skala Kota/Regional di 12 kota/kab, PAL Komunal di 350 kawasan, PAL kawasan di 40 kawasan

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik

Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak Huni, serta Tertata Baik

Meningkatnya perlindungan di 15 Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar kawasan perkotaan terhadap banjir Program Pengelolaan Sumber Daya Air Gunung Berapi dan Pengaman Pantai menuju periode ulang 25 tahunan

Panjang sungai yang dinormalisasi/panjang pengendali banjir yang dibangun

Tersedianya sarana permukiman

Berkurangnya resiko luapan Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar lahar/sedimen gunung berapi di 4 Program Pengelolaan Sumber Daya Air Gunung Berapi dan Pengaman Pantai kawasan perkotaan Terselenggaranya pengaturan, Program Pembinaan Dan pembinaan, dan pengawasan Pengembangan Infrastruktur Pembinaan dan Pengembangan pengembangan permukiman di 507 Permukiman Kawasan Permukiman kab/kota

Jumlah konstruksi sabo dam (cek dam) yang dibangun 20 buah Jumlah kab/kota terselenggara pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan permukiman



Luas kawasan kumuh perkotaan (Ha)










Jumlah Rencana Teknis Pengembangan Terselenggaranya perintisan inkubasi di (Development Plan) Kota Baru sebagai 10 kota baru Kota Berkelanjutan Terlaksananya proyek percontohan ruang terbuka publik untuk menonton bersama video/film bertema revolusi mental di 1200 kecamatan Jumlah kecamatan percontohan




Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu Terbangunnya 9.991.200 SR SPAM IKK Kota Kecamatan




Terbangunnya 4.268.800 SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di Ibu Kota Pemekaran/Perluasan

74000




Terbangunya 661.600 SR SPAM di Kawasan Kumuh Perkotaan

Jumlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan kumuh perkotaan

16000




Meningkatnya kualitas permukiman di 38.431 Ha daerah perkotaan Terselenggaranya fasilitasi kota dan kawasan perkotaan dalam pemenuhan SPP dan pengembangan Kota Layak Huni, Kota Hijau, dan Kota Cerdas di 18 kota, 12 kawasan perkotaan metropolitan, 744 kota/kawasan perkotaan

150km

507

12065

Jumlah kota, kawasan perkotaan metropolitan dan kota/kawasan perkotaan terfasilitasi pemenuhan SPP 4 kota, 3 kawasan perkotaan dan pengembangan Kota Layak Huni, metropolitan, 160 kota/kawasa n Kota Hijau, dan Kota Cerdas perkotaan

3

300

216000


Program Prioritas



Kebijakan dan Strategi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah

PROGRAM K/L


KEGIATAN K/L


SASARAN K/L Tersusunnya 8 dokumen rencana dan rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR di 6 Kawasan Industri dan 2 KEK

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR di 6 Kawasan Industri dan 2 KEK 8 dokumen perencanaan


Kebijakan dan Strategi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah



Tersusunnya 8 dokumen kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strtaegis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR di 6 Kawasan Industri dan 2 KEK


Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan















Pelebaran Jalan

Pelebaran Jalan








Panjang jalan yang dibangun Pelebaran dan peningkatan jalan dari Pelabuhan Bungku ke lokasi Kawasan Industri







Pelebaran dan peningkatan jalan dari Bandara ke lokasi Kawasan Industri




5


Akses jalan dari Jalan Lintas Provinsi ke Kawasan Industri Panjang Jalan Terbangun (km)

30



Pemeliharaan Jalan Nasional


Pembangunan dan pemeliharaan jalan Terbangunnya jaringan jalan alternatif

Panjang jalan terbangun (km)


Pembangunan dan pemeliharaan jalan Terbangunnya jembatan

Panjang jembatan (km)


Pembangunan dan pemeliharaan jalan Pengalihan Jalan Provinsi Terbangunnya jalan akses dari KI Mandor Landak ke Pelabuhan Temajok Pembangunan dan pemeliharaan jalan sepanjang 34 km Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Lainnya Bendungan yang dibangun Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Serta Bangunan Penampung Air Embung dan bangunan penampung air Lainnya lainnya yang dibangun/ditingkatkan Pengelolaan Waduk, Embung, Situ Bendungan, embung dan bangunan Serta Bangunan Penampung Air penampung air lainnya yang Lainnya direhabilitasi Intake air baku yang Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dibangun/ditingkatkan

Panjang jalan



Penyediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan Program Pengelolaan Sumber Daya Air


Penyediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan Program Pengelolaan Sumber Daya Air

17 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur 18 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur

19 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur 20 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur

1351,58




497

40



2 Flyover


Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan


Jumlah kebijakan teknis dan strategi pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis yang terpadu dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPRdi 6 Kawasan Industri dan 2 KEK 8 dokumen kebijakan


Penyediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Penyediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan Program Pengelolaan Sumber Daya Air Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Penyediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan Program Pengembangan Perumahan Penyediaan Rumah Susun

Pembangunan sarana prasarana air baku sebesar 3,4 m3/det Terbangunnya rumah susun bagi pekerja di kawasan KEK dan KI

Panjang Jumlah Jalan yang terpelihara (km)

52,1

Jalan akses KI ke pelabuhan Jumlah Bendungan/Waduk yang dibangun

2 Bendungan

Debit Air (Liter/detik) Jumlah konstruksi bendungan yang selesai direhabilitasi Jumlah konstruksi intake air baku yang selesai dilaksanakan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana penyediaan air baku yang dibangun Jumlah rumah susun yang dibangun di kawasan KEK dan KI

16.5

1 Bendungan 1200 l/detik

3,4 m3/det 10 unit


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET


Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan




Penyediaan Rumah Khusus

Pembangunan dan Penataan Area Lagoon Sarana prasarana pengelolaan air baku yang dibangun serta ditingkatkan fungsi dan kondisinya Tersedianya perumahan berkarakter lokal







Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun

Panjang jalan bebas hambatan yang dibangun

105 km



Pelebaran Jalan

Pelebaran Jalan

592 km




Pembangunan Infrastruktur SPAM Di Kawasan Khusus

Perbaikan fasilitas sanitasi dan kebersihan

Jumlah fasilitas


Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan Pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan


Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi









Program Penyelenggaraan Jalan Program Pemenuhan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Dan Standar Layanan Minimum


Konservasi, Pengendalian Banjir, Lahar Program Pengelolaan Sumber Daya Air Gunung Berapi dan Pengaman Pantai Kawasan sumber air yang dikonservasi











Jumlah sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun /ditingkatkan rumah terbangun

390.83

1


Pembangunan sarana prasarana air baku sebesar 1.02 m3/det

Jumlah Kawasan yang di Lindungi peningkatan kapasitas sarana prasarana penyediaan air baku yang dibangun





11 Dokumen Kebijakan Teknis



Jumlah rencana induk keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk 35 WPS

11 Dokumen Perencanaan

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Khusus

Perancangan toilet dan rinsing facility Pantai Pink, Labuan Bajo

Terbangunnya fasum

Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah Program Pemenuhan Ketersediaan Infrastruktur Dasar Dan Standar Layanan Minimum


Area yang tertata

5 Kawasan

1,02 Meter Kubik/Detik

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Pelayanan Kesehatan No

Program Prioritas




PROGRAM K/L

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak 2 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat usia dini Program Perlindungan Anak

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga

Promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM

Jumlah kegiatan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko PTM

Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan

Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan

TARGET


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan desa termasuk perempuan, pemuda & Program Kesetaraan Gender dan 1 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa penyandang disabilitas Pemberdayaan Perempuan

90


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L


Penanganan kasus kekerasan terhadap Program Kesetaraan Gender dan perempuan dan anak Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga








Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Program Perlindungan Anak

Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi







Penghormatan, Perlindungan, dan 7 Pemenuhan hak atas keadilan Penghormatan, Perlindungan, dan 8 Pemenuhan hak atas keadilan

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Program Perlindungan Anak Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Program Perlindungan Anak

Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi

SASARAN K/L Penyusunan kebijakan responsif terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan

Penyusunan kebijakan responsif terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan Penyusunan kebijakan responsif terhadap penanganan kekerasan terhadap perempuan Penyusunan kebijakan responsif terhadap penanganan kekerasan terhadap anak Penyusunan kebijakan responsif terhadap penanganan kekerasan terhadap anak Penyusunan kebijakan responsif terhadap penanganan kekerasan terhadap anak Penyusunan kebijakan responsif terhadap penanganan kekerasan terhadap anak

INDIKATOR K/L

TARGET

Kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dirumuskan dan/atau diharmoniskan TBC Peraturan, kebijakan, pedoman rekomendasi kebijakan bidang perlindungan perempuan dan tindak kekerasan yang terkoordinasi antar K/L dan Pemerintah Daerah TBC

Standar Pelayanan Minimal Kebijakan penghapusan kekerasan pada anak yang dirumuskan dan/atau diharmoniskan TBC Kebijakan penghapusan pada anak yang terkoordinasi antar K/L dan Pemerintah Daerah Model pelaksanaan kebijakan penghapusan kekerasan pada anak

Standar Pelayanan Minimal Penanganan anak korban kekerasan yang terpadu

TBC

TBC TBC (KPAI)

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA Revolusi Mental No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan 1 Daya Saing Bangsa Cinta Produk Dalam Negeri Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan 2 Daya Saing Bangsa Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan

Program Kepemudaan dan Keolahragaan Program Kepemudaan dan Keolahragaan

Pengembangan Kreativitas Pemuda Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan 3 Daya Saing Bangsa Etos Kerja dan Jiwa Kewirausahaan

Program Kepemudaan dan Keolahragaan

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah pemuda kader yang difasilitasi Meningkatnya pemuda kader di bidang dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya, ekonomi kreatifitas seni, budaya dan ekonomi kreatif dan kualitas jasmani kreatif Meningkatnya kapasitas dan potensi Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kewirausahaan pemuda kader kewirausahaan 4000 orang Jumlah Lembaga Permodalan Meningkatnya kapasitas dan potensi Kewirausahaan Pemuda (LPKP) yang kewirausahaan pemuda dibentuk di pusat, provinsi, kab/kota

90

7


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET


Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi


Pengembangan Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda Pengembangan Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda


Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi


Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus

Penguatan Promotif dan Preventif : 5 "Gerakan Masyarakat Sehat" Penguatan Promotif dan Preventif : 6 "Gerakan Masyarakat Sehat" Penguatan Promotif dan Preventif : 7 "Gerakan Masyarakat Sehat" Penguatan Promotif dan Preventif : 8 "Gerakan Masyarakat Sehat"

Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi

Program Kepemudaan dan Keolahragaan Program Kepemudaan dan Keolahragaan Program Kepemudaan dan Keolahragaan Program Kepemudaan dan Keolahragaan




Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga




Peningkatan Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga




Peningkatan Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga


Pengembangan Olahraga Pendidikan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pengembangan Olahraga Rekreasi

Fasilitasi infrastruktur pemuda dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, dan pembangunan pemuda

Jumlah fasilitasi infrastruktur pemuda dalam rangka penyadaran, pemberdayaan, dan pembangunan pemuda

13

Fasilitasi Kota Layak Pemuda Peserta olahraga tradisional, usia dini dan Lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan Fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus Peserta olahraga yang difasilitasi di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal

Jumlah Fasilitasi Kota Layak Pemuda Jumlah peserta olahraga tradisional, usia dini dan Lansia, olahraga penyandang cacat, dan olahraga di lembaga pemasyarakatan Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus Jumlah peserta olahraga yang difasilitasi di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal Jumlah peserta pekan olahraga Peserta pekan olahraga pendidikan pendidikan Peserta olahraga massal, petualang, Jumlah peserta olahraga massal, tantangan dan wisata petualang, tantangan dan wisata Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan Jumlah fasilitasi penyelenggaraan olahraga rekreasi kejuaraan olahraga rekreasi Peserta olahraga di sentra olahraga Jumlah peserta olahraga di sentra pendidikan, sentra olahraga rekreasi olahraga pendidikan, sentra olahraga dan sentra olahraga prestasi rekreasi dan sentra olahraga prestasi Fasilitasi prasarana olahraga Jumlah fasilitasi prasarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi olahraga prestasi Jumlah fasilitasi sarana olahraga Fasilitasi sarana olahraga pendidikan, pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga rekreasi dan olahraga prestasi olahraga prestasi Peserta olahraga massal, petualang, Jumlah peserta olahraga massal, tantangan dan wisata petualang, tantangan dan wisata

6

4400 1

17000 34000 8000 3

1300

26

54


Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha

PROGRAM K/L Program Kepemudaan dan Keolahragaan

KEGIATAN K/L Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

SASARAN K/L Pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan 4000 Orang

Desa dan Kawasan Pedesaan Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pengembangan pendidikan di desa Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan berbasis ketrampilan dan 1 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa kewirausahaan

No

Program Prioritas

Pengembangan pendidikan di desa Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan berbasis ketrampilan dan 2 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa kewirausahaan Pembinaan, pendampingan dalam Pengembangan Usaha Ekonomi pengembangan usaha dan 3 Masyarakat Desa kewirausahaan terutama UMKM Pembinaan, pendampingan dalam Pengembangan Usaha Ekonomi pengembangan usaha dan 4 Masyarakat Desa kewirausahaan terutama UMKM

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L



Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda




Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan 4000 orang Jumlah Wirausaha Muda yang memperoleh fasilitasi akses permodalan melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) 1000 orang




Jumlah sentra kewirausahaan pemuda yang difasilitasi




Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan

TARGET

34

4000

Pengembangan Usaha Ekonomi 5 Masyarakat Desa Pengembangan Usaha Ekonomi 6 Masyarakat Desa

Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM







Jumlah Wirausaha Muda yang memperoleh fasilitasi akses permodalan melalui Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP) Jumlah Fasilitasi Pengembangan Kader Kewirausahaan Pemuda dan Akses Permodalan di daerah

1000

34

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Revolusi Mental No

Program Prioritas



Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting dan E-reporting, Complaint Center Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting dan E-reporting, Complaint Center

PROGRAM K/L Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Persentase instansi pemerintah yang Koordinasi Penanganan Pengaduan Terintegrasinya seluruh sistem sistem pengaduannya terintegrasi Masyarakat dan Aparatur pengaduan masyarakat dengan LAPOR dengan LAPOR 100 persen instansi pemerintah Ditetapkannya kebijakan tentang Jumlah kebijakan tentang penerapan ePerumusan dan Koordinasi Pelaksanaan penerapan e-planning, e-budgeting, planning, e-budgeting, dan e-monev Kebijakan E-Government dan e-monev secara online di K/L secara online 1 Permenpan RB/SE Menpan RB


Program Prioritas

Penguatan Promotif dan Preventif : 1 "Gerakan Masyarakat Sehat" Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan 2 Kesehatan


Advokasi, sosialisasi, koordinasi, dan regulasi Gerakan Masyarakat Sehat Penyediaan, Persebaran dan Kualitas SDM Kesehatan

PROGRAM K/L

Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Advokasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat di institusi pemerintah dan BUMN (penyediaan sarana dan prasarana aktivitas fisik, Pengembangan Kesejahteraan Sumber konsumsi sehat, deteksi dini penyakit, Daya Manusia Aparatur ruang laktasi, dll) Penyediaan formasi tenaga kesehatan

INDIKATOR K/L

TARGET

Surat edaran pelaksanaan Gerakan Masyarakat Sehat di Institusi pemerintah dan BUMN Jumlah formasi tenaga kesehatan yang disiapkan --


1

2

3

4

5

6

7

Program Prioritas Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET


Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana

Ditetapkannya Perpres tentang penataan LNS

Jumlah Perpres tentang penataan LNS

1 Perpres



Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan I

Terlaksananya evaluasi/audit instansi pemerintah pusat (LNS)

Jumlah LNS yang dievaluasi/diaudit

9 LNS yang dievaluasi



Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan II


Jumlah LNS yang dievaluasi/diaudit

9 LNS



Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan III





Perumusan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan E-Government Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Aparatur



Pengawasan Implementasi Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (KASN)

Terlaksananya tata kelola pemerintahan berbasis IT Terpenuhinya kebutuhan ASN untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Terlaksananya pengawasan implementasi sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jumlah LNS yang dievaluasi/diaudit Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan tata kelola pemerintahan berbasis IT

9 LNS


200 Instansi Pemerintah

Jumlah kebijakan formasi ASN sesuai 1 kebijakan formasi ASN sesuai prioritas prioritas pembangunan pembangunan Jumlah instansi pemerintah yang diberikan promosi dan advokasi sistem merit 250 IP

Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 8 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 9 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 10 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 11 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 12 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 13 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 14 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 15 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB




Terlaksananya monitoring dan evaluasi Jumlah instansi pemerintah yang implementasi sistem merit pada dimonitoring dan evaluasi implementasi instansi pemerintah sistem merit 100 IP




Terselesaikannya pengaduan implementasi sistem merit ASN

Persentase pengaduan yang ditangani

100%



Terselesaikannya pengaduan implementasi sistem merit ASN

Persentase pelaksanaan mediasi penanganan

100%

Penguatan pengelolaan RB Nasional


Pengawasan Implementasi Sistem Merit Aparatur Sipil Negara (KASN) Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Evaluasi Program Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan

Terlaksananya asistensi/coaching clinic Jumlah asistensi/coaching clinic pelaksanaan RB di daerah pelaksanaan RB di daerah

136 asistensi/coaching clinic

Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Pengembangan Sistem Evaluasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tersusunnya peraturan yang mengatur Jumlah peraturan yang mengatur pembagian kewenangan/kompetensi pembagian kewenangan/kompetensi kerja anggota KPRBN dan TRBN kerja anggota KPRBN dan TRBN

1 Perpres/Keppres







Terbentuknya TIm Asistensi pelaksanaan RB di daerah Meningkatnya persentase instansi pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki Indeks RB baik (Kategori "B" ke atas) Meningkatnya persentase instansi pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki Indeks RB baik (Kategori "B" ke atas)

Jumlah TIm Asistensi pelaksanaan RB di daerah 34 Tim Teknis (@5 tenaga profesional)

Meningkatnya instansi pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki Indeks RB baik (Kategori "B" ke atas)

Persentase instansi pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang memiliki Indeks RB baik (Kategori "B" ke atas)


K/L 61%, Prov 40%, Kab/Kota 25%


61%; 40%; 25%








Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik





Jumlah sistem PMPRB yang disempurnakan Persentase instansi pemerintah yang Koordinasi Penanganan Pengaduan Terintegrasinya seluruh sistem sistem pengaduannya terintegrasi Masyarakat dan Aparatur pengaduan masyarakat dengan LAPOR dengan LAPOR Ditetapkannya kebijakan tentang Koordinasi Kebijakan, Penyusunan dan Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang Jumlah kebijakan tentang Forum Evaluasi Program Pelayanan Publik pelayanan publik Konsultasi Publik (FKP)




Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik I

Persentase instansi pemerintah yang Terlaksananya Forum Konsultasi Publik melaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) tentang pelayanan publik (FKP) tentang pelayanan publik 100% K/L/ 100% Prov 50% Kab/Kota




Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik II





Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik III





Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik




Perumusan Kebijakan Inovasi dan Sistem Informasi Pelayanan Publik

Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 16 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 17 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB

Terlaksananya penyempurnaan sistem PMPRB

Terlaksananya pemetaan inovasi pelayanan publik di instansi pemerintah Terlaksananya replikasi inovasi pelayanan publik di instansi pemerintah (best practice)

61%; 40%; 25% 1 sistem PMPRB yang disempurnakan; 1 database PMPRB; peta kapasitas birokrasi

100% instansi pemerintah

1 Permenpan/SE Menpan RB

Jumlah inovasi pelayanan publik yang dipetakan

400 inovasi

Jumlah inovasi pelayanan publik yang direplikasi

50 inovasi


Penerapan Sistem Nilai dan Integritas Birokrasi


























Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III

Meningkatnya jumlah K/L yang menerapkan kebijakan sistem integritas Persentase K/L yang telah menerapkan dengan BAIK kebijakan sistem integritas dengan BAIK Meningkatnya jumlah K/L yang telah Jumlah K/L yang telah memperoleh memperoleh predikat Menuju Wilayah predikat Menuju Wilayah Bebas Bebas Korupsi (WBK/WBBM) Korupsi (WBK/WBBM)

58%

12 K/L

Meningkatnya jumlah K/L yang Persentase K/L yang telah menerapkan menerapkan kebijakan sistem integritas kebijakan sistem integritas dengan dengan BAIK BAIK(*) Meningkatnya jumlah K/L yang telah Jumlah K/L yang telah memperoleh memperoleh predikat Menuju Wilayah predikat Menuju Wilayah Bebas Bebas Korupsi (WBK/WBBM) Korupsi (WBK/WBBM)

58%

12 K/L

Meningkatnya jumlah K/L yang Persentase K/L yang telah menerapkan menerapkan kebijakan sistem integritas kebijakan sistem integritas dengan dengan BAIK BAIK(*) Meningkatnya jumlah K/L yang telah Jumlah K/L yang telah memperoleh memperoleh predikat Menuju Wilayah predikat Menuju Wilayah Bebas Bebas Korupsi (WBK/WBBM) Korupsi (WBK/WBBM) Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang akuntabilitas kinerjanya baik (kategori "B" ke atas)

58%

12 K/L

Persentase instansi pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang akuntabilitas K/L : 75%, Provinsi : 57%, Kab/Kota : kinerjanya baik (Kategori "B" ke atas) 31%

Meningkatnya instansi pemerintah Persentase instansi pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang akuntabilitas (K/L/Prov/Kab/Kota) yang akuntabilitas kinerjanya baik (Kategori "B" ke atas) kinerjanya baik (Kategori "B" ke atas) 75%; 57%; 31% Meningkatnya instansi pemerintah Persentase instansi pemerintah (K/L/Prov/Kab/Kota) yang akuntabilitas (K/L/Prov/Kab/Kota) yang akuntabilitas kinerjanya baik (Kategori "B" ke atas) kinerjanya baik (Kategori "B" ke atas)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Revolusi Mental No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L


Lingkungan Sekolah Yang Bersih, Sehat Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Bebas Intimidasi Program Pendidikan Anak Usia Dini dan dan Pengendalian Mutu PAUD dan (Bullying/Kekerasan) Pendidikan Masyarakat Dikmas


Lingkungan Sekolah Yang Bersih, Sehat Layanan Pengkajian, Pengembangan dan Bebas Intimidasi Program Pendidikan Anak Usia Dini dan dan Pengendalian Mutu PAUD dan (Bullying/Kekerasan) Pendidikan Masyarakat Dikmas



Program Pendidikan Dasar dan Menengah

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Penduduk usia dewasa memperoleh layanan pendidikan keayahbundaan dalam rangka meningkatkan wawasan, pemahaman tentang kiat mendidik anak sejak janin hingga dewasa

Jumlah lembaga/satuan pnf menyelenggarakan pendidikan karakter dan pendidikan kecakapan hidup termasuk pendidikan gizi bagi orangtua Jumlah lembaga/satuan pendidikan Penduduk usia dewasa memperoleh menyelenggarakan pendidikan layanan pendidikan keayahbundaan kemandirian dan kepribadian karakter dalam rangka meningkatkan wawasan, bangsa anti korupsi, kekerasan dalam pemahaman tentang kiat mendidik rumah tangga, dan kejahatan seksual anak sejak janin hingga dewasa pada anak

Tersedianya Layanan Pendidikan SMP

Jumlah SMP yang menerapkan Kurikulum yang berlaku

TARGET

10000

10000

16986

Jumlah SD yang Menerapkan Proses Pembelajaran dan Penilaian Sesuai Kurikulum yang berlaku




Pembinaan Sekolah Dasar

Tersedianya Layanan Pendidikan SD




Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus

Meningkatnya Akses dan Mutu PK dan Jumlah SDLB/SMPLB/SLB yang PLK SDLB/SMPLB melaksanakan Kurikulum yang berlaku


Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMPKH/SMPLB, SMP Inklusif dan SMP PLK, SMLB/SMA Inklusif dan SMA PLK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Jumlah sekolah SMLB yang menerapkan Semua Kabupaten dan Kota pendidikan karakter

950


Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMPKH/SMPLB, SMP Inklusif dan SMP PLK, SMLB/SMA Inklusif dan SMA PLK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Jumlah SMLB yang menerapkan Semua Kabupaten dan Kota kurikulum yang berlaku

950

Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Jumlah sekolah SMA yang menerapkan Semua Kabupaten dan Kota pendidikan karakter

12611


Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Jumlah SMA yang menerapkan Semua Kabupaten dan Kota kurikulum yang berlaku

12611

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Jumlah sekolah SMK yang menerapkan Semua Kabupaten dan Kota pendidikan karakter





















Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyediaan Layanan Pendidikan Pendidikan Masyarakat Masyarakat


Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Kebudayaan Pembelajaran dan Perbukuan


Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Kebudayaan Pembelajaran dan Perbukuan




Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota Masyarakat di kawasan rawan bencana memperoleh pendidikan dan pemahaman tentang pengurangan risiko bencana Tersusunnya Kurikulum dan Metode Pendidikan Karakter pada jenjang pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar, dan menengah Tersusunnya Kurikulum dan Metode Pendidikan Karakter pada jenjang pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar, dan menengah

Jumlah SMK yang menerapkan kurikulum yang berlaku Jumlah kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan dan pemahaman tentang pengurangan risiko bencana

68535

1382

4346

11384

136 kabupaten/kota

Jumlah bahan kebijakan kurikulum dan perbukuan untuk pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan PAUDNI

75

Jumlah Model Kurikulum dan Pembelajaran

10











Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Pelestarian dan pengelolaan warisan budaya benda (cagar budaya)

Pembinaan Kesenian

Pengembangan karakter dan jati diri bangsa melalui materi ajar kesenian untuk menghaluskan budi pakerti siswa Pengkayaan Materi Ajar Seni

10

Program Pelestarian Budaya

Pengembangan Sejarah

Pengembangan Rumah Budaya Nusantara di dalam negeri

Fasilitasi pengembangan Rumah Budaya Nusantara

34


Pengelolaan Warisan dan Diplomasi Budaya

peningkatan diplomasi budaya luar negeri

Negara yang Mengapresiasi Diplomasi Budaya Indonesia

46



Pengembangan pusat kebudayaan di luar negeri

Negara yang Mengapresiasi Rumah Budaya Indonesia

11

Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal yang Berkualitas, Berkesetaraan Gender, dan Berwawasan Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan (ESD) di Seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Jumlah Desa melaksanakan pemberdayaan Desa Vokasi

68




Layanan Pengkajian, Pengembangan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan dan Pengendalian Mutu PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dikmas Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pembangunan Karakter Melalui Media Kementerian Pendidikan dan Publik Kebudayaan Peningkatan Sensor Film


Pembangunan Karakter Melalui Media Publik Program Pelestarian Budaya




Pelestarian Nilai Budaya

Layanan Pengkajian, Pengembangan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan dan Pengendalian Mutu PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dikmas

Meningkatnya kualitas penyensoran film dan iklan film Pengembangan karakter dan jati diri bangsa melalui materi ajar untuk menghaluskan budi pakerti siswa Penduduk usia dewasa memperoleh layanan pendidikan keayahbundaan dalam rangka meningkatkan wawasan, pemahaman tentang kiat mendidik anak sejak janin hingga dewasa

Cagar budaya yang direvitalisassi dan dilestarikan

2525

Jumlah Film dan Iklan Film yang disensor

46300

Pengkayaan Materi Ajar melalui media film

3

Jumlah komite sekolah dan madrasah serta persatuan orangtua mahasiswa (POM) yang melaksanakan pendidikan karakter dan budaya prestasi

20000


Program Prioritas

Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan 1 Ekonomi Perbatasan Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan 2 Ekonomi Perbatasan Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan 3 Ekonomi Perbatasan


Daerah Tertinggal


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pengembangan SDM


Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan






Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Penyediaan Layanan Paud

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP yang sesuai dengan kebutuhan siswa Jumlah Sarpras Pendidikan SMP

412 Paket (Lokpri) dan 93 Paket (PKSN)


Pembangunan Gedung SD

36 /unit (lokpri) ; 10 Unit (PKSN)

Terbangunnya gedung atau ruang kelas SMK baru Anak Usia 3-6 Tahun Memperoleh Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang Berstandar Nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota

Jumlah gedung atau ruang kelas terbangun

86 paket (Lokpri) dan 29 paket (PKSN)

Jumlah Lembaga PAUD Terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T

200


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan


Pembangunan SMK dan Politeknik


Pembangunan SMK dan Politeknik


Pembangunan SMK dan Politeknik Penyediaan dan Pemberian Tunjangan Tenaga Pendidikan Penyediaan dan Pemberian Tunjangan Tenaga Pendidikan

No

Program Prioritas

1 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik 2 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik 3 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik 4 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik 5 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik 6 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik 7 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik 8 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik 9 Pemenuhan Pelayanan Dasar Publik

14 Peningkatan SDM dan Iptek 15 Peningkatan SDM dan Iptek

PROGRAM K/L Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Guru dan Tenaga Kependidikan Program Guru dan Tenaga Kependidikan

KEGIATAN K/L Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

UNIT SEKOLAH BARU YANG DIBANGUN Jumlah Sekolah SMP yang dibangun

42 kab tertinggal

RUANG KELAS BARU YANG DIBANGUN Jumlah ruang kelas SMP yang dibangun Jumlah ruang kelas SMP yang RUANG BELAJAR YANG DIREHABILITASI direhabilitasi LAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH 3T Kegiatan yang mendapat dukungan DAN CLUSTER 4 manajemen dan layanan teknis SMP SEKOLAH BERASRAMA YANG Jumlah sekolah berasrama yang DIBANGUN dibangun

49 kab tertinggal


Ruang Kelas Baru yang Dibangun

Jumlah Ruang Kelas SD yang Dibangun

49 kab tertinggal


Ruang Belajar yang Direhabilitasi

Ruang Belajar yang Direhabilitasi

49 kab tertinggal


Unit Sekolah Baru yang Dibangun

Jumlah Sekolah Dasar yang Dibangun

19 kab tertinggal


Unit Sekolah Baru (USB)

Jumlah unit SMA baru yang dibangun

Pembinaan Sekolah Menengah Atas Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Ruang Kelas Baru (RKB)

Jumlah RKB SMA yang dibangun

Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun Jumlah unit SMK baru yang dibangun

Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun Jumlah RKB SMK yang dibangun Pembangunan Prasarana Pembelajaran Ruang Laboratorium/Praktik Siswa SMK Meningkatnya Profesionalisme Guru Jumlah guru dikdas yang menerima Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar tunjangan khusus Meningkatnya Profesionalisme Guru Jumlah Guru Dikmen yang Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Pendidikan Menegah Mendapatkan Tunjangan Khusus

49 kab tertinggal 49 kab tertinggal 11 kab tertinggal

49 kab tertinggal 49 kab 49 kab 49 kab 43 Kab 43 Kab


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L




Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA




Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD




Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP













SASARAN K/L Pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), termasuk pemberian tablet besi, obat cacing dan deteksi dini dengan Gerakan CERDIK di sekolah Pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), termasuk pemberian tablet besi, obat cacing dan deteksi dini dengan Gerakan CERDIK di sekolah Pembinaan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), termasuk pemberian tablet besi, obat cacing dan deteksi dini dengan Gerakan CERDIK di sekolah Kampanye keselamatan berkendara bagi anak sekolah antara lain dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi Menciptakan kawasan sekolah yang bebas perundungan dan kekerasan pada anak Menciptakan kawasan sekolah yang bebas perundungan dan kekerasan pada anak

INDIKATOR K/L

Jumlah sekolah mendapatkan pembinaan UKS (SMA)

Jumlah sekolah yang mendapatkan pembinaan UKS (SD)

Jumlah sekolah mendapatkan pembinaan UKS (SMP)

Jumlah kampanye keselamatan berkendara bagi anak sekolah

Jumlah sekolah ramah anak (SMA)

Jumlah sekolah ramah anak (SD)

TARGET


Menciptakan kawasan sekolah yang bebas perundungan dan kekerasan pada anak Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar

Pengelolaan stress dan keselamatan berkendara Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi

Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah










Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP Pembangunan dan Rehabilitasi sekolah, ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, dll Pembangunan dan Rehabilitasi sekolah, ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, dll Pembangunan dan Rehabilitasi sekolah, ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, dll





Peningkatan sanitasi sekolah Penciptaan lingkungan sekolah yang bebas Napza (Narkotik dan zat adiktif lainnya dan alkohol)





Penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah beserta sanksinya





Penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah beserta sanksinya











Penerapan regulasi Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah beserta sanksinya Penciptaan lingkungan sekolah yang Penjaminan Kepastian Layanan bebas Napza (Narkotik dan zat adiktif Pendidikan SMP lainnya dan alkohol) Pembangunan dan Rehabilitasi sekolah, Pengembangan dan penataan kantin ruang kelas baru, perpustakaan, sehat sekolah dan jajanan sehat di laboratorium, dll seputar sekolah













Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah

Penyediaan Layanan Pendidikan Keluarga

Peningkatan Pelayanan KB dan 22 Kesehatan Reproduksi Peningkatan Pelayanan KB dan 23 Kesehatan Reproduksi Peningkatan Pelayanan KB dan 24 Kesehatan Reproduksi

Pembangunan Keluarga Pembinaan Remaja

Pembinaan Remaja Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak 25 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat usia dini Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak 26 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat usia dini

Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah

Kelas olahraga bagi siswa SMP Penyediaan sarana dan prasarana untuk olahraga dan aktivitas fisik di sekolah Mendorong satuan pendidikan untuk memenuhi standar bangunan sehat

Jumlah sekolah ramah anak (SMP) Jumlah event Pekan Olahraga Pelajar Jumlah sekolah dengan kelas olahraga (SMP) Persentase sekolah dengan sarana dan prasarana olahraga dan aktivitas fisik Jumlah satuan pendidikan memenuhi standar bangunan sehat Jumlah fasilitas sanitasi sekolah yang dibangun

Persentase sekolah bebas Napza Persentase sekolah menerapkan regulasi Kawasan Tanpa Rokok beserta sanksinya Persentase sekolah menerapkan regulasi Kawasan Tanpa Rokok beserta sanksinya Persentase sekolah menerapkan regulasi Kawasan Tanpa Rokok beserta sanksinya

Persentase sekolah bebas Napza


Persentase sekolah dengan kantin dan jajanan sehat Jumlah sekolah yang mendapatkan Sosialisasi anti Napza dan Aku Bangga sosialisasi anti Napza dan Aku Bangga Aku Tahu - HIV/AIDS Aku Tahu - HIV/AIDS Jumlah sekolah menyelenggarakan kampanye pembudayaan aktivitas fisik, Pembudayaan aktivitas fisik, pola hidup pola hidup bersih dan sehat bagi anak bersih dan sehat bagi anak sekolah sekolah (SD) Jumlah sekolah menyelenggarakan kampanye pembudayaan aktivitas fisik, Pembudayaan aktivitas fisik, pola hidup pola hidup bersih dan sehat bagi anak bersih dan sehat bagi anak sekolah sekolah (SMP) Penduduk usia dewasa memperoleh layanan pendidikan keluarga dalam Jumlah pendidik dan tenaga rangka meningkatkan wawasan, kependidikan serta orang tua/wali dan pemahaman tentang kiat mendidik pengasuh memiliki kapasitas anak sejak janin hingga dewasa menerapkan pendidikan keluarga Tersedianya Bantuan Operasional Siswa Untuk SMA Jumlah siswa SMA penerima BOS SM Jumlah SMA yang menerapkan Penerapan Kurikulum SMA Terbaru kurikulum yang berlaku Persentase satuan pendidikan agama dan keagamaan (pendidikan dasar) Tersedianya Layanan Pendidikan SD yang melaksanakan UKS


Siswa yang mendapatkan program gizi anak sekolah (progas) (piloting)

Pembinaan Sekolah Menengah Atas Pembinaan Sekolah Menengah Atas

PErbaikan kualitas anak didik

324000 4977085 12611

50

Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyediaan Layanan Pendidikan 27 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat usia dini Pendidikan Masyarakat Keluarga

Penduduk usia dewasa memperoleh layanan pendidikan keluarga dalam rangka meningkatkan wawasan, pemahaman tentang kiat mendidik anak sejak janin hingga dewasa

Jumlah orang dewasa mengikuti pendidikan keayahbundaan/keluarga


Program Prioritas

Pengembangan Pembelajaran yang 1 Berkualitas Pengembangan Pembelajaran yang 2 Berkualitas Pengembangan Pembelajaran yang 3 Berkualitas Pengembangan Pembelajaran yang 4 Berkualitas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Guru Profesional dan Kompeten

Program Guru dan Tenaga Kependidikan

Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan






Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan



Pengembangan Pembelajaran yang 5 Berkualitas

























Pengembangan Pembelajaran yang 9 Berkualitas Pengembangan Pembelajaran yang 10 Berkualitas Pengembangan Pembelajaran yang 11 Berkualitas

Pengembangan Pembelajaran yang 12 Berkualitas Pengembangan Pembelajaran yang 13 Berkualitas Pengembangan Pembelajaran yang 14 Berkualitas Pengembangan Pembelajaran yang 15 Berkualitas



Guru Profesional dan Kompeten Guru Profesional dan Kompeten Guru Profesional dan Kompeten

Kurikulum yang Andal

SASARAN K/L Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya

Meningkatnya kompetensi pendidik Program Guru dan Tenaga Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan dan tenaga pendidikan sesuai Kependidikan Tenaga Kependidikan bidangnya Meningkatnya Profesionalisme Guru Program Guru dan Tenaga Pembinaan Guru dan Tenaga dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Kependidikan Kependidikan Paud dan Dikmas Dikmas Program Guru dan Tenaga Meningkatnya Profesionalisme Guru Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar Program Guru dan Tenaga Meningkatnya Profesionalisme Guru Kependidikan Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Pendidikan Menegah Tersusunnya Kurikulum dan Metode Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Karakter pada jenjang Kementerian Pendidikan dan Penyempurnaan Kurikulum, Sistem pendidikan pra-sekolah, pendidikan Kebudayaan Pembelajaran dan Perbukuan dasar, dan menengah

INDIKATOR K/L Guru yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang IPA Guru yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan

TARGET

35769

25715

Guru yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang Matematika

13821

Guru yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang Penjaskes dan BK

21367

Guru yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang Bahasa

25074

Guru yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang Pertanian

1300

Guru yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang Bisnis dan Pariwisata

3041

Guru yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang Seni dan Budaya Guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang Mesin dan Teknik Industri Guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang Otomotif dan Elektronika Guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang Bangunan dan Listrik Guru produktif dan adaptif yang ditingkatkan kompetensinya menurut bidang kelautan, perikanan, teknologi informasi dan komunikasi Guru TK yang meningkat nilai rata-rata kompetensinya Guru Dikdas yang meningkat nilai ratarata kompetensinya Guru Dikmen yang meningkat nilai ratarata kompetensinya

Dokumen kebijakan teknis, kurikulum, pembelajaran, dan perbukuan

4662

841

2047

989

360

11005 26810 2010

60

Pengembangan Pembelajaran yang 17 Berkualitas Peningkatan dan Penjaminan Mutu 18 Pendidikan Peningkatan dan Penjaminan Mutu 19 Pendidikan Peningkatan dan Penjaminan Mutu 20 Pendidikan Peningkatan dan Penjaminan Mutu 21 Pendidikan

Kurikulum yang Andal Assessment Mutu Satuan Pendidikan Assessment Mutu Satuan Pendidikan

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah












Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan




Peningkatan dan Penjaminan Mutu 27 Pendidikan Peningkatan Ketersediaan Sarana dan 28 Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan 29 Prasarana yang Berkualitas

Peningkatan Ketersediaan Sarana dan 30 Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan 31 Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan 32 Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan 33 Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan 34 Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan 35 Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan 36 Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan 37 Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan 38 Prasarana yang Berkualitas Peningkatan Ketersediaan Sarana dan 39 Prasarana yang Berkualitas


Program Guru dan Tenaga Kependidikan Program Pendidikan Dasar dan Afirmasi Sarpras Khusus dan Daerah 3T Menengah Program Pendidikan Dasar dan Afirmasi Sarpras Khusus dan Daerah 3T Menengah Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kebudayaan Program Pendidikan Dasar dan Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan Menengah Peningkatan Kapasitas SDM Sekolah


Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah



Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan Pemenuhan SNP Sarpras Pendidikan

Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Perbukuan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Tersusunnya Kurikulum dan Metode Pendidikan Karakter pada jenjang pendidikan pra-sekolah, pendidikan dasar, dan menengah

Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pembinaan Penjaminan Mutu Pendidikan Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan

Dokumen model kurikulum dan pembelajaran Sekolah yang mendapatkan Tersedianya Layanan Pendidikan SMP standardisasi dan akreditasi Sekolah yang mendapatkan Tersedianya Layanan Pendidikan SD standardisasi dan akreditasi Jumlah SDLB/SMPLB/SMLB/SLB yang Meningkatnya Akses dan Mutu PK dan mendapatkan pembinaan akreditasi PLK SDLB/SMPLB menuju SSN Naskah pemetaan mutu pendidikan di Satuan Pendidikan yang telah seluruh jenjang pendidikan dipetakan mutunya Satuan pendidikan pada jenis, jenjang Satuan Pendidikan yang telah dan jalur pendidikan yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam disupervisi mutu pendidikannya pencapaian SNP Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang telah disupervisi mutu pendidikannya Sekolah Kejuruan menerapkan ISO

Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi

Terselenggaranya akreditasi satuan pendidikan sesuai SNP


Fasilitasi Standar Mutu dan Pelaksanaan Akreditasi

Terselenggaranya akreditasi satuan pendidikan sesuai SNP Meningkatnya kompetensi pendidik Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan dan tenaga pendidikan sesuai Tenaga Kependidikan bidangnya Meningkatnya kompetensi pendidik Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan dan tenaga pendidikan sesuai Tenaga Kependidikan bidangnya Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Tersedianya Layanan Pendidikan SMP Pembinaan Pendidikan Khusus dan Meningkatnya Akses dan Mutu PK dan Layanan Khusus PLK SDLB/SMPLB Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dan Kebudayaan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

9 1500 4737

409

Satuan Pendidikan Formal Diakreditasi BAN S/M

48000

Peserta Didik Formal dan Non Formal Yang Dinilai Kompetensinya Sesuai SNP

7662145

Pelatihan Kepala Sekolah, Guru dan Pengawas Uji Kompetensi Tenaga Kependidikan bagi pengawas dan kepala sekolah

2343000

Sekolah Berasrama yang dibangun

21

Asrama siswa

20

Satuan Kerja dan Satuan Pendidikan yang Terkoneksi Jardiknas

Satuan Kerja dan Satuan Pendidikan yang Terkoneksi Jardiknas


Unit Sekolah Baru yang dibangun

190


Ruang Kelas Baru yang dibangun

3386


3000


Ruang Belajar yang direhabilitasi Sekolah yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB) Sekolah yang mendapatkan Ruang Laboratorium IPA Sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan



Unit Sekolah Baru yang dibangun





Ruang Kelas Baru yang dibangun Sekolah yang mendapatkan perpustakaan/Pusat Sumber Belajar (PSB)

Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Tersedianya Layanan Pendidikan SMP Tersedianya Layanan Pendidikan SMP

6521

700 1455 3000 17 2015

1220

Peningkatan Ketersediaan Sarana dan 40 Prasarana yang Berkualitas































Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota Unit Sekolah Baru (USB)

103


Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota Ruang Kelas Baru (RKB)

3028


Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota Perpustakaan


Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota Ruang Laboratorium/Praktik Siswa

3991


Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota Peralatan TIK/Komputer

2000


Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota Unit Sekolah Baru (USB) yang dibangun

126


Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota Ruang Kelas Baru (RKB) yang dibangun

5373


Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota Perpustakaan


Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota Ruang Laboratorium/Praktik Siswa

2036


Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota Peralatan Praktik Siswa SMK

2786

Penyediaan Bantuan Pendidikan yang 50 Efektif Penyediaan Bantuan Pendidikan yang 51 Efektif Penyediaan Bantuan Pendidikan yang 52 Efektif Penyediaan Bantuan Pendidikan yang 53 Efektif Penyediaan Bantuan Pendidikan yang 54 Efektif Penyediaan Bantuan Pendidikan yang 55 Efektif



Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus Bantuan Afirmasi Penduduk Tidak Mampu / Daerah Khusus Bantuan Peningkatan Prestasi Bantuan Peningkatan Prestasi



Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah



Penyediaan Guru yang Berkualitas dan 58 Penempatan yang Merata Distribusi dan Pemerataan Guru Penyediaan Guru yang Berkualitas dan 59 Penempatan yang Merata Distribusi dan Pemerataan Guru Penyediaan Guru yang Berkualitas dan 60 Penempatan yang Merata Distribusi dan Pemerataan Guru

Program Guru dan Tenaga Kependidikan Program Guru dan Tenaga Kependidikan Program Guru dan Tenaga Kependidikan

Penyediaan Guru yang Berkualitas dan 61 Penempatan yang Merata Peningkatan Kesejahteraan Guru










Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Sekolah Dasar Pembinaan Sekolah Menengah Atas Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMP dari keluarga miskin Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SD dari keluarga miskin Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMA dari keluarga miskin Tersedianya bantuan pendidikan bagi siswa SMK dari keluarga miskin Tersedianya Layanan Pendidikan SMP

Jumlah Siswa SMP penerima bantuan melalui KIP Jumlah Siswa SD penerima bantuan melalui KIP Jumlah siswa SMA penerima bantuan melalui KIP Siswa SMK Penerima Manfaat BSM/Kartu Indonesia Pintar (KIP) Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi




Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Siswa yang mendapatkan Beasiswa Semua Kabupaten dan Kota Bakat dan Berprestasi

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan Pembinaan Sekolah Menengah dengan Kebutuhan Masyarakat, di Kejuruan Semua Kabupaten dan Kota Meningkatnya Profesionalisme Guru Pembinaan Guru dan Tenaga dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Kependidikan Paud dan Dikmas Dikmas Meningkatnya Profesionalisme Guru Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar Meningkatnya Profesionalisme Guru Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Pendidikan Menegah PTK PAUD dan POD Meningkat Ketersediaan, Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraannya dalam rangka Penguatan Peran Strategis PTK PAUD Pembinaan Guru dan Tenaga dan POD untuk Mewujudkan Revolusi Kependidikan Paud dan Dikmas Mental PTK PAUD dan POD Meningkat Ketersediaan, Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraannya dalam rangka Penguatan Peran Strategis PTK PAUD Pembinaan Guru dan Tenaga dan POD untuk Mewujudkan Revolusi Kependidikan Paud dan Dikmas Mental PTK PAUD dan POD Meningkat Ketersediaan, Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraannya dalam rangka Penguatan Peran Strategis PTK PAUD Pembinaan Guru dan Tenaga dan POD untuk Mewujudkan Revolusi Kependidikan Paud dan Dikmas Mental Tersedianya dan Meningkatnya Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar Tersedianya dan Meningkatnya Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar

Siswa yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi Tersedianya NSPK dan Sistem Perencanan Kebutuhan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas Tersedianya NSPK dan Sistem Perencanan Kebutuhan Guru Dikdas Dokumen NSPK dan Perencanaan Kebutuhan Guru Dikmen

Guru TK penerima tunjangan profesi

4694968 10685614 1692559 2154167 11252 531

2942

19655

3 3 2

84387

Guru TK/TKLB penerima tunjangan khusus

2430

Guru TK/TKLB penerima tunjangan fungsional

42586

Guru Dikdas penerima Tunjangan Profesi

106563

Guru Dikdas penerima Tunjangan Khusus

92464



Pembinaan Guru Pendidikan Dasar



Pembinaan Guru Pendidikan Menengah







Penyediaan Guru yang Berkualitas dan 70 Penempatan yang Merata Peningkatan Profesionalisme Guru Penyediaan Guru yang Berkualitas dan 71 Penempatan yang Merata Peningkatan Profesionalisme Guru

Program Guru dan Tenaga Kependidikan Program Guru dan Tenaga Kependidikan

Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas







Program Guru dan Tenaga Kependidikan Program Guru dan Tenaga Kependidikan Program Guru dan Tenaga Kependidikan Program Guru dan Tenaga Kependidikan Program Guru dan Tenaga Kependidikan


74 75 76 77 78

Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata Penyediaan Guru yang Berkualitas dan Penempatan yang Merata

Revitalisasi LPTK Revitalisasi LPTK Revitalisasi LPTK Revitalisasi LPTK Revitalisasi LPTK


Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Pembinaan Guru Pendidikan Menengah Pembinaan Guru Pendidikan Menengah

Tersedianya dan Meningkatnya Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar Meningkatnya kesejahteraan dan keterdsediaan pendidik dan Tenaga kependidikan jenjang pendidikan Menegah Meningkatnya kesejahteraan dan keterdsediaan pendidik dan Tenaga kependidikan jenjang pendidikan Menegah Meningkatnya kesejahteraan dan keterdsediaan pendidik dan Tenaga kependidikan jenjang pendidikan Menegah Meningkatnya Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas Meningkatnya Profesionalisme Guru Pendidikan Dasar Meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan sesuai bidangnya Meningkatnya Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas Meningkatnya Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas Meningkatnya Profesionalisme Guru Pendidikan Dasar Meningkatnya Profesionalisme Guru Pendidikan Dasar Meningkatnya Profesionalisme Guru Pendidikan Menegah Meningkatnya Profesionalisme Guru Pendidikan Menegah

Guru Dikdas penerima Tunjangan Fungsional

59916

PTK Dikmen yang Mendapatkan Tunjangan Fungsional

19394

Guru Dikmen penerima Tunjangan Profesi

93436

Guru Dikmen penerima Tunjangan Khusus

7116

Penilaian Kinerja Guru Penilaian kinerja Guru Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah mengikuti Uji Kompetensi

234198

Guru TK bersertifikasi pendidik

12698

Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD yang mengikuti Pengembangan Profesi

8000

Guru Dikdas bersertifikasi pendidik Guru Dikdas yang mengikuti Pengembangan Profesi

32175

Guru Dikmen bersertifikasi pendidik Guru Dikmen yang mengikuti Pengembangan Profesi

32175

7500

8070


Program Prioritas

Penciptaan lapangan kerja dengan 1 memperbesar investasi padat karya Pengurangan beban penduduk miskin 2 dan rentan Pengurangan beban penduduk miskin 3 dan rentan Pengurangan beban penduduk miskin 4 dan rentan Pengurangan beban penduduk miskin 5 dan rentan


Infrastruktur Padat Pekerja Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)

PROGRAM K/L Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Pembangunan dan Rehabilitasi sekolah, ruang kelas baru, perpustakaan, laboratorium, dll Pembinaan Sekolah Menengah Tersedianya bantuan pendidikan bagi Pertama siswa SMP dari keluarga miskin Tersedianya bantuan pendidikan bagi Pembinaan Sekolah Dasar siswa SD dari keluarga miskin Tersedianya bantuan pendidikan bagi Pembinaan Sekolah Menengah Atas siswa SMA dari keluarga miskin Pembinaan Sekolah Menengah Tersedianya bantuan pendidikan bagi Kejuruan siswa SMK dari keluarga miskin

INDIKATOR K/L

Jumlah tenaga kerja Jumlah Siswa SMP penerima bantuan melalui KIP Jumlah Siswa SD penerima bantuan melalui KIP Jumlah siswa SMA penerima bantuan melalui KIP Siswa SMK Penerima Manfaat BSM/Kartu Indonesia Pintar (KIP)

TARGET

44500 orang 4694968 10685614 1692559 2154167


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan

Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal yang Berkualitas, Berkesetaraan Gender, dan Berwawasan Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan (ESD) di Seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota Terselenggaranya Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Bekerja dan Berwirausaha yang Berstandar Nasional, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD), dan Kewarganegaraan global Terselenggaranya Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Bekerja dan Berwirausaha yang Berstandar Nasional, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD), dan Kewarganegaraan global



Ruang Kelas Baru yang dibangun

2015





5875


Tersedianya Layanan Pendidikan SD Anak Usia 3-6 Tahun Memperoleh Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang Berstandar Nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota Anak Usia 3-6 Tahun Memperoleh Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang Berstandar Nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota Anak Usia 3-6 Tahun Memperoleh Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang Berstandar Nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota Anak Usia 3-6 Tahun Memperoleh Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang Berstandar Nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota

Jumlah Sekolah SD yang dibangun Jumlah ruang kelas SD yang direhabilitasi Jumlah Siswa SD yang mendapatkan Beasiswa Bakat dan Berprestasi

Peningkatan kapasitas masyarakat desa Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan dan desa adat dalam seluruh tahapan Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyediaan Layanan Pendidikan 1 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa pembangunan desa Pendidikan Masyarakat Keaksaraan dan Kesetaraan


Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyediaan Layanan Kursus dan Pendidikan Masyarakat Pelatihan

Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan 3 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Pemenuhan Standar Pelayanan 4 Minimum di Desa Pemenuhan Standar Pelayanan 5 Minimum di Desa Pemenuhan Standar Pelayanan 6 Minimum di Desa Pemenuhan Standar Pelayanan 7 Minimum di Desa

Peningkatan peran aktif masyarakat desa sebagai tenaga pendidikan dan kesehatan Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan Penyediaan Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Dasar dan Menengah














68

Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja

90

Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan ketrampilan kewirausahaan/ berwiausaha

50

Lembaga PAUD memperoleh BOP PAUD Usia 3-4 Tahun

Jumlah Lembaga PAUD Terpadu Pembina yang dibangun/revitalisasi

17

531

170000

70

Jumlah Lembaga PAUD Terpadu yang dibangun/revitalisasi di daerah 3T

400

Jumlah Ruang Kelas PAUD yang dibangun termasuk meubeleir

140







Anak Usia 3-6 Tahun Memperoleh Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang Berstandar Nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota Anak Usia 3-6 Tahun Memperoleh Layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang Berstandar Nasional, yang berkesetaraan gender, berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyediaan Layanan Pendidikan Pendidikan Masyarakat Keaksaraan dan Kesetaraan























Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal yang Berkualitas, Berkesetaraan Gender, dan Berwawasan Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan (ESD) di Seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota PTK PAUD dan POD Meningkat Ketersediaan, Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraannya dalam rangka Penguatan Peran Strategis PTK PAUD dan POD untuk Mewujudkan Revolusi Mental PTK PAUD dan POD Meningkat Ketersediaan, Kualifikasi, Kompetensi dan Kesejahteraannya dalam rangka Penguatan Peran Strategis PTK PAUD dan POD untuk Mewujudkan Revolusi Mental Tersedianya dan Meningkatnya Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar Tersedianya dan Meningkatnya Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar

Lembaga PAUD yang memperoleh bantuan sarana pembelajaran, termasuk APE

3000

Pusat Kegiatan Gugus (PKG) yang memperoleh bantuan Gugus PAUD

6982


68

Jumlah Desa melaksanakan pemberdayaan Kampung Literasi

68

Guru TK/TKLB penerima tunjangan khusus

2430

Jumlah Guru TK/TKLB penerima subsidi tunjangan khusus di SP Transmigrasi 100 guru

Guru Dikdas penerima Tunjangan Khusus

Jumlah Guru Dikdas yang menerima tunjangan khusus di SP Transmigrasi

92464

100 guru


Program Prioritas




PROGRAM K/L Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama Luar Negeri Beasiswa Darmasiswa RI

INDIKATOR K/L

Jumlah penerima beasiswa pemerintah RI

TARGET


Penguatan citra positif Indonesia melalui peningkatan peran diplomasi publik



peningkatan diplomasi budaya luar negeri

Negara yang Mengapresiasi Diplomasi Budaya Indonesia

Perkotaan No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L








Pendidikan


Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Bekerja dan Berwirausaha yang Berstandar Nasional, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Bekerja dan Berwirausaha yang Berstandar Nasional, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Bekerja dan Berwirausaha yang Berstandar Nasional, berkesetaraan gender, dan berwawasan pendidikan pembangunan berkelanjutan (ESD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota




Pendidikan

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja

90000

Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan keterampilan kewirausahaan/ berwirausaha

50000

Jumlah Kabupaten dan Kota yang memiliki lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan sebagai rujukan

20

Jumlah PKBM Pembina dan Rumah Pintar yang dikelola oleh Pemda Kab/Kota

307


Program Prioritas



PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Pembangunan Politeknik dan SMK



Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Pariwisata



Peningkatan Kualitas Pendidikan Pariwisata di Luar Sekolah Pariwisata Peningkatan Kualitas Pendidikan Pariwisata di Luar Sekolah Pariwisata


Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

SASARAN K/L Terbangunnya SMK yang menunjang KEK

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah SMK bidang Industri/Pariwisata yang dibangun/ditingkatkan 8 SMK


Program Prioritas

1 SDM Pariwisata dan Kelembagaan


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L


SASARAN K/L Penyiapan SDM lulusan SMK bidang Pariwisata SEKOLAH YANG MENDAPATKAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN Sekolah yang mendapatkan Program Peningkatan Mutu Pembelajaran

INDIKATOR K/L Jumlah lulusan SMK bidang pariwisata yang bekerja

Jumlah siswa SD sadar wisata

TARGET


Pelaksanaan kampanye sadar wisata kepada masyarakat


Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan

Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat Jumlah siswa-siswi sekolah sadar wisata

KEMENTERIAN PERDAGANGAN Kedaulatan Pangan No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses 1 Pangan Masyarakat Cadangan Pangan Pemerintah Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pemantauan dan pengendalian harga 2 Pangan Masyarakat pangan

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pasar Lelang dan Sistem Resi Gudang

Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pemantauan dan pengendalian harga 3 Pangan Masyarakat pangan

Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi

Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses 4 Pangan Masyarakat Pembangunan Pasar Tradisional Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pengendalian impor dan tata niaga 5 Pangan Masyarakat pangan

Program Pengembangan Perdagangan Pengembangan Kapasitas Logistik Dalam Negeri Perdagangan dan Sarana Perdagangan Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Pengelolaan Impor

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Tersedia dan tersalurkannya cadangan pangan (CBP) untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan Kebijakan intervensi kelancaran tata niaga bahan pokok

Jumlah Cadangan Beras Pemerintah yang disalurkan 300.000 ton beras Data harga dan non harga bahan pokok dan barang penting

Peningkatan stok pangan nasional

Gudang yang telah mengimplementasikan SRG (gudang)

Terbangunnya/Direvitalisasinya Pasar Rakyat Aturan impor pangan yang harmonis dengan kebijakan pangan nasional

Jumlah Pasar Rakyat

220

Kebijakan impor (peraturan)

1319


Program Prioritas



Perumusan Kebijakan/Peraturan di Bidang Impor Migas

PROGRAM K/L

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

KEGIATAN K/L

Pengelolaan Impor

SASARAN K/L Tersedianya kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang impor termasuk di wilayah perbatasan

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah rumusan kebijakan/peraturan di bidang impor

5

Revolusi Mental No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L


Pemberdayaan Dagang Kecil, Program Pengembangan Perdagangan Menengah dan Peningkatan Dalam Negeri Penggunaan Produk Dalam Negeri


Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan 3 Daya Saing Bangsa Cinta Produk Dalam Negeri Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan 4 Daya Saing Bangsa Cinta Produk Dalam Negeri Persaingan Usaha Yang Sehat (Contoh: Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Menghindari Praktik Monopoli, Tertib 5 Daya Saing Bangsa Ukur)

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen Program Peningkatan Perlindungan Konsumen Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

Pengembangan Standardisasi Bidang Perdagangan Pengembangan Kebijakan dan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen

SASARAN K/L Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri Peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk berperilaku jujur dan mengedepankan perlindungan konsumen

INDIKATOR K/L

TARGET

Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional

0,927

Jumlah pelaku usaha yang memahami standardisasi

400 peserta

Penumbuhan budaya konsumen cerdas di kalangan masyarakat Jumlah Konsumen yang teredukasi

5.000 orang

Indeks Keberdayaan Konsumen

Peningkatan Tertib Ukur

Jumlah Pasar Tertib Ukur

43

80 PTU


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan 1 Ekonomi Perbatasan Pengembangan 10 PKSN dan Pusat 2 Perdagangan Lintas Batas Negara

Pembangunan Sarana dan Prasana Pemasaran Pembangunan Pasar, Gudang, dan sarana perdagangan di Kota Pusat Pertumbuhan


Regulasi perdagangan ekspor dan impor melalui perbatasan negara





Program Pengembangan Perdagangan Pengembangan Sarana Distribusi Dalam Negeri Perdagangan Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

Pemenuhan Kebutuhan sarana perdagangan wilayah

Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah

Pasar Lintas Batas di PKSN yang Mendukung Perdagangan Luar Negeri Pembukaan dan Pengamanan Akses Pasar Internal dan Eksternal ASEAN, Program Peningkatan Kerja Sama Peningkatan Kerja Sama Perdagangan serta wilayah sub regional dan Perdagangan Internasional Internal dan Eksternal Asean perbatasan Pembukaan dan Pengamanan Akses Pasar Indonesia di Negara Mitra Program Peningkatan Kerja Sama Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Utama, Mitra Prospektif dan Wilayah Perdagangan Internasional Bilateral Perbatasan Pengkajian dan Pengembangan Perundingan regulasi dan mekanisme Program Pengkajian dan Kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan kerjasama perdagangan antarnegara di Pengembangan Kebijakan Perdagangan Pengamanan Perdagangan PKSN

Jumlah sarana perdagangan terbangun 158 Pasar

Jumlah Pasar Lintas Batas di PKSN

10 Pasar Lintas Batas

Penurunan Hambatan Tarif di Negara ASEAN dan Mitra ASEAN

7%

Persentase post tarif HS yang diturunkan tarifnya

0,9

Tersedianya regulasi kerjasama perdagangan antarnegara di PKSN

3 perundingan


Program Prioritas




PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Peningkatan Penggunaan Produk dalam Meningkatnya kreativitas, kapasitas, Jumlah Bantuan Sarana Usaha Program Pengembangan Perdagangan Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan kompetensi UMKM perdagangan Perdagangan termasuk di wilayah Dalam Negeri dan Menengah serta penggunaan produk dalam negeri perbatasan

TARGET

23 Kab


Program Prioritas


PROGRAM K/L















Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Distribusi, dan Mutu 7 Kesehatan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan Ketersediaan pangan beragam, akses 8 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat ekonomi, dan pemanfaatan pangan Ketersediaan pangan beragam, akses 9 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat ekonomi, dan pemanfaatan pangan

Antar Kelompok Pendapatan

KEGIATAN K/L

Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Peningkatan pengawasan terhadap akses pembelian minuman beralkohol pada anak di bawah usia 18 tahun Penyusunan regulasi pembatasan akses pembelian rokok pada anak di bawah usia 18 tahun

Jumlah kegiatan pengawasan penjualan minuman beralkohol Jumlah regulasi pembatasan akses pembelian rokok pada anak di bawah usia 18 tahun yang disusun

Peningkatan Efektivitas Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Peningkatan Penggunaan Produk dalam Program Pengembangan Perdagangan Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil Dalam Negeri dan Menengah Promosi makanan dan minuman sehat Peningkatan Penggunaan Produk dalam Program Pengembangan Perdagangan Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil Dalam Negeri dan Menengah Promosi makanan dan minuman sehat

Program Pengembangan Perdagangan Pengembangan Kapasitas Logistik Dalam Negeri Perdagangan dan Sarana Perdagangan Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Perlindungan Pemberdayaan Perlindungan Konsumen Konsumen Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Pengembangan Perdagangan dalam Negeri Daerah Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

TARGET

jumlah pameran pangan nusantara

4 pameran

Promosi produk potensial Indonesia di pusat perbelanjaan (mall to mall)

15 mall

Pengembangan Pasar Sehat dalam Program Pemberdayaan Terpadu Nasional Pasar Rakyat

Jumlah pasar sehat yang dikembangkan dalam program pemberdayaan terpadu nasional pasar rakyat

Optimalisasi implementasi kebijakan perlindungan konsumen Peraturan yang melindungi dan mendorong industri bahan baku obat dalam negeri

Jumlah sosialisasi kebijakan perlindungan konsumen Jumlah peraturan yang melindungi dan mendorong industri bahan baku obat dalam negeri -Pembinaan dan pengawasan fortifikasi pangan wajib Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu

--

No

Program Prioritas




PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L


Program Pengembangan Perdagangan Pengembangan Sarana Distribusi Dalam Negeri Perdagangan


Peningkatan Penggunaan Produk dalam Meningkatnya kreativitas, kapasitas, Program Pengembangan Perdagangan Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan kompetensi UMKM perdagangan Jumlah PMKM yang bermitra dengan Dalam Negeri dan Menengah serta penggunaan produk dalam negeri retail modern

-

TARGET

-

200


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET


Peningkatan Penggunaan Produk dalam Meningkatnya kreativitas, kapasitas, Jumlah Bantuan Sarana Usaha Program Pengembangan Perdagangan Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan kompetensi UMKM perdagangan Perdagangan termasuk di wilayah Dalam Negeri dan Menengah serta penggunaan produk dalam negeri perbatasan


Peningkatan Penggunaan Produk dalam Meningkatnya kreativitas, kapasitas, Program Pengembangan Perdagangan Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan kompetensi UMKM perdagangan Jumlah PMKM mitra binaan yang Dalam Negeri dan Menengah serta penggunaan produk dalam negeri difasilitasi

1200


Peningkatan Penggunaan Produk dalam Meningkatnya kreativitas, kapasitas, Program Pengembangan Perdagangan Negeri dan Pemberdayaan Dagang Kecil dan kompetensi UMKM perdagangan Jumlah PMKM mitra binaan yang Dalam Negeri dan Menengah serta penggunaan produk dalam negeri difasilitasi

1200


Terbangunnya Sarana Perdagangan Dalam Rangka Kelancaran Distribusi Program Pengembangan Perdagangan Pengembangan Kapasitas Logistik Barang Kebutuhan Pokok di wilayah Dalam Negeri Perdagangan dan Sarana Perdagangan Indonesia termasuk wilayah perbatasan Jumlah Pasar Rakyat Tipe A

100



Terbangunnya Sarana Perdagangan Dalam Rangka Kelancaran Distribusi Program Pengembangan Perdagangan Pengembangan Kapasitas Logistik Barang Kebutuhan Pokok di wilayah Dalam Negeri Perdagangan dan Sarana Perdagangan Indonesia termasuk wilayah perbatasan Jumlah Pasar Rakyat Tipe B

120



Terbangunnya Sarana Perdagangan Dalam Rangka Kelancaran Distribusi Jumlah Pasar Rakyat yang Program Pengembangan Perdagangan Pengembangan Kapasitas Logistik Barang Kebutuhan Pokok di wilayah mendapatkan Pemberdayaan Terpadu Dalam Negeri Perdagangan dan Sarana Perdagangan Indonesia termasuk wilayah perbatasan Nasional

100



2800 unit


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L


Penguatan Peran dalam Pilar Ekonomi

Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional

Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internal dan Eksternal Asean

Penguatan Diplomasi Ekonomi dan 2 Kerja Sama Pembangunan Penguatan Diplomasi Ekonomi dan 3 Kerja Sama Pembangunan Penguatan Diplomasi Ekonomi dan 4 Kerja Sama Pembangunan Penguatan Diplomasi Ekonomi dan 5 Kerja Sama Pembangunan

Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Tingkat Bilateral Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Tingkat Bilateral Peningkatan Diplomasi Ekonomi di Tingkat Bilateral Peningkatan Peran dalam Kerja Sama Teknik

Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional Program Pengembangan Ekspor Nasional Program Pengembangan Ekspor Nasional Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Bilateral Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor Pengembangan Promosi dan Citra Peningkatan Tertib Ukur

SASARAN K/L

Pembukaan dan Pengamanan Akses Pasar Internal dan Eksternal ASEAN, serta wilayah sub regional dan perbatasan Pembukaan dan Pengamanan Akses Pasar Indonesia di Negara Mitra Utama, Mitra Prospektif dan Wilayah Perbatasan Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan informasi ekspor Meningkatnya hubungan dan nilai transaksi dagang Tersusunnya Kebijakan di bidang Metrologi Legal

INDIKATOR K/L Persentase Posisi Isu Strategis Indonesia yang disepakati Kementerian/Lembaga terkait dan/atau dikonsultasikan ke DPR pada setiap fora perundingan internal dan eksternal ASEAN Jumlah Komoditi prospektif dalam rangka Peningkatan Akses Pasar yang disahkan Kementerian/Lembaga Terkait Jumlah Informasi Pasar Ekspor Jumlah promosi dagang luar negeri yang diikuti Jumlah Rumusan Kebijakan Metrologi Legal

TARGET

85%


Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan Gudang Logistik

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Program Pengembangan Perdagangan Pengembangan Sarana Distribusi Dalam Negeri Perdagangan

SASARAN K/L Terbangunnya gudang logistik

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah Pusat Distribusi Regional

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS Revolusi Mental No

Program Prioritas




Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perundangan Promosi Layanan Elektronik menuju Ebudgeting dan E-reporting, Complaint Center

PROGRAM K/L

Program Perencanaan Pembangunan Nasional Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas

KEGIATAN K/L Analisis Peraturan PerundangUndangan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perencanaan Pembangunan Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

SASARAN K/L

Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional Terlaksananya e-planning dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJM/RKP) secara online

INDIKATOR K/L

TARGET

% Kesesuaian muatan Renja K/L dgn RKP

100%

Jumlah sistem e-planning secara online 1 paket sistem


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET


Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi

Program Perencanaan Pembangunan Nasional

Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Hak Asasi Manusia Optimalisasi Stranas PPK

Evaluasi Kelembagaan Stranas PPK

1 laporan kajian


Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi


Perencanaan Pembangunan Terkait Lingkup Hukum dan Hak Asasi Manusia Optimalisasi Stranas PPK

Evaluasi dampak Aksi PPK

1 laporan kajian


Program Prioritas



PROGRAM K/L

Peningkatan Peran dalam Forum Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan di Tingkat Internasional Nasional

KEGIATAN K/L Perencanaan Pembangunan Bidang Kerja Sama Pembangunan Internasional

SASARAN K/L Rancangan kebijakan kerjasama pembangunan internasional dlm kerangka pendanaan pembangunan

INDIKATOR K/L

TARGET

% kesesuaian prioritas pendanaan kerjasama pembangunan internasional dan prioritas RPJMN


Program Prioritas



PROGRAM K/L

Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan nasional


Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan nasional


KEGIATAN K/L Pengembangan Kebijakan dalam Bidang Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Pengembangan Kebijakan dalam Bidang Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan

SASARAN K/L Tersusunnya logframe pembangunan nasional tahun 2018

INDIKATOR K/L Jumlah kebijakan terkait logframe pembangunan nasional tahun 2018

Terbangunnya sistem pemantauan dan Jumlah sistem pemantauan dan evaluasi yang responsif evaluasi yang responsif

TARGET

1 Kebijakan

1 sistem

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Kemaritiman dan Kelautan No

Program Prioritas



Insentif Usaha dan Iklim Investasi

PROGRAM K/L Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

KEGIATAN K/L Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

SASARAN K/L Meningkatnya ketersediaan dan kehandalan armada pelayaran nasional -

INDIKATOR K/L

TARGET

-


Program Pengelolaan dan Keamanan dan keselamatan pelayaran Penyelenggaraan Transportasi Laut






Pembangunan/pengembangan pelabuhan umum

Konektivitas (tol) laut dan industri 6 maritim Konektivitas (tol) laut dan industri 7 maritim

Pembangunan/pengembangan pelabuhan umum Pengembangan Layanan Pelayaran nasional

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat


Pengembangan Layanan Pelayaran nasional

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut







Konektivitas (tol) laut dan industri 11 maritim Konektivitas (tol) laut dan industri 12 maritim

Pengembangan Layanan Pelayaran nasional Penguatan Industri Perkapalan dan Rancang Bangun Kelautan

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat


Penguatan SDM Perkapalan


Penguatan SDM Perkapalan

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan Pantai Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Perkapalan dan Kepelautan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat

Tersedianya sarana dan prasaran di bidang keselamatan dan kemanan pelayaran (kenavigasian)

Jumlah Pembangunan Kapal Negara Kenavigasian

10 kapal

Tersedianya kapal patroli

Pembangunan Kapal Patroli

4 kapal

Tersedianya kapal marine inspector Terlaksananya Pengembangan Pelabuhan pada 24 Lokasi untuk Tol Laut

Pembangunan Kapal Marine Inspector

10 kapal

Jumlah Pengembangan Pelabuhan pada 24 Lokasi untuk Tol Laut 24 pelabuhan strategis

Terbangunnya akses Jalur Kereta Api ke Pelabuhan Panjang Jalur KA

19,5 km

Terbangunnya Bus air

Jumlah unit pembangunan Bus air

7 bus air

Terselengggaranya trayek perintis dan PSO

Jumlah trayek perintis dan PSO

103 trayek

Tersedianya angkutan laut perintis

subsidi angkutan laut perintis

140 trayek

Tersedianya armada angkutan laut nasional

Jumlah armada angkutan laut nasional 17.285 armada angkutan laut

Terselenggaranya subsidi tol laut

Subsidi tol laut

Tersedianya Luludan DIklat Transportasi Laut Yang Prima, Program Pengembangan Sumber Daya Pengembangan Sumber Daya Manusia Professional, beretika dan berdaya Manusia Perhubungan Perhubungan Laut saing internasional Tersedianya Luludan DIklat Transportasi Laut Yang Prima, Program Pengembangan Sumber Daya Pengembangan Sumber Daya Manusia Professional, beretika dan berdaya Manusia Perhubungan Perhubungan Laut saing internasional

6 trayek

Jumlah lulusan diklat Transportasi Laut yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan 2.314 orang

Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut (orang)

140.261 orang


1

2

3

4

5

Program Prioritas Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan Membuka Isolasi Lokpri, Peningkatan Sarpras Peningkatan SDM, dan Ekonomi Perbatasan


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET


Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat

Dermaga Penyeberangan

Pembangunan Dermaga Penyeberangan





Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan

Sarana Penunjang Konektivitas Antar Wilayah Pemenuhan kebutuhan fasilitas pelabuhan sesuai persyaratan hirarkinya

Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Pelabuhan/Dermaga Jumlah pembangunan/lanjutan/penyelesaian pelabuhan baru


Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pembangunan dan Pengembangan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Bandar Udara di Kawasan Perbatasan

Jumlah Bandar Udara

1.022 KM



Pembangunan, Rehabilitasi dan Aksesibilitas dan kapasitas jaringan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara transportasi udara

Jumlah Bandar Udara yang dikembangkan di Kawasan Perbatasan

21 Bandara

19 Paket

100 Unit

30 pelabuhan


Pembangunan jalan, dan sarana transportasi di Kota Pusat pertumbuhan Pembangunan jalan, dan sarana transportasi di Kota Pusat pertumbuhan

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Ketersediaan dan kehandalan armada pelayaran nasional Konektivitas nasional melalui peningkatan dan keterpaduan jaringan pelayaran

Pembangunan kapal Perintis Penumpang dan Barang

2 unit

Jumlah PKSN dengan trayek Kapal Pelni yang meningkat frekuensinya 5 PKSN


Program Prioritas



Pelayanan Angkutan Perintis
















Pembangunan Dermaga

PROGRAM K/L Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

KEGIATAN K/L Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut Pelayanan Angkutan Udara Perintis Pelayanan Angkutan Udara Perintis Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan

SASARAN K/L Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Darat Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Darat Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Darat Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Darat Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Darat Menguatnya konektivitas nasional melalui peningkatan dan keterpaduan jaringan pelayaran Meningkatnya aksesibilitas dan kapasitas jaringan transportasi udara Meningkatnya aksesibilitas dan kapasitas jaringan transportasi udara Terbangunnya Dermaga Penyeberangan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan fasilitas pelabuhan sesuai persyaratan hirarkinya


Pembangunan Perkeretaapian

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian


Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bandara


Pembangunan, Rehabilitasi dan Meningkatnya aksesibilitas dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara kapasitas jaringan transportasi udara


Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bandara Pengadaan Moda Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP Pengadaan Moda Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP Pengadaan Moda Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat


Pengadaan Moda Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP


Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut


Pengadaan Moda Transportasi Darat, Laut, Udara dan ASDP



13 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas 14 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas 15 Peningkatan Aksesibilitas/Konektivitas

Pembangunan Dermaga

Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Sarana Perkeretaapian Perkeretaapian di Luar Jawa

Pembangunan dan Pengembangan Bandara membuka daerah terisolir Pembangunan Dermaga Penyeberangan Terwujudnya Sarana Penunjang Konektivitas Antar Wilayah Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Darat

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah Bus Perintis

100 unit

Jumlah Angkutan Barang Perintis Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Barang dijalan Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas) Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan

0 trayek

Jumlah trayek perintis dan PSO Jumlah rute pelayanan perintis dan subsidi untuk angkutan udara (rute)

90 trayek

0 trayek 237 trayek 250 trayek

240 rute

Jumlah subsidi angkutan BBM (drum) Jumlah Dermaga Penyeberangan

31 Paket

Pembanguan dan Pengembangan 163 Pelabuhan Non Komersial

107 pelabuhan

Terbangunnya Jalur KA di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua Jumlah Bandar Udara yang direhabilitasi dan dikembangkan (perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan)

4 rute

20 bandara

Jumlah Bandara

50 bandara

Jumlah Dermaga Penyeberangan Jumlah Unit Pembangunan Kapal Penyeberangan Perintis Baru

31 Paket 10 kab

Jumlah Bus Perintis

Meningkatnya ketersediaan dan Pembangunan kapal Perintis kehandalan armada pelayaran nasional Penumpang dan Barang Terselenggaranya Pembangunan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Prasarana Bandar Udara Jumlah Bandar Udara

100

10 kab

50 Bandara


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Kampanye dan penguatan implementasi regulasi keselamatan berkendara Terlaksananya Sosialisasi Keselamatan Jalan


Pengelolaan stress dan keselamatan berkendara Pengelolaan stress dan keselamatan berkendara

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan




Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan


Pengelolaan stress dan keselamatan berkendara Pengelolaan stress dan keselamatan berkendara


Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan

Penerapan Manajemen Keselamatan Jalan Terlaksananya Penegakan, Penanganan, dan Inspeksi Keselamatan Jalan Terbangunnya Fasilitas Keselamatan Jalan




Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan

Peningkatan Kualitas Perilaku Pengemudi Kendaraan Bermotor




Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat

Mendorong penataan sarana dan Jumlah Paket Penyelenggaraan fasilitas perhubungan yang aman dan Transportasi Ramah Lingkungan (Jalur nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda sepeda, Pedestrian) (paket)


Mendorong konektivitas akses transportasi (antar moda angkutan transportasi massal) yang mendukung masyarakat mengunakan transportasi publik dan untuk menggerakkan badan (berjalan/bersepeda menuju stasiun/tempat pemberhentian fasilitas Pembangunan dan Pengelolaan Sarana umum termasuk penyediaan fasilitas Perhubungan Darat â€œpark & rideâ€ Ketersediaan moda transportasi obat dan vaksin di DTPK


Peningkatan aktivitas fisik dan konektivitas moda transportasi Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan

Jumlah Publisitas dan Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat

11

Jumlah Sosialisasi Keselamatan Jalan 24 Paket Terbentuknya Koordinasi, Kegiatan, dan Peraturan Terkait Manajemen Keselamatan Jalan 16 Kegiatan/Peraturan Jumlah Penegakan, Penanganan, dan Inspeksi Keselamatan Jalan 10 Paket Jumlah Fasilitas Keselamatan Jalan yang Terbangun 3 Paket Terlaksananya Kegiatan yang Meningkatkan Kualitas Perilaku Pengemudi Kendaraan Bermotor 10 Paket

Jumlah pembinaan dan standarisasi konektivitas akses transportasi yang mendukung masyarakat mengunakan transportasi publik dan untuk menggerakkan badan Jumlah Kab/kota yang memiliki moda transportasi obat dan vaksin

5

--

Antar Kelompok Pendapatan No 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11

Program Prioritas Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya Penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Infrastruktur Padat Pekerja Infrastruktur Padat Pekerja Infrastruktur Padat Pekerja Infrastruktur Padat Pekerja Infrastruktur Padat Pekerja

Infrastruktur Padat Pekerja Infrastruktur Padat Pekerja Infrastruktur Padat Pekerja Infrastruktur Padat Pekerja Infrastruktur Padat Pekerja Infrastruktur Padat Pekerja

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan Pembinaan dan Pengembangan Keselamatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat

Terwujudnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas Transportasi Darat Terwujudnya Lalu Lintas Transportasi Darat yang berkeselamatan Terwujudnya Keselamatan Transportasi Darat Terwujudnya Keselamatan Transportasi Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat

Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat

INDIKATOR K/L Jumlah ATCS (paket) Jumlah Fasilitas Perlengkapan Jalan jumlah paket pembangunan zona selamat sekolah Jumlah paket perbaikan lokasi rawan kecelakaan Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Jumlah Lokasi Rehabilitasi / Peningkatan Pembangunan Terminal (Paket) Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Penyeberangan Baru Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Sungai Baru Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Danau Baru Jumlah Paket Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Jumlah Paket Rehabilitasi Dermaga Sungai

TARGET 5 250 4 18 4

6 21 4 1 3 3

Penciptaan lapangan kerja dengan 12 memperbesar investasi padat karya Penciptaan lapangan kerja dengan 13 memperbesar investasi padat karya Penciptaan lapangan kerja dengan 14 memperbesar investasi padat karya Penciptaan lapangan kerja dengan 15 memperbesar investasi padat karya Penciptaan lapangan kerja dengan 16 memperbesar investasi padat karya Penciptaan lapangan kerja dengan 17 memperbesar investasi padat karya


Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Keahlian Pekerja

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Keahlian Pekerja


Infrastruktur Padat Pekerja Infrastruktur Padat Pekerja

Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pengembangan SDM Perhubungan dan Pendidikan untuk Perhubungan Darat, Laut, dan Udara Pengembangan SDM Perhubungan dan Pendidikan untuk Perhubungan Darat, Laut, dan Udara Pengembangan SDM Perhubungan dan Pendidikan untuk Perhubungan Darat, Laut, dan Udara Pengembangan SDM Perhubungan dan Pendidikan untuk Perhubungan Darat, Laut, dan Udara Pengembangan SDM Perhubungan dan Pendidikan untuk Perhubungan Darat, Laut, dan Udara Pengembangan SDM Perhubungan dan Pendidikan untuk Perhubungan Darat, Laut, dan Udara Pengembangan SDM Perhubungan dan Pendidikan untuk Perhubungan Darat, Laut, dan Udara Pengembangan SDM Perhubungan dan Pendidikan untuk Perhubungan Darat, Laut, dan Udara

Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Darat Terwujudnya lulusan SDM Transportasi Bersertifikat berasal dari aparatur kemenhub

Jumlah paket pembangunan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor

1

Jumlah BRT (unit)

813

Jumlah Bus Perintis Jumlah lulusan SDM Transportasi Bersertifikat berasal dari aparatur kemenhub

100

46662

Terwujudnya lulusan SDM Transportasi Jumlah lulusan SDM Transportasi Bersertifikat berasal dari masyarakat Bersertifikat berasal dari masyarakat

Keahlian Pekerja


Terwujudnya lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Darat Terwujudnya Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan darat

Jumlah lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Darat Jumlah lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan darat


Keahlian Pekerja



Keahlian Pekerja


Terwujudnya Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Terwujudnya Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Laut

Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut Jumlah Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Laut


Keahlian Pekerja



Keahlian Pekerja



Keahlian Pekerja


Keahlian Pekerja


Keahlian Pekerja

Terwujudnya Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara Terwujudnya Lulusan Diklat Program Pengembangan Sumber Daya Pengembangan dan Peningkatan Manusia Perhubungan Kapasitas SDM Perhubungan Udara Terwujudnya Lulusan Pendidikan Pengembangan SDM Perhubungan dan Pengembangan dan Peningkatan Program Pengembangan Sumber Daya Pendidikan untuk Perhubungan Darat, Kapasitas SDM Perhubungan Manusia Perhubungan Laut, dan Udara Sekretariat BPSDM Pengembangan SDM Perhubungan dan Terwujudnya Lulusan Pelatihan Program Pengembangan Sumber Daya Pendidikan untuk Perhubungan Darat, Pengembangan dan Peningkatan Manusia Perhubungan Laut, dan Udara Kapasitas SDM Sekretariat BPSDM

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi Penyediaan sarana prasarana pendukung sosial dan ekonomi

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

237961

5251

1532

140261

2314

Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara Jumlah Lulusan Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Udara Jumlah Lulusan Pendidikan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Perhubungan Sekretariat BPSDM Jumlah Lulusan Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat BPSDM

6069

847

315

9086

Desa dan Kawasan Pedesaan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Prioritas Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat

SASARAN K/L Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Darat Terbangunnya Dermaga Penyeberangan

INDIKATOR K/L Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Sungai Baru Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Sungai Lanjutan Jumlah Paket Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan Jumlah Paket Rehabilitasi Dermaga Sungai Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Danau Baru Jumlah Paket Pembangunan Dermaga Danau Lanjutan Jumlah Paket Rehabilitasi Dermaga Danau Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan SDP (Lintas) Jumlah Dermaga Penyeberangan

TARGET 17 paket 31 paket 47 paket 25 paket 5 paket 5 paket 3 paket 237 lintas 31 paket


Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah Pembangunan dan/atau Rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah


Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Menguatnya konektivitas nasional melalui peningkatan dan keterpaduan jaringan pelayaran



Pembangunan pelabuhan

Jumlah pembangunan bandar udara baru


Program Prioritas




PROGRAM K/L


KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kenavigasian

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang keselamatan dan Pembangunan Kapal Negara keamanan pelayaran Kenavigasian (unit)

13

25





Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran Pembangunan Reverse Osmosis (unit)





Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang keselamatan dan Pembangunan Sarana Bantu Navigasi keamanan pelayaran Pelayaran (SBNP) (unit)

227


Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang keselamatan dan Pembangunan Sistem Telekomunikasi keamanan pelayaran Pelayaran (unit)

18


Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang keselamatan dan Pembangunan Fasilitas Pendukung keamanan pelayaran Kenavigasian

60











Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran Pembangunan VTS (lokasi)





Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran Pembangunan GMDSS (lokasi)




Pengelolaan dan Penyelenggaraan Meningkatnya ketersediaan sarana dan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan prasarana di bidang keselamatan dan Pantai keamanan pelayaran Jumlah Pembangunan Kapal Patroli

45


Pengelolaan dan Penyelenggaraan Meningkatnya ketersediaan sarana dan Jumlah Pembangunan/Pengadaan Kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan prasarana di bidang keselamatan dan Fasilitas Pendukung Penjagaan Laut Pantai keamanan pelayaran dan Pantai

5



4

13

Perkotaan No

Program Prioritas










PROGRAM K/L Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

KEGIATAN K/L Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat

SASARAN K/L Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Terwujudnya Sarana Penunjang Konektivitas Antar Wilayah Terwujudnya Sarana Penunjang Konektivitas Antar Wilayah

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal Jumlah Lokasi Rehabilitasi / Peningkatan Pembangunan Terminal

6 paket

Jumlah Unit Pembangunan Bus Air Jumlah Unit Pengadaan Kapal Kerja / Speed Boat

7 Unit

8 paket

8 unit



















14 Mewujudkan Sistem Perkotaan Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak 15 Huni, serta Tertata Baik Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak 16 Huni, serta Tertata Baik Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak 17 Huni, serta Tertata Baik Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak 18 Huni, serta Tertata Baik Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak 19 Huni, serta Tertata Baik Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak 20 Huni, serta Tertata Baik Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak 21 Huni, serta Tertata Baik


Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Penyediaan sarana transportasi Laut antar PKSN

Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan Jumlah BRT (unit) Meningkatnya interkoneksi antara PKN Jumlah PKSN dengan trayek Kapal Pelni dan PKSN yang meningkat frekuensinya Jumlah Bandar Udara yang direhabilitasi dan dikembangkan Pembangunan, Rehabilitasi dan Meningkatnya aksesibilitas dan (perpanjangan, pelebaran dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara kapasitas jaringan transportasi udara peningkatan kekuatan) Pembangunan dan Pengelolaan Jumlah Km'sp jalur KA yang dibangun Prasarana dan Fasilitas Pendukung termasuk jalur ganda dan reaktivasi Kereta Api Terlaksananya pembangunan jalur KA (Km'sp) 1 Paket Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Jumlah km listrik aliran atas jalur KA Kereta Api Terbangunnya elektrifikasi jalur KA yang dibangun 127 km Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Reaktivasi jalur KA Jumlah km jalur KA yang di reaktivasi 34 km Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Terbangunnya jalur layang KA Panjang km jalur layang KA terbangun 18.8 km Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Terbangunnya jalur LRT Jumlah km jalur LRT yang dibangun 252.5 km Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Jumlah km jalur monorail yang Kereta Api Terbangunnya jalur monorail dibangun 24 km Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api Terbangunnya jalur MRT Jumlah km jalur MRT yang dibangun 23 km

Program Pengelolaan dan Tersedianya sistem transportasi publik Penyelenggaraan Transportasi Darat

Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda

Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan

Jumlah BRT (unit)

500 unit




Jumlah Bus Pemadu Moda (unit)

20 unit




Jumlah Bus Angkutan Umum/ Pelajar/Mahasiswa (unit)

60 unit




Jumlah BRT + Fasilitas Pendukung

6 unit




Jumlah BRT (unit) *

150 unit




Jumlah Paket Fasilitas Pendukung BRT * 5 paket



Terlaksananya penataan transportasi Jabodetabek (QW)

Jumlah BRT Jabodetabek

20 unit

813

100




Terlaksananya penataan transportasi Jabodetabek (QW)

Panjang Koridor terbangun (km)

80 km

Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan, Bandara, Kereta Api


Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat

Terwujudnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas Transportasi Darat


Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan, Bandara, Kereta Api Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan, Bandara, Kereta Api Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan, Bandara, Kereta Api Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan, Bandara, Kereta Api

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat


Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan, Bandara, Kereta Api





Terwujudnya Kinerja Pelayanan Lalu Lintas Transportasi Darat Terbangunnya Dermaga Penyeberangan Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan Meningkatnya jumlah pelabuhan yang memenuhi kriteria kinerja yang ditetapkan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan fasilitas pelabuhan sesuai persyaratan hirarkinya




Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan

No

Program Prioritas


2 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur 3 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur 4 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Terbangunnya Pelabuhan Temajok Pembangunan Pelabuhan dapat menampung kapal dengan kapasitas 10.000-20.000 DWT (2017-2018) (Bantuan Perizinan)










Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi









Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perhubungan Darat Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda

Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat Pembangunan Dermaga Penyeberangan Terwujudnya Sarana Transportasi Darat yang berkeselamatan Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan

INDIKATOR K/L Jumlah Fasilitas Integrasi Moda (paket) Jumlah Paket Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan (Jalur sepeda, Pedestrian) (paket) Jumlah Dermaga Penyeberangan

24

25 19 Paket

Jumlah BRT (unit)

80

Jumlah Bus Pemadu Moda (unit)

20

Jumlah pelabuhan yang mempunyai pencapaian WT sesuai SK Dirjen Jumlah pembangunan/lanjutan/penyelesaian pelabuhan baru

50.000 DWT

20 Paket

Pelabuhan Temajok

Bantuan Perizinan

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pembangunan dan Pengembangan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Bandar Udara

Jumlah Bandar Udara

Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api

Jumlah unit stasiun/bangunan operasional KA yang dibangun (unit)

Terbangunnya Akses Jalur Kereta Api ke Kawasan Paket Jalur KA Terlaksananya pembangunan stasiun/bangunan operasional KA

TARGET

1

26 Bandara

16 paket

3


Program Prioritas

3 Pengembangan Destinasi Wisata 4 Pengembangan Destinasi Wisata 5 Pengembangan Destinasi Wisata 6 Pengembangan Destinasi Wisata

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah Fasilitas Integrasi Moda (paket) Jumlah Paket Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan (Jalur sepeda, Pedestrian) (paket) Jumlah Lokasi Rehabilitasi / Peningkatan Pembangunan Terminal (Paket) Jumlah Dermaga Penyeberangan Tersedianya angkutan umum yang cukup Jumlah BRT (unit)

10

10

1 11 Paket

40


Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi








Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pembangunan dan Pengelolaan Angkutan dan Multimoda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan







Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan Terwujudnya Pelayanan Transportasi Perkotaan yang Berkelanjutan Meningkatnya pemenuhan kebutuhan fasilitas pelabuhan sesuai persyaratan hirarkinya Meningkatnya kapasitas pelabuhan Tanjung Emas Semarang untuk menampung Cruise Wisatawan

Jumlah Bus Pemadu Moda (unit) Pengembangan moda transportasi angkutan darat yang cukup Jumlah Pembangunan/Pengadaan Fasilitas Pendukung Pelabuhan dan Pengerukan

5 pelabuhan


Jumlah elemen peningkatan kapasitas Jumlah Bandar Udara yang direhabilitasi dan dikembangkan (perpanjangan, pelebaran dan peningkatan kekuatan)

12 bandar udara


Pembangunan, Rehabilitasi dan Terbangunnya Bandar Udara Kulon Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Progo

Jumlah Bandara Terbangun




Pembangunan, Rehabilitasi dan Terpeliharanya Bandar Udara Adi Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Sumarmo Solo

Bandara Udara Terpelihara



Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan kapasitas Bandara Ahmad Jumlah elemen peningkatan kapasitas Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara Yani Semarang bandara yang terbangun





Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian







Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Sarana Perkeretaapian Perkeretaapian di Luar Jawa TErbangunnya jalur Kereta Api Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Parangtritis-Jogjakarta-BorobudurSarana Perkeretaapian Semarang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Perancangan dermaga wisata Angkutan Laut persinggahan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Meningkatnya jumlah pelabuhan yang Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan memenuhi kriteria kinerja yang Pengerukan ditetapkan

10

Terbangunnya jalur kereta Api MedaKuala Namu-Pematang Siantar Panjang jalur kereta api terbangun (Km) Terbangunnya dermaga wisata persinggahan Pemantapan fungsi pelabuhan Tanjung Balai sebagai gerbang masuk KSPN Danau Toba

1

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Pengembangan Potensi Ekonomi 1 Wilayah

Mendorong Tumbuhnya Industri Pengolahan Komoditas Unggulan





Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Hilirisasi produk-produk pertanian Kecil dan Menengah Wilayah I menjadi produk agroindustri

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Hilirisasi produk-produk pertanian Kecil dan Menengah Wilayah III menjadi produk agroindustri

Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM Pengolahan Kelapa Sawit Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM Pengolahan Kakao di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, NTT dan Papua


Jumlah IKM yang melakukan hilirisasi produk kelapa


Program Prioritas



PROGRAM K/L Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

KEGIATAN K/L Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Tersusunnya standar industri makanan Standar pada industri makanan, hasil (termasuk hasil laut dan perikanan) laut dan perikanan (SNI/RSNI)

TARGET 8 standar industri makanan (termasuk hasil laut dan perikanan)


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET



Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas Program Pengembangan Teknologi dan untuk Rumah Tangga dan Transportasi Kebijakan Industri Program Pengembangan SDM Industri Peningkatan Kapasitas Industri dan dan Dukungan Manajemen Komponen Dalam Negeri Kementerian Perindustrian

Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri

Tersedianya SNI Konventer KIT

SNI Konventer KIT

Pembangunan Sistem Informasi Industri yang Terintegrasi dan Handal

Meningkatnya Penggunaan Produksi Dalam Negeri

Tersertifikasinya TKDN produk industri (sertifikat) -

1


Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan produksi ikan, garam dan rumput laut

PROGRAM K/L Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro


SASARAN K/L Tersedianya standard pada Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah standard yang tersusun di bidang Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

0

Revolusi Mental No

Program Prioritas



Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan 3 Daya Saing Bangsa Cinta Produk Dalam Negeri Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan 4 Daya Saing Bangsa Cinta Produk Dalam Negeri Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan 5 Daya Saing Bangsa Cinta Produk Dalam Negeri




PROGRAM K/L Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka


Tersosialisasikannya program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri



Tersertifikasinya TKDN produk industri (sertifikat)

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir

Kampanye sistematis dan kreatif untuk Terwujudnya Business Matching dan menumbuhkan apresiasi terhadap pameran antara produsen dan kegiatan industri dalam negeri pengguna (sektor) Tersosialisasikannya program Meningkatnya Penggunaan Produksi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Negeri





Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar






Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam


Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam


Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur



TARGET


1


Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka

Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur



Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka

Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Basis Industri Manufaktur

Kampanye sistematis dan kreatif untuk Terwujudnya Business Matching dan menumbuhkan apresiasi terhadap pameran antara produsen dan kegiatan industri dalam negeri pengguna (sektor)


1000

12


Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan industri hilir dan sarana science park dan techno park penunjang kawasan industri Pembangunan industri hilir dan sarana science park dan techno park penunjang kawasan industri

PROGRAM K/L Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


SASARAN K/L

Pengembangan Industri Pangan


INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah Bantuan Industri Pangan

3 Unit dan 1 Paket

Jumlah IKM yang melakukan hilirisasi produk kelapa

7 IKM


Program Prioritas






3 Pengembangan Ekonomi Lokal 4 Pengembangan Ekonomi Lokal



Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry Pengolahan Pasca Panen dan Home Industry Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Pengembangan Inkubator Bisnis berbasis Pertanian dan Kelautan Perikanan

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Pengembangan Hutan dan Perkebunan Jumlah SDM industri hasil hutan dan lainnya perkebunan yang terlatih

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Meningkatnya Jumlah Wirausaha Kecil dan Menengah Wilayah I Industri Baru Penyebaran dan Penumbuhan Industri Hilirisasi produk-produk pertanian Kecil dan Menengah Wilayah III menjadi produk agroindustri Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I Terbangunnya sentra IKM

46 Kab

Jumlah Unit Usaha IKM

54 Kab

Tumbuhnya Wirausaha Industri Baru IKM

54 Kab

Jumlah Sentra IKM yang dibangun jumlah industri hasil hutan dan Pengembangan Hutan dan Perkebunan perkebunan yang menerima lainnya mesin/peralatan

Program Pengembangan Teknologi dan Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Terfasilitasinya pemanfaatan dan Kebijakan Industri Intelektual penerapan teknologi industri

TARGET

Jumlah Balai yang difasilitasi untuk mendukung Science Park

54 Kab

46 Kab

5 lokasi


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L




Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan










Perbaikan pola konsumsi dan keamanan pangan Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan

Program Penumbuhan dan Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Pengembangan Industri Berbasis Agro Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Standardisasi pada industri Makanan, Pengawasan pelaksanaan SNI fortifikasi Hasil Laut, dan Perikanan (RSNI/SNI produk pangan wajib) Jumlah kegiatan pembinaan dan Menjamin ketersediaan garam pengawasan produksi garam beryodium yang berkuallitas beryodium Mendorong penggunaan bahan Jumlah sosialisasi dan workshop tambahan makanan (pewarna peningkatan usia produksi makanan makanan, pengawet) alami minuman secara alami Penerapan aturan yang membatasi Jumlah kegiatan pembinaan cara kadar zat-zat berbahaya dalam produksi pangan yang baik (CPPB) makanan produk makanan Jumlah kebijakan yang mendukung Dukungan perkuatan industri antara perkuatan industri antara Standardisasi pada industri Makanan, Peningkatan daya saing industri Hasil Laut, dan Perikanan (RSNI/SNI makanan, hasil laut dan perikanan wajib)

TARGET

8

--

8


Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

Peningkatan daya saing industri makanan, hasil laut dan perikanan

Peningkatan daya saing industri makanan, hasil laut dan perikanan Pembinaan dan pengawasan fortifikasi pangan wajib

8


Program Prioritas



Keahlian Pekerja







PROGRAM K/L Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

KEGIATAN K/L

Peningkatan Kualitas SDM Industri

SASARAN K/L Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi

Penyebaran dan Penumbuhan Industri Meningkatnya Jumlah Wirausaha Kecil dan Menengah Wilayah I Industri Baru Penyebaran dan Penumbuhan Industri Hilirisasi Hasil Tambang ke produk dan Kecil dan Menengah Wilayah II jasa industri skala kecil dan menengah Terfasilitasinya Pembangunan Penyebaran dan Penumbuhan Industri Wirausaha Industri (Wirausaha Kecil dan Menengah Wilayah III Industri)

INDIKATOR K/L

TARGET

jumlah masyarakat dan tenaga kerja industri yang kompeten

14760

Jumlah Unit Usaha IKM Tumbuhnya Wirausaha Industri tambang ke produk dan jasa industri skala kecil dan menengah

900 Wirausaha Baru

Jumlah Wirausaha Industri Baru

600 Wirausaha Baru

1500 Wirausaha Baru


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Pengembangan pendidikan di desa Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan berbasis ketrampilan dan 1 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa kewirausahaan Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan pengelolaan lingkungan hidup dan 2 Lingkungan Hidup Berkelanjutan teknologi tepat guna

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Terciptanya SDM Industri Terampil Kementerian Perindustrian Industri yang Kompeten dan Siap Kerja

Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Industri di 9 SMK Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi (jumlah lulusan)

1490

Penguatan struktur industri melalui Program Penumbuhan dan keterkaitan antara industri hulu (dasar), Penguasaan Teknologi KBM Multiguna Pengembangan Industri Logam, Mesin, Penumbuhan Industri Alat Transportasi industri intermediate dan industri hilir Pedesaan di bidang perakitan (merk Alat Transportasi, dan Elektronika Darat (light) dalam negeri)


Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan inovasi dan reatifitas lokal

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Peningkatan Kualitas Pendidikan Vokasi Terciptanya SDM Industri Terampil Kementerian Perindustrian Industri yang Kompeten dan Siap Kerja

6



Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Meningkatnya jumlah usaha baru kecil Penyebaran dan Penumbuhan Industri dan menengah (Hilirisasi Hasil Tambang Jumlah Wirausaha Baru Industri Kecil Kecil dan Menengah Wilayah I dan Produk- Produk Pertanian) yang tumbuh (WUB)

900




Meningkatnya jumlah usaha baru kecil Penyebaran dan Penumbuhan Industri dan menengah (Hilirisasi Hasil Tambang Jumlah Wirausaha Baru Industri Kecil Kecil dan Menengah Wilayah II dan Produk- Produk Pertanian) yang tumbuh (WUB)

1500




Meningkatnya jumlah usaha baru kecil Penyebaran dan Penumbuhan Industri dan menengah (Hilirisasi Hasil Tambang Jumlah Wirausaha Baru Industri Kecil Kecil dan Menengah Wilayah III dan Produk-Produk Pertanian) yang tumbuh (WUB)

600

Terselenggaranya Pendidikan Kejuruan Industri di 9 SMK Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi (jumlah lulusan)

1490

Perkotaan No

Program Prioritas



Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Penumbuhan Industri Elektronika dan Alat Transportasi, dan Elektronika Telematika

SASARAN K/L

Meningkatnya daya saing Industri Elektronika dan Telematika

INDIKATOR K/L Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan 5 (lima) ICT Center dalam bentuk Incubator Business Center (IBC), RICE dan Technopark

TARGET

5


Program Prioritas

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Penyediaan Akses Jalan Menuju Kawasan Penyediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan Penyediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan Penyediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan Penyediaan Perumahan, Air Bersih, dan Persampahan

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L


Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri Program Percepatan Penyebaran dan Pembangunan Aneka Industri Pemerataan Pembangunan Industri Program Percepatan Penyebaran dan Penguatan PTSP Pemerataan Pembangunan Industri Penyediaan Gedung Pengelola Kawasan Program Percepatan Penyebaran dan Industri Pemerataan Pembangunan Industri Program Percepatan Penyebaran dan Penyediaan Lahan Pemerataan Pembangunan Industri Program Percepatan Penyebaran dan Penyediaan Lahan Pemerataan Pembangunan Industri


Regulasi yang mendukung inovasi





1 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur 2 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur 3 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur 4 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur 5 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur 6 Ketersediaan Energi dan Infrastruktur 7 Menciptakan Iklim Investasi 8 Menciptakan Iklim Investasi 9 Menciptakan Iklim Investasi 10 Menciptakan Iklim Investasi

Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III

Terbangunnya jalan poros dan jalan lingkungan Panjang jalan yang terbangun (km) Pembangunan jalan poros dan jalan lingkungan Panjang jalan yang dibangun Terbangunnya Sistem Water Treatment Plant (WTP) WTP terbangun Pembangunan Tempat Parkir Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pembangunan Waste Water Treatment Plant (WWTP) Pembangunan Industri besar, sedang, dan kecil

Terbangunnya Tempat Parkir

Terbangunnya pusat layanan KI

Jumlah Gedung Terbangun

Terbangunnya gedung pengelola KI Terbebaskannya lahan untuk pembangunan kawasan industri Pematangan lahan di dalam kawasan industri

Gedung Luasan Lahan Kawasan Industri (Ha) yang sudah dibebaskan

Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri

Tersusunnya Kebijakan Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

Jumlah kebijakan yang direkomendasikan untuk diharmonisasi


Gedung/Bangunan

Gedung Training Center dan Workshop


Terbentuknya akademi komunitas

Gedung/Bangunan terbangun

TARGET 1,9 ; 15

1 Sistem WTP

Terbangunnya RTH Terbangunnya WWTP Terbangunnya Industri besar, sedang, dan kecil

Luas lahan yang dimatangkan

1 unit

92,95 ha (KI Bitung)

1

KEMENTERIAN PERTAHANAN Revolusi Mental No

Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pendidikan Berbasis Karakter (Disiplin, Kerja Keras Dan Jujur/Tidak Nyontek)

PROGRAM K/L

Program Potensi Pertahanan

KEGIATAN K/L

Pembinaan Kesadaran Bela Negara

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Persentase wilayah propinsi yang Terwujudnya penerapan nilai-nilai bela menerima sosialisasi nilai-nilai bela negara pada masyarakat. negara

100%


Program Prioritas

Pengamanan Batas Wilayah Darat, 1 Laut, dan Udara Pengamanan Batas Wilayah Darat, 2 Laut, dan Udara Pengamanan Batas Wilayah Darat, 3 Laut, dan Udara Pengamanan Batas Wilayah Darat, 4 Laut, dan Udara

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Kerjasama Internasional Pengamanan Kawasan Perbatasan

Patroli Pengamanan Batas Wilayah Patroli Pengamanan Batas Wilayah Patroli Pengamanan Batas Wilayah

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Program Strategi Pertahanan

Kerja Sama Internasional

Program Kekuatan Pertahanan Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif Program Modernisasi Alutsista/NonAlutsista/ Sarpras Integratif

Pembinaan Sumber Daya Manusia Operasi Militer Untuk Perang (OMP) Pembangunan Sarpras Pendukung

SASARAN K/L Keberhasilan pencapaian kepentingan nasional dalam bidang pertahanan di forum internasional

INDIKATOR K/L Jumlah kerjasama bidang pertahanan dengan negara sahabat.

TARGET

10 Paket

Terciptanya pertahanan dan keamanan kedaulatan negara di perbatasan Kegiatan pengamanan perbatasan 3 kegiatan Porsentase menurunnya pelanggaran Terlaksananya tugas OMP secara efektif dan aktifitas ilegal Pembangunan jalan ke garis batas Panjang (km) jalur inspeksi perbatasan negara yang terbangun 100 km

60%

Terlaksananya renovasi dan pembangunan fasilitas pendukung operasi, fasilitas lembaga pendidikan, Sarpras, dan fasilitas pendukung lainnya

8 Paket

Jumlah pos perbatasan dan Sarpras yang dibangun

90 Unit


Pembangunan Pos TNI dengan Fasilitas Program Modernisasi Alutsista/NonPengamanan Penunjang Alutsista/ Sarpras Integratif Pembangunan Sarpras Pendukung Program Modernisasi Alutsista dan Non Pembangunan Pos TNI dengan Fasilitas Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Pengembangan Failitas Sarana dan Pengamanan Penunjang Darat Prasarana Matra Darat

Persentase peningkatan kemampuan penambahan jumlah fasilitas dan sarpras rasio luas sarpras personel Terlaksananya modernisasi dan peningkatan fasilitas/sarpras tempur matra darat.


Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Pembangunan Pos TNI dengan Fasilitas Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Pengamanan Penunjang dan Sarana Prasarana Matra Laut Sarpras Matra Laut

Penambahan jumlah fasilitas serta sarana prasarana pangkalan TNI AL.

Jumlah dermaga posal yang dibangun dan direhabilitasi

19 Dermaga Posal

Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut

Penambahan jumlah fasilitas serta sarana prasarana pangkalan TNI AL.

Jumlah pos pulau terluar dan wilayah perbatasan yang diperbaiki

14 Posal

Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara

Terbangunnya sarpras pendukung Alutsista matra udara

Jumlah Hellypad terbangun

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertahanan di Wilayah Perbatasan

Terwujudnya jalur/akses pemeriksaan ke TR/TD di PPKT

Jumlah jalur/akses yang terbangun



Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Pembangunan Pos TNI dengan Fasilitas Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Pengamanan Penunjang dan Sarana Prasarana Matra Laut Program Modernisasi Alutsista Dan Pembangunan Pos TNI dengan Fasilitas Non Alutsista Serta Pengembangan Pengamanan Penunjang Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara Pembangunan, Pengawasan dan Program Peningkatan Sarana dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Prasarana Aparatur Kementerian Negara Pertahanan Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Program Dukungan Kesiapan Matra Negara Darat


Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, database Regulasi, dan Dokumen Teknis Pengelolaan Perbatasan Program Strategi Pertahanan

Teridentifikasinya kondisi TR di lokasi Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista Titik Dasar Tersedianya peta laut dan peta tematik dalam skala memadai (Peta Laut Skala Sedang (1 : 250.000 - 1 : 50:000 & Peta Perumusan Kebijakan Strategis dan Tematik Skala Besar 1 : 50.000 - 1 : Kebijakan Implementatif 10.000)



Peningkatan Perundingan/Diplomasi Batas Negara Wilayah Darat

Pengamanan Batas Wilayah Darat, 8 Laut, dan Udara Pengamanan Batas Wilayah Darat, 9 Laut, dan Udara Pengamanan Batas Wilayah Darat, 10 Laut, dan Udara

Program Potensi Pertahanan

Diplomasi perundingan batas wilayah negara dengan 3 negara tetangga di kawasan perbatasan darat

1

12 Paket Jalur Inspeksi

kondisi TR di lokasi Titik Dasar Jumlah pilar Titik Referensi (TR)/Titik Dasar (TD) 220 Pilar TR/TD

Jumlah serta kala peta laut dan peta tematik yang dicetak

5 Peta

Jumlah Perundingan dengan Negara (I) (I) 7 Perundingan; (II) 5 Perundingan; Malaysia, (II) PNG, dan (III) RDTL (III) 7 Perundingan


Program Prioritas














PROGRAM K/L Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berkala bagi personel TNI


Penemuan kasus secara dini HIV (Test HIV) bagi personel TNI Penemuan kasus secara dini penyalahgunaan Narkoba bagi personel TNI

Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan Dukungan Pelayanan Umum UO Kemhan

Pengendalian dan pencegahan penyakit menular langsung di lingkungan TNI Pengendalian dan pencegahan penyakit yang berpotensi wabah di lingkungan TNI

INDIKATOR K/L

TARGET

Persentase personel TNI yg melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala

100

Persentase personel TNI yang melaksanakan test HIV

80%

Persentase personel TNI yang melaksanakan test Narkoba

80%

Jumlah kegiatan pengendalian dan pencegahan penyakit menular langsung 5 kegiatan Jumlah kegiatan pengendalian dan pencegahan penyakit yang berpotensi wabah 5 kegiatan Jumlah kegiatan pengendalian dan Pengendalian dan pencegahan penyakit pencegahan penyakit tidak menular di tidak menular di lingkungan TNI lingkungan TNI 5 kegiatan





Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan


Sosialisasi pencegahan penyakit dan penerapan pola hidup sehat di lingkungan TNI


Media KIE Promosi Kesehatan untuk lingkungan TNI

Jumlah pelaksanaan sosialisasi/pemyuluhan kesehatan yang dilaksanakan 11 kegiatan Jumlah media KIE promosi kesehatan yang disusun dan didistribusikan di lingkungan TNI 300000 eks


Program Prioritas

1 Keamanan Laut Terkendali Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang 2 Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang 3 Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang 4 Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang 5 Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang 6 Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang 7 Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang 8 Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang 9 Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang 10 Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang 11 Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang 12 Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang 13 Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang 14 Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang 15 Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang 16 Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang 17 Aman

Kegiatan Prioritas (Kegiatan PROGRAM K/L Pendukung) Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Program Modernisasi Alutsista/NonHukum Alutsista/ Sarpras Integratif

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Terpenuhinya Rantis dan Ranpur TNI

Jumlah rantis dan ranpur TNI yang diadakan/ diperbaiki

310 unit

Pembangunan Sarpras Pendukung

Terbangunnya sarpras pendukung Alutsista TNI

Pembangunan sarpras (jenis sarpras harus ditentukan) Alutsista Integratif

40.000 m2

Pengembangan Failitas Sarana dan Prasarana Matra Darat

Terbangunnya sarpras pendukung Alutsista matra darat

Pembangunan sarpras (jenis sarpras harus ditentukan) Alutsista matra darat 200.000 m2


Terbangunnya sarpras pendukung Alutsista matra laut


Terbangunnya sarpras pendukung Alutsista matra udara

Pembangunan sarpras (jenis sarpras harus ditentukan) Alutsista matra laut Pembangunan sarpras (jenis sarpras harus ditentukan) Alutsista matra udara

Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista Program Penggunaan Kekuatan TNI Pertahanan Integratif

Pemeliharaan Alut Integratif

Kesiapan Alutsista integratif

Jumlah alutsista integratif yang dipelihara/ rawat

10 unit

Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista Program Dukungan Kesiapan Matra TNI Darat

Pemeliharaan/Perawatan Ranpur

Kesiapan kendaraan tempur TNI AD

Jumlah ranpur yang dipelihara/rawat

24 unit


Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang

Kesiapan pesawat terbang TNI AD

Jumlah pesawat terbang yang dipelihara/ rawat

50 unit


Pemeliharaan/Perawatan Alat Angkut Air

Kesiapan alat angkut air TNI AD

Jumlah alat angkut air yang dipelihara/ rawat 10 unit


Pemeliharaan/Perawatan Senjata dan Munisi/Alpal





Program Modernisasi Alutsista/NonAlutsista/ Sarpras Integratif Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara

Pengadaan Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad Rantis

200.000 m2

160.000 m2


Kesiapan senjata TNI AD Terselenggaranya pemeliharaan/perawatan peralatan Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista dan mesin non Alutsista matra darat

Jumlah senjata yang dipelihara/ rawat

90.000 pucuk

Jumlah alat peralatan yang dirawat/dipelihara

Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista Program Dukungan Kesiapan Matra TNI Laut

Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Komlek Matra Laut

2 paket


Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Senlek dan Amonisi Matra Laut

Kesiapan alat komunikasi TNI AL

Jumlah alkom yang dipelihara/ rawat

800 set

Kesiapan senjata dan alat elektronik TNI AL

Jumlah senjata dan alat elektronik yang dipelihara/ rawat 800 set


Jumlah kapal dan ranpur/ rantis yang dipelihara/ rawat

5 paket


Pemeliharaan/Perawatan Alpung, KAL, Kesiapan kapal dan kendaraan tempur/ KRI dan Ranpur/Rantis taktis TNI AL Meningkatnya kesiapan dan keberhasilan Pusat Penerbangan TNI AL Pemeliharaan/Perawatan Pesud dalam mendukung tugas operasi

Jumlah pesawat udara TNI AL yang dirawat/dipelihara

6 pswt

Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista Program Dukungan Kesiapan Matra TNI Udara

Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Udara, Senjata dan Almatsus Lainnya

Jumlah pesawat udara, senjata, dan alat yang dipelihara/ rawat

10 jenis

Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista Program Dukungan Kesiapan Matra TNI Udara

Pemeliharaan/Perawatan Radar, Psu, dan Altmatsus Komlek Lainnya

Jumlah radar, PSU, dan almatsus komlek yang dirawat/dipelihara

500 unit

Kesiapan pesawat udara, senjata, dan alat pendukung pesawat TNI AU Meningkatkan kesiapan dan kemampuan Radar, PSU, dan Almatsus Komlek lainnya

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman

Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan

Terpenuhinya Alutsista Prioritas TNI dalam rangka pemenuhan MEF Terpenuhinya Alutsista Prioritas TNI dalam rangka pemenuhan MEF oleh industri pertahanan nasional


Pengadaan Barang dan Jasa Militer Produksi Alutsista Industri dalam Program Pengembangan Teknologi dan Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan Industri Pertahanan


Program Modernisasi Alutsista/NonAlutsista/ Sarpras Integratif

Pengadaan Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad Rantis



Pengadaan Non-Alutsista/Senjata



Pengadaan Non-Alutsista/Senjata

Terpenuhinya Rantis dan Ranpur TNI Jumlah pengadaan rantis TNI 55 unit Meningkatnya kemampuan dan penambahan jumlah peralatan materiil non-Alutsista Material Khusus Intelijen dan Anti Teror 2 paket Meningkatnya kemampuan dan penambahan jumlah peralatan materiil non-Alutsista Jumlah Alkom dan K4I 2 paket



Pengadaan MKK

Terpenuhinya bekal pokok MKK

Jumlah MKK



Pengadaan Munisi Khusus

Terpenuhinya bekal pokok Munisi Khusus

Jumlah Munisi Khusus



Pengadaan Materiil Khusus

Terpenuhinya bekal pokok Material Khusus

Jumlah Material Khusus



Pengadaan MKB

Terpenuhinya bekal pokok MKB

Jumlah Munisi Kaliber Besar (MKB)



Pengadaan Senjata

Jumlah senjata TNI



Pengadaan Non-Alut

Terpenuhinya Senjata TNI Terlaksananya pengadaan Alpal darat, laut dan udara, Randis, Ransus, Alpalsus, Alkes, dan alat pendukung lainnya.


Program Modernisasi Alutsista/NonAlutsista/ Sarpras Integratif Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat

Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF

Alutsista strategis kontrak efektif

22 Alutsista

Alutsista produksi industri pertahanan nasional

33 Alutsista

24 juta butir

31.000 pucuk

Pengadaan alat peralatan

Pengadaan Alutsista Strategis Integratif Terpenuhinya Alutsista Strategis TNI

TBC Jumlah Alutsista strategis integratif yang diadakan TBC

Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur

Terpenuhinya Kendaraan tempur TNI AD

Jumlah ranpur TNI AD

Pengadaan/Penggantian Pesawat Terbang (Sabang)

Terpenuhinya pesawat terbang TNI AD Jumlah pesawat terbang TNI AD

1 Paket

Pengadaan/Penggantian Alat Angkut Air

Terpenuhinya alat angkut air TNI AD

Jumlah alat angkut air TNI AD

8 unit

Pengadaan/Penggantian Senjata dan Munisi

Terpenuhinya senjata dan munisi TNI AD

Jumlah senjata dan munisi TNI AD

5.500 pucuk

Pengadaan/Penggantian Material Alutsista

Terpenuhinya material alutsista TNI AD Jumlah material alutsista TNI AD

110 unit

300 Set

Pengadaan/Penggantian Material Non Terlaksananya modernisasi materiil non Alutsista Alutsista matra darat Jumlah alat peralatan TNI AD

5.000 unit/set

Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat

TBC

Jumlah Alutsista strategis matra darat Terpenuhinya Alutsista Strategis TNI AD yang diadakan


Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Peningkatan/Pengadaan Peralatan dan Sarana Prasarana Matra Laut Surta Hidros Matra Laut

Terpenuhinya peralatan sutra hidros TNI AL

Jumlah peralatan sutra hidros TNI AL

16 set


Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Peningkatan/Pengadaan Peralatan dan Sarana Prasarana Matra Laut Komlek Matra Laut

Terpenuhinya peralatan komunikasi dan elektronik TNI AL

Jumlah alkomlek TNI AL

280 set

Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang 39 Aman


Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Peningkatan/Pengadaan Senlek dan dan Sarana Prasarana Matra Laut Amonisi Matra Laut

Terpenuhinya senjata dan munisi TNI AL

Jumlah senjata dan munisi TNI AL

30.000 unit



Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Peningkatan/Pengadaan Alpung, Kri, dan Sarana Prasarana Matra Laut Kal dan Ranpur/Rantis Matra Laut

Meningkatnya kemampuan dan kekuatan KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis Jumlah Kapal Pemukul TNI AL

1 unit




Meningkatnya kemampuan dan kekuatan KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis Jumlah Rantis/Ranpur TNI AL

100 unit




Terpenuhinya kapal dan kendaraan tempur/taktis TNI AL

5 unit


Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Pengadaan Alutsista Strategis Matra dan Sarana Prasarana Matra Laut Laut

Jumlah Alutsista strategis matra laut Terpenuhinya Alutsista strategis TNI AL yang diadakan

TBC

Peningkatan/Pengadaan Pesud dan Sarana Prasarana Penerbangan Matra Laut

Terpenuhinya pesawat udara TNI AL

5 unit

Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara

Jumlah Alutsista strategis matra udara Terpenuhinya Alutsista strategis TNI AU yang diadakan

Peningkatan/Pengadaan Pesawat Udara

Terpenuhinya pesawat udara TNI AU

Jumlah pesawat udara TNI AU

Peningkatan/Pengadaan Radar, Psu dan Alat Komlek Lainnya

Terpenuhinya Radar, PSU dan alat komunikasi/ elektronik TNI AU

Jumlah radar, PSU, dan alkom/elektronik TNI AU

20 unit

Peningkatan/Pengadaan Senri/Senrat

Meningkatkan kesiapan senri/senrat dan amunisi matra udara

Jumlah amunisi/rudal TNI AU

7 set/paket

Jumlah senjata TNI AU

4.000 pucuk

Pemb. Jalur Inspeksi & Patroli Perbatasan

75 km




44

45

46

47

48

49

Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman



Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara

Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan

Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF

Peningkatan/Pengadaan Senri/Senrat


Meningkatkan kesiapan senri/senrat dan amunisi matra udara Terwujudnya pembangunan sarana prasarana wilayah perbatasan yang terintegrasi, tepat waktu dan akuntabel.

Jumlah kapal patroli TNI AL

Jumlah pesawat udara TNI AL

TBC

Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang 51 Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang 52 Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang 53 Aman


55

56

57

58

59

60

Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman Postur Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi dan Wilayah Perbatasan yang Aman


Terwujudnya pembangunan sarana prasarana wilayah perbatasan yang terintegrasi, tepat waktu dan akuntabel. Terlaksananya modernisasi dan peningkatan fasilitas/sarpras tempur matra darat.


Terbangunnya pos perbatasan


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat


Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan dan Sarana Prasarana Matra Laut Sarpras Matra Laut

Peningkatan kesiapan dan penambahan jumlah fasilitas serta sarana prasarana Pembangunan pangkalan AL di pangkalan TNI AL. Kepulauan Natuna


Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara


Terbangunnya posal pulau terluar/ terdepan Meningkatnya kesiapan dan kemampuan pesawat udara matra udara

Profesionalisme Prajurit TNI

Program Profesionalisme Prajurit Integratif

Latihan Kesiapsiagaan Operasi/Latgab/Latma Internasional

Menguji kemampuan unsur-unsur TNI dalam rangka tugas OMP dan OMSP


Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat

Latihan Matra Darat


Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut

Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra Laut

Terwujudnya profesionalisme personel dan satuan matra darat. Jumlah latihan matra darat Meningkatkan kemampuan personel dan satuan TNI AL dalam melaksanakan tugas operasi TNI AL Jumlah latihan matra laut


Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara

Latihan Matra Udara

Terlaksananya kegiatan latihan operasi Matra Udara Jumlah latihan matra udara

Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan



Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut

Pembangunan sarpras (jenis sarpras harus ditentukan) di Kepulauan Natuna 1 paket Pembangunan kesatrian di Kepulauan Natuna

10.000 m2

Pembangunan pos perbatasan darat

50 pos

10.000 m2

Pembangunan/rehabilitasi Pos AL di wilayah perbatasan

12 Pos AL

Pengembangan pangkalan AU di Kepulauan Natuna

10.000 m2

Jumlah Latihan Gabungan

1 kali

1 paket

1 paket

1 paket


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L Keberhasilan pencapaian kepentingan nasional dalam bidang pertahanan di forum internasional Wilayah pertahanan memiliki batas yang jelas, tata ruang serta survey dan pemetaan yang terintegrasi, akuntabel dan up to date. Wilayah pertahanan memiliki batas yang jelas, tata ruang serta survey dan pemetaan yang terintegrasi, akuntabel dan up to date.


Penguatan Peran dalam Pilar Politik dan Keamanan Program Strategi Pertahanan

Kerja Sama Internasional




Pengelolaan Wilayah Pertahanan




Pengelolaan Wilayah Pertahanan



Program Dukungan Kesiapan Matra Laut

Penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang Matra Laut dan Penegakan Meningkatnya penegakan hukum dan Hukum serta Penjagaan Keamanan di penjagaan keamanan di wilayah laut Wilayah Laut Yuridiksi Nasional yurisdiksi nasional

KEMENTERIAN PERTANIAN Kedaulatan Pangan

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah kerjasama bidang pertahanan dengan negara sahabat.

Jumlah kajian batas wilayah Darat, Laut dan Udara 13 Kajian

Jumlah MoU dengan negara tetangga tentang batas wilayah

4 Negara

100%

No

Program Prioritas

Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses 1 Pangan Masyarakat Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses 2 Pangan Masyarakat

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pemantauan dan pengendalian harga pangan Pemantauan dan pengendalian harga pangan

Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses Pengendalian impor dan tata niaga 3 Pangan Masyarakat pangan Penanganan Gangguan Terhadap 4 Produksi Pangan

Asuransi Pertanian


Penanganan Dampak Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)






9 10 11 12 13 14 15

Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan Penanganan Gangguan Terhadap Produksi Pangan Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat


Pengembangan Budidaya Adaptif Pengembangan Budidaya Adaptif Advokasi Diversifikasi Konsumsi (termasuk ikan) Advokasi Diversifikasi Konsumsi (termasuk ikan) Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi Penanganan Rawan Pangan dan Kurang Gizi

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pemanfaatan Lahan Marginal dan 16 Lain Teknologi Pemulihan Kesuburan Lahan Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pemanfaatan Lahan Marginal dan 17 Lain Teknologi Pemulihan Kesuburan Lahan Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 18 Lain Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 19 Lain Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 20 Lain Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 21 Lain

Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Areal Pangan Lain

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan 22 Lain Areal Pangan Lain

PROGRAM K/L Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Dilaksanakannya pemantauan pasokan, Jumlah Hasil Pemantauan Pasokan, harga, distribusi dan cadangan pangan Harga, Distribusi dan Cadangan Pangan 3 dokumen laporan Terbangunnya lumbung pangan masyarakat Jumlah lumbung pangan masyarakat 1.628 unit lumbung pangan

Pembinaan Hukum Bidang Pertanian

Dihasilkannya rekomendasi kebijakan impor dan tata niaga pangan

Fasilitasi Pembiayaan Pertanian

Luas lahan sawah yang tercakup dalam Terlaksananya Asuransi Usaha Tani Padi asuransi pertanian 1 juta ha sawah

Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI

Diterapkannya model Pengendalian Hama Terpadu (PHT)

Luas penerapan PHT


Terlaksananya penanganan Dampak Perubahan Iklim

Luas areal tanam tanaman pangan yang aman dari Gangguan DPI 350 ha lahan yang aman dari DPI

Terciptanya model pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tersedianya informasi kalender tanam Penelitian dan Pengembangan Sumber yang sesuai dengan perkembangan Daya Lahan Pertanian iklim Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI

Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Revitalisasi Pendidikan Pertanian Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

Dihasilkannya Varietas Unggul Baru padi dan palawija Terlaksanakannya pelatihan penyuluh Sekolah Lapang Iklim Terlaksananya gerakan diversifikasi pangan masyarakat Terlaksakannya pemberdayaan pekarangan pangan Terbangunnya sistem kewaspadaan pangan dan gizi Terbangunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan (Peta FSVA)

Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian

16.750 ha areal PHT

Jumlah Teknologi Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT

15 model

Jumlah Sistem Informasi Pertanian (Kalender Tanam)

1 Kalender Tanam

Jumlah varietas unggul baru tanaman pangan (VUB) Jumlah penyuluh yang dilatih Sekolah Lapang Iklim (SLI) Jumlah lokasi gerakan diversifikasi pangan Jumlah desa pemberdayaan pekarangan pangan Jumlah lokasi sistem kewaspadaan pangan dan gizi (lokasi) Jumlah analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan (Peta FSVA)

17 Varietas Unggul Baru Padi dan Palawija 1.000 penyuluh yang dilatih SLI 34 provinsi 2.894 Desa 35 lokasi SKPG 1 Peta FSVA

Terbangunya kawasan mandiri pangan Jumlah kawasan mandiri pangan

190 Kawasan Mandiri Pangan

Termanfaatkannya lahan marginal untuk pertanian

10.000 ha lahan gambut

Penelitian dan Pengembangan Sumber Dihasilkannya teknologi pemulihan Daya Lahan Pertanian kesuburan lahan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah

Jumlah Permentan terkait rekomendasi 10 Permentan rekomendasi impor impor bahan pangan bahan pangan

Terlaksanakannya perluasan budidaya kedelai

Luas pemanfaatan lahan marginal

Jumlah teknologi pemulihan kesuburan lahan ex. Pertambangan 18 teknologi

Luas areal tanam kedelai

400 ribu ha perluasan areal kedelai

Bertambahnya areal budidaya cabai Luas kawasan aneka cabai Bertambahnya areal budidaya bawang merah Luas kawasan bawang merah

15.855 ha areal budidaya cabai

Bertambahnya areal budidaya tebu Terlaksananya Survei Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) dan Desain Cetak Sawah

Luas areal tebu

30.310 ha areal budidaya tebu

Jumlah Survei CPCL dan Pemetaan Design Cetak Sawah

25 dokumen survei dan desain cetak sawah

5.250 ha areal budidaya bawang merah

Program Penyediaan dan Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pencetakan Sawah Baru, dan Perluasan Pengembangan Prasarana dan Sarana 23 Lain Areal Pangan Lain Pertanian Program Penyediaan dan Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pengembangan Prasarana dan Sarana 24 Lain Pengendalian Konversi Lahan Padi Pertanian Program Penyediaan dan Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pengembangan Prasarana dan Sarana 25 Lain Pengendalian Konversi Lahan Padi Pertanian Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman 26 Lain Pertanian Pangan Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman 27 Lain Pertanian Pangan Program Peningkatan Produksi, Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman 28 Lain Pertanian Pangan


Tercetaknya Sawah Baru

Luas cetak sawah


Dilakukannya pra-sertifikasi dan pasca sertifikasi tanah petani

Jumlah bidang tanah petani yang di prasertifikasi dan pasca sertifikasi 80.000 persil


Terlaksanakannya review audit lahan pertanian

Jumlah Review Hasil Audit Lahan Pertanian

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

Tersalurkan dan termanfaatkannya alat Jumlah bantuan alat dan mesin dan mesin pasca panen padi pascapanen padi

4.700 unit alat dan mesin pasca panen padi


Tersalurkan dan termanfaatkannya alat Jumlah bantuan alat dan mesin dan mesin pasca panen jagung pascapanen jagung

2.000 unit alat dan mesin pasca panen jagung


Tersalurkan dan termanfaatkannya alat dan mesin pasca panen kedelai Tersalurkan dan termanfaatkannya bantuan alat dan mesin pasca panen hortikultura Tersalurkan dan termanfaatkannya bantuan alat dan mesin pengolahan hortikultura

Jumlah bantuan alat dan mesin pascapanen kedelai

300 unit alat dan mesin pasca panen kedelai

Jumlah bantuan alat dan mesin pasca panen hortikultura

550 unit alat dan mesin pasca panen hortikultura

Jumlah bantuan alat dan mesin pengolahan hortikultura

220 unit alat dan mesin pengolahan hortikultura

266.100 ha

225 dokumen review audit lahan

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin 29 Lain Pertanian

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura



Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura


Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

Pengembangan Tanaman Semusim dan Tersalurkan dan termanfaatkannya Jumlah bantuan alat dan mesin Rempah bantuan alat dan mesin budidaya tebu budidaya tebu

232 unit alat dan mesin budidaya tebu

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

Tersalurkan dan termanfaatkannya alat Jumlah bantuan alat dan mesin pra dan mesin pra panen panen

7.300 unit alat dan mesin pra panen

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

Luas penanaman untuk perbanyakan Tersedianya benih pangan bersertifikat benih sumber Tanaman Pangan

530 ha penanaman untuk perbanyakan benih sumber


Terlaksananya pengawasan dan sertifikasi benih

32 Balai Benih


Terlaksananya penguatan dan pendampingan Desa Mandiri Benih

Jumlah Balai Benih yang melakukan pengawasan dan sertifikasi Jumlah Desa Mandiri Benih yang memperoleh pendampingan dan penguatan

Fasilitasi Pupuk dan Pestisida

Tersalurkannya pupuk bersubsidi ke petani

Jumlah Pupuk Bersubsidi yang disalurkan


Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Penyaluran Bantuan Alat Dan Mesin 32 Lain Pertanian Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; 33 Lain Pengembangan Desa Mandiri Benih Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; 34 Lain Pengembangan Desa Mandiri Benih Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; 35 Lain Pengembangan Desa Mandiri Benih Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Penyaluran Subsidi Benih Dan Pupuk; 36 Lain Pengembangan Desa Mandiri Benih Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pembangunan Waduk, dan 37 Lain Embung/Dam Parit Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 38 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 39 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 40 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 41 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 42 Lain Penyuluhan

1.000 Desa Mandiri Benih

9.55 juta ton pupuk bersubsidi

Rehabilitasi dan pembangunan jaringan Luas areal sawah yang jaringan irigasi Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian irigasi tersier tersiernya dibangun/direhabilitasi

300.000 ha areal sawah

Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

300 ribu ha intensifikasi budidaya kedelai

Terlaksanakannya penerapan teknologi intensifikasi budidaya kedelai Luas intensifikasi budidaya kedelai

Terlaksanakannya penerapan teknologi Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia budidaya Jajar Legowo Luas budidaya Jajar Legowo

841.500 ha padi Jajar Legowo

Terlaksanakannya penerapan teknologi Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia budidaya jagung hibrida Luas budidaya jagung hibrida

1 juta ha jagung hibrida

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Perluasan areal padi organik

4.000 ha padi organik

Luas penanaman padi organik

Terbangunnya Desa Pertanian Organik Jumlah Desa Pertanian Organik Berbasis Sayuran/Tanaman Obat Berbasis Sayuran/Tanaman Obat

150 Desa Pertanian Organik berbasis Sayuran/Tanaman Obat

Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 43 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 44 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 45 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 46 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 47 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 48 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 49 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 50 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 51 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 52 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 53 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 54 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 55 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 56 Lain Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Peningkatan Produksi Padi dan Pangan Pertanian, Peternakan, Perikanan dan 57 Lain Penyuluhan

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan

Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Terbangunnya Desa Pertanian Organik Jumlah Desa Pertanian Organik Berbasis Tanaman Buah/Florikultura Berbasis Tanaman Buah/Florikultura

100 Desa Pertanian Organik berbasis Tanaman Buah/Florikultura

Dukungan Perlindungan Perkebunan

Terbangunnya Desa Pertanian Organik Jumlah Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan Berbasis Komoditi Perkebunan

150 Desa Pertanian Organik berbasis Komoditi Perkebunan

Peningkatan Produksi Pakan Ternak

Tersedianya hijauan pakan ternak

Luas hijauan pakan ternak (HPT)

11.000 ha hijauan pakan ternak


Tersedianya pakan olahan

Jumlah pakan olahan

14.535 ton pakan olahan

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Terkendalinya gangguan reproduksi ternak

Jumlah ternak yang tertangani gangguan reproduksinya

432.000 ekor ternak yang tertangani


Terkendalinya gangguan kesehatan hewan

Jumlah dosis vaksinasi hewan

5,4 juta dosis vaksin

Penyediaaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak

Dihasilkannya benih ternak

Produksi semen beku dan embrio ternak

5 juta dosis semen beku dan 192,8 ribu embrio


Dihasilkannya calon indukan/calon bibit ternak Produksi calon indukan/calon bibit

225.000 ekor calon indukan/calon bibit


Bertambahnya sapi bibit

Jumlah impor sapi bibit

5.000 ekor sapi bibit


Terbangunnya Sentra Peternakan Rakyat (SPR)

Jumlah Sentra Peternakan Rakyat

750 Sentra Peternakan Rakyat

Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP)

10 Provinsi

Jumlah Taman Teknologi Pertanian (TTP)

15 Kabupaten

61.860 Penyuluh Pertanian Lapangan

Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Terbangunnya dan terciptanya inovasi Inovasi Teknologi Pertanian teknologi Taman Sains Pertanian (TSP) Terbangun dan termanfaatkannya Pengkajian dan Percepatan Diseminasi layanan teknologi Taman Teknologi Inovasi Teknologi Pertanian Pertanian (TTP)

Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Terlaksanakannya penyuluhan pertanian oleh tenaga penyuluh

Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)



Meningkatnya kapasitas lembaga petani

Jumlah lembaga petani yang meningkat kapasitasnya 32.250 unit lembaga petani



Meningkatnya kapasitas lembaga penyuluhan pertanian

Jumlah balai penyuluhan pertanian (BPP)

6.070 unit BPP


Program Prioritas

Pengembangan 10 PKSN dan Pusat 1 Perdagangan Lintas Batas Negara Pengembangan 10 PKSN dan Pusat 2 Perdagangan Lintas Batas Negara Pengembangan 10 PKSN dan Pusat 3 Perdagangan Lintas Batas Negara Pengembangan 10 PKSN dan Pusat 4 Perdagangan Lintas Batas Negara

Kegiatan Prioritas (Kegiatan PROGRAM K/L Pendukung) Pembangunan industri hilir dan sarana Program Penciptaan Teknologi dan science park dan techno park Inovasi Pertanian Bio-Industri penunjang kawasan industri Berkelanjutan Program Peningkatan Produksi, Peningkatan potensi komoditas Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman unggulan perbatasan Pangan Program Peningkatan Produksi, Peningkatan potensi komoditas Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman unggulan perbatasan Pangan Peningkatan potensi komoditas Program Peningkatan Produksi unggulan perbatasan Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian Inovasi pengelolaan hasil pertanian Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

Swasembada Pangan

INDIKATOR K/L Jumlah teknologi pengelolaan Sumberdaya Pertanian Kegiatan Usaha Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan

TARGET

16 Unit

716 Ha dan 8 Paket Kegiatan

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Peningkatan Produksi Padi Luas Lahan Budidaya Padi 716 Ha Pengembangan Tanaman Tahunan dan Perluasan Lahan Tanaman Tahunan dan Penyegar Penyegar Lahan Perkebunan yang Dikembangkan 425 Ha; 10000 Pohon dan 12 Paket


Peningkatan potensi komoditas unggulan perbatasan


Peningkatan potensi komoditas unggulan perbatasan

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian


Peningkatan produksi dan populasi ternak


Jumlah bantuan alat dan mesin Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian pertanian

Jumlah Bantuan Ternak

6712

176 Unit


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L





Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan










Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

Terwujudnya Seribu Desa Mandiri Benih


Penguatan Kapasitas Petani/Nelayan Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan Penyediaan Bahan Baku dan Sarana Prasarana Produksi Komoditas Unggulan

Meningkatnya Penerapan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (kelompok tani) Meningkatnya Penerapan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Perkebunan (kelompok tani) Mantapnya Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Meningkatkan Kemampuan Petani; Kemandirian Kelembagaan Petani dan Pola Hubungan Pemerintah Mantapnya Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Meningkatkan Kemampuan Petani; Kemandirian Kelembagaan Petani dan Pola Hubungan Pemerintah Mantapnya Sistem Penyuluhan Pertanian Dalam Meningkatkan Kemampuan Petani; Kemandirian Kelembagaan Petani dan Pola Hubungan Pemerintah



Pengembangan Inkubator Bisnis berbasis Pertanian dan Kelautan Perikanan


Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Meningkatnya Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian Mantapnya Sistem Pelatihan Pertanian Dalam Meningkatkan Kompetensi Aparatur Pertanian dan Non Aparatur Pertanian; Daya Tarik Pertanian Bagi Tenaga Kerja Muda; Pelibatan Perempuan Petani/Pekerja dan Inkubator Agribisnis Mendukung Agro Techno Park


Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha Dukungan Penanganan Pasca Panen dan Pembinaan Usaha

INDIKATOR K/L

TARGET

Pembinaan Pascapanen Tanaman Rempah dan Penyegar (KT)

46 Kab

Pembinaan Pascapanen Tanaman Tahunan (KT)

46 Kab

Peningkatan kinerja penyuluh pertanian 46 Kab

Peningkatan kapasitas kelembagaan petani

46 Kab

Layanan Internal Organisasi

46 Kab

Penguatan Seribu Desa Mandiri Bersih

54 Kab

Jumlah bantuan alat dan mesin pertanian

46 Kab

Peningkatan kapasitas aparatur dan non aparatur pertanian

49 kab


Program Prioritas








PROGRAM K/L Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L


Peternakan dan hewan peliharaan sehat serta pengendalian penyakit zoonosis Pengendalian penggunaan pestisida bahan kimiawi serta pegendalian antibiotik dan hormonal pada hewan ternak dalam batas aman

Jumlah kegiatan pembinaan peternak, Poskeswan, dan pengadaan obat hewan Jumlah kegiatan pengawasan penggunaan pestisida bahan kimiawi serta antibiotik dan hormonal pada hewan ternak


Melakukan pengawasan kemananan pangan segar

Jumlah kegiatan pengawasan keamanan pangan segar yang efektif


TARGET



Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Dukungan Penanganan Pasca Panen Pangan dan Pembinaan Usaha





Perbaikan pola konsumsi dan keamanan pangan Perbaikan pola konsumsi dan keamanan pangan Perbaikan pola konsumsi dan keamanan pangan Ketersediaan pangan beragam, akses 9 Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat ekonomi, dan pemanfaatan pangan

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan


Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan


Pengelolaan pasca panen yang tidak merusak kandungan gizi Mendorong petani untuk diversifikasi tanaman tembakau dengan yang bermanfaat untuk kesehatan Mendorong penanaman sayur dan buah dalam pemanfaatan tanaman pekarangan (Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)) Penguatan/kampanye konsumsi buah dan sayur produk dalam negeri

Jumlah kegiatan pembinaan pengelolaan pasca panen yang tidak merusak kandungan gizi Luas lahan tanaman tembakau yang dialihkan ke komoditas lain yang bermanfaat untuk kesehatan

Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan tanaman pekarangan

Jumlah festival buah nusantara Jumlah sosialisasi gerakan gemar Gerakan gemar makan buah dan sayur makan buah dan sayur Meningkatnya Ketersediaan dan Jumlah Laporan Stok Beras Nasional di Penanganan Rawan Pangan Penggilingan Meningkatnya Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Jumlah pemberdayaan pekarangan dan Keamanan Pangan pangan

342

8106

Peningkatan konsumsi sayur dan buah


Program Prioritas


PROGRAM K/L



Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian


Keahlian Pekerja




KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian -

-

0


-

-

0


Mengembangkan program pendidikan pertanian

Jumlah SDM terdidik dan terlatih sesuai dengan standar kompetensi diklat 3000 orang

Desa dan Kawasan Pedesaan


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Distribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan


Distribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan



Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

Dukungan Perlindungan Perkebunan



Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian


No

Program Prioritas

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Peningkatan Produksi Padi Terpenuhinya kebutuhan sebagian besar konsumsi aneka cabai, bawang merah, sayuran lainnya dan tanaman Program Peningkatan Produksi dan Peningkatan Produksi Sayuran dan obat dalam negeri dan ekspor secara Nilai Tambah Hortikultura Tanaman Obat ramah lingkungan Menurunnya Luas Areal yang Terserang Opt dan Terfasilitasinya Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun, Bencana Alam, Dampak Perubahan Iklim dan Gangguan/ Konflik Usaha Perkebunan Meningkatnya Luasan Areal Pertanian, Pengoptimalan Lahan, dan Mengendalikan Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Serta Mendorong Peningkatan Status Kepemilikan Lahan Petani dan Mengevaluasi Pemanfaatan Sertifikat Tanah Petani

INDIKATOR K/L

TARGET

Penerapan Desa Pertanian Padi Organik 250000 Ha

Jumlah Lahan Usaha GAP Sayuran dan Tanaman Obat yang telah dilakukan Registrasi

Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan

Jumlah pengembangan optimasi lahan pertanian

5

150

275000



Distribusi lahan dan hak atas tanah kepada petani, buruh lahan, dan nelayan Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna




Program Penciptaan Teknologi dan Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Inovasi Pertanian Bio-Industri sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan Berkelanjutan Program Penciptaan Teknologi dan Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Inovasi Pertanian Bio-Industri sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan Berkelanjutan








Meningkatnya Luasan Areal Pertanian, Pengoptimalan Lahan, dan Mengendalikan Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Serta Mendorong Peningkatan Status Kepemilikan Lahan Petani dan Mengevaluasi Pemanfaatan Sertifikat Tanah Petani Jumlah Perluasan sawah

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Peningkatan Produksi Padi

Luas Lahan Penerapan Desa Pertanian Padi Organik (Ha)

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Pangan Tanaman Pangan

Pendampingan dan Penguatan 1.000 Desa Mandiri Benih


Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat

Terwujudnya Seribu Desa Mandiri Benih Terpenuhinya kebutuhan sebagian besar konsumsi aneka cabai, bawang merah, sayuran lainnya dan tanaman obat dalam negeri dan ekspor secara ramah lingkungan


Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan

Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan



266000

250000

1000

Desa Organik Berbasis Sayuran/Tanaman Obat

35 desa

Terpenuhinya Konsumsi Jeruk, Aneka Produk Buah Lainnya dan Florikultura Dalam Negeri dan Ekspor

Desa Organik Berbasis Tanaman Buah/Florikultura

30 desa

Terselenggaranya SL-Kedaulatan Pangan yang mengintegrasikan 1000 Desa Mandiri Benih

Jumlah Sekolah Lapang (SL) produksi benih sumber padi, jagung, kedelai mendukung 1000 desa mandiri benih (Provinsi)

Meningkatnya Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Meningkatnya Luasan Areal Pertanian, Pengoptimalan Lahan, dan Mengendalikan Laju Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Serta Mendorong Peningkatan Status Kepemilikan Lahan Petani dan Mengevaluasi Pemanfaatan Sertifikat Tanah Petani

Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan

Flood Management in Selected River Basin (FMSRB) Jumlah teknologi pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Meningkatnya inovasi pengelolaan dan teknologi pasca panen dan pengolahan, Penelitian dan Pengembangan konservasi SDG, serta sistem produksi prototipe alsintan, dan peta tematik Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik pertanian berkelanjutan berbasis sumberdaya lahan dan sumber daya Pertanian bioteknologi genetik (Teknologi) Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Pembangunan 100 techno park dan 34 Jumlah Taman Teknologi Pertanian Inovasi Teknologi Pertanian science park di 34 Di Provinsi (TTP)

26

8000 desa

1600


Meningkatnya Fasilitasi Pembiayaan, Pemberdayaan Kelembagaan, dan Permodalan Pertanian, Serta Peningkatan Perlindungan Terhadap Resiko Gagal Panen Melalui Asuransi Pertanian Meningkatnya Akses Petani/Peternak Pada Skim Kredit Program Bersubsidi, Sistem Bagi Hasil, Komersial, Bantuan Langsung dan Penumbuhan Kelembagaan Keuangan Mikro untuk Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Meningkatnya Akses Petani/Peternak Pada Skim Kredit Program Bersubsidi, Sistem Bagi Hasil, Komersial, Bantuan Langsung dan Penumbuhan Kelembagaan Keuangan Mikro untuk Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian Meningkatnya Akses Petani/Peternak Pada Skim Kredit Program Bersubsidi, Sistem Bagi Hasil, Komersial, Bantuan Langsung dan Penumbuhan Kelembagaan Keuangan Mikro untuk Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian


Terbentuknya Bank Pertanian


Pengembangan lembaga keuangan di daerah untuk meningkatkan akses terhadap modal usaha














Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian


Jumlah Layanan Pembiayaan Pertanian

Jumlah Terbentuk dan terfasilitasinya Gapoktan PUAP dengan dana Stimulus dana Penguatan Modal Usaha (Gapoktan) 2,5 Gapoktan

Jumlah Fasilitasi Pembiayan Pertanian (Paket)

Dukungan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (bank pertanian)

423 paket

12

75 bank pertanian


Program Prioritas



PROGRAM K/L Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian


KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Pengembangan Kerja Sama Luar Negeri Untuk Bidang Pangan dan Pertanian Meningkatnya Intensitas dan Kualitas Dalam Kerangka Bilateral, Regional dan Kerja Sama Luar Negeri di Bidang Multilateral Pertanian

INDIKATOR K/L

TARGET

Fasilitasi dalam mendukung peningkatan kerjasama luar negeri di bidang pertanian


Program Prioritas




PROGRAM K/L


KEGIATAN K/L


SASARAN K/L Bertambahnya tenaga penyuluh pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan mutu produk bahan baku KEK

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah penyuluh pertanian sekitar KEK 5 KEK

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Kedaulatan Energi No

Program Prioritas


Daerah Tertinggal

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan Kapasitas Industri dan Komponen Dalam Negeri

PROGRAM K/L Program Penguatan Riset dan Pengembangan

KEGIATAN K/L Pengkajian dan Penerapan Teknologi Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi

SASARAN K/L Layanan Jasa Teknologi Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi (PNBP)

INDIKATOR K/L Jumlah Layanan Jasa Teknologi Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi (PNBP)

TARGET

1

No

Program Prioritas




Pembangunan SMK dan Politeknik Pengembangan Inkubator Bisnis berbasis Pertanian dan Kelautan Perikanan

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti

Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi yang bermutu dan berdaya saing internasional

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti

Pengembangan Sarana dan Prasarana Iptek

Rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek

INDIKATOR K/L Jumlah Perguruan Tinggi yang mendapat pembinaan dan pemberdayaan Jumlah rekomendasi kebijakan peningkatan sarana dan prasarana Iptek

TARGET

49 kab

4 rekomendasi

Pelayanan Kesehatan Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung)

PROGRAM K/L



Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan











Penurunan perilaku merokok dan konsumsi alkohol Perbaikan pola konsumsi dan keamanan pangan


No

Program Prioritas

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Penjaringan kesehatan untuk mahasiswa dan segenap civitas academica Penyediaan sarana dan prasarana aktifitas fisik di lingkungan perguruan tinggi (misalnya ruang terbuka hijau, Dukungan Manajemen untuk Program rute sepeda, pejalan kaki dan jogging Pembelajaran dan Kemahasiswaan track) Penyelenggaraan kejuaraan dan Peningkatan Layanan Kemahasiswaan event/lomba olahraga di atau antardan Penyiapan Karir perguruan tinggi

Jumlah kegiatan penjaringan kesehatan untuk mahasiswa dan segenap civitas academica yang diselenggarakan

Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Jumlah perguruan tinggi yang menyediakan sarana dan prasarana aktifitas fisik Jumlah kejuaraan dan event/lomba olahraga di atau antar-perguruan tinggi yang diselenggarakan Jumlah perguruan tinggi dengan sarana Dukungan Manajemen untuk Program Penyediaan sarana jamban dan tempat jamban dan tempat cuci tangan yang Pembelajaran dan Kemahasiswaan cuci tangan yang memadai memadai Penerapan regulasi Kawasan Tanpa Jumlah perguruan tinggi menerapkan Rokok dan bebas narkoba di PT beserta regulasi Kawasan Tanpa Rokok dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran sanksinya bebas narkoba beserta sanksinya Peningkatan Layanan Kemahasiswaan Penyediaan dan penataan kantin sehat Jumlah perguruan tinggi dengan kantin dan Penyiapan Karir di lingkungan kampus sehat

Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat Penyediaan, Distribusi, dan Mutu Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan

Program Penguatan Riset dan Pengembangan Program Penguatan Riset dan Pengembangan

Riset Litbang dan Pengabdian Masyarakat Peningkatan Litbang Iptek Unggulan di Bidang Kesehatan dan Obat

Pengembangan riset berbasis komunitas terkait perilaku hidup sehat Paket hasil penelitian di bidang kesehatan dan obat

Jumlah riset berbasis komunitas terkait perilaku hidup sehat yang dihasilkan Jumlah paket hasil penelitian di bidang kesehatan dan obat

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Persebaran dan Kualitas 9 Kesehatan SDM Kesehatan

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti

Penyediaan lulusan tenaga kesehatan (dokter spesialis dan nakes lainnya)

Jumlah lulusan tenaga kesehatan (dokter spesialis dan nakes lainnya)

Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir

TARGET

30

--


Program Prioritas



PROGRAM K/L

Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan & pengembangan Program Penguatan Riset dan Teknologi Tepat Guna Pengembangan

KEGIATAN K/L

Riset Litbang dan Pengabdian Masyarakat

SASARAN K/L

Prototipe teknologi untuk masyarakat

INDIKATOR K/L

Jumlah prototipe teknologi untuk masyarakat

TARGET

34 prototype


Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan Peran dalam Kerja Sama Teknik

PROGRAM K/L Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti

KEGIATAN K/L Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi

SASARAN K/L Perguruan tinggi yang bermutu dan berdaya saing internasional

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah mahasiswa asing di Perguruan Tinggi


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET


Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi

Tenant yang dibina menjadi Jumlah tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi


Bantuan Pembiayaan pada Perusahaan Start Up yang Potensial Program Penguatan Inovasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Hubungan dengan sumber R&D yang Kementerian Riset, Teknologi dan kontinyu Pendidikan Tinggi

Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kelembagaan Iptek yang memanfaatkan sarpas litbang Puspiptek


Pengembangan inkubator di Perguruan Tinggi Program Penguatan Inovasi


Program Penguatan Inovasi Program Penguatan Inovasi

Pengembangan Sistem Inovasi


Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Tenant yang dibina menjadi Jumlah tenant yang dibina menjadi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Jumlah calon perusahaan pemula Calon perusahaan pemula berbasis berbasis teknologi dari Perguruan teknologi dari Perguruan Tinggi Tinggi Terbangunnya Pilot Technopark dengan komponen yang lengkap Jumlah pilot technopark yang dibangun Jumlah rata-rata kredit untuk Pembelajaran tentang pembelajaran enterpreneurship di Enterpreneurship di Perguruan Tinggi perguruan tinggi


Pengembangan inkubator di Perguruan Tinggi Pengembangan Pilot Technopark dengan komponen yang lengkap Pengenalan Kurikulum dan Unit Kegiatan Enterpreneurship di Perguruan Tinggi Pengenalan Kurikulum dan Unit Kegiatan Enterpreneurship di Perguruan Tinggi Peningkatan Dukungan Swasta dan Badan Usaha

Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Pengembangan Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dari Perguruan Tinggi


Peningkatan Layanan Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir

Program Penguatan Inovasi



Peningkatan Dukungan Swasta dan Badan Usaha

Program Penguatan Inovasi


Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti

Pengembangan Taman Sains dan Teknologi (TST) dan Lembaga Penunjang Lainnya Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi


Pengembangan Science dan 10 Technopark Indonesia SDM Industri yang Kompeten dan 11 Disiplin

Regulasi yang mendukung inovasi Pembangunan Politeknik dan SMK

Jumlah kelembagaan Iptek yang memanfaatkan sarpas litbang Puspiptek

1

20

100 5

Layanan pengembangan organisasi mahasiswa Terbangunnya Pilot Technopark dengan komponen yang lengkap

Unit Kegiatan Enterpreneurship di Perguruan Tinggi 10 Perguruan Tinggi Jumlah Anchor Industry yang berada di 5 Pilot Technopark Terlaksananya join research antara Terbangunnya Pilot Technopark dengan peneliti dengan tenant (industri start komponen yang lengkap up) di pilot technopark Jumlah rekomendasi kebijakan Rekomendasi kebijakan pengembangan pengembangan Taman Sains dan Taman Sains dan Teknologi (TST) dan Teknologi (TST) dan lembaga penunjang lembaga penunjang lainnya lainnya Perluasan akses Perguruan Tinggi

5

1

Jumlah politeknik baru terbangun

KEMENTERIAN SOSIAL Kedaulatan Pangan No

Program Prioritas


Kelancaran Distribusi Pangan dan Akses 1 Pangan Masyarakat Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra)

PROGRAM K/L

Program Pemberdayaan Sosial

KEGIATAN K/L Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Pemberdayaan Sosial

SASARAN K/L Pelaksanaan subsidi pangan dalam rangka memenuhi 6Tepat (sasaran, jumlah, harga, waktu, kualitas, administrasi)

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah laporan pelaksanaan subsidi pangan (Rastra) selama 12 bulan (dokumen)

1

Revolusi Mental No

Program Prioritas


PROGRAM K/L










KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Pelatihan penyelenggaraan Kecamatan (TKSK) yang mengikuti Pemberdayaan Sosial Perorangan, kesejahteraan sosial bagi Tenaga pelatihan penyelenggaraan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) kesejahteraan sosial (jiwa) Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat Pelatihan penyelenggaraan (PSM) yang mengikuti pelatihan Pemberdayaan Sosial Perseorangan, kesejahteraan sosial bagi Pekerja Sosial penyelenggaraan kesejahteraan sosial Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Masyarakat (PSM) (jiwa) Jumlah relawan sosial yang mengikuti Pelatihan penanaman dan pelestarian pelatihan penanaman dan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, nilai kepahlawanan, keperintisan, Kepahlawanan, Keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial kesetiakawanan dan restorasi sosial Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial bagi relawan sosial (jiwa)

TARGET

7094

1565

15246


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L


Pemenuhan perumahan layak huni


Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)


Pemenuhan perumahan layak huni Bantuan Permodalan dan Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif/UMKM

Program Penanganan Fakir Miskin

Penanganan Fakir Miskin Perdesaan




SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Bantuan rumah bagi keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh bantuan rumah (KK)

Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin di perdesaan Bantuan kelompok usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin di perdesaan

Jumlah keluarga miskin di perdesaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (KK) Jumlah keluarga miskin di perdesaan yang memperoleh bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KK)

TARGET

1884

7250

111090


Program Prioritas




PROGRAM K/L


KEGIATAN K/L

SASARAN K/L


Infrastruktur di lingkungan rumah keluarga KAT yang dibangun

INDIKATOR K/L





Jumlah keluarga miskin di perdesaan Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak yang memperoleh bantuan rehabilitasi huni bagi keluarga miskin di perdesaan rumah tidak layak huni (KK)





Perbaikan sarana prasarana lingkungan Jumlah kelompok penduduk miskin di kelompok penduduk miskin di perdesaan yang memperoleh perbaikan perdesaan sarana lingkungan (kelompok)




Penanganan Fakir Miskin Perkotaan







Program Perlindungan dan Jaminan Sosial


Riset, penyebarluasan informasi dan edukasi hidup sehat Perluasan Kepesertaan Jaminan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu 8 Kesehatan Indonesia Sehat (KIS)

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial








Jaminan Sosial Keluarga

Jaminan Sosial Keluarga Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin di perkotaan Perbaikan sarana prasarana lingkungan kelompok penduduk miskin di perkotaan Bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi pendamping program bantuan tunai bersyarat Verifikasi dan validasi data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

TARGET

Jumlah lokasi infrastruktur di lingkungan rumah keluarga KAT yang dibangun (lokasi)

20

7250

40

Jumlah keluarga miskin di perkotaan yang memperoleh bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (KK) Jumlah kelompok penduduk miskin di perkotaan yang memperoleh perbaikan sarana lingkungan (KK) Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (KK)

7000

50

7000000

Jumlah pendamping yang mengikuti Pelatihan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

2806

Jumlah penerima PBI yang diverifikasi dan divalidasi (jiwa) Jumlah keluarga miskin yang Bantuan tunai bersyarat bagi keluarga memperoleh bantuan tunai bersyarat Jaminan Sosial Keluarga miskin (KK) Jumlah pusat pelayanan sosial terpadu Pemberdayaan Sosial Perorangan, Pusat pelayanan sosial terpadu di desa di desa (Puskessos) yang dibangun Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (Puskessos) yang dibangun (unit) Jumlah keluarga miskin yang Bantuan tunai bersyarat bagi keluarga memperoleh bantuan tunai bersyarat Jaminan Sosial Keluarga miskin (KK)

94400000

7000000

160

7000000


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET



Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial

Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

Verifikasi dan validasi data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diverifikasi dan divalidasi (jiwa)

94400000


Program Prioritas


PROGRAM K/L

Bantuan iuran jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial





Program Dukungan Manajemen dan Bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Indonesia Pintar (KIP) Kementerian Sosial


KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

Verifikasi dan validasi data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jaminan Sosial Keluarga

Bantuan tunai bersyarat bagi keluarga miskin Verifikasi dan validasi data penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pelaksanaan subsidi pangan dalam rangka memenuhi 6Tepat (sasaran, jumlah, harga, waktu, kualitas, administrasi)

INDIKATOR K/L




Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Pemberdayaan Sosial





Bantuan kelompok usaha ekonomi produktif bagi keluarga penerima bantuan tunai bersyarat

Jumlah laporan pelaksanaan subsidi pangan (Rastra) selama 12 bulan (dokumen) Jumlah keluarga penerima bantuan tunai bersyarat yang memperoleh bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KK)

Program Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Jenis buku bantu untuk fasilitasi penyandang disabilitas mendapatkan hak dasar (Akte lahir, KK, KTP, Paspor, Pendidikan, Kesehatan)

Jumlah jenis buku bantu untuk fasilitasi penyandang disabilitas mendapatkan hak dasar (Akte lahir, KK, KTP, Paspor, Pendidikan, Kesehatan)



TARGET

Jumlah penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diverifikasi dan divalidasi (jiwa) Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan tunai bersyarat (KK) Jumlah penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diverifikasi dan divalidasi (jiwa)

94400000

7000000

94400000

1

70000

18


Program Prioritas





Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal Pengembangan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat dalam kebudayaan dan kearifan lokal Peningkatan kapasitas masyarakat desa dan desa adat dalam seluruh tahapan pembangunan desa

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET


Jumlah pusat pelayanan sosial terpadu Pemberdayaan Sosial Perorangan, Pusat pelayanan sosial terpadu di desa di desa (Puskessos) yang dibangun Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (Puskessos) yang dibangun (unit)

160


Pemberdayaan Sosial Perorangan, Akreditasi organisasi sosial/lembaga Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat kesejahteraan sosial

Jumlah organisasi sosial/lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi (unit)

575


Pemberdayaan Sosial Perorangan, Pelatihan koordinasi program Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat kemiskinan bagi karang taruna

Jumlah karang taruna yang mengikuti pelatihan koordinasi program kemiskinan (jiwa)

1250


Pelatihan koordinasi program Pemberdayaan Sosial Perorangan, kemiskinan bagi Pekerja Sosial Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Masyarakat (PSM)



Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Pembangunan SDM, Keberdayaan, dan desa termasuk perempuan, pemuda & 6 Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa penyandang disabilitas Program Pemberdayaan Sosial

Bantuan jaminan hidup bagi keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang mengikuti pelatihan koordinasi program kemiskinan (jiwa) Jumlah Keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh bantuan jaminan hidup (KK)

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Pelatihan koordinasi program Kecamatan (TKSK) yang mengikuti Pemberdayaan Sosial Perorangan, kemiskinan bagi Tenaga Kesejahteraan pelatihan koordinasi program Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Sosial Kecamatan (TKSK) kemiskinan (jiwa)

250

3572

7094


Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih) Program Penanganan Fakir Miskin



Penyediaan sarana prasarana permukiman (perumahan, sanitasi dan air bersih) Program Penanganan Fakir Miskin Penguatan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup dan teknologi tepat guna Program Pemberdayaan Sosial Pembinaan, pendampingan dalam pengembangan usaha dan kewirausahaan terutama UMKM Program Penanganan Fakir Miskin














Jumlah keluarga miskin di perdesaan Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak yang memperoleh bantuan rehabilitasi huni bagi keluarga miskin di perdesaan rumah tidak layak huni (KK) Jumlah kelompok penduduk miskin di Perbaikan sarana prasarana lingkungan perdesaan yang memperoleh perbaikan kelompok penduduk miskin di sarana prasarana lingkungan perdesaan (kelompok)

7250

40

Jumlah keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang memperoleh bantuan peralatan kerja (KK) Jumlah keluarga miskin di perdesaan yang memperoleh bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KK) Jumlah pendamping kelompok usaha Pelatihan pendamping kelompok usaha ekonomi produktif keluarga miskin di ekonomi produktif keluarga miskin di perdesaan yang mengikuti pelatihan perdesaan (jiwa) Jumlah keluarga penerima bantuan Bantuan kelompok usaha ekonomi tunai bersyarat yang memperoleh produktif bagi keluarga penerima bantuan kelompok usaha ekonomi bantuan tunai bersyarat produktif (KK) Bantuan peralatan kerja bagi keluarga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Bantuan kelompok usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin di perdesaan

2099

111090

2340

70000



Program Prioritas



Perbaikan Rumah

Perbaikan Rumah

PROGRAM K/L



KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET


Jumlah keluarga miskin di perdesaan Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak yang memperoleh bantuan rehabilitasi huni bagi keluarga miskin di perdesaan rumah tidak layak huni (KK)

7250


Jumlah keluarga miskin di perkotaan Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak yang memperoleh bantuan rehabilitasi huni bagi keluarga miskin di perkotaan rumah tidak layak huni (KK)

7000


Program Prioritas






PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L


Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza


Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza

SASARAN K/L Rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza di masyarakat Rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza di panti Kementerian Sosial

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang memperoleh rehabilitasi sosial di masyarakat Jumlah korban penyalahgunaan napza yang memperoleh rehabilitasi sosial di panti Kementerian Sosial

19047

580


Program Prioritas




PROGRAM K/L


KEGIATAN K/L

Rehabilitasi Sosial Anak

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak balita, anak terlantar/jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang membutuhkan Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial perlindungan khusus Anak yang telah dikembangkan/dibantu

TARGET

70




Rehabilitasi Sosial Anak

Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak balita, anak terlantar/jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan Jumlah SDM yang mendapatkan disabilitas, anak yang membutuhkan bimbingan teknis Program perlindungan khusus Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) (jiwa)

1481


Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri

PROGRAM K/L Program Rehabilitasi Sosial

KEGIATAN K/L Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Pemulangan pekerja migran telantar ke Jumlah pekerja migran telantar yang daerah asal dipulangkan ke daerah asal

18000

Perkotaan No

Program Prioritas

Mengembangkan Kota Cerdas yang 1 Berdaya Saing dan Berbasis TIK Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak 2 Huni, serta Tertata Baik Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk Mewujudkan Kota yang Aman, Nyaman dan Layak 3 Huni, serta Tertata Baik

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Pembangunan kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif

PROGRAM K/L


Penanggulangan kemiskinan perkotaan Program Penanganan Fakir Miskin

Penanggulangan kemiskinan perkotaan Program Penanganan Fakir Miskin

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah Kabupaten/Kota yang Pemberdayaan Sosial Perorangan, Kabupaten/Kota yang mengembangkan membangun sistem layanan dan Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat sistem layanan dan rujukan terpadu rujukan terpadu

80


Jumlah keluarga miskin di perkotaan Bantuan rehabilitasi rumah tidak layak yang memperoleh bantuan rehabilitasi huni bagi keluarga miskin di perkotaan rumah tidak layak huni (KK)

7000


Perbaikan sarana prasarana lingkungan Jumlah kelompok penduduk miskin di kelompok penduduk miskin di perkotaan yang memperoleh perbaikan perkotaan sarana prasarana lingkungan (KK)

50

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Stabilitas Pertahanan, Keamanan dan 1 Ketertiban Stabilitas Pertahanan, Keamanan dan 2 Ketertiban Stabilitas Pertahanan, Keamanan dan 3 Ketertiban Stabilitas Pertahanan, Keamanan dan 4 Ketertiban

Pelayanan Prima Kepolisian

Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri

Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri

Pelayanan Prima Kepolisian

Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri

Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan Perbaikan kurikulum pendidikan dan dan Latihan Polri latihan Polri menuju civilain police

Pelayanan Prima Kepolisian Pelayanan Prima Kepolisian

Pendidikan dan latihan personel Polri

Pendidikan dan latihan teknis

70000 orang

Pendidikan dan latihan personil Polri

Pendidikan dan latihan struktural

5000 orang

Pendidikan dan latihan personil Polri

Pendidikan dan latihan fungsional Jumlah modul pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum pendidikan dan latihan yang baru

40000 orang

20 paket


Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan PROGRAM K/L Pendukung) Peningkatan pengawasan kelautan dan Program Pemeliharaan Keamanan dan perikanan serta keamanan laut Ketertiban Masyarakat

KEGIATAN K/L Penyelenggaraan Kepolisian Perairan

SASARAN K/L Terselenggaranya Operasi Bersama Kamla Terintegerasi

INDIKATOR K/L Operasi Bersama Kamla Terintegerasi (Polisi)

TARGET 3 Operasi

Revolusi Mental No

Program Prioritas


PROGRAM K/L







KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Personel Polri yang profesional, jujur, disiplin, kerja keras, kompeten dan Penyelenggaraan Pendidikan dan mengutamakan kemaslahatan Latihan Polri masyarakat. Kurikulum pendidikan dan latihan Polri yang sesuai dengan nilai-nilai esensial Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan revolusi mental (integritas, etos kerja, dan Latihan Polri gotong royong)

INDIKATOR K/L Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan nilai-nilai esensial revolusi mental Polri Jumlah modul pembelajaran yang disesuaikan dengan nilai-nilai esensial revolusi mental (integritas, etos kerja, gotong royong)

TARGET

100000

75



Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri






Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana



Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pengendalian Pegawai Polri

Jumlah masyarakat yang menjadi Rekrutmen dan pendidikan anggota Polri baik di pusat maupun pembentukan personel polri yang daerah hasil rekrutmen dan pendidikan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang bebas KKN


Rekrutmen dan pendidikan pembentukan personel polri yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) Penegakan Disiplin Anggota Polri

Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas

10000

Tertanganinya tindak pidana kewilayahan secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.

Persentase penyelesaian tindak pidana di wilayah Polda secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas

jumlah kecelakaan lalu lintas dibanding tahun sebelumnya (%) Menurun

55%



Program Prioritas

PROGRAM K/L









Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Persentase pegawai POLRI yang Peyelenggaraan Administrasi Mendorong pelaksanaan pemeriksaan melakukan pemeriksaan kesehatan Perawatan Pegawai Polri kesehatan berkala bagi anggota berkala Jumlah pelayanan pengaturan, Peningkatan Pelayanan Keamanan dan pengawalan dan patroli dalam rangka Keselamatan Masyarakat di Bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, Lantas Meningkatkan keselamatan berkendara dan kelancaran lalu lintas Jumlah kegiatan dalam rangka Peningkatan law enforcement regulasi pencegahan dan penegakan hukum terkait peredaran rokok, miras, Napza pelanggaran terkait miras, Napza dan Pembinaan Potensi Keamanan dan bahan berbahaya lainnya bahan berbahaya lainnya

TARGET

12 bulan


Program Prioritas


2 3 4 5 6

Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme Deteksi Dini dan Bebas Ancaman Terorisme Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security)


8 Keamanan Laut Terkendali 9 Keamanan Laut Terkendali 10 Keamanan Laut Terkendali

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penindakan Kejahatan Terorisme & Deradikalisasi Penindakan Kejahatan Terorisme & Deradikalisasi Penindakan Kejahatan Terorisme & Deradikalisasi Penindakan Kejahatan Terorisme & Deradikalisasi Penindakan Kejahatan Terorisme & Deradikalisasi Penindakan Kejahatan Siber

PROGRAM K/L Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Program Pemeliharaan Keamanan dan Hukum Ketertiban Masyarakat

Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum Operasi Keamanan Laut dan Penegakan Hukum

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

KEGIATAN K/L Penindakan Tindak Pidana Terorisme

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Penanganan Tindak Pidana Terorisme

Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme

10 kasus

Penindakan Tindak Pidana Terorisme


Dukungan 10 Satgaswil guna Penyelidikan Tindak Pidana Terorisme

11 paket



Penyidikan Tindak Pidana Terorisme

10 kasus




10 kasus

Penindakan Tindak Pidana Terorisme Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus


Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

1 paket

Penyelenggaraan Kepolisian Perairan


1 paket Meningkatakan keamanan perairan pantai dan sungai; Terpeliharanya peralatan dan pendukungnya hingga siap pakai Meningkatakan keamanan perairan pantai dan sungai; Terpeliharanya peralatan dan pendukungnya hingga siap pakai

Operasi Bersama Kamla Terintegerasi

50 kali

Patroli Perairan

245 hari

Penindakan Tindak Pidana Umum Penindakan Tindak Pidana Umum

TBC Penindakan kasus illegal, unreported, and unregulated fishing

TBC

Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Narkoba Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Narkoba Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Narkoba







Penindakan Tindak Pidana Narkoba





14 Pelayanan Prima Kepolisian

Optimalisasi Pelayanan Kepolisian

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri Penerangan Masyarakat

Terlaksannya penyampaian informasi kepolisian kepada masyarakat












Terlaksannya penyampaian informasi kepolisian kepada masyarakat Terlaksannya penyampaian informasi kepolisian kepada masyarakat Meningkatnya laporan A1 (dapat dipercaya) Meningkatnya laporan A1 (dapat dipercaya)


Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidanan Narkoba

1000 kasus

Kerjasama Bilateral/Multilateral dalam Penanganan Kejahatan Narkoba 5 kerjasama Pengembangan Kasus Tindak Pidana Narkoba Publikasi Penyebaran/Diseminasi informasi melalui media massa dan Kodal Jumlah K/L/D/I yang menerima informasi mengenai kegiatan dan layanan kepolisian Jumlah instansi swasta yang menerima informasi mengenai kegiatan dan layanan kepolisian Jumlah instansi pendidikan yang menerima informasi mengenai kegiatan dan layanan kepolisian Jumlah kelompok masyarakat yang menerima informasi mengenai kegiatan dan layanan kepolisian Jumlah laporan analisis keamanan yang berkategori A1 Jumlah laporan pendukung analisis keamanan yang berkategori A1

5700 kasus

TBC

TBC

TBC

TBC







Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri Penerangan Masyarakat Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Analisis Keamanan Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Analisis Keamanan



Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

Strategi Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan


Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban

Misi Internasional

Menurunnnya potensi dan gangguanan Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban di daerah keamanan dan ketertiban di daerah Jumlah personil Polri yang terlibat Meningkatkan kerjsama internasional dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di bidang keamanan ketertiban (MPP)



Pembinaan Potensi Keamanan

Terselenggaranya kerjasama antara Jumlah total desa yang mendapatkan Polri masyarakat dalam Harkamtibmas pelayanan Bhabinkantibmas

53000 desa




Terselenggaranya kerjasama antara Pembentukan dan Pembinaan Polri masyarakat dalam Harkamtibmas Kelompok Pengamanan Swakarsa

2500 kel





















TBC TBC TBC

TBC

250 orang

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Pembinaan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Kewilayahan

Terselenggaranya kerjasama antara Polri masyarakat dalam Harkamtibmas Meningkatnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tempat tinggalnya

Pembinaan Pelayanan Fungsi Sabhara

Layanan Fungsi Sabhara

Jumlah penyelenggaraan Pengaturan

500 kali



Jumlah penyelenggaraan patroli

2400 kali



1100 kali

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital

Meningkatkan keamanan objek vital/khusus Meningkatkan keamanan objek vital/khusus Meningkatkan keamanan objek vital/khusus

Jumlah penyelenggaraan pengawalan Persentase peningkatan SDM yang memiliki kualifikasi audit Sispamobvitnas Persentase pemenuhan DSPP pengamanan objek vital Persentase objek vital yang mendapat pengamanan


Pemberdayaan Kemitraan dengan Lembaga Masyarakat (Binpolmas) 5000 kali Penurunan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat

10%

TBC 100% TBC































Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana





Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana




Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Peningkatan Keamanan dan Jumlah Operasi Kepolisian: Operasi Keselamatan Masyarakat di Bidang Keselamatan Masyarakat di Bidang Lalu Simpatik, Operasi Patuh, Operasi Zebra, Lantas Lintas Operasi Ketupat Membangun Budaya Tertib Lalu Lintas Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Peningkatan Keamanan dan (al. NTMC, RSPA, Sosialiasi Budaya Keselamatan Masyarakat di Bidang Keselamatan Masyarakat di Bidang Lalu Keselamatan di Jalan, dan Electronic Lantas Lintas Law Enforcement) Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Keselamatan Masyarakat di Bidang Lalu Lantas Lintas Jumlah penyelenggaraan Pengaturan Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Keselamatan Masyarakat di Bidang Lalu Jumlah Penyelenggaraan Patroli Lalu Lantas Lintas Lintas Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Keselamatan Masyarakat di Bidang Lalu Lantas Lintas Jumlah Penyelenggaraan Pengawalan Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Keselamatan Masyarakat di Bidang Lalu Optimalisasi pelayanan SBST (SIM, Lantas Lintas BPKB, STNK, TNKB) Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Keselamatan Masyarakat di Bidang Lalu Lantas Lintas Jumlah SIM yang diterbitkan Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Keselamatan Masyarakat di Bidang Lalu Jumlah BPKB, STNK, dan TNKB yang Lantas Lintas diterbitkan Meningkatakan keamanan perairan pantai dan sungai; Terpeliharanya peralatan dan pendukungnya hingga Penyelenggaraan Kepolisian Perairan siap pakai Jumlah patroli perairan Meningkatkan pergerakan lintas Penyelenggaraan Kepolisian Udara wilayah Jumlah patroli udara Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Tertanganinya Tindak Pidana Jumlah kasus yang dapat terselesaikan Pidana Kewilayahan Kewilayahan (P21) Penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Meningkatnya kemampuan dan kualitas Jumlah tindak pidana yang Pidana pelaksanaan proses identifikasi teridentifikasi Meningkatnya kemampuan dan kualitas Jumlah barang bukti dan TKP yang Penyelenggaraan Laboratrium Forensik pelaksanaan proses forensik disidik Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Penindakan Tindak Pidana Umum Umum Jumlah Kasus Klasifikasi Lidik Sidik Sulit




Penindakan Tindak Pidana Umum











Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana




Penindakan Tindak Pidana Umum Penindakan Tindak Pidana Terorisme Penindakan Tindak Pidana Terorisme


Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Umum Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Umum Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Umum Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Terorisme Menghilangkan potensi aksi pelanggaran hukum terorisme Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Narkoba

600 kali

TBC

365 hari

12000 kali

3000 kali 100 mnt; 50 mnt; (100 mnt/160 mnt); (100 mnt/50 mnt/25 mnt/25 mnt)

TBC

54 juta unit

TBC TBC TBC

TBC TBC

5500 kasus

Jumlah Kasus Berkaitan dengan PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) TBC

Jumlah Penanganan Kasus TPPO

200 kasus

Persentase optimalisasi kemudahan akses pelaporan P2HP yang terintegrasi Kecepatan penanganganan perkara terorisme 6 bulan Persentase netralisasi ancaman potensial teorisme Persentase peningkatan penyelesaian perkara tindak pidana narkoba

75%

60%

85%






Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus



Penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus



Penindakan Tindak Pidana Korupsi

Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Ekonomi Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Ekonomi Meningkatnya penyelesaian penangnanan perkara Tindak Pidana Korupsi

Jumlah Penanganan Kasus Klasifikasi Lidik Sidik Sangat Sulit

300 kasus

Jumlah Penanganan Kasus dengan Klasifikasi Lidik/Sidik Sulit

500 kasus

Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyajian Data Informasi Kriminal secara terintegerasi antar satker Polri (mendukung Integrated criminal justice) Persentase Integerasi Data Informasi antar Kementerian Penegak Hukum (External Integrated) Kategori Transportasi Operasional (jenis ditentukan kemudian) Kategori Persenjataan (Jenis ditentukan kemudian) Kategori Kendaraan Taktis (jenis ditentukan kemudian) Kategori Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (Jenis ditentukan kemudian)

500 kasus

Pengembangan Peralatan Polri

Peningkatan Informasi Kriminal Nasional secara merata di seluruh Polda dan Polres Peningkatan Informasi Kriminal Nasional secara merata di seluruh Polda dan Polres Pengembangan teknologi dan peralatan kepolisian secara bertahap Pengembangan teknologi dan peralatan kepolisian secara bertahap Pengembangan teknologi dan peralatan kepolisian secara bertahap

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri


Pengembangan teknologi dan peralatan kepolisian secara bertahap

Pemenuhan Peralatan dan Teknologi Kepolisian

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri


Pengembangan teknologi dan peralatan Kategori Pemeliharaan dan Perawatan kepolisian secara bertahap Almatsus (jenis ditentukan kemudian)




Penguatan Sistem Kepolisian



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Program Penelitian dan Pengembangan Polri Program Penelitian dan Pengembangan Polri

Pengembangan Sarana dan Prasarana Kewilayahan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Polri Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Polri

Terdukungnya Fasilitas dan Konstruksi Polri dalam mendukung Kesejahteraan Personil Polri di Kewilayahan Meningkatkan Kemandirian Polri dalam memberikan yanmas Meningkatkan Kemandirian Polri dalam memberikan yanmas




Profesionalisme SDM


Profesionalisme SDM


Profesionalisme SDM


Profesionalisme SDM


Profesionalisme SDM


Profesionalisme SDM

Pembuatan desain prototype TBC Pengembangan dan peningkatan Program Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Penelitian dan Meningkatkan Kemandirian Polri dalam pengakuan sertifikasi standar peralatan Polri Pengembangan Polri memberikan yanmas Polri TBC Jumlah pengembangan peralatan Program Dukungan Manajemen dan Tersedianya pelayanan kesehatan bagi kesehatan (jenis peralatan ditentukan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri Pelayanan Kesehatan Polri personel/Keluarga Polri kemudian) TBC Mencetak personel kompeten Polri Program Pendidikan dan Latihan Penyelenggaraan Pendidikan dan sesuai lingkup profesi-spesialisasi Penyelenggaraan pendidikan dan Aparatur Polri Latihan Polri menuju civilian police latihan teknis 70000 orang Mencetak personel kompeten Polri Program Pendidikan dan Latihan Penyelenggaraan Pendidikan dan sesuai lingkup profesi-spesialisasi Penyelenggaraan pendidikan dan Aparatur Polri Latihan Polri menuju civilian police latihan struktural 5000 orang Mencetak personel kompeten Polri Program Pendidikan dan Latihan Penyelenggaraan Pendidikan dan sesuai lingkup profesi-spesialisasi Penyelenggaraan pendidikan dan Aparatur Polri Latihan Polri menuju civilian police latihan fungsional 40000 orang Mencetak personel kompeten Polri Program Pendidikan dan Latihan Penyelenggaraan Pendidikan dan sesuai lingkup profesi-spesialisasi Aparatur Polri Latihan Polri menuju civilian police Penyelenggaraan sertifikasi keahlian 70000 orang Jumlah modul pembelajaran yang Program Pendidikan dan Latihan Penyelenggaraan Kurikulum Pendidikan Perbaikan kurikulum pendidikan dan disesuaikan dengan kurikulum Aparatur Polri dan Latihan Polri latihan Polri menuju civilain police pendidikan dan latihan yang baru 40 paket


Profesionalisme SDM



Menyelenggarakan rekrutmen dan Jumlah rekrutmen personel (zero pendidikan pembentukan personel polri growth)



Penyelenggaraan Informasi Kriminal nasional Penyelenggaraan Informasi Kriminal nasional


Optimalisasi Pelayanan Kepolisian Pemenuhan Peralatan dan Teknologi Kepolisian Pemenuhan Peralatan dan Teknologi Kepolisian Pemenuhan Peralatan dan Teknologi Kepolisian

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri





57 Pelayanan Prima Kepolisian 58 Pelayanan Prima Kepolisian 59 Pelayanan Prima Kepolisian

Pengembangan Peralatan Polri Pengembangan Peralatan Polri

Jumlah sarana dan prasarana yang dipenuhi di kewilayahan Pengembangan Research and Development Center Polri

Mabes Polri, 32 Polda, dan 150 Polres

50% TBC TBC TBC

TBC

TBC

TBC TBC

8000 orang


Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi

PROGRAM K/L Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

KEGIATAN K/L

Penyuluhan hukum ke masyarakat yang penyelenggaraannya dikerjasamakan dengan masyarakat (TBC) Penyuluhan hukum

Program Pengembangan Hukum Kepolisian

Penyusunan dan Penyuluhan Hukum


Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri

Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri




Pembinaan Karier Personel Polri




Pembinaan Karier Personel Polri

Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restoratif Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan

Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana


7 Penegakan Hukum yang Berkualitas 8 Penegakan Hukum yang Berkualitas 9 Penegakan Hukum yang Berkualitas




Penindakan Tindak Pidana Khusus Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Tindak lanjut internal atas pengaduan masyarakat terhadap Penyidik Polri Peningkatan kemampuan profesional dan integritas Penyidik POLRI SDM Apgakum yang kompeten, berintegritas dan profesional melalui perubahan pola rekrutmen, mutasi dan promosi, reward and punishment SDM Apgakum yang kompeten, berintegritas dan profesional melalui perubahan pola rekrutmen, mutasi dan promosi, reward and punishment SDM Apgakum yang kompeten, berintegritas dan profesional melalui perubahan pola rekrutmen, mutasi dan promosi, reward and punishment Tersedianya penyidik Polri yang profesional dalam penanganan ABH Penanganan kasus berkaitan dengan ABH Terselenggaranya dukungan manajemen dna teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Terselenggaranya dukungan manajemen dna teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana


Penyelenggaraan Informasi Kriminal nasional

Integrasi sistem penanganan perkara secara internal dan eksternal


Penyelenggaraan Informasi Kriminal nasional

Integrasi sistem penanganan perkara secara internal dan eksternal Penanganan kasus berkaitan dengan PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) Penanganan kasus berkaitan dengan PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) dan ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) Meningkatkan kualitas profesionalisme penyidik Polri yang berwawasan dan berperspektif HAM


Pembinaan Karier Personel Polri Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri


Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan Transparansi & Akuntabilitas Penanganan Perkara di Lembaga Peradilan


Penanganan kasus kekerasan terhadap Program Penyelidikan dan Penyidikan perempuan dan anak Tindak Pidana



Penanganan kasus kekerasan terhadap Program Penyelidikan dan Penyidikan perempuan dan anak Tindak Pidana






INDIKATOR K/L

Penindakan Tindak Pidana Korupsi

Budaya Hukum


SASARAN K/L Meningkatnya koordinasi penanganan perkara antar Apgakum

Pembinaan Pendidikan dan Latihan Polri

Jumlah perkara yang dikoordinasikan dengan KPK

TARGET TBC

33 Polda dan 445 Polres

Persentase tindak lanjut internal (TBC) TBC Pilot Project Diklat Terpadu Penanganan Perkara di 3 provinsi TBC

Rekrutmen SDM bekerjasama dengan pihak ketiga

TBC


TBC

Pemberian reward and punishment berdasarkan monev kinerja Diklat penanganan ABH bagi Penyidik Polri Persentase pemenuhan 1 Polsek yang dilengkapi dengan 1 Ruang PPA Kajian assessment pemenuhan kebutuhan biaya operasional penanganan perkara pidana Pemenuhan kebutuhan biaya operasional penanganan perkara pidana Penyajian Data Informasi Kriminal Nasional secara terintegrasi antar Satker Polri (mendukung Integrated Criminal Justice System) (TBC) Implementasi pilot project SPPT di 5 provinsi dan Bimtek Pengembangan SPPT berbasis IT

TBC TBC 60%

1 dokumen kajian

TBC

Mabes Polri

5 Polda dan 5 Polres

Persentase pemenuhan 1 Polsek â€“ 1 Ruang PPA (TBC

60% (TBC)

Persentase pemenuhan Penyidik PPA (TBC)

100% (TBC)

Jumlah Penyidik Polri yang mendapatkan Diklat HAM (TBC)

TBC


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET


Penguatan Peran dalam Pilar Politik dan Program Kerjasama Keamanan dan Keamanan Ketertiban

Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban Luar Negeri





Kegiatan Prioritas (Kegiatan PROGRAM K/L Pendukung) Peningkatan keamanan dan ketertiban Program Pemeliharaan Keamanan dan dalam negeri Ketertiban Masyarakat

Penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital

Meningkatan Kerjasama Kepolisian di Luar Negeri Meningkatakan keamanan perairan pantai dan sungai; Terpeliharanya peralatan dan pendukungnya hingga siap pakai

Jumlah Kerjssama dengan lembaga kepolisian di Luar Negeri Prosentase penurunan gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat yg menggunakan moda transportasi laut .

7 Kerjasama

25%


Program Prioritas

1 Jaminan Keamanan dan Ketertiban

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L Meningkatkan keamanan objek vital/khusus

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah pengamanan objek vital/objek vital nasional dan VVIP.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Kepastian dan Penegakan Hukum No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Kajian dan penelitian peraturan perundangan pembentukan, Terselenggaranya kegiatan pengkajian, perubahan dan pencabutan peraturan Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat penelitian dan penyuluhan di bidang perundang-undangan yang dan Aparatur Negara pemajuan hak asasi manusia berperspektif HAM (TBC) Hasil rekomendasi peraturan perundangan pembentukan, Terselenggaranya kegiatan pengkajian, perubahan dan pencabutan peraturan Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat penelitian dan penyuluhan di bidang perundang-undangan yang dan Aparatur Negara pemajuan hak asasi manusia berperspektif HAM (TBC)

TARGET



Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM








Harmonisasi Peraturan PerundangUndangan di bidang Terkait HAM Pendidikan HAM bagi Apgakum

Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM

Terselenggaranya kegiatan pengkajian, Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat penelitian dan penyuluhan di bidang dan Aparatur Negara pemajuan hak asasi manusia Monitoring hasil rekomendasi TBC Rekomendasi kebijakan peraturan Pencegahan dan Penanggulangan Terlaksananya Kegiatan Pencegahan perundang-undangan yang terkait Segala Bentuk Kekerasan Terhadap dan Penanggulangan Segala Bentuk dengan pencegahan dan Perempuan dan Pemenuhan Hak Kekerasan Terhadap Perempuan dan penanggulangan segala bentuk KtP dan Korban Pemenuhan Hak Korban Pemenuhan Hak Korban (TBC) TBC Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat Kesadaran HAM bagi masyarakat dan Monitoring dan evaluasi kegiatan dan Aparatur Negara aparatur negara diseminasi dan kampanye HAM TBC



Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat Kesadaran HAM bagi masyarakat dan dan Aparatur Negara aparatur negara



Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat Kesadaran HAM bagi masyarakat dan dan Aparatur Negara aparatur negara Persentase hasil rekomendasi peraturan perundang-undangan dan rekomendasi hasil kajian/penelitian Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh pemangku dan Aparatur Negara kepentingan




Penegakan HAM


Penegakan HAM


Penegakan HAM

Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM



Diseminasi HAM (ToT, Diseminasi, penyusunan kurikulum) pada Aparatur Negara dan Masyarakat (TBC) Kampanye HAM kepada publik (termasuk modul dari materi kampanye) (TBC) Monitoring dan evaluasi implementasi hasil rekomendasi peraturan perundang-undangan berperspektif HAM dan rekomendasi hasil kajian/penelitian (TBC) Pengelolaan pengaduan bernasis IT (TBC) Penyediaan kebutuhan operasional sesuai amanat Kantor Perwakilan (7 Kantor Perwakilan + Kebutuhan Operasional Anggota Komisi Pengawas) (TBC)

TBC

TBC

TBC

TBC

TBC TBC

TBC

Penghormatan, Perlindungan, dan 11 Pemenuhan hak atas keadilan Penghormatan, Perlindungan, dan 12 Pemenuhan hak atas keadilan Penghormatan, Perlindungan, dan 13 Pemenuhan hak atas keadilan Penghormatan, Perlindungan, dan 14 Pemenuhan hak atas keadilan Penghormatan, Perlindungan, dan 15 Pemenuhan hak atas keadilan Penghormatan, Perlindungan, dan 16 Pemenuhan hak atas keadilan Penghormatan, Perlindungan, dan 17 Pemenuhan hak atas keadilan

Penegakan HAM




Penegakan HAM












Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban

Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban

Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban

Penegakan HAM


Penegakan HAM


Penegakan HAM

Penegakan HAM



Penegakan HAM



Penegakan HAM



Penegakan HAM



Penegakan HAM


Penegakan HAM


Penegakan HAM





Pemantauan/penyelidikan kasus pelanggaran HAM,sebagaimana amanat Komnas HAM (UU 39/1999, UU No. 40/2008, UU No. 7/2012, UU No. 2/2000, pemantauan/ penyelidikan Pemilu/Pilkada, special rapporteur (TBC) TBC Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemantauan/penyelidikan kasus pelanggaran HAM (TBC) TBC Pelaksanaan mediasi dalam sengketa yang diajukan para pihak (TBC) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan mediasi sengketa HAM (TBC) Penyediaan informasi kepada pengadilan mengenai pelanggaran HAM (TBC)

TBC TBC

TBC

Konsep reparasi/pemulihan hak korban pelanggaran HAM masa lalu (TBC) TBC Proses judicial 7 kasus pelanggaran HAM masa lalu (TBC) TBC

Pengembangan konsep kebijakan penanganan KtP (TBC);

TBC

Pengembangan kampanye publik (TBC) TBC

Pengelolaan resource center KtP (TBC) TBC Pemantauan dan evaluasi, serta pencarian fakta atas KtP dan pelanggaran hak perempuan (TBC) TBC Rekomendasi kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan segala bentuk KtP dan Pemenuhan Hak Korban (TBC) TBC

Sistem pemulihan korban HAM (TBC)

TBC

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Revolusi Mental No

Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah dan Penegak Hukum

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Program Pemberantasan Tindak Pidana Koordinasi dan Supervisi Penindakan Korupsi Tindak Pidana Korupsi

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Terwujudnya Kepastian Hukum atas Perkara yang dilakukan Penyidikan oleh Jumlah perkara yang dilakukan supervisi Aparat Penegak Hukum antar APGAKUM

TARGET

164

Penegakan Hukum dan Kelembagaan 2 Politik Penegakan Hukum dan Kelembagaan 3 Politik


Personel Aparat Penegak Hukum yang profesional, jujur, disiplin, kerja keras, Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah Program Pemberantasan Tindak Pidana Koordinasi dan Supervisi Penindakan kompeten dan mengutamakan dan Penegak Hukum Korupsi Tindak Pidana Korupsi kemaslahatan masyarakat. Terlaksananya Program Pembangunan Penegakan Disiplin Aparat Pemerintah Program Pemberantasan Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan, Integritas pada Instansi dan Penegak Hukum Korupsi Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi APGAKUM/Yudikatif Terselenggaranya Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi (PPG) di Penerapan Sistem Reward & Program Pemberantasan Tindak Pidana instansi/lembaga (Pemerintah, BUMN, Punishment dan Keteladanan Pimpinan Korupsi Pengelolaan Gratifikasi dan Swasta)

Jumlah Aparat Penegak Hukum (APGAKUM) yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Kemampuan Teknis APGAKUM dengan materi berdasarkan nilai-nilai esensial revolusi mental (integritas, etos kerja, gotong royong) Jumlah Instansi APGAKUM/Yudikatif yang Melaksanakan Program Pembangunan Integritas Jumlah Instansi/Lembaga (Pemerintah, BUMN dan Swasta) yang telah menyelenggarakan Pelaksana Pengendalian Gratifikasi

1100

3

28


Program Prioritas



Pencegahan Tindak Pidana Korupsi



PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Jumlah Mitra Strategis Sektor Program Pemberantasan Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan, Terlaksananya Program Pembangunan Pendidikan yang Melaksanakan Korupsi Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi Integritas di Sektor Pendidikan Program Pembangunan Integritas Terlaksananya Program Pembangunan Jumlah Instansi APGAKUM/Yudikatif Program Pemberantasan Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan, Integritas pada Instansi yang Melaksanakan Program Korupsi Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi APGAKUM/Yudikatif Pembangunan Integritas

TARGET

110 mitra strategis

3 instansi Apgakum





Jumlah Kementerian/Lembaga/Instansi Program Pemberantasan Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan, Terlaksananya Program Pembangunan (K/L/I) yang melaksanakan Program Korupsi Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi Integritas pada K/L/I Pembangunan Integritas 23 K/L/I Jumlah Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pem erintah Daerah (KLOP) yang Program Pemberantasan Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan, Terlaksananya Pembelajaran Anti melaksanakan Pembelajaran Anti Korupsi Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi Korupsi pada KLOP Korupsi 10 KLOP



Program Pemberantasan Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan, Korupsi Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi Tersedianya Perangkat Sosialisasi



Program Pemberantasan Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan, Terlaksananya Pendidikan Politik Korupsi Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi Berintegritas



Program Pemberantasan Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan, Pembangunan integritas nasional dan Korupsi Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi kampanye anti korupsi



Pencegahan dan Pemberantasan 9 Korupsi yang Efektif Pencegahan dan Pemberantasan 10 Korupsi yang Efektif Pencegahan dan Pemberantasan 11 Korupsi yang Efektif


Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi Penguatan Kelembagaan Anti Korupsi

Program Pemberantasan Tindak Pidana Penyelenggaraan Pendidikan, Korupsi Sosialisasi, dan Kampanye Anti Korupsi Pusat pembelajaran Anti Korupsi Penyelenggaraan koordinasi dan Program Pemberantasan Tindak Pidana Koordinasi dan Supervisi Penindakan supervisi penindakan tindak pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi korupsi yang efektif Penyelenggaraan koordinasi dan Program Pemberantasan Tindak Pidana Koordinasi dan Supervisi Penindakan supervisi penindakan tindak pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi korupsi yang efektif Program Pemberantasan Tindak Pidana Sistem koordinasi dan supervisi Korupsi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan pencegahan

KOMISI PEMILIHAN UMUM Revolusi Mental

Jumlah Perangkat Sosialisasi Jumlah Kegiatan Pembentukan Sistem Politik Berintegritas pada Penyelenggara Pemilu, Peserta atau Kandidat, dan Pemilih Jumlah kegiatan pembangunan integritas nasional dan kampanye anti korupsi

9100

30 kegiatan

35 kegiatan

Persentase pembentukan Anti Corruption Learning Centre Jumlah perkara yang dilakukan koordinasi antar Apgakum

25%

76 Perkara

Jumlah perkara yang dilakukan supervisi antar Apgakum 156 perkara Jumlah laporan hasil pencegahan korupsi melalui korsup 12 laporan

No

Program Prioritas






PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Program Penguatan Kelembagaan Perundang-Undangan yang Berkaitan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Dengan Penyelenggaraan Pemilu Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Program Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu dan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Pendidikan Pemilih

SASARAN K/L

Pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih dan jujur Pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berkualitas, bersih dan jujur.

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah laporan pemeriksaan dana kampanye, dan audit dana kampanye secara cepat, akuntabel dan mudah diakses masyarakat

Jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih cerdas tolak politik uang

91


Program Prioritas





PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L



Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Meninkatnya kualitas Program Penguatan Kelembagaan Perundang-Undangan yang Berkaitan pertimbangan/opini hukum dan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Dengan Penyelenggaraan Pemilu penyelesaian sengketa hukum,

Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan.

87%


Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Program Penguatan Kelembagaan Perundang-Undangan yang Berkaitan Meningkatnya pelayanan dan kapasitas Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Dengan Penyelenggaraan Pemilu penyelenggaraan Pemilihan Umum

Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan anggota DPD.

88%

Terlaksananya pengelolaam dokumen produk hukum .

91%

Meningkatnya kualitas rancangan Peraturan KPU dan Kepuusan KPU yang Persentase ketepatan waktu sesuai dengan ketentuan pembentukan harmonisasi dan penyusunan PKPU dan peraturan perundang-undangan keputusan KPU

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Program Penguatan Kelembagaan Perundang-Undangan yang Berkaitan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Dengan Penyelenggaraan Pemilu Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/Sosialisasi Program Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu dan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Pendidikan Pemilih



Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Penguatan kelembagaan penyelenggara Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Lembaga, Data dan Informasi Serta pemilu Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU dan Data Hasil Monitoring dan Evaluasi



TARGET

Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Program Penguatan Kelembagaan Perundang-Undangan yang Berkaitan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Dengan Penyelenggaraan Pemilu

Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Meningkatnya kinerja teknis pengawasan penyelenggaraan pemilu dalam pencegahan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian Pusat Pendidikan Pemilih sengketa Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Penguatan kelembagaan penyelenggara Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Lembaga, Data dan Informasi Serta pemilu Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU dan Data Hasil Monitoring dan Evaluasi Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Koordinasi Antar Penguatan kelembagaan penyelenggara Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Lembaga, Data dan Informasi Serta pemilu Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU dan Data Hasil Monitoring dan Evaluasi


INDIKATOR K/L


Jumlah kegiatan pendidikan pemilih Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh Indonesia

Fasilitasi pembentukan Lembaga Riset Kepemiluan dan operasionalisasinya Persentase pengembangan teknologi informasi kepemiluan: (a) Kajian evoting, e-counting dan e-recapitulation; (b) Penguatan sarana dan prasarana perangka teknologi informasi kepemiluan

95%

91

100%

100%

100%

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) Kedaulatan Pangan No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L


Program Pengawasan Persaingan Usaha

Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi Persaingan Usaha

Pengawasan perilaku persaingan usaha Jumlah kajian sektor strategis terkait tidak sehat terhadap pelaku usaha di pencegahan praktek monopoli dan sektor pangan persaingan usaha tidak sehat



Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha

Penegakan hukum persaingan usaha atas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor pangan

TARGET

Jumlah penetapan/putusan

13

25

Revolusi Mental No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

Persaingan Usaha Yang Sehat (Contoh: Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Menghindari Praktik Monopoli, Tertib Program Pengawasan Persaingan 1 Daya Saing Bangsa Ukur) Usaha Persaingan Usaha Yang Sehat (Contoh: Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Menghindari Praktik Monopoli, Tertib 2 Daya Saing Bangsa Ukur) Persaingan Usaha Yang Sehat (Contoh: Peningkatan Kemandirian Ekonomi dan Menghindari Praktik Monopoli, Tertib 3 Daya Saing Bangsa Ukur)

KEGIATAN K/L






SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Peningkatan pemahaman dunia usaha dan masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai persaingan usaha yang sehat

Tingkat pemahaman dunia usaha terkait nilai-nilai persaingan usaha yang sehat

Peningkatan pemahaman dunia usaha dan masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai persaingan usaha yang sehat Penerapan competition checklist dalam proses perumusan kebijakan ekonomi di pusat dan daerah

Jumlah advokasi kebijakn persaingan usaha di lembaga pendidikan dan kedinasan

17

Jumlah implementasi manual kebijakan persaingan di Pusat dan Daerah

27

60%

KOMISI YUDISIAL RI Revolusi Mental No

Program Prioritas


PROGRAM K/L



Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim













KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Penelusuran rekam jejak hakim dan Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan calon hakim secara cepat, tepat, dan Calon Hakim akuntabel. Penyelesaian Laporan Masyarakat terhadap Hakim yang diduga Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sampai dengan Pelayanan Atas Penanganan Laporan keluarnya keputusan secara cepat, Dugaan Pelanggaran KEPPH tepat, dan akuntabel. Seleksi Hakim Agung, Hakim Adhoc di Terselenggaranya proses seleksi calon Mahkamah Agung, Seleksi hakim agung dan calon hakim adhoc di Pengangkatan Hakim, Advokasi dan MA dan seleksi pengangkatan hakim Peningkatan Kapasitas Hakim yang bebas KKN Seleksi Hakim Agung, Hakim Adhoc di Terselenggaranya proses seleksi calon Mahkamah Agung, Seleksi hakim agung dan calon hakim adhoc di Pengangkatan Hakim, Advokasi dan MA dan seleksi pengangkatan hakim Peningkatan Kapasitas Hakim yang bebas KKN Seleksi Hakim Agung, Hakim Adhoc di Mahkamah Agung, Seleksi Terselenggaranya kegiatan peningkatan Pengangkatan Hakim, Advokasi dan kapasitas hakim yang profesional dan Peningkatan Kapasitas Hakim bebas KKN

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah laporan rekam jejak hakim dan calon hakim

121

Jumlah keputusan sidang MKH yang diusulkan oleh KY Jumlah kegiatan penyelenggaraan seleksi calon hakim agung dan hakim adhoc di Mahkamah Agung secara independen dan bebas KKN Jumlah kegiatan rekrutmen dan seleksi calon hakim bersama dengan Mahkamah Agung secara independen dan bebas KKN

Indeks Peningkatan Kapasitas Hakim (PKH)

10

3

1

Meningkat




Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial



Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik Seleksi Hakim Agung, Hakim Adhoc di Mahkamah Agung, Seleksi Pengangkatan Hakim, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Layanan informasi bidang yudisial yang cepat, akuntabel dan mudah diakses masyarakat Terselenggaranya judicial education terkait dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Jumlah laporan hasil analisis putusan yang akuntabel untuk rekomendasi mutasi hakim Jumlah kegiatan judicial education terkait dengan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim

10

3


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L




Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH













SASARAN K/L Penyelesaian Laporan Masyarakat terhadap Hakim yang diduga Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sampai dengan keluarnya keputusan secara cepat, tepat, dan akuntabel. Penyelesaian Laporan Masyarakat terhadap Hakim yang diduga Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sampai dengan keluarnya keputusan secara cepat, tepat, dan akuntabel. Penyelesaian Laporan Masyarakat terhadap Hakim yang diduga Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sampai dengan keluarnya keputusan secara cepat, tepat, dan akuntabel. Penyelesaian Laporan Masyarakat terhadap Hakim yang diduga Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sampai dengan keluarnya keputusan secara cepat, tepat, dan akuntabel.

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah dokumen laporan verifikasi yang dapat dilakukan registrasi dan ditindaklanjuti penanganannya 460 dokumen

Jumlah dokumen hasil sidang atas penanganan laporan masyarakat

125 dokumen

Jumlah keputusan sidang MKH yang diusulkan oleh KY

10 rekomendasi

Jumlah laporan pemantauan hasil persidangan

99 laporan

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Revolusi Mental No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET


Penerapan Sistem Reward & Program Pengkajian Administrasi Punishment dan Keteladanan Pimpinan Negara dan Diklat Aparatur Negara

Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN melalui diklat

Jumlah peserta TOT Diklat Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik

100 peserta


Penerapan Sistem Reward & Program Pengkajian Administrasi Punishment dan Keteladanan Pimpinan Negara dan Diklat Aparatur Negara

Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN melalui diklat

Jumlah peserta Diklat Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik

100 peserta


Program Prioritas



PROGRAM K/L


Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara


Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara

KEGIATAN K/L Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Terbentuknya kader-kader reform pada instansi pemerintah Jumlah peserta diklat Meningkatnya kompetensi kepemimpinan visioner pejabat struktural Eselon 1 Jumlah peserta Diklat Pim Tk I

TARGET

200 Peserta

120

Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 3 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Penerapan Standar Pelayanan Publik 4 dan Sistem Informasi Perijinan Penerapan Standar Pelayanan Publik 5 dan Sistem Informasi Perijinan

Penerapan Manajemen ASN Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik

Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara

Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional

Meningkatnya kompetensi kepemimpinan strategis pejabat struktural Eselon II Terwujudnya peningkatan kapasitas ASN Pelayanan Publik Terlaksananya diklat TOT revolusi mental dalam pelayanan publik

Jumlah peserta Diklatpim Tk II Jumlah peserta diklat Revolusi Mental dalam Pelayanan Publik Jumlah peserta diklat TOT revolusi mental dalam pelayanan publik

270 Peserta 500 500

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) Kedaulatan Pangan No

Program Prioritas

Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 1 Lain Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 2 Lain Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 3 Lain Peningkatan Produksi Padi dan Pangan 4 Lain

Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan Teknologi Peningkatan Produktivitas Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Penyuluhan

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek

Penelitian Bioteknologi

Penelitian unggulan untuk Ketahanan Pangan dan Kesehatan

Jumlah Laporan Penelitian Ketahanan Pangan dan Obat



Difusi bibit umbi,kedelai plus dan pupuk Jumlah daerah implementasi dan organik berbasis mikroba Indonesia produksi bibit

5 daerah



Pengembangan Techno Park di kab/kota

Techno Park Banyumulek-NTB

1 Techno Park



Pengembangan Techno Park di kab/kota

Techno Park Sikka-NTT (lokasi)

1 Techno Park


Program Prioritas




PROGRAM K/L Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek

KEGIATAN K/L

Penelitian Oseanografi

SASARAN K/L Terpantaunya kondisi ekosistem terumbu karang

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah kawasan dengan kategori sehat

0

Pelayanan Kesehatan Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Penguatan Sistem Informasi, Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Manajemen dan Penelitian dan 1 Kesehatan Pengembangan Kesehatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Penyediaan, Distribusi, dan Mutu 2 Kesehatan Sediaan Farmasi, Alkes dan Makanan

No

Program Prioritas

PROGRAM K/L Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek

KEGIATAN K/L

Pengembangan Inovasi Penelitian Bioteknologi

SASARAN K/L Akselerasi difusi hasil iptek berbasis inovasi LIPI ke stakeholders (Industri, Pemerintah, Masyarakat) Penelitian unggulan untuk Ketahanan Pangan dan Kesehatan

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah riset terkait bahan baku obat dalam negeri Jumlah Laporan Penelitian Ketahanan Pangan dan Obat

10


Program Prioritas



PROGRAM K/L

Peningkatan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan & pengembangan Program Penelitian, Penguasaan, dan Teknologi Tepat Guna Pemanfaatan Iptek

KEGIATAN K/L

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

SASARAN K/L Peningkatan pemasyarakatan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna di Daerah

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah UMKM yang dibina

5


Program Prioritas



Hubungan dengan sumber R&D yang kontinyu

PROGRAM K/L


KEGIATAN K/L

Pengembangan Inovasi

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Jumlah paket sarana N-STP di Cibinong Pengembangan N-STP di Cibinong Science Center-Botanical Garden, Science Center-Botanical Garden dalam termasuk didalamnya Pusat Inovasi dan rangka akselerasi difusi iptek LIPI Inkubator

TARGET

1

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP) Reformasi Birokrasi No


Program Prioritas

Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 1 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 2 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 3 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 4 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 5 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 6 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB Pelaksanaan Road Map RB, Peningkatan Asistensi, Fasilitasi, 7 Bimbingan Teknis Pelaksanaan RB

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Penguatan sistem pengadaan barang dan jasa

Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I



Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional







SASARAN K/L

Konsolidasi pengadaan dengan penguatan perencanaan pengadaan

INDIKATOR K/L

TARGET

Persentase nilai anggaran pengadaan yang terkonsolidasi terhadap belanja pengadaan dalam APBN/APBD

20%

Jumlah Cloud Data Center LPSE

30 Provinsi

Jumlah penyedia yang terkualifikasi

112000 penyedia


Cloud data center LPSE Tersedianya sistem rapor kinerja penyedia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah Meningkatnya kualitas layanan, kapasitas dan keamanan informasi dalam penyelenggaraan layanan pengadaan secara elektronik

Jumlah LPSE yang terstandarisasi

510 LPSE


Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tercapainya maturitas organiasi pengadaan barang/jasa pemerintah

Jumlah ULP yang mencapai maturitas (level 3)

441 ULP



Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Terpenuhinya jumlah pejabat fungsional pengelola PBJ

Jumlah pejabat fungsional pengelola PBJ

3500 orang



Pengembangan Sistem Katalog

Meningkatnya jumlah produk yang masuk dalam e-catalogue

Jumlah produk yang masuk e-catalogue 62500 produk

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN) Daerah Perbatasan No


Program Prioritas


Pengamanan Batas Wilayah Darat, 2 Laut, dan Udara Pengamanan Batas Wilayah Darat, 3 Laut, dan Udara


Patroli Pengamanan Batas Wilayah Patroli Pengamanan Batas Wilayah

PROGRAM K/L

Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa

Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Pesawat Transport Nasional yang Pengembangan Teknologi Penerbangan dikembangkan

Pengembangan Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Pengembangan Teknologi Satelit

Produk litbangyasa teknologi dan data penginderaan jauh Data Parameter Satelit, Data Satelit Dan Data Atmosfer/Ionosfer

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah produk desain pesawat transport nasional yang siap diproduksi oleh industri penerbangan.

1

Jumlah model, pedoman, modul, dan prototipe di bidang teknologi dan data penginderaan jauh yang operasional untuk pemantauan sumber daya alam, lingkungan, serta mitigasi bencana dan perubahan iklim Jumlah Data Penjejakan Dan Kendali Satelit

10 10


Program Prioritas


Kegiatan Prioritas (Kegiatan Pendukung) Peningkatan Sarpras Keamanan Perbatasan

PROGRAM K/L Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa

KEGIATAN K/L

Pengembangan Teknologi Roket

SASARAN K/L

Roket yang Diproduksi dan Diujikan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR K/L Jumlah Pengujian Roket Yang Terlaksana

TARGET

1

Revolusi Mental No


Program Prioritas

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L


Pembangunan Karakter Melalui Media Program Pengelolaan Dan Publik Penyelenggaraan Siaran Radio Publik

Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Publik


Pembangunan Karakter Melalui Media Program Pengelolaan Dan Publik Penyelenggaraan Siaran Radio Publik

Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional

SASARAN K/L

Tersedianya Program dan Produksi Siaran dan Pemberitaan untuk Membangun Karakter Bangsa Tersedianya Program Siaran dan Pemberitaan untuk Stasiun Siaran Lokal, Regional dan Nasional yang Membangun Karakter Bangsa dan Menjadi Alat Pertahanan Negara di bidang Informasi

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah Model Pengembangan Produksi Paket Siaran dan Pemberitaan Informasi, Pendidikan, Pelestarian, Hiburan yang Sehat, Kontrol Sosial dan Membangun Citra Positif Bangsa. 24 Model Paket Acara

Program, Produksi Siaran dan Pemberitaan untuk Siaran Lokal, Regional dan Nasional

122602 paket

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA Revolusi Mental No


Program Prioritas

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L


Pembangunan Karakter Melalui Media Program Pengelolaan Dan Publik Penyelenggaraan Siaran TV Publik

Pengembangan Program dan Produksi Siaran TV Publik





Pengembangan Program dan Produksi Siaran TV Publik Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional

SASARAN K/L Terwujudnya Kerjasama RRI dengan Pemangku kepentingan (stake holder) di tingkat nasional dan Internasional Terselenggaranya Pelaksanaan Produksi dan Siaran Analog dan Digital (Simulcast) TV Publik TVRI Tersedianya Program Siaran dan Pemberitaan Untuk Siaran Lokal dan Regional

INDIKATOR K/L

TARGET

Naskah Kerjasama RRI dengan Stake Holder Nasional dan Internasional

2 laporan

Siaran TV Publik

6234 episode

Siaran TV Publik lokal dan regional

41647 jam siar

LEMBAGA SANDI NEGARA Daerah Perbatasan No


Program Prioritas



PROGRAM K/L

Program Pengembangan Persandian Nasional

KEGIATAN K/L

Operasi Analisa Sinyal

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Jumlah produk intelijen sinyal (daerah Terselenggaranya pengamanan perbatasan, ancaman separatisme, persandian melalui analisis teknis sandi ancaman cyber, konflik komunal, dan dan analisis kriptografi ancaman pihak asing)

TARGET

6 produk intelijan


Program Prioritas

Keamanan Data dan Informasi (Cyber 1 Security) Keamanan Data dan Informasi (Cyber 2 Security) Keamanan Data dan Informasi (Cyber 3 Security) Keamanan Data dan Informasi (Cyber 4 Security)


Alat Peralatan Persandian

Alat Peralatan Persandian Operasional Pengemanan Siber Operasional Pengemanan Siber

PROGRAM K/L Program Pengembangan Persandian Nasional Program Pengembangan Persandian Nasional Program Pengembangan Persandian Nasional Program Pengembangan Persandian Nasional

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi Pengembangan Infrastruktur dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi

Pemenuhan layanan kebutuhan operasional Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi Pemenuhan layanan kebutuhan operasional Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi


Hasil Proses analisis sinyal


Hasil Proses analisis sinyal

INDIKATOR K/L

TARGET

Crypto Mobile Phone

95 unit

Crypto Deskphone

48 unit

Operasi Analisa Sinyal Pengembangan Infrastruktur jaring Analisa Sinyal

11 laporan Tahap 1

Keamanan Data dan Informasi (Cyber 5 Security)

6 7 8 9

Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security) Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security) Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security) Keamanan Data dan Informasi (Cyber Security)

Operasional Pengemanan Siber

Operasional Pengemanan Siber Peningkatan Kapasitas SDM Sandi Peningkatan Kapasitas SDM Sandi Peningkatan Kapasitas SDM Sandi

Program Pengembangan Persandian Nasional Program Pengembangan Persandian Nasional Program Pengembangan Persandian Nasional Program Pengembangan Persandian Nasional Program Pengembangan Persandian Nasional

Penyelenggaraan Fasilitasi Operasional Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi Penyelenggaraan Fasilitasi Operasional Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Persandian Penyelenggaraan Pendidikan Profesional di Bidang Persandian Penyelenggaraan Pendidikan Profesional di Bidang Persandian

Fasilitasi Operasional Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi K/L/D/I dan VVIP Fasilitasi Operasional Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi K/L/D/I dan VVIP SDM Lulusan Diklat Lulusan Sarjana Sains Terapan Lulusan Sarjana Sains Terapan

Operasional Sistem Keamanan Informasi Berklarifikasi K/L/D/I Operasional Sistem Keamanan Informasi Berklarifikasi VVIP Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihanan Bidang Persandian Penyelenggaraan Pendidikan Profesional di Bidang Persandian Penyelenggaraan Pendidikan S2 Teknik Keamanan Informasi

1 Paket

1 Paket 300 lulusan 80 lulusan 10 orang

MAHKAMAH AGUNG Revolusi Mental No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L



Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Jumlah masyarakat yang menjadi Rekrutmen dan pendidikan pegawai Mahkamah Agung baik di Pembinaan Administrasi Pengelolaan pembentukan Mahkamah Agung yang pusat maupun daerah hasil rekrutmen Kepegawaian dan Pengembangan SDM bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan pendidikan yang bebas KKN




Layanan informasi bidang pengadilan yang cepat, akuntabel dan mudah diakses masyarakat

Persentase hasil putusan sidang pengadilan yang dipublikasikan

Tertanganinya pengaduan masyarakat secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.

Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti secara profesional, teliti, cepat, tepat, dan akuntabel.



Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Program Pengawasan dan Peningkatan Administrasi Peradilan, Administrasi Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Umum, Penanganan Pengaduan Agung RI Inspektur Wilayah I, II, II, IV

TARGET

1000


Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L



Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

Terselenggaranya tertib administrasi Jumlah pelaksanaan pengawasan perkara di lingkungan peradilan umum pelayanan publik peradilan umum





Terselenggaranya tertib administrasi perkara di lingkungan peradilan umum Pelaksanaan pos pelayanan hukum



Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Pembinaan Administrasi Peradilan Agama

Terselenggaranya tertib administrasi jumlah pelayanan peradilan di perkara di lingkungan peradilan agama lingkungan peradilan agama





Terselenggaranya tertib administrasi perkara di lingkungan peradilan agama pelaksanaan pos pelayanan hukum

TARGET


Program Prioritas




PROGRAM K/L Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

SDM Apgakum yang kompeten, berintegritas dan profesional melalui Pembinaan Administrasi Pengelolaan perubahan pola rekrutment, mutasi Kepegawaian dan Pengembangan SDM dan promosi, reward and punishment

INDIKATOR K/L

Rekrutment SDM bekerjasama dengan pihak ketiga TBC

TARGET

SDM Apgakum yang kompeten, berintegritas dan profesional melalui Pembinaan Administrasi Pengelolaan perubahan pola rekrutmen, mutasi dan Kepegawaian dan Pengembangan SDM promosi, reward and punishment SDM Apgakum yang kompeten, berintegritas dan profesional melalui Pembinaan Administrasi Pengelolaan perubahan pola rekrutmen, mutasi dan Kepegawaian dan Pengembangan SDM promosi, reward and punishment











Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung



Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI





















Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah II Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah III Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah IV




Peningkatan Pelayanan Informasi pada Peningkatan pelayanan peradilan Mahkamah Agung dan Pengadilan melalui mekanisme Small Claim Court Semua Lingkungan Peradilan dan Mediasi

TBC



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

TBC




TBC

Pemberian reward and punishment berdasarkan monev kinerja

TBC

Optimalisasi Hakim di Pengadilan Tinggi sebagai Pengawas dan Pembinan Hakim Pengawasan oleh Hakim Tinggi Bidang di bawah lingkungannya Pengawasan

Jumlah Satuan Kerja / Jumlah Provinsi

Meningkatnya kualitas profesionalisme Pilot project Diklat Terpadu Sumber Daya Manusia Teknis Peradilan Penanganan Perkara di 3 Provinsi

TBC

Meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan

Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pengadilan yang akuntabel dan transparan (TBC)

TBC


Penguatan koordinasi kelembagaan MKH (TBC)

TBC













Diseminasi kebijakan peradilan (Small Claim Court dan Mediasi) kepada pemangku kepentingan Jumlah pengadaan sarana dan prasarana untuk kebutuhan mediasi (ruang kaukus dan ruang pleno untuk kebutuhan mediasi, buku registrasi Pemenuhan kebutuhan sarana dan mediasi, small claim court, integrasi prasarana untuk mendukung pelayanan data dalam SIPP) di PN dan PA daerah Small Claim Court dan Mediasi percontohan






Peningkatan pelayanan peradilan melalui mekanisme Small Claim Court dan Mediasi

Koordinasi pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan mekanisme Small Claim Court dan Mediasi di pengadilan khusus di daerahdaerah percontohan TBC



Pemenuhan kebutuhan sarpras untuk mendukung pelaksanaan SPPA di lingkungan peradilan

Pengadaan sarpras seperti pengadilan anak, ruang tunggu anak, ruang teleconference peradilan anak di lingkungan peradilan umum dengan angka kriminalitas anak yang tinggi

Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan


TBC







Meningkatnya kualitas profesionalisme SDM teknis peradilan dalam proses peradilan anak Meningkatnya pengelolaan dan Peningkatan Pelayanan Informasi pada pelayanan sistem informasi terintegrasi Mahkamah Agung dan Pengadilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan Semua Lingkungan Peradilan dan MA




Peningkatan Pelayanan Informasi pada Meningkatnya pengelolaan dan Mahkamah Agung dan Pengadilan pelayanan sistem informasi terintegrasi Semua Lingkungan Peradilan di 4 lingkungan peradilan dan MA Bimtek pengembangan SPPT berbasis IT 10 Satuan Kerja Pilot (5 PN dan 5 PT)








































Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)

Pembinaan Administrasi Peradilan Militer dan TUN Pembinaan Administrasi Peradilan Militer dan TUN

Pemenuhan kebutuhan sarpras untuk mendukung integrasi sistem informasi di 4 lingkungan peradilan dan MA Pemenuhan kebutuhan sarpras untuk mendukung integrasi sistem informasi di 4 lingkungan peradilan dan MA Pemenuhan kebutuhan operasional penanganan perkara di tingkat pertama dan tingkat banding - lingkungan peradilan umum Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat miskin di lingkungan peradilan umum Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat miskin di lingkungan peradilan umum Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat miskin di lingkungan peradilan umum Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat miskin di lingkungan peradilan agama Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat miskin di lingkungan peradilan agama Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat miskin di lingkungan peradilan agama Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat miskin di lingkungan peradilan TUN Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat miskin di lingkungan peradilan TUN

Diklat Hakim Anak dan Sertifikasi Hakim Anak TBC Pengembangan Sistem Informasi terintegrasi di lingkungan peradilan dan MA TBC

Pemenuhan IT dalam rangka SIMARI terintegrasi di 4 lingkungan peradilan

TBC

Implementasi pilot project SPPT di 5 provinsi 10 Satuan Kerja Pilot (5 PN dan 5 PT) Penyusunan satuan biaya operasional penanganan perkara per jenis perkara di tingkat pertama dan tingkat banding (TBC) TBC

Pelayanan sidang keliling

TBC

Pelayanan pembebasan biaya perkara

TBC

Pos Pelayanan Hukum

TBC


TBC

Pelayanan pembebasan biaya perkara

TBC

Pos Pelayanan Hukum

TBC


TBC

Pos Pelayanan Hukum

TBC



Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)


Penanganan kasus kekerasan terhadap Program Pendidikan dan Pelatihan perempuan dan anak Aparatur Mahkamah Agung




Pembinaan Administrasi Peradilan Militer dan TUN

Terlaksananya pelayanan bagi masyarakat miskin di lingkungan peradilan TUN

Pendidikan Profesional Aparat Pengadilan

Meningkatnya kualitas profesionalisme SDM Teknis Peradilan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Peningkatan Profesional Aparatur Peradilan di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan

Pelayanan Pembebasan biaya perkara

Diklat profesional Hakim (termasuk penyusunan modul diklat untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak) (TBC) TBC Diklat profesional Hakim (termasuk penyusunan modul diklat untuk diklat Meningkatnya kualitas profesionalisme Hakim dan aparat peradilan yang SDM teknis Peradilan berbasis HAM) TBC

MAHKAMAH KONSTITUSI RI Revolusi Mental No

Program Prioritas




PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Program Peningkatan Pemahaman Hak Diseminasi Perkara Konstitusi dan Konstitusional Warga Negara Putusan MK

SASARAN K/L

Warga negara yang sadar konstitusi

INDIKATOR K/L

TARGET

Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara

12


Program Prioritas



Budaya Hukum


Budaya Hukum

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Program Peningkatan Pemahaman Hak Diseminasi Perkara Konstitusi dan Konstitusional Warga Negara Putusan MK Pendidikan dan Pelatihan Hak Konstitusional Warga Negara serta Program Peningkatan Pemahaman Hak Diseminasi Perkara Konstitusi dan Konstitusional Warga Negara Putusan MK

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Peningkatan Pemahaman Warga Negara dan Aparatur Negara

Peningkatan jumlah Diklat ToT (TBC)

Peningkatan Pemahaman Warga Negara dan Aparatur Negara

Penyusunan indikator pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (TBC) TBC

TBC

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Reformasi Birokrasi No

Program Prioritas


PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

TARGET

Diterbitkannya Inpres yang menginstruksikan seluruh instansi pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi ORI

Jumlah Inpres pelaksanaan rekomendasi ORI

1 Inpres

Program Pengawasan Pelayanan Publik Pencegahan Mal-Administrasi

Meningkatnya persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan Meningkatnya Partisipasi LSM/Perguruan Tinggi/Individu

Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan Jumlah Partisipasi LSM/Perguruan Tinggi/Individu

70 LSM/Perguruan tinggi/Individu


Terlaksananya pendampingan integrasi Persentase instansi pemerintah yang pengelolaan pengaduan nasional menerima pendampingan


Meningkatnya kepatuhan K/L/ Pemda dengan Kepatuhan Tinggi atas Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik



Penyelesaian Laporan/Pengaduan Program Pengawasan Pelayanan Publik Masyarakat

Penerapan Standar Pelayanan Publik 2 dan Sistem Informasi Perijinan Penerapan Standar Pelayanan Publik 3 dan Sistem Informasi Perijinan

Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik

Penyelesaian Laporan/Pengaduan Program Pengawasan Pelayanan Publik Masyarakat





100%

100% instansi pemerintah

% K/L/Pemda dengan tingkat kepatuhan yang tinggi atas pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang K : 58%, L : 55% Prov : 54.5% Kab/Kota : pelayanan publik (Zona Hijau) 30.5%

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) Stabilitas Keamanan dan Ketertiban No

Program Prioritas



Pengawasan Aliran Dana & Media Control

PROGRAM K/L

KEGIATAN K/L

Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme Pengelolaan Bidang Hukum PPATK

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Persentase peningkatan jumlah Meningkatnya efektivitas pemberian putusan TPPU dan pendanaan bantuan hukum, pendapat hukum, dan terorisme yang masuk dalam anotasi keterangan ahli putusan

TARGET

TBC

SEKRETARIAT NEGARA Kepastian dan Penegakan Hukum No

Program Prioritas



PROGRAM K/L

Program Dukungan Manajemen dan Penanganan kasus kekerasan terhadap Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya perempuan dan anak Kementerian Sekretariat Negara

KEGIATAN K/L Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban dan Dukungan Lainnya di Lingkungan LPSK

SASARAN K/L Perlindungan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

INDIKATOR K/L

TARGET

Penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui rehabilitasi dan upaya lainnya TBC


Program Prioritas




PROGRAM K/L

Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

KEGIATAN K/L

Penyelenggaraan Koordinasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri

SASARAN K/L Terselenggaranya Kerja Sama Teknik Luar Negeri dan program Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan dan Triangular yang cepat, tepat, dan aman

INDIKATOR K/L

TARGET

Persentase pelaksanaan Program Kerja Sama Selatan-Selatan dan triangular Indonesia

100%


Program Prioritas



Regulasi yang mendukung inovasi

PROGRAM K/L Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

KEGIATAN K/L

SASARAN K/L

INDIKATOR K/L

Persentase laporan hasil analisis Pelaksanaan Dukungan Kebijakan Wakil Terlaksananya hasil analisis kebijakan di kebijakan di bidang pembangunan Presiden Bidang Pembangunan Sumber bidang pembangunan sumber daya sumber daya manusia yang sesuai Daya Manusia manusia standar

TARGET

1

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)

Recommend Documents