BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) 8ADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Jl. Raya Jakarta-Bogor KM. 46. Cibinong 16911 Telepon. (021) 875 2062-2063. Faksimile. (021) 875 2064 PO. Box. 46 CBI http://www.big.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR
66
TAHUN2014
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TATACARA DAN STANDAR PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, Menimbang
Mengingat
Keputusan Kepala BIG Nomor 66 Tahun 2014
a.
bahwa untuk tercapainya Pengumpulan Data Geospasial yang sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional dan/atau internasional perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
b.
bahwa dalam palaksanaan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial tersebut perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan sebagai pedoman lebih lanjut;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
1.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
3.
Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144);
4.
Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
1 dari 2
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA DAN STANDAR PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL.
KESATU
Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 29 Desember2014 KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
PRIYA
Keputusan Kepala BIG Nomor 66 Tahun 2014
2 dari 2
Lampiran Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor Tanggal
: 66 Tahun 2014 : 29 Desember 2014
BADAN INFORMASI CEOSPASIAL
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA DAN STANDAR PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL
BAB I PENDAHULUAN
A. Umum Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial merupakan suatu Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala BIG dalam hal terkait tata cara dan standar dalam kegiatan pengumpulan Data Geospasial. Peraturan ini memberikan pedoman bahwa dalam memproses Data Geospasial harus ada tata cara dan standar dalam pengumpulan Data Geospasial. Dengan memiliki tata cara dan pengumpulan, diharapkan Data Geospasial yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.
B. DasarHukum 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; 3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Geospasial;
Informasi
C. Tujuan dan Sasaran 1. Tujuan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Di dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial perlu diaturoleh Kepala Badan. 2. Sasaran Sasaran dari Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial ini adalah: 1) Tercapainya Pengumpulan Data Geospasial yang sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional dan/ atau internasional. 2) Tercapainya peninjauan Standar Pengumpulan Data Geospasial yang dilakukan secara berkala dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kemampuan nasional yang ada, dan standar yang berlaku secara nasional dan/ atau internasional.
3) Terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan/ atau kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan. 4) Terciptanya penyelenggaraan Informasi Geospasial yang dapat menerapkan Standar Pengumpulan Data Geospasial tertentu yang diselenggarakannya selama tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala BIG Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 29 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial ini adalah sebagai berikut: 1. Tata Cara Pengumpulan Data Geospasial; dan 2. Standar Pengumpulan Data Geospasial. E. Pengertian 1. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya. 2. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. 3. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 4. DG Dasar adalah DG yang berisi tentang objek yang dapat terlihat secara langsung atau diukur dari penampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang tidak terlalu lama. 5. DG Tematik adalah DG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu. 6. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/ atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 7. Pengumpulan DG adalah proses atau cara untuk mendapatkan DG yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen pengumpulan DG. 8. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut BIG adalah lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.
9. Kepala Lembaga adalah pimpinan tertinggi dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau TNI yang menyelenggarakan IG sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 10. Kepala daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota menyelenggarakan IG sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
yang
BAB II
TATA CARA DAN STANDAR PENGUMPULAN DATA GEOSPASIAL
A. Tata Cara Pengumpulan Data Geospasial Tata Cara Pengumpulan Data Geospasial yang dimaksud dalam Petunjuk Pelaksanaan ini disusun dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan standar yang berlaku secara nasional dan/ atau internasional. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan adalah: 1. Pengumpulan DG dilakukan dengan: a. survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/ atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/ atau pada wahana angkasa; b. pencacahan; dan/atau c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pengumpulan DG harus memperoleh izin apabila: a. dilakukan di daerah terlarang; b. berpotensi menimbulkan bahaya; atau c. menggunakan wahana milik asing selain satelit. PENGUMPULDG
STANDAR
•——
£X SISTEM REFERENSI
Ditetapkan
JENIS, DEFINISI, KRITERIA
GEOSPASIAL
Kepala BIG
DAN FORMAT DATA
PRODUKIG
Gambar 1. Alur Pengumpulan DG
B. Standar Pengumpulan Data Geospasiat Standar Pengumpulan Data Geospasial meliputi: a. Sistem referensi geospasial; dan b. Jenis, definisi, kriteria, dan format data.
BAB III
PENUTUP
Pengumpulan Data Geospasial harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan standar. Pengumpulan data geospasial harus dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan/atau kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata Cara Pengumpulan Data Geospasial dilakukan sesuai dengan instrumen ukur, pencacahan dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila Pengumpulan Data Geospasial dilakukan di daerah terlarang, berpotensi menimbulkan bahaya atau menggunakan wahana milik asing selatn satelit maka harus dengan izin. Standar Pengumpulan Data Geospasial dilaksanakan sesuai dengan referensi geospasial dan jenis, definisi, kriteria serta format data..
sistem
KERALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
PRIYADI KARDONO
