Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Badan Informasi Geospasial

2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Informasi Geospasial

Daftar Isi Kata Pengantar

6

Ikhtisar Eksekutif

8

Pendahuluan 11 Latar Belakang

12

Tugas dan Fungsi

13

Struktur Organisasi

15

Sumber Daya Manusia

16

Sistematika Penyajian

17

Rencana Strategis Dan Penetapan Kinerja

19

Rencana Strategis BIG 2013-2014

20

Visi dan Misi

20

Tujuan dan Sasaran

21

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

23

Penetapan Kinerja BIG Tahun 2014

25

Akuntabilitas Kinerja Dan Akuntabilitas Keuangan

27

Pengukuran Kinerja

28

Capaian dan Evaluasi Kinerja

28

Sasaran-1 29 Sasaran-2 36 Sasaran-3 39 Sasaran-4 42 Sasaran-5 45 Sasaran-6 71 Akuntabilitas Keuangan

80

Penutup 83

2

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Daftar Tabel Tabel 3.1.

Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran-1

29

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran-2

36

Tabel 3.3 Daftar pemerintah daerah yang mendapat sosialisasi pembangunan simpul jaringan tahun 2014

37

Tabel 3.4. Tabel kinerja Sasaran-3

39

Tabel 3.5. Indikator kinerja Sasaran-4

42

Tabel 3.6. Daftar PPIDS sampai tahun 2014

44

Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran-5

45

Tabel 3.8.

Batas Segmen Batas

63

Tabel 3.9.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran-6

71

Tabel 3.10.

Realisasi Anggaran 2014 per program dan kegiatan

81

Badan Informasi Geospasial 2014

3

Daftar Gambar Gambar 1.1. Pemangku Jabatan Fungsional

16

Gambar 1.2. Personil BIG berdasarkan Pangkat dan Golongan

16

Gambar 1.3. Komposisi Pegawai BIG Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

16

Gambar 3.1. Perkembangan capaian NSPK dan SNI

31

Gambar 3.1 Tampilan laman Ina-Geoportal

38

Gambar 3.2. Rincian Nilai Reformasi Birokrasi BIG Tahun 2014

40

Gambar 3.3. Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran-5

46

Gambar 3.4. Distribusi titik referensi geodesi JKHN yang dibangun tahun 2014

49

Gambar 3.5. Distribusi titik referensi geodesi JKHV yang dirawat pada tahun 2014

51

Gambar 3.6. Pelaksanaan Pembangunan Stasiun Pasang Surut Belitung (kiri bawah), Natuna (atas)

52

Gambar 3.7. Sebaran pembangunan titik pantau geodinamika dan deformasi tahun 2014

53

Gambar 3.8.Sebaran pembangunan stasiun CORS tahun 2014

54

Gambar 3.9. Contoh peta LPI skala 1:50.000

57

Gambar 3.10. Indeks peta LLN sampai tahun 2014

58

Gambar 3.11. Lokasi kegiatan survey CBDRF RI-Malaysia, sektor barat (atas), sektor timur (bawah)

60

Gambar 3.12. Lokasi kegiatan CBDRF RI-PNG (atas), Lokasi pemasangan pilar batas RI-RDTL (bawah),

61

Gambar 3.13. Peta JBM RI-Malaysia 26

62

Gambar 3.14. Foto BSP terpasang

63

Gambar 3.15. Peta Koridor Batas Disepakati Di Atas Peta

64

Gambar 3.116. JUmlah NLP Peta Administrasi hingga tahun 2014

64

4


Gambar 3.17. Indeks Pemetaan RBI Skala 1:100.000, Skala 1: 50.000, Skala 1:25.000, Skala 1: 10.000 dan Skala 1: 5000

67

Gambar 3.18. Foto udara wilayah Bogor untuk pemetaan skala 1 : 5.000

69

Gambar 3.19. Ketersedian peta RBI hingga tahun 2014 berserta kekurangan NLP

70

Gambar 2.20. Peta Sistem Lahan Skala 1:250.000

72

Gambar 3.21. Peta sebaran suhu padad Pemetaan Karakteristik Perairan

73

Gambar 3.21. Indeks lokasi Pemetaaan Karakteristik Peraiiran di Nusa Tenggara

75

Gambar 3.22. Peta Morfometri skala 1 : 50.000

76

Gambar 3.23. Peta Penutup Lahan Nasional hasil kesepakatan satu peta antar kementerian

78

Gambar 3.24. Peta Multirawan Bencana Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta

79


5

Kata Pengantar

6


Yang kami hormati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Bersama ini kami kami sampaikan Laporan Kinerja Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2014, yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi BIG pada tahun anggaran 2014. Laporan ini merupakan bentuk dari pelaksanaan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan

ini

sebagai

media

yang

merinci

pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya dan anggaran untuk menjalankan misi organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja 2014 ini juga bertujuan untuk

memberikan

gambaran

yang

jelas

dan

transparan terhadap seluruh kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan BIG sepanjang tahun 2014.

Akhir kata, kami berharap agar laporan akuntabilitas

Kepala

kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media

Badan Informasi Geospasial

pertanggungjawaban kepada stakeholders dan sebagai pemicu bagi peningkatan kinerja BIG kedepannya. Priyadi Kardono


7

Ikhtisar Eksekutif

Laporan (BIG)

Kinerja Tahun

Badan 2014,

Informasi

merupakan

Geospasial manifestasi

akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BIG dalam rangka pelaksanaan good governance dan implementasi kebijakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan ini juga merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi BIG yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis, mengacu pada RPJMN 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014.

Dalam mencapai visi dan misinya, pada tahun 2014 BIG menetapkan 6 sasaran strategis yang akan dicapai yaitu: (i) meningkatkan penyelenggaraan informasi geospasial (IG) yang telah bereferensi tunggal dan mengacu pada aturan/panduan penyelenggaraan IG; (ii) meningkatnya pengunaan IG di lingkungan pemerintah dan masyarakat; (iii) terselenggaranya reformasi birokrasi di Badan Informasi Geospasial; (iv) meningkatnya kapasitas SDM dan industri IG nasional; (v) meningkatnya cakupan informasi geospasial dasar (IGD) yang akurat dan terkini/mutakhir; (vi) tersedianya informasi geospasial tematik (IGT) terintegrasi yang akurat.

Secara umum kinerja BIG dapat dikatakan berhasil karena target setiap indikator sasaran strategis

8


mencapai 100%. Semua kegiatan dapat terselenggara

Dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik

dengan baik karena adanya koordinasi dan kerjasama

(IGT), dilakukan pembaharuan peta sistem lahan

dari semua unit kerja di BIG yang terkait. Peran

skala 1:250.000 pada wilayah Sulawesi Selatan dan

serta masyarakat semakin terlihat dari peningkatan

Sulawesi Tenggara. Tujuan pembaharuan ini adalah

penggunaan INA-geoportal sebesar 20% dari tahun

untuk medukung perencanaan tata ruang atau evaluasi

2013, hal ini membuktikan antusias masyarakat dalam

lahan, agar penggunaannya dapat tepat sasaran.

mengakses kebutuhan IG semakin bertambah, sesuai

Salah satu outcomes yang tecapai pada sasaran ke-6

harapan dari sasaran ke-2 yang telah ditetapkan.

ini adalah dihasilkan 1 NLP Peta Multirawan Bencana skala 1:250.000, dengan adanya pemetaan multirawan

Sampai tahun 2014 terdapat 8 K/L yang ikut

bencana yang terintegrasi ini diharapkan perencanaan

berkontribusi dalam penyusunan kegiatan one map

tata ruang provinsi menjadi lebih baik dan korban

policy, keterlibatan 8 K/L ini merupakan outcomes dari

akibat bencana dapat diminimalisir.

Sasaran ke-1.Adapun 8 K/L tersebut adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian

Kaitannya sasaran ke-5 mengenai batas daerah provinsi

Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pertanian,

dan kabupaten/kota, tahun 2014 BIG telah melakukan

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lembaga Ilmu

kegiatan penegasan batas wilayah administrasi dengan

Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan dan

outcomes yang mendukung pelaksanaan pembangunan

Antariksa Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan

daerah. Volume pekerjaan pada tahun 2014 sebanyak

Teknologi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana

13 segmen batas pada wilayah kabupaten di Provinsi

dan Badan Informasi Geospasial. Kegiatan one map

Sulawesi Selatan. Selain itu dalam rangka penyusunan

ini adalah peta tematik tunggal dengan tema tertentu

RDTR

yang disusun bersama pemangku kepentingan dengan

Kabupaten/Kota, BIG pada tahun 2014 melakukan

mengacu pada Informasi Geospasial Dasar dan standar

kegiatan penyediaan IGD skala besar dengan rincian

metodologi yang telah ditentukan.

kegiatan pemetaan RBI dan pemotretan udara di kota

Kabupaten/Kota

dan

kawasan

strategis

Bandung, Bogor, serta kota Samarindas-BalikpapanDalam rangka pembinaan mengenai IG, sampai tahun

Tanjung Selor-Tarakan, sebanyak 527 NLP.

2014 telah terbentuk 10 Pusat Pengembangan Data

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2014 sudah

Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) di Universitas/

sesuai dengan target yang ditetapkan dengan realisasi

Perguruan Tinggi, yang bertujuan untuk memberikan

hampir semua indikator mencapai 100%. Untuk itu

arahan kepada Universitas/PT dalam menyusun

Badan Informasi Geospasial akan berusaha lebih keras

program bimbingan teknis kepada simpul jaringan

lagi sehingga di tahun-tahun mendatang akan menjadi

provinsi dan simpul jaringan kabupaten/kota. Maka

instansi yang mengutamakan profesionalitas dalam

dapat dikatakan bahwa outcomes dari sasaran ke-4

bekerja sehingga terselenggaranya reformasi birokrasi

sudah tercapai.

sesuai Sasaran ke-3.


9

10


Pendahuluan


11

Latar Belakang Badan Informasi Geospasial (BIG) dibentuk melalui

dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat selaku

2011 tentang Informasi Geospasial (IG), menggantikan

pemegang kedaulatan tertinggi. Asas Akuntabilitas

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.

tersebut dimanifestasikan dalam bentuk Laporan

Sejalan dengan pengesahan Perpres Nomor 94 Tahun

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

2011 tentang Badan Informasi Geospasial (BIG) pada tanggal 27 Desember 2011, menjelaskan bahwas

Laporan

kedudukan BIG berada di bawah dan bertanggung

pertanggungjawaban BIG dalam melaksanakan tugas

jawab kepada Presiden sehingga membuat tugas dan

dan fungsi selama kurun waktu 2014 dalam rangka

fungsi BIG di bidang survei dan pemetaaan semakin

melaksanakan visi dan misi BIG sebagai salah satu

luas.

lembaga Negara yang penyelenggaraan kegiatannya

ini

disusun

sebagai

salah

satu

dibiayai oleh APBN. Laporan ini juga sebagai salah Dalam memenuhi salah satu azas penyelenggaraan

satu instrumen untuk memacu peningkatan kinerja

Negara berbasis good governance yang tercantum

setiap unit organisasi di lingkungan BIG serta untuk

pada UU No. 28 Tahun 1999 adalah asas accountability,

mendapatkan masukan dari para stakeholder demi

yang mewajibkan setiap kegiatan dan hasil akhir

perbaikan kinerja BIG pada tahun berikutnya.

12


Dasar hukum dari penyusunan Laporan Kinerja ini

(IGT) yang belum diselenggarakan selain BIG

adalah Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

meliputi

Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden No.

penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan

5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

informasi geospasial tematik;

Korupsi, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006

pengumpulan

6. Penyelenggaraan

data,

pengolahan,

Infrastruktur

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Geospasial

Pemerintah. Penyusunan laporan ini juga mengacu

pengamanan, penyebarluasan data dan informasi,

pada pada Peraturan Menteri PAN-RB No. 53 Tahun

dan penggunaan informasi geospasial;

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

(IIG)

7. Penyelenggaraan

meliputi

Informasi

dan

penyimpanan,

pembinaan

jaringan

informasi geospasial; 8. Akreditasi kepada lembaga sertifikasi di bidang informasi geospasial; 9. Pelaksanaan kerjasama dengan badan atau

Tugas dan Fungsi

lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat di dalam dan/atau luar negeri;

Dalam melaksanakan peran strategis seperti survei dan pemetaan, sesuai Perpres No. 94 Tahun 2011,

10. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan BIG;

kegiatan

11. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, pelaporan,

pemerintahan di bidang informasi geospasial sesuai

penyusunan peraturan perundang-undangan dan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

bantuan hukum;

BIG

mempunyai

tugas

melaksanakan

Berdasarkan tugas tersebut dijabarkan fungsi yang

12. Pembinaan

dan

pelayanan

administrasi

melekat pada BIG sebagai berikut:

ketatausahaan, organisasi dan tata laksana,

1. Perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di

kepegawaian,

keuangan,

keprotokolan,

kehumasan, kerjasama, hubungan antar lembaga,

bidang informasi geospasial; 2. Penyusunan rencana dan program di bidang

kearsipan, persandian, barang milik negara, perlengkapan, dan rumah tangga BIG;

informasi geospasial; 3. Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD)

13. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian

yang meliputi pengumpulan data, pengolahan,

dan pengembangan, serta promosi dan pelayanan

penyimpanan data dan informasi, dan penggunaan

produk dan jasa di bidang informasi geospasial;

informasi geospasial dasar;

dan

4. Pengintegrasian Informasi Geospasial Tematik (IGT)

yang

diselenggarakan

oleh

instansi

14. Perumusan, penyusunan rencana, dan pelaksanaan pengawasan fungsional.

pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 5. Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BIG dikoordinasikan oleh Menteri Riset dan Teknologi.


13

Kepala Badan Informasi Geospasial

I NSPE K TUR

Deputi Informasi Geospasial Dasar

14


Deputi Informasi Geospasial Tematik

Struktur Organisasi Kepala BIG dalam menjalankan tugas dan fungsi BIG dibantu oleh 4 Eselon I, yang terdiri dari Sekretaris Utama, Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, dan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial berdasarkan Perpres No. 94 tahun 2011.

Sekretaris Utama

Deputi Infrastruktur Informasi Geospasial


15

Sumber Daya Manusia Gambar 1.2. Personil BIG berdasarkan Pangkat dan

Dalam menjalankan tugasnya, BIG didukung oleh 669

Golongan 150

orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti, geodesi, geografi, kelautan, ilmu tanah, hukum,

120

administrasi, ilmu komputer, dan lainnya. Dari jumlah 669 PNS tersebut, sebanyak 68 orang menduduki jabatan struktural, masing-masing: Eselon I sebanyak 5

90

orang, Eselon II sebanyak 11 orang, Eselon III sebanyak 31 orang dan Eselon IV sebanyak 21 orang. Dengan

60

catatan ada dua jabatan yang dipangku oleh Pelaksana Tugas (Plt.), yaitu Kepala Biro Umum dan Keuangan, dan

30

Kepala Sub. Bagian Peraturan Perundang-undangan. Sebanyak 601 orang lainnya mengikuti jenjang karir dan kepangkatan melalui jabatan fungsional tertentu dan umum

0 Pengatur Muda [II/a]

Penata Tingkat I [III/d]

Pengatur Muda Tingkat I [II/b]

Pembina [IV/a]

Pengatur [II/c]

Pembina Tingkat I [IV/b]

Pengatur Tingkat I [II/d]

Pembina Utama Muda [IV/c]

Penata Muda [III/a]

Pembina Utama Madya [IV/d]

Penata Muda Tingkat I [III/b]

Pembina Utama [IV/e]

Penata [III/c]

Gambar 1.3. Komposisi Pegawai BIG Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

800

19

700

112 240

600 500 400

55

300 308 Jabatan Fungsional Umum

7

Auditor

200

210

1

Pranata Hubungan Masyarakat

7

Widyaiswara

13

Teknisi Lityasa

51

Arsiparis

4

Pustakawan

18

Peneliti

S-3

D-II

2

Perancang Peraturan Perundang-undangan

20

Pranata Komputer

S-2

SMA

6

Analis Kepegawaian

166 Surveyor Pemetaan

S-1

SMP

D-III/SM/AKADEMI

SD

Gambar 1.1. Pemangku Jabatan Fungsional

16


100 0

Sistematika Penyajian Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja BIG

4.

Keuangan

Tahun 2014 ini menjelaskan pencapaian BIG selama tahun 2014. Capaian kinerja tersebut dibandingkan

Bab III : Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas

Bagian ini menguraikan tentang kegiatan-

dengan rencana kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan

kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh

tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja

BIG dalam rangka meningkatkan akuntabilitas

terhadap rencana kinerja ini dapat melihat kekurangan

kinerja BIG tahun 2014, serta menjelaskan

dalam hal kinerja apa saja yang harus mengalami

realisasi anggaran dalam rangka pencapaian

perbaikan di tahun berikutnya.

kinerja dan penggunaan sumber daya.

Dengan kerangka berpikir seperti itu maka dapat

5.

Bab IV : Penutup

dibuat sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas

Bagian ini berisi kesimpulan atas laporan

Kinerja BIG Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

akuntabilitas kinerja BIG tahun 2014, mulai dari keberhasilan dan kegagalan pencapaian

1.

Ikhtisar Eksekutif

sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang

dan kendala dalam melaksanakan kegiatan,

tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil

serta strategi untuk mengatasinya pada tahun

capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam

mendatang.

mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah yang diambil, serta langkah antisipatifnya.

2.

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan secara ringkas latar belakang,

tugas

dan

wewenang,

struktur

organisasi, dasar hukum, dan sistematika penyajian.

3.

Bab II :

Rencana Strategis dan Penetapan

Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang rencana strategis dan penetapan kinerja BIG 2014


17

18


Rencana Strategis Dan Penetapan Kinerja


19

Rencana Strategis BIG 2013-2014

bagi eksistensi BIG. Langkah-langkah strategis dan operasional yang merupakan kunci sukses bagi organisasi akan diuraikan dalam arah dan kebijakan

Badan Informasi Geospasial (BIG) bertugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Informasi Geospasial. Perjalanan panjang

tahunan BIG.

Visi dan Misi

Bakosurtanal yang kemudian bertransformasi menjadi lembaga yang kita kenal saat ini yaitu BIG dalam

Dalam rangka menghadapi perubahan kondisi global

menjalankan tugasnya, tidak terlepas dari dinamika

dan nasional yang cepat dan dinamis, BIG telah

lingkungan internal dan eksternal yang berpengaruh

menetapkan visi sebagai berikut:

“

Menjadi Lembaga Penggerak dan Terdepan Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang Andal, Terintegrasi dan Mudah Dimanfaatkan

“

Visi (Vision) merupakan gambaran masa depan yang

tersebut maka BIG akan menjadi penggerak dari

hendak diwujudkan. Visi harus bersifat praktis, realistis

seluruh pemangku kepentingan tersebut untuk

untuk dicapai, dan memberikan tantangan serta

secara bersama-sama mewujudkan IG yang andal,

menumbuhkan motivasi yang kuat bagi pegawai BIG

terintegrasi dan mudah dimanfaatkan.

untuk mewujudkannya. Beberapa istilah yang terdapat dalam visi dijelaskan sebagai berikut:

2. “Menjadi lembaga terdepan” BIG akan menjadi pelopor dan pemimpin dalam

1. “Menjadi lembaga penggerak”

penyelenggaraan IG secara nasional termasuk

penyelenggaraan IG secara nasional melibatkan

dalam hal kebijakan, kelembagaan, teknologi,

seluruh pemangku kepentingan yang terdiri dari

standar, sumber daya manusia, dan ketersediaan

pemerintah dan masyarakat. Terkait dengan hal

IG.

20


3. “Penyelenggaraan Informasi

multi-skala dalam satu referensi tunggal, serta

Geospasial”

mudah dimanfaatkan secara cepat dan dapat

Seluruh kegiatan yang mencakup (a) pengumpulan

dipertanggungjawabkan

DG; (b) pengolahan DG dan IG; (c) penyimpanan

pembangunan nasional.

untuk

mendukung

dan pengamanan DG dan IG; (d) penyebarluasan DG dan IG; dan (e) penggunaan IG.

Tujuan dan Sasaran

4. “Andal” Kondisi IG yang akurat, dapat dipercaya dan dapat

Dalam rangka implementasi atau penjabaran dari

dipertanggungjawabkan.

misi, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 2010-

5. “Terintegrasi”

2014, serta menggambarkan arah stratejik organisasi,

Bahwa data dan IG yang berada di Kementrian/

perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai

Lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat

dengan tugas dan fungsi, serta meletakkan kerangka

menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat baik

prioritas untuk melakukan program dan kegiatan yang

dilihat dari segi posisi geometris maupun posisi

akan dilaksanakan. Maka dari itu telah ditetapkan

sebaran objek geospasial yang berada diruang

tujuan BIG untuk periode 2010-2014, yaitu sebagai

darat, laut dan udara.

berikut:

6. “Mudah dimanfaatkan”

1. Penyelenggaraan IG nasional tidak tumpang

Setiap pengguna dapat memperoleh dan

tindih, lebih cepat dan memiliki sistem referensi

menggunakan IG sesuai dengan keperluannya

tunggal.

masing-masing.

2. Penguatan kelembagaan IG Nasional. 3. Percepatan tersedianya data IG.

Dalam rangka pencapaian visi, BIG menetapkan 2 (dua) misi, yaitu:

1. Meningkatkan

koordinasi

dan

kapasitas

kelembagaan, sumber daya manusia, kualitas penelitian

dan

pengembangan

dalam

penyelenggaraan IG yang efektif, efisien, dan sistematis serta mendorong pemanfaatan IG.

2. Membangun data dan IG yang berkualitas dan berkelanjutan dengan multi-resolusi dan


21

Indikator Utama

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Penyelenggaraan IG Yang Telah Bereferensi Tunggal Dan Mengacu Pada Aturan/Panduan Penyelenggaraan IG

1. J umlah Dokumen Peraturan Tentang Sistem Referensi Tunggal 2. J umlah K/L Penyelenggara IG Yang Mengacu Pada IGD 3. J umlah Pemda Penyelenggara IG Yang Mengacu Pada IGD 4. J umlah Masyarakat Penyelenggara IG Yang Mengacu Pada IGD

Sasaran Strategis 3

Target dari tiap indikator 1. 3 Perka BIG, 19 Dokumen NSPK 2. 8 K/L 3. 2 Provinsi 4. 1 Perusahaan

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Penggunaan Informasi Geospasial Di Lingkungan Pemerintah Dan Masyarakat

Indikato Utama

Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Di Badan Informasi Geospasial

5. J umlah K/L dan Pemerintah Daerah Yang Terhubung Sebagai Simpul Jaringan IG 6. P ersentase Peningkatan Masyarakat Yang Mengakses IG

5. 6.


Target d indikato

90

Indikator Utama

Target dari tiap indikator

22

7. P erse Penila Reform Birokr

30 Simpul 10 %

Sasa Stra

Menin Cakup Akura

Terkin

or

entase Hasi aian masi rasi

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Indikator Utama 8. J

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kapasitas SDM Dan Industri IG Nasional

dari tiap or

umlah Dokumen Pembinaan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial 9. J umlah Dokumen Reviu Standar Kompetensi Kerja NasionalProfesi Bidang IG

Target dari tiap indikator 8. 1 9. 1

Dokumen Dokumen

0%

aran ategis 5

ngkatnya pan IGD Yang at Dan ni/Mutakhir

Indikator Utama

Sasaran Strategis 6 Indikator Utama 10. J umlah Titik Kontrol Geodesi Dan Geodinamika Sebagai Referensi Tunggal Dalam Penyelenggaraan IG 11. J umlah Cakupan Wilayah Dan Kedetilan Informasi Peta Rupabumi Sebagai Acuan Penyelenggaraan IG 12. J umlah Cakupan Wilayah Dan Kedetilan IG Lingkungan Laut Nasional (LLN) Dan Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Sebagai Acuan Penyelenggaraan IG

Tersedianya IGT Terintegrasi Yang Akurat

14. J umlah Cakupan IG Tematik Strategis Dokumen Kajian Model Dinamika Spasial Untuk Perencanaan Pembangunan

Target dari tiap indikator -

492 NLP 4 IG Tematik Terintegrasi dan 34 Dokumen

Target dari tiap indikator 10. 293 titik 11. 1 .096 NLP 12. 58 NLP


23

24


Penetapan Kinerja BIG Tahun 2014 Penetapan kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi

Secara umum proses perencanaan di BIG didasarkan

Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

pada beberapa dokumen perencanaan baik jangka

Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan

panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek

Menteri

dan

sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 25 Tahun

Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010, dokumen

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Penetapan

dokumen

Nasional. Dokumen acuan perencanaan jangka

pernyataan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan

menengah dan panjang yang dipergunakan antara

bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu

lain: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,

instansi.

Renstra BIG Tahun 2013-2014, Agenda Riset Nasional,

Pendayagunaan

kinerja

Aparatur

merupakan

Negara

suatu

Kebijakan Strategis Nasional Ilmu Pengetahuan dan Sebagai

pertanggungjawaban

kepada

pemberi

Teknologi. Selanjutnya untuk perencanaan jangka

mandat, yaitu Presiden Republik Indonesia, telah

pendek (tahunan) dipergunakan acuan Rencana Kerja

disusun Dokumen Penetapan Kinerja BIG Tahun 2014

Pemerintah (RKP), Penetapan Kinerja BIG, Rencana

(Lampiran 2). Dokumen Penetapan Kinerja tersebut

Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L), Rencana

berisi informasi tentang target kinerja berupa

Kerja Anggaran dan Kegiatan Kementerian/Lembaga

keluaran (outputs) dan hasil (outcomes) tahun 2014.

(RKA-K/L).

Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan

atau

kegagalan

atas

pelaksanaan

program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014, dan penilaiannya dituangkan dalam bentuk pemenuhan terhadap indikator kinerja.


25

26


Akuntabilitas Kinerja Dan Akuntabilitas Keuangan


27

Pengukuran Kinerja Pengukuran capaian kinerja BIG tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Pengukuran tersebut dilakukan dengan evaluasi kinerja yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

“Akuntabilitas kinerja BIG

1. Pengukuran Kinerja. Pengukuran

Kinerja

dituangkan

diartikan sebagai suatu

Pengukuran

Kinerja

(Sesuai

kewajiban BIG untuk

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010) sebagaimana terlihat

mempertanggungjawabkan atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan kepada yang memiliki hak dan kewenangan meminta pertanggungjawaban

Pendayagunaan Aparatur

dalam

formulir

Peraturan

Menteri

Negara

dan

Reformasi

pada Lampiran 3. 2. Evaluasi Kinerja Sasaran dan Kegiatan Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut maka dilakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh terhadap capaian kinerja BIG.

Capaian dan Evaluasi Kinerja

mengenai tingkat pencapaian

Capaian dan Evaluasi Kinerja dilakukan dengan mengacu

pelaksanaan program dan

masing-masing sasaran. Kemungkinan hasil evaluasi ada dua

kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran BIG.”

pada hasil pengukuran kinerja, kemudian dilakukan penilaian

yaitu berhasil atau gagal. Jika gagal, disampaikan penyebab kegagalannya dan kalau berhasil atau melampaui target dijelaskan pula mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Pada umumnya, capaian kinerja BIG tahun 2014 dapat dikatakan baik karena target setiap indikator kinerja sasaran strategis secara menyeluruh dapat terpenuhi. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang merupakan gambaran telah berjalannya tugas dan fungsi BIG dengan baik. Berikut diuraikan capaian indikator sasaran strategis BIG tahun 2014

28


Sasaran-1 “Meningkatnya penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) yang telah bereferensi tunggal dan

”

mengacu pada aturan/panduan penyelenggaraan IG

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran-1 terdiri atas empat Indikator Kinerja Utama (IKU) BIG yang terdiri dari: (1) Jumlah Dokumen Peraturan tentang sistem referensi tunggal; (2) Jumlah K/L penyelenggara IG yang mengacu pada IGD; (3) Jumlah Pemda penyelenggara IG yang mengacu pada IGD; (4) Jumlah masyarakat penyelenggara IG yang mengacu pada IGD.

Pada awal tahun 2014 telah ditetapkan target capaian kinerja oleh Pimpinan BIG yang tergambarkan dalam tabel 3.1 Tabel 3.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran-1

Target

Realisasi

Kinerja (dalam %)

3 Perka BIG, 19 Dokumen NSPK

3 Perka BIG, 19 Dokumen NSPK

100

Jumlah K/L penyelenggara IG yang mengacu pada IGD

8 K/L

8 K/L

100

Jumlah pemda penyelenggara IG yang mengacu pada IGD

2 Provinsi

2 Provinsi

100

Jumlah masyarakat penyelenggara IG yang mengacu pada IGD

1 perusahaan

1 Perusahaan

100

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Peraturan tentang sistem referensi tunggal Meningkatnya penyelenggaraan IG yang telah bereferensi tunggal dan mengacu pada aturan/panduan penyelenggaraan IG

Dari realisasi yang dapat dilihat pada tabel 3.1, indikator kinerja pada sasaran-1 menitikberatkan pada pemanfaatan IG bagi masyarakat, sektor swasta, dan instansi pemerintah. Sesuai amanat UU No. 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial yang mengatur mulai dari tata cara perolehan izin pengumpulan data geospasial hingga pemberian sangsi di bidang IG.


29

Peraturan Perundangan Untuk Mengoptimalisasi Penyelenggaraan IG Secara Nasional 1. Pengesahan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)

informasi geospasial di Indonesia. Di dalam Peraturan Kepala ini, Sistem Sertifikasi terkait Informasi Geospasial di Indonesia terdiri atas: a. sertifikasi kepada Tenaga Profesional; b. sertifikasi kepada Penyedia Jasa; c. pengakreditasian Lembaga Pelatihan/Kursus; d. sertifikasi Instrumentasi; dan e. sertifikasi Produk IG.

Peraturan Presiden ini disusun sebagai jawaban

Peraturan Kepala ini juga mengamanahkan

atas adanya kebutuhan untuk merubah Peraturan

adanya Lembaga Pengembangan Jasa Informasi

Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan

Geospasial. Lembaga ini nantinya akan menjadi

Data Spasial Nasional yang sudah tidak sesuai lagi

“kepanjangan” tangan Badan Informasi Geospasial

dengan perkembangan hukum dan kebutuhan

dalam melaksanakan pengembangan jasa di

penyelenggaraan

yang

bidang Informasi Geospasial. Salah satu fungsi

menjadi highlight di dalam perubahan ini adalah

lembaga ini adalah melaksanakan akreditasi

dilakukannya penyesuaian terhadap berbagai

terhadap lembaga sertifikasi yang yang akan

nomenklatur yang ada & disesuaikan dengan UUIG.

melaksanakan sertifikasi di bidang Informasi

Selain itu, untuk keanggotaan simpul jaringan,

Geospasial.

IG.

Beberapa

hal

yang sedianya dibatasi kepada 14 Kementerian/ Lembaga, maka saat ini dibuka peluang bagi seluruh

Kementerian/Lembaga,

bahkan TNI,

Polri, dan Lembaga Tinggi Negara untuk ikut di dalam jaringan IG Nasional. Masyarakat pun dapat terlibat dan berkontribusi di dalam Jaringan IG Nasional melalui mekanisme yang ditentukan.

2. Peraturan Kepala BIG Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Sertifikasi di Bidang Informasi Geospasial

3. Peraturan Kepala BIG Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial. Peraturan Kepala ini merupakan amanah Pasal 32 Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Sertifikasi di Bidang Informasi Geospasial. Peraturan Kepala ini mengatur tentang tugas, fungsi, struktur organisasi dan hal lain-lain terkait Lembaga Pengembangan Jasa

Informasi

Geospasial.

Lembaga

Peraturan ini merupakan amanah ketentuan Pasal

Pengembangan

56 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor

dibentuk untuk menjamin adanya sinkronisasi dan

4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

harmonisasi dalam penyelenggaraan sertifikasi

Peraturan Kepala ini secara singkat mengatur

dan pengakreditasian di bidang IG.

tentang bagaimana pelaksanaan sertifikasi terkait

30


Jasa

Informasi

Geospasial

Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) Terkait Penyelenggaraan IG

Perkembangan capaian NSPK dan SNI 25

23 (19 , 19)

20 17 14

15

14

Dalam penyusunan standar baik itu berupa produk, proses maupun pelaksanaan IG, diperlukan kajian sehingga standar dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Mengingat bahwa kegiatan standarisasi ini dimulai dari tahap pengumpulan atau akuisisi data

12

10

kualitas data dan informasi geospasial yang akan digunakan oleh para pemangku kepentingan dapat terjamin. Mengenai perkembangan capaian NSPK dan SNI yang telah diselesaikan BIG dalam rentang 5 tahun

73 63

5 (3 , 3) 0

Th.2010

Th. 2011

Th. 2012

Dokumen NSPK Dokumen SNI

Th. 2013

Th. 2014

Jumlah dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI)

geospasial sampai pada tahap penyajian IG itu sendiri. Dengan adanya standar yang dibuat ini diharapkan

12

Jumlah Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)

Target

56 60

Capaian

Dokumen NSPK Dokumen SNI

Gambar 3.1. Perkembangan capaian NSPK dan SNI

dapat dilihat pada grafik disamping. Pada tahun 2014 jumlah dokumen NSPK yang

15. NSPK Pemetaan Biomassa

dihasilkan sebanyak 19 dokumen, yang terdiri dari 15

16. SOP Pemetaan Partisipatif untuk Pemutakhiran

dokumen NSPK dan 4 dokumen Standard Operating Procedure

(SOP).

Dokumen-dokumen

tersebut

Detil Rupabumi 17. SOP Pemetaan Lahan Gambut

dijabarkan sebagai berikut:

18. SOP Pemetaan Penutup Lahan

1. NSPK Pemetaan Tata Ruang

19. SOP Ekpedisi Geografi Indonesia

2. NSPK Pemetaan Dinamika Sumberdaya 3. NSPK Pemetaan Skala Besar

Terkait dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI),

4. NSPK Ketelitian Peta

pada tahun 2014 BIG telah menyelesaikan 19 dokumen

5. NSPK Pemetaan Partisipatif

SNI. Terdapat 17 dokumen yang baru sampai tahap

6. NSPK Klasifikasi Penutup Lahan Skala Besar

Rancangan

7. NSPK Pemanfaatan Lahan Perizininan Terintegrasi

sementara 2 dokumen lainnya sudah menjadi SNI.

8. NSPK Pemetaan Sistem Lahan Skala 1:250.000

Rincian dokumen SNI dan RSNI yang telah dihasilkan

9. NSPK Pemetaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

tahun 2014 adalah sebagai berikut:

10. NSPK Survei dan Pemetaan Mangrove

1. SNI GNSS Heighting

11. NSPK Pemetaan Karakteristik Perairan Laut

2. SNI Jaring Kontrol Horisontal (JKH)

12. NSPK Pemetaan Habitat Perairan Laut Dangkal

3. RSNI Metode Pemetaan Rawan Banjir Skala

13. NSPK Pemetaan Rawan Banjir 14. NSPK Pemetaan Multirawan Bencana

Standar

Nasional

Indonesia

(RSNI)

1:50.000 dan 1:25.000 4. RSNI Kontrol Kualitas Peta RTRW Provinsi,


31

Kabupaten dan Kota 5. RSNI Kontrol Kualitas Peta Rencana Detil Tata Ruang 6. RSNI Spesifikasi Penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota 7. RSNI Spesifikasi Penyajian Peta Rencana Detil Tata Ruang 8. RSNI Basis Data Spasial Rencana Tata Ruang: Rencana Tata Ruang Kabupaten 9. RSNI Metodologi Katalog Unsur Geografi 10. RSNI ISO Informasi geografis – Citra dan data grid 11. RSNI ISO Informasi geografis – Layanan posisi 12. RSNI ISO Informasi geografis – Akses fitur sederhana – Bagian 2: Pilihan SQL 13. RSNI ISO Informasi geografis – Sistem klasifikasi – Bagian 1: Struktur sistem klasifikasi 14. RSNI ISO Informasi geografis – Kode dan parameter geografis 15. RSNI ISO Informasi geografis –Geography Markup

Pemanfaatan IG bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan masyarakat 1. Penyusunan Peta NKRI Tahun 2014 Peta NKRI diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial

yang

melibatkan

instansi

(K/L)

terkait agar keabsahan data yang terkandung merupakan data valid dari walidatanya. Instansi dimaksud adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian

Dalam

Negeri,

Kementerian

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, Dinas Pemetaan Topografi TNI AD, Dinas Hidro Oceanografi TNI AL, Dinas Foto Udara TNI AU dan Badan Bahasa. Peta ini bersifat public domain artinya bisa dicetak oleh siapa saja, dengan tidak mengubah isinya.

Language (GML) 16. RSNI ISO Informasi geografis – Pengamatan dan pengukuran 17. RSNI ISO Informasi geografis – Sistem klasifikasi – Bagian 2: Meta Language penutup lahan/ Land Cover Meta Language (LCML) 18. RSNI ISO Informasi geografis – Jaminan kualitas penyediaan data 19. RSNI ISO Informasi geografis – Kualitas data

Output kegiatan penyusunan Peta NKRI tahun anggaran 2014 adalah 1 (satu) peta NKRI skala 1:5.000.000 dan skala 1:2.500.000 dengan tema Nasional Kesatuan Republik Indonesia edisi tahun 2014. Outcome dari kegiatan penyusunan Peta NKRI tahun 2014 adalah memberikan informasi kewilayahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan data kondisi yang terbaru pada tahun 2014 yang dapat dipakai oleh para pihak yang terkait dalam pengelolaan Negara.

2. Asistensi dan Supervisi Pemetaan Tata Ruang Data dan informasi geospasial RTRW nasional, provinsi, kabupaten dan kota serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) perlu mengacu pada satu sistem

32


tunggal dan terintegrasi secara nasional sesuai

3. Pembinaan Penerbit Atlas

asas keterpaduan dalam UU Penataan Ruang dan

Pengesahan UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang

UU Informasi Geospasial. Hal ini dikarenakan peta

Informasi Geospasial mengamanatkan untuk

RTRW dan RDTR bukan hanya diperlukan pada

memberikan pembinaan kepada para penerbit

proses perencanaan tata ruang saja tapi juga pada

atlas agar memproduksi atlas yang berkualitas.

proses pemanfaatan ruang dan pengendalian

Kualitas atlas dapat dilihat dari informasi peta

ruang. Dengan demikian maka fungsi data spasial

dasar yang harus mengacu kepada peta rupabumi

dan peta menjadi penting karena terkait dengan

dengan skala tertentu. Dalam beberapa tahun

akurasi dan presisi data. Untuk itulah diperlukan

terakhir dilakukan pengkoreksian dan kontrol

suatu standar yang sama dalam peta rencana tata

kualitas produk penerbit. Momentum ini sekaligus

ruang agar menghasilkan kualitas yang sama.

menjadi

kesempatan

untuk

membina

para

penerbit agar menghasilkan atlas yang berkualitas Oleh

karena

itu

kegiatan

Supervisi

dan

dan mengacu pada informasi geospasial BIG. Salah

Asistensi Pemetaan Tata Ruang ini bertujuan

satu penerbit atlas tersebut adalah PT.Laksana, PT

untuk membantu daerah dalam mempercepat

Karya Pembina dan PT. PT Intan Pariwara.

penyusunan peta tata ruang agar peta tata ruang yang dibuat sesuai dengan kaidah perpetaan dan sesuai tingkatan skala yang dibuat. Pada tahun 2014, kegiatan supervisi dan asistensi pemetaan tata ruang dilakukan pada beberapa wilayah Kabupaten/Kota di 4 (empat) provinsi, yaitu:

4. Kementerian/Lembaga Penyelenggara IG Satu Peta adalah peta tematik tunggal dengan tema tertentu yang disusun bersama pemangku kepentingan dengan mengacu pada Informasi Geospasial Dasar dan standar metodologi yang telah ditentukan.

1. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Kab. Bangka Tengah. 2. Provinsi Sumatera Barat, di Kota Pariaman. 3. Provinsi Jawa Tengah, di Kab. Banjarnegara, Kab. Blora, Kab. Jepara, Kota Magelang, Kab.

Produk satu peta diluncurkan setiap akhir tahun dan disepakati oleh penyelenggaran IGT yang berkontribusi dalam pembuatan tema satu peta tersebut.

Pemalang, Kab. Salatiga, Kab. Temanggung, Kab. Wonogiri, Kab. Wonosobo, dan Kab. Sukoharjo. 4. Provinsi Jawa Timur, di Kab. Lumajang dan Kota Madiun.

Terdapat 8 Kementrian dan Lembaga sebagai penyelenggara IGT yang berkontribusi dalam penyusunan satu peta di tahun 2014 diantaranya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN,

Kementerian

Kelautan

dan

Pertanian,

Perikanan,

Kementerian

Lembaga


Ilmu

33

Pengetahuan Indonesia, Lembaga Penerbangan dan

Antariksa

Nasional,

dan

Penerapan Teknologi,

Badan

Pengkajian

Badan

Nasional

Penanggulangan Bencana dan Badan Informasi Geospasial. Organisasi non pemerintah yang terlibat adalah The Nature Conservancy dan Wetlands International

Adapun beberapa satu peta yang dihasilkan pada tahun 2014 adalah: •

Satu Peta Penutup Lahan Nasional

•

Satu Peta Karakteristik Laut Nasional

•

Satu Peta Mangrove Nasional

•

Satu Peta Habitat Lamun Nasional

•

Satu Peta Pulau Kecil Nasional

34



35

Sasaran-2 “Meningkatnya Penggunaan Informasi Geospasial [IG] di Lingkungan Pemerintah dan masyarakat” Tercapainya Sasaran-2 dimulai dengan terpenuhinya 3 Indikator Kinerja Utama BIG, yaitu: (1) Jumlah K/L yang terhubung sebagai simpul jaringan IG; (2) Jumlah pemerintah daerah yang terhubung sebagai simpul jaringan IG; (3) Persentase peningkatan masyarakat yang mengakses IG. Sasaran tersebut dicapai melalui terpenuhinya indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.2. Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran-2

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Meningkatnya penggunaan Informasi Geospasial di lingkungan pemerintah dan masyarakat

Jumlah K/L yang terhubung sebagai simpul jaringan IG Persentase peningkatan masyarakat yang mengakses IG

Target

Realisasi

Kinerja (dalam %)

30 Simpul

45 Simpul

150

10%

20%

200

Pembangunan Simpul Jaringan Baru Hasil dari kegiatan ini adalah tersosialisasi dan terbangunnya 30 simpul jaringan baru, selain itu dilakukan juga kegiatan sosialisasi mengenai JIGN dan pelatihan bimbingan teknis untuk membangun simpul yang diadakan di 5 provinsi, yaitu Jambi, Sulawesi Utara, Maluku, Papua, Sulawesi Barat. Outcomes dari penyelenggaraan kegiatan tersebut memungkinkan daerah yang terhubung pada simpul jaringan untuk

mengakses informasi geospasial yang dibutuhkan secara cepat, mudah dan efisien dalam rangka kegiatan perencanaan pembangunan. Berikut ini jumlah capaian simpul jaringan yang telah terhubung di berbagai daerah. a. Jumlah simpul jaringan terbangun berjumlah 45 simpul yaitu 5 provinsi, 30 kabupaten dan 10 kota; b. Pelatihan bimbingan teknis Aplikasi Konversi Metadata diberikan kepada 5 provinsi, 30 kabupaten dan 10 kota. Tabel

3.3.

menunjukan

detil

didapatkan dari kegiatan tersebut.

36


pencapaian

yang

Tabel 3.3 Daftar pemerintah daerah yang mendapat sosialisasi pembangunan simpul jaringan tahun 2014

No.

Tanggal Penyelenggaraan

Provinsi

Provinsi

Kabupaten

Kota

1

Jambi

24-26 Juni 2014

1

9

2

2

Sulawesi Utara

21-23 Agt 2014

1

6

6

3

Maluku

02-04 Sept 2014

1

7

1

4

Papua

10-12 Sept 2014

1

3

1

5

Sulawesi Barat

16-18 Sept 2014

1

5

0

5

30

10

Total

Ina-Geoportal Untuk Mempermudah Akses Informasi Geospasial Bagi Masyarakat Sebagai penyempurnaan Perpres No. 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN), pada tanggal 21 April 2014 dikeluarkan Perpres No. 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN), yang mengamanatkan untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan IG, dan optimalisasi jaringan IG dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang IG baik pusat maupun daerah. Peraturan ini juga mengatur tentang peran serta masyarakat dalam jaringan IGN. Dalam melaksanakan amanat Perpres tersebut maka BIG sebagai penanggung jawab penyebarluasan IG melakukan kegiatan dan membangun infrastruktur yang dinamakan Ina-Geoportal.

Ina-Geoportal, merupakan suatu portal, website, dan repository untuk konten Geographic Information System (GIS). Pengguna dapat menggunakan portal ini untuk berbagi pakai peta dan aplikasi dengan orang-orang yang diinginkan. Portal ini memfasilitasi

Catatan

Tidak ada kota di provinsi ini

keinginan pengguna untuk saling berbagi data dan informasi kepada komunitasnya. Saat ini Ina-Geoportal yang diakses di http://tanahair.indonesia.go.id sudah diisi data dari berbagai instansi yang disajikan secara spasial. Saat ini ada 14 K/L yang sudah bergabung antara lain BPN, BPS, KPU, LAPAN, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian

Kelautan

Perikanan,

Kementerian

Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif,

Kementerian

Perhubungan,

Kementerian Pertahanan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian.

Portal

ini

memfasilitasi

keinginan

pengguna

untuk saling berbagi data dan informasi kepada komunitasnya. Dengan portal ini, pengguna dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut: a. Membuat, menyimpan, dan berbagi peta secara online b. Berbagi tautan, aplikasi GIS, peta, layer yang akan digunakan c.

Melakukan pencarian konten GIS dalam komunitas

d. Membuat grup untuk dapat saling berbagi dengan teman maupun relasi yang memiliki ketertarikan tema GIS yang sama


37

Gambar 3.1 Tampilan laman Ina-Geoportal

38


Sasaran-3 “Terselenggaranya Reformasi Birokrasi di Badan Informasi Geospasial (BIG)” Tercapainya Sasaran-3 ditandai dengan terpenuhinya 1 (satu) Indikator Kinerja Utama BIG yaitu persentase hasil penilaian reformasi birokrasi. Program reformasi birokrasi yang telah bergulir sejak tahun 2007 sudah memasuki akhir masa pelaksanaan periode tahun 2010-2014. Sesuai arahan dari kementerian PAN-RB maka setiap kementerian dan lembaga wajib melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaganya. Untuk memperoleh informasi mengenai kemajuan reformasi birokrasi di Badan Infromasi Geospasial (BIG) maka dilakukanlah pengumpulan data terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di BIG. Terdapat satu indikator kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan capaian kinerja yang dapat dilihat pada tabel 3.4. Tabel 3.4. Tabel kinerja Sasaran-3

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Terselenggaranya reformasi birokrasi di BIG

Persentase hasil penilaian reformasi birokrasi

Target

Realisasi

Kinerja (dalam %)

90%

45%

50

Untuk melihat sejauh mana kesesuaian reformasi birokrasi yang dijalankan oleh BIG mampu memenuhi hararapan masyarakat, maka diperlukan adanya penilaian atas program-program reformasi birokrasi di lingkungan BIG dengan metode penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Kegiatan penilaian ini merupakan instrument penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Hasil PMPRB di BIG diperoleh nilai reformasi birokrasi sebesar 45% dari target 90%. Rincian nilai reformasi birokrasi untuk setiap kriteria pada masing-masing komponen penilaian dapat dilihat pada gambar 3.2.


39

52.90% 54.06%

35.38%

Komponen Pengungkit (Bobot 60%)

33.87%

41.75% Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

16.50%

Penguatan Pengawasan Penguatan Akuntabilitas Penataan Sistem Manajemen SDM Penataan Tatalaksana Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan Peraturan Perundang-undangan

36.10%

52.53%

Manajemen Perubahan

67.50%

Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi

68%

Komponen Hasil (Bobot 40%)

15% Gambar 3.2. Rincian Nilai Reformasi Birokrasi BIG Tahun 2014

40


Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

45.05%

Metode yang digunakan adalah dengan melakukan

tunjangan kinerja baru dilakukan pada tahun 2014,

komparasi rencana aksi yang sudah direncanakan pada

tepatnya pada bulan Desember 2014. Pembayaran

dokumen usul reformasi birokrasi dengan hasil yang

tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai negeri

telah dicapai pada tahun yang telah ditentukan. Dari

sipil BIG mulai Juli-Desember 2014 sesuai Perpres No.

komparasi tersebut maka dapat diambil kesimpulan,

111 Tahun 2014. Imbas dari pelaksanaan reformasi

terkait berapa banyak rencana aksi yang sudah

birokrasi ini terlihat dari semakin disiplinnya seluruh

dilakukan, serta dapat diidentifikasi kendala apa saja

jajaran pegawai di lingkungan BIG, terlihat dari jam

yang dihadapi jika kegiatan tersebut tidak berjalan.

kedatangan kerja. Lebih dari itu diharapkan dengan

Hasilnya

hasil

pemberian tunjangan kinerja ini dapat menjadi motivasi

penilaian reformasi birokrasi di BIG pada tahun 2014

bagi seluruh pegawai dalam meningkatkan kinerja,

telah mencapai 45%.

demi terlaksananya semangat reformasi birokrasi yang

menunjukkan

bahwa

persentase

telah terimplementasi secara penuh di BIG. Serangkaian kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan BIG sebenarnya sudah dilakukan pada tahun 2010, hanya saja reward melalui mekanisme pemberian


41

Sasaran-4 “Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Manusia dan Industri Informasi Geospasial Nasional” Sasaran-4 Renstra BIG memiliki 3 Indikator Kinerja Utama BIG yaitu: (1) Jumlah lembaga akreditasi lembaga sertifikasi profesi IG dan SDM IG; (2) Jumlah lembaga sertifikasi profesi IG; (3) Jumlah SDM IG yang bersertifikat. Terdapat 3 indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan capaian kinerja sasaran-4 BIG, yaitu seperti diuraikan pada tabel 3.5. Tabel 3.5. Indikator kinerja Sasaran-4

Target

Realisasi

Kinerja (dalam %)

Jumlah dokumen pembinaan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Jumlah Dokumen review standar kompetensi kerja nasional/profesi bidang IG

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Meningkatnya kapasitas SDM dan Industri IG Nasional

Target Indikator kinerja pada sasaran-4 tahun 2014 adalah dokumen kelembagaan dan kajian IG, dokumen pengembangan dan sosialisasi SDM bidang IG, serta dokumen sertifikasi dan akreditasi di bidang IG.

Dokumen Kelembagaan dan Kajian IG

1. Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial (LPJIG) Bentuk dari kegiatan ini diharapkan terbentuk

Terdapat dua uraian kegiatan yang dapat dijabarkan

dan beroperasinya lembaga LPJIG yang bertugas

dalam

untuk melaksanakan akreditasi lembaga sertifikasi

kaitannya

dengan

penyelenggaraan

pengembangan kelembagaan IG, terdiri dari:

kompetensi terkait sertifikat tenaga professional. Dokumen ini disusun dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan pasal 22 Peraturan

42


Kepala Badan Nomor 11 tahun 2013 tentang sistem

meningkatkan koordinasi dalam penyiapan bahan

sertifikasi di bidang IG, perlu ditetapkan peraturan

kebijakan, program dan kegiatan jaringan IG.

Kepala BIG tentang Lembaga Pengembangan Jasa

Tahun 2014 BIG menghasilkan dokumen-dokumen

IG.

terkait sekretariat JIGN, antara lain: •

Surat Keputusan Sekretariat Utama BIG

Sampai akhir tahun 2014, LPJIG belum dapat

tentang Tim Penyusun Peraturan Kepala BIG

terbentuk dan beroperasional disebabkan karena

tentang Sekretariat JIGN

pertimbangan kehati-hatian yang tinggi dalam

•

hal penentuan bentuk organisasi dan penentuan standar biaya. Berdasarkan saran dari BPK agar LPJIG ke depan memiliki kedudukan yang kuat

Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2014 tentang JIGN

•

Surat Keputusan Kepala BIG tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat JIGN

diperlukan kajian di internal BIG tentang bentuk organisasi yang definitif dan jelas yang sesuai dengan karakteristik tugas pokok dan fungsinya. Kajian ini memerlukan kecermatan yang tinggi agar LPJIG nantinya dapat berfungsi optimal. Pada tahun 2014 telah disusun beberapa dokumen terkait pembentukan LPJIG, yaitu: •

Perka BIG No. 1 Tahun 2014 tentang Sistem Sertifikasi di Bidang IG

•

Tahun 2014 BIG melakukan kegiatan pembinaan

Perka BIG No. 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Pengembangan Jasa dan Informasi Geospasial

•

Dokumen Pembinaan Pusat Pengembangan Data Infrastruktur Data Spasial (PPIDS)

Perka BIG No. 10 Tahun 2014 tentang Seleksi Calon Anggota LPJIG

PPIDS yang bertujuan untuk memberikan arahan kepada Universitas/Perguruan Tinggi yang menjadi rekanan dalam menyusun program bimbingan teknis kepada Simpul Jaringan Provinsi dan Simpul Jaringan Kabupaten/Kota.

2. Penyelenggaraan Forum INA-SDI/ Kesekretariatan Jaringan Informasi Geospasial (JIGN)

Sasaran dari kegiatan pembinaan ini adalah agar Universitas/Perguruan Tinggi tersebut dapat segera

Kegiatan ini merupakan pelaksanaan fungsi

menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat dalam

BIG sebagai penghubung simpul jaringan yang

Perpres JIGN.

bertugas untuk membangun sistem akses JIGN, memfasilitasi pertukaran data spasial, memelihara

Sampai akhir tahun 2014 telah terbentuk 10 PPIDS di

sistem akses JIGN dan melakukan pembinaan

Universitas/Perguruan Tinggi, daftar PPIDS yang telah

kepada simpul jaringan. Dengan terselenggaranya

terbentuk dapat dilihat pada tabel 3.6.

kesekretariatan

JIGN

in

diharapkan

dapat


43

Tabel 3.6. Daftar PPIDS sampai tahun 2014

No

Nama PPIDS

Tahun Berdiri

Pusat Infrastruktur Data Spasial 1

No

Institut Teknologi Bandung

8 2005

9 2007

Tanjungpura (P2IG UNTAN),

2014

Infrastruktur Data Spasial

Pusat Pengembangan

Universitas Negeri Padang

Geospasial Universitas

Pusat Pengembangan

(ITS), Jawa Timur

3

2014

Kalimantan Barat

Teknologi Sepuluh Nopember


Universitas Diponegoro (PPIDS Pusat Pengembangan Informasi

Spasial (PSIDS) – Lembaga

Masyarakat (LPPM) Institut


UNDIP), Jawa Tengah

Pusat Studi Infrastruktur Data

Penelitian dan Pengabdian

Tahun Berdiri

Pusat Pengembangan

(PPIDS ITB), Jawa Barat

2

Nama PPIDS

10 2008

(PPIDS) – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

2014

(LPPM) Universitas Udayana, Bali

(PPIDS UNP), Sumatera Barat Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial 4

5

Universitas Mulawarman

Hal ini sesuai dengan target pembentukan PPIDS 2009

(PPIDS UNMUL),

Rencana Strategis BIG 2009-2014. Saat ini Universitas

KalimatanTimur

Hasanudin sudah dalam proses pembentukan PPIDS,

Pusat Pengembangan

sehingga diharapkan pada tahun 2015 Universitas

Infrastruktur Data Spasial Universitas Syiah Kuala (PPIDS

2011

UNSYIAH), Aceh Pusat Kajian Pengembangan 6

Infrastruktur Data Spasial Universitas Gadjah Mada

2011

(PPIDS UGM), D. I. Yogyakarta Pusat Pengembangan Infrastruktu Data Spasial 7

(PPIDS) – Lembaga Penelitian Universitas Lambungmangkurat, Kalimantan Selatan

44

selama pembangunan jangka menengah tahap II/


2013

Hasanuddin sudah menjadi PPIDS.

Sasaran-5 “Meningkatnya Cakupan IGD yang Akurat dan Terkini/Mutakhir ” Tercapainya Sasaran-5 ditandai dengan terpenuhinya 4 IKU BIG yaitu: (1) Jumlah titik kontrol geodesi dan geodinamika sebagai referensi tunggal dalam penyelenggaraan IG; (2) Jumlah cakupan wilayah dan kedetilan informasi peta rupabumi sebagai acuan penyelenggaraan IG; (3) Jumlah cakupan wilayah dan kedetilan IG Lingkungan Laut Nasional (LLN) dan Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) sebagai acuan penyelenggaraan IG; dan (4) Jumlah cakupan IG batas wilayah yang akurat dan mutakhir. Keberhasilan capaian kinerja pada sasaran-5 dapat dilihat pada tabel 3.7. Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Sasaran-5


Target

Realisasi

Kinerja (dalam %)

Jumlah titik kontrol geodesi dan geodinamika sebagai referensi tunggal dalam penyelenggaraan IG

293 Titik

303 Titik

103

Jumlah cakupan wilayah dan kedetilan informasi peta rupabumi sebagai acuan penyelenggaraan IG

1096 NLP

1096 NLP

100

Jumlah cakupan wilayah dan kedetilan IG LLN dan LPI sebagai acuan penyelenggaraan IG

58 NLP

58 NLP

100

90 segmen/pilar batas wilayah administrasi


100

115 segmen/pilar batas wilayah negara


100

Meningkatnya cakupan IGD yang akurat dan terkini/ mutakhir

Jumlah cakupan IG batas wilayah yang akurat dan mutakhir


45

Secara umum capaian kinerja sasaran-5 bermanfaat dalam menyediakan data dan informasi geospasial dasar dalam berbagai resolusi dan berbagai skala yang mencakup seluruh wilayah darat dan wilayah laut nasional. Capaian kegiatan yang telah berhasil dilakukan sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada grafik berikut.

800 700

Capaian Indikator Kinerja Pada Sasaran-5 80

600

120

4

400

77 300

61

0

54 115

120

54

Th. 2010

4

460 303

260

8 42 50

15

70

65

200 100

90

4

500

200

Th. 2011

Th. 2012

Th.2013

Th. 2014

Penataan Batas provinsi/kabupaten/kota Jumlah Border Sign Post (BSP) RI-RDTL Jumlah Peta Batas Wilayah Negara (Joint Mapping) Koridor Perbatasan Darat RI-Malaysia,RI-PNG,RI-RDTL Jumlah perapatan dan pemasangan pilar batas CBDRF RI-Malaysia, RI-PNG, RI-RDTL Cakupan Peta Lingkungan Laut Nasional skala 1:50.000 Cakupan Peta Lingkungan Pantai Indonesia skala 1:25.000; 1:50.000; dan 1:250.000 Jumlah titik kontrol geodesi dan geodinamika sebagai referensi tunggal dalam penyelenggaraan IG

Total Cakupan Indikator Kinerja Sampai Tahun 2014

252

Pilar Batas Wilayah Provinsi, Kab/Kota

80 BSP

15

Peta Batas (Joint Mapping)

432

Pilar Batas Wilayah Negara

8

Peta LLN 1: 50.000

Gambar 3.3. Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran-5

46


276

Peta LPI 1: 250.000, 1: 50.000, 1:25.000

1.273

Titik kontrol geodesi & geodinamika

Titik Kontrol Geodesi dan Geodinamika sebagai Referensi Tunggal Penyelenggaraan IG Pada tahun 2014 telah dibangun dan dirawat titik kontrol geodesi dan geodinamika sebanyak 303 titik, dengan rician sebagai berikut: 1. Sistem Referensi Geodesi Jaring Kontrol Horizontal Nasional (JKHN) dan Jaring Kontrol Vertikal Nasional (JKVN) yang dibangun sebanyak 10 titik. Sementara perawatan dilakukan pada 43 titik. 2. Stasiun jaringan pasang surut nasional realtime yang dibangun sebanyak 2 stasiun, untuk perawatan dilakukan pada 117 stasiun. 3. Titik pantau geodinamika dan deformasi yang dibangun sebanyak 11 titik. 4. Stasiun Indonesia CORS yang dibangun sebanyak 3 stasiun, sementara stasiun yang dirawat sebanyak 118 stasiun.

1. Sistem Referensi Geodesi JKHN dan JKVN Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi jaring kontrol geodesi yang merupakan bagian dari

Jumlah dan sebaran jaring kontrol geodesi yang tersedia saat ini masih belum mencukupi kebutuhan IGD, sehingga sampai saat ini BIG terus membangun titik JKHN dan JKVN. Pada awal tahun 2014 direncanakan membangun 26 titik sistem referensi JKHN dan JKVN orde 0 dan 1, namun pada pertengahan tahun terdapat pemotongan anggaran sebesar 70%, sehingga target pembangunan titik-titik tersebut direvisi menjadi 0 titik. Sisa anggaran digunakan untuk backup supervisi GCP (Ground Control Point), pembuatan titik tambahan apabila diperlukan dan perjalanan Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) ke Malaysia. Walaupun target pembangunan titik JKHN dan JKVN telah direvisi menjadi 0 (nol), namun pada tahun 2014 tetap terbangun 6 (enam) buah titik referensi JKHN yaitu 2 wilayah yaitu, Riau dan Kalimantan Tengah, dan 4 titik JKHN yang sekaligus merangkap JKVN di Nias, Balikpapan, Makasssar, dan Bitung. Dengan bertambahnya titik JKHN dan JKVN yang dibangun maka semakin merapatkan jaringan titik referensi geodesi yang dikelola oleh BIG. Titik-titik tersebut dapat pula dijadikan sebagai titik kontrol gayaberat.

IGD. Jaring kontrol geodesi merupakan titik-titik kontrol geodesi yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi tertentu bagi Informasi Geospasial. Jaring kontrol Geodesi terdiri atas Jaring Kontrol Horisontal (JKH), Jaring Kontrol Vertikal (JKV), dan Jaring Kontrol Gayaberat (JKG). Data-data geodesi di dalamnya dimanfaatkan oleh pemerintah maupun swasta sebagai referensi untuk pekerjaan pemetaan dan survey rekayasa. Semakin rapat sebaran titik kontrol geodesi maka semakin baik tingkat akurasi posisi yang diperoleh.


47

104°0'0"E

108°0'0"E

104°0'0"E

108°0'0"E

6°0'0"S

2°0'0"S

2°0'0"N

100°0'0"E

± 10°0'0"S

Keterangan ) " 48

JKHN dibangun tahun 2014 Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

100°0'0"E

116°0'0"E

120°0'0"E

6°0'0"S

2°0'0"S

2°0'0"N

112°0'0"E

Gambar 3.4. Distribusi titik referensi geodesi JKHN yang


49

10°0'0"S

dibangun tahun 2014

112°0'0"E 116°0'0"Econtributors, and the GIS user community 120°0'0"E Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia, © OpenStreetMap

100°0'0"E

Selain

pembangunan

titik

baru,

BIG

104°0'0"E

108°0'0"E

104°0'0"E

108°0'0"E

juga

melakukan perawatan pada titik-titik JKHN dan JKVN yang sudah ada. Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai pemeliharaan sistem dan kerangka referensi nasional sehingga dapat dimanfaatkan

2°0'0"N

oleh masyarakat untuk berbagai keperluan. Pada tahun 2014 dilakukan kegiatan pemelihataan JKHN sebanyak 43 titik yang dilakukan di Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Outcome

yang

diperoleh

dengan

termutakhirkannya 43 pilar JKHN dan 14 pilar Titik Pantau Geodinamika ini adalah terbaharuinya informasi JKHN dan JKVN sehingga nilai posisi horizontal

maupun

vertikal

yang

diperoleh

2°0'0"S

pengguna memiliki akurasi yang lebih baik. Selain itu, nilai koordinat pada Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) 2013 dapat ter-update dan diperoleh nilai velocity rate.

2. Stasiun Jaringan Pasang Surut Nasional Realtime Jaring Stasiun Pasang Surut Nasional merupakan salah satu titik kontrol acuan pemetaan garis

6°0'0"S

pantai pada pemetaan skala besar. Berdasarkan hasil kuantifikasi pasang surut dari perhitungan dengan menggunakan model laut dan data satelit altimeter, didapatkan bahwa kebutuhan Jaring Stasiun Pasang Surut Nasional realtime sebanyak 400 stasiun. Sedangkan jumlah bangunan stasiun pasang surut yang terbangun sampai tahun 2013 sebanyak 118 stasiun yang terdiri dari 116 bangunan stasiun yang beroperasi dan 2 stasiun

10°0'0"S

yang telah didismantle yaitu di Marore dan Tanjung

50


100°0'0"E

116°0'0"E

120°0'0"E

2°0'0"S

2°0'0"N

112°0'0"E

6°0'0"S

± Keterangan . !

Distribusi titik referensi geodesi JKHV yang dirawat pada tahun 2014

dirawat pada tahun 2014 Badan Informasi Geospasial 2014

51

10°0'0"S

Gambar 3.5. Distribusi titik referensi geodesi JKHV yang

112°0'0"E 116°0'0"Econtributors, and the GIS user community 120°0'0"E Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia, © OpenStreetMap

Lesung. Salah satu dari ke-116 bangunan stasiun pasang surut tersebut, yaitu stasiun Surabaya mempunyai 2 sistem pengamatan, sehingga sistem yang online berjumlah 117.

Mengingat kondisi tersebut maka perapatan Jaring Stasiun Pasang Surut Nasional realtime menjadi masalah utama yang

urgent dan

dapat mengakibatkan dampak sistemik dalam penyelenggaraan Jaring Stasiun Pasang Surut Nasional sebagai salah satu instrumen utama Ina-TEWS serta untuk pemetaan rupabumi skala besar dan garis pantai yang presisi. Oleh karena itu, pada tahun 2014 dibangun 2 stasiun pasang surut baru yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung

Gambar 3.6. Pelaksanaan Pembangunan Stasiun Pasang Surut Belitung (kiri bawah), Natuna (atas)

Pandan (Belitung) dan Pelabuhan Penagi (Natuna).

Bertambahnya jumlah stasiun pasang surut yang

Masing-masing stasiun tersebut di-install dengan

dioperasikan dari 117 stasiun yang dioperasikan di

sensor pasang surut yang bertipe float gauge

tahun 2013 menjadi 119 stasiun yang dioperasikan

(SE200), radar gauge (KRG), dan bubble gauge

di akhir tahun 2014 menambah kerapatan Jaringan

(Nimbus). Dua stasiun tersebut mulai beroperasi

Pasang Surut Nasional Realtime.

pada akhir November 2014. Selain

pembangunan

stasiun

pasang

surut

baru, BIG juga melakukan perawatan pada 117 stasiun pasang surut yang sudah ada. Lokasi stasiun yang dirawat tersebar dibeberapa tempat yaitu, Surabaya, Tahuna, Cilacap, Sunda Kelapa, Lhokseumawe, Semarang, Manado, Nusa Penida, Tarempa, Sekupang, Bintuhan dan Padang. Khusus untuk stasiun yang berada di Lhokseumawe, dilakukan pembangunan stasiun baru karena kondisi stasiun yang miring akibat tertabrak kapal.

Outcome yang dihasilkan dengan tersedianya data pasang surut adalah untuk peringatan dini tsunami, sebagai sistem referensi, sebagai indikator pemanasan global dan perubahan iklim,

52


sebagai indikator penurunan permukaan tanah,

Pembangunan titik pantau geodinamika dan

membuat pemodelan laut, dan terakhir untuk

deformasi tersebar di 10 titik pada wilayah

mengkoreksi geoid dengan data model.

Lampung, dan 1 titik di Sumatera Selatan. Sebaran pembangunan tiitk pantau dapat dilihat pada

3. Pembangunan Titik Pantau Geodinamika dan Deformasi

gambar berikut.

105°0'0"E

4 (empat) lempeng tektonik yang sangat aktif,

4°30'0"S

kompleks, dimana merupakan wilayah pertemuan

4°30'0"S

Indonesia mempunyai kondisi tektonik yang sangat

yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Australia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Philipina. Interaksi antara masing-masing lempeng ini menyebabkan wilayah Indonesia memiliki seismisitas yang tinggi, hal ini ditandai dengan terjadinya gempa bumi di daerah pertemuan lempeng tektonik.

6°0'0"S

tersebut juga mengakibatkan terjadinya perubahan

Keterangan

! . . !

Titik Geodinamika dibangun Tahun 2014 Titik Geodinamika dirawat Tahun 2014

105°0'0"E

nilai koordinat dari Jaring Kontrol Geodesi (JKG)

6°0'0"S

±

Interaksi antara keempat lempeng tektonik

yang merupakan realisasi dari Sistem Referensi

Gambar 3.7. Sebaran pembangunan titik pantau

Geospasial Nasional 2013 (SRGI2013). Perubahan

geodinamika dan deformasi tahun 2014

nilai koordinat tersebut harus bisa diakomodir untuk mewujudkan satu referensi geospasial tunggal di dalam kegiatan yang berhubungan dengan survei dan pemetaan.

Outcome bertambahnya titik pantau geodinamika dan deformasi adalah terpantaunya perubahan nilai koordinat dari JKG yang merupakan realisasi dari SRGI2013 akibat dari pergerakan lempeng

Maka dari itu BIG tahun 2014 membangun 11 JKG berupa titik pemantauan geodinamika dan deformasi sebagai perapatan JKG yang sudah ada di wilayah Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan, kedua melakukan pengukuran GPS di dua wilayah tersebut yang selanjutnya digunakan

tektonik. Sehingga nilai koordinat JKG dapat terupdate dan pengguna dapat memperoleh nilai koordinat yang lebih akurat.

4. Indonesia Continuously Operating Reference Station (CORS)

untuk membuat model deformasi nasional sebagai

Pembangunan stasiun CORS tahun 2014 ditujukan

salah satu pendukung terealisasinya SRGI2013.

untuk mendukung pemetaan batas wilayah, oleh karena itu penempatan dari stasiun CORS


53

yang dibangun dilakukan disekitar derah yang

yang mengalami kerusakan, upgrade firmware, dan

mendekati wilayah perbatasan dengan kriteria

pengecekan stasiun yang dilakukan minimal 1 kali

mengikuti SNI prosedur pembangunan stasiun

untuk setiap tahunnya agar alat dapat beroperasi

CORS. Tahun 2014 ini dibangun 3 stasiun CORS baru

dengan baik. Terakhir adalah pengolahan data

pada lokasi berbeda yaitu, Malinau (Kalimantan

stasiun CORS yang terdiri dari beberapa bagian,

Utara), Sambas (Kalimantan Barat), Putussibau

pertama mengolah data mentah GPS menjadi

(Kalimantan Barat). Ketiga stasiun tersebut mulai

suatu format baku yang disebut dengan RINEX

aktif dan terkoneksi Virtual Private Network (VPN)

(ASCII), kedua mengolah data menjadi informasi

IP pada akhir Oktober hingga November 2014.

baseline, ketiga menggabungkan data pendukung lainnya seperti precise orbit, dan terakhir mengolah

110°0'0"E

115°0'0"E

data menjadi informasi koordinat teliti untuk

5°0'0"N

5°0'0"N

mendapatkan time series koordinat dan besar/arah peregerakan deformasi kerak bumi pada masingmasing stasiun. . !

Kegiatan perawatan ini menghasilkan outcome berupa tersedianya data GPS dari 118 stasiun CORS untuk keperluan Indonesia Tsunami Early Warning

. !

0°0'0"

0°0'0"

. !

Keterangan

. !

CORS dibangun tahun 2014

110°0'0"E

115°0'0"E

±

Gambar 3.8.Sebaran pembangunan stasiun CORS tahun 2014

Selain juga

kegiatan melakukan

sebanyak

118

pembangunan perawatan stasiun

pada

CORS,

BIG

stasiun

CORS

tahun

2014.

System (Ina-TEWS), survey dan pemetaan, pemeliharaan sistem referensi koordinat nasional, serta informasi deformasi kerak bumi.

Peta Lingkungan Pantai Indonesia Untuk Mendukung Rencana Tata Ruang Pulau dan Wilayah Pesisir

Kegiatan perawatan ini terdiri dari tiga proses

Secara garis besar Peta Lingkungan Pantai Indonesia

kegiatan, yaitu pengoperasian stasiun tetap GPS

(LPI) adalah peta dasar yang memberikan informasi

(CORS), pemeliharaan, dan pengolahan data.

secara khusus untuk wilayah di daerah pesisir. Wilayah

Pengoperasian stasiun untuk memantau data yang

pesisir terdiri dari dua alam yaitu darat dan air yang

mengalir dari stasiun CORS ke BIG melalui jaringan

mempunyai sifat berbeda namun saling mempengaruhi.

komunikasi VPN IP dan internet. Pemeliharaan

Sehingga diperlukan sarana perencanaan yang terpadu

stasiun CORS terdiri dari perbaikan stasiun CORS

tanpa mengesampingkan perbedaan lingkungan dan

54


ekosistem tersebut. Oleh karena itu salah satu sarana

infrastruktur

pendukung

penguatan

konektifitas

tersebut adalah peta lingkungan pantai Indonesia

terutama pelabuhan/wilayah pesisir. Cakupan wilayah

yang merupakan sumber informasi darat dan laut,

darat dan laut sesuai lembar peta dengan informasi

khususnya wilayah pantai secara simultan dalam satu

pesisir lebih rinci untuk skala Kabupaten/Kota

lembar peta dengan skala dan sistem proyeksi yang

atau beberapa Kecamatan. Peta LPI skala 1:25.000

sama. Sehingga diharapkan dalam proses perencanaan

bermanfaat dalam menyediakan IG terpadu untuk

dan pembangunan nasional pada wilayah pantai/pesisir

mendukung RTR Pulau dan Wilayah pesisir, mendukung

dapat berjalan lebih optimal.

ketersediaan infrastruktur spasial untuk koridor ekonomi spasial nasional, serta perlindungan dan

Pada tahun 2014 BIG melakukan pemetaan LPI pada

mitigasi bencana di wilayah pesisir. Selanjutnya telah

tiga skala yaitu skala 1:250.000, 1:50.000, dan skala

direncakan untuk pembuatan peta LPI skala 1:10.000

1:25.000. Kegiatan pemetaan LPI khususnya pada

yang pada tahun 2014 baru dilaksanakan kajian berupa

skala 1:250.000 telah dilakukan sejak tahun 1993 dan

desk-study mengenai metode akuisisi data hidrografi.

telah terpetakan sebanyak 147 NLP dari 212 NLP yang direncanakan mencakup keseluruhan wilayah

Berikut ini hasil penyelenggaraan pemetaan lingkungan

pantai/pesisir NKRI. Peta LPI skala 1:250.000 bertujuan

pantai Indonesia pada tahun 2014 terdiri dari:

menyediakan IGD kelautan dan lingkungan pantai

1. Pembuatan Peta LPI skala 1:250.000, terdiri dari

sebagai IG terpadu untuk mendukung Rencana Tata

10 NLP yang berlokasi di wilayah Selat Makassar,

Ruang (RTR) pulau dan wilayah pesisir, dan Pusat

Nusa Tenggara Timur, Pulau Halmahera, dan

Kegiatan Wilayah (PKW), yang ditetapkan dalam

Papua Barat;

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

2. Survei Hidrografi dan pembuatan peta LPI skala 1:50.000, terdiri dari 40 NLP yang berlokasi di

Sama halnya dengan peta LPI skala 1:250.000, peta LPI

wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi

skala 1:50.000 mulai diselenggarakan pada tahun 1993

Tengah dan Barat;

dengan target sebanyak 1050 NLP, sampai tahun 2014

3. Survei Hidrografi dan pembuatan peta LPI skala

telah tersedia sebanyak 498 NLP. Selain mendukung

1:25.000 wilayah Teluk Jakarta sebanyak 4 NLP.

RTR pulau dan wilayah pesisir, Pusat Kegiatan Lokal (PKL), peta LPI skala 1:50.000 juga dapat dimanfaatkan untuk perlindungan dan mitigasi bencana wilayah pesisir.

Pada tahun 2013 BIG mulai melakukan pembuatan peta LPI skala 1:25.000, dan sampai tahun 2014 telah tersedia 8 NLP. Peta LPI pada skala ini dibuat untuk prioritas wilayah tertentu yang ditentukan berdasarkan


55

56


Pemetaan Lingkungan Laut Nasional dalam Mengelola Sumber Daya Alam Laut Penyelenggaraan pemetaan lingkungan laut nasional dilakukan dalam tiga skala sesuai amanat UU IG pasal 18 ayat 2 dan 3, yaitu pada skala 1:500.000; 1;250.000; dan 1:50.000. Sampai tahun 2010 ketersediaan Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) untuk seluruh wilayah Indonesia baru mencakup skala 1:500.000, sementara untuk peta LLN skala 1:250.000 belum tersedia sampai saat ini. Untuk skala 1:50.000 kegiatan pemetaan sudah dimulai pada tahun 2013 dan menghasilkan 4 NLP. Kegiatan pemetaan pada skala ini dilanjutkan pada tahun 2014 yang berlokasi di Karimunjawa (Jawa Tengah), menghasilkan sebanyak 4 NLP. Indeks peta LLN sampai tahun 2014 dapat di lihat pada gambar x.x.

Tersedianya peta LLN berupa peta dasar yang memberikan informasi secara khusus mengenai wilayah laut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan sumber daya alam laut, penetapan batas wilayah, dan keperluan tematik lainnya.

Gambar 3.9. Contoh peta LPI skala 1:50.000


57

99°30'0"E

106°0'0"E

112°30'0"E

106°0'0"E

112°30'0"E

12°0'0"S

5°30'0"S

1°0'0"N

7°30'0"N

93°0'0"E

18°30'0"S

Gambar 3.10. Indeks peta LLN sampai tahun 2014

58

93°0'0"E


99°30'0"E

125°30'0"E

132°0'0"E

138°30'0"E

12°0'0"S

5°30'0"S

1°0'0"N

7°30'0"N

14°0'0"N

119°0'0"E

± Index 1 : 50.000 Index 1 :59500.000

18°30'0"S

Keterangan :


119°0'0"E

132°0'0"E 138°30'0"E Esri, HERE,125°30'0"E DeLorme, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user community

Perapatan dan Pemasangan Pilar Batas Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) RI-Malaysia, RI-PNG, RIRDTL Common Border Datum Reference Frame (CBDRF) adalah datum kerangka referensi yang disepakati dan digunakan secara bersama untuk pengelolaan kawasan batas negara terutama yang terkait dengan data dan informasi geospasial. Secara praktis CBDRF direpresentasikan di lapangan dengan beberapa titik (tugu, monument, pilar) kerangka yang koordinatnya diketahui dengan tingkat ketelitian tinggi dalam datum bersama yang disepakati oleh negara-negara yang berbatasan. Kegiatan pemasangan pilar batas CBDRF ini dilakukan oleh BIG di tiga perbatasan Negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.

Tahun 2014 kegiatan survey CBDRF RI-Malaysia dilaksanakan disepanjang garis batas RI-Malaysia dengan volume keseluruhan sebanyak 35 pilar batas Negara. Kegiatan ini dibagi menjadi 2 sektor, yaitu Sektor Barat (Kalimantan Barat – Sarawak) dan Sektor Timur (Kalimantan Utara – Sabah).

Gambar 3.11. Lokasi kegiatan survey CBDRF RI-Malaysia, sektor barat (atas), sektor timur (bawah)

60


Kegiatan survei dan pemetaan di perbatasan antara Republik Indonesia dengan Republik Demokratik TimorLeste (RI-RDTL) dimulai dengan kegiatan penetapan batas dan penegasan batas darat. Tahun 2014 telah dilaksanakan survei pembuatan dan pemasangan 80 buah pilar auxiliary batas Negara RI-RDTL serta survei penetapan titik-titik batas Negara sejauh 15 km secara bilateral melalui kegiatan Joint Field Survey 2014 (JFS) 2014. Adapun tujuan dari pekerjaan ini adalah dalam rangka menyelesaikan survei demarkasi pilar batas Negara RI-RDTL dan memperjelas posisi garis batas

Gambar 3.12. Lokasi kegiatan CBDRF RI-PNG (atas), Lokasi pemasangan pilar batas RI-RDTL (bawah),

antara RI-RDTL.

Selanjutnya kegiatan pemasangan pilar batas antara

menggunakan GPS tipe geodetic yang dilakukan oleh

Republik Indonesia dengan Papua New Guinea (RI-

kedua tim survei RI dan PNG belum bisa dilaksanakan

PNG), kegiatan survei ini dilaksanakan dari tanggal

karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan.

27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 November

Direncanakan akan dipertukarkan pada pertemuan

2014 dan menghasilkan 5 pilar batas CBDRF RI-PNG.

Joint Technical Sub-Commite on Survey Demarcation and

Hasil dari kegiatan ini berupa raw data GPS di Base

Mapping (JTSC SDM) pada bulan April 2015.

Station Jayapura dan Merauke. Pertukaran data hasil survei kegiatan pengukuran pilar batas RI-PNG


61

Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 10 NLP mulai dari sheet 26-35

JOINT MAPPING ALONG THE INTERNATIONAL LAND BORDER BETWEEN INDONESIA (KALIMANTAN TIMUR & KALIMANTAN BARAT) AND MALAYSIA (SABAH & SARAWAK) PEMETAAN BERSAMA DI SEPANJANG PERBATASAN INTERNASIONAL ANTARA INDONESIA (KALIMANTAN TIMUR & KALIMANTAN BARAT) DAN MALAYSIA (SABAH & SARAWAK)

INDONESIA - MALAYSIA 40'

SUNGAI KAYAN

1 : 50,000

41'

42'

43'

250000mT

44'

45'

46'

47'

RESTRICTED / TERBATAS

48'

49'

260000mT

50'

51'

52'

INDONESIA SHEET 26

53'

54'

270000mT

55'

800

Joint Border Mapping (JBM) Koridor Perbatasan Darat RI-Malaysia, dan RIPNG

56'

700

1° 55' 0" U

55'

1° 55' 0" U

S.

659

736

"

700"

800

KAYAN HILIR Nya mu

k

!

" ! !

! ! !

800

! ! !

900

S. 808

"

!

!

! !

!

54'

! !

! !

! ! !

! ! !

! ! !

! !

! !

!

! ! !

900

!

900

ling Je

S. Jeler ai Iut

V743

!

/ "

900

/ "

S.

900

V752 900

/ "

! ! !

V759

! ! !

V765

! !

210000mU

/ "

!

210000mU

V737

! ! !

iu lec ng

900

900 / "

/ "

V786

!

! !

/ "

V770 / " V774

/ "

!

Ba

/ "

!

V727 V730

Metun

an S. Pent

663

54'

114° 56' 0" T

114° 40' 0" T

55'

!

!

S.

!

Ka

yan

!

700

! ! !

53' ! ! !

! ! !

706

900

"

V805

! ! !

/ 900 "

785

"

900

721

"

900

969

"

/ 100" 0

/ "

V899/4 / "

687

S. Kayan

V934

V941

! ! !

1100

/ "

0 100

/ "

V952

Bio

52' 859

"

"

/ "

S. Lalut Kulit

Long Nawang

lien

! ! !

Be

V822

/ "

V899/13

! ! !

S.

V905

S. Jerarai

Kayu

/ "

0 100

/ "

! ! !

V809

/ "

V814

V913

V920

V925

/ "

V832

V895

S. Lega

u

1100

700

"

/ "

V889

1000

/ "

V881 / "

V868

972

/ "

"

/ "

V860

V852

Ba

822

V841

Payan

V967

S.

1000

S. Malong

/ "

/ "

ngi

u

800

V960

/ "

51'

51'

! ! !

!

! !

"

881

! ! !

!

!

! !

! ! !

! !

! ! !

!

!

! !

!

! ! !

!

881

"

800

! ! !

! ! !

! ! !

800

"

!

!

KALIMANTAN TIMUR MALINAU

700

! !

S. Malong Beluak

908

"

S. Malong Ilang

819

INDONESIA

S. Bungan

Long Betaoh

! !

800

!

! ! !

!

S. Malong Sada

! ! !

V977

! !

KAYAN HULU / "

!

!

!

! ! !

900

!

V998

"

"

S. Malong Iut

700

748

"

49'

Tui

S. Kenyo

S. Betaoh

S.

"

S. Tuit Bio

800

812

V1035

741

200000mU

800

ng Bio

t Iut

900

900

918

"

S. Malo

/ "

200000mU

909

922

"

V1016

900

800

V1046

!

949

900

900

50'

! ! !

!

/ "

V1005

/ "

/ "

789

"

V988

V1025

/ "

49'

!

!

800

/ "

S. Lulut Salai

! ! ! ! ! !

! ! !

800

50'

"

/ " 900

904"904 700

V1059

900

938

900

S. Naha

"

/ "

48'

"

48' Bulan

V1069

S. Bayan

V1084

799

"

S. Long

/ "

S.

V1095

Le

Du

ge

a

i

/ "

asa

988

"

47'

Pen

800

/ "

S.

koridor tertentu, dan merupakan peta gabungan

! ! !

"

/ " / "

/ "

menampilkan wilayah sepanjang garis batas dengan

654

"

733

/" "

52'

mapping (JBM) merupakan peta rupabumi yang khusus

S. Kayan

!

V799864

S. Lalut

Peta batas wilayah Negara atau peta joint border

!

800

MALAYSIA 53'

Leg

e Satu

47'

! ! !

!

S.

! ! !

! !

! ! ! !

! ! !

! ! !

! ! !

!

!

! ! !

!

!

! ! ! ! ! !

! ! !

! ! ! ! ! !

!

!

!

!

! ! !

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

! ! !

! ! !

!

!

!

! !

! !

! !

! ! !

!

992

"

/ "

S.

lap Ge

46'

945

V1099/22

"

100 0

S. Penasai

1000 / "

S.

Bub

u

1000

840

"

45'

45' V1116

/ "

Long Betaoh 900

V1126

/ "

1035

1000

"

S. Jeka / "

V1136

"

190000mU

44'

1027

V1147

190000mU

/ "

lang

S. Sekelep

44'

teknologi, terutama berkaitan dengan teknologi Sistem

!

!

! !

S. Sapan

V1099/14

V1106 1000

antar kedua Negara. Terkait perkembangan waktu dan

! !

S. Latung

V1099/5

!

/ "

/ "

46'

1000

antara kedua Negara berbatasan melalui mekanisme

43'

43' / "

V1155

This Proof Prepared and Checked by:

Long Temuyat

V1202

885

/ "

"

DR. ADE KOMARA MULYANA Head of Division for Large Scale Topographic Mapping Center for Topographic Mapping and Toponym Geospatial Information Agency Indonesia

42'

an

g

900

V1211 Ah

952

"

S.

Informasi Geografis (SIG) dan citra resolusi tinggi yang

/ "

42'

! ! !

! ! !

/ "

SR MOHAMAD KAMALI BIN ADIMIN Director of Survey Data Acquisition Mapping Division Department of Survey and Mapping Malaysia

! ! !

V1218

!

! !

! ! ! !

! !

!

!

Approved by:

!

!

41'

!

!

!

1100

!

41'

!

!

1200

!

!

!

"

! !

V1225 S. Payang

!

"

1043

DR.-ING. KHAFID Acting Head of Center for Boundary Mapping Geospatial Information Agency Indonesia Chairman Indonesian Working Group for the Common Border Datum Reference Frame and Joint Border Mapping

! ! !

912

" !

V1230

! ! !

/ "

!

/ "

! ! ! ! !

0 140

1000

! ! ! !

! ! ! ! !

0 120

!

S. Peng ian

!

/ "

! ! ! !

!

114° 40' 0" T

114° 56' 0" T

!

0 130

"

1077

8-15 serta dibuat dengan menggunakan software SIG

39'

1° 39' 0" U 41'

42'

43'

44'

45'

46'

47'

48'

49'

50'

250000mT

dilengkapi dengan citra resolusi tinggi untuk sheet no.

40'

!

KAYAN SELATAN 0 0 160 150

1° 39' 0" U 40'

telah dilakukan pemutakhiran Peta JBM RI-PNG yang

DATO' SR MOHD NOOR BIN ISA Director of Survey Mapping Division Department of Survey and Mapping Malaysia Chairman Malaysian Working Group for the Common Border Datum Reference Frame and Joint Border Mapping

!

39'

0 170

semakin bagus kualitasnya, maka pada tahun 2013

!

Long Uro V1236

40'

MAP COMPILATION NOTES This map was prepared from the following source materials: (a) Compiled from Rupabumi Indonesia map series 1820-34 and 1920-13 published in 2007, (b) Compiled from Malaysia topographical map series T 738 sheet 7623 published in 2004 and sheet 7723 published in 2006 (c) Field Plans referred to in Map No. 3 attached to the Memorandum of Understanding (MOU) signed in Yogyakarta, Indonesia on 13 December 1976, showing the International Boundary between Boundary Markers A 768 to A 1400; and Field Plans referred to in Map No. 9 attached to the Memorandum of Understanding (MOU) signed in Johor Bahru, Johor, Malaysia on 16 September 1992, showing the International Boundary between Boundary Markers A 1400 to B 001 and Boundary Markers B 001 to B 300 (d) Additional Information from field completion 2009.

KETERANGAN RIWAYAT Peta ini dikompilasi dari : (a) Peta Rupabumi Indonesia nomor Lembar Peta 1820-34 dan 1920-13 diterbitkan 2007. (b) Peta topografi Malaysia seri peta T 738 lembar 7623 diterbitkan tahun 2004 dan lembar 7723 diterbitkan tahun 2006. (c) Peta Rincikan, sebagai acuan peta No. 3 lampiran MOU Yogyakarta, 13 Desember 1976, yang menunjukkan pilar batas Internasional A 768 - A 1400; dan Peta Rincikan, sebagai acuan bagi Peta No.9 lampiran MOU Johor Baru, 16 September 1992, yang menunjukkan pilar batas Internasional A 1400 - B 001 dan pilar batas Internasional B 001 - B 300 (d) Informasi tambahan dari survei lapangan 2009

1 500

1 000

53'

54'

55'

500

0

1

2

3

4

5

Relation between True North,Grid North and Magnetic North are shown diagrammetrically for the centre of this map. Average magnetic declination in 2015 in the centre of this map is 0°33' and annual magnetic change -2.2' west.

Grid N True N UG US

4'

6

7

8

9

10 Kilometers/Kilometer Mag N UM

0°37'

BUILT ENVIRONMENT Built-up area Buildings Mosque; Church Hindu temple; Buddhist temple Muslim cemetery; Christian cemetery Historical site; Immigration point of Entry

GEDUNG & BANGUNAN LAINNYA Permukiman Bangunan Mesjid; Gereja Pura; Vihara Makam muslim; Makam kristen Tempat bersejarah; Perlintasan Resmi

DEMARCATION International Unresolved State Division District Village

BATAS WILAYAH Batas Negara Belum terselesaikan Batas Provinsi Batas Kabupaten / Kota Batas Kecamatan Batas Desa

AERONAUTICAL Minor airfield Runway strip

LAPANGAN TERBANG Landas pacu perintis Landas pacu

P

56' 270000mT

Prepared by Geospatial Information Agency , Indonesia in cooperation with Department of Survey and Mapping, Malaysia under the Indonesia - Malaysia Joint Border Mapping Project Dibuat oleh Badan Informasi Geospasial, Indonesia bekerjasama dengan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia dalam rangka proyek pemetaan batas bersama Indonesia - Malaysia

Scale 1 : 50,000 Skala 1 : 50.000 Meters/Meter 2 000

52'

260000mT

© Copyright is reserved by Indonesian Law © Hak cipta dilindungi oleh Undang - Undang Republik Indonesia

Edition, 2014 Edisi, 2014

Contour interval 25 metres Selang kontur 25 meter

51'

TRANSPORTATION Arterial road Collector road Local street Road under construction Motorable track Foot path Light railway Kilometer post Bridge; Pedestrian bridge

TRANSPORTASI Jalan Arteri Jalan Kolektor Jalan Lokal Jalan sedang dibangun Jalan Lain Jalan Setapak Jalan Lori Pal/Tonggak kilometer Jembatan; Titian

UTILITY Power line Water tank; Petroleum tank Gas tank; Palm oil tank Tower Water pipe line Oil pipe line Gas pipe line

INFRASTRUKTUR Kawat listrik tegangan tinggi Tangki air minum; Depo bahan bakar minyak Depo bahan bakar gas; Depo minyak sawit Menara Pipa saluran air Pipa bahan bakar minyak Pipa bahan bakar gas

VEGETATION Primary forest; Grass Wet paddy; Dry paddy Mangrove forest; Cleared Land Scrub/Renek; Mixed perennial crops Plantation

TUMBUH-TUMBUHAN Hutan; Rumput Sawah irigasi; Sawah tadah hujan Bakau; Tanah kosong Belukar; Tanah ladang Kebun

HYPSOGRAPHY Contour line index Contour line normal Cliff precipitous Cutting Embankment

RELIEF Garis kontur indeks Garis kontur Tebing Galian Timbunan

GEOLOGY Mine or quarry

GEOLOGI Tambang

HYDROGRAPHY Swamp River; Irrigation canal Dam or weir Lake; Hot spring Sand Shore line Reef; Intertidal reef Mud; Rock bar Wharf; Jetty Pond Sea; Break water Lighthouse GENERAL Height point GPS Station International boundary marker, shown 1 km apart

PERAIRAN Rawa Sungai; Saluran irigasi Bendungan Danau; Sumber air panas Pasir Garis tepi pantai Batu karang; Terumbu� Lumpur; Beting karang Dermaga; Jeti Empang Laut; Penahan ombak Menara suar LAIN-LAIN Titik Tinggi Titik GPS Pilar batas negara, digambarkan tiap 1 km

Hubungan antara utara sebenarnya, utara grid dan utara magnetik ditunjukkan secara diagram untuk pusat peta ini. Deklinasi magnetik rata-rata tahun 2015 di pusat lembar peta: 0°33' dan perubahan tahunan deklinasi tersebut: -2.2' Graticule: 1 Minute Gratikul: 1 Menit

INDEX MAP SHOWING ADJOINING SHEETS PETUNJUK LETAK PETA

Grid: 1,000 metre UTM Grid: 1.000 meter UTM Projection: Transverse Mercator Proyeksi: Transverse Mercator

27

Datum: Horizontal - CBDRF Vertical - Local Mean Sea Level Datum: Horisontal - CBDRF Vertikal - Muka laut setempat

MALAYSIA

26

24

25

INDONESIA

203 N19 D.001

THIS MAP IS NOT AN AUTHORITY ON BOUNDARIES PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI TENTANG BATAS - BATAS WILAYAH

ABBREVIATION SINGKATAN mU - Meter Utara G. - Gunung mT - Meter Timur Bkt. - Bukit Kg. - Kampung Bt. - Bukit P. - Pulau S. - Sungai Tg. - Tanjung Sg. - Sungai K. - Kuala Tl. - Teluk U - Utara Tlk. - Teluk T - Timur

Gambar 3.13. Peta JBM RI-Malaysia 26

dan sudah dilengkapi basis data spasialnya. Pada tahun 2014 dilanjutkan kegiatan yang sama dan menghasilkan 5 NLP untuk sheet no. 6-20.

Jumlah Border Sign Post (BSP) RI-RDTL

Kegiatan yang sama juga dilakukan untuk pemetaan JBM RI-Malaysia, menghasilkan sebanyak 10 NLP yaitu

Border Sign Post (BSP) adalah tanda petunjuk

sheet no. 26-35. Khusus untuk peta JBM RI-Malasysia

batas berwujud sebuah papan pengumuman untuk

dibuat sebanyak dua versi, yaitu untuk kontur interval

memberitahukan masyarakat pelintas batas dan aparat

25 meter dan kontur interval 20 meter.

keamanan bahwa di dekat lokasi itu terdapat garis batas. Di dalam papan pengumuman BSP dituliskan

Adapun maksud dari kegiatan pembuatan peta JBM

juga keterangan jarak dari lokasi BSP ke garis batas.

ini adalah untuk menyediakan informasi geospasial di

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan

wilayah perbatasan, serta sebagai bahan perundingan

secara bersama oleh kedua Negara, Indonesia merasa

bilateral RI-Malaysia dan RI-PNG. Volume pekerjaan

perlu memasang tanda penunjuk batas yang dilakukan

Pemetaan Koridor Perbatasan RI-PNG sebanyak 5

secara unilateral.

NLP mulai dari RI-PNG 16 sd. RI-PNG 20 Lokasi di Kab. Bovendigoel dan Kab. Merauke, Provinsi Papua

Tahun 2014 ini dilakukan pemasangan sebanyak 80

serta Koridor Perbatasan RI-Malaysia di Kab. Malinau,

BSP sehingga seluruhnya telah dipasang sebanyak

62


520 buah BSP di sepanjang batas RI-RDTL. Sedangkan

cepat. Saat ini baru sekitar 27% dari total seluruh

bila dilihat dalam kurun waktu antara tahun 2010-2014

segmen batas daerah yang sudah berhasil ditegaskan.

maka hasil capaian dari kegiatan ini adalah sebagai

Untuk mendukung percepatan penegasan batas

berikut: Tahun 2010 tidak ada kegiatan pemasangan

daerah, BIG melaksanakan kegiatan Pembuatan Peta

BSP, tahun 2011 sebanyak 40 BSP, tahun 2012 sebanyak

Koridor Kabupaten / Kota dan Ajudikasi Di Lapangan.

50 BSP, Tahun 2013 sebanyak 70 BSP dan tahun 2014

Dalam kegiatan ini dilakukan pelacakan batas secara

sebanyak 80 BSP.

kartometrik dengan melibatkan kedua pemerintah daerah sekaligus, sehingga dari kegiatan ini didapatkan informasi mengenai garis batas yang disepakati di atas peta, garis batas yang masih belum sepakat serta dapat menginventarisir permasalahan batas yang terjadi.

Kegiatan ajudikasi batas Kabupaten/Kota dimulai pada tahun 2013 sebanyak 15 segmen kabupaten dan 3 segmen batas Provinsi di Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan volume pekerjaan yang dikerjakan pada tahun anggaran 2014 ini adalah sebanyak 13 segmen batas kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai

Gambar 3.14. Foto BSP terpasang

berikut:

Penegasan Batas Wilayah Administrasi Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Tabel 3.8. Batas Segmen Batas

No.

Batas Segmen Batas Administrasi 1

Administrasi 2

Jumlah NLP

1

Kota Makasar

Kab. Gowa

1

2

Kab. Bone

Kab. Sinjai

1

3

Kab. Bone

Kab. Maros

1

4

Kab. Bulukumba Kab. Sinjai

1

Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/

5

Kab. Bone

Kab. Soppeng

1

6

Kab. Barru

Kab. Bone

1

Kota memberikan banyak keuntungan bagi daerah

7

Kab. Barru

Kab. SidrapParepare

1

yang bersangkutan. Penegasan batas daerah dapat

8

Kab. Barru

Kab. Sopeng

1

mendukung pelaksanaan pembangunan di daerah

9

Kab. Bone

Kab. Wajo

1

yang bersangkutan, mulai dari pengaturan tata

10

Kab. Bantaeng

Kab. Jeneponto

1

11

Kab. Gowa

Kab. Sinjai

1

12

Kab. Gowa

Kab. Bone

1

13

Kab. Barru

Kab. Pangkep

1

ruang, pengelolaan sumber daya alam, pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan administrasi pertanahan, pelayanan perijinan mitigasi bencana sampai penanganan kasus hukum. Akan tetapi

Selain ajudikasi batas Kabupaten/Kota, BIG juga

meskipun

melaksanakan ajudikasi batas wilayah Kecamatan/

penengasan

batas

demikian

penting

progres penegasan batas masih terhitung kurang


63

119°32'0"E

119°34'0"E

119°36'0"E

119°38'0"E

119°40'0"E

119°42'0"E

119°44'0"E

119°46'0"E

PETA KORIDOR BATAS WILAYAH

1300

100

1350

1400 1450

850

1400

1100

50

LEMBAR 1

900 50

50

800

!

menyediakan

!

!

850 !

!

KAB. BARRU DAN KAB. PANGKEP PROVINSI SULAWESI SELATAN EDISI TAHUN 2014

!

!

!

!

!

100

1250

!

!

950

200

!

!

!

!

!

!

4°26'0"S

1350

200

150

!

!

!

1200

1150 900

!

4°26'0"S

1100

1000 1000

!

250

1200

200

1150

100

!

1000 150

!

!

!

!

200

!

1300

800

150

100

50

!

1200

200

untuk

150

bertujuan

100

yang

150

Kelurahan

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

! !

!!

! !!!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

100

!

200

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

DIAGRAM LOKASI

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

1300

!

!

! ! !

!

!

!

200

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

750

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

250

!

!

!

!

!

!

!

750

!

100

!

!

!

KAB. WAJO

!

!

200

!

!

!

!

150

!

50

!

!

!

!

150

!

!

!

!

!

400

1400

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

150

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

250

!

1050

Selat Makassar

!

250

!

50

!

KAB. SOPPENG

!

1250

!

!

!

!

1300

!

4°20'S

!

200

150

! !

!

50

100

850

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

200

!

!

!

!

!

!

200

!

100

!

!

!

!

!

KAB. BARRU

4°30'S !

200

150

300

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

4°40'S

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

1100

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

4°50'S

!

150

!

!

1200

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

1050

!!

!

200

!

!

!

!

250

150

!

!

KAB. MAROS

!

!

1200

!

!

!

! !

!

!

! !

!

!

! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

1250

-10º0' 5°10'S

!

120°0'E !

!

300

!

!

!

!

1200

!

!

119°50'E

!

!

120°10'E

!

!

!

350

!

!

!

!

!

!

200

!

!

! !

!

100

!

!

119°40'E

!

!

!

! !

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

B

!

!

!

!

!

T

!

!

1150

!

! !

!

!

!

!

! ! !

!

150

200

50

100

4°30'0"S

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

150

!

U

!

100

100

150

!

Ç

!

!

!

!

! !

!

!

100

150

!

!

100

250

!

200

!

!

!

!

! !

!

!

!

200

!

!

!

119°30'E

!

!

!

50

! !

!

!

!

!

KAB. SINJAI

!

!

!

!

119°20'E

200

50

!

!

! !

119°10'E

!

!

!

250

150

50

50

!

!

! !

! !

!

!

KAB. GOWA

!

!

50

50

!

!

!

!

1150

350

50

1100 400

250

100

200

4°30'0"S

!

!

!

!

!

!

KOTA MAKASSAR

150 50

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

100 100

5°0'S

!

150

200 100

!

150

150 50

!

1100

!

!

100

300

100

100

!

!

!

150

!

!

!

!

!

!

!

150 150

50

150

!

!

!

!

!

1100

1100

!

!

150

50

kecamatan/kelurahan/desa

!

1100

!

!

!

1000

!

!

!

!

!

KAB. BONE

!

!

!

!

250

150

!

!

!

!

KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN

!

150

200

!

!

300

200

300

300

!

!

!

200

!

750 800

950

4°28'0"S

!

4°28'0"S

!

1000

200 200

300

50

batas

!

!

!

350

1350

150

400

100

50

250

garis

!

!

700

50

deliniasi

! !

!

!

1350

!

!

!

!

!

data geospasial berupa koordinat titik batas dan

!

!

250

!

1150

!

!

!

300

100

50

!

100

50

100 200

100

100

150

S

100

300

150 250

150

150

100 150

150

100

150

100

50

1:50.000

400

100

250

300

100

200

400

50

100

600

500

200

150

350

secara kartometrik dan ajudikasi di lapangan dengan

150

50

100

900

900

300

4°32'0"S

800

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH : BADAN INFORMASI GEOSPASIAL JL. RAYA JAKARTA - BOGOR KM 46 TELP : (021) 8072062, FAX :62-21-8752064 CIBINONG - BOGOR

100

800

100

50

administrasi

5 Km

4°34'0"S

300

4°32'0"S

800

50

50

100

350

100

250

300

750

200

250

150 250

650

300

100 800

Selat Makassar

750

100 800

200

850

850

100

200 150

300

350

200

300

250 250

200

400 300

300

450

900

1000

200

350

250

250

400

350

250

250 50

400

400

200

4°34'0"S

400

wilayah

4

900

950

800

100

100

250

50

300

peta

3

: .............................................................. Transverse Mercator Proyeksi : .............................................................. Grid Geografi Sistem grid Datum horizontal: .............................................................. DGN 95 Datum vertikal : .............................................................. Mean Sea Level : .............................................................. Meter Satuan tinggi Selang kontur : .............................................................. 25 meter

800

800 800

pada

2

900

50

300 100

100

menyajikannya

1

1000 950

800

100

100

100

350

100

0.5

1000

300

300

550

500

950

100

950

150

150

0

850

50

100

150

100

50

350

250

950

500

450

350

200

400

950

250

250

DILAKSANAKAN OLEH: PT. SARANA PRIMADATA SURAPATI CORE K-18 JL.PHH.MUSTOFA NO 39 BANDUNG. 40124 TELP. (022) 87241349, 87241350 FAX. (022) 87241349

1050

450

450

250

900 250

450

200

kecamatan / kelurahan / desa. Ajudikasi batas wilayah

750

450

350

450

450

300

700

200

200

800

KETERANGAN

850

250

450

500

GEDUNG DAN BANGUNAN LAINNYA

450 1150

200 1100

200

800 950

350

450

400

500

950

#

900

550

1000

200

150

800

850

4°36'0"S

200

200

200

700

Pusat listrik

200

250

200

! (

! (

! (

! (

600

900

800

850

400

300

350

450

1150

900

450

1050 200

Jalan arteri : Satu jalur, Dua jalur

1150

500

450

1150

600

450

200

750

400

350

Jalan kolektor

1100

650

Tambak

1000 1150

300

350

Pelabuhan Laut

PERHUBUNGAN

950

350

700

500

Perkebunan

Pipa Bahan Bakar

600 500

450

500

Ladang

Kawat Tegangan Tinggi

900

900

200

400

900

900

200

300

Hutan

200

350

200

600

Sawah

Tambang, Sumur Bahan Bakar

200

550

Titik Batas

Kantor Pemerintahan, Menara tu

800

200

700 400

800

250

450

Kecamatan/Kelurahan pada tahun 2014 mencakup

900

450

900

350

800

700

450

450

200

PENUTUP LAHAN

700

350

150

650

700

Tempat/Bangunan bersejarah

250

250

400

# 0

Gunung

1050

1000

350

4°36'0"S

850

1000

400

200

200

Batas Kabupaten / Kota

Bangunan

1200

500 500

350

Batas Provinsi

Permukiman

1000 900

1150

450

500

250

450

200

400

700

650 550

250

BATAS ADMINISTRASI

1150

950

400

Rawa

750

700

700

500

Jalan lain

350

350

250

550

300

300

700

550

500

800

950

500

850

Air Tawar Sungai

Stasiun

600

350

600

650

650

500

400

500

350

650

700

Hamparan Pasir Pantai

Jalan kereta api

1000

300

500

500

250

300

250

500

Air Empang

1050

250

850

1000

600

350

300

400

Lapangan terbang

o

400

500

550

Air Laut

Terowongan

450

600

550

Lahan Terbuka

Tambangan

600 750

Padang Rumput, Alang-Alang, Sabana

Jalan setapak

400

350

4 kabupaten/kota pada 4 kecamatan dan 33 desa/

550

450

4°38'0"S

500

4°38'0"S

450

400

450

400

750

Semak dan Belukar

Jalan Lokal

500

400

450

700

400

100

50

900

RELIEF

400 350

600

800

450

500

PERAIRAN

Garis kontur, Garis kontur indeks

600

1150

100

50

Garis depresi, Garis kontur bantu

Garis pantai

300

1200

4°40'0"S

300

4°40'0"S

250

100

200

950

700

250

300

800

150

!325

Danau

.325 Titik tinggi, Tebing Bukit

Sungai

300

650

50

200

1050

300

300

50

50

1150

1000

600 1250

1300

RIWAYAT PETA

1250

1250

1250

550

350

350

350

1250

200

Timbunan, Galian

Pasir/kerakal, Bukit pasir 1200

- Peta Koridor Batas Segmen ini Merupakan Hasil Ajudikasi Batas Kabupaten / Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

300

200 350

50

100

Batu

750

750

1200

50

150

550

1150

750

750

500

200

Empang

1150

750

200

Rawa 1100

400

400

kelurahan.

1200

900

850

350

50

50

150

800

350

450

4°42'0"S

350

350

50

4°42'0"S

400

300

50

500

300

1150

SUMBER PETA

350

50

400

50

119°55'30"E

119°57'0"E

350

200

250

250

350

250

350

300

350

150 50

2250

2750

PETA KORIDOR BATAS WILAYAH

1600

350

350

350

350

2700

2050

150

350

200

350

200

350

1900

600

1850

- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah - Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

200 200

150

350

100

400

!

450

KAB.BANTAENG DAN KAB. JENEPONTO PROVINSI SULAWESI SELATAN EDISI TAHUN 2014

2600

REFERENSI

350

150

2000

LEMBAR 1

2650

1450

!

500 500

!

250

!

!

150

!

!

500

250

!

!

2550

!

800

1500

550

!

!

!

!

!

2500

!

!

!

!

500

2450

2250

350

350

1250 2300

- Peta Segmen Batas Kabupaten / Kota Kajian Provinsi Sulawesi Selatan - Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial, 2013 - Peta Topografi Kabupaten Barru - Pankajene kepulauan, Dittopad - Data Digital Garis Pantai Keluaran Pusat Kelautan dan Lingkungan Pantai BIG, 2013

450

350

100

1550

600

119°54'0"E

250

119°52'30"E

350

300

119°51'0"E

350

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

150

!

!

! !

50

!

!

! !

!

! !

!

4°44'0"S

100

!

!

!

!

!

!

!

350

! !

WILAYAH ADMINISTRASI !

!

!

!

!

!

50

!

! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

! !

PABU 16

I. Provinsi Sulawesi Selatan

!

PABU 16A

!

!

!

!

!

!

! !

! !

!

!

!

7311. Kabupaten Barru

!

!

!

150

!

!

!

!

150

!

!

!

!

! !

!

!

200

!

100

!

!

!

! !

!

!

!

!

400

!

!

!

!

!

!

5°30'S !

!

!

!

Selat Makassar

600

!

!

!

!

100

! !

KAB. BANTAENG

!

!

2300

!

100

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

7308. Kabupaten Bone 7310. Kabupaten Pangkajene Kepulauan

!

!

150

!

!

PABU 15 PABU 15A PABU 14

400 500

!

!

!

450

!

!

!

!

50

!

!

!

KAB. BULUKUMBA !

!

!

300

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

400

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

300

!

!

!

!

!

50 50

!

!

!

200

!

!

50

!

!

!

!

!

350

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

! !

!

250 100

!

!

!

!

!

!

!

!

450

!

!

!

!

!

! !

!

!

5°20'S

!

400

!

!

!

!

! !

250

!

!

!

!

!

!

150

50

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

5°22'30"S

500

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!!

!

! !

2100

! !

!

!

!

!

2150

!

!

1400

400

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

KAB. GOWA

KAB. TAKALAR !

- Jika terdapat Kejanggalan Dalam Peta ini Pengguna Harus Menyampaikan Kepada Badan Informasi Geospasial c.q.Pusat Pemetaan Batas Wilayah Jl. Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong 16911 Indonesia Telp. 021-8754654, Email: [email protected]

!

!

! !

500

500

!

!

!

!

!

!

!

!

!

1100

550

500

!

!

!

!

!

5°22'30"S

600

500

!

!

!

!

!

!

500

!

!

!

!

!

400

300

600

450

100

!

!

KAB. SINJAI

!

!

1150

!

200 250

!

!

!

!

!

1150

300

!

!

!

! !

!

!

!

1150

600

!

!

!

! !

200

!

!

!

!

2400

1700

1100

550

!

!

!

!

!

!

1750

100

2600

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

400

150

600

!

!

100

!

2350

500

100

!

!

DIAGRAM LOKASI

!

1500

1950

!

!

!

! !

!

!

450

!

!

2200

!

550

!

!

!

500

4°44'0"S

!

!

2650

! !

!

100

!

!

!

!

!

!

!

!

150

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

550

150

!

!

! !

! !

!

!

!

!

!

7311

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

! !

4°46'0"S

!

!

!

!

7310

500

!

!

50

!

!

!

!

350

!

!

!

350

!

!

!

!

!

!

100

!

!

!

!

!

! ! !

! !

!

350

350

450

50

400

!

KAB. JENEPONTO

!

!

1650

500

!

!

150

4°46'0"S

!

! !

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

7308

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

800

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

2300

!

!

400

!

!

!

!

350

!

350

300

550

1800

600

550

350

1650

!

!

!

250

500

!

150

PABU 03 PABU 02

PABU 01

!

! !

350

PABU 06 PABU 07

PABU 05

!

!

!

PABU 04

!

!

!

400

!

450

!

350

200

350

500 100

150

100

KETERANGAN PEMERIKSAAN DAN PENGESAHAN

400

500

150

150

400

450

50

200

250

!

150

150

150 150

100

!

550

300

250

350

100

Telah Diperiksa Oleh :

150


250 150

150

200

250

400

4°48'0"S

150

4°48'0"S

950

400

Tim Supervisi

Kepala Bidang .....................

Nama Tanggal

Nama Tanggal

200

200

5°24'0"S

200

300

150

100

200

50

T

!

U

!

Ç

B

550

100 2050

1250

1100

!

!

! !

!

50

!

450

400

300

120°10'E

!

!

!

!

120°0'E

!

900

!

! !

2100

119°50'E

350

200

S

850

!

350

450

5°24'0"S

!

300

200

100

200

50

-10º0'

119°40'E

350

350

!

!

! !

!

!

50

50

50

1200

!

!

350

350

450

5°40'S

Laut Flores

!

!

! !

!

1600

400

400

250

250

450

300

350

400

250

150

350

200

600

400

550

300

350

350

350

350

350

300

: ........................... : ...........................

: ........................... : ...........................

450

250

300

400

450

350

450

300

250

450

150

200

150

350

250

450

400

350

350

400

550

400

450

300

200

400

250 250

300

250

500

300

450

450

200

550

200

200

400

200

250

450

200

500

500

250

200

200

400

150

450

400

250

50

400

400 350

350

300

300

350

400

400

350

450 400

350

350

450

350

400

350

250

250

500

300

350

300

300

450

350

500

250

450

400

250

400

450

350

450

450

500

400

400

450

350

1350

250

450

250 250 200 250

150

350

400

150

100

50

100

500

450

400

400

BATAS ADMINISTRASI

450

100

250

200

150

200

400

4°52'0"S

400

150

4°52'0"S

200

350

150

300 1350

250 250

350

400

200

300

350

400

300

100

300

350

450

50

50

KETERANGAN GEDUNG DAN BANGUNAN LAINNYA

150

300

300

450

300

400

350

150

250

300

250

300

150

400

350 300

350

250

1300

350

400

250 150

400

300

350

DILAKSANAKAN OLEH: PT. SARANA PRIMADATA SURAPATI CORE K-18 JL.PHH.MUSTOFA NO 39 BANDUNG. 40124 TELP. (022) 87241349, 87241350 FAX. (022) 87241349

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH : BADAN INFORMASI GEOSPASIAL JL. RAYA JAKARTA - BOGOR KM 46 TELP : (021) 8072062, FAX :62-21-8752064 CIBINONG - BOGOR

250

400

400

200

350

500

150

200

300

500

1350

400

300

300

350

500

400

200

350

300

250

250

200

400

500

300

550

350 400

350

500

250

500

200

350

450

5°25'30"S

250

150

200

400

300

150

450

300 450

250

400

450

350

400

450

200

750

4°50'0"S

300

450

400

250

450

350

4°50'0"S

250

400

250 300

300

250

150

500

350

350

300 150

5°25'30"S

400

250

400

300

800

900

300

300

200

300

: ..............................................................Transverse Mercator Proyeksi : ..............................................................Grid Geografi Sistem grid Datum horizontal: ..............................................................DGN 95 Datum vertikal : ..............................................................Mean Sea Level : ..............................................................Meter Satuan tinggi Selang kontur : ..............................................................25 meter

1050

300

250

450

300

300

400

600

3 Km

350

2.5

500

2

150 300

1.5

300

1

150

550

0.25 0.5

150

200

350

500

300 150

0

300

500

600

350

250

400

1050

200

1:25.000

950

300

300

500

550

Permukiman

200

Batas Provinsi

550

Bangunan

# 0

600

Batas Kabupaten / Kota

Gunung

250

Titik Batas

600

250

Perkebunan

750

700

600

Pelabuhan Laut 600

1050

Jalan arteri : Satu jalur, Dua jalur

600

4°54'0"S

5°27'0"S

700

5°27'0"S

Ladang

Pipa Bahan Bakar

650

1250

700

Hutan

Kawat Tegangan Tinggi

PERHUBUNGAN

600

1350 ! (

600

1300

600

Sawah

Pusat listrik ! (

600

PENUTUP LAHAN

Kantor Pemerintahan, Menara Tambang, Sumur Bahan Bakar

tu

! (

! (

4°54'0"S

1000

Tempat/Bangunan bersejarah

600

#

1050

1050

Tambak 600

650

Jalan kolektor

650

650

650

650

Rawa Jalan lain

900

800

Semak dan Belukar

Jalan Lokal

Ó

850

1000

900

Padang Rumput, Alang-Alang, Sabana

Jalan setapak

950

Lahan Terbuka

600

Tambangan

119°38'0"E

119°40'0"E

119°42'0"E

119°44'0"E

119°46'0"E

Air Empang

o

Lapangan terbang

900

5°28'30"S

119°36'0"E

Air Laut

Terowongan

Gambar 3.15. Peta Koridor Batas Disepakati Di Atas Peta

RELIEF 500

Garis pantai

Garis kontur, Garis kontur indeks Garis depresi, Garis kontur bantu

Danau

650

119°34'0"E

Air Tawar Sungai

Stasiun

5°28'30"S

119°32'0"E

Hamparan Pasir Pantai

Jalan kereta api

PERAIRAN

!325

Sungai

.325 Titik tinggi, Tebing Bukit

Rawa

Timbunan, Galian

Empang

20

Batu Pasir/kerakal, Bukit pasir

RIWAYAT PETA - Peta Koridor Batas Segmen ini Merupakan Hasil Ajudikasi Batas Kabupaten / Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 500

450

600

550

PABU 15

550

NLP 150

5°30'0"S

!

!

5°30'0"S

600

600

250

SUMBER PETA - Peta Segmen Batas Kabupaten / Kota Kajian Provinsi Sulawesi Selatan - Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:25.000, Badan Informasi Geospasial, 2013 - Peta Topografi Kabupaten Bantaeng - Jeneponto, Dittopad - Data Digital Garis Pantai Keluaran Pusat Kelautan dan Lingkungan Pantai BIG, 2013 !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

500

!

!

!

REFERENSI

500

!

!

PABU 14 450

!

! !

!

! !

!

!

- Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Pemerintah Daerah - Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah !

!

!

!

!

!

!

500

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

PABU 13

!

!

!

500

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

- Jika terdapat Kejanggalan Dalam Peta ini Pengguna Harus Menyampaikan Kepada Badan Informasi Geospasial c.q.Pusat Pemetaan Batas Wilayah Jl. Raya Jakarta - Bogor Km. 46 Cibinong 16911 Indonesia Telp. 021-8754654, Email: [email protected] !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

PBU 10

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

450

!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

450

!

! !

!

20

!

!

!

11

10

500

700

400

650

!

400 ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

WILAYAH ADMINISTRASI

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

120

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

! !

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

200

! !

! !

!

! !

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

7303

!

!

!

!

!

!

7304

!

!

5°31'30"S

!

!

7306. Kabupaten Gowa

!

!

350

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

PABU 09

!

7304. Kabupaten Jeneponto

!

!

!

5°31'30"S

!

!

!

!

I. Provinsi Sulawesi Selatan 7302. Kabupaten Bulukumba 7303. Kabupaten Bantaeng

!

!

!

7302

!

!

!

7306

!

!

!

!

!

PBU 11

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

PABU 12 !

!

!

!

!

!

!

!

300

!

!

! !

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

50 !

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

KETERANGAN PEMERIKSAAN DAN PENGESAHAN

90

!

!

!

!

150

!

!

50

!

!

! !

!

!



Tim Supervisi

Kepala Bidang .....................

Nama Tanggal

Nama Tanggal

!

! !

!

!

5°33'0"S

5°33'0"S

150

PABU 07 PBU 06 PBU 05

27

70

60

60

Th. 2012

Th. 2013

!

!

!

!

!

!

400

!

!

100

350

!

200

PABU 08

27

!

!

Laut Flores

!

!

!

!

! !

!

!

!

20

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

: ........................... : ...........................

: ........................... : ...........................

60

130

PABU 04

PABU 03

30

200

150

PABU 02

87

5°34'30"S

5°34'30"S

100

150

100

PABU 01

150

100 100

0

5°36'0"S

5°36'0"S

50

Laut Flores

119°51'0"E

119°52'30"E

119°54'0"E

119°55'30"E

119°57'0"E

Th. 2010

Th. 2011

Th. 2014

Jumlah NLP Peta Wilayah Administrasi kota skala 1:25.000 atau 1:50.000 Jumlah NLP Peta Wilayah Administrasi kabupaten skala 1:50.000 atau 1:100.000 Jumlah NLP Peta Wilayah Administrasi Provinsi skala 1:100.000 atau 1:250.000

Pemetaan Rupabumi Skala Kecil sampai Skala Besar Secara Sistematis Untuk Seluruh Wilayah NKRI 1. Peta Rupabumi Indonesia Skala Kecil dan Menengah Undang-undang no. 4 tahun 2011 tentang IG khususnya pasal 7, menyebutkan bahwa Peta

64


Gambar 3.116. JUmlah NLP Peta Administrasi hingga tahun 2014

Rupabumi Indonesia (RBI) merupakan salah satu komponen IGD. Selain itu UU no. 25 tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan

Nasional menyebutkan bahwa seluruh kegiatan pembangunan harus direncanakan berdasarkan data, baik spasial maupun nonspasial serta informasi

lainnya

yang

akurat

dan

dapat

dipertanggungjawabkan.

Badan

Informasi

2. Peta Rupabumi Indonesia Skala Besar

Geospasial yang memiliki tugas pokok dan fungsi

Seiring dengan semakin tingginya kebutuhan IGD

dalam menyelenggarakan dan membina program

skala besar dalam era teknologi informasi saat ini,

pemetaan rupabumi dan toponim pada tahun

penataan ruang dan manajemen kebencanaan

2014 melakukan pemetaan RBI Indonesia skala

merupakan aspek yang sangat penting untuk

1:25.000 yang diprioritaskan pada daerah Aceh,

dipertimbangkan dalam proses pembangunan

Lampung, Bangka Belitung dan Muno-Buton serta

bangsa dan negara. Pasal 14 ayat 3 huruf c, UU No.

melakukan kegiatan pemutakhiran pemetaan RBI

26 Tahun 2007 menyatakan secara jelas kebutuhan

skala 1:50.000 di Pulau Kalimantan.

akan IGD skala besar, khususnya untuk kepentingan penyusunan

RDTR

Kabupaten/Kota

maupun

Maksud dari kegiatan pemetaan RBI ini untuk

Kawasan Strategis Kabupaten/Kota. Tahun 2014

menghasilkan empat skala peta RBI mulai dari

BIG melakukan kegiatan penyediaan IGD skala

skala 1:1.000.000 yang mencakup wilayah NKRI,

besar dengan rincian kegiatan pemetaaan RBI dan

skala 1:100.000 di sebagian wilayah Papua,

pemotretan udara.

skala 1:25.000 di wilayah Aceh, Lampung, Bangka Belitung, dan Munabutton. Terakhir

Kegiatan pemotretan udara skala 1:5.000 dilakukan

pemutakhiran peta RBI skala 1:50.000 di wilayah

di Kota Bandung, Bogor serta kota Samarinda-

Kalimantan. Tujuan dari kegiatan pemetaan dan

Balikpapan-Tanjung Selor-Tarakan menghasilkan

pemutakhiran peta RBI skala kecil dan menengah

527 NLP. Kedua adalah kegiatan pemotretan udara

ini adalah untuk memperoleh data yang paling

sekaligus pemetaan pada wilayah yang telah

mutakhir guna mengimplementasikan UU No.

dipotret tersebut, masih pada skala 1:5.000 yang

17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

berlokasi di wilayah Banjarmasin-Kota Banjarbaru

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

menghasilkan 144 NLP. Terakhir yaitu kegiatan

yang menegaskan bahwa aspek wilayah/spasial

pemetaan RBI pada skala yang sama di wilayah

haruslah diintegrasikan kedalam dan menjadi

kota Palangkaraya menghasilkan 136 NLP.

bagian dari kerangka perencanaan pembangunan di semua tingkatan pemerintahan.

Pemetaan RBI skala 1:25.000 di wilayah Aceh, Lampung,

Bangka

Belitung,

Munabuton

menghasilkan sebanyak 753 NLP .


65

107°0'0"E

114°0'0"E

107°0'0"E

114°0'0"E

13°0'0"S

6°0'0"S

1°0'0"N

8°0'0"N

100°0'0"E

66

Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah and the GIS user community 100°0'0"E

121°0'0"E

128°0'0"E

135°0'0"E

Keterangan 1 : 5000 1 : 25.000 1 : 50.000

13°0'0"S

6°0'0"S

1°0'0"N

±

8°0'0"N

1 : 100.000

Gambar 3.17. Indeks Pemetaan RBI Skala 1:100.000, Skala 1: 50.000, Skala 1:25.000, Skala 1: 10.000 dan Skala 1: 5000

Badan Informasi Geospasial 2014 121°0'0"E

128°0'0"E Esri, HERE,

67

135°0'0"E contributors, and the GIS user community DeLorme, MapmyIndia, © OpenStreetMap

68


Gambar 3.18. Foto udara wilayah Bogor untuk pemetaan skala 1 : 5.000 Badan Informasi Geospasial 2014

69

Ketersediaan Peta RBI sampai dengan tahun 2014

< Th. 2010 Th. 2011 Th. 2012 Th. 2013 Th. 2014

545

1.787

2.188

309

232

72

66

237

114

106

131

333

160

1.021 753

280

1 : 5.000

94

1 : 10.000

1 : 25.000

26

1 : 50.000

1 : 100.000

37

1 : 250.000

1 : 500.000

1 : 1.000.000

100% 309

100% 94

100% 37

Cakupan Nasional VS Ketersediaan

? 386

1.04% 950 91.547 -90.597

29.91% 3.894 13.020 -9.879

63.76% 2.486 3.899 -1.413

? 26

Tersedia Nasional

Gambar 3.19. Ketersedian peta RBI hingga tahun 2014 berserta kekurangan NLP

70


Sasaran-6 “Tersedianya Informasi Geospasial Tematik yang akurat” Tercapainya Sasaran ke-6 ditandai dengan terpenuhinya satu Indikator Kinerja Utama BIG yaitu jumlah cakupan IG tematik terintegrasi strategis nasional. Keberhasilan capaian kinerja sasaran ke-enam BIG seperti diuraikan pada Tabel 3.9, sebagai berikut. Tabel 3.9. Capaian Indikator Kinerja Sasaran-6


Tersedianya IGT terintegrasi yang akurat

Jumlah cakupan IG tematik strategis dan dokumen kajian model dinamika sosial untuk mendukung perencanaan pembangunan

Target

Realisasi

492 NLP, 4 IG 492 NLP, 4 IG tematik terintegrasi tematik terintegrasi dan 34 dokumen dan 34 dokumen

Pembaharuan Peta Sistem Lahan Skala 1:250.000 Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara Peta sistem lahan merupakan peta tematik yang memuat satuan lahan mengenai kondisi fisik lahan. Di

Kinerja (dalam %)

100

Selatan dan Sulawesi Tenggara. Dari hasil kegiatan ini dihasilkan outcome berupa ketersediaan peta tematik dasar yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu masukan dalam penyusunan/evaluasi tata ruang, memberikan gambaran potensi suatu wilayah. Dari peta sistem lahan ini dapat dihasilkan analisis mengenai wilayah rawan banjir.

dalam peta sistem lahan terkandung informasi dasar berupa karakteristik lahan, yang terdiri dari sifat fisik dan kimia tanah, geologi, iklim, penggunaan lahan, dan fisiografi. Pada tahun 2014 wilayah kerja pembaharuan peta sistem lahan dikhususkan pada wilayah Sulawesi


71

Gambar 2.20. Peta Sistem Lahan Skala 1:250.000 72


Pemetaan Karakteristik Perairan Nusa Tenggara Kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyediakan IGT karakteristik perairan laut dangkal pada wilayah Bali dan Nusa Tenggara ini dilakukan pada skala 1:25.000. Dari kegiatan ini dihasilkan output berupa peta karakteristik perairan laut dangkal skala 1:25.000 sebanyak 38 NLP. Sementara outcome dari peta karakteristik ini adalah untuk melengkapi data oseanografi untuk memperkuat kedudukan negara maritim dan dapat dipakai untuk menyusun rencana pengelolaan wilayah laut dengan data yang lebih akurat.

Gambar 3.21. Peta sebaran suhu padad Pemetaan Karakteristik Perairan


73

117°0'0"E

9°0'0"S

6°0'0"S

114°0'0"E

74

114°0'0"E


117°0'0"E

9°0'0"S

6°0'0"S

120°0'0"E

Gambar 3.21. Indeks lokasi Pemetaaan Karakteristik Peraiiran di Nusa Tenggara

Badan Informasi Geospasial 2014 120°0'0"E

75

Pemetaan Morfometri pada Kawasan Terpilih Kegiatan ini dilakukan di wilayah Jawa-Bali pada tahun 2014 dan menghasilkan output berupa Peta Morfometri Jawa-Bali (kawasan terpilih) sebanyak 150 NLP. Hasil nyata dari kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi geospasial tematik morfometri berupa peta lereng nasional untuk mendukung KPK terkait percepatan pengukuhan kawasan hutan. Berikut adalah contoh dari peta morfometri yang dilakukan pada tahun 2014:

Gambar 3.22. Peta Morfometri skala 1 : 50.000

76



77

Penyusunan One Map Penutup Lahan Nasional Data dan informasi penutup lahan diperlukan dalam penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pada tahun 2014 dari hasil kegiatan ini dihasilkan 1 seamless Peta IGT Penutup Lahan Nasional. Adapun outcome yang diharapkan dari kegiatan pemetaan ini adalah munculnya satu data penutup lahan yang dapat menjadi baseline acuan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan peta penutup lahan nasional, dalam rangka perencanaan tata ruang maupun kebijakan pembangunan nasional lainnya.

Kegiatan yang berlangsung sepanjang tahun 2014 ini berlokasi secara nasional yang menghasilkan 1 peta seamless yang setara dengan 306 NLP.

Gambar 3.23. Peta Penutup Lahan Nasional hasil kesepakatan satu peta antar kementerian

78


Pemetaan Integrasi Multirawan Bencana Peta integrasi multirawan bencana menyajikan informasi-informasi yang berkaitan dengan lokasi dan sebaran terhadap bencana alam. Dengan menggunakan peta, pengguna dapat mengetahui lokasi, sebaran, dan kaitan antar fenomena yang disajikan pada peta tersebut. Peta multirawan bencana merupakan salah satu sarana penting untuk menyajikan informasi kerawanan bencana secara keruangan. Lokasi pemetaan dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta pada tahun 2014, menghasilkan 1 NLP Peta Multirawan Bencana skala 1:250.000. Outcome yang ingin dicapai dari kegiatan pemetaan ini adalah dengan adanya peta multirawan bencana yang terintegrasi diharapkan perencanaan tata ruang provinsi dapat lebih baik dan korban yang mungkin terjadi dapat dikurangi.

Gambar 3.24. Peta Multirawan Bencana Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta


79

Akuntabilitas Keuangan Badan Informasi Geospasial (BIG) memiliki 2 program pada tahun anggaran 2014 dengan total pagu DIPA dari kedua program tersebut adalah sebesar Rp. 729.651.464.000,-. Adapun rincinan realisasi penggunaan anggaran per program dan kegiatan BIG tahun anggaran 2014 dijabarkan pada tabel berikut di halaman selanjutnya.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi anggaran di BIG pada tahun 2014 mencapai 87,83% dari total pagu sebesar Rp. 729.651.464.000,-. Ada beberapa kendala yang menyebabkan realisasi anggaran per kegiatan dibawah 90%, beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut: 1. Masih kurang tertibnya proses revisi yang mengakibatkan sebagian tagihan tertolak karena mengalam pagu minus. 2. Banyaknya revisi terkait paket kontrak pengadaan langsung di akhir tahun anggaran. 3. Realisasi yang lambat di akhir tahun dikarenakan banyak kontrak dengan jangka waktu pelaksanaan hingga bulan Desember

87.83% realisasi anggaran BIG tahun 2014

80


4. Kebijakan pemerintah yang membatasi pelaksanaan kegiatan rapat di Hotel menyebabkan perjalanan dinas dan paket meeting tidak dapat direalisasikan. 5. Adanya

pemotongan

menyebabkan

beberapa

anggaran rencana

2014

sehingga

kegiatan

tidak

bisa dilaksanakan, terutam kegiatan yang sifatnya kontraktual.

Tabel 3.10. Realisasi Anggaran 2014 per program dan kegiatan

Kode/Program/Kegiatan

Jumlah (dalam ribuan) Pagu (Rp.)

Realisasi

%

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial

083.01.01

3535

Pengelolaan Urusan Umum dan Keuangan

82.965.124

78.206.462

94.26%

3536

Penyelenggaraan Perencanaan, Kepegawaian dan Organisasi, serta Hukum

37.419.238

28.185.378

75.32%

3538

Pengawasan Pendayagunaan Aparatur Negara

3.197.050

2.946.168

92.15%

3539

Penyelenggaraan Promosi, Kerja Sama serta Layanan Jasa dan Produk

31.104.236

21.194.147

68.13%

Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial

083.01.06

3540

Pemetaan Tata Ruang dan Atlas

23.833.228

22.513.900

94.46%

3541

Pembangunan Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika

21.052.800

19.699.539

93.57%

3543

Pemetaan Batas Wilayah

16.460.400

15.574.749

94.62%

3544

Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai

17.264.100

17.130.061

99.22%

3545

Pemetaan Rupabumi dan Toponimi

364.507.521

333.900.094

91.60%

3546

Penyelenggaraan Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial

9.460.000

8.423.016

89.03%

3547

Pemetaan dan Integrasi Tematik

30.137.800

28.756.313

95.42%

3548

Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial

92.249.967

64.291.012

69.69%

729.651.464

640.820.839

87.83%

Total


81

82


Penutup


83

Laporan Kinerja BIG tahun 2014 ini diharapkan dapat

Oleh karena itu kedepannya BIG telah menetapkan

memberikan gambaran tentang berbagai capaian

beberapa strategi agar pencapaian indikator kinerja

kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis

pada tahun depan lebih optimal, sebagai berikut:

dan indikator keberhasilannya. Disusunnya Laporan

1. Penyempurnaan indikator kinerja utama sampai

Kinerja ini juga untuk memberikan informasi kepada

ke unit kerja Eselon II, sehingga sesuai sasaran

masyarakat dan stakeholder tentang transparasi

strategis yang telah ditetapkan.

kegiatan dan penggunaan anggaran yang dilakukan

2. Melakukan pengukuran kinerja secara berkala,

oleh BIG pada tahun 2014, sehingga nantinya dapat

sehingga dapat digunakan secara optimal untuk

memberikan feedback untuk peningkatan kinerja pada

pengendalian dan pemantauan kinerja serta

tahun berikutnya.

menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/ kegiatan.

Secara umum capaian kinerja yang dilakukan BIG tahun

3. Memanfaatkan

hasil

evaluasi

akuntabilitas

2014 dapat dikatakan berhasil dan tercapai, terlihat

kinerja dan program yang telah dilakukan sebagai

dari capaian-capaian target indikator kinerja yang

umpan balik untuk memperbaiki perencanaan,

dapat direalisasikan sebagai bentuk tanggung jawab

manajemen kinerja dan peningkatan capaian

BIG dalam pemenuhan kebutuhan akan Informasi

kinerja secara nyata dan berkelanjutan.

Geospasial. Berbagai pencapaian target indikator kinerja BIG memberikan gambaran bahwa untuk menjadi penyelenggara Informasi Geospasial yang andal sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan stakeholder.

84



85

Lampiran 1 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BIG TAHUN ANGGARAN 2014 No Sasaran Strategis BIG 1 Meningkatnya penyelenggaraan IG yang telah bereferensi tunggal dan mengacu pada aturan/panduan penyelenggaraan IG

Indikator Kinerja Jumlah peraturan per-‐UU-‐an di bidang informasi geospasial nasional Jumlah peraturan per-‐UU-‐an di bidang informasi geospasial nasional dan dokumen landasan yuridis kegiatan Badan informasi geospasial

2 Tersedianya data dan IGD yang akurat, Jumlah titik sistem referensi geodesi JKHN dan JKVN yang dapat dipercaya dan dibangun dipertanggungjawabkan dalam Jumlah titik pemantauan geodinamika & deformasi yang referensi tunggal. dirawat dan dibangun

Target 1 dokumen

1 dokumen

195 titik 20 titik

Jumlah stasiun Indonesia CORS yang dirawat dan dibangun

125 titik

Jumlah stasiun jaringan pasut real time nasional yang dirawat dan dibangun

116 titik

Jumlah stasiun permanen gayaberat yang dirawat

1 stasiun

Jumlah pilar batas CBDRF RI-‐Malaysia, RI-‐PNG, RI-‐RDTL

120 pilar

Jumlah cakupan batas wilayah negara (Joint Mapping) koridor 15 Nomor Lembar Peta perbatasan darat RI-‐Malaysia,RI-‐PNG,RI-‐RDTL (NLP) Jumlah cakupan peta pulau terluar

10 NLP

Jumlah pilar Border Sign Post (BSP) RI-‐RDTL

70 pilar

Jumlah dokumen adjudikasi batas antar provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan/kelurahan

3 dok

Jumlah pilar batas antar kecamatan dalam kab/kota

80 pilar

Jumlah cakupan peta wilayah administrasi provinsi, kabupaten dan kota

98 NLP

Jumlah cakupan peta LPI

54 NLP

Jumlah cakupan peta LLN

4 NLP

Jumlah cakupan peta LPI & LLN yang dimutakhirkan

20 NLP

Jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia skala besar

160 NLP

Jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia skala kecil & menengah Jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia seamless & kartografi Indikator Kinerja

No Sasaran Strategis BIG 3 Terintegrasinya IGT yang akurat dalam Jumlah dokumen atlas sumberdaya dan publik rangka pemenuhan kebutuhan nasional yang mengacu pada IGD, Jumlah cakupan peta tematik sumberdaya alam dan serta mudah dimanfaatkan secara lingkungan hidup matra darat (termasuk peta tematik dan cepat. integrasi tematik pada wilayah koridor MP3EI)

176 NLP 509 NLP Target 6 dok

301 NLP

rangka pemenuhan kebutuhan nasional yang mengacu pada IGD, serta mudah dimanfaatkan secara cepat. Jumlah cakupan peta tematik sumberdaya alam dan lingkungan hidup matra laut

102 NLP

Jumlah cakupan peta integrasi tematik kebencanaan & perubahan iklim

20 NLP

4 Terbangun dan berfungsinya Jumlah dokumen pembangunan geospatial cloud computing mekanisme distribusi, penggunaan services untuk penguatan data sharing di koridor MP3EI dan peningkatan aksesibilitas terhadap IG. Jumlah dokumen pengembangan geospatial data center

33 Prov, 6 K/L 1 dok

Jumlah dokumen pengelolaan IG secara terpadu pada simpul jaringan BIG Jumlah dokumen pembinaan pengelolaan IG pada simpul jaringan Jumlah dokumen pengelolaan IG strategis nasional pada Penghubung Simpul Jaringan

20 dok

Jumlah dokumen penyajian informasi geospasial

1 dok

Jumlah dokumen pengembangan portal informasi geospasial

1 dok

Jumlah dokumen kajian penyebarluasan dan pemanfaatan informasi geospasial

1 dok

Jumlah dokumen pembangunan aplikasi e-‐government BIG

1 dok

Jumlah dokumen pembangunan aplikasi pemanfaatan IG untuk mendukung penanganan isu-‐isu strategis nasional

3 dok

Jumlah Dokumen Pembangunan dan Pengembangan IDSN

1 dok

No Sasaran Strategis BIG Indikator Kinerja 5 Tersedianya kapasitas sumber daya Jumlah Dokumen Kajian Standar IG (NSPK) manusia yang memenuhi kompetensi, Jumlah dokumen Kajian dan Standar tata laksana dan meningkatnya hasil penelitian dan Penyelenggaraan IG pengembangan terhadap aplikasi Jumlah Dokumen Kajian dan Standar Produk IG teknologi guna mendukung BIG pada Jumlah dokumen Kajian dan Standar Industri IG Jumlah dokumen Kajian dan Standar SDM IG setiap pengambilan keputusan di Jumlah dokumen simpul jaringan baru bidang penyelenggaraan IG dan Jumlah Dokumen kelembagaan dan kajian IIG pembinaan pengguna IG. Jumlah dokumen simpul jaringan terbina Jumlah Dokumen Pembinaan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) Jumlah dokumen kegiatan promosi, humas, dan publikasi di bidang informasi geospasial

1 dok

1 dok

Target 10 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 30 dok 1 dok 300 dok 1 dok 4 dok

Jumlah tenaga terdidik melalui diklat teknis di bidang informasi geospasial

90 orang

Jumlah tenaga terdidik melalui diklat fungsional surveyor pemetaan

280 orang

Lampiran 2

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran Sasaran Strategis (1) Meningkatnya penyelenggaraan IG yang telah bereferensi tunggal dan mengacu pada aturan/panduan penyelenggaraan IG

Meningkatnya penggunaan Informasi Geospasial di lingkungan pemerintah dan masyarakat Terselenggaranya reformasi birokrasi di Badan Informasi Geospasial

Meningkatnya kapasitas SDM dan industri IG nasional

: BIG : 2014 Indikator Kinerja (2) Jumlah Dokumen Peraturan tentang sistem referensi tunggal Jumlah K/L penyelenggara IG yang mengacu pada IGD Jumlah pemda penyelenggara IG yang mengacu pada IGD Jumlah masyarakat penyelenggara IG yang mengacu pada IGD Jumlah K/L dan pemerintah daerah yang terhubung sebagai simpul jaringan IG Prosentase peningkatan masyarakat yang mengakses IG Prosentase hasil penilaian reformasi birokrasi

Program

Target (3) 3 Perka BIG, 19 Dokumen NSPK

Kinerja Realisasi (4) 3 Perka BIG, 19 Dokumen NPSK

% (5) 100

8 K/L

8 K/L

100

2 provinsi

2 provinsi

100

1 perusahaan

1 perusahaan

100

30 simpul

30 simpul

100

10%

20%

200

90%

45%

50

Jumlah dokumen pembinaan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial

1 Dokumen

1 Dokumen

100

Jumlah dokumen review standar kompetensi kerja nasional/profesi bidang IG

1 Dokumen

1 Dokumen

100

293 Titik

303 Titik

100

Meningkatnya cakupan IGD yang Jumlah titik kontrol geodesi dan geodinamika akurat dan terkini/mutakhir sebagai referensi tunggal dalam penyelenggaraan IG

Anggaran (Rp.) Pagu Realisasi (8) (6) (7) Penyelenggaraan 6,065,233,000 5,496,603,235 Informasi Geospasial

Penyelenggaraan 8,570,077,000 4,294,838,678 Informasi Geospasial

% (9) 90.62

50.11

6,988,186,000 2,790,743,428 Dukungan 117,900,000 78,500,000 Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial

66.58


83.67

484,044,000 452,937,768

Penyelenggaraan Informasi Geospasial 200,381,567,000 191,075,003,413

95.36

Meningkatnya cakupan IGD yang Strategis akurat dSasaran an terkini/mutakhir (1)

Indikator Kinerja (2) Jumlah cakupan wilayah dan kedetilan informasi peta rupabumi sebagai acuan penyelenggaraan IG Jumlah cakupan wilayah dan kedetilan IG LLN dan LPI sebagai acuan penyelenggaraan IG

Tersedianya IGT terintegrasi yang akurat

Jumah Anggaran (Rp.) Realisasi Anggaran (Rp.)

Jumlah cakupan IG tematik strategis dan dokumen kajian model dinamika spasial untuk mendukung perencanaan pembangunan : 238.360.344.000

Target (3)

Kinerja Realisasi (4)

% (5)

Penyelenggaraan Program Informasi Geospasial (6)

Pagu (7)

Anggaran (Rp.) Realisasi (8)

1.096 NLP

1.096 NLP

100

161,905,363,000 148,721,930,181

58 NLP

58 NLP

100

17,264,100,000 17,164,449,130



100

2,351,009,000 2,192,951,476



100

492 NLP, 492 NLP, 4 IG tematik 4 IG tematik terintegrasi dan 34 terintegrasi dan 34 Dokumen Dokumen

100

4.382.652.000

% (9)

4,134,577,626


88.85

238,360,344,000

: 221.508.393.269 238,360,344,000 221,508,393,269

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran

: BIG : 2014

Sasaran Strategis (1) Meningkatnya penyelenggaraan IG yang telah bereferensi tunggal dan mengacu pada aturan/panduan penyelenggaraan IG

Indikator Kinerja (2) Jumlah Dokumen Peraturan tentang sistem referensi tunggal Jumlah K/L penyelenggara IG yang mengacu pada IGD Jumlah pemda penyelenggara IG yang mengacu pada IGD

Jumlah masyarakat penyelenggara IG yang mengacu pada IGD Meningkatnya penggunaan Jumlah K/L dan pemerintah daerah yang terhubung Informasi Geospasial di lingkungan sebagai simpul jaringan IG pemerintah dan masyarakat Prosentase peningkatan masyarakat yang mengakses IG Terselenggaranya reformasi Prosentase hasil penilaian reformasi birokrasi birokrasi di Badan Informasi Geospasial

Target (3) 3 Perka BIG, 19 Dokumen NSPK

Program (4) Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Anggaran (Rp.) (5) 4.363.360.000

Penyelenggaraan Informasi Geospasial

10.735.646.000

8 K/L 2 provinsi 1 perusahaan 30 simpul

7.375.646.000

10% 90%

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial

265.100.000

Sasaran Strategis Indikator Kinerja (1) (2) Meningkatnya kapasitas SDM dan Jumlah dokumen pembinaan Pusat Pengembangan industri IG nasional Infrastruktur Data Spasial Jumlah dokumen review standar kompetensi kerja nasional/profesi bidang IG Meningkatnya cakupan IGD yang akurat dan terkini/mutakhir

1 Dokumen

Program (4) Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Anggaran (Rp.) (5) 4.578.800.000 3.750.000.000

1 Dokumen

Jumlah titik kontrol geodesi dan geodinamika sebagai referensi tunggal dalam penyelenggaraan IG

345 Titik

Jumlah cakupan wilayah dan kedetilan informasi peta rupabumi sebagai acuan penyelenggaraan IG

376 NLP

161.905.363.000

Jumlah cakupan wilayah dan kedetilan IG LLN dan LPI sebagai acuan penyelenggaraan IG

58 NLP

16.475.127.000


1.349.323.000


9.080.607.000

Tersedianya IGT terintegrasi yang Jumlah cakupan IG tematik strategis dan dokumen akurat kajian model dinamika spasial untuk mendukung perencanaan pembangunan Jumah Anggaran (Rp.)

Target (3)

: 269.636.126.000

492 NLP, 4 IG tematik terintegrasi dan 34 Dokumen



208.355.420.000

41.337.800.000

269.636.126.000

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Badan Informasi Geospasial

Recommend Documents