PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA INFORMASI GEOSPASIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan Pasal 32 Peraturan Kepala Badan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Sertifikasi di Bidang Informasi Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502); 3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial; 4.Peraturan ...
-2
4. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial; 5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial; 6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial; 7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Sertifikasi di Bidang Informasi Geospasial; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA INFORMASI GEOSPASIAL.
BAB I ...
-3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan: 1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 3. Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Gospasial yang selanjutnya disingkat LPJIG adalah lembaga yang independen dan terbuka yang dibentuk oleh Kepala Badan Informasi Geospasial untuk melaksanakan dan membantu tugas dan fungsi Badan Informasi Geospasial terkait pengembangan jasa IG. 4. Tenaga Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang penyelenggaraan IG yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat bidang IG. 5. Penyedia Jasa adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan jasa di bidang IG. 6. Lembaga Pelatihan/Kursus adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan kursus di bidang IG. 7. Instrumentasi adalah alat yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan DG. 8. Produk IG adalah produk tertentu yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan DG dan pengolahan DG serta IG 9. Sertifikasi adalah proses penilaian kesesuaian kompetensi Tenaga Profesional, kemampuan Penyedia Jasa, akurasi Instrumentasi dan kualitas Produk IG terhadap persyaratan tertentu yang telah ditetapkan.
10.Pengakreditasian …
-4
10. Pengakreditasian adalah proses pemberian izin penyelenggaraan sertifikasi Tenaga Profesional, Penyedia Jasa, Lembaga Pelatihan/Kursus, Instrumentasi, dan/atau Produk IG. 11. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. 12. Kepala adalah Kepala BIG 13. Ketua adalah Ketua LPJIG. 14. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua LPJIG. 15. Anggota adalah Anggota LPJIG. 16. Sekretariat adalah Sekretariat LPJIG. Pasal 2 LPJIG bertanggung jawab kepada Kepala BAB II TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 LPJIG mempunyai tugas melaksanakan pengembangan jasa di bidang IG. Pasal 4 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPJIG menyelenggarakan fungsi: 1. pengakreditasian lembaga sertifikasi kompetensi terkait Sertifikasi Tenaga Profesional; 2. pengakreditasian lembaga independen terkait Sertifikasi Penyedia Jasa; 3. pengakreditasian Lembaga Pelatihan/Kursus; 4. pengakreditasian lembaga sertifikasi terkait Instrumentasi; 5. pengakreditasian lembaga sertifikasi terkait Produk IG; 6. penerbitan surat keterangan Kelompok Orang yang memiliki kemampuan melaksanakan suatu kegiatan tertentu terkait IG; 7.penyusunan ...
-5
7. penyusunan persyaratan administrasi sertifikasi Tenaga Profesional;
dan
tata
cara
8. penyusunan persyaratan sertifikasi Penyedia Jasa;
dan
tata
cara
9. penyusunan persyaratan administrasi dan pengakreditasian Lembaga Pelatihan/Kursus;
tata
cara
administrasi
10. penyusunan tata cara sertifikasi Instrumentasi; 11. penyusunan tata cara sertifikasi Produk IG; 12. penyusunan persyaratan administrasi dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Kelompok Orang yang memiliki kemampuan melaksanakan suatu kegiatan tertentu terkait IG; 13. penyusunan persyaratan administrasi dan tata cara pengakreditasian lembaga sertifikasi kompetensi terkait Sertifikasi Tenaga Profesional; 14. penyusunan persyaratan administrasi dan tata cara pengakreditasian lembaga independen terkait Sertifikasi Penyedia Jasa; 15. penyusunan persyaratan administrasi dan tata cara pengakreditasian lembaga sertifikasi terkait Instrumentasi; 16. penyusunan persyaratan administrasi dan tata cara pengakreditasian lembaga sertifikasi terkait Produk IG; 17. pemberian status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi penyedia jasa asing; 18. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem sertifikasi; 19. penjatuhan sanksi kepada lembaga sertifikasi kompetensi terkait Sertifikasi Tenaga Profesional, lembaga independen terkait Sertifikasi Penyedia Jasa, Lembaga Pelatihan/Kursus, lembaga sertifikasi terkait Instrumentasi, dan lembaga sertifikasi terkait Produk IG yang telah mendapatkan akreditasi atas pelanggaran yang dilakukan; 20. penjatuhan sanksi secara berjenjang kepada Tenaga Profesional dan Penyedia Jasa atas pelanggaran yang dilakukan;
21.penyelesaian …
-6
21. penyelesaian banding atas sanksi yang diberikan lembaga sertifikasi kompetensi terkait Sertifikasi Tenaga Profesional, lembaga independen terkait Sertifikasi Penyedia Jasa, dan Lembaga Pelatihan/Kursus kepada Tenaga Profesional dan Penyedia Jasa atas pelanggaran yang dilakukan; 22. pelaksanaan penyelesaian sengketa pilihan di bidang IG di luar pengadilan; 23. peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara sistem sertifikasi di bidang IG; 24. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sertifikasi di bidang IG; 25. sosialisasi penerapan standar dan/atau spesifikasi teknis nasional, regional, dan internasional terkait sistem sertifikasi di bidang IG; 26. penyusunan dan perumusan ketentuan mengenai tanggung jawab kelembagaan sertifikasi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam melaksanakan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum; 27. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala tentang pengembangan jasa IG; dan 28. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja tahunan dan hasil kegiatan LPJIG kepada Kepala.
BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5 LPJIG terdiri atas: a. Pimpinan; b. Komite; dan c. Sekretariat.
Bagian Kedua ...
-7
Bagian Kedua Pimpinan Paragraf 1 Umum Pasal 6 (1) Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas menjalankan tugas dan fungsi LPJIG. (2) Susunan organisasi Pimpinan terdiri atas: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; b. 5 (lima) orang Wakil Ketua merangkap anggota; dan c. 7 (tujuh) orang anggota. (3) Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dipilih oleh anggota. (4) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala. Paragraf 2 Ketua Pasal 7 Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas memimpin LPJIG dalam menjalankan tugas dan fungsi LPJIG. Paragraf 3 Wakil Ketua Pasal 8 (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, merencanakan, melakukan pembinaan, dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi LPJIG.
(2)Wakil ...
-8
(2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Wakil Ketua Bidang Sistem Sertifikasi terkait Tenaga Profesional; b. Wakil Ketua Bidang Sistem Sertifikasi terkait Penyedia Jasa; c. Wakil Ketua Bidang Sistem Pengakreditasian Lembaga Pelatihan/Kursus; d. Wakil Ketua Bidang Sistem Sertifikasi Instrumentasi; dan e. Wakil Ketua Bidang Sistem Sertifikasi Produk IG. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi: a. pelaksanaan tugas dan fungsi komite yang menjadi tanggung jawabnya; b. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan LPJIG; c. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi LPJIG; d. pelaksanaan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi LPJIG; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua. Paragraf 4 Keanggotaan Pasal 9 (1) Anggota berjumlah 13 (tiga belas) orang. (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan dari unsur: a. Pemerintah; b. Asosiasi Profesi; c. Asosiasi Penyedia Jasa/Perusahaan; dan d. perguruan tinggi. yang bergerak di bidang IG. Pasal 10 (1) Masa jabatan anggota adalah 3 (tiga) tahun. (2) Anggota dapat diangkat dan menjabat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. (3)Keanggotaan ...
-9
(3) Keanggotaan Pimpinan LPJIG berakhir apabila: a. telah habis masa kerja keanggotaannya; b. meninggal dunia; c. berhalangan tetap atau tidak melaksanakan tugasnya paling sedikit selama 3 (tiga) bulan; d. mengundurkan diri atas persetujuan Kepala; dan/atau e. melakukan tindak pidana yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 11 (1) Anggota direkrut dengan tahapan yang terdiri atas: a. Kepala membentuk dan menetapkan Tim Seleksi Anggota; b. Perwakilan unsur-unsur Pemerintah, Asosiasi Profesi, Asosiasi Perusahaan, dan Perguruan Tinggi mengajukan nama calon Anggota kepada Tim Seleksi Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. Tim Seleksi Anggota melaksanakan seleksi calon Anggota berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala; d. Rekomendasi hasil seleksi calon Anggota diserahkan kepada Kepala; dan e. Kepala mengangkat Anggota dengan memperhatikan rekomendasi Tim Seleksi Anggota. (2) Untuk dapat dicalonkan sebagai Anggota, setiap orang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. tingkat pendidikan paling rendah S1 (sarjana); c. sehat jasmani dan rohani; d. memenuhi persyaratan kompetensi dalam bidang jasa IG; e. mampu berpikir, bersikap dan bertindak secara independen dan profesional; f. bersedia mencurahkan pikirannya bagi pengembangan jasa IG dalam bentuk pernyataan tertulis; g. tidak merangkap sebagai ketua asosiasi profesi dan/atau penyedia jasa/perusahaan yang bergerak di bidang IG; dan h. tidak dalam status terpidana.
(3)Ketentuan …
-10
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap anggota yang diangkat dan menjabat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2). Bagian Ketiga Komite Paragraf 1 Umum Pasal 12 (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas: a. Komite Bidang Sistem Sertifikasi terkait Tenaga Profesional; b. Komite Bidang Sistem Sertifikasi terkait Penyedia Jasa; c. Komite Bidang Sistem Pengakreditasian Lembaga Pelatihan / Kursus; d. Komite Bidang Sistem Sertifikasi Instrumentasi; dan e. Komite Bidang Sistem Sertifikasi Produk IG. (2) Ketua dapat membentuk Komite tambahan selain Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan. (3) Komite tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh Anggota. Paragraf 2 Komite Bidang Sistem Sertifikasi terkait Tenaga Profesional Pasal 13 (1) Komite Bidang Sistem Sertifikasi terkait Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Komite Bidang Sistem Sertifikasi terkait Tenaga Profesional diketuai oleh Wakil Ketua Bidang Sistem Sertifikasi terkait Tenaga Profesional.
Pasal 14 ...
-11
Pasal 14 Komite Bidang Sistem Sertifikasi terkait Tenaga Profesional mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Sistem Sertifikasi terkait Tenaga Profesional dan penerbitan surat keterangan sebagai Kelompok Orang yang memiliki kemampuan melaksanakan suatu kegiatan tertentu terkait IG Pasal 15 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Komite Bidang Sistem Sertifikasi terkait Tenaga Profesional mempunyai fungsi: a. pengakreditasian lembaga sertifikasi kompetensi terkait Sertifikasi Tenaga Profesional; b. penyusunan persyaratan administrasi Tenaga Profesional; c. penyusunan tata cara sertifikasi kepada Tenaga Profesional; d. penyusunan tata cara penerbitan surat keterangan sebagai Kelompok Orang yang memiliki kemampuan melaksanakan suatu kegiatan tertentu terkait IG; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua. Paragraf 3 Komite Bidang Sistem Sertifikasi terkait Penyedia Jasa Pasal 16 (1) Komite Bidang Sistem Sertifikasi terkait Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Komite Bidang Sistem Sertifikasi terkait Penyedia Jasa dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Sistem Sertifikasi terkait Penyedia Jasa. Pasal 17 Komite Bidang Sistem Sertifikasi terkait Penyedia Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Sistem Sertifikasi terkait Penyedia Jasa.
Pasal 18 ...
-12
Pasal 18 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Komite Bidang Sistem Sertifikasi terkait Penyedia Jasa mempunyai fungsi: a. pengakreditasian lembaga independen terkait Sertifikasi Penyedia Jasa; b. penyusunan persyaratan administrasi Penyedia Jasa; c. penyusunan tata cara sertifikasi kepada Penyedia Jasa; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua. Paragraf 4 Komite Bidang Sistem Pengakreditasian Lembaga Pelatihan / Kursus Pasal 19 (1) Komite Bidang Sistem Pengakreditasian Lembaga Pelatihan / Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Komite Bidang Sistem Pengakreditasian Lembaga Pelatihan / Kursus dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Sistem Pengakreditasian Lembaga Pelatihan / Kursus. Pasal 20 Komite Bidang Sistem Pengakreditasian Lembaga Pelatihan / Kursus mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan Sistem Pengakreditasian terkait Lembaga Pelatihan / Kursus. Pasal 21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komite Bidang Sistem Pengakreditasian Lembaga Pelatihan / Kursus mempunyai fungsi: a. pengakreditasian Lembaga Pelatihan/Kursus; b. penyusunan persyaratan administrasi Lembaga Pelatihan/Kursus; c. penyusunan tata cara pengakreditasian Lembaga Pelatihan/Kursus; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua. Paragraf 5 ...
-13
Paragraf 5 Komite Bidang Sistem Sertifikasi Instrumentasi Pasal 22 (1) Komite Bidang Sistem Sertifikasi Instrumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Komite Bidang Sistem Sertifikasi Instrumentasi dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Sistem Sertifikasi Instrumentasi. Pasal 23 Komite Bidang Sistem Sertifikasi Instrumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sertifikasi akurasi terhadap Instrumentasi di seluruh Indonesia. Pasal 24 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Komite Bidang Sistem Sertifikasi Instrumentasi mempunyai fungsi: a. pengakreditasian lembaga sertifikasi terkait Instrumentasi; b. penyusunan tata cara sertifikasi Instrumentasi; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua. Paragraf 6 Komite Bidang Sistem Sertifikasi Produk Informasi Geospasial Pasal 25 (1) Komite Bidang Sistem Sertifikasi Produk IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Komite Bidang Sistem Sertifikasi Produk IG dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Sistem Sertifikasi Produk IG.
Pasal 26 ...
-14
Pasal 26 Komite Bidang Sistem Sertifikasi Produk IG mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan sertifikasi Produk IG di seluruh Indonesia. Pasal 27 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Komite Bidang Sistem Sertifikasi Produk IG mempunyai fungsi: a. pengakreditasian lembaga sertifikasi terkait Produk IG; b. penyusunan tata cara sertifikasi Produk IG; dan c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua. Paragraf 7 Keanggotaan Pasal 28 (1) Jumlah anggota komite disesuaikan dengan kebutuhan. (2) Anggota komite di usulkan oleh Ketua Komite dan ditetapkan oleh Ketua. (3) Anggota komite terdiri atas anggota dari unsur Pimpinan LPJIG. (4) Dalam hal dibutuhkan, anggota komite dapat ditambahkan dari luar unsur Pimpinan LPJIG. (5) Penambahan anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua. Bagian Keempat Sekretariat Pasal 29 (1) Sekretariat merupakan unit kerja yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi LPJIG. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.
Pasal 29 ...
-15
Pasal 30 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretariat mempunyai fungsi: a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan LPJIG; dan b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua. Pasal 31 (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua. (2) Sekretariat dipimpin secara ex officio oleh pejabat eselon II di lingkungan BIG yang membidangi urusan pembinaan sumber daya manusia dan industri IG. Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Keanggotaan Sekretariat ditetapkan oleh Kepala.
BAB IV TATA KERJA Pasal 33 Tata Kerja LPJIG ditetapkan oleh Rapat Pengurus LPJIG atas persetujuan Kepala.
BAB V PENGAWASAN Pasal 34 (1) Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi LPJIG dilaksanakan oleh Komisi Pengawas. (2) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala. Pasal 35 ...
-16
Pasal 35 (1) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berada di luar struktur organisasi LPJIG dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. (2) Komisi Pengawas dipimpin oleh Ketua Komisi Pasal 36 Komisi Pengawas mempunyai tugas penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi LPJIG. Pasal 37 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Komisi Pengawas mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan, program, dan kegiatan LPJIG; b. pengawasan terhadap kode etik anggota LPJIG; dan c. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi administratif terhadap anggota LPJIG kepada Kepala. Pasal 38 Komisi Pengawas terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota sebanyak 3 (tiga) orang. Pasal 39 Tata kerja Komisi Pengawas ditetapkan oleh Ketua Komisi Pengawas dengan persetujuan Kepala.
BAB VI ...
-17
BAB VI PENDANAAN Pasal 40 (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi LPJIG dan Komisi Pengawas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara BIG. (2) Perencanaan pembiayaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi LPJIG dan Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Kepala.
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 41 Bagan struktur susunan organisasi LPJIG adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. Pasal 42 (1) Akreditasi dan sertifikat yang diterbitkan LPJIG diberikan penomoran secara sistematis. (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LPJIG. Pasal 43 Daftar nomor akreditasi dan sertifikat yang diterbitkan LPJIG dilaporkan kepada BIG secara berkala. Pasal 44 Dalam rangka penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dibentuk sistem informasi penomoran akreditasi dan sertifikat di bidang IG.
BAB VIII ...
-18
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Peraturan Lembaga terkait pelaksanaan tugas dan fungsi LPJIG ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diangkat dan ditetapkannya keanggotaan LPJIG untuk pertama kali berdasarkan Peraturan Kepala ini. Pasal 46 Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 17 Februari 2014 KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, ttd. ASEP KARSIDI
Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum, ttd. Sora Lokita
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA INFORMASI GEOSPASIAL STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA INFORMASI GEOSPASIAL
KEPALA BIG
KOMISI PENGAWAS
PIMPINAN LPJIG
KOMITE
SEKRETARIAT
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, ttd. ASEP KARSIDI Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum, ttd. Sora Lokita
