INFORMASI GEOSPASIAL STRATEGIS NASIONAL

INFORMASI GEOSPASIAL STRATEGIS NASIONAL

RANCANGAN PENGELOLAAN IG STRATEGIS NASIONAL DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

SISTEMATIKA PEMBAHASAN: 1. DASAR HUKUM 2. MEKANISME BERBAGI PAKAI MELALUI JIGN

1

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG TERMINOLOGI

Informasi Geospasial (IG) Strategis ? Informasi Geospasial : Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. (UU 4/2011) Strategis (Kamus Besar Bahasa Indonesia):  Kata Dasar : Strategi  Sinonim kata : Taktik, Penting, …  Arti kata : Sesuatu untuk mencapai tujuan; Langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi;… Informasi Geospasial Strategis: IG yang diselenggarakan dalam rangka mendukung perwujudan sasaran-sasaran pembangunan nasional dalam dimensi pembangunan nasional yang meliputi Dimensi Pembangunan Manusia, Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dan Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan sesuai dengan RPJMN 2015-2019.

DASAR HUKUM UNDANG UNDANG NO 4 TAHUN 2011 INFORMASI GEOSPASIAL



PERATURAN PRESIDEN NO 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN KEBIJAKAN SATU PETA SKALA 1 : 50.000

PERATURAN PRESIDEN NO 27 TAHUN 2014 TENTANG JARINGAN INFRASTRUKTUR GEOSPASIAL NASIONAL




2

MEKANISME BERBAGI PAKAI MELALUI JIGN

Teknologi

Standar

SDM

Pengaturan Kelembagaan

Hukum & Kebijakan

Infrastruktur IG

JIGN

HUKUM & KEBIJAKAN Hukum & Kebijakan •

•

Setelah Perpres JIGN diterbitkan pada April 2014, berikut produk hukum & kebijakan yang dikeluarkan: Nama Produk Hukum

Tanggal Penetapan

Perpres No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional

17 April 2014

Keputusan Kepala BIG No. 54 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Jaringan Informasi Geospasial Nasional

22 Desember 2014

Perka BIG No. 1 Tahun 2015 tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional

2 Januari 2015

Keputusan Kepala BIG No. 18 Tahun 2015 tentang Sekretaris dan Anggota Sekretariat Jaringan Informasi Geospasial Nasional

10 April 2015

Masih diperlukan kebijakan lebih rinci terkait SOP, tata kelola, dan Grand Design dengan Kebijakan Satu Peta

KELEMBAGAAN •

Kelembagaan yang sudah terbentuk:  Sekretariat JIGN di Badan Informasi Geospasial  24 Simpul Jaringan di tingkat pusat  33 Simpul Jaringan di tingkat daerah

•

Masih banyak Simpul Jaringan yang perlu dibentuk dan diperkuat:  Sekretariat JIGN perlu penguatan untuk dapat memotori jalannya penyelenggaraan JIGN  Simpul Jaringan di tingkat pusat perlu dilengkapi  Baru 6% Simpul Jaringan yang terbentuk di tingkat daerah, masih diperlukan pembentukan 94% SJ tambahan untuk melengkapi  Juga diperlukan pengaturan tata kelola kelembagaan yang jelas dan konsisten

STANDAR

•

Terdapat 2 elemen dalam hal standar, yaitu: 1) Penggunaan SNI yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional, dan 2) Spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah

 Masih diperlukan pemetaan kondisi eksisting serta prinsip monitoring yang terstruktur untuk memantau kepatuhan Simpul Jaringan dan Unit Kerja dalam hal standar yang telah ditetapkan.

Standar dan Spesifikasi Teknis - Mandat dan Realisasi -

Informasi Geospasial serta setiap proses penyelenggaraannya harus memenuhi: STANDAR NASIONAL INDONESIA

SPESIFIKASI TEKNIS

Ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional

Ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

-2-

NOMOR 8 TAHUN 2013

3. Skala adalah perbandingan jarak dalam suatu Peta dengan jarak yang sama di muka bumi.

TENTANG KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Realisasi

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang;

Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH RENCANA TATA RUANG.

TENTANG

KETELITIAN

PETA

BAB I

-3-

4. Skala Minimal adalah Skala Peta Dasar terkecil yang boleh digunakan dalam proses Perencanaan Tata Ruang.

13. Data Batimetri adalah data garis khayal yang menghubungkan titik-titik yang memiliki kedalaman yang sama.

5. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan/atau fungsional.

6. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 7. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 8. Unit Pemetaan adalah merupakan pembagian ruang terkecil atau hierarki terkecil dalam suatu Peta Tematik yang digunakan untuk menampilkan informasi tematik dalam penyusunan tata ruang.

15. Peta Wilayah adalah Peta yang menggambarkan ruang dalam kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan/atau fungsional. 16. Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Informasi Geospasial. 17. Delineasi adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area. 18. Koridor adalah area sepanjang perbatasan yang dibatasi oleh 2 (dua) garis sejajar dengan garis perbatasan dengan jarak tertentu dimana garis perbatasannya menjadi garis tengahnya.

9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala tertentu. 2. Ketelitian Peta adalah ketepatan, kerincian dan kelengkapan data, dan/atau informasi georeferensi dan tematik, sehingga merupakan penggabungan dari sistem referensi geometris, Skala, akurasi, atau kerincian basis data, format penyimpanan secara digital termasuk kode unsur, penyajian kartografis mencakup simbol, warna, arsiran dan notasi, serta kelengkapan muatan Peta. 3. Skala . . .

BAB II PERENCANAAN TATA RUANG Bagian Kesatu Umum

10. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang. 11. Peta Dasar adalah Peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu. 12. Peta Tematik adalah Peta yang menggambarkan tema tertentu yang digunakan untuk pembuatan Peta rencana tata ruang. 13. Data . . .

Pasal 2 (1)

Perencanaan Tata Ruang dilakukan untuk menghasilkan: a. rencana umum tata ruang; dan b. rencana rinci tata ruang.

(2)

Rencana umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara hierarki terdiri atas: a. rencana tata ruang wilayah nasional; b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan c. rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota. (3) Rencana . . .

Contoh: Keputusan Kepala BSN No. 168/KEP/BSN/10/2014 tentang Penetapan 8 Standar Nasional Indonesia yang mencakup Standar Nasional Indonesia untuk Prosedur Pemotretan udara digital, dan Spesifkasi Teknis Triangulasi Udara

Contoh: PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

18

Diperlukan monitoring mengenai kepatuhan terhadap standar dan spesifikasi teknis

SUMBERDAYA MANUSIA • Sesuai mandat Perpres JIGN, untuk dapat menjalankan fungsi dan tugas Sekretariat JIGN, Penghubung Simpul Jaringan, serta Simpul Jaringan, maka diperlukan jajaran SDM yang kuat baik dalam hal teknis, maupun manajemen/strategi untuk memastikan rencana kerja yang terarah dalam pencapaian penyelenggaraan JIGN  Masih diperlukan pemetaan ketersediaan dan kapasitas SDM dalam setiap Simpul Jaringan dan Unit Kerja untuk mengidentifikasi kebutuhan penguatan SDM untuk menyelenggarakan JIGN

TEKNOLOGI

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL •

Berbagi-pakai Antar Institusi Pemerintah

KEMENPU PERA

PROVINSI JAWA BARAT UNIT PRODUKSI

PUSAT DATA PROVINSI

UNIT PENGELOLA

UNIT PENGELOLA

GEOPORTAL KATALOG METADATA


UNIT PRODUKSI

PUSAT DATA KEMENTERIAN

GEOPORTAL NASIONAL

BIG SIMPUL KABUPATEN GEOPORTAL METADATA PUSAT DATA


SIMPUL KOTA GEOPORTAL METADATA PUSAT DATA

UNIT PENGELOLA

UNIT PRODUKSI PUSAT DATA LEMBAGA

TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL

PENGELOLAAN DATA

STANDARDISASI

PEMILIK DATA (Data Steward)

WALI DATA (Data Custodian)

STANDAR PROSES

PENGUMPULAN DATA

PENYIMPANAN DATA

STANDAR PRODUK

PENGOLAHAN DATA

PENGAMANAN DATA

STANDAR PERSONIL

PENYAJIAN INFORMASI

LAYANAN INFORMASI

PENGGUNAAN INFORMASI

PT 007/01 dan BSN

DINAS/BADAN/DIRJEN

BAPPEDA/PUSDATIN/ SEKJEN *)

*) umumnya Menteri/Kepala Daerah menunjuk Sekjen di K/L dan Bappeda di Pemda

ALUR IG STRATEGIS

KLASIFIKASI SISTEM : 1. PRODUKSI 1.1 Sistem Produksi 1.2 Sistem Validasi

SIMPUL JARINGAN K/L

2. PENGELOLAAN DATAWAREHOUSE 2.1 Sistem Integrasi antar Basisdata 2.2 Sistem Data Acuan

PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN

3. LAYANAN DATA DAN ANALISIS PENUNJANG KEBIJAKAN 3.1 Sistem Pelayanan IG Strategis 3.2 Sistem Pemanfaatan IG

PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN, BAPPENAS, KSP

ALUR IG STRATEGIS

PENGGUNA

IG GEOPORTAL SIMPUL JARINGAN

PENGGUNA BERHAK MENGETAHUI KUALITAS IG

WEBGIS, MOBILE GIS

METADATA

PASAL 49, UU 4/2011

SISTEM PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

SISTEM PENGELOLAAN IG STRATEGIS IG

SISTEM PENYEBARLUASAN IG STRATEGIS

PRODUKSI PETA CETAK

• Fungsi Ina-Geoportal •

Ina-Geoportal (Indonesia-Geospatial Portal) adalah portal Geospasial Indonesia yang dibangun dengan partisipasi berbagai kementrian dan lembaga serta pemerintah daerah di Indonesia. 01 • Berfungsi sebagai gerbang utama akses informasi geospatial dan sebagai sarana berbagi data

•

•

02

•

•

03

•

04

Sebagai sarana pencarian metadata spasial dan meta service •

Digunakan admin untuk memanage Harvesting dengan standard CSW . Sistem mampu mengharvest metadata dan data spasial ke dalam database PSJ

•

Fasilitas pencarian data geospatial terdistribusi dengan spesifikasi teknis WFS, WCS, dan WMS 25

Arsitektur Proses Harvesting

Developer / Admin User Public

Proses Harvesting External

1.View 2. Search 3. Download

Harvesting

Ina-Geoportal

SOA/OSB SOA/OSB Oracle OS Weblogi Bc SO

Harvesting By Schedule

A

Metadata Search Metadata View Searching Download

Arcgis Arcgis Server Server // Portal Portal

Offline API / Webservice

Search Metadata Data Harvesting

Simpul Jaringan

Publik Government Internal IG strategis

Database Database Metadata/ Metadata/ Metaservice Metaservice

View Download

Oracle Database

Database IG

GetData Harvesting

26

Topologi Ina-SDI Data Publik

internet

Ina-Geoportal

External Producers/Users Data Internal

Internal Producers/Users

Penghubung Simpul Jaringan

Ina-SDI Network WAN

Data Konfidensial

Unit Kliring SJ (K/L)

LAN/WAN

Unit Prod Unit Prod Unit Prod Data Data Data

Unit Kliring SJ (Prov) LAN/WAN

SKPD

Unit Kliring SJ (Kab/Kota) LAN/WAN

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

SKPD

Usecase Manajemen Harvesting

Tambah Simpul Jaringan Penarikan Metadata Proses Harvesting Database IG Strategis Metadata/Metaser vice

29

PEMANFAATAN INFORMASI GEOSPASIAL

ANALISIS

VISUALISASI

GEO-ACCOUNTING

STRATEGIC PLANNING

GEOSPATIAL SUPERIORITY

DECISION MAKING SURVEY DAN PEMETAAN

ACTING

GEO-MONITORING LOCAL GOVERNMENT

BIG DAN BPS

KOMUNITAS

KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

TNI-POLRI/POLISI

INFORMASI GEOSPASIAL STRATEGIS NASIONAL

Recommend Documents