DOKUMEN KESEPAKATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2013

DOKUMEN KESEPAKATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2013

LAMPIRAN 1

1.1 INFORMASI GEOSPASIAL DASAR Tabel 1 Kesepakatan di Bidang Informasi Geospasial Dasar No 1 2

3 4

Kesepakatan Menindaklanjuti RAN 2012 yang belum terlaksana Program percepatan penyelenggaraan IGD (pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan dan penggunaan IGD): a. Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (JKGG) Pembangunan dan penyebaran JKGG di seluruh wilayah Indonesia. Merealisasikan model geoid di Indonesia. Densifikasi jaringan pasut di seluruh wilayah Indonesia. Pemutakhiran Sistem Referensi Geospasial Nasional (Horisontal, Vertikal dan Gayaberat). b. Peta Dasar Program adjudikasi pemetaan batas wilayah administrasi untuk masukan pembuatan Permendagri. Program pemutakhiran pemetaan batas wilayah negara dan batas wilayah administrasi. Program pemetaan rupabumi untuk wilayah Kalimantan pada skala 1:25.000. Program pemetaan rupabumi untuk wilayah daerah kota otonom pada skala 1:10.000 dan 1:5.000. Program pengadaan citra tegak resolusi tinggi seluruh wilayah Indonesia sebagai IGD alternatif sebelum peta dasar vektor tersedia secara memadai. Program penyediaan data vektor garis pantai seluruh Indonesia. Program pemetaan LPI dan LLN skala 1:50.000. Program pemetaan LPI prioritas area pada skala 1:25.000 dan 1:10.000. Program pemetaan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)III. Program bersama percepatan survei dan pemetaan kelautan untuk mitigasi bencana. Kesepakatan untuk menjalankan strategi percepatan penyelenggaraan IGD: a. Mengaktifkan pokja yang sudah dibentuk: Pokja Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika (BIG, BPN, BMKG, LIPI, ESDM, DittopAD, Dishidros, Dispotrud, KemenHub, Perguruan Tinggi) dikoordinasi oleh Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika BIG; Pokja Pemetaan Rupabumi/Topografi (BIG,BPN, BMKG, LIPI, ESDM, DittopAD, Dishidros, Dispotrud, KemenHub, Perguruan Tinggi) dikoordinasi oleh Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim BIG; Pokja Pemetaan Pantai dan Laut (BIG, LIPI, BPPT, ESDM, KKP, Dishidros, KemenHub, Perguruan Tinggi) dikoordinasi oleh Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai BIG; Pokja Batas Wilayah (BIG, Kemendagri, Kemlu, Kemhan, ESDM, BNPP, KemenHub, DittopAD, Dishidros, KKP, Perguruan Tinggi) dikoordinasikan oleh Pusat Batas Wilayah. Pokja Toponim (BIG, Kemendagri, Kemlu, Kemhan, ESDM, DittopAD, Dishidros, KKP, Perguruan Tinggi) dikoordinasikan oleh Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim BIG.

b. Melibatkan K/L dan Pemda sebagai kontributor dalam penyelenggaraan IGD. c. IGD harus dapat diperoleh secara mudah dengan tarif Rp 0,- untuk pengguna melalui Infrastruktur Data Spasial Nasional. d. Penyusunan norma, standar,prosedur, dan ketentuan (NSPK) dalam penyelenggaraan IGD. e. Merekomendasikan untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam melaksanakan penyenggaraan IGD, baik SDM maupun Industri IG. f. Penerbitan kebijakan untuk mengantisipasi IGD yang belum memadai. g. Penerbitan versi resmi unsur-unsur IGD oleh BIG.

1.2. INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK Tabel 2 Kesepakatan di Bidang Informasi Geospasial Tematik No 1

Kesepakatan Terkait Kelompok Kerja Nasional Informasi Geospasial Tematik (Pokja nasional IGT): a. Tujuan pembentukan Pokja Nasional IGT adalah untuk merumuskan strategi, kebijakan, dan program rencana penyelenggaraan IGT serta mengintegrasikan kegiatan penyelenggaraan IGT. b. Organisasi Pokja Nasional IGT terdiri atas penanggung jawab, pengarah, ketua, sekretaris dan11 pokja IGT yaitu : i. Pokja Pemetaan Sumberdaya Air dan DAS; ii. Pokja Pemetaan Sumberdaya Lahan Pertanian dan Gambut; iii. Pokja Pemetaan Dinamika Sumberdaya; iv. Pokja Pemetaan Perubahan Iklim; v. Pokja Pemetaan Ekoregion; vi. Pokja Pemetaan Monitoring Perijinan Sektoral, Penutup lahan, dan Status Lahan; vii. Pokja Pemetaan Transportasi; viii. Pokja Pemetaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; ix. Pokja Pemetaan Kebencanaan; x. Pokja Pemetaan Tata Ruang; xi. Pokja Pemetaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Atlas. c. Pokja Nasional IGT harus menentukan prioritas penyelenggaraan IGT berdasarkan kebutuhan riil nasional dan isu-isu strategis nasional. d. SK Pembentukan Pokja Nasional IGT akan ditandatangani oleh Kepala BIG. BIG akan mengirim surat kepada K/L (pejabat eselon 1), universitas, Asosiasi Profesi, dan LSMuntuk penunjukan pengarah, ketua, sekretaris dan anggota dalam pokja e. Program kerja dan jadwal pokja di tahun 2013 telah disepakati untuk

ditindaklanjuti. Koordinasi pelaksanaan program kerja tersebut adalah sebagai berikut: i. Rapat Koordinasi Pokja Pendahuluan ( 20-21 Februari 2013) ii. Rapat Koordinasi Teknis setiap Pokja IGT tahap 1 (15-17 Mei 2013) iii. Rapat Koordinasi Teknis setiap Pokja IGT Tahap 2 (27-29 Agustus 2013) iv. Rapat Koordinasi Pokja IGT Tahap Final (20 November 2013) f. Program kerja dilaksanakan oleh anggota Pokja dari K/L terkait yang berperan sebagai inisiator program kerja. g. BIG memfasilitasi rapat koordinasi Pokja yang berkaitan dengan pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program kerja. 2

Terkait dengan program prioritas tahun 2014: a. Penyelenggaraan IGT difokuskan pada percepatanprogram penataan ruang dan penyediaan IGT sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. b. Penyediaan IGT untuk program prioritas difokuskan pada tematema sebagai berikut: lereng, morfologi, DAS, penutup lahan/penggunaan tanah, geologi, kawasan pertambangan, rawan bencana, hidrologi, oseanografi, curah hujan, jenis tanah dan lahan gambut, luas baku sawah, kawasan kehutanan, kepadatan penduduk, pertanian/peternakan/perkebunan, kesesuaian lahan,kemampuan lahan, sumberdaya pesisirpulau kecillaut, peta zonasi pemanfaatan laut dan pesisir, penanggulangan kemiskinan, kawasan cagar budaya, kawasan konservasi dan fungsi lindung, kawasan perindustrian, kawasan pariwisata, infrastruktur laut dan pesisir, transportasi, ekoregion. c. Penyediaan IGT dieselenggarakan oleh K/L yang berperan sebagai walidata. d. Lokasi program prioritas untuk tata ruang mencakup wilayah nasional dengan skala 1: 50.000. Oleh sebab itu, perlu dukungan percepatan pemetaan RBI, LPI minimal skala 1: 50.000 dan citra penginderaan jauh resolusi yang memadahi dalam mendukung penataan ruang di wilayah tersebut. e. Lokasi program prioritas untuk penyediaan IGT sumberdaya laut pesisir dan pulau kecil difokuskan di kawasan ALKI 3, terutama yang berbatasan dengan Negara lain. f. Penyediaan IGT sumberdaya laut, pesisir di pulau-pulau kecil terdepan memerlukan skala besar (minimal 1: 10.000) g. Total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian target program

prioritas penyelenggaraan IGT di masing-masing masing masing K/L terkait adalah Rp. 813.235.000.000 13.235.000.000,- (Tabel 1.) Tabel 1. RencanaAlokasi Anggaran Penyelenggaraan Igt Tahun Tah 2014

h. Pencapaian target program prioritas 2014 memerlukan dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan dan Bappenas. 4

Kerjasama antara K/L dalam pelaksanaan program kerja sesuai dengan peraturan dan perudang-udangan udangan yang berlaku

5

Standard basisdata IGT diperlukan untuk mengintergrasikan IGT di K/L terkait

6

Terkait dengan penyusunan konsep Grand Design IGT 2015-2019: 2015 a. Penyusunan Rencana Aksi IGT 2015-2019 2015 berdasarkan pada kebutuhan IGT untuk menjawab isu strategis nasional, seperti MP3EI, Penanggulangan Kemiskinan, ketahanan pangan dan energi, penataan ruang, konflik sosial, so ial, kebencanaan dan perubahan iklim, iklim isu strategis lainnya. b. Anggota Pokja IGT akan mengkaji lebih lanjut kebutuhan IGT untuk penyusunan Rencana Aksi IGT 2015-2019. 2015 2019. Pengkajian kebutuhan ke IGT tersebut ersebut dilakukan oleh anggota Pokja yang berperan sebagai walidata. c. Rencana Aksi IGT 2015-2019 2015 2019 mencakup penyediaan IGT wilayah

nasional dan yang wilayah lainnya yang masih gap pada pencapaian kegiatan tahun 2014. d. Draft Grand Design IGT 2015-2019 ditargetkan selesai paling lambat Bulan November 2013.

1.3. INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL Tabel 3 Kesepakatan di Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial No 1

2

Kesepakatan KESEPAKATAN UMUM: 1. Sepakat melaksanakan roadmap yang ditetapkan di Rakornas IIG Tahun 2012 (terlampir) 2. Sepakat untuk melakukan rencana aksi untuk prioritas berikut: a) Tindak lanjut Citra Tegak Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi (CTSPJRT); b) Pembentukan Komite Ina-SDI dan Revisi Perpres 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional; c) Percepatan pembangunan dan pembinaan SJ; dan d) Mengakomodasi Pemetaan Partisipatif; 3. Sepakat untuk melakukan percepatan penyusunan Lisensiatas data dan akses terhadap data pemerintahdalam rangka menetapkan hak dan kewajiban dari walidata dan pengguna. Jenis lisensi tersebut tidak terbatas kepada: a) Lisensi Data Terbuka (Open Data License) dan; b) Lisensi Akses Data Terbuka (Open Data Access License). KESEPAKATAN TENTANG INPRES NO. 6/2012: 1. Sepakat menggunakan CTSPJRT yang dihasilkan sesuai dengan Inpres No. 6 Tahun 2012. 2. LAPAN bersama BIG sepakat untuk mensosialisasikan hal sebagai berikut, melalui media website: a) spesifikasi layanan; b) indeks lokasi yang telah diakusisi, dan c) program akusisi yang akan dilakukan. 3. Sepakat mengikuti mekanisme pengajuan permintaan CTSPJRTyang disusun LAPAN bersama BIG, yaitu: a) melampirkan surat resmi permintaan yang ditandatangani oleh pejabat minimum eselon II, dilampiri TOR kegiatan yang tercantum dalam RKAKL; b) tidak melakukan penganggaran pembelian CTSPJRT; c) melampirkan lokasi geografis wilayah cakupan; d) mencantumkan periode waktu akuisisi; 4. Pengajuan permohonan CTSPJRT diterima paling lambat tanggal 28 Februari 2013 pukul 23.59; 5. Sepakat bagi K/L yang telah mengadakan CSRT pada tahun anggaran sebelum 2013 dengan lisensi 5 (lima) instansi (termasuk untuk LAPAN dan BIG), agar

menggandakan data CSRT tersebut untuk diserahkan kepada LAPAN dan BIG. 3

KESEPAKATAN TENTANG PEMBENTUKKAN KOMITE INA-SDI: 1. Sepakat tentang struktur dan jadwal pembentukan Komite Ina-SDI (dibentuk dalam tahun 2013); 2. Sepakat mengakomodasi hasil-hasil dari Pokja IG Dasar dan IG Tematik. 3. Sepakat sebagai wadah konsolidasi Kelompok-kelompok Kerja Tematik ke dalam Kelompok-kelompok Kewalidataan yang berfungsi sebagai lembaga otorisasi tematik tertentu (Integrasi dengan WG 2); 4. Sepakat melakukan percepatan pembentukan Peraturan Pemerintah tentang kelembagaan IG sebagai acuan pembentukan Komite Ina-SDI.

4

KESEPAKATAN TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN SJ: 1. K/L sepakat untuk ikut berpartisipasi dalam sosialisasi dan pemanfaatan INASDI; 2. Sepakat melakukan Revisi Perpres No. 85 Tahun 2007 dengan menegaskan percepatan pembangunan dan pembinaan SJ, yang mencakup: a) Penambahan simpul jaringan; b) Penganggaran untuk membangun dan memelihara simpul; c) Mekanisme untuk menambah simpul jaringan; d) Kewalidataan untuk masing-masing layer IG; e) Mengakomodasi hak dan kewajiban Simpul Jaringan untuk berbagi-pakai data sesuai kewalidataan dan otorisasi; 3. Sepakat melakukan Percepatan Penyusunan/Pembaharuan Peraturan Internal K/L, yang mencakup: a) Unit kliring; b) Tata kelola data dan akses data; c) Klasifikasi data dan akses data.

5

KESEPAKATAN TENTANG DUKUNGAN TERHADAP PEMETAAN PARTISIPATIF: 1. Sepakat untuk mengakomodasi kegiatan pemetaan partisipatif dengan menyediakan SOP yang ditetapkan oleh walidata/institusi yang memiliki hak otorisasi sesuai hukum dan peraturan perundangan; 2. Sepakat diperlukan mekanisme kontrol kualitas (QC) dan penjaminan kualitas (QA) oleh walidata/otoritas terkait; 3. Sepakat untuk menyediakan layanan CORS (Continues Operating Reference System) GPS untuk pemetaan partisipatif sesuai dengan peraturan perundangan.

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA INFORMASI GEOSPASIAL Tabel 4 Kesepakatan di Bidang Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial

No Kesepakatan Fokus Area : Pendidikan dan Pelatihan IG 1 Raker penyusunan rancangan bahan kurikulum bidang IG 2 Raker lanjutan penyusunan rancangan bahan kurikulum inti akademik 3 Penyusunan bahan rancangan kurikulum 2-3 kali 4 Penyampaian bahan rancangan kurikulum ke Kemendikbud 5 Raker penyiapan unit diklat bidang IG yang terakreditasi Fokus Area: Jabatan Fungsional 1 Raker dan FGD 3-4 kali penyusunan Rapermen PAN-RB (revisi) tentang Jabfung Surta 2 Pengusulan Rapermen PAN-RB 3 Sosialisasi Permen PAN-RB ke K/L dan daerah 4 ToT terhadap pengajar dan penilai Jabfung Surta Fokus Area: Akreditasi dan Sertifikasi IG 1 Raker an FGD 2-3 kali finalisasi SKKNI Bidang IG 2 Penetapan SKKNI Bidang IG 3 Pembentukan lembaga pengembangan jasa IG 4 Penyusunan aturan perundangan untuk akreditasi lembaga sertifikator SDM dan lembaga pelatihan dan kursus 5 Penyusunan aturan perundangan untuk proses sertifikasi badan usaha Fokus Area: Penelitian dan Pengembangan IG 1 Pembentukan sistim informasi litbang IG 2 Penyelenggaraan kegiatan kelitbangan

Waktu Akhir April 2013 Mei 2013 Juni – Ags 2013 Sept 2013 April 2013 Maret-Juni 2013 Juli 2013 Sep - Nov 2013 Sept – Nov 2013 Maret – April 2013 April 2013 Mei 2013 Mei – Nov 2013 Mei – Nov 2013

Des 2013 Sept 2013

LAMPIRAN 2

2.1. INFORMASI GEOSPASIAL DASAR Tabel 1. Rencana Aksi Nasional Informasi Geospasial Dasar N o 1 a

Program/Kegiatan

Satuan

Cakupan

Tersedia s/d 2012

Rencana Aksi Gap Wilayah

PenyelenggaraanJaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Pembangunan dan Pilar penyebaran Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika di seluruh wilayah Indonesia : - JKHN pasif (Pilar) 1000 800 200

2014 Jumlah

Biaya

Wil.

2015 s/d ~ Jumlah

Penyelenggara Biaya BIG

Pulau-pulau kecil di Indonesia Timur

125

1, 875 M

- JKHN aktif (CORS)

1000

300

700

Indonesia Timur

100

60 M

- JKVN

10000

6041

3959


125

1, 875 M

- JKGN

10000

5891

4109


125

1, 875 M

- Pemeliharaan JKGG

11000

700

10300

- Pengoperasian CORS

1000

300

700

b

Merealisasikan model geoid di Indonesia

Regio n

c

Densifikasi jaringan pasut di seluruh wilayah Indonesia Pemutakhiran Sistem Referensi Geospasial Nasional (Horisontal, Vertikal dan Gayaberat)

Stasiu n

d

2 a

Sulawesi

400

Doku men

138

262

Sistem referensi JKHN

300

18 M

Seluruh Indonesia

375

11,25 M

Kalimantan dan Papua

2 model

10 M

BIG

Indonesia Timur

200

100 M

BIG

Seluruh Indonesia

1 lap

9,885 M

BIG

Penyelenggaraan Peta Dasar Program adjudikasi pemetaan batas wilayah administrasi untuk masukan pembuatan Permendagri.

Fasilitasi Penegasan Batas Daerah

Segm en

946

143

804

Seluruh Indonesia

100

30 M

Kemdagri

Fasilitas Penyiapan Bahan Adjudikasi

Segm en

946

143

804

Seluruh Indonesia

100

4M

BIG

Fasilitasi Penyelesaian Masalah Batas

Doku men

80

10

70

Seluruh Indonesia

1 lap

2M

Kemdagri

Kajian Penyelesaian Batas Daerah

Doku men

80

10

70

Seluruh Indonesia

1 lap

1,5 M

BIG

b

Program pemutakhiran pemetaan batas wilayah negara dan batas wilayah administrasi.

c

Doku Pemutakhiran men, pemetaan batas wilayah negara KM, (fasilitasi pertemuan NLP, Pilar antar negara, pemeliharaan pilar batas negara, update peta joint mapping penegasan batas negara, perundingan antar negara) NLP Pemutakhiran pemetaan batas wilayah administrasi (fasilitasi penyediaan peta wilayah, update peta wilayah provinsi/kabupaten) Program pemetaan rupabumi Pemetaan baru RBI Skala 1: 5.000

NLP

Pemetaan baru RBI Skala 1: 25.000

NLP

RIMalaysi a, PNG, Timor Leste

Balikpapan, Samarinda, Bulungan, Banjarmasin, Banjarbaru, Palangkaray, Pontianak, Bandung, YogyakartaSurakarta Kaltim, Aceh, Lampung, Babel, Kalbar dan Kalsel

30 M

BIG dan Kemdagri

5M

BIG dan Kemdagri

859

103,08 M

BIG

2580

366,8 M

BIG

d

e

Pemutakhiran RBI Skala 1:25.000

NLP

Banten, DKI, Jabar

Pemetaanbaru RBI Skala 1:1.000.000

NLP

Pembangunan Basisdata Toponim dan Gasetir Pembangunan Basisdata RBI seamless dan kartografi Supervisi dan koordinasi Pemetaan Rupabumi Pemrosesan citra tegak resolusi tinggi seluruh wilayah Indonesia Pemetaan LPI dan LLN

Dok ume n NLP

Penyelenggaraan Peta LPI 1:250.000

NLP

300

127

173


NLP

1300

427


NLP

4800


NLP

19200

37

250

17,5 M

BIG

Seluruh Wilayah Indonesia

37

1,7 M

BIG

Seluruh Wilayah Indonesia

1

5M

BIG

1250

11,925 M

BIG

1

52.9 M

BIG

1

25 M

BIG

Sulteng, Sulbsr

40

2,4 M

BIG

873

Sulsel, Sultra

80

38 M

BIG

8

4792

Pantai utara Jawa

20

9,6 M

BIG

0

19200

DKI, Jawa Barat

8

4M

BIG

_

_

Dok ume n Pak et

Penyelenggaraan Peta LLN 1:50.000

NLP

0

0

0

scene

146

0

146

3 segme n ALKI III

_

_

20

14,6 M

BIG

Seluruh Indonesia

146 scene

3M

BIG

Laut Arafuru, Selat Ombai dan sekitarnya

65.000 Km

57,6 M

BIG

7,2 M

BIG

23,6 M

BIG

f

Survei Garis Pantai

g

Program survei batimetri pada ALKI III

h

Program bersama percepatan survei dan pemetaan kelautan untuk mitigasi bencana.

2

Km

2

2

Kedalam an perairan 0-200 meter

_

_

Kepulauan Mentawai dan Selat Sunda

6.160 Km

2

Kedalam an perairan 200 – 3000 meter

_

_

Perairan Mentawai, Selat Sunda, Selat Madura, Perairan Selatan Jawa, Utara Bali Nusa Tenggara dan Lombok (Anjakan Flores)

33.600 Km

Survei Kelautan Perairan Dangkal

Km

Survei Kelautan Perairan Dalam

Km

2

2

3 a

b

Koordinasi Penyelenggaraan IGD Kelompok kerja percepatan penyelenggaraan IGD Pokja Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Pokja Pemetaan Rupabumi/Topografi Pokja Pemetaan Pantai dan Laut

Doku men

1

5M

Doku men Doku men

1

2M

1

1,5 M

Pokja Batas Wilayah

Doku men Doku men

1

2,5 M

1

11,4 M

Doku men

3

2M

Pokja Toponim (Peningkatan SDM, Penyusunan NSPK, Sosialisasi dan Pertemuan, Survei Verifikasi) Penyusunan NSPK dalam penyelenggaraan IGD

2.2. INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK Tabel 2.Rencana Aksi Nasional Informasi Geospasial Tematik

No

Program/Kegiatan

Satuan

Cakupan

Tersedia s/d 2012

Rencana Aksi Gap Wilayah

2014 Jumlah

Biaya

Wil.

2015 s/d ~ Jumlah

Biaya

Penyelenggara

A

PROGRAM BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

1

PemetaanTematikDasar

NLP

2650

2650

3 Koridor MP3EI

300

30,000

Nasional

2050

205,000

BIG-PPIT

2

Pemetaan Biomas Darat

NLP

2650

2650

3 Koridor MP3EI

300

21,000

Nasional

2050

143,500

BIG-PPIT

3

PemetaanNeraca SDA & LH

NLP

2650

2592

3 Koridor MP3EI

300

21,000

Nasional

1992

139,440

BIG-PPIT

4

Integrasi IGT Darat

NLP

2650

2650

3 Koridor MP3EI

300

15,000

Nasional

2050

102,500

BIG-PPIT

5

PemetaanMultirawan Bencana Alam

NLP

2650

2472

3 Koridor MP3EI

300

15,000

Nasional

1872

93,600

BIG-PPIT

6

Geostatistik Tematik Darat

NLP

2650

2650

3 Koridor MP3EI

300

15,000

Nasional

2050

102,500

BIG-PPIT

7

Inventarisasi Pulau Kecil

NLP

600

36

564

Kai

12

13.128

540

177.653

BIG-PPIT

8

Neraca Pesisir & SDA LH

NLP

1338

270

1068

Sulawesi Utara

90

9.627

888

102.843

BIG-PPIT

58

178

9

Neraca Pulau Kecil

NLP

600

36

564

Bepondi - Bras

12

8.987

540

114.007

BIG-PPIT

Kolaka, Luwuk, Mamuju, Pohuwato

15

1.656

265

67.219

BIG-PPIT

10

Zonasi Budidaya Pesisir

NLP

340

45

295

11

Pilar Batas RI-RDTL

Pilar

1.004

163

841

80

800

601

60.100

BIG-PBW

12

Pemeliharaan Pilar Batas RI-RDTL

Pilar

1.004

163

841

80

80

601

6.010

BIG-PBW

13

Pilar CBDRF Batas RIMalaysia

Pilar

802

42

760

35

10.500

662

198.600

BIG-PBW

14

Pemeliharaan Pilar CBDRF Batas RI-Malaysia

Pilar

802

42

760

35

1.050

662

19.860

BIG-PBW

15

Pilar Batar RI-PNG

Pilar

820

52

768

5

2.000

753

301.000

BIG-PBW

16

Pemeliharaan Pilar Batas RI-PNG

Pilar

820

52

768

5

200

753

30.100

BIG-PBW

17

Deliniasi dan Ajudikasi Batas Antar Provinsi (8.642,19 Km)

Segme n

31

4

27

14

1.953

BIG-PBW

18

Deliniasi dan Ajudikasi Batas Antar Kabupaten/Kota (49.067 Km)

Segme n

815

101

714

357

11.100

BIG-PBW

19

Peta Joint Border Mapping RI-Malaysia

NLP

45

15

30

20

Peta Kawasan Perbatasan RI-Mal Skala 50000

NLP

172

89

83

21

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Skala 50k - 100k

NLP

399

145

254

Peta Wilayah Administrasi Kota Skala 25k - 50k

NLP

Pemetaan PulauPulauTerluar (lokasititik dasar)

Pulau

22

23

24

25

5

47

1

10

BIG-PBW

-

83

415

BIG-PBW

235

107

535 BIG-PBW

98

55

43

0

-

0

BIG-PBW

195

91

104

13

1.825

65

9.125 BIG-PBW

Pembangunan Sistem Basis Data Batas Wilayah

Peta Wilayah

50

1.000

5.000 BIG-PBW

Kab

26

Atlas Bentanglahan

Pulau / Kepula uan

27

Atlas Sumberdaya Kelautan

Prov

41

456

12

850

420

31.500

BIG-PTRA

BIG-PTRA 3

4

0

33

Maluku

1

800

1

700

Papua

1

1.200

30

22.500

BIG-PTRA

28

Atlas Sumberdaya Pertanian

Prov

0

32

1

700

29

21.750

29

Atlas Sumberdaya Tematik Indonesia

Tema

0

15

1

700

13

9.750

30

Atlas From Space

Prov

7

26

2

800

22

18.700

31

Atlas Overview

Pulau / Kepula uan

32

Atlas Taktual

Tema

1

14

1

800

11

8.800

33

Atlas Indonesia untuk Anak

Tema

1

4

1

700

2

1.400

34

Atlas Pariwisata

Prov

10

23

2

800

19

15.200

35

Atlas Pendidikan Indonesia

Kab

0

497

3

900

491

147.300

36

Atlas Kebudayaan Indonesia

Prov

0

33

1

800

31

24.800

37

Atlas Kesehatan Indonesia

Prov

0

33

1

800

31

24.800

38

Atlas Transportasi

Prov

0

33

1

800

31

24.800

BIG-PTRA

BIG-PTRA

BIG-PTRA

BIG-PTRA 3

4

1

600

2

1.500

BIG-PTRA

BIG-PTRA

BIG-PTRA

BIG-PTRA

BIG-PTRA

BIG-PTRA

BIG-PTRA

BIG-PTRA

39

Atlas Wilayah Perbatasan

Lokasi

1

3

1

900

1

900

40

Atlas Publik Tematik Indonesia

Tema

0

15

1

700

19

9.750

BIG-PTRA

41

Atlas Program Penanggulangan Kemiskinan

Prov

0

33

1

700

31

21.700

BIG-PTRA

42

Atlas Geografi Statistik

Tema

0

15

1

700

13

9.100

BIG-PTRA

43

Atlas Dinamika Spasial

Prov

0

33

1

7.000

30

605.450

BIG-PTRA

B

PROGRAM KEMENTERIAN ESDM

24

27.000

1

Rekomendasi Keprospekan, Potensi Sumber Daya Panas Bumi

Kab / Kota

Air TembagaBabel,S.Betung Jambi,Tanjung SaktiSumsel,GarutJabar,Tirto Sari-Jatim, nunukanKaltim, seram Timur-Maluku, P.WetarMaluku,Kutai

ESDMBADAN GEOLOGI

Barat-Klatim, Kep.BandaMaluku,Paman calanBanten,Gn.Pan dan-Jatim, ManinjauSUmbarWai sanoNTT,Manggolo Sultra,Mambo sa-Sulsel

2

Rekomendasi Keprospekan, Potensi Sumber Daya Batubara, CBM dan Gambut

Prov

Prov.Jambi, Papua,Maluku, Maluku Utara,Perbatas an Papua,Sulsel,S umaiJambi,Kotabar u-Kalsel, Sumsel, BayatRiau,Aceh,Sult ra,Jabar,Jateng

3

Rekomendasi Keprospekan, Potensi Sumber Daya Bitumen Padat dan Migas

Prov

Prov.Sultra,Pa pua,Jabar dan Jateng

4

Rekomendasi Keprospekan, Potensi Sumber Daya Mineral

Kab / Kota

P.sebatik,P.Sin gian,P.Kawalus u,Buol ToliToli,Papua,Bab

17

99.000

ESDMBADAN GEOLOGI

6

3.500

ESDMBADAN GEOLOGI

23

11.600

ESDMBADAN GEOLOGI

el,Nagan RayaAceh,Ketapang Kalbar,Gayolu esAcehKetapang -KalbarHaltimMalut,PosoSulteng,Halten g-Malut

5

6

Rekomendasi Wilayah Kerja Pertambangan (WKP,WIUP,WPN,WIUPK )

Basis Data,Neraca, Atlas Peta, Metadata Sumber Daya Geologi

WKP, WIUP, WPN, WIUPK

WKP Pabum : 8 WKP,WP Min.Logam : 30 WUP/10 WPN (P.Sulawesi dan Maluku,),WP Batubara : 20 WIUP/10 WPN (P.NTT dan Papua)

Paket

2 paket data pemutakhiran atlas peta dan metadata sumber daya geologi serta 8 paket data pemutakhiran basis data dan neraca sumber daya geologi

10

1.890

ESDMBADAN GEOLOGI

2.100

ESDMBADAN GEOLOGI

7

Pemetaan Hidrogeologi Bersistem

NLP

161

95

66

5

1.099

ESDM-PUSAT SDAT-GL

8

Penyelidikan Potensi Cekungan Air Tanah

CAT

40

2

38

15

2.568

ESDM-PUSAT SDAT-GL

9

Penyelidikan Konservasi Air Tanah

CAT

40

40

15

2.886

ESDM-PUSAT SDAT-GL

10

Penyelidikan Konfigurasi Cekungan Air Tanah

CAT

40

3

37

15

2.922

ESDM-PUSAT SDAT-GL

11

Pemetaan Geologi Teknik Bersistem

NLP

181

15

166

8

1.263

ESDM-PUSAT SDAT-GL

12

Penyelidikan Geologi Teknik untuk Menunjang Infrastruktur

Lokasi

Nasional

34

8

1.830

ESDM-PUSAT SDAT-GL

13

Pemetaan Geologi Teknik Perkotaan pada Kawasan Perbatasan, Pusat Kegiatan Wilayah dan Nasional serta Pulau Terluar

Lokasi

Nasional

119

8

1.623

ESDM-PUSAT SDAT-GL

14

Penyelidikan Geologi Teknik Kasus-kasus Bahaya Geologi dan Isu Strategis Nasional

Lokasi

Nasional

44

4

832

ESDM-PUSAT SDAT-GL

Lokasi

Nasional

5

10

2.396

ESDM-PUSAT SDAT-GL

15

Penyelidikan Geologi Teknik Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro

Hidro/Hydropower

16

Penyelidikan Geologi Lingkungan Perkotaan

Kab / Kota

Nasional

30

6

1.258

ESDM-PUSAT SDAT-GL

17

Penyelidikan Geologi Lingkungan Regional

Kab / Kota

Nasional

40

5

1.036

ESDM-PUSAT SDAT-GL

18

Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Pertambangan

Kab / Kota

Nasional

41

7

1.383

ESDM-PUSAT SDAT-GL

19

Penyelidikan Geologi Lingkungan Kawasan Kars

Lokasi

Nasional

21

5

912

ESDM-PUSAT SDAT-GL

20

Penyelidikan Geologi Lingkungan Konservasi Kawasan Lindung Geologi

Lokasi

Nasional

4

5

1.088

ESDM-PUSAT SDAT-GL

21

Penyelidikan Geologi Lingkungan Pasca Bencana

Lokasi

Nasional

4

5

1.161

ESDM-PUSAT SDAT-GL

22

Penyelidikan Geologi Lingkungan untuk Lokasi TPA Sampah

Lokasi

Nasional

12

2

394

ESDM-PUSAT SDAT-GL

5

915

ESDMPVMBG

23

Pemetaan KRB Gunungapi

NLP

70

G.Talakmau, G.Lahendong, G.Ile Muda, G.Labalekan, G.Yersy

24

25

26

Pemetaan Geologi Gunungapi

Pemetaan KRB Gempa Bumi

Pemetaan KRB Tsunami

NLP

Prov/K ab

Prov/K ab

30

G.Talakmau, G.Lahendong

2

410

ESDMPVMBG

9

Pagar Alam, Palembang, Cilacap, Bima, Cianjur

4

600

ESDMPVMBG

7

Makasar, Sumbawa Besar, Gorontalo, Flores

4

605

ESDMPVMBG

39

Halmahera Ut, Halmahera Sel, Halmahera Bar, Sorong, Mamuju, Bolaang Mongondow, Asahan, Buol

9

1.525

ESDMPVMBG

33 Prov

1

27

ESDMPVMBG

27

Pemetaan Zona Kerentanan GT

Nas, Prov, Kab, NLP

28

Prakiraan Potensi GT

Prov

1

29

Atlas Kerentanan GT

Prov

1

C

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

ESDMPVMBG

1

Pemutakhiran Peta Infrastruktur

2

Peningkatan dan Pengembangan Peta InformasiBencana

sesuai lokasi bencana

3

Pemanfaatan Citra Resolusi Tinggi untuk Analisa PerkembanganDaerah Permukiman

sesuai isu strategisbid PU

4

Peningkatan Sistem Informasi Geografis Infrastruktur PU

1 sistem

5

Pengembangan Sistem Informasi, Manajemen Komunikasi Data, Kementerrian (SIMKD PU)

1 sistem

D

KEMENTERIAN PERTANIAN

1

Pemetaan air tanah dangkal (15 provinsi sentra pangan) (Skala 1:10K atau menyesuaikan)

Nasional

Prov

nasional

Indonesia timur

17 Provinsi(204 kabupaten)

726

semua kab

33 provinsi

800

KEMENTRIAN PU-PUSDATA

33 provinsi

500

sesuai lokasi bencana

33 provinsi

500


500

sesuai isu strategis

sesuai isu strategis

500


750

1 sistem

800


605

1 sistem

665


5

6.000

5

6.000

KEMENTANPSP

di luar Pulau Jawa dan Madura

2

Audit Jaringan Irigasi Tersier (Skala 1:10K)

3

Pemetaan Lahan Pertanian lahan kering (Skala 1:10K)

NLP

4

Pemetaan status hara P, K, dan C Organik (Skala 1:50K)

Kab

100 kabupat en

5

Pemetaan Lahan Rawa dan Gambut (Skala 1:50K)

Pulau

3 pulau

6

Peta Arahan Pemanfaatan Lahan Terlantar untuk Pangan dan Peternakan (Optimasi Lahan Pertanian) Mendukung Program Kluster Pertanian (Skala 1:50K)

Kab

Kabupat en terpilih di Pulau Kaliman tan, Nusa Tenggar a, Sulawesi , Sumater a, dan Papua

7

Peta Sumberdaya Tanah (Skala 1:250K)

Prov

Pulau

Prov. Papua, Papua

di luar Pulau Jawa dan Madura

2.000

2.000

KEMENTANPSP

3.000

3.000

KEMENTANBBSDLP

3.000

KEMENTANBBSDLP

25 Kabupaten

25

3.000

Papua, Papua Barat

2

4.000

-

KEMENTANBBSDLP

Papua, Papua Barat

2

4.000

-

KEMENTANBBSDLP

-

-

KEMENTANBBSDLP

Barat, dan Kaliman tan Tengah (Verifka si)

Pulau

Lokasi terpilih menduk ung MP3EI di P Kaliman tan, Sulawesi , dan NTT

9

Peta Sumberdaya Tanah di koridor kawasan MP3EI Papua dan Papua Barat (Skala 1:50K)

Prov

Lokasi terpilih menduk ung MP3EI di Prov Paprua dan Papua Barat

10

Peta Sumberdaya Tanah di koridor kawasan MP3EI Sumatera dan Jawa (Skala 1:50K)

Prov

Lokasi terpilih

8

Peta Sumberdaya Tanah di koridor kawasan MP3EI (Kalimantan, Sulawesi dan NTT) (Skala 1:50K)

Kalimantan, Sulawesi, NTT

3

3.000

KEMENTANBBSDLP

6.000

6.000

KEMENTANBBSDLP

3.000

3.000

KEMENTANBBSDLP

3.000

Papua

11

Peta Rencana Pengembangan Kawasan Rice Estate (Skala 1:50K)

Prov

Kalteng, Kalbar, Kaltim

12

Identifikasi Lahan untuk Rencana Perluasan Areal Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura, Hijauan Makanan Ternak, dan Penggembalaan Ternak (Skala 1:50K)

Kab

Kabupat en terpilih

Sulawesi

13

Peta Kesesuaian Lahan untuk Kawasan 39 Komoditas Unggulan Nasional (prioritas 1: padi, jagung, kedele, tebu, sapi) (Skala 1:50K)

Kab

Kabupat en terpilih

Pembaharuan

1.000

14

Peta Kesesuaian Lahan untuk Kawasan 39 Komoditas Unggulan Nasional (selain padi, jagung, kedelai, tebu, sapi) (Skala 1:50K)

Kab

Kabupat en terpilih

Pembaharuan

1.000

Pembaharu an

15

Peta Potensi Lahan dan Peta Sebaran Perkebunan Kelapa Sawit kerjasama dengan LAPAN

Prov

6 Provinsi

Papua dan Papua Barat

3.000

-

Prov

4 Provinsi

16

Peta Potensi Lahan dan Peta Sebaran Perkebunan Kelapa Sawit

0

0

2

2.000

Papua

0

KEMENTANBBSDLP

0

KEMENTANBBSDLP

1.000

KEMENTANBBSDLP

1.000

KEMENTANBBSDLP

-

-

KEMENTANDIT.PERKEBU NAN

KEMENTANDIT.PERKEBU

tahun 2009 kerjasama dengan LAPAN (Skala 1:50K)

NAN

17

Peta Potensi Lahan dan Peta Sebaran Perkebunan Tebu (Skala 1:50K)

Prov

nasional

-

-


18

Peta Potensi Lahan dan Peta Sebaran Perkebunan Kelapa Sawit tahun 2008 kerjasama dengan BBSDLP

Prov

nasional

-

-


19

Peta Potensi Lahan dan Peta Sebaran Perkebunan Kelapa Sawit tahun 2009kerjasama dengan BBSDLP

Prov

nasional

-

-


20

Pemetaan Sebaran Existing lahan Kakao, Kopi, Kelapa, Karet, jambu mete (Skala 1:10 K - 1:50K)

Pulau

3.100

3.000


E

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

1

Peta Tematik Pertanahan Berbasis Bidang Tanahdengan jumlah

Seluruh Sulawesi

20.000

Seluruh Kalimantan, Maluku,

BPN-DIT. PEMETAAN

tema sebanyak 8 Tema prioritas

2

3

Nusa Tenggara, dan Papua terpetakan

Penggunaan Tanah, Hak Tanah dan Penguasaan Tanah, Permasalahan Tanah, Administrasi dan Tempat Penting, Indikasi Tanah Terlantar, Kelas Ketinggian, dan Kelas Kelerengan, Peta Zona Nilai Tanah dan Kawasan, dan Peta-peta yang terkait substansi tupoksi

Nasional

4

Peta Potensi Nilai Tanah

5

Peta Updating Potensi Nilai Tanah Wilayh Jawa, Bali, Sumatera

-

Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur

Peta Tematik Sosial Berbasis Bidang Tanah

Prov

Prov

Nasional

Nasional

TEMATIK

3

5

Jawa, Bali,Provinsi di pulau Sumatera dan seluruh Lokasi

5

3.000

Seluruh provinsi di Kalimantan, Sumatera dan Indonesia Bagian Timur

BPN-DIT. PEMETAAN TEMATIK

45.000

BPN-DIT. SURVEI DAN POTENSI

3.000

BPN-DIT. SURVEI DAN POTENSI

yang sudah dikerjakan

F

1

2

3

4

KEMENTERIAN KEHUTANAN

Daerah Aliran Sungai

Lahan Kritis

Potensi Banjir Genangan dan Banjir Limpasan

Potensi Longsor

NLP

NLP

NLP

NLP

280

Penyempurna an Toponimi DAS

280

Review Lahan Kritis oleh UPT BPDAS

280

280

Pengesahan SNI

Pengesahan SNI

300

Penyempur naan Toponimi DAS

-

KEMENHUTPEP DAS

Anggaran di masing2 UPT BPDAS

Review Lahan Kritis oleh UPT BPDAS


KEMENHUTPEP DAS

300

Review Banjir Limpasan dan Genangan oleh UPT BPDAS


KEMENHUTPEP DAS

300

Review Longsor oleh UPT BPDAS


KEMENHUTPEP DAS

Pengesahan SNI

5

Erosi

NLP

280

300

6

Penunjukan Kawasan Hutan

Prov

20

-

7

Penataan Batas Kawasan Hutan

Km

63000

20000

8

Penetapan Kawasan Hutan

75%

75%

9

Penyusunan data/informasi pembentukan KPH dan Areal Pemanfaatan Hutan

Prov

33%

1

10

Penetapan Wilayah KPHP

Prov

3%

11

Penetapan Wilayah KPHK

Prov

42%

12

Hutan Kemasyarakatan (HKM)

Ha

13

Hutan Desa

Ha

Review Erosi oleh UPT BPDAS


KEMENHUTPEP DAS

-

KEMENHUTPLANOLOGI

240.000

KEMENHUTPLANOLOGI

1.736

KEMENHUTPLANOLOGI

220

KEMENHUTPLANOLOGI

-

KEMENHUTPLANOLOGI

0,14

520

KEMENHUTPLANOLOGI

120000 0

4000000

648

KEMENHUTPLANOLOGI

300000

100000

162

KEMENHUTPLANOLOGI

14

Penggunaan Kawasan Hutan

Updat e

3

1

970

KEMENHUTPLANOLOGI

15

Keanekaragaman Hayati (Biodiversity)

Updat e

3

1

200

KEMENHUTPLANOLOGI

16

Analisa Data Titik Panas (hot spot)

Judul

3

1

110

KEMENHUTPLANOLOGI

17

Pemetaan Areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Hutan Alam

Updat e

3

0

-

KEMENHUTPLANOLOGI

18

Dokumentasi Peta Dasar

Doku men

3

1

200

KEMENHUTPLANOLOGI

19

Penyusunan NSDH Nasional

Judul

3

1

130

KEMENHUTPLANOLOGI

20

Penyusunan database penyebaran desa

Judul

2

1

100

KEMENHUTPLANOLOGI

21

Perhitungan Potensi Hutan

Judul

3

1

430

KEMENHUTPLANOLOGI

22

Pemantauan Penutupan Lahan pada Unit Pengelolaan

Doku men

3

1

900

KEMENHUTPLANOLOGI

23

Pemantauan Penutupan Lahan melalui pemanfaatan citra reslusi sedang

Judul

3

1

1.860

KEMENHUTPLANOLOGI

24

Penghitungan serapan dan emisi karbon

Judul

3

1

100

KEMENHUTPLANOLOGI

25

Pembangunan basis data spasial kehutanan tingkat provinsi dan unit pengelolaan

Prov

27

7

250

KEMENHUTPLANOLOGI

26

Pengadaan Data Citra Resolusi Tinggi

Doku men

1

-

-

KEMENHUTPLANOLOGI

G

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1

Penguatan Ketersediaan Pada Layanan Metadata Untuk Data Spasial Kementerian Perhubungan

Prov

2

Perluasan Cakupan Data Untuk Keperluan Analisis Spasial Pada Sektor Transportasi

Prov

3

Peningkatan Aksesibilitas Dan Layanan IG

Prov

3

Meta-Data Untuk Data Spasial TransPortasi PerkereTaapian

1.500

2 Provinsi

6

2 Provinsi

2.000

33

Upt Pada 6 Provinsi

1.750

10.000

KEMENHUBSETJEN

Upt Pada 24 Provinsi

1.000

KEMENHUBSETJEN

Sektor TransportaSi Udara Dan Darat

7.000

KEMENHUBSETJEN

4

Pengintegrasian Ig Dengan Operator Transportasi

5

Studi Pengembangan Database Transportasi Sungai Indragiri -Provinsi Riau

KEMENUBDITJEN HUBDAT ASDP

6

Studi Pengembangan Database Transportasi SungaiDigul


7

Survey Penetapankelas Alur Pelayaran Sungai Martapura (Kota Banjarmasin Dan Kabupaten Banjar) Provinsi Kalimantan Selatan


8

Survey Penetapankelas Alur Pelayaran Sungai Tulang Bawang


9

Pembangunan Web Mapping Pelabuhan SDP


10

Penyusunan Database Dan Pemetaan Tersus

Sektor

4

Sektor TransPortasi Laut

1.500

10.000

KEMENHUBSETJEN

KEMENHUBDITJEN PERHUBUNG

AN LAUT

11

Penguatan Database Dan Pemetaan Tersus

12

Penyusunan CASR tentang Aeronautical Chart

13

Revisi CASR 173, MOS dan AC tentang instrument flight procedure design

14

1.000

-

KEMENHUBDITJEN PERUHUNUN GAN UDARA

300


300


300


1.500


500

KEMENHUBDITJEN PERUHUNUN

Revisi Skep WGS 84

15

Pembentukan Rute RNAV

16

Pembuatan Flight Procedure

17

Pemutahiran Data AIP volume I,II,III,IV,V

KEMENHUBDITJEN PERHUBUNG AN LAUT

GAN UDARA

18

Pengukuran koordinat bandar udara dalam WGS- 84

19

Pembuatan Aerodrome Obstacle Chart

20

Pembuatan world Aeronautical chart 1 : 1.000.000

450


500


-


250


250


-

21

Pembuatan en-route chart 1 : 3.000.000

22

Pembuatan aeronautical chart 1 : 250.000

23

PengadaanDigital MAP


Pengadaan Elektronik Terrain Obstacle Data

KEMENHUBDITJEN PERUHUNUN

24

(ETOD)

GAN UDARA

300 25

Pembuatan Aerodrome Chart

Jawa 26

27

28

29


Pemetaan Jalur Ganda

Lintas Terpilih

Peta Prasarana Perkeretaapian

Jawa / Sumater a (9 DAOP / 3 DIVRE)

Peta Lintas Ka Untuk Daerah Rawan Banjir Dan Longsor

Jawa / Sumater a (9 DAOP / 3 DIVRE) updatin g per tahun

Peta Operasi Dan Layanan Kereta Api

Jawa / Sumater a (9 DAOP / 3 DIVRE) updatin g per

Daop

Jawa

6.000

5 Daop + 3 Divre

1.200

Jawa / Sumatera / Kalimantan

1.000

Wilayah Operasi

50.000

4

2

Jawa

Daop

5.000

4

4 Per tahun

KEMENHUBDITJEN PERKERETA APIAN

24.000


12.000


10.000


tahun

30

Pemetaan Jalur Ganda Lintas Kutoarjo-Solo


31

Pemetaan Jalur Ganda Lintas CikampekCikarang-Purwakarta


32

Pemetaan Jalur Ganda Lintas Jakarta-Bogor


33

Pemetaan Jalur Ganda Lintas Brebes-TegalPekalongan


34

Pemetaan Jalur Ganda Lintas Tn.AbangSerpong-Rangkasbitung

35

Pembuatan GIS Prasarana

Informasi Geospasial Prasarana Kereta Api(KondisiLokasi) lintas Tn.AbangSerpongRangkasbitung

987


KEMENHUBDITJEN PERKERETA

Perkeretaapian

H

APIAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP Ekonusa, skala 1:250.000

Pulau

Pulau dan Provinsi

Kawasan Ekoregion (Eco Distrik), skala 1:100.000

Pulau

Kabupat en/ Kota

Daya Dukung Lingkungan Hidup Berbasis Kemampuan Lahan

Pulau

Nasional

Tutupan Lahan, skala semi detil dan tahunan, skala 1:50.000s/d1:250.000

Prov

Peta Indikasi Lahan Kritis, skala 1:50.000s/d1:250.000

Prov

1

7 Pulau Besar dan Kepulaua n

4

5

-

KLH

Pulau Papua, Sulawesi, Kep. Nusa Tenggara dan Kep. Maluku.

4

3.000

-

-

-

KLH

Sumatera dan Kalimant an

Pulau Sulawesi dan Kep. Maluku

2

2.000

Kep. Nusa Tenggara dan Pulau Kecil lainnya

3

3.000

KLH

Nasional , Provinsi, Kabupat en

tersedia

33 Provinsi (time series)

33

2.000

33 Provinsi (time series)

33

20.000

KLH

Nasional

tersedia (10 Provinsi)

10 Provinsi

10

1.000

Nasional (Updating)

33

2.000

KLH

2

3

-

Prov

Nasional

Ekosist em

Nasional

Tersedia (Kaltim dan Kalsel)

Kalteng

1.500

Provinsi lainnya

7.500

KLH

1.000

Ekosistem lainnya

5.000

KLH

6

Peta Identifikasi Kerusakan Lahan akibat Tambang, skala 1:10.000s/d1:50.000

7

Peta Ekosistem Karst, skala 1:10.000s/d1:50.000

Kab / Kota

Nasional

tersedia

Nasional

700

Nasional

-

KLH

8

Peta Lahan Rusak Berpotensi Rawan Banjir, skala 1:250.000 (Tahunan)

Kab / Kota

Nasional

tersedia

Nasional

700

Nasional

-

KLH

9

Peta Lahan Rusak Berpotensi Rawan Longsor, skala 1:250.000 (Tahunan)

DAS

Nasional

tersedia

Barito, Siak, SadangMamasa, Brantas

1.000

-

KLH

10

Peta Titik Pantau, Segmentasi dan Status Mutu Air di Sungai Prioritas (Lintas Provinsi dan Strategis Nasional), skala 1:250.000 Peta Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG)

Ekosist em

Nasional

tersedia (Sumater aKalimant an)

Pulau-pulau Kecil

1.500

-

KLH

Peta Karakteristik Ekosistem Gambut di luar Kawasan Hutan,

Ekosist em

Nasional

7.000

-

KLH

11

12

Ekosistem MarosPangkep

Kalimantan

1

4

4

skala > 1:100.000

Kab / Kota

Nasional

13

-

-

KLH

13

Peta Lokasi Model Pemulihan Ekosistem Pesisir, skala 1:250.000 Peta Hidrodinamika Laut untuk Tumpahan Minyak di Laut, skala 1:250.000

Lokasi

Nasional

8

-

-

KLH

14

Lokasi

Nasional

-

-

KLH

15

Peta Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Pemulihan Lingkungan Pesisir dan Laut, skala 1:250.000 Peta Valuasi Ekonomi di Wilayah Pesisir, skala 1:250.000

-

-

KLH

16

Peta Status Lingkungan Pesisir dan Laut, skala 1:250.000

-

-

KLH

17

20

30.000

KLH

18

Peta Wilayah Kearifan Lingkungan Masyarakat Hukum Adat, skala 1:50.000-1:250.000

10

10.000

KLH

19

Peta Resiko Perubahan Iklim (KRAPI)

Nasional

Prov

Nasional

Lokasi

Nasional

Prov

Nasional

8

tersedia (Riau, Lampung Barat, Sulawesi Tengah) Sumatera

5

750

10

10.000

Kalimantan dan Sulawesi

20

Peta Potensi Mitigasi Perubahan Iklim

21

Peta Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (series tahunan)

22

Peta Titik Pantau Kualitas Udara (Series Tahunan)

Prov

Pulau

Lokasi

Nasional

Nasional

Sumatera dan Kalimant an

Nasional

Ibu Kota Propinsi (@ 3 Titik)

10 Propinsi

10

4.000

9 Propinsi

9

3.600

Sumatera dan Kalimantan

2

500

Sumatera dan Kalimantan

2

500

32.350

KLH

I

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

1

Peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Prov

10

2


Kab / Kota

10

KKP

3


Lokasi

10

KKP

4

Peta Penggunaan Perairan (Sea Use)

Kab / Kota

30

KKP

KKP

5

Peta sebaran terumbu karang, lamun mangrove

Kab / Kota

30

6

Peta Oseanografi (Fisika, Kimia, Biologi)

Lokasi

30

7

Sebaran Eksisting Dan Kesesuaian Budidaya Payau/Aquaculture (Tambak Udang)

8

Kesesuaian Budidaya Perairan/Mariculture (Kja, Mutiara)

9

Potensi Pulau-pulau Kecil

Pulau

10

Atlas Sumberdaya Pesisir

Kab / Kota

J

DINAS SURVEI DAN PEMOTRETAN UDARA TNI AU

1

Peta Batas Wilayah Udara Nasional ( Skala 1: 2.000.000)

MLP

Nasional

300

396

3000

3.965

DISSURPOTR UD-AU

2

Peta Navigasi Udara Jet(PNUJ Skala 1: 2.000.000

MLP

Nasional

6000

300

60000

4.200

DISSURPOTR UD-AU

NLP

KKP

Nasional

KKP

Naiosnal

KKP

78 PPK & 92 PPKT

50

14.740

KKP

30

KKP

3

Peta Navigasi Udara Operasional(PNUO Skala 1: 1.000.000

MLP

Nasional

15000

900

160000

4

Peta Navigasi Udara Taktis (PNUT Skala 1: 500.000)

MLP

Nasional

15

180

5

Peta Operasi Gabungan Udara (POGU Skala 1: 250.000)

MLP

Nasional

15

6

Enroute ChartIndonesia (ECI Skala 1: 3.000.000)

MLP

Nasional

7

Peta Situasi Pangkalan Udara Skala 1: 5.000)

MLP

38 Lanud

8

Peta Foto Obyek Vital NasionalSkala 1: 5.000)

MLP

Ovitnas ESDM dan Industri

9

Citra Satelit Resolusi 50 cm

Scene

Kaltim

K

DINAS HIDRO OSEANOGRAFI - TNI AL

1

Updating data Batimetri liputan ALKI - Survei MBES

ALKI

Nasional

L. Flores & Selat Wetar

11.200

DISSURPOTR UD-AU

25

500

DISSURPOTR UD-AU

180

247

4.940

DISSURPOTR UD-AU

3000

180

30000

1.800

DISSURPOTR UD-AU

9

150

87

4.350

DISSURPOTR UD-AU

-

268

13.400

DISSURPOTR UD-AU

-

-

DISSURPOTR UD-AU

-

DISHIDROSAL

3

-

L. Arafuru

3

2

Pengumpulan data oseanografi fisik (CTD, turbidity, kecerahan)

ALKI

Nasional


3

19.200

L. Arafuru

3

19.200

DISHIDROSAL

3

pengumpulan data pasang surut

ALKI

Nasional


3

-

L. Arafuru

3

-

DISHIDROSAL

L

DINAS TOPOGRAFI - TNI AD

1

Penyusunan Peta Foto daerah Perbatasan RIMalaysia

MLP

Kaliman tan 120 MLP

Kalimantan

6

435

Kalimantan

102

3.625

DITTOP-AD

2

Pembuatan Peta Rahlat TNI AD secara Fotogrametris

MLP

P. Jawa 5 MLP

Jawa

1

200

Jawa

2

400

DITTOP-AD

3

Pembuatan Peta Rahlat TNI ADsecara kompilasi dan ukuran terestris

MLP

Nasional 65 MLP

Nasional

13

325

Nasional

26

650

DITTOP-AD

4

Pembuatan Peta Koramil secara kompilasi

Koram il

Nasional 130 Koramil

Nasional

26

130

Nasional

52

260

DITTOP-AD

M

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

1

Peta Batimetri, Peta Zona Ekologi Danau,

2

Peta Daerah Tangkapan Air Danau (peta topografi, peta tanah, peta tutupan lahan, peta jaringan sungai,peta potensi resapan air, peta geologi, peta potensi erosi)

3

Peta Arahan Zonasi Pemanfaatan Ruang Danau

NLP

NLP

NLP

Matano, Limboto, Tondano

Matano, Limboto, Tondano

Limboto, Toba

11

8

23

950

sentarum, semayangmelintangjempang, Poso (Sulawesi), Sentani (Papua), Danau besar di luar danau prioritas

2.000

LIPILIMNOLOGI

200

DTA sentarum,D TAsemayan gmelintangjempang, DTA Poso (Sulawesi),D TASentani (Papua)

400

LIPILIMNOLOGI

450

Rawa pening, rawa danau, batur, sentarum, semayangmelintangjempang

950

LIPILIMNOLOGI

N

BADAN PUSAT STATISTIK

1

Pengembangan Dan Pemutakhiran Peta Wilayah Kerja Statistik Berdasarkan Hasil Pemutakhiran MFD Dan MFBS

2

Penyusunan, Pengembangan Dan Pemutakhiran Sistem Informasi Geografis Statistik Hasil Sensus Dan Survei (Studi Pembuatan SIG Kemiskinan Berbasis Koordinat Rumahtangga Miskin)

O

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI

1

Batas Hak Pengelolaan Lahan Transmigrasi (HPL)

Desa

78.198

Blok Sensus

842.849

Ruma h Tangg a

600

Lokasi

BPS

BPS

10

3.100

110

22.000

KEMENAKERT RANS-DITJEN P2KTRANS

2

Batas Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)

Lokasi

13

1.950

143

4.400


3

Rencana Tata Ruang Satuan Pemukiman (RTSP)

Lokasi

15

1.500

165

10.450


P

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

1

Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir

Q

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

1

Penyelesaian Batas Daerah

Prov

Nasional

Segme n

Nasional

Koridor

3

300

500

80.000

BAPETEN

KEMENDAGRI -PUM

2.3. INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL Tabel 3.Rencana Aksi Nasional Infrastruktur Informasi Geospasial

No

Program/Kegiatan

Satuan

Cakupan

Tersedia s/d 2012

A

Kebijakan (Peraturan Perundangan)

1

Melakukan Klasifikasi Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG)

a

Kajian dan peraturan tentang klasifikasi jenis data nasional (publik akses, internal IDSN, konfidensial/terbatas) untuk berbagipakai di Simpul Jaringan (SJ)

Dok

Kajian, aturan atau regulasi dasar mengenai aksesibilitas, aliran data dan penggunaan DG dan IG

Dok

b

NKRI

0

Rencana Aksi Gap

60

Wil.

2014 Jumlah

Biaya

Wil.

NKRI

40

0.6M

NKRI

2015 s/d ~ Jumlah Biaya

20

Penyelenggara

0.3M SJ

NKRI

0

1

NKRI

1

0.5M

NKRI PSJ

2

Melakukan Kebijakan Perwalian DG

a

Tersusunnya peraturan tentang perwalian DG dan IG

Dok

NKRI

0

1

NKRI

1

0.3

b

Sosialisasi peraturan tentang perwalian DG dan IG

Dok

NKRI

0

125

NKRI

75

1.5M

NKRI

c

Tersusunnya kebijakan tentang participatory mapping

Dok

NKRI

0

1

NKRI

1

0.5M

NKRI

d

Sosialisasi tentang kebijakan terkait participatory mapping

Dok

NKRI

0

125

NKRI

75

1.5M

NKRI

50

1M

e

Peningkatan koordinasi antar produsen data untuk berbagi pakai

Dok

NKRI

0

9

NKRI

6

2

NKRI

3

1

PSJ

50

1M

PSJ

PSJ

PSJ

PSJ

No

Program/Kegiatan

Satuan

Cakupan

Tersedia s/d 2012

Rencana Aksi Gap Wil.

2014 Jumlah

Biaya

Wil.


Penyelenggara

3

MelakukanPerluasan Ruang Lingkup Perpres No. 85/2007 Tentang JDSN Dan Peraturan Terkait

a

Penyusunan PP tentang Penyelenggaraan Infrastruktur IG, sesuai amanah UU No. 4 Tahun 2011 (Pasal 53)

Dok

NKRI

0

1

NKRI

1

1

PSJ

b

Disahkannya PP tentang Penyelenggaraan Infrastruktur IG

Dok

NKRI

0

1

NKRI

1

1

PSJ

c

Sosialisasi PP tentang Penyelenggaraan Infrastruktur IG

Dok

NKRI

0

125

NKRI

75

1.5

d

Penyusunan draft revisi Perpres No. 85/2007 yang memuat juga unsur-unsur:

Dok

NKRI

0

1

NKRI

1

1

PSJ

PSJ

NKRI

50

1

PSJ

1. Komite (TimNasional) JDSN 2. Aturanberbagi-pakai Data danInformasi IG e

Disahkannya revisi Perpres No. 85/2007

Dok

NKRI

0

1

NKRI

1

1

f

Sosialisasi revisi Perpres No. 85/2007

Dok

NKRI

0

125

NKRI

75

1.5

g

Disahkannya PP Tentang Kebijakan, Kelembagaan, Teknologi, Standar dan Sumber Daya Manusia Infrastruktur IG

Dok

NKRI

0

1

NKRI

1

1

NKRI

50

1

PSJ

PSJ

No

Program/Kegiatan

Satuan

Cakupan

Rencana Aksi

Tersedia s/d 2012

Gap

0

125

Wil.

2014 Jumlah

Biaya

Wil.

NKRI

75

1.5

NKRI

1

0.4


Penyelenggara

h

Sosialisasi PP Tentang Kebijakan, Kelembagaan, Teknologi, Standar dan Sumber Daya Manusia Infrastruktur IG

Dok

NKRI

i

Terbitnya kebijakan tentang Public-Private Partnership (PPP)

Dok

NKRI

0

1

j

Sosialisasi kebijakan tentang Public-Private Partnership (PPP)

Dok

NKRI

0

50

k

Sosialisasi, workshop, publikasi terhadap peraturan yang ada untuk segala tingkatan (pengambil kebijakan, legislatif, operator) yang tepat format dan tepat sasaran.

Dok

NKRI

0

175

NKRI

125

2

l

Harmonisasi dan revisi peraturan terkait IG

Dok

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

PSJ

m

Penyusunan juknis/petuntuk implementasi dari peraturan-peraturan yang mengatur hal serupa

Dok

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

PSJ

n

Hasil kajian dan telaahan karakteristik masingmasing K/L dan daerah dalam hal penyempurnaan panduan tentang cara pembangunan Simpul Jaringan (SJ) di K/L dan pemerintah daerah

Dok

NKRI

0

1

NKRI

1

0.5

PSJ

O

Pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendokumentasikan setiap tahap pencapaian kesepakatan

Dok

NKRI

0

6

NKRI

4

0.8

NKRI

50

1

PSJ

PSJ

NKRI

50

0.5

PSJ

NKRI

50

0.5

PSJ

NKRI

2

0.4

PSJ

No

Program/Kegiatan

Satuan

Cakupan

Rencana Aksi

Tersedia s/d 2012

Gap Wil.

2014 Jumlah

Biaya

Wil.


Penyelenggara

B

Kelembagaan (Governance) Simpul Jaringan

1

Pembentukkan dan Pemeliharaan Unit Kliring dan SJ

a

Bimbingan Teknis Pembentukkan Kelembagaan Unit Kliring berlandaskan UU No. 4 Tahun 2012 dan Revisi Perpres 85/2007 terkait Kelembagaan Jaringan Informasi Geospasial

Simpul

NKRI

0

42

NKRI

42

126

b

Bimbingan Teknis Pemeliharaan Kelembagaan Unit Kliring berlandaskan UU No. 4 Tahun 2012 dan Revisi Perpres 85/2007 terkait Kelembagaan Jaringan Informasi Geospasial

Simpul

NKRI

0

300

NKRI

150

9

NKRI

150

9

PSJ, SJ

2

Pembentukkan dan Pembinaan PPIDS

a

Bimbingan Teknis Pembentukkan Kelembagaan ppids berlandaskan UU No. 4 Tahun 2012 dan Revisi Perpres 85/2007 terkait Kelembagaan Jaringan Informasi Geospasial

Pusat

NKRI

0

6

NKRI

4

2

NKRI

2

1

PSJ

b

Bimbingan Teknis Pemeliharaan Kelembagaan ppids berlandaskan UU No. 4 Tahun 2012 dan Revisi Perpres 85/2007 terkait Kelembagaan Jaringan Informasi Geospasial

Pusat

NKRI

0

24

NKRI

14

3

NKRI

10

1.5

PSJ

PSJ, SJ

No

Program/Kegiatan

Satuan

C

IG dan Metadata

1

Integrasi sistem dan konsolidasi pengelolaan IG nasional

a

Pembangunan model dan sistem Pengelolaan IG secara terdistribusi

b

Instalasi sistem pengelolaan IG secara terdistribusi

c

Cakupan

Rencana Aksi

Tersedia s/d 2012

Gap Wil.

2014 Jumlah

Biaya

Wil.


Penyelenggara

Sis

NKRI

0

1

NKRI

1

2

Simpul

NKRI

0

175

NKRI

125

3.6

Pembangunan Sistem Pengelolaan Informasi Geospasial Dasar (IGD) di Penghubung Simpul Jaringan (PSJ);

Sis

NKRI

0

1

NKRI

1

1

PSJ

d

Pembangunan Sistem Pengelolaan Informasi Geospasial Tematik ( IGT) Strategis Nasional di Penghubung Simpul Jaringan (PSJ);

Sis

NKRI

0

1

NKRI

1

2

PSJ

e

Penyusunan tata laksana pengelolaan data dan IG.

Dok

NKRI

0

1

NKRI

1

0.5

PSJ

f

Sosialisasi dan pembinaan tata laksana pengelolaan data dan IG

Sim

NKRI

0

150

NKRI

75

1

NKRI

50

1

PSJ

g

Pembangunan Sistem Kontrol Kualitas IG partisipatory mapping Nasional di Penghubung Simpul Jaringan (PSJ);

Sis

NKRI

0

3

NKRI

2

1

NKRI

1

0.5

PSJ

PSJ

NKRI

50

1.6

PSJ

No

Program/Kegiatan

2

Inpres No. 6 Tahun 2012

a

Konsolidasi Penyediaan Data Citra Satelit Resolusi Tinggi

b

Peningkatan kapasitas dan sistem penyediaan Data Citra Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi

c

Peningkatan kapasitas dan sistem Koreksi Radiometrik Data Citra Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi

d

Pembangunan Sistem Pengelolaan Data Citra Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi

e

Konsolidasi Penyediaan Basisata DEM Resolusi Tinggi

f

Satuan

Cakupan

Rencana Aksi

Tersedia s/d 2012

Gap Wil.

2014 Jumlah

Biaya

Wil.


Penyelenggara

Dok

NKRI

0

2

NKRI

1

0.5

1

0.5

LAPAN

Sistem

NKRI

0

2

NKRI

1

2

1

2

LAPAN

Dok

NKRI

0

2

NKRI

1

1

1

1

LAPAN

Sistem

NKRI

0

2

NKRI

1

3

1

2

LAPAN

Dok

NKRI

0

1

NKRI

1

300

Peningkatan Kapasitas Pengolahan dan Koreksi Geometrik Data Citra Satelit Resolusi Tinggi

Sistem

NKRI

0

3

NKRI

g

Pembangunan Sistem Pengolahan dan Koreksi Geometrik Data Citra Satelit Resolusi Tinggi

Sis

NKRI

0

2

NKRI

2

12

h

Pembangunan Sistem Penyimpanan dan Pengamanan IGD berbasis Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi

Sis

NKRI

0

3

NKRI

2

97

2

BIG

10

1

4

BIG

BIG

Sis

1

8

PSJ

No

Program/Kegiatan

Satuan

Cakupan

Rencana Aksi

Tersedia s/d 2012

Gap Wil.

2014 Jumlah

Biaya

Wil.


Penyelenggara

2

Inpres No. 6 Tahun 2012

a

Pembangunan Basisdata Ground Control Point

Dok

NKRI

0

3

NKRI

2

40

Dok

1

20

BIG

b

Pengolahan dan Koreksi Geometrik Data Citra Satelit Resolusi Tinggi menjadi Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi (ortho-rectified imageries)

Dok

NKRI

0

3

NKRI

2

18

Dok

1

6

BIG

3

Penyebarluasan IGT mengikuti kebijakan masing-masing wali data/ institusi pemilik.

a

IGT harus dapat diakses oleh pengguna yang membutuhkan sesuai dengan hak akses (access privileges) melalui jaringan IG

b

Sosialisasi peran penting IG dalam mengatasi berbagai permasalahan yang bersifat kompleks dan multi sektor.

c

%

NKRI

0

220

NKRI

120

1.2

NKRI

100

0.8

SJ

Simpul

NKRI

0

300

NKRI

200

1.4

NKRI

100

1

SJ

Pembangunan model aplikasi untuk memudahkan pemanfaatan IG di berbagai sektor.

Dok

NKRI

0

3

NKRI

2

1.2

NKRI

1

0.8

BIG

d

Jumlah penyebarluasan IG dengan klasifikasi jenis akses (terbuka dan ketat) untuk setiap IGD dan IGT.

%

NKRI

0

160

NKRI

160

1.2

SJ

e

Jumlah IGT harus yang dapat diakses oleh pengguna yang membutuhkan sesuai dengan hak akses (access privileges) melalui jaringan IG

%

NKRI

0

120

NKRI

120

1.2

SJ

No

Program/Kegiatan

Satuan

Cakupan

Rencana Aksi

Tersedia s/d 2012

Gap Wil.

2014 Jumlah

Biaya

Wil.


Penyelenggara

3

Penyebarluasan IGT mengikuti kebijakan masing-masing wali data/ institusi pemilik.

f

Jumlah simpul yang tersosialisasi peran penting IG dalam mengatasi berbagai permasalahan yang bersifat kompleks dan multi sektor.

Simpul

NKRI

0

200

NKRI

200

1.2

SJ

Jumlah aplikasi untuk memudahkan pemanfaatan IG di berbagai sektor.

Sis

NKRI

0

4

NKRI

4

1.4

BIG

4

Percepatan pembangunan basisdata batas wilayah terpadu Percepatan pembangunan sistem pengelolaan basisdata batas wilayah nasional terpadu sesuai dengan katalog unsur

%

NKRI

0

100

NKRI

100

0.4

PSJ

Percepatan basisdata spasial batas wilayah indikatif nasional terpadu yang disepakati bersama sesuai dengan katalog unsur

%

NKRI

0

60

NKRI

60

1.4

SJ

Kali

NKRI

0

2

NKRI

2

0.4

PSJ


5

6

Percepatan pembangunan basisdata nama rupabumi terpadu Percepatan pembangunan sistem pengelolaan basisdata nama rupabumi nasional terpadu sesuai dengan katalog unsur

%

NKRI

0

100

NKRI

100

0.4

Percepatan data spasial nama rupabumi nasional terpadu yang legal sesuai dengan katalog unsur

%

NKRI

0

100

NKRI

60

1.4

Percepatan pembangunan basisdata sistem logistik nasional terpadu

PSJ

60

1.5

BIG

7

Percepatan pembangunan sistem pengelolaan basisdata sistem logistik nasional terpadu sesuai dengan katalog unsur

%

NKRI

0

100

NKRI

100

0.4

Percepatan data spasial sistem logistik nasional terpadu yang legal sesuai dengan katalog unsur

%

NKRI

0

120

NKRI

60

1.4

60

1.5

SJ

Kali

NKRI

0

6

NKRI

4

0.8

2

0.4

PSJ

PSJ

Monitoring dan Evaluasi Inpres 6/2012 Pelaksanaan pengawasan dalam rangka mendokumentasikan setiap tahap pencapaian kesepakatan

No

Program/Kegiatan

Satuan

Cakupan

Rencana Aksi

Tersedia s/d 2012

Gap

45

C

Standard dan aSpesifikasi

1

SNI

a

Tersedianya Draft RSNI1 di bidang IGD

Dok

NKRI

7

b

Tersedianya Draft RSNI1 di bidang IGT

Dok

NKRI

2

45

c

Tersedianya Draft RSNI1 di bidang IIG

Dok

NKRI

3

45

d

Tersedianya Draft RASNI

Dok

NKRI

0

45

e

Ujicoba RASNI

Dok

NKRI

0

45

f

Ditetapkannya SNI

Dok

NKRI

12

45

Wil.

Biaya

NKRI

6

0.9

BIG-SJ

NKRI

12

1.8

BIG-SJ

NKRI

6

0.9

BIG-Sj

NKRI

24

3.6

BIG-SJ

Wil.


Penyelenggara

2014 Jumlah

BIG-SJ

NKRI NKRI

24

?

1.8

BSN

No

Program/Kegiatan

Satuan

1

SNI

g

Terpeliharanya SNI

2

Spesifikasi

a

Tersedianya model dan pedoman data dasar dan tematik

Dok

b

Tersedianya/pembaruan spesifikasi dan pedoman katalog dan skema referensi data

Dok

c

Tersedianya/pembaruan spesifikasi teknis minimal perangkat jaringan keras dan lunak SJ

Dok

d

Tersedianya/pembaruan spesifikasi teknis pengumpulan DG di SJ

Dok

e

Tersedianya/pembaruan spesifikasi teknis pengolahan DG

Dok

f

Tersedianya/pembaruan spesifikasi teknis pengelolaan DG dan IG

Dok

g

Tersedianya/pembaruan spesifikasi teknis penyebarluasan DG dan IG

Dok

Dok

Rencana Aksi

Tersedia s/d 2012

Gap

NKRI

0

NKRI

Cakupan

Wil.

Biaya

45

NKRI

10

1.5

BIG -SJ - BSN

0

12

NKRI

12

1.8

BIG

NKRI

0

2

NKRI

2

0.8

BIG

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

SJ

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

BIG

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

BIG

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

BIG

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

BIG

Wil.


Penyelenggara

2014 Jumlah

No

Program/Kegiatan

Satuan

2

Spesifikasi

i

Tersedianya/pembaruan spesifikasi teknis penggunaan DG dan IG

Dok

j

Tersedianya/pembaruan spesifikasi biaya pengumpulan DG di SJ

Dok

k

Tersedianya/pembaruan spesifikasi biaya pengolahan DG

Dok

l

Tersedianya/pembaruan spesifikasi biaya pengelolaan DG dan IG

Dok

m

Tersedianya spesifikasi biaya penyebarluasan DG dan IG

Dok

n

Tersedianya spesifikasi biaya penggunaan DG dan IG

Dok

o

Tersedianya spesifikasi fungsi aplikasi InaGeoportal

Dok

3

Panduan

a

Tersedianya panduan teknis pemanfaatan IGD sebagai acuan penyelenggaraan IGT

Dok

b

Tersedianya panduan teknis pemanfaatan InaGeoportal sebagai acuan pemanfaatan IG melalui Jaringan IG

Dok

Rencana Aksi

Tersedia s/d 2012

Gap

NKRI

0

NKRI

Cakupan

Wil.

Biaya

1

NKRI

1

0.4

SJ

0

1

NKRI

1

0.4

BIG

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

BIG

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

BIG

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

BIG

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

SJ

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

SJ

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

SJ

0

1

NKRI

1

0.4

SJ

NKRI

Wil.


Penyelenggara

2014 Jumlah

No

Program/Kegiatan

3

Monitoring dan Evaluasi

a


Satuan

Cakupan

Kali

E

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1

Peningkatan jumlah penelitian dan pengembangan di bidang IG Dasar Pelaksanaan prioritas riset IG Dasar untuk mengkaji data, alat, dan metode/ teknologi mendukung percepatan penyediaan IG Dasar

2

Biaya

6

NKRI

4

0.8

2

0.4

0

26

NKRI

14

2.1

12

1.8

NKRI

0

26

NKRI

14

2.1

12

1.8

NKRI

0

26

NKRI

14

2.1

12

1.8

0

14

NKRI

6

1.8

8

2.4

0

14

NKRI

6

1.5

8

2

NKRI

NKRI

Wil.


Keg

Keg

Pengembangan jejaring IPTEK IG Memberdayakan Forum Komunikasi Kelitbangan IG, kegiatan Geo-campus, dan peng-aktifan koneksi situs IPTEK IG da-lam Ina-Geoportal

5

0

Wil.

2014 Jumlah

Peningkatan jumlah penelitian di bidang Infrastruktur dan Kebijakan IG Pelaksanaan prioritas riset infrastruktur dan kebijakan IG

4

Gap

Peningkatan jumlah penelitian dan pengembangan di bidang IG Tematik Pelaksanaan prioritas riset IG Tematik mendukung MP3EI, P4B, dan isu isu nasional lainnya

3

Keg

Rencana Aksi

Tersedia s/d 2012

Keg

NKRI

Peningkatan publikasi dan pemanfaatan IPTEK IG Peningkatan kerjasama/ kemi-traan untuk pemanfaatan dan sosialisasi IPTEK IG, kegiatan Geo-

Keg

NKRI

Penyelenggara

SJ

publishing, jurnal ilmiah, dan forum-forum ilmiah lainnya

6

Pembangunan Geospatial Cloud Computing Percepatan pembangunan SJ dan penambahan jumlah aplikasi berbasis internet.

Sis

NKRI

0

1

NKRI

1

9

No

Program/Kegiatan

Satuan

Cakupan

Rencana Aksi

Tersedia s/d 2012

Gap

45

C

Standard dan aSpesifikasi

1

SNI

a

Tersedianya Draft RSNI1 di bidang IGD

Dok

NKRI

7

b

Tersedianya Draft RSNI1 di bidang IGT

Dok

NKRI

2

45

c

Tersedianya Draft RSNI1 di bidang IIG

Dok

NKRI

3

45

d

Tersedianya Draft RASNI

Dok

NKRI

0

45

e

Ujicoba RASNI

Dok

NKRI

0

45

f

Ditetapkannya SNI

Dok

NKRI

12

45

Wil.

Biaya

NKRI

6

0.9

BIG-SJ

NKRI

12

1.8

BIG-SJ

NKRI

6

0.9

BIG-Sj

NKRI

24

3.6

BIG-SJ

Wil.


Penyelenggara

2014 Jumlah

BIG-SJ

NKRI NKRI

24

?

1.8

BSN

No

Program/Kegiatan

Satuan

1

SNI

g

Terpeliharanya SNI

2

Spesifikasi

a

Tersedianya model dan pedoman data dasar dan tematik

Dok

b

Tersedianya/pembaruan spesifikasi dan pedoman katalog dan skema referensi data

Dok

c

Tersedianya/pembaruan spesifikasi teknis minimal perangkat jaringan keras dan lunak SJ

Dok

d

Tersedianya/pembaruan spesifikasi teknis pengumpulan DG di SJ

Dok

e

Tersedianya/pembaruan spesifikasi teknis pengolahan DG

Dok

f

Tersedianya/pembaruan spesifikasi teknis pengelolaan DG dan IG

Dok

g

Tersedianya/pembaruan spesifikasi teknis penyebarluasan DG dan IG

Dok

Dok

Rencana Aksi

Tersedia s/d 2012

Gap

NKRI

0

NKRI

Cakupan

Wil.

Biaya

45

NKRI

10

1.5

BIG -SJ - BSN

0

12

NKRI

12

1.8

BIG

NKRI

0

2

NKRI

2

0.8

BIG

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

SJ

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

BIG

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

BIG

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

BIG

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

BIG

Wil.


Penyelenggara

2014 Jumlah

No

Program/Kegiatan

Satuan

2

Spesifikasi

i

Tersedianya/pembaruan spesifikasi teknis penggunaan DG dan IG

Dok

j

Tersedianya/pembaruan spesifikasi biaya pengumpulan DG di SJ

Dok

k

Tersedianya/pembaruan spesifikasi biaya pengolahan DG

Dok

l

Tersedianya/pembaruan spesifikasi biaya pengelolaan DG dan IG

Dok

m

Tersedianya spesifikasi biaya penyebarluasan DG dan IG

Dok

n

Tersedianya spesifikasi biaya penggunaan DG dan IG

Dok

o

Tersedianya spesifikasi fungsi aplikasi InaGeoportal

Dok

3

Panduan

a

Tersedianya panduan teknis pemanfaatan IGD sebagai acuan penyelenggaraan IGT

Dok

b

Tersedianya panduan teknis pemanfaatan InaGeoportal sebagai acuan pemanfaatan IG melalui Jaringan IG

Dok

Rencana Aksi

Tersedia s/d 2012

Gap

NKRI

0

NKRI

Cakupan

Wil.

Biaya

1

NKRI

1

0.4

SJ

0

1

NKRI

1

0.4

BIG

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

BIG

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

BIG

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

BIG

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

SJ

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

SJ

NKRI

0

1

NKRI

1

0.4

SJ

0

1

NKRI

1

0.4

SJ

NKRI

Wil.


Penyelenggara

2014 Jumlah

No

Program/Kegiatan

3

Monitoring dan Evaluasi

a


Satuan

Cakupan

Kali

E

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

1

Peningkatan jumlah penelitian dan pengembangan di bidang IG Dasar Pelaksanaan prioritas riset IG Dasar untuk mengkaji data, alat, dan metode/ teknologi mendukung percepatan penyediaan IG Dasar

2

Biaya

6

NKRI

4

0.8

2

0.4

0

26

NKRI

14

2.1

12

1.8

NKRI

0

26

NKRI

14

2.1

12

1.8

NKRI

0

26

NKRI

14

2.1

12

1.8

0

14

NKRI

6

1.8

8

2.4

0

14

NKRI

6

1.5

8

2

NKRI

NKRI

Wil.


Keg

Keg

Pengembangan jejaring IPTEK IG Memberdayakan Forum Komunikasi Kelitbangan IG, kegiatan Geo-campus, dan peng-aktifan koneksi situs IPTEK IG da-lam Ina-Geoportal

5

0

Wil.

2014 Jumlah

Peningkatan jumlah penelitian di bidang Infrastruktur dan Kebijakan IG Pelaksanaan prioritas riset infrastruktur dan kebijakan IG

4

Gap

Peningkatan jumlah penelitian dan pengembangan di bidang IG Tematik Pelaksanaan prioritas riset IG Tematik mendukung MP3EI, P4B, dan isu isu nasional lainnya

3

Keg

Rencana Aksi

Tersedia s/d 2012

Keg

NKRI

Peningkatan publikasi dan pemanfaatan IPTEK IG Peningkatan kerjasama/ kemi-traan untuk pemanfaatan dan sosialisasi IPTEK IG, kegiatan Geo-

Keg

NKRI

Penyelenggara

SJ

publishing, jurnal ilmiah, dan forum-forum ilmiah lainnya

6

Pembangunan Geospatial Cloud Computing Percepatan pembangunan SJ dan penambahan jumlah aplikasi berbasis internet.

Sis

NKRI

0

1

NKRI

1

9

2.4. SUMBER DAYA MANUSIA INFORMASI GEOSPASIAL Tabel 4. Kesepakatan Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Dan Pengembangan Informasi Geospasial Indikator Keberhasilan

Tersedianya SKKNI

Langkah-Langkah Praktis

Kegiatan

Koordinator

Rapatkerjapenyusunanra BIG BIG akan melakukan ncangan SKKNI koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk menyusunrancangan SKKNI

Tersedianya kurikulum BIG akan melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan untuk segera melahirkan kurikulum pendidikan dan pelatihan informasi Geospasial yang didasarkan pada SKKNI.

Menyusunrancangan awal Kurikulum akademik, profesi dan vokasi.

BIG dibantu oleh Dikbud, Forum Ketua Jurusan, asosiasi dan para pemangku kepentingan. Dilakukannya raker/rakor BIG dibantu oleh Kurikulum Dikbud, Forum Ketua Jurusan, asosiasi dan para pemangku kepentingan. Dilakukannya BIG dibantu oleh Penyempurnaan Dikbud, Forum Ketua Jurusan, asosiasi dan rancangan kurikulum

Target Waktu& Biaya 2013 2014 2015

Total Biaya (dlm Juta)

April

Maret

1.000

(1000)

Mei

1.000

(1000)

Juli (750)

750

Indikator Keberhasilan


Kegiatan

Koordinator



para pemangku kepentingan. Penyiapan Penetapan Kurikulum

Penetapan Kurikulum

Peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan dan pelatihan terkait IG

BIG dibantu oleh Kemendikbud, Forum Ketua Jurusan, asosiasi dan para pemangku kepentingan. KEMENDIKBUDdibant u oleh BIG, Forum Ketua Jurusan, asosiasi dan para pemangku kepentingan.

Identifikasi jumlah BIG dibantu 1. Perlunya peningkatan lembaga Kemendikbud dan kualitas dan kuantitas peralatan yang digunakan di pendidikandanpelatihan akademisi IGdanperalatan yang dalam lembaga-lembaga pendidikan danpelatihan IG dibutuhkan

Pengadaan peralatan yang dibutuhkan

BIG dan/atau Kemendikbud

Sept

500

(500)

Nov

1.000

(1000)

Juli

500

(500)

Juni (5000)

Juni (5000)

10.000



Kegiatan

Lahirnya SOP kerjasama peralatan yang melibatkan lembaga pendidikan, asosiasi profesi dan instansi pemerintah. 2. Perlunya peningkatan Identifikasi jumlah tenaga pengajar, kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, instruktur instruktur ataupun ataupun widyaiswara di widyaiswara bidang IG bidang IG. eksisting. Identifikasi jumlah tenaga pengajar, instruktur ataupun widyaiswara bidang IG ideal. Pengadaan tenaga pengajar, instruktur ataupun widyaiswara bidang IG.

Koordinator

BIG dibantu asosiasi dan akademisi


Juli


200

(200)

BIG, Kemendikbud dan Akademisi

Maret

100

(100)


April

300

(300)


Juli

Juli

(3000)

(3000)

6000



Kegiatan

Koordinator


Pendidikan dan pelatihan BIG, Kemendikbud dan tenaga pengajar, Akademisi instruktur ataupun widyaiswara bidang IG 3. Lembaga diklat K/L dan Penyiapan instrumen BIG dan Pemda Pemda terkait dipersiapkan pelibatan (SOP) untuk ambil bagian di dalam Identifikasi lembaga BIG dan Pemda pendidikan dan pelatihan IG diklat K/L dan Pemda secara nasional. yang perlu dipersiapkan DiklatK/L dan Pemda siap BIG dan Pemda dilibatkan 4. perlunya dikaji dan Penyiapan kajian sistem dibangunnya sistim / “akreditasi” prosedur “akeditasi” kepada Penyiapan rancangan lembaga diklat IG. awal sistem akreditasi

Agustus

(3000)

(3000)

6000

Maret (300)

300

April (250)

450

Juni (10000)

Juni (10000)

20000

BIG, akademisi dan asosiasi

Mei (250)

250

BIG, akademisi dan asosiasi

Agustus (300)

300

Des (150)

150

Penetapan mekanisme BIG, akademisi dan akreditasi lembaga diklat asosiasi 5. Perlunya dilakukan pendataan, pembinaan serta peningkatan kualitas

Nov (200)

Agustus


Kemendikbud dan Identifikasi materi peningkatakan (peralatan akademisi dan SDM)

Maret (250)

250


Tersedianya peraturan dan perundangan di bidang IG yang telah disesuaikan dengan UUIG dan kebutuhan nasional


Kegiatan

Koordinator

SMK/Diploma Surta. Hal ini harus dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, seperti diantaranya BIG, Dikbud, Pengusaha/Swasta, organisasi profesi dan akademisi.

Pelaksanaan peningkatan Kemendikbud SDM pengajar surta (pendidikan dan/atau pelatihan)

1. Penyiapan materi penyempurnaan jabfung surta yang akan dikoordinasikan oleh BIG, melibatkan pemangku kepentingan terkait Penyempurnaan Jabfung surta diselaraskan dengan SKKNI.

Rapat Koordinasi untuk penyiapan konsep jabfung.

BIG

Target Waktu& Biaya 2013 2014 2015 Sept (2500)

April (500)

Sept (2500)

Total Biaya (dlm Juta) 5000



Lahirnya lembaga akreditasi / sertifikasi

Target Waktu& Biaya 2013 2014 2015 Agustus

1. Penyempurnaan Review berkala terhadap Permenpan, jumlah jabfung jabfung IG diharapkan akan meningkat.

BIG

√

√

√

(250)

(250)

(250)

2. Sosialisasi dan diseminasi Sosialisasi dan diseminasi jabfung IG ke K/L dan jabfung pemda.

BIG

√

√

√

(200)

(1500)

(1500)

Lahirnya SKKNI dan 1. Target April 2013 lahir peraturan perundangan SKKNI IG. Terdapat 6 subbidang: GIS, RS, terkait Surveying, Kartografi, Fotogrametri, dan Hidrografi.

Penetapan Permenpan RB jabfung IG

Koordinator Kemenpan dan BIG

2. Permenpan RB tentang jabfung surta ditargetkan untuk selesai di Agustus 2013. Peningkatan Jumlah JABFUNG

Kegiatan

Selesainya rancangan SKKNI Penetapan SKKNI

BIG BIG

April (600) Mei

Sosialisasi SKKNI

BIG

Okt

1. Penyiapan materi Rapat koordinasi dengan para pemangku sertifikasi, akreditasi dan kelembagaan terkait dengan kepentingan melibatkan seluruh

BIG

Mei (1000)


3200

600

Mei

Mei

(1000)

(1000)

2000

1000



Kegiatan

Koordinator



pemangku kepentingan.

2. Akreditasi / sertifikasi Penyiapan rancangan dilakukan terhadap tenaga final sistim akreditasi / profesional, badan usaha, sertifikasi lembaga pelatihan. 3. Penyiapan perangkat perundangan pendukung berdirinya kelembagaan sertifikasi / akreditasi.

BIG

5. Sertifikasi badan usaha IG Pelaksanaan sertifikasi akan dilaksanakan oleh oleh lembaga

1000

(1000)

Penyiapan rancangan BIG peraturan perundangan pendirian kelembagaan sertifikasi dan/atau akreditasi Pendirian lembaga LPJIG BIG bersama pemangku kepentingan

4. Lembaga independen (sementara ini disebut LPJIG) akan terdiri dari perwakilan para pemangku kepentingan. Pengembangan lembaga LPJIG

Juni

BIG

BIG

Juni

2500

(1500)

Agustus

1000

(1000) Februari

Februari

(1000)

(1000)

Oktober Januari

Januari

2.000

3000



Kegiatan

Koordinator


lembaga independen yang independen telah mendapat akreditasi dari BIG. 6. Perlunya dibuat perangkat SOP yang mendetail di dalam pemberian akreditasi/sertifikasi. Hal ini dibutuhkan untuk menjaga tujuan utama dari pemberian akreditasi/sertifikasi tersebut. Terlaksananya MRA

Pembentukan SOP Pemberian akreditasi dan sertifikasi Review dan penyempurnaan SOP

(1500)

BIG

(1500)

Juni

450

(450) BIG dan pemangku kepentingan

1. BIG melakukan koordinasi Koordinasi dengan dengan sekretariat ASEAN negara anggota untuk konsolidasi MRA beserta anggota ASEAN lainnya untuk merumuskan MRA regional.

BIG

2. BIG akan merumuskan MRA regional didasarkan pada SKKNI dan praktek

BIG

Rapat koordinasi para pemangku kepentingan di tingkat nasional


Juli

Juli

(250)

(250)

Juni

Juni

Juni

(300)

(500)

(500)

Nov

Februari

Februari

(100)

(200)

(200)

500

1300

500



Kegiatan

Koordinator

akreditasi/sertifikasi yang berlaku di indonesia sesuai Rapat Penetapan posisi dengan peraturan Indonesia dalam MRA perundang undangan. Peningkatan SDM IG yang bekerja di industri penyelenggaraan IG non oil and gas

BIG

1. Perlunya dibuatkan kajian Penyiapan standar BIG, akademisi, lebih lanjut agar kegiatan IG insentif pekerja di bidang asosiasi, pelaku industri Non oil and gas bisa lebih IG menarik bagi para pekerja Lahirnya standar insentif BIG, akademisi, IG. pekerja bidang IG asosiasi, pelaku industri

Peningkatan jumlah kegiatan dan peluang kerja di bidang IG

1. Pemerintah akan identifikasi dan evaluasi BIG, K/L, asosiasi Peningkatan jumlah meningkatkan perannya sebagai regulator, fasilitator pekerjaan di bidang IG dan katalisator di dalam pengembangan industri IG. 2. BIG akan mengkoordinasikan hal tersebut bersama dengan para pemangku kepentingan.

Rapat koordinasi nasional IG

BIG


Nov

Februari

Februari

(100)

(250)

(250)

April


600

300

(300) Agustus

300

(300) Nov

Nov

(500)

(500)

Juli

Juli

(1000)

(1000)

1000

2000


Peningkatan pemanfaatan hasil litbang IG dalam penyelenggaraan IG


Kegiatan

1. Perlu dibuat infrastuktur Pembentukan sistim litbang geospasial nasional informasi litbang IG yang menghubungkan litbang antar K/L, masyarakat, kampus. Pengembangan sistim informasi litbang IG

Koordinator


BIG

Februari (500)

BIG

500

Februari

500

(500)

2. Harus ada kemitraan baik internal maupun antar lembaga, dengan daerah. Dan lebih aktif lagi di K/L, Pusat dan daerah.

Pembentukan kemitraan BIG, K/L, Pemda litbang pusat, daerah dan swasta Pengembangan jejaring BIG dan Perguruan riset BIG dengan Tinggi perguruan tinggi 3. Forum Komunikasi Optimalisasi forum BIG, K/L dan pemda Litbang IG komunikasi litbang nasional 4. BIG harus melaksanakan Pembinaan litbang IG BIG pembinaan melalui litbang. secara nasional Penyelenggaraan


BIG

(500)

Sept

(2500)

(2500)

5000

(3000)

(3000)

6000

(500)

(500)

1500

Agustus

Agustus

500

(250)

(250)

Februari

Februari

12500



Kegiatan

Koordinator

kegiatan kelitbangan JUMLAH

Target Waktu& Biaya 2013 2014 2015 (2500)

(5000)

(5000)

10.900

49.950

43.200


DOKUMEN KESEPAKATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2013

Recommend Documents