DOKUMEN KESEPAKATAN TIGA PIHAK
BAGIAN ANGGARAN 110 (OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA)
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS KEMENTERIAN KEUANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
12 APRIL 2013
LAMPIRAN 1 DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK
Acara
Pembahasan Pertemuan Tiga Pihak Pagu Indikatif Ombudsman RI Tahun 2014
Tanggal dan Waktu a. Tanggal b. Waktu Tempat Pimpinan Rapat Dasar Pelaksanaan Tujuan Pertemuan
Jumat 12 April 2013 09.30-11.15 WIB Hotel Grand Cemara, Jakarta Pusat Arif Christiono Soebroto, SH, MSi, SEE 1949/M.PPN/04/2013 dan S.279/MK.02/2013 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP 2014 Pembahasan Pagu Indikatif Ombudsman RI Tahun 2014
Peserta Pertemuan 1. Kementerian PPN/Bappenas a) Nama : Jabatan : b) Nama : Jabatan :
Arief Christiono Soebroto Direktur Hukum dan HAM Mardiharto Tjokrowasito Kasubdit Pencegahan Korupsi dan Penegakan Hukum
2. Kementerian Keuangan a) Nama Jabatan b) Nama Jabatan
: : : :
Parluhutan Hutahaean Direktur Anggaran I Mohamad Zaki Kepala Subdit Anggaran ID
3. Ombudsman RI a) Nama Jabatan b) Nama Jabatan
: : : :
Hartoyo Kepala Biro Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama Danny Primawan Kepala Bagian Program dan Evaluasi
HASIL KESEPAKATAN Kementerian/Lembaga: A.
VISI
Visi Ombudsman seperti yang tercantum dalam Renstra adalah menjadi lembaga negara yang mampu melaksanakan fUngsi pengawasan sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan sebaikbaiknya dari penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, badan ataupun perorangan yang berkewajiban memberi pelayanan publik. B.
MISI
1 Melakukan tindakan pengawasan, menyampaikan rekomendasi serta mencegah maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan publik 2. Mendorong penyelenggara negara dan pemerintahan agar lebih efektif dan efisien, jujur, terbuka,bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme 3. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan pelayanan, kebenaran serta keadilan C.
SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah, termasuk yang diselenggarakan ol.eh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. D.
ARAH KEBIJAKAN
1) Peningkatan kemampuan Ombudsman Republik Indonesia dalam penanganan keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik dengan program sebagai berikut: a. Penyempurnaan struktur organisasi Ombudsman RI; b. Pengembangan manajemen penanganan keluhan; c. Program pengembangan skill SDM Ombudsman RI dalam penanganan laporan; d. Program menindaklanjuti laporan yang masuk; e. Peningkatan kerja sarna, koordinasi dan sinkronisasi penyelenggara pelayanan publik. 2) Peningkatan peran Ombudsman RI dalam pengawasan pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi dengan program sebagai berikut: a. Survei terhadap kepuasan pelayanan publik; b. Investigasi sistemik (systemic review) terhadap kinerja dan sistem pelayanan lembaga negara tertentu seperti Badan Pertanahan Nasional, kantor Perpajakan, Departemen T enaga Kerja. c. Studi kebijakan terhadap berbagai kebijakan publik/regulasi atau peraturan perundang~undangan; d. Deregulasi/debirokratisasi seperti penyederhanaan birokrasi pelayanan TKI; dan e. Pernantauan Pelayanan Rutan/Lapas. 3) Peningkatan efektivitas sistem pelayanan publik dengan program sebagai berikut: a. Standarisasi pelayanan publik; b. Proyek Percontohan (Pilot Project) Pembentukan Unit Penanganan Keluhan di instansi terkait; dan c. Perubahan Pola Pikir (mind set) Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 4) Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Ombudsman Republik Indonesia dengan program sebagai berikut: a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor; b. Pembentukan Kantor Perwakilan;
c. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; d. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi. 5) Peningkatan kesadaran masyarakat atas hak pelayanan publik dengan program sebagai berikut: a. Diseminasi peran Ombusman dalam pelayanan publik; b. Publikasi dan Pengadaan alat bantu sosialisasi Ombudsman; c. pengembangan jaringan kerja dengan universitas dar) masyarakat; ,dan d. Sosialisasi hak masyarakat atas pelayanan publik yang baik. 6) Pengembangan kerja sarna kelembagaan baik di dalam negeri maupun luar negeri dengan program sebagai berikut: a. Pengembangan jaringan kerja sarna dalam negeri; dan b. Kerja sarna luar negeri;
E.
CATATAN PEMBAHASAN
Catatan Kementerian PPN/Bappenas (2) (3) •d) Prioritas Pembangunan Nasional Alokasi anggaran 1 Program dan Kegiatan Prioritas sebagaimana tercantum No.
Materi Pembahasan
Catalan Kementerian Keuangan
Catatan Kementerian/ Lembaga
(4)
f5)
1. Pada prinsipnya pergeseran pagu dapat dilakukan sepanjang dalam rangka mendukung pencapaian target prioritas pembangunan Nasional/Bidang/KL, tidak mengurangi anggaran untuk mencapai target/sasaran prioritas pembangunan nasional/bidang/KL dan tidak mengurangi belanja pegawai (komponen 001) dan belanja barang operasional (komponen 002).
1. Alokasi Pagu Indikatif tahun 20140RImengalami penurunan cukup besar jika dibanding dengan APBN tahun 2013, yaitu dari semula sebesar Rp67.676.739.000,- menjadi Rp50.306.5 11.000,- [turun Rpl7.370.228.000,- atau 25,67%). 2. TA 2014 ORI memerlukan alokasi dana sebesar Rpl80.014.400.000,sehingga terdapat kekurangan sebesar Rpl29.707.900.000,-. 3. Kebutuhan dana sebesar Rpl80.014.400.000,- dengan rincian sebagai berikut: a. Belanja Pegawai sebesar Rp41.750.400.000,antara lain dengan mempertimbangkan pengangkatan asisten ombudsman sebanyak 5 (lima) orang pada masing-masing Perwakilan Ombudsman di seluruh Indonesia. b. Belanja Barang Operasional sebesar Rp22.184.000.000,antara lain dengan mempertimbangkan pembukaan kantor perwakilan pada tahun 2013. c. Belanja Barang Non
dalam SEE 1949/M.PPN/04/2013 dan S.279/MK.02/ 2013 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP 2014 merupakan batas atas atau ceiling dimana hasil exercise yang dilakukan setelah melalui proses trilateral meeting tidak boleh melebihi dari total anggaran yang ada dalam SE Pagu indikatif 2014. Pergeseran alokasi anggaran antar program dan kegiatan masih dimungkinkan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang disepakati oleh tiga pihak 2. Dalam pengalokasian anggaran belanja K/L agar mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 2014 serta arah dan pokok kebijakan fiskal.
Operasional sebesar Rplll.620.000.000,antara lain dengan mempertimbangkan pekerjaan-pekerjaan teknis di bidang pencegahan, penyelesaian laporan dan pengawasan dalam rangka mencapai sasaran percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, baik terhadap Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. d. Belanja Modal sebesar Rp4.460.000.000,- antara lain dengan mempertimbangkan pengadaan sarana dan prasarana kantor perwakilan ORI yang baru.
2
3
Inisiatif Baru
Pengalihan Dkonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Pagu indikatif tahun 2014untukORItidak ada alokasi anggaran untukinisiatifbaru. Tidak ada anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Pendanaan Pembangunan Nasional Tidak ada PHLN 4 Pinjaman dan
5 6
Hibah Luar Negeri PNBP/BLU Belanja
Operasional
Tidak ada PNBP/BLU Sesuai dengan SE Pagu Indikatif 20 14 alokasi belanja pegawai untuk ORI adalah sebesar Rp.8,7 Milyar, dan belanja barang operasional sebesar Rp.15,1 Milyar, sehingga total anggaran untuk belanja operasional adalah sebesar Rp.23,8 Milyar.
-
-
-
-
-
-
1. TA 2014, Belanja Operasional Pada prinsipnya ORI sebesar pergeseran pagu dapat Rp63.934.400.000,-(Belanja dilakukan sepanjang Pegawai Operasional sebesar dalam rangka mendukung pencapaian Rp41.750.400.000,- dan Belanja Barang Operasional target prioritas sebesar Rp22.184.000.000,-) pembangunan Nasional/Bidang/KL, sehingga terdapat kekurangan sebesar tidak mengurangi Rp40.139.515.000,- (Belanja anggaran untuk Pegawai Operasional sebesar mencapai Rp33.058.200.000,- dan target/sasaran prioritas Belanja Barang Operasional pembangunan sebesar Rp7.081.300.000,-). nasional/bidang/KL dan tidak mengurangi 2. Penambahan belanja pegawai belanja pegawai direncanakan untuk (komponen 001) dan penambahan pegawai dan belanja barang asisten ombudsman di kantor operasional (komponen perwakilan. Pada akhir tahun 002). 2013 pegawai Ombudsman diperkirakan 249 orang,
dengan telah beroperasinya 23 kantor perwakilan, dan sesuai rencana pembukaan kantor perwakilan tahun 2013 dibuka lagi sebanyak 9 perwakilan di 9 Provinsi, sehingga diperkirakan pada tahun 2014 jumlah pegawai OKI di seluruh Indonesia akan menjadi lebih besar. 3. Dasar penambahan pegawai OriadalahPasal9PP21 Tahun 20 lltentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan OKI Di Daerah yang mengamanatkan "Perwakilan Ombudsman terdiri atas: l(satu) orang Kepala Perwakilan Ombudsman dan paling banyak 5 (lima) orang asisten Ombudsman", sehingga pada tahun 2014 formasi tersebut akan diisi penuh dalam rangka peningkatan pelayanan publik. 4. Disamping itu, terdapat alokasi dana pembayaran insentif kinerja asisten ombudsman yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri Keuangan dengan surat Nomor S-950/MK.02/2012 tanggal 28 Desember 2012. 5. Selanjutnya, penambahan belanja pegawai operasional dalam rangka alokasi dana tunjangan kinerja dalam rangka reformasi birokrasi yang diperkiranakan sebesar 3 Miliar (besaran tunjangan 40%), dimana Sekretariat Jenderal ORI sudah dilakukan verifikasi reformasi birokrasi, dan diperkiranakan Januari 2014 sudah mendapatkan tunjangan kinerja dimaksud. 6. Saat ini ORI belum memiliki kantor sendiri/kantor tetap, dan sehari-hari masih menyewa. Kenaikan belanja barang operasional dalam rangka biaya sewa terkait dengan operasional sewa kantor dimaksud. Saat ini alokasi biaya sewa kantor
7
Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni
sebesar RplOO.000.000/tahun/ kantor. Pada tahun 2014 diperkirakan naik menjadi Rpl25.000.000/tahun/ kantor. mempertimbangkan 1. Terhadap kekurangan Dengan kebutuhan Ombudsman RI dan belanja gaji dan memperhatikan ketersediaan tunjangan sebesar anggaran negara, maka pada Rp33.058.195.000,tahun 2014 Ombudsman perlu didukung/ memerlukan tambahan dilengkapi dengan perhitungan anggaran sebesar kebutuhan belanja Rpl29.707.900.000,- dengan yang lebih detil. rincian: • Belanja pegawai sebesar Rp33.058.200.000,untuk 2. Terhadap usulan mengakomodir penghasilan penambahan untuk Asisten berdasarkan: belanja lainnya agar a. Persetujuan prinsip gaji terlebih dahulu Asisten Ombudsman RI dilakukan telah ditetapkan Menteri optimalisasi, efisiensi, Keuangan dengan surat dan re-focusing Nomor Sterhadap alokasi Pagu 136/MK.02/2013 tanggal Indikatif yang telah 26 Februari 2013; ditetapkan. b. Persetujuan prinsip insentif kerja Asisten Ombudsman RI dan 3. Apabila optimalisasi Peraturan Ombudsman RI tidak dapat dilakukan, tentang Perjalanan dinas usul penambahan Asisten Ombudsman RI diupayakan untuk telah ditetapkan Menteri memperhitungkan Keuangan Nomor Sskala prioritas dan 950/MK.02/2013 tanggal perhitungan yang 28Desember2012; lebih detil, sepanjang c. Pasal 16 Peraturan keuangan negara Pemerintah Nomor 64 memungkinkan. Tahun 2012 yang mengatur Jaminan sosial d. Penambahan PNS di Pusat (28 orang) dan di 32 perwakilan (62 orang); e. Penambahan 9 perwakilan (9 Kepala Perwakilan; 27 Asisten); f. Penambahan Asisten di 23 perwakilan (46 orang) • Belanja Barang Operasiona sebesar Rp7.081.300.000, untuk mengakomodir: a. honorarium keamanan b. honorarium pengemudi c. honorarium pramubhakti d. operasional pusat dan 32 perwakilan • Belanja Barang Operasional Rp85.108.400.000,-
Nor sebesai untul
mengakomodir pekerjaan tusi: a. Bidang Pencegahan; b. Bidang Penyelesaian Laporan; c. Bidang Pengawasan Pelayanan Publik. • Belanja Modal sebesar sebesai Rp4.460.000.000,- antara lair dengan mempertimbangkai pengadaan sarana dar prasarana kantor perwakilar ORI yang baru.
Program Tematik 8 Dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS] 9 Anggaran Pendidikan
10
Anggaran Responsif
Tidak ada Dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)
-
-
Tidak ada anggaran pendidikan
-
Pengaduan masyarakat terkait distribusi Dana BOS, penyelenggaraan UN, Sertifikasi Guru dan Kebijakan Perubahan Kurikulum Nasional menjadi pengaduan rangking lima besar tertinggi tahun 2012 - 2013 ini, sehingga harus mendapatkan pantauan strategis oleh Ombudsman agar pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan itu sesuai dengan track yang digariskan. Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik sektor pendidikan, sesuai amanat UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Ombudsman memberikan perhatian prioritas tertinggi terhadap sektor Pendidikan, terutama dalam hal pemenuhan kewajiban pendidikan dasar.
Tidak ada Anggaran
ARC hendaknya dapat
Ombudsman telah memberikan saran perubahan mekanisme penyaluran Dana BOS pada bulan Oktober 2011 yang diterima oleh Wakil Presiden sebagai Ketua Komite Pendidikan dan telah dilaksanakan perubahan kebijakan penyaluran Dana BOS pada tahun 2012 sampai saat ini. -
Gender (ARC)
11 12
13
14
Kerjasama SelatanSelatan dan Triangular Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI)
Millenium Development Goals
Responsif Gender (ARC)
Tidak ada kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Tidak terkait langsung dengan masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia [MP3EI) Tidak terkait dengan masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI)
Tidak terkait langsung dengan Millenium
menjelaskan tentang: 1. Permasalahan yang dihadapi oleh kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan. 2. Tujuan kegiatan secara jelas memberikan informasi tentang manfaatyangakan diterima kelompok sasaran, baik laki-laki maupun perempuan. 3. Pelaksanaan kegiatan menjelaskan upaya pelibatan atau konsultasi kelompok sasaran laki-laki dan perempuan. 4. Kelompok sasaran, output kegiatan, lokasi kegiatan, serta identifikasi output harus sesuai dengan tujuan kegiatannya. -
-
-
-
-
Pengawasan terhadap program pengentasan kemiskinan menjadi salah satu program Ombudsman. Ombudsman menerima berbagai pengaduan dalam hal pelayanan publik sektor ketenagakerjaan dan sengketa perburuhan.
Agar alokasi anggaran yang telah dituangkan
Ombudsman fokus memberikan perhatian terhadap sektor ketenagakerjaan, melalui pengawasan terhadap pelaksanaan TKI, transmigrasi, dan melalui berbagai kajian terkait BLK (Balai Latihan Kerja) yang tersebar di provinsi kabupaten kota, melalui pemberian saran dan rekomendasi (wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah). Ombudsman terkait secara langsung dalam upaya
(MDG's)
Development Goals (MDG's)
dalam Rancangan Renja K/L teridentifikasi sesuai tematik APBN, termasuk program dalam rangka mendukung pencapaian MDG's.
pencapaian target MDGs Indonesia melalui mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan umum pemerintah; terutama dalam hal target pendidikan dasar, pengentasan kemiskinan, pelayanan kesehatan ibu hamil, penyediaan air bersih dan lingkungan hidup. Pengawasan tersebut dilakukan melalui kajian dan atau laporan publik yang ditindaklanjuti dengan pemberian saran dan rekomendasi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
Jakarta, 12 April 2013 budsman RI iro Perencan Keria
NIP. 19620902 1982031002
rian Keuangan Anggaran I
tan Hutahaean) / [928 1981081001
Ke
N/Bappenas dan HAM
Soebroto) 61989031001
£-.
LAMPIRAN 2
LAMPIRAN HASIL KESEPAKATAN 1. RINCIAN PAGU PER PROGRAM
110
01
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman RI
Rp. Murni
50.306,5
52.487,0
54.487,0
56.487,0
PNBP PHLN TOTAL
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
50.306,5
52.487,0
54.487,0
56.487,0
Rp. Murni PNBP PHLN TOTAL
50.306,5 0,0 0,0 50.306,5
52.487,0 0,0 0,0 52.487,0
54.487,0 0,0 0,0 54.487,0
56.487,0 0,0 0,0 56.487,0
2. REKAPITULASIDAFTAR KEGIATAN
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman RI Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama Persentase pengawasan integritas, Iriw* nfirt
fin vt
Persentase pengawasan integritas, kinerja, dan keuangan Persentase kerjasama yang difasilitasi Jumlah kantor perwakilan yang dibentuk di provinsi Jumlah sosialisasi pelayanan publikyang dilaksanakan ]umlah Sistemik Reviuyang dilaksanakan
29.662,9
0,0
0,0
0,0
18.486,1
0,0
0,0
0,0
100
0,0
0,0
0,0
0,0
100
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100
11
KL
/urn/aft survei kualitas pelayanan publik dan survei kualitas pelayanan Ombudsman RI persentase Koordinasi dan pemantauan pelayanan publik
Pengelolaan Administrasi Laporan
Persentase kehumasan yang difasilitasi Persentase administrasi laporanyang tertib dan akuntabel Persentase ketersediaan sistem dan teknologi informasi Persentase laporan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan investigasi laoanaan Persentase monitoring dilaksanakan sesuai rencana
1
100 11.176,8
0,0
0,0
0,0
100
0,0
0,0
0,0
0,0
100
0,0
0,0
0,0
0,0
100
0,0
0,0
0,0
0,0
9
100
KL
Persentase mediasiyang dapat menghasilkan kesepakatan yang diterima vara vihak
60 29.662,9
Total Alokasi Kegiatan Prioritas 2014: Rp. a. Prioritas Nasional b.Prioritas Bidang c. Prioritas K/L Jakarta, udsman RI naan, Pengawasan d
:oyo) 1982031002
29.662,9 juta terdiri dari:
Rp. Rp.
0,0 juta 0,0 juta
Rp.
29.662,90 juta
April 2013 terian Keuangan r Anggaran I
utan Hutahaean,MA.) i09281981081001
N/Bappenas 'AM
oebroto) 1989031001
LAMPIRAN 3
MATRIKS LAMPIRAN CATATAN PEMBAHASAN A. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 1. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS (dalamjuta rupiah)
Kode K/L
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman RI Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama Persentase pengawasan integritas, kinerja, dan keuangan Persentase pengawasan integritas, kinerja, dan keuangan Persentase kerjasama yang difasilitasi Jumlah kantor perwakilan yang dibentuk di provinsi Jumlah sosialisasi pelayanan publikyang dilaksanakan Jumlah Sistemik Reviuyang dilaksanakan /umlah survei kualitas pelayanan publik dan survei kualitas pelayanan Ombudsman RI persentase Koordinasi dan pemantauan pelayanan publik
26.511,6
111.620,0
15.334,8
86.470,0
100
0,0
100
100
0,0
100 100
100
1
0,0
1
11
11
3
3
1
1
100
100
K/L
Pengelolaan Administrasi Laporan
25.150,0
11.176,8 Persentase kehumasan yang difasilitasi
100
0,0
100
Persentase administrasi laporanyang tertib dan akuntabel
100
0,0
100
100
0,0
100
Persentase ketersediaan sistem dan teknologi informasi Persentase laporan masyarakatyang ditindaklanjuti dengan investigasi lapangan Persentase monitoring dilaksanakan sesuai rencana Persentase mediasiyang dapat menghasilkan kesepakatan yang diterima para pihak
9
9
100
100
60
60
26.511,6
111.620,0
K/L
C.
PROGRAM TEMATIK
8.
DUKUNGAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA
9.
ANGGARAN PENDIDIKAN
10. ANGGARAN RESPONSIF GENDER
11. KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR
12. MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI)
13. MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA (MP3KI) , sf,*^,'\
'•^^^^jM^^^^^^j^^^^^^^ B«*BKS««
liSiijiiijjjJlfeij^MiiXiKV.
* ^™™™™
14. MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDG'S)
ltti&&iii"
^^"MMiltfilll'^
IsSHi^
\- ..'"
* ,",
2.
INISIATIF BARU
3.
PENGALIHAN DKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
B.
PENDANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
4.
PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)
5.
PNBP/BLU
6.
BELANJA OPERASIONAL '.; f9i • v-^' •'f'li^7~i*x:' "
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Rl
7.
i ?iSiSii*.
15.102,7
7.081,3
KEBUTUHAN TAMBAHAN RUPIAH MURNI :|||jf|||^p|p||j||ag|a^Bj^||j
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Rl Belanja Pegawai Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Barang Modal
j||;iaiaiflliBiaiigg||•••HK
jjl-lllilflilifr''^ •- 'Y^(Hf|i|||BiMatXH^Mil'*il^-' '
129.707,9
33.058,2 7.081,3 85.108,4 4.460,0
/-fPlgiigJilPf:- .
LAMPIRAN 1 Revisi Pagu jndikatif 2014
REVISI PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2014 (JUTA RUPIAH) BAGIAN ANGGARAN
: 110
KEMENTERIAN/LEMBAGA
: OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
A. RINCIAN PAGU PER PROGRAM PAGU INDIKATIF 2014 KODE PROGRAM DEP
PROG
110
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknts Lainnya Ombudsman Republik Indonesia
SUMBER PENDANAAN
54.487,0
56.487,0
b. PNBP
0.0
0.0
0.0
0,0
c.BLU
0.0
.o,on
0,0
0.0
d. PLN
0,0
0.0
0,0
0,0
e. HLN
0.0
0,0
0,0
0,0
f.PDN
0,0
0,0
g.SBSN
0,0
0.0 0,0
0,0
0,0 0,0
66.906,5 r
5Z.487.0
54.487,0
56.487,0
66.906,5
52.487,0
54.487,0
56.487,0
b. PNBP
0,0
0,0
0,0
0,0
c.BLU
0,0
0,0
0,0
0,0
d. PLN
0,0
0,0
0,0
0.0
e. HLN
0,0
0,0
0,0
0,0
f.PDN
0,0
0,0
0,0
0,0
g.SBSN TOTAL*)
Rp.
8.692,2 Juta
2. Belanja Barang Operasional
Rp.
15.102,7 Juta
3. Belanja Anggaran Pendidikan
Rp.
0,0 Juta
4.lnisiatifBaru(BagianC)
Rp.
16.600,0 Juta
B. DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS PAGU INDIKATIF 2014
Kementerian PPN/Bappenas - Kementerian Keuangan
2017
5Z.487.0
TOTAL
*) ALOKASI TAHUN 2014 SUDAH TERMASUK :
2016
2015
66.906.5
a. Rp. Murni
a. Rp. Murni
1. Belanja Pegawai Operasional
PRAKIRAAN MA|U RENCANA 2014
0,0
0,0
0,0
0,0
66.906,5
52.487,0
54.487,0
56.487,0
TARGET
(1) 01
4051
INDIKATOR KINERIA KECIATAN (IKK)
PROGRAM/KEGIATAN
KODE
(3)
(2)
ALOKASI (Juta Ruplan)
PRAK1RAAN MA|U
Rencana ZO14
Z015
2016
2017
(5)
(6)
m
(*)
(8)
2017
2016
2015
(10)
P)
(11)
0,0
0*
0,0
18.486,1
0.0
0.0
0,0
JflWfi.J
0.0
tj.o
0.0
Kl.
0.0
0,0
(1,0
0,0
KL
0,0
0.0
0.0
0,0
KL
11476^
0,0
am
010
n i76,u
0,0
0.0
0,0
KL
002 Ptfrstntase. monitoring tltittksanakaii te.sual renronn
0.0
0.0
no
0,0
XI.
1)03 Perstntan mecliatf yanfj dftpot Hjeiiflftasl/fcii'i kesepakatan yang diterima para pihak
0,0
0.0
0:0
0.0
KI.
Perencanaan, Pengawasan, dan Kerja Sama
002 Persentasa ttrffasamayanQ
dtfasitifasi.
003 jumlah kantorperwakilanyang dibcntuk di provlnsi. Pengelolaan Admlnlstrasf Laporan 001 Persentase laporan masyarakat yang ditinilaktanjtitl dengan investigasi lapangan
29.662.9
IUMLAH
0,0
ox
i C. ALOKAS] INIS1ATIF BARU PAGU INDIKATIF TAHUN 2014 KODE
KL
ISU
FROG
TAMBAHAN
ISU STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN/ NAMA PROPOSAL INISIAT1F BARU
KEG
ISU STRATEGIS
PERKUATAN KINERJA KELEMBACAAN
110
19
110
19
01
110
19
01
5094
110
19
01
5094
Program Dukungan Manafemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republlk Indonesia Pengelolaan Keuangan. Kepegawaian, dan Perlengkapan 01
Operational Kantor Perwakilan rfi Daenth
IUMLAH
^
HASIL TRILATERAL MUSRENBANGNAS
—Tidak ada rencana penarikan PHLN dan PDN Pagu Indikati/2014 -
IUMLAH
0,0
16.600,0
0,0
16.600,0
0,0
16.600,0
0,0
16.600,0
0,0
16.600,0
0,0
16.600,0
0.0
16.600,0
0,0
16.600,0
0,0
16.600,0
0,0
16.600,0
D. RENCANA PENARIKAN P!N|AMAN/H1BAH LUAR NEGERI (PHLN) DAN PINIAMAN DALAM NEGERI (PDN) PAGU INDIKATIF TA 2014
Kementerian PPN/Bappenas • Kementerfan Keuangan
(12)
29.662.9
Program Dukungan Manajemen dan Pclaksanaan Tugas Tcknis lainnya Ombudsman Republlk Indonesia
001 Pe.rsentasn pungawastin intKtiritas, kinerjo, dan keuangan
5093
KET
PRAKIRAAN MA|U
Rencana
KETERANGAN
0.0
