DOKUMEN KESEPAKATAN
PERTEMUAN TIGA PIHAK (TRILATERAL MEETING)
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP TA 2014 DAN PAGU INDIKATIF RAPBN 2014 UNTUK KEJAKSAAN Rl
Kementenan PPN/ Bappenas
DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK
Pertemuan tiga pihak dalam pembahasan rancangan RKP TA 2014 dan Pagu Indikatif RAPBN 2014 untuk KEJAKSAAN Rl
Acara Tanggal dan Waktu a. Tanggal b. Waktu Tempat Pimpinan Rapat
16 April 2013 09.45-12.45 WIB Ruang Rapat SG-5, Bappenas, Jakarta Pusat Arif Christiono Soebroto, SH, MSi, Direktur Hukum dan HAM, Bappenas 1. Rancangan awal RKP 2014 2. SB Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor. 1949/M.PPN/04/2013, S-279/MK.02/2013 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP Tahun 2014 tanggal 5 April 2013 Membahas penyusunan RKP 2014 dengan fokus bahasan yaitu: 1. Arah Kebijakan KEJAKSAAN RI 2. Rincian Program dan Kegiatan Prioritas TA 2014 KEJAKSAAN RI 3. Usulan Inisiatif Baru 4. Pagu Indikatif Kegiatan Prioritas KEJAKSAAN RI TA 2014
Dasar Pelaksanaan
Tujuan Pertemuan
Peserta Pertemuan 1. Kementerian PPN/Bappenas a) Nama : Jabatan : b) Nama : Jabatan : 2. Kementerian Keuangan a) Nama Jabatan b) Nama Jabatan 3. Kejaksaan RI a) Nama Jabatan b) Nama Jabatan
Arif Christiono Soebroto, SH, MSi Direktur Hukum dan HAM Bappenas Noor Andrini Wuryandari Kasubdit Pemberdayaan dan Peningkatan Akses Hukum dan Hak Asasi Manusia
: Drs. Sambas Mulyana : Direktur Anggaran III, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan : Meriyam Megia Shahab : Kasubdit Anggaran III A, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan : : : :
Feri Wibisono, SH, MH, CN Kepala Biro Perencanaan Tumpak Simanjuntak Biro Perencanaan Kejaksaan RI
HASIL KESEPAKATAN Kementerian/Lembaga: Kejaksaan Republik Indonesia
B.
r
t C.
i—* r~m i—A
r
VISI Visi Kejaksaan Tahun 2010-2014 adalah "Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabatyang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan." MISI Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, Kejaksaan untuk periode Tahun 2010-2014 memiliki misi yaitu : 1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Yustisial, secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, tidak menimbulkan multi tafsir, efektif, dan efisien. 2. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum. 3. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taatazas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hakhak publik; 4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue- print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal. 5. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis Kejaksaan Agung Republik Indonesia meliputi: a. Tersusun dan terlaksananya Standard Operasional Procedure (SOP) berupa pedoman teknis kebijakan penanganan perkara tindak pidana dari tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi, pedoman teknis penanganan perkara perdata dan tata usaha
D.
negara, pedoman teknis penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, pedoman teknis kebijakan penanganan Penyelidikan kasus secara Intelijen Yustisial termasuk dalam rangka pelaksanaan Pengamanan dan Penggalangan, serta pedoman teknis kebijakan pelaksanaan pengawasan. b. Tersusun dan terlaksananya cetak biru (blue-print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025 berupa pedoman pelaksanaan rekruitmen calon pegawai, penyelenggaraan diklat, serta pembinaan pegawai antara lain pola jenjang karir dan mutasi pegawai. c. Meningkatnya peran dan fungsi Jaksa termasuk pegawai Tata Usaha yang menduduki jabatan fungsional maupun struktural dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, terutama dalam upaya penegakan hukum. d. Tersusunnya restrukturisasi organisasi birokrasi Kejaksaan melalui pembenahan struktur jabatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas guna mengakomodasi perkembangan kebutuhan organisasi, penegakan hukum, dan ekspektasi masyarakat, sesuai dengan kebijakan dan ketentuan perundangundangan yang berlaku. e. Tertatanya manajemen administrasi keuangan dengan baik. f. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia guna tersedianya sumber daya manusia yang memiliki komitmen, kompetensi, berkarakter, profesional, bermoral dan beretika dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya. g. Meningkatnya sarana dan prasarana serta kesejahteraan pegawai melalui remunerasi guna menunjang pelaksanaan tugas penegakan hukum secara optimal. ARAH KEBIJAKAN Dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi Kejaksaan, tentunya tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diemban oleh Kejaksaan serta dilaksanakan oleh segenap aparatur Kejaksaan yang ada dalam struktur organisasi Kejaksaan secara hirarkis. Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Secara yuridis dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Jumlah satuan kerja Kejaksaan seluruhnya sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 517 satuan kerja di seluruh Indonesia, terdiri dari 1 Kejaksaan Agung, 1 Badan Diklat, 31 Kejaksaan Tinggi, 402 Kejaksaan Negeri, 80 Cabang Kejaksaan Negeri dan 2 Atase Teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di luar negeri. Arah kebijakan Kejaksaan R.I. antara lain adalah melaksanakan penegakan hukum secara optimal dan profesional dalam rangka pencapaian tujuan nasional, khususnya a) terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera dan b) terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007. Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum [rule of lawj dan terjaganya ketertiban umum,
sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Kebijakan dan strategi lain yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan pada tahun 2010 2014 untuk mendukung pengoptimalan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang dalam upaya penegakan hukum, yaitu dengan melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem manajemen informasi, menertibkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kesejahteraan pegawai melalui remunerasi, serta penataan sumber daya manusia melalui penyusunan cetak biru (blueprint) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang sampai dengan tahun 2025, yang diselaraskan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor: PER/5/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi. Sedangkan untuk kebijakan dan strategi kinerja Kejaksaan tahun 2011 - 2014 akan dilaksanakan dalam 8 (delapan) program kegiatan, antara lain : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Republik Indonesia 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan. 3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan 4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan R.I. 5. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen 6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum 7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi 8. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
E. CATATAN PEMBAHASAN No. (D
Materi Pembahasan
Catatan Kementerian PPN/Bappenas
Catatan Kementerian Keuangan
Catatan Kejaksaan RI
(2)
(3)
(4)
(5)
Prioritas Pembangunan Nasional 1 Program dan Kegiatan Prioritas
Pergeseran / perubahan alokasi anggaran dan sasaran kinerja prioritas antar program.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI
1. Penyesuaian alokasi anggaran per program terkait dengan prioritas nasional dan prioritas bidang; 2.Penyesuaian target sasaran indikator pada kegiatan prioritas nasional dan prioritas bidang Menyepakati adanya pergeseran pagu antar program sepanjang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas Kejaksaan dan dalam rangka untuk memaksimalkan dan mengefisiensikan alokasi anggaran yang ada
Menyepakati untuk diadakan penyesuaian dengan melakukan penambahan pagu anggaran pada Program
Menyepakati pergeseran pagu antar program dalam rangka refocusingl pemenuhan kegiatan yang lebih prioritas melalui efisiensi alokasi anggaran yang ada.
Pergeseran anggaran antar program dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran terkait dengan optimalisasi pencapaian target dalam rencana kerja Kejaksaan Tahun 2014. Pergeseran anggaran antar program tersebut antara lain pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI, Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan RI dan Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Intelijen, Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, serta Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM yang Herat.
Menyepakati penambahan pagu Penambahan pagu anggaran pada Program anggaran sebesar Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Rp92.505. 132.000,(semula Teknis Lainnya Kejaksaan RI sebesar Rp.
it u u u
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RJ
92.505.132.000,-
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RJ untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas oleh Kejaksaan. Menyepakati perubahan pagu yang semula sebesar Rp. 2.414.908,8 menjadiRp. 2.507.413,13
Rp2.414.908.800.000,- menjadi Rp2.507.413.932.000,-) untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan tupoksi Jaksa Agung Muda Pembinaan serta seluruh satker Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.
Program ini merupakan program non prioritas Kejaksaan RJ dalam rangka mendukung kinerja Kejaksaan. Menyepakati bahwa pada program ini akan dinolkan dan alokasi pada program ini dialihkan kepada programprogram yang terkait dengan inti dari kinerja kejaksaan. Penambahan kekurangan dari
Menyepakati pengurangan pagu Pengurangan alokasi anggaran sebesar Rp. sebesar Rp400.000.000.000,sehingga pagu Program 400.000.000.000,Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertimbangan : Aparatur Kejaksaan RI menjadi Dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran Rp.O,- mengingat kegiatan yang pada program Dukungan Manajemen dan terdapat pada program tersebut Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program termasuk kegiatan yang bersifat Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan einmalegh (kegiatan yang Intelijen, Program Penanganan dan dilaksanakan hanya satu kali Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, dalam satu tahun anggaran).
Pertimbangan: penambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan anggaran dalam rangka pelaksanaan tupoksi Jaksa Agung Muda Pembinaan serta satuan kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. pada kegiatan-kegiatan prioritas Kejaksaan RI. Antara lain biaya operasional Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan RJ, Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Kerjasama Hukum, serta kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawain yang menjadi prioritas bidang sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 surat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1949/M.PPN/04/2013 dan Nomor : S279/MK.02/2013.
it program ini akan diusulkan dalam tambahan anggaran rupiah murni. Menyepakati dari alokasi anggaran sebesar Rp. 400.000 juta menjadi Rp. 0,0
Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan dana pada program tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme inisiatif baru.
serta Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM yang Herat, yang menjadi prioritas Kejaksaan, mengingat alokasi anggaran yang tersedia daiam pagu indikatif yang ditetapkan oleh Kementerian PPN dan Kementerian Keuangan tidak memadai sehingga akan cukup mempengaruhi pencapaian kinerja penegakan hukum oleh Kejaksaan R. I. Bagi pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2014, dengan indikator kinerja dan rencana kerja yang sama dengan Tahun Anggaran 2013 (tanpa peningkatan), diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp. 591.769.006.000,- (Hma ratus sembilan puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta enam ribu rupiah). Menyepakati bahwa untuk memenuhi kebutuhan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka optimalisasi kinerja Kejaksaan RI, meliputi anggaran untuk pembangunan gedung kantor lanjutan dan yang sudah tidak memadai, rehabilitasi gedung kantor yang sudah rusak berat, pembangunan ruang tahanan wanita dan anak, ruang pemeriksaan, ruang barang bukti, kebutuhan kendaraan barang bukti, dan pembangunan aplikasi manajemen perkara pidana umum di seluruh satuan kerja Kejaksaan, akan diakomodir dalam Inisiatif Baru Tahun 2014 sebelum ditetapkannya Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran Tahun 2014.
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan
Menyepakati bahwa alokasi anggaran pada program ini tetap sesuai dengan Pagu Indikatif 2014 yaitu sebesar Rp. 18.506,9 juta
Menyepakati bahwa alokasi anggaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI tetap.
Menyetujui alokasi pada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI
Adanya pengurangan alokasi 1. Menyepakati pengurangan 1. Pengurangan alokasi anggaran sebesar Rp. untuk program pendidikan dan 9.451.898.000,alokasi anggaran sebesar latihan ini diharapkan tetap Rp9.451.898.000,(semula Pertimbangan : dapat melaksanakan kegiatan Rp 120.3 88,3 juta menjadi yang mendukung kinerja 1) Pengurangan Anggaran sebesar Rp. Rp 110.936,40 juta) dengan kejaksaan terkait dengan diklat 9.451.898.000,merupakan anggaran belanja pertimbangan bahwa alokasi fungsional dan diklat teknis modal pada Program Pendidikan dan dana tersebut pada awalnya manajemen Pelatihan Aparatur Kejaksaan RI. digunakan untuk membiayai Menyepakati adanya kegiatan yang sifatnya 2) Untuk mengakomodir kebutuhan anggaran perubahan indikator kinerja einmalegh. Pengurangan tersebut dari Jenis Diklat menjadi penyediaan sarana dan prasarana pada satuan dilakukan dengan tidak Jumlah Angkatan Diklat, kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan mengurangi kinerja Badan dengan tetap memperlihatkan Kejaksaan RI akan di akomodir dalam Diklat Kejaksaan. Selanjutnya, jenis diklat yang dilaksanakan. untuk memenuhi kebutuhan Inisiatif Baru Tahun 2014. Menyepakati adanya anggaran sarana dan prasarana perubahan alokasi anggaran Badiklat TA 2014 dapat 3) Terdapat perubahan indikator kinerja dari dariRp. 120.388,3 juta Jenis Diklat menjadi Jumlah Angkatan dilakukan melalui mekanisme menjadi Rp. 110.936,40 juta Diklat. inisiatif baru. 2. Menyepakati perubahan indikator kinerja dari Jenis Diklat menjadi Jumlah Angkatan Diklat.
Program Penyelidikan / Penggalangan / Pengamanan Intelijen
Menyepakati untuk melakukan penambahan alokasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pelacakan asset di daerah dalam rangka mendukung
Menyepakati penambahan pagu Penambahan Alokasi anggaran sebesar Rp. anggaran sebesar 68.608.790.000,- antara lain digunakan untuk : Rp68.608.790.000,(semula a. Pelaksanaan kegiatan pelacakan asset di daerah Rp77.044.000.000,menjadi dengan sasaran sebanyak 1.440 laporan; Rpl45.652.790.000,-) untuk
upaya pemberantasan korupsi di daerah. Serta adanya penambahan volume target untuk kegiatan penanganan penyelidikan/ pengamanan/ penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari dari yang semula 1.156 LHKmenjadi 1.304 LHK Menyepakati adanya perubahan alokasi anggaran dari yang semula Rp. 77.044 juta menjadi Rp. 145.650,79 juta
pelaksanaan kegiatan pelacakan b. Pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan asset di daerah sebanyak 1.440 masyarakat anti KKN di seluruh Kejaksaan Laporan, penguatan jaringan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. masyarakat anti KKN di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan c, Penambahan volume target sasaran kinerja pelaksanaan kegiatan Penanganan Negeri, dan penambahan kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Penanganan Penyelidikan/ Kejati, Kejari Cabjari yang semula 1156 LHK Pengamanan/ Penggalangan di menjadi 1.304 LHK Kejati, Kejari Cabjari sebanyak 148 LHK (semula 1.156 LHK Pertimbangan: menjadi 1.304 LHK). pelacakan asset dalam rangka peningkatan Assets Recovery dalam perkara Korupsi dan Perdata. kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, kegiatan tersebut telah dilaksanakan Kejaksaan pada Tahun 2013 dan berlanjut untuk Tahun 2014.
Program Penanganan dan Penyeiesaian Perkara Tindak Pidana Umum
Menyepakati untuk melakukan penambahan alokasi anggaran dengan menggeser alokasi program dalam rangka membiayai peningkatan penanganan perkara pidana umum yang semula di pagu indikatif target yang akan dicapai sebanyak 80.000 perkara, maka dengan adanya penambahan target menjadi 136.959 perkara pidana umum yang disesuaikan dengan jumlah penanganan perkara yang dicapai per tahunnya,
Menyepakati penambahan pagu Penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. anggaran sebesar Rpl63.283.725.000,(semula 163.283.725.000,Rp360.000.000.000,menjadi Pertimbangan : Rp523.283.725.000,-) untuk menambah target penanganan • Penambahan alokasi anggaran tersebut terkait dengan penambahan volume sasaran dari 80.000 perkara pidana umum sebanyak perkara sebagaimana tercantum dalam lampiran 56.959 perkara, sehingga total 1 surat bersama Menteri Perencanaan penanganan perkara pidum Pembangunan Nasional/Kepala Badan semula 80.000 perkara menjadi Perencanaan Pembangunan Nasional dan 136.959 perkara. Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1949/M.PPN/04/2013 dan Nomor : S279/MK.02/2013. menjadi 136.959 perkara. Namun penambahan anggaran tersebut belum
10
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM yang Berat
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata
maka diperlukan penambahan alokasi anggaran. Menyepakati adanya perubahan alokasi anggaran dari yang semula Rp. 360.000 juta menjadi Rp. 523.283,72 juta
dapat memenuhi kebutuhan penyelesaian perkara tindak pidana umum apabila menggunakan standar biaya yang sesuai dengan kebutuhan, karena menggunakan SBK penanganan perkara pidana umum sebesar Rp. 3.325.000./perkara masih 33% dari standar minimum biaya penyelesaian perkara tindak pidana umum.
Menyepakati adanya penambahan alokasi anggaran dengan menggeser pagu program dalam rangka membiayai penanganan perkara pidana korupsi di daerah padatahun2013 yang sudah sistem at cost. Hal ini dalam rangka mendukung upaya penegakan hukum di Kejaksaan khususnya dalam penanganan perkara korupsi. Adanya penambahan alokasi tersebut dimaksudkan menambah volume target penanganan perkara di daerah dari 1350 perkara menjadi 1440 perkara Menyepakati adanya perubahan alokasi anggaran dari yang semula Rp. 350.397 juta menjadi Rp. 439.774,63 juta Menyepakati adanya pengurangan alokasi anggaran dalam rangka mendukung peiaksanaan kegiatan yang
Menyepakati penambahan pagu Penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. anggaran sebesar Rp 89.377.633.000,- untuk penanganan perkara 89.377.633.000,(semula tindak pidana korupsi secara at cost. Rp350.397.000.000,menjadi Rp439.774.633.000,-) untuk Pertimbangan: menambah target penanganan • Penambahan alokasi anggaran tersebut berasal perkara pidana pidana khusus, dari kegiatan inisiatif baru dan revisi antar pelanggaran HAM berat dan program dalam rangka memenuhi kebutuhan Tindak pidana korupsi di anggaran untuk penanganan perkara tindak Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan pidana korupsi di daerah secara at cost. Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri sebanyak 90 perkara - Terdapat penambahan volume sasaran kegiatan (semula 1.350 perkara menjadi penanganan perkara tindak pidana korupsi di 1.440 perkara). daerah dari 1350 perkara menjadi 1440 perkara.
Menyepakati pengurangan pagu Pengurangan alokasi sebesar Rp4.323.382.000,(semula Rp29.202.100.000,- 4.323.382.000,menjadi Rp24.878.718.000,-)
anggaran
sebesar
Rp.
nmnnnn dan Tata Usaha Negara
2 3
InisiatifBaru Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Pendanaan Pembangunan Nasional 4 Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 5 PNBP/BLU 6 Belanja Operasional
7
Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni
lebih prioritas di Kejaksaan. Menyepakati adanya perubahan alokasi anggaran dari yang semula Rp. 29.202,1 juta menjadi Rp. 24.878,7 juta
untuk penambahan biaya kegiatan Pertimbangan : yang lebih prioritas di program lain dengan tidak mengurangi Untuk mengakomodir kebutuhan anggaran pada kinerja Jaksa Agung Muda program dan kegiatan prioritas sebagaimana Bidang Perdata dan Tata Usaha tersebut pada poin 1 . Negara.
-
-
-
-
-
-
•
Belanja Operasional pada Pagu Indikatif Tahun 2014 belum menampung tunjangan Jaksa Spesialis Tipikor karena Peraturan Presiden sebagai dasar hukum yang mengatur tunjangan tersebut belum ditetapkan. Alokasi anggaran tersebut akan diusulkan pada saat penyusunan Pagu Anggaran apabila Peraturan Presiden yang mengatur tunjangan Jaksa Spesialis Tipikor telah ditetapkan. 1. Pada prinsipnya, Kementerian Bappenas pada prinsipnya Keuangan mendukung upaya mendukung dalam penambahan pemenuhan biaya penanganan alokasi rupiah murni untuk dan penyelesaian perkara pidana mendukung penanganan perkara umum sesuai dengan kebutuhan pidana umum yang sampai saat nil di lapangan, namun ini belum mencukupi dan masih mengingat kemampuan berada dalam batas di bawah keuangan Negara saat ini belum minimum untuk alokasi memungkinkan sehingga anggaran per satu perkara
Alokasi Belanja Operasional pada Pagu Indikatif Kejaksaan RI Tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 2.450.227.100.000,- (duatrilyun empat ratus lima puluh milyar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), belum mengakomodir kebutuhan pembayaran tunjangan Jaksa Spesialis Tipikor, anggaran yang dibutuhkan untuk Tahun 2014 adalah sebesar Rp.301. 600.000.000,- (tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah)
Diperlukan penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.545.432.228.000,- (dua trilyun lima ratus empat puluh lima milyar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang belum diakomodir daiam pagu indikatif Kejaksaan RI Tahun 2014, dengan perincian : 1 . Perlunya penambahan Alokasi Anggaran pada Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum yang yang saat ini masih belum
12
Kejaksaan dapat melakukannya dibandingkan berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. dengan re/ocMS/ng/penajaman Sehingga sepanjang kondisi kembali kegiatan yang menjadi keuangan negara prioritas dengan memperhatikan memungkinkan pemenuhan kemampuan penyerapan untuk penambahan alokasi anggaran tahun sebelumnya. anggaran akan dipertimbangkan 2. Kebutuhan tambahan alokasi berdasarkan hasil assesment anggaran Program Peningkatan yang dilakukan oleh Bappenas. Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI agar dilakukan Selain itu adanya usulan dengan mekanisme inisiatif penambahan alokasi anggaran baru. bagi peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana Kejaksaan RI dalam mendukung kinerja kejaksaan khususnya diprioritaskan kepada upaya perbaikan sarana gedung, ruangan pemeriksaan, ruangan koordinasi dan konsultasi dan ruang tahanan dan upaya perbaikan sarana lainnya yang dianggap prioritas. Hal ini dikarenakan Pagu Indikatif 2014 tidak mencukupi sehingga dalam rapat tiga pihak disepakati untuk mengalihkan anggaran pada program sarana dan prasarana kepada kegiatan program yang dianggap prioritas oleh Kejaksaan.
mencukupi, dari alokasi anggaran yang ada saat ini untuk menyelesaikan perkara tindak pidana umum sebanyak 136.959 perkara biaya rata-rata untuk satu perkara adalah Rp. 3.325.000,- dan tambahan anggaran untuk persidangan bagi Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang tidak satu kota dengan pengadilan negeri. Tambahan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.127.474.325.000,Penambahan Alokasi Anggaran untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI dalam rangka memenuhi kebutuhan ruangan Pemeriksaan, Ruang Barang Bukti, ruangan Koordinasi dan Konsultasi, standarisasi ruang tahanan (terbagi untuk laki-laki dewasa, perempuan, dan anakanak), perlengkapan penyimpanan barang bukti berharga (Narkoba dll), serta Pembangunan Aplikasi Sistem Manajemen Perkara Pidana Umum, dengan Kebutuhan anggaran sebesar Rp. 512.392.500.000,sebagaimana telah diusulkan dalam inisiatif baru Tahun 2014. Penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 905.565.403.000,- (sembilan ratus lima milyar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga ribu rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana lainnya, meliputi pembangunan gedung kantor lanjutan, pembangunan kembali gedung kantor yang sudah rusak berat, pembangunan rumah dinas untuk satuan kerja yang belum memiliki, pengadaan perlengkapan gedung kantor,
13
perbaikan / rehabilitasi / renovasi gedung kantor dan rumah dinas yang sudah rusak berat, kebutuhan anggaran tersebut sangat mendesak mengingat pagu indikatif Tahun 2014 belum mengakomodir anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana tersebut. Program Tematik Dukungan Kerjasama Pemerintah 8 Swasta (KPS Anggaran Pendidikan 9
10 11 12 13 14
Anggaran Responsif Gender (ARG) Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) Millenium Development Goals (MDG's)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
"
"
'
-
-
-
Jakarta,
April 2013 N/Bappenas
Keuangan
II
dan HAM
NIP.
roto SH. MSi 2061989031001
14
LAMPIRAN 2
LAMPIRAN BASIL KESEPAKATAN 1. RINCIAN PAGU PER PROGRAM
006
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Rl
a. Rp. Murni b. PNBP c.BLU d. PLN e. HLN f. PDN g. SBSN Total
2.507.413,9
2.507.413,9
2.507.413,9
2.507.413,9
2.507.413,9
2.507.413,9
2.507.413,9
2.507.413,9
006
02
Program Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Ri
a. Rp. Murni
0,0
467.666,6
534,052,9
610.552,9
0,0
467.666,6
534.052,9
610.552,9
18.506,9
18.506,9
18.506,9
18.506,9
b. PNBP c. BLU d. PLN e.HLN f.PDN g. SBSN Total
006
03
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Rl
a. Rp. Murni b. PNBP c.BLU d. PLN e.HLN f.PDN g. SBSN Total
006
05
Program Pendidikan dan Pealtihan Aparatur Kejaksaan
a. Rp. Mumi b. PNBP c.BLU
18.506,9
18.506,9
18.506,9
18.506,9
110.936,40
110.936,40
110.936,40
110.936,40
15
d.PLN e.HLN f.PDN
006
06
Program Penyelidikan / Pengamanan/ Penggalangan Kasus Intelijen
g. S8SN Total a. Rp. Mumi
110.936,40
110.936,40 145.650,79
110.936,40 145.650,79
110.936,40
145.650,79
145.650,79 523.283,72
145.650,79 523.283,72
145.650,79 523.283,72
145.650,79 523.283,72
523.283,72
523.283,72
523.283,72
439.774,63
439.774,63
439.774,63
523.283,72 439.774,63
439.774,63
439.774,63 24.878,71
439.774,63
439.774,63
24.878,71
24.878,71
145.650,79
b. PNBP c.BLU d.PLN e.HLN f.PDN
006
006
006
07
08
09
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
Program Penanganan dan PenyeJesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
g. SBSN Total a. Rp. Mumi b. PNBP C.BLU d.PLN e.HLN f.PDN g. SBSN Total a. Rp. Mumi b. PNBP c.BLU d.PLN e.HLN f.PDN g. SBSN Total
a. Rp. Mumi b. PNBP C.8LU d.PLN e.HLN f.PDN g. SBSN
24.878,71
16
Total a. Rp. Mumi b. PNBP C.BLU d.PLN e.HLN f. PDN g. SBSN Total
24.878,71
24.878,71
24.878,71
24.878,71
3.770.447,10
4.238.113,7
4.304.500,0
4.381.000,0
3.770.447,10
4.238.113,7
4.304.500,0
4.381.000,0
2. REKAPITULASIDAFTAR KEG1ATAN
SBUBBB^TB j]^^^BggQBBnBEBB^^BIBBE!^n£^K££SmK
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI Pelayanan Penyusunan Peraturan PerundangUndangan dan Kerjasama Hukum
Pembinaan dan
'•""II""
mrniafmrx
IIMM«M«i»«^H«
Tercapainya dukungan manajemen SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundangundangan jumlah kerja sama hukum sebagai implementasi MLA dalam rangka pengembalian terdakwa/tersangka dan asset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Jumlah rancangan peraturan perundangundangan yang dilakukan penelaahan fumlah iaporan
•
BMEBOtaHSL
1 Iaporan
Iaporan
1 Iaporan
1 Iaporan
2 rancang an peratur an 3
2 rancang an peratur an 3
2 rancang an peratur an 3
2 rancang an peratur an 3
1
2.507.413,
2.507.41
2.507.413,
9
3,9
9
2.780,8
2.780,8
2.780,8
2.780,8
B
26.273,8
26.273,8
26.273,
26.273,8
B
2.507.413,9
17
Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI
Kegiatan Tupoksi : Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI
Kegiatan Tupoksi : Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi Dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian
Kegiatan Tupoksi : Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI
Kegiatan Tupoksi : Pelayanan Ketatausahaan
manajemen kepegawaian terkait dengan 1} Rekruitmen Pegawai, 2) Pola Jenjang Karier, 3] Pra Diklat Laporan pengelolaan keuangan
laporan
laporan ' taporan
laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
Laporan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan Perkantoran
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
12 bin/lay
12 bin/lay
12 bin/lay
12 bin/lay
Jumlah peraturan pembentukan satuan kerja baru
2 peratur an
2 peratur an
2 peratur an
2 peratur an
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
1 dokume n
I dokume n
1 dokume n
1 dokume n
Jumlah kegtatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan rencana kerja Jumlah kegiatan pengelolaan dan pelaporan asetyang dimiliki Kejaksaan RI Penyusunan rencana kebutuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok seluruh pegawai Kejaksaan. Jumlah dokumen yang di registerasi dan di distribusikan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
20.086 peg
20.086 peg
20.086 peg
20.086 peg
50.000 dokume n
50.000 dokume
50.000 dokume
50.000 dokume
8
366.438,4
366.438,4
366.438,4
366.438,4
KL
4.800
4.800
4.800
4.800
KL
22.076,7
22.076,7
22.076,7
22.076,7
KL
45.145,7
45.145,7
45.145,7
45.145,7
KL
mnnnnnnnnnnnnnnn 18
iHafflHm ifjPjp!.* ! ^>KK!f^fyjfKf,
Kejaksaan RI, Pimpinan, Kerumahtanggaan, Keamanan dan Bina Kesejahteraan Pegawai
Sistem Informasi Manajemen dan Teknologi Informasi
Kegiatan Tupoksi : Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Republik Indonesia Kegiatan Tupoksi : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung,
|
|HIHffiMH^I IgWBiBBBBSSIiBBi
j«fjwffl]BuQ
BJffiJBPI |Plpy||HHj
n
n
n
•BJaHKiiBisli
ffiffl9H|
^&&KflK&jj8&&3iljl
Perawatan sarana dan prasarana Kejaksaan RI
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
Kegiatan dalam rangka pelayanan Perkantoran Kejaksaan RI
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
Jumlah data perkara yang disajikan dalam rangka pelayanan Sistem Informasi Manajemen berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya [statistik kriminal). Jumlah penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya Jumlah pelayanan kesekretariatan di bidang faksa Agung Muda Pembinaan.
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
30.656,6
30.656,6
30.656,6
30.656.6
B
1 laporan
1 laporan
1 laporan
1 laporan
2.500
2.500
2,500
2.500
KL
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
2.009.849,8
2.009.849,8
2.009.849 ,8
2.009.849,8
KL
onnnnnnnnnnnnnnnn1 19
&..!.&;'lM
glFiti^f Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
006.0 1.03
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabtlitas Aparatur Kejaksaan Kegiatan Tupoksi : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pengawasan Kegiatan Tupoksi : Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di Kejati, Kejari dan Cabjari.
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah I
1 Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi di Kejati, Kejari, dan Cabjari
|
|
Jumlah pelayanan kesekretariatan di bidang Jaksa Agung Muda Pengawasan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
Pelaksanaan Inspeksi di Kejati, Kejari dan Cabjari
31 Lapora n
31 Lapora n
31 Lapora n
31 Lapora n
Eksaminasi Perkara terkait dengan laporan pengaduan Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus,
150 keg
150 keg
150 keg
150 keg
70 lapdu
70 lapdu
70 lapdu
70 lapdu
^^l^^n^^r^i 18.506,9
18.506,9
18.506,9
18.506,9
6.735,8
6.735,8
6.735,8
6.735,8
KL
693
693
693
693
B
20
Koda 4
"^ ;
i^r^ni^^BT/Ti
SSiHBlnBl
jPaaHIBaBi BEfcrraaM
3|
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah 11
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah III
tindak pidana umum, intelijen, perdata dan tata usaha Negara pada daerah hukum Inspektorat I. Jumlahlaporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum. intelijen, perdata dan tata usaha Negara pada daerah hukum Inspektorat II. Jumlahlaporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan
IPPfflPf
70
70
70
70
lapdu
lapdu
lapdu
lapdu
70
70
70
70
lapdu
lapdu
lapdu
lapdu
IfjPtTpF f?
693
693
693
693
B
693
693
693
693
B
21
i p ^ * ,*
£ | wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindakpidana umum, intelijen, perdata dan tata usaha Negara pada daerah hukum Inspektorat III. Kegiatan Peningkatan Jumlah laporan Pengawasan pengaduan Pelaksanaan Tugas masyarakat yang Pokok dan Wewenang ditindaklanjuti dan Kejaksaan di wilayah IV diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, intelijen, perdata dan tata usaha Negara pada daerah hukum Inspektorat IV. Kegiatan Peningkatan Jumlah laporan Pengawasan pengaduan Pelaksanaan Tugas masyarakat yang Pokok dan Wewenang ditindaklanjuti dan Kejaksaan di wilayah V diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas
^^^^^K^^is^^j^^^jss^i^^KKHii^^^^SSsSSHXK^xi^S^iMSSi^S^tSSKmKiStti^^^^SI^^^^V' 1
1
1
I
I
1
70 lapdu
70 lapdu
70 lapdu
70 lapdu
693
693
693
693
B
70 lapdu
70 lapdu
70 lapdu
70 lapdu
693
693
693
693
B
22
Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan jajaran pengawasan di daerah
006.0 1.05
Program Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan
umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, inteiijen, perdata dan tata usaha Negara pada daerah hukum Inspektorat V. Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan, baik di Kejati dan jajaran pengawas di daerah yang ditindaklanjuti
Tersusunnya rencana program kerja, sarana dan prasarana,anggaran. pengembangan dan kerjasama, serta pengelolaan data, laporan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan standarisasi pendidikan dan pelatihan Terselenggaranya pengetolaan urusan umum, kepegawaian.
839 lapdu
839
839
839
lapdu
lapdu
lapdu
12
12
12
12
bln/lyn
bln/lyn
bln/lyn
bln/lyn
8.306,1
8.306,1
8.306,1
8.306,1
110.936,4
110.936,4
110.936, 4
110.936,4
33.959,4
33.959,4
33.959,4
33.959,4
B
KL
23
if J 3 * "
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsionai
006.0 1.06
!?•&•
* |HflHjnniir e*l>? -*^f^*J
l^p; t^^-^\
f?S
Program Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Kasus Intel!jen
anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi dan verifikasi, serta perlengkapan, perpustakaan dan dokumentasi Tersusunnya rencana dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan Tersusunnya rencana dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideologi, politik, media massa.
SipP^t
13 jumlah angkata n diklat
11 jumlah angkata n diklat
11 jumlah angkata n diklat
11 jumlah angkata n diklat
11.237,4
11.237,4
11,237,4
11.237,4
N
39 jumlah angkata n diklat
26 jumlah angkata n diklat
26 jumlah angkata n diklat
26 jumlah angkata n diklat
65.739,7
65.739,7
65.739,7
65.739,7
N
145.652,8
145.652,8
145.652, 8
145.652,8
24
mm
^^P^P9
K<xfe
^t ''•.r toqwiSfl • ' , ^^ jRfiricafii'' v» ^ -fr-p $&yg
""
'"icM-ji Ss *VWF-
Kegiatan Tupoksi : Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Intelijen Kegiatan Tupoksi : Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan Keuangan Negaradan Penanggulangan Tindak Pidana.
Kegiatan Tupoksi : Pelaksanaan Kegiatan Sandi dan Produksi Intelijen
Kegiatan Tupoksi : Pelaksanaan Kegiatan Politik, Sosial Budaya dan Sumber Daya
barang, cetakan, orang asing, cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan; Jumlah pelayanan kesekretariatan di bidang Jaksa Agung Muda Intelijen. Jumlah kegiatan intelijen di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan Laporan Hasil Operasi Intelijen Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Laporan Hasil Pelacakan Aset Tersangka Tindak Pidana Jumlah produksi dan sarana hasi] pelaksanaan kegiatan intelijen Operasional Monitoring Center Laporan Hasil Pelaksanaan Operasi Monitoring Signal Jumlah kegiatan intelijen di bidang ideologi, sosial, politik, pertahanan keamanan
!5;lpffji$ i nfafit "'" (tliiKr
1 r. ••-.flS^Sii^ijj ^CUCP1"^
B j
^.•-•.-i'-!ir,\-i',f,'..-jito4\
*«*SBm<7VSK"SBS SSWiKTrtvliW sSf* "^"dBsfc ^T^Y- '''$&&:'•$ E£l^lMWfflT££* *i5Q|&£f. <• JWMt'X . ; "-^*fB^"*^?"!lil$^53*3?g5l|lFJW^slP*!^ ii&mS&tte^aSiiigsia
T
~>*.„ yj%^*"^5f
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
7.075,9
7.075,9
7.075,9
7.075,9
KL
100 LHK
100 LHK
100 LHK
100 LHK
7.859,6
7.859,6
7.859,6
7.859,6
KL
50 lap
50 lap
50 lap
50 lap
KL
80 lap
80 lap
80 lap
80 lap
KL
50 LHK
50 LHK
50 LHK
50 LHK
12 bin/lay
12 bin/lay
12 bin/lay
12 bin/lay
50 lap
50 lap
50 lap
50 lap
50 LHK
50 LHK
50 LHK
50 LHK
4.815,4
4.815,4
4.815,4
4.815,4
KL
1.418,1
1.418,1
1.418,1
1.418,1
KL
1HT1 25
3k;?r?*Tr*iSljHffJS?§F1J*Tl^l 1
^s*ll
••»y - '
Organisasi.
Kegiatan Tupoksi : Penerangan dan Penyuluhan Hukum
Kegiatan Tupoksi : Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di, Kejati, Kejari dan Cabjari
006.0 1.07
Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kegiatan Tupoksi : Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung
•*? f f* <• *
5*1
ivSaSwHsl
PKHIIBS imPSBSffiffiBiHIli RBBI Im-Smm'M iS^S^SfSm ajBBatHIB iKjfgraljM -ijjfigjjjgjjjgsjffl •Mm^H •HaHKa! B'iffiffiW^^lJB
:~-yw3isf, ? ^jHHilll
dan ketertiban umum tepat waktu Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat Te rselengga ra ny a kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindakpidana korupsi Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Penguatan jaringan masyarakat anti kkn Terselesaikannya Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan di Kejati, Kejari Cabjari Laporan hasil kegiatan pelacakan asset tersangka pelaku tindak pidana Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel. Jumlah pelayanan kesekretariatan di bidang (aksa Agung Muda Tindak Pidana
pswn
llap
llap
llap
llap
512 lembag a
512 lembag a
512 lembag a
512 lembag a
2 lap
2 lap
2 lap
2 lap
2.864 LHK
1000 LHK
1000 LHK
1000 LHK
1.350 lap
1.350 lap
1.350 lap
1.350 lap
12 bulan layanan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
^^^wBBI^H^B liilKHiwiBli r
r^
^9^Hwy^Q|gB|^^
^Sjj*V
59.300,0
59.300,0
59.300,0
59.300,0
KL
65.183,74
65.183,74
65.183,74
65.183,74
KL
523.283,7
523.283,7
523.283, 7
523.283,7
6.232,8
6.232,8
6.232,8
6.232,8
KL
5 -r
^
TTTTTTTTTTTTTI 26
Umum Kegiatan Tupoksi : Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda
Kegiatan Tupoksi : Penanganan Perkara Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara dan Ketertiban Umum.
Jumlah perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan da lam tahap Pra Penuntutan Jumlah perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan Jumlah Pengendalian Upaya Hukum, Grasi dan pelaksanaan Eksaminasi yang diberikan kepada perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda. Jumlah perkara Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan. Jumlah perkara Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan. Jumlah Pengendalian Upaya Hukum, Grasi dan pelaksanaan Eksaminasi yang diberikan kepada
layanan
layanan
layanan
100 pkr
50 pkr
SOpkr
SOpkr
1.954
1.954
1.954
1.954
KL
SOpkr
40 pkr
40 pkr
40 pkr
1.563
1.563
1.563
1.563
KL
Kl
KL
nnroinnnroinnnnj
Kegiatan Tupoksi : Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya.
Kegiatan Tupoksi : Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
006.0
Program Penanganan
perkara Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum. Jumlah perkara Tindak Pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan . Jumlah perkara Tindak Pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan. Jumlah Pengendalian Upaya Hukum, Grasi dan pelaksanaan Eksaminasi yang diberikan terhadap perkara Tindak Pidana Umum Lainnya Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejati, Kejari dan Cabjari satu kota dengan pengadilan. Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejati, Kejari dan Cabjari tidak satu kota dengan pengadilan Jumlah perkara tindak pidana umum khusus yang diselesaikan
350 pkr
125 pkr
125 pkr
125 pkr
6.839
6.839
6.839
6.839
Kl
KL
KL
126.057 pkr
10.290 pkr
10.670 pkr
10.670 pkr
186 pkr
186 pkr
186 pkr
506.694,7
506.694,7
506.694,7
506.694,7
439.774,6
439.774,6
439.774,
439.774,6
10.902 pkr
186 pkr
KL
iSE 1.08
P ograS Stan ? i , * 4«W f^w WF'ST' irt/*s t^-ri* ?dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Tupoksi : Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Penanganan Penyelidikandan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya, dan Penyidikan Pelanggaran HAM Berat.
Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan
IPHgPPl i t .*$- jj , ,
fPDf
"2tff4ff*
^RRRPj^ •ffPipCNf
$fj$gL.rf' 6
Jumlah pelayanan kesekretariatan di bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
4.069,2
4.069,2
4.069,2
4.069,2
KL
Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan Jumlah Penyidikan perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan Jumlah perkara tindak pidana korupsiyang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan. Jumlah Pra Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diseiesaikan
SOpkr
SOpkr
80pkr
SOpkr
12.790,3
12.790,3
12.790,3
12.790,3
N
Spkr
Spkr
Spkr
5pkr
N
2pkr
2pkr
2pkr
2pkr
N
SOpkr
SOpkr
SOpkr
SOpkr
2pkr
2pkr
2pkr
2pkr
4.512,1
4.512,1
4.512,1
4.512,1
N
innnnnnnnroinnnnnn1 29
Kegiatan Tupoksi : Peningkatan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari
006.0
1.09
Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara
Jumlah perkara pelanggaran HAM yangberatyang diselesaikan dalam tahap Penuntutan Jumlah perkara tindak pidana khusus lain yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan. Jumlah perkara tindak pidana khusus lain yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan Jumlah Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan. Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari Jumlah perkara tindak pidana khusus (ZEE Perikanan, Kepabeanan dan Cukai) yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari. Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Stan da r
N
20pkr
20 pkr
20 pkr
20 pkr
KL
20pkr
20 pkr
20 pkr
20 pkr
KL
85pkr
85 pkr
85 pkr
85 pkr
771,4
771,4
771,4
771,4
KL
1.440 pkr
1.350 pkr
1.350 pkr
1.350 pkr
407.637,85
407.637,85
407.637,8 5
407.637,85
N
250pkr
250 pkr
250 pkr
250 pkr
9.993,75
9.993,75
9.993,75
9.993,75
KL
24.878,8
24.878,8
24.878,8
24.878,8
nnm 1HB 'S'
^^BfPfP^^8ifflB^^^^aai^BMMBMffi^^afmHBiBrtH^^^^^^^^^^> ' *20w
f
Kegiatan Tupoksi : Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kegiatan Tupoksi : Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata Kegiatan Tupoksi : Peningkatan Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Kegiatan Tupoksi : Penanganan Pemulihan dan Perlindungan HAK Kegiatan Tupoksi : Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabj'ari.
Operating Procedur (SOP] agar tercapai polapenanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara Jumlah pelayanan kesekretariatan di bidang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
12 bulan layanan
1.255,8
1.255,8
1.255,8
1.255,8
KL
Jumlah perkara perdata yang diselesaikan
60pkr
60 pkr
60 pkr
60 pkr
942,3
942,3
942,3
942,3
KL
Jumlah perkara tata usaha negara yang diselesaikan.
40pkr
40 pkr
40 pkr
40 pkr
637,9
637,9
637,9
637,9
KL
Jumlah perkara pemulihan dan perlindungan hakyang diselesaikan Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Litigasi di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari, Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Non
SOpkr
80 pkr
SOpkr
SOpkr
1.356,4
1.356,4
1.356,4
1.356,4
KL
976 pkr
1.196 pkr
1.196 pkr
1.196 pkr
20.686,24
20.686,24
20.686,24
20.686,24
KL
1.038 pkr
KL
Litigasi di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari. OperasionaJ Pos Pelayanan Hukum Gratis di Kejati dan Kejari
KL
12 bln/lyn
Total Alokasi Kegiatan Prioritas 2014: Rp. 3.770.447,1 juta, terdiri dari: a. Prioritas Nasional Rp. 501.062,94 juta b. Prioritas Bidang Rp. 71.482,35 juta c. Prioritas K/L Rp. 3.197.901,81 juta
Jakarta, Kejaksaan Agung Republik Indonesia
April 2 013
Kementerian Keuangan rAnggaranlll
82031001/ \*r
Kementerian PPN/Bappenas iukum dan HAM
2061989031001
32
LAMPIRAN 3
MATRIKS LAMPIRAN CATATAN PEMBAHASAN A. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 1.
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
2.
INISIATIF BARU
3. PENGALIHAN DKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
P r
en ro
O
z u CL,
QQ
QQ BU CO Z
a.
so U O, O <
U QQ •sO
jnnnnnnrinr 34
7. KEBUTUHAN TAMBAHAN RUPIAH MURNI
1.
2.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan
Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
725.267.892.180
KL
3.716 m2
•
32.044.248.000
32.044.248.000
KL
-
139 unit
•
48.650.000.000
48.650.000.000
KL
-
29.001 unit 31.753 m2 1.962 m2
•
193.538.540.308
193.538.540.308
KL
-
99.207.650.762
99.207.650.762
KL
•
22.647.683.000
22.647.683.000
KL
987 unit 39.941 unit 136.959
. -
19.740.000.000 276.861.888.309
19.740.000.000 276.861.888.309
KL KL
506.694. 675.000
1.650.758.025.000
1.127.474.325.000
KL
155.409 m2
•
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perangkat Pengolah Data dan Komunifcasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
•
Jumlah Perkara Pidana Umum yang diselesaikan di Kejati, Kejari dan Cabjari
80.000 pkr
PROGRAM TEMATIK
8.
DUKUNGAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA
NIHIL
ANGGARAN PENDIDIKAN
NIHIL
725.267.892.180
*
C.
9.
"
Pembangunan gedung kantor untuk satker baru dan perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai Pembangunan Rumah Dinas untuk memenuhi kekurangan berikut satker baru Pengadaan Kendaraan Operasional dan Tahanan Pengadaan Peralatan dan Pertengkapan gedung RehabilHasi Gedung Kantor dan rumah dinas
•
. •
HrTTinnj^ns^^ 35
10. ANGGARAN RESPONSIF GENDER
11. KERIASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR
12. MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI)
13. MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA (MP3KI)
NIHIL
14. MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDG'S)
NIHIL
