DOKUMEN HASIL KESEPAKATAN TRILATERAL MEETING RPJMN 2OIO-2014 KEMENTERIAN/LEMBAGA TERTINGGAL I.
:
KEMENTERIAN
PEMBANGUNAN DAERAH
UMUM A. Waktu Pelaksanaan Tanggal 2009 : Kamis,26 November2009danJumat,4 Desember Waktu :10.00-11.30 Tempat B. Pimpinan Rapat C. PesertaPertemuan 1. Bappenas a. Nama Jabatan b. Nama Jabatan c. Nama Jabatan d. Nama Jabatan
: RuangDirektur KawasanKhusus dan DaerahTertinggal, BAPPENAS Dr. Ir. SuprayogaHadi, MSP
Dr. SuprayogaHadi Direktur KawasanKhusus dan DaerahTertinggal SamsulWidodo KasubditDaerahTertinggal Rohmad Supriyadi Kasubdit KawasanKhusus dan Perbatasan Rayi Paramita Staf Dit. KawasanKhususdan DaerahTertinggal
2, DepartemenKeuangan a. Nama Isus Setyaningsih,SE, MBA Jabatan KepalaSeksiAnggaranI B, DirektoratAnggaranI b. Nama Widi Sulistionir Jabatan Staf Dit AnggaranI 3. Kementefian/Lembaga a. Nama Ir. BambangSarwonoAr. CB Eng, MT Jabatan StAfAhIi BidANgIPTEK b. Nama Mukhsin R Jabatan Staf Ahli Bidang Saranadan PrasaranaUmum c. Nama Dr. HanibalHamidi M.Kes KepalaBiro Perencanaan Jabatan d. Nama Imam Sudaryanto Jabatan AsdepII/ Dep V e. Nama SabilillahArdie Jabatan Staf Khusus f. Nama Noviar Luthfi Jabatan KepalaBidang Perbatasan g. Nama Conrita Ermano Jabatan KasubagPenyusunanProgram
II.
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 2.1 RPJMN 20L0-20t4
Perkembanganpembangunandaerahtidak lepas dari adanyakesenjanganpembangunan antarwilayah, yang mengakibatkan adanya daerah tertinggal. Selama ini, pembangunan daerahtertinggal menghadapiberbagaikendalabaik dari sisi regulasi dan kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, dan juga tahap implementasinyadi masing-masingdaerah tertinggal. Saat ini pemerintah telah menetapkan sasaranprioritas pembangunan daerah tertinggal. Diharapkan pada akhir RJPMN 2010-2014pembangunandaerahtertinggal dapat mencapaisasaranyang telah ditetapkansehinggawilayah-wilayah tersebutdapattumbuh dan berkembanglebih cepat,dan dapatmengurangiketertinggalannyadibanding daerahlain. Untuk mewujudkan sasaran prioritas pembangunan daerah tertinggal dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahanyang dihadapi, maka arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal adalah untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan terpencil dalam aspek perekonomian daerah dan kualitas sumberdaya manusia, dengan diduhung penguatan kelembagaan dan penyediaan infrastruktur sosialekonomi yang memadai. Selanjutnya arah kebijakan tersebut akan dilaksanakandengan strategi pembangunan sebagaiberikut : 1. Peningkatanpemanfaatkansumber daya lokal secaraoptimal dan berkelanjutanmelalui fokus prioritas: (a) Pengembangan ekonomi lokal, (b) Penguatan kelembagaan masyarakatdanpemerintahdaerahdalampengelolaansumberdayalokal. 2. Peningkatan akses masyarakat di daerah tertinggal terhadap pelayanan kesehatandan pendidikanyang berkualitas,denganfokus prioritas(a) Peningkatanpelayanankesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerahterlinggal, (b) Peningkatanketahananpangan dan statusgizi masyarakatdi daerahtertinggal,(c) Peningkatanpelayananpendidikandi daerahtertinggal. 3. Peningkatansaranadan prasaranapendulcungekonomi lainnya, dengan fokus prioritas peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan; peningkatan saranadan prasaranadalam penyediaanenergi listrik, telekomunikasi,irigasi, dan air bersih. 2.2 RENSTRA KTL 2OIO-20I4 Arah kebijakan dan strategipembangunandaerahtertinggal yang tertuang dalam Renstra KNPST 2010-2014telah disesuaikandenganarahkebijakandan strategiyang terdapatdalam RPJMN 2010-2014 agar selarasdan saling mendukungdalam rangka mengentaskandaerah tertinggal.
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS 3.1. A. PRIORITAS NASIONAL SESUAIDENGAN ARAHAN PRESIDEN Awal RPJMI,{2010-2014 SesuaidenganlampiranmatriksBukuI Rancangan
NI.
::NO
SUBSTANSIINTI
I
kebijakandan koordinasi Pengembangan pembangunandibidang ekonomi,kualitas sumber daya manusia,infrastrulcturdi daerahtertinggal
: ::' ; : i: i :. : : :, 1 : : '.:.. i: t::1!
PENANGGIING JAWABI BEKERJASAMA:.DGN KPDT
:aLoKASt
(Rb Milvaf)
PM
3.1.B. HASIL KESEPAKATAN TRILATERAL MEETING NO
1 2
J
4 5
6
7
diat an DerDeuu densanmutrtKJ matriks J. 3.1.A r.A uturus hanva A Diisi ISI N berbedauencun iika hasil kesepakatan .ALOKA:SI PENANGGUNGJAWAB/ SUBSTANSIINTI ,.:: (RD Milvar) BEKERJASAMA DGN | 1.428,7 KPDT ekonomi lokal Pengembangan KPDT 960,70 PenguatankeI embagaanmasyarakat dan pemdadalam pengelolaan sumberdavalokal KPDT 528.56 Peningkatanpelayanankesehatan yang berkualitasdan terjangkau di DaerahTertinggal 396.42 KPDT Peningkatanpelayananpendidikan di DaerahTertineeal 2.646,42 KPDT Peningkatansaranadan prasarana infrastruktur daerahtertinggal serta aksesibilitasdaerahtertinggaldengan pusat-pusatpertumbuhan 1.298,72 KPDT Pemberday aanmasyarakatdaerah tertinggal 2.948.98 Penanggulangan kemiskinanPNPM KPDT Mandiri DaerahTertinggal Jika perbedaan tersebut terkait dengan keterbatasan alokasi pada kementerian/lembagatertentu, maka harus disampaikangambaran struktur belanja kementerian/lembagaterkait (ditunjukkan terlebih dahulu pemenuhanalokasi pada pr i or itas, kemudiandisaj ikan konsekuensi anggaran yang' terpotong')
3.2. RENCANA TINDAK PEMBANGUNANJANGKA MENENGAH (matrilcs 2.3) Buku II WJMN 2010-2014 enengan (ma tnaaK remoangunan aenpan ma[rlKs matriks l\cncana Rencdna tTindak PembangunanJan Jangka Menengah suat dengan Sesuai NO
PROGRAn/V KEGIATAII PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR (Outcome/Output)
Alokasi Anggaran BaselineKegiatan Prioritas
TARGET 2 0 1 0 20tl
2012 2013
2010
20tl
2012
2013
20t4
90,27
92,59
28,60
3l , 5 l
KEI\ ENTERIAN NBGARA P MBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL ProgramPembangunanDaerahTertinggal I
pengembangan koordinasi dan fasilitasi pusatproduksi daerah tertinseal Pengembangan kebijakan,koordinasi dan fasilitasi Pusat PertumbuhanDaerah Tertinggal Pengembangan kebijakan,koordinasi dan fasilitasi usahamikro kecil menengahdan koperasi daerah tertinggal Pengembangan kebijakan,koordinasi dan fasilitasi pendanaandan kemitraanusaha daerah tertinggal
Meningkatnya pengembanganpusat produksi di daerah tetinegal
Persentasekabupatendi daerahtertinggalyang memiliki pusatproduksi
20%
40%
60%
80%
r00% 9 0 , 18
Meningkatnya pengembangan pusat perfumbuhandi Daerah Tertinggal
Persentasekabupatendi daerahtertinggal yang memiliki Pusat Pertumbuhan
20%
40%
60%
80%
100%
2 1 2 , 1 8 2 1 2 . 2 7 214,59
28.60
31,51
Meningkatnya pengembanganusaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal
Persentasedaerah tertinggal yang mengembangkanusaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal
20%
40%
60%
80%
l00Yo
23,I8
23. 27
25,59
28,60
31 , 5 1
Meningkatnya ketersediaansumber pendanaandan pengembangankemitraan usahadi daerahtertinggal
Persentasekabupaten didaerahtertinggal yang telah memiliki sumber pendanaandan melaksanakankemitraan usaha dengandaerah laiir.
20%
40%
60%
80%
t00%
23,18
23, 27
25,59
28,60
31,5 |
NO
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Pengembangan kebijakan,koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerahtertinggal
Pengembangan kebijakan,koordinasi dan fasilitasi Kesehatan Dasar,Lanjutan Daerah Tertinggal
Pengembangan kebijakan,koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur pendidikan daerahtertinggal
SASARAN
INDIKATOR (Outcome/Output)
Persentasekabupaten Meningkatnya koordinasi didaerah tertinggal yang pembangunan memperolehfasilitasi infrastrukfur kesehatan pembangunan daerahtertinggal infrastruktur kesehatan daerahtertinggal Meningkatnya persentase Persentasekabupaten kabupatendidaerah didaerahtertinggal yang tertinggal yang memiliki memiliki kebijakandi kebijakan di bidang bidangKesehatanDasar KesehatanDasar dan dan Lanjutan termasuk Lanjutan ternrasukgisi gisi dan ketahanan dan ketahananpangan pangan Daerah DaerahTertingeal Tertinggal Meningkatnya persentase Persentasekabupaten kabupatendidaerah didaerah tertinggal yang tertinggal yang merniliki memiliki kebijakandi kebijakandi bidang bidang pembangunan pembangunan infr astrukturpendidikan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal daerahtertinggal
Alokasi Anggaran BaselineKegiatan Prioritas
TARGBT 2010 20lr
2012 2013 20I4
20%
40%
60%
80%
20%
40%
60%
2A %
40%
2010
20tl
2012
2013
2014
t00% 23,18
23,27
25,59
29,60
31,51
80%
r00% 69,53
69,80
16,79
85,80
94,52
60%
80%
ra0%
?7 )7
25, 59
28,60
31,51
23,19
Pengembangan kebijakan,koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Dasar,MenengahDan Kejuruan di Daerah Tertinggal
Meningkatnya persentase kabupatendidaerah tertinggalyang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar,MenengahDan Kejuruan Daerah Tertinggal
Persentasekabupaten didaerahtertinggal yang memiliki kebijakan PendidikanDasar, MenengahDan Kejuruan Daerah Tertinggal
2A% 40%
60%
80%
100% 2 3 , 1 9
23,27
25,59
28,60
3l , 5 l
Pengembangan kebijakan,koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Luar SekolahDaerah Tertinggal
Meningkatnya persentase kabupatendidaerah tertinggal y angmemiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal
Persentasekabupaten didaerahtertinggal yang memiliki kebijakandi bidang PendidikanLuar SekolahDaerah Tertinggal
20%
60%
80%
r00% 2 3 , 1 8 23,27
25,59
28,60
3l , 5 l
40%
NO
Alokasi Anggaran BaselineKegiatan Prioritas
TARGET
PROGRANV KEGIATAII PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR (Outcome/Output)
Pengembangan kebijakan,koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur ffansPortasi daerahtertinggal
Meningkatnya persentase kabupatendidaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transPortasi daerahtertinggal
Persentasekabupaten didaerahtertinggal yang memiliki kebijakandi bidang pembangunan infr astruktur transPortasi daerahtertinggal
20%
40%
60%
80%
PersentasekabuPaten didaerahtertinggal yang merniliki kebijakan pembangunan infrastruktur sosial ekonomi desatertinggal
20%
40%
60%
B0% r00% 2 3 , 1 8
23,27
20%
40%
60%
B0% r00% 2 3 . t 8
23,27
20
20
20
20
Pengembangan kebijakan,koordinasi dan fasilitasipelayanan prasaranaekonomi desa tertinggal Pengembangan kebijakan,koordinasi dan fasil itasi pembangunan infrastruktur energi dan telekomunikasidaerah tertinggal Pengembangan kebijakan,koordinasi dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan
Meningkatnya persentase kabupatendidaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur sosial ekonomi desatertinggal Meningkatnya persentase kabupatendidaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruldur energi dan telekomunikasidaerah tertinssal Meningkatnyakoordinasi antar sektor dalam pengembangandaerah tertinggal di kawasan meliputi kawasan perbatasan,kawasann pulau terluar & terpencil, kawasankhusus, kawasanrawan bencana alam/sosial dan dampak perubahaniklim, serta penataantata ruang dan wilayah
Pers€ntasekabuPaten didaerahtertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi dan telekomunikasidaerah tertinggal Jumlah rapatkoodrnast Jumlah rencanaaksi pengembangandaerah tertinggal di kawasan daerahtertinggal di kawasanmeliputi kawasanperbatasan, kawasannpulau terluar & terpencil, kawasan khusus, kawasanrawan bencanaalam/sosial dan dampakperubahan iklim, sertapenataan tata ruang dan wilayah
2010 20tl
22
2012 2013
20r4
2010
20tr
2013
20t4
28,60
31,51
25,59
28,60
31,51
25,59
28,60
31,51
2012
t00% 212,18 212, 27 214,59
20
477,89 922,58
934,21 949,25 963,78
NO
PROGRAM/ I(EGIATAN PRIOzuTAS
SASARAN
Pengembangan kebijakan,koordinasi dan fasilitasi investasi ekonomi daerahdaerah tertinggal
Meningkatnya jumlah dan nilai investasidi daerahtertinggal
Pengembangan kebijakan,koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaanpemerintah daerahtertiirggal
Meningkatnya kapasitas kelembagaanpemerintah daerahtertinggal
Pengembangan kebijakan,koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaansosial masyarakatdaerah tertinggal Pengembangan kebijakan,koordinasidan fasilitasilembaga kerjasamaantar daerah daerahtertinggal Pengembangan kebijakan,koordinasi dan fasilitasi lembaga perekonomiandi daerah tertinggal Pengembangan kebijakan,koordinasi dan fasilitasi kemitraan antar lembaga daerah tertinggal
INDIKATOR (Outcome/Output) Persentase kabupatendi daerahtertinggal yang telah meningkatkan jumlah dan nilai investasi persentasekabupaten didaerahtertinggal yang memperolehfasilitasi penguatankelembagaan pemerintahdaerah tertinggal
persentasekabupaten didaerahtertinggal yarlg memperolehfasilitasi penguatankeiembagaan pemerintahdaerah tertinseal persentasekabupaten Meningkatnya kerjasama daerahtertinggal yang antar lembagapernerintah menjalinkerjasama di daerahtertinggal denganpemerintah daerahlain. persentasekabupaten didaerahtertinggal yang Meningkatnya kapasitas memperolehfasilitasi lembagaperekonomian penguatanlembaga daerahtertinggal perekonomian di daerah tertinggal persentasekabupaten Meningkatnya kemitraan didaerahtertinggalyang antar lembaga memperolehfasilitasi pemerintahankabupaten penguatankemitraan daerahtertinggal antar lembaga daerah tertinggal Meningkatnya kapasitas keiembagaansosial masyarakatdaerah tertinggal
Alokasi Anggaran BaselineKegiatan Prioritas
TARGET 2010
20ll
2012 2013 2014
2010
2011
2012
2013
2014
20%
40%
60%
80%
100%
23,18
23,27
25,59
28,60
31,51
20%
40%
60%
80%
100% 2 3 , 1 8
98,27
100, 59 103, 60 1 0 6 , 5 1
20%
40o/"
60%
800
l0jyo
23,18
)?, )'7
25,59
t 29,60
20%
40%
60% 80%
rc0%
23,18
23,27
25,59
28,60
31,51
20%
40%
60%
80%
t00% 23,18
23,27
25,59
28,60
3l , 5 l
20%
40%
60%
80%
r00% 2 3 , 1 8 23,27
25,59
28,60
31,51
31,51
3.3.
PROGRAM GENERJK KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
No.
Program/Kegiatan
AlokasiAnggaran
2010 ProgramDukungan Managemendan PelaksanaanTugas Teknis Kementerian PembangunanDaerahTertinggal
I
154,52
20tl
2012
155,10
170,62
2013
2014
190,67
210,03
Jumlah
880.93
3.4. PERBANDINGANALOKASI PAGU VERSI BAPPEI\AS (DIREKTORAT APP) No
Uraian
2010
20tl
2012
2013
20r4
Total
I
Rupiah
599,8
598,6
658,5
731,3
812,5
3.400,7
2
PHLN
1-/1
332,0
365,2
421,7
447,7
1.893,9
930,6
7.023,7
1. 153, 0
1.260,2
TOTAL
a
927,l
5.294,6
VERSI KEMENTERIAN PEMBANGUNANDAERAH TERTINGGAL No
T ahun
I
Rupiah
2
PHLN
2010 133,10
TOTAL
579,65 1.313.35
20ll
20t2
691.79
767,59
857,50
l .699,g2
1. 444, 25
2.467,51
2.301,75
1.699,92 2.397,71
2013
2014
Total
944,65
4.001,23
1.444,25 2.389,90
6.867.99 10.869,22
TV. CATATAN PEMBAHASAN NO ,
MATERI PEMBAHASAN
CATATAN BA.PPENAS
I
Visi danMisi
Visi KPDT masih bersifatorganisasional, pada misi belum dapat diimplementasikan ruanglingkupkedeputian
2
Arah kebijakan
Terdapat gap dalam sasaran dan arah kebijakan nasional denganKPDT
'aN nBpAnTEMEN CAfa ' , ' x n u n N G A N"
GATATAN I{pNfENrERd B,AGAi.,..,.....1.,:i'iil , ,.i,,.,.',,r.'I;E*. (doknmehlhari kamis'3dbs, )ii Visi menggambarkan pervrujudan dari keberhasilan harapan pelaksanaan tupoksi KPDT (sesuai dengan misi atau sasaran RPJMN 2010-2014\ Misi menggambarkan sasaran prioritas yang menjadi hal utama guna mencapaivisi. Dibutuhkan kepastian tentang ruang l i n g k u pK P D T : a) Apakah keseluruhan sesuai dengan Prioritas nasional ke 10 (Daerah Tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik) b) Dibutuhkan kepastian terhadap yang tersosilisasi tentang nomenklatur daerah tertinggal, kawasan strategis dan perbatasan (RPJMN 2010-2014 Bab IX Wilayah dan Tata Ruang) c) Dibutuhkan kepastian tentang difinisi operasional dari pasca konflik (bagaimanadengan pasca bencana) o Arah kebijakan adalah acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. o Memastikan intervensi K/L ke daerah sesuai dengan kebutuhan potensi local mengembangkan melalui pendekatanfocusing kegiatan pada pembangunan perdesaansebagai
NO
MA,TERI.PEM.BAIIASAN
CATATAN DEPARTEMBN KEUANGAN
CATATAN,nOtn"*OS
CATATAN:KEMENTESI$N/ LEMBAGA (dokumenhari:kamis3:des,.09) fondasi dari struktur pembangunan nasional.
a J
Rancangan Pagu RPJMN 2010-2014
Rancanganpagu RPJMN 2010-2014dibuat o Dalam Exercise agar exercisedari DirektoratAlokasi berdasarkan memperhitungkan Program/Kegiatan Pendanaan Pembangunan, Bappenas yang On-Going dan Non On-Going o
4
Programdan Restrukturisasi Kegiatan
Bappenas menyarankan untuk merubah restrukturisasi, dimana hanya terdapat I program yaitu "Program Pembangunan Daerah Tertinggal". Sedangkan nama kegiatan dirubah dari "Pengembangan Kebijakan Dan Koordinasi xxx " menjadi "Pengembangan Kebijakan, Kebijakan, koordinasi dan fasilitasi xxx " Program dan kegiatan yang terdapat dalam RENSTRA KPDT belum sesuai dengan program dan kegiatan hasil restrukturisasi. Sehingga diperlukan revisi dalam RENSTRA dimana program dan kegiatan harus sama dengan program dan kegiatan hasil restrukturisasi, beserta target tahunan dan alokasi anggaran tahunan agar dapat disandingkan dengan RPJMN 2010-2014 Hasil restrukturisasi dapat berubah selama memiliki argumentasiyang kuat.
sesuaiprinsip KPJM. Pagu Anggaran Jangka Menegah ini bersifat sangat sementara dan dapat disesuaikan dengan kemampuan KeuanganNegara
Exercise anggaran 5 tahunan dengan berlandaskanexercise semua kegiatan dan atau sub kegiatan dalam mendukung pencapaianvisi dan misi KPDT sesuaidengantupoksinya. Diharapkan kebutuhan anggaranjuga disesuaikan dengan dinamika yang pelaksanaan berkembang dalam tupoksi maupun tugas lainnya sesuai ketentuanguna pencapaiantuiuan. Restrukturisasi program kegiatan sesuai dengan yang di usulkan sebelumnya yaitu I program generic dan 2 program teknis dengan penjelasan sebagai berikut : Percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal yang dimiliki pemerintah saat ini, maka diperlukan focus pencapaianmisi pembangunan manusia (SDM) dan pertumbuhan yang ekonomi berkualitas berlandaskanekonomi local melalui infrastruktur yang dibutuhkan baik (kesehatan, pendidikan) dasar maupun infiastruktur social ekonomi (alan, pasar jembatan dll) dengan mempertimbangkan kesatuan system kewilayahan ekonomi (mempertimbangkan prinsip pemihakan percepatan, dan pertumbuhan ekonomi local dengan partisipasi masyarakat dalam proses
NO
ryATERI PEMBAHASAN
5
Indikator keberhasilan prioritas Nasional
6
Anggaran K/L untuk daerah maju dan daerah tertinggal
CATATAN BAPPENAS
q,NcAN 'i' CainraN - : : - - x n u ,DEPARTSMSN
cAraTlx nnMnNfnRr*nl, ' . LEMBAGA ,' . (dokumenhari kamis 3 des09)
produski) o KPDT sepakat dengan Bappenas tentang nama kegiatan dirubah menjadi "pengembangan kebijakan, kebijakan, koordinasi dan fasilitasi, menambahkan serta PenetaPan kebiiakan. lndikator keberhasilanprioritas Nasional adalah: 1. Tumbuhknya perekonomiandi daerahtertinggal yang berkualitas diukur dengankombinasi indeks PDRB, jumlah kemiskinan dan kedalamankemiskinan 2. Keberhasilanpembangunan manusiayang diukur melalui IPM 3. Tingkat kemampuanmanajemen pemerintahsecarakomPrehensif (menggambarkan kemamPuan pemerintahdaerahdalam mengupayakanrendahnYabiaYa operasional/rutinmelalui efi siensi dan efektifitas organisasi. makna . Diperlukan kepastian affirmative pada dukungan seluruh untuk terutama stakeholder mendukung fiscal Pada daerah tertinggal pertumbuhannya minimal sama besarnya dengan Pertumbuhan fiscal pada daerah non tertinggal pada periode waktu yang sama agar tidak terjadi peningkatankesenjanganyang semakin melebar. . Untuk itu dibuthkan koreksi pada instrument DAU. DAK, DBH dan
NO
mernnt nnunlHls4lt
CATATAIV N.IPPNNNS
CATATAN DEPARTEMEN KEUANGAN
IITIrAN xnrunNrnruAnrI ' ,
r,nMgAcn
(dokumen:harikemis'3des09) sumber pembiaYaan lainnYa lebih berpihak kepada daerah tertinggal (variable ketertinggalan dipastikan masuk sebagai bobot Yang cukuP dalam menentukan jumlah anggaran
7
8
Unit cost untuk daerah tertinggal
Stranas
di satu kabupaten) Afirmative program dan kegiatan stakeholder berlokasi pada daerah tertinggal dibanding daerah non tertinggal. masingaffirmative Diperlukan masing KIL dalam meningkatkan motivasi petugasnyamelalui insentive dan jaminan kesehatan dan keamanan dalam bertugas di daerah terlrnggqlkhusus agar diusulkan Memastikan unit cost daerah tertinggal Perlu ada pembahasanintensif antaraKPDT Usulan unit cost Sistem yang mampu memberi rasa keadilan Direktorat dengan Depkeu dan KL untuk menyusun kepada Anggaran, melalui kepastian satu item kegiatan Ditjen Unit Cost khusus untuk pelaksanaan Pengganggaran, dapat dilaksanakan di daerah tertinggal pembangunan daerah terlinggal karena DepartemenKeuangan kebutuhan biaya aktualnya, kondisi pembangunan daerah tertinggal lebih besar daripadadaerah maju Stranas harus diusahakandapat mengglrlng Renstra seluruh KL agar dapat mendukung pembangunan daerah tertinggal sesegera mungkin Kontribusi setiap KIL terhadap prioritas nasional harus jelas terutama dalam mengentaskan 50 daerah tertinggal. Maka KPDT diminta mengidentiflkasikan sejak awal daerah yang termasuk dalam kategori 50 daerah yang akan terentaskan' agar KPDT dapat lebih memprioritaskan 50 daerah tersebut
o Diharapkan Stranasmenjadi dokumen yang dapat memastikan Pencapalan prioritas nasional ke 10 dan didukung dengan RENSTRA K/L terkait Yang menempatkan arah kebijakanny a pada daerah terlinggal terdepan, terluar dan pasca konflik Yang terdokumentasi pada RKP, maupun RENJA KlL terkait pada dokumen kesePakatan trilateral meeting dan RKA WL Pada DIPA masing-masing KlL terkait forum kendali melalui Pada I vUSnENBANGNAS.
NO
MArNru PNTVISAHASAN
CATATAN BAPPENAS
CATATAN DEPARTEMEN . KEUANGAN
cirarAN xnMrNrnruANr
'
'' ,::,LEMBAGA , :i .,' (dokumenhari kamis 3 des09)
Diharapkan STRANAS juga menjadi I perhatian yang cukup dari pemerintah I daerah dalam mendukung dan atau I memfasilitasi Program dan Kegiatan I daerah l di KlL masing-masing tertinggal, terdepan, terluar dan pasca I konflik. STRANAS juga diharaPkanmemiliki daya tarik investasi dari pihak swasta dalam melakukan investasi di daerah tertinggal, terdepan.terluar dan pasca konflik. Dibutuhkan payung hukum Yang memastikan STRANAS akan diacu oleh KlL. Dapat beruPa PerPres, Kesepakatan Tiga Menteri (DePkeu, Bappenas,Menkopolhukam) terutama pada 50 daerah tertinggal Yang menjadi sasaran untuk dientaskan dengan tidak mengabaikan 133 kabupatentertinggal Yang lain. kegiatan alokasi dan Lokasi indicator dengan disesuaikan ketertinggalan
9
Bedah Desa
lebih Perlu disiapkan payung hukum Yang pembahasan Yang Diperlukan Desa jelas untuk kegiatan Bedah Desa (Pedum Bedah kegiatan dari operasional sehingga dapat mendorong percepatan dan Juklak nva) pembangunandaerahtertinggal. Terdapat perbedaan satuan unit dalam kegiatan Bedah Desa yang menggunakan unit Desa, sedangkan satuan unit daerah tertinggal saat ini adalah kabupaten (yang menanganidesaadalahPMD)
Bedah desa adalah tematik kegiatan pembangunan Yang Perdesaan menjadi lokus utama PercePatan pembangunan daerah tertinggal yang strategis dalam nilai rnemiliki percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam konteks kewilayahan desa terutama ekonomi Pada daerah tertinggal di tertinggal maupun non tertinggal sesuai dengan anggaranyang dimiliki.
::, ,,; : ;
NO
*i"o,
*r*uon ,A,SAN
l0
Mata Anggaran Kegiatan
lt
Koordinasi program percepatandaerah tertinggal dalam Trilateral Meetins tahunan
,
1:',11',
'' ':'
r' i:r"::: .,
" "
CATATAN BAPPENAS
CATATAN DEPARTEMEN' .KEUANGAN
CATATANXNMB'NNNruANI
r,rvrCiba',
.
(dokumenhari kamis 3 des09)
o Bedah desa dilaksanakan dengan berkoordinasidensan PMD. o kegiatan mengikuti Mata anggaran Percepatan Pembangunan lanjut dalam MAK Tidak perlu dibahas lebih dibahas nomenklatur yang terdapat dalam Daerah Tertinggal sangat diperlukan trilateralRPJM karenaseharusnya aplikasi RKA-KL untuk memastikan affirmative seluruh dalamtrilateralRKP KIL pada prioritas nasional ke-10 yang dapat dijadikan alat kendali melalui evaluasi dalam satu periode anggaran. o Adanya informasi kepastian besarnya affirmative seluruh KIL pada prioritas nasional ke-10 sebagaibahan laporan kepada presiden dan atau seluruh rakyat. KPDT hasur berperan menjadi koordinator percepatan melakukan didalam pembangunan daerah tertinggal, sedangkan investasi terhadap daerah tertinggal diharapkan dapat dipenuhi oleh KL. Untuk itu KPDT diharapkan bisa menyusun rencana aksi setiap daerah tertinggal untuk kebutuhan percepatan daerah tertinggal sehingga dapat mengarahkan KL untuk memberi pemihakanpada daerahtertinggal
Dalam trilateral meeting pada tahun depan KPDT diharapkan menjadi KL peftama dalam melakukan desk agar dapat dijadikan acuan terhadap KL lain. serta diperlukan payung hukum pelaksanaannya, misalnya dalam berupa perpres atau surat edaran bersama2 menteri setelah berakhirnya Diharapkan seluruh K/L dalam proses trilateral meeting maka dapat diinventarisir program dan kegiatan serta anggaran masing-masing KIL per kabupaten tertinggal guna mendukung potensi local (keunggulan local yang pada gilirannya sesuaidengan rencanaaksi yang disusun oleh KPDT di setiap daerah tertinggal terjadi interaksi outcome masing-masing program tersebut diatas dalam kurun r.vaktu dapat lima tahun maksimal
LEMBAR PENGESAHAN
2009 Jakafta.4 Desember Kementerian Negara PembangunanDaerah Tertinggal Kepala Biro Perencanaandan KerjasamaLuar Negeri
dr. Hanibal Hamidi M.Kes NIP: 196 ll2 241
Departemen Keuangan
BAPPENAS DirekturKawasanKhususdan DaerahTertinggal
Drs. Parlu utan Hutahaean
060062 0r4
Dr. Ir. Supravoga Hadi. MSP NIP: 350 000633
