DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK A. Pendahuluan HariITanggal Waktu Tempat Pimpinan Rapat Dasar Pelaksanaan
Tujuan Pertemuan
Peserta Pertemuan 1.Kementerian PPI\/Bappenas a. Nama Jabatan b. Nama Jabatan 2. Kementerian Keuangan a. Nama Jabatan b. Nama Jabatan 3. KementerianILembaga a. Nama Jabatan b. Nama Jabatan
: : : : :
Senin, 24 Maret 2014 10.00 - 17.00 Hotel Oria, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat Direktur Hukum dan HAM Kementerian PPN/Bappenas 1. Rancangan awal RKPTahun 2015 Buku I dan Buku II 2. Surat Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan No. 91/M,PPN/03/2014 dan No. S-179/MK.02/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 : 1. Memperoleh kesepakatan Program, Kegiatan, lndikator Kinerja Kegiatan (IKK), Output dan target pada Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi kegiatan prioritas baik bidang maupun K/L yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional khususnya dibidang Hukum dan HAM. 2. Memperoleh kesepakatan penyempurnaan pagu indikatif Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan SEB Pagu lndikatif Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015 antara Kementerian PPIU/Bappenas dan Kementerian Keuangan
Mardiharto Tj. Kasubdit Pencegahan Korupsi dan Penegakan Hukum Maya Grandti : Fungsional Perencana
:
: :
: lndra Satia : Kasubdit Anggaran Ill C, Direktorat Anggaran III,Ditjen Anggaran : Fauzul Ardyansah : Kasi Anggaran Ill C-1, Direktorat Anggaran Ill, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan : Sri Puguh Budi Utami : Kepala Biro Perencanaan Kementeria? Hukum dan HAM : Dodot Adikoeswanto : Kepala Bagian Program dan Anggaran
B. HASIL KESEPAKATAN 1. SASARAN STRATEGIS a. Pembentukan peraturan perundang-undangan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu; b. Seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional; c.
Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum;
d. Seluruh desa sadar hukum; e. Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas, memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya; f.
Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional;
g. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; h. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel; i. Kementerian Hukum dan HAM sebagai Law Centre memiliki Kantor Pelayanan Hukum dan HAM di setiap kabupatenlkota; j. Seluruh aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas k. Seluruh unit kerja memiliki SDM profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan 2. ARAH KEBIJAKAN
Dalam rangka mendukung pembangunan hukum dan mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi program pembangunan bidang pembinaan hukum nasional, pembentukan hukum, pemajuan hak asasi manusia, administrasi hukum umum, pembinaan pemasyarakatan, pembinaan hak kekayaan intelektual, peningkatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahun 2015-2019 sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melakukan : 1. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional, melalui Hubungan Masyarakat dan Hubungan Luar Negeri, Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian, Pengelolaan Keuangan dan Pela ksanaan Anggaran, Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan Program dan dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Berbasis Kinerja, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pelayanan Ketatausahaan dan Kerumah Tanggaan Kementnrian Hukum dan HAM, Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Hukum dan HAM Kantor Wilayah, dan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM 2. Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana Kantor Wilayah sebagaimana amanat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
3.
Peningkatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui pengawasan Kinerja lnspektorat Wilayah I, Pengawasan Kinerja lnspektorat Wilayah II, Pengawasan Kinerja lnspektorat Wilayah Ill, Pengawasan Kinerja lnspektorat Wilayah IV, Pengawasan Kinerja lnspektorat Wilayah V, dan Pengawasan Kinerja Wilayah VI dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Itjen; 4. Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Hak-Hak Kelompok Khusus, Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik, Penelitian, Evaluasi dan Pengembangan Transformasi Konflik, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan HAM serta Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan HAM di Wilayah; 5. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusi, melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen, Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Hak Asasi Manusia dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukum dan HAM serta Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah; 6. Pembentukan Hukum, melalui Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Litigasi Peraturan Perundang-Undangan, Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama Peraturan PerundangUndangan, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PP dan Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah. 7. Administrasi Hukum Umum, Administrasi Hukum Daktiloskopi, Administrasi Hukum lnternasional dan Otoritas Pusat, Administrasi Hukum Perdata, Administrasi Hukum Pidana, Administrasi Hukum Tata Negara, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen AHU dan Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah. 8. Pembinaan Penyelenggaraan Pemasyarakatan, melalui Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang lnformasi dan Komunikasi, Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kesehatan dan Perawatan, Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan pelayanan Tahanan, Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban, Dukungan Pelayanan Teknis dan Administratif di Lingkungan Ditjen Pernasyarakatan dan Peyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah. 9. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian, melalui Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian, Pendeteksian Pelanggaran atau Kejahatan Keimigrasian, Pendeteksian Pelanggaran atau Kejahatan Keimigrasian, Pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di Wilayah, Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian, Penyelenggaraan Sistem lnformasi Manajemen Keimigrasian, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen lmigrasi dan Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian. 10. Pembinaan/Penyelenggaraan Hak Kekayaan Intelektual, rnelalui Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Penyelenggaraan Kerja Sama dan Promosi HKI, Penyelenggaraan Sistem Merek dan lndikasi Geografis, Penyelenggaraan Sistem Paten, Penyelenggaraan Penyidikan dl Bidang HKI, Penyelenggaraan Sistem Teknologi lnformasi HKI, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen HKI dan Penyelenggaraan HKI di Wilayah. 11. Pemajuan Hak Asasi Manusia, rnelalui Diserninasi HAM, lnformasi HAM, Kerja Sama dan lnstrumen HAM, Pelayanan Kornunikasi Masyarakat, Penguatan HAM, Dukungan Manajernen
dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen HAM dan Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah. 12. Pembinaan Hukum Nasional, melalui Dokumentasi dan Jaringan lnformasi Hukum Nasional, Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN dan Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah
ail
>
c m
c
: V)
m a m -J
Em
$ I
s
"r
s ail c
m , ga
s
.g
s
m s
ail
m
a
u
E
m
s .-L
.w .L
V)
a .?
E
m
.
xi
3: c .Y0 "- m s c,"", a,",crz
Materi Pemba hasan
Kementerian PPNIBappenas Lapas dan Rutan - Kebijakan distribusi warga binaan - Optimalisasi remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat Proaram/Kegiatan Program pembinaan dan penyelenggaraaan pemasyarakatan Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keamanan dan ketertiban Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Strategi Pengaturan percepatan lelang barangsitaan melalui peraturan perundang-undagan - Pengembangan sarana prasarana ruang dan biaya pemeliharaan Membangun sistem administrasilregistrasi dan sistem informasi pengelolaan barang sitaan Program/Kegiatan Program pembinaan dan penyelenggaraaan pemasyarakatan Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara -
Strategi Membangun mekanisme penyampaian pengaduan dan tindak lanjut pengaduan Program/Kegiatan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Kementerian Hukum dan HAM Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja lnspektorat Wilayah I Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja lnspektorat !Vilayah II Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja lnspektorat Wilayah Ill Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja lnspektorat Wilayah IV
Kernenterian Keuangan
Kernenterian Hukurn dan HAM dan HAM menjadi lebih tepat, efektif, efisien, dan akuntabel. Guna penyusunan Renja dan RKA-K/LTahun Anggaran 2015, perlu dilakukan penyesuaian program dan kegiatan pada aplikasi Rencana Kinerja (Renja) dan aplikasi RKA-KILtahun 2015.
Materi Pem ba hasan
Kementerian ~ ~ N I B a p p e n a s Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja lnspektorat Wilayah V Kegiatan Kegiatan Pengawasan Kinerja lnspektorat Wilayah VI Arah Kebiiakan 2 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Strate~i Percepatan penyusunan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya sebagai upaya mengoperasionalkan ketentuan UU No. 11/2012 tentang SPPA Program/Kegiatan Program Pembentukan Hukum Kegiatan Perancangan Peraturan Perundangundangan Strategi - Penyusunan Blueprint Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencakup: a. Pemetaan kebutuhan dan penyusunan rencana wilayah kantor Bapas, LPKA, LPAS, dan LPKS secara efisien, efektif dan proporsional b. Penyesuaian Struktur Organisasi baik dalam ha1 eselonering maupun nomenklatur c. Analisa kebutuhan SDM d. Beban kerja berdasar pada kompetensi khusus yang dibutuhkan e. Penyusunan mekanisme dan SOP penanganan anak di Bapas, LPKA, LPAS, dan LPKS Program/Kegiatan Program pembinaan dan penyelenggaraaan pemasyarakatan Kegiatan Penyelenggaraan kegiatan di Bidang Bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak
Kernenterian Keuangan
Kernenterian H u k u m d a n H A M
Materi Pem ba hasan
Kementerian PPN/Bappenas Strategi - Evaluasi terhadap pendidikan / pelatihan / bimtek yarlg telah dilakukan selama ini - Penyiapan M o d u l Penanganan ABH terkait Diversi dan Restorative Justice untuk pelaksanaan pendidikan terpadu bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis penanganan ABH - Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan khusus bagi Pembimbing Kemasyarakatan dan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan Program/Kegiatan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan H A M Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Strategi Pembangunan infrastruktur Bapas, LPKA, LPAS, dan LPKS Pro,qram/Ke,qiatan Program pembinaan dan penyelenggaraaan pemasyarakatan Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah Strateai Peningkatan sosialisasi restorative justice bagi masyarakat Pro,qram/Kegiatan Program Pembinaan Hukum Nasional Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Arah Kebiiakan 3 Sistem Hukum Perdata Yang Menunjang Daya Saing Strate~i Revisi KUH Perdata yang memperhitungkan
Kementerian Keuangan
Kementerian H u k u m d a n H A M
Materi Pembahasan
Kementerian PPN/Bappenas kebutuhan perubahan pengaturan terkait hukum kontrak Program/Kepiatan Program Pembentukan Hukum Kegiatan Pcrancangan Peraturan Perundangundangan Sasaran 2 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif Arah Kebiiakan 1 Harmonisasi Peraturan preundang-undangan di Bidang Korupsi
Strateai Harmonisasi berikut penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka implementasi UNCAC dan peraturan pendukung lainnya Program/Kegiatan Program Pembentukan Hukum Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan Arah Kebijakan 2 Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Anti Korupsi
Strate~i Penguatan kelembagaan dan koordinasi mutual legal assistance yang mencakup: - Revisi UU No. 112006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana - Penyusunan standard operational procedure yang mengatur mekanisme baku secara teknis dan setidaknya mencakup template dan timeframe - Pengembangan sistem informasi dan komunikasi terintegrasi yang memudahkan pertukaran informasi kasus mutual legal assistance
Kementerian Keuangan
Materi Pemba hasan
Kementerian PPNIBappenas
-
Penambahan alokasi anggaran dan perluasan lingkup anggaran bagi seluruh instansi yang terlibat dalam proses mutual legal assistance - Peningkatan kuantitas pegawai central authorit), - Pendidikan dan pelatihan bersama antara pelaksana mutual legal assistance Pro~ram/Kegiatan Program Administrasi Hukum Umum Kegiatan Administrasi Hukum lnternasional dan Otoritas Pusat Sasaran 3 Penghorrnatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM
Arah Kebiiakan 1 Harmonisasi Peraturan di Bidang HAM Strategi Upaya harmonisasi dan sinkronisasi ketentuan konstitusi dan Konvensi lnternasional ke dalam peraturan perundang-undangan nasional ProgramIKegiatan Program Pembentukan Hukum Kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundangundangan ProgramlKeniatan Program Pemajuan HAM Kegiatan Kerja Sama dan lnstrumen HAM Strategi - Penyernpurnaan Parameter HAM dalam penyusunan produk hukurn di daerah - Optimalisasi mekanisme pengujian peraturan daerah yang berperspektif HAM dan gender - Penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi perundang-undangan responsif gender secara terintegrasi dan tersinkronisasi - Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan HAM
Y
E
.-
= Y3 2m E
m
c
m
u
m
5
m
aJM a ~ ' n c Y
E m m m
E;,
=;.s
..-. F E Z g gc E .-K o m - ,
Z Y 8L =&I a,
CI
c Z E
c m m k zL mc
Y
q & ~ ~ .- m n g Zi;.z :$j 5 . E - Q 5 aJ
g
I
L C L E I C L E w
VI
Materi Pembahasan
Kementerian PPNIBappenas secara nasional) - Pengembangan mekanisme kerjasama antara aparat penegak hukum dan penyelenggara bantuan hukurn, yang rnencakup: a. Informasi/database mengenai Bantuan Hukurn bagi orang/kelompok orang yang berperkara di pengadilan; informasi mengenai OBH Pemberi Bankum b. Kerjasarr.a pernanfaatan fasilitas di pengadilan dalam penyelenggaraan bantuan hukum c. Menyusun mekanisme koordinasi penyelenggaraan bankum, mekanisme pendanaan bankum di daerah, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan di daerah Penguatan kapasitas OBH Pemberi Bankum/calon Pemberi Bankum rnelalui pendidikan/pelatihan - Mendorong Pemda untuk bekerjasama memberikan kontribusi pendanaan dan penyelenggaraan bankum di daerah Program/Kegiatan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukurn Masyarakat Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah
&ah Kebijakan 4 Oendidikan HAM
Strategi - Kurikulum HAM pada pendidikan aparat penegak hukum pada setiap tahapan proses hukum - Kurikulum HAM pada pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum terpadu - Panduan atau pedoman bagi aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam setiap
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian PPN/Bappenas
-
-
proses peradilan yang responsif gender dan memperhatikan upaya perlindungan terhadap perempuan Memasukkan materi gender pada kurikulum dan pelatihan jenjang karir hakim, jaksa dan kepolisian Mendorong penerapan yang konsisten dari GAP dan GBS di lembaga-lembaga penegak hukum
Program/Kegiatan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM Program/Kegiatan Program Pemajuan HAM Kegiatan Penguatan HAM Strategi Sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian, pengkajian dan kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan swasta, yang dapat juga diarahkan untuk pendidikan HAM diluar aparat penegak hukum Program/Kegiatan Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Hak-hak Kelompok Khusus Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Hak-hak Sipil dan Politik Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Transformasi Konflik Mengacu kepada draft RKP 2015 kegiatan dilingkungan Kemkumham sebagian terkait dengan prioritas bidang yang menunjang
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan H A M
-
Materi Pembahasan
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan Wilayah pada Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan c. Divisi lmigrasi - Kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian pada Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian d. Divisi Pelayanan Hukum - Kegiatan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan HAM di Wilayah pada Program Penelitian dan Pengembangan HAM - Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Hukum di Wilayah pada Program Pembentukan Hukum - Kegiatan PenyelenggaraanAdministrasi Hukum Umum di Wilayah pada Program Administrasi Hukum Umum - Kegiatan Penyelenggaraan HKI di Wilayah pada Program Pembinaanl Penyelenggaraan HKI - Kegiatan Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah pada Program Pemajuan HAM - Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah pada Program Pembinaan Hukum Nasional
'enyempurnaan KU dan IKK
lalam pembahasan trilateral dilakukan diskusi nengenai IKU atau indikator outcome yang ligunakan oleh masing-masing program yang ~ k a ndituangkan dalam dokumen renja. Sesuai iengan pedon~anpenyusunan RPJMN indikator )utcome untuk masing-masing program levelnya larus lebih tinggi dibanding indikator output yang nenjadi tanggun jawab UKE II.
Penambahan kegiatan agar diikuti dengan perurnusan output yang terukur, baik dalam bentuk jenis,satuan dan volumenya. Untuk mengetahui outcome program yang dilaksanakan oleh UKE I akan tecapai, maka perlu disusun lndikator Kinerja Utarna (IKU) program. Selanjutnya untuk mencapai outcome agar dirumuskan output yang dihasilkan oleh UKE II. Suatu output tercapai jika lndikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari UKE II yang bersangkutan tercapai. Dalam ha1 UKE I melaksanakan program
Kementerian Hukum dan HAM Penyelenggaraan Pemasyarakatan f. Kegiatan Penyelenggaraan HKI di Wilayah pada Program Pembinaanlpenyelenggaraan HKI g. Kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian pada Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian h. Kegiatan Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah pada Program Pemajuan HAM i. Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah
'enyempurnaan IKU dan IKK sebagai berikut :
Materi Pembahasan
Kementerian PPNIBappenas
Kementerian Keuangan
1
Kementerian Hukum dan HAM
yang memiliki keterkaitan dengan sasaran prioritas pembangunan, maka sasaran prioritas pembangunan dimasukkan kedalam perumusan IKK pada nomenklatur kegiatan di program yang berkaitan dengan sasaran prioritas pembangunan. Target dari IKK dan besaran anggarannya disesuaikan dengan kemampuan penyerapan anggaran. Pembahasan IKU masing-masing program adalah sebagai berikut : 1. Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran yang tepat waktu b. Presentase Penyerapan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM c. Persentase Perbandingan Jumlah SDM dan Beban Kerja di Kementerian Hukum dan HAM d. Kepuasan Unit-Unit Eselon I dan Kementerian Hukum dan HAM terhadap fungsi Sekretariat Jenderal Catatan: IKU jumlah rekomendasi peningkatan kinerja yang digunakan untuk pengambilan kebijakan sebaiknya dimasukan menjadi IKK Pusjianbang
i.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Kemenkumham
-
Program ini merupakan program generic.
-
Fungsinya sebagai pendukung atau pelayanan internal, sehingga program dapat dinyatakan berjalan dengan baik apabila terdapat kepuasan pelayan internal Program Dukungan Teknis juga berperan sebagai fasilitator bagi UKE I lainnya dalam ha1 pembinaan SDM, Keuangan, Perencanaan, BMN dan pelaporannya, sehingga perlu dicantumkan target dari pelaksanaan fungsi tersebut didalam IKU
-
Program Dukungan Teknis . Diusulkan % penyerapan anggaran Kemenkumham ditetapkan sebagai IKU Dalam masing-masing UKE I juga terdapat Sekretariat DitjenIBadan, agar dirumuskan IKK untuk mengukur capaian output dari kegiatan generic (Kegiatan Dukungan Manjemen & Teknis).
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM a. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran yang tepat waktu b. Presentase Penyerapan Anggaran Kementerian Hukum dan HAM c. Persentase Perbandingan Jumlah SDM dan Beban Kerja di Kementerian Hukum dan HAM d. Jumlah Rekomendasi Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM yang dijadikan Dasar Pengambilan Kebijakan e. Kepuasan Unit-Unit Eselon I dan Kementerian Hukum dan HAM terhadap fungsi Sekretariat Jenderal Catatan : Saran Bappenas telah dimasukkan ke dalam IKK Pusjianbang
Materi Pembahasan
Kementerian Keuangan
Kementerian ~ ~ N / B a p p e n a s 2.
3.
4.
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilltas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM a. Persentase satuan kerja yang laporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk memperoleh untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) b. lndeks kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum Kementerian Hukum dan HAM
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM a. Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi di bidang HAM yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan b. Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi di bidang HAM yang digunakan sebagai bahan pernbentukan peraturan perundangundangan c. Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi di bidang HAM yang dipublikasikan pada jurnal Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Jumlah lulusan yang meningkat kompetensinya sesuai bidangnya
ii.
iii.
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabllitas Aparatur Kemenkumham Diusulkan dalam IKU untuk mencantumkan opini BPK WTP terhadap LKPP Kemenkumham. Dasar pemikirannya adalah pada saat outcome program ini tercapai (LKPP Kemenkumham W P ) , diharapkan tidak ada penyimpangan pelaksanaan anggaran. Selain itu fungsi dari pengawasan dapat diukur dari menurunnya pelanggaran pelaksanaan anggaran.
2. Program Pengawasan dan Peningkatan
Program Penelitian dan Pengembangan
3. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM a. Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi di bidang hak asasi manusia yang digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan b. Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi di bidang hak asasi manusia yang digunakan sebagai bahan pembentukan peraturan perundang-undangan c. Persentase hasil penelitian, pengembangan dan evaluasi di bidang hak asasi manusia yang dipublikasikan pada jurnal
Kemenkumham Dalam IKU agar mencantumkan hasil kajian,penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Dasar pemikirannya sesuai dengan fungsi dari Balitbang sebagai UKE I yang bertugas menghasilkan kajianlpenelitian tentang Hukum dan HAM untuk pimpinan.
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemenkumham
iv. -
Fungsi dari BPSDM adalah meningkatkan kompetensi SDM Kemenkumham,. IKU agar mencerminkan fungsi tersebut.
Catatan: IKU yang diusulkan dalam Renja terlalu detail, akan lebih tepat menjadi IKK dari UKE II, sementara untuk IKU dari BPSDM sebaiknya merupakan gahungan dari semuanya
-
IKU merupakan alat ukur dari outcome, sehingga levelnya lebih tinggi dari IKK.
-
Kementerian Hukum dan HAM
Perlu pemisahan fungsi peningkatan SDM yang dilakukan oleh BPSDM dengan Divisi Administrasi yang juga melaksanakan fungsi tersebut. Untuk Divisi Administrasi dapat
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM a. Persentase satuan kerja yang kualitas laporan keuangannya mendukung opini Wajar Tanpa Pengecualian ( W P ) b. lndeks integritas pelayan Publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM a. Jumlah Lulusan yang Menguasai llmu dan Keahlian Teknis Pemasyarakatan b. Jumlah Lulusan yang Menguasai llmu dan Keahlian Teknis Keimigrasian c. Jumlah Lulusan yang Meningkat Kompetensinya di Bidang Fungsional dan HAM d. Jumlah Lulusan yang Meningkat Kompetesinya di Bidang Kepemimpinan dan Manajemen e. Jumlah Lulusan yang Meningkat Kompetensinya di Bidang Teknis f. Persentase (%) Perencanaan, Pelaksanaan,
3
Y
do K m
u L
B
E' 2.-
ca",
I
K
c
~
:2 ii
a
3 E X 5 2 % c s L
M
Eez n k" % &,%% g 3 c u K
n L 3
m
1
Materi Pembahasan
-
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan sehingga levelnya lebih tinggi dari IKK.
-
Catatan: IKU yang diusulkan dalam Renja terlalu detail, lebih tepat apabila menjadi IKK dari UKE II. Diusulkan untuk penggunaan IKU adalah indikator yang sifatnya outcome.
Pengguna pelayanan adalah Warga Binaan (WB), namun perlu ada pemisahan antara IKU yang dihasilkan oleh UKE II Ditjen PAS dan Divisi PAS dengan UPT PAS, karena obyeknya yang berbeda. Ditjen PAS dan Divisi PAS obyeknya adalah UPT sedangakn UPT obyeknya WB.
-
Untuk layanan yang dihasilkan oleh satker Rubasan dapat dimunculkan dalam IKU tersendiri diri Program PAS, sedangkan di
8.
Program Pembinaanlpenyelenggaraan HKI a. Persentase permohonan HKI yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku b. Persentase masyarakat yang mengakses informasi HKI pada laman DJHKl c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan HKI
ii.
dan perawatan sesuai standar d. Jumlah terlaksananya pembinaan napi dan pelayanan tahanan sesuai standar e. Jumlah terlaksananya pengelolaan basan dan baran sesuai standar f. Jumlah terlaksananya pengelolaan keamanan dan ketertiban sesuai standar g. Jumlah terlaksananya pelayanan dukungan administratif dan fasilitatif pelayanan Pemasyarakatan sesuai standar h. Persentase terlaksananya pelayanan Pemasyarakatan di wilayah sesuai standar
satker Rubasan levelnya adalah IKK (output)
Catatan : Terhadap Catatan Bappenas, Ditjen Pemasyarakatan mengusulkan perubahan IKU menjadi sebagai berikut : a) Persentase layanan Pemassyarakatanyang berkualitas guna meningkatkan partisipasi publik dalam mendorong pelaksanaan sistem pemasyarakatan sesuai standar; b) Persentase WBP dan tahanan yang sadar hukum guna mendorong reintegrasi sosial; c) Meningkatnya produktivitas WBP menuju manusia mandiri yang berdaya guna.
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan
8. Program Pembinaan/penyelenggaraan HKI
HKI Ditjen Hak Kekayaan lntelektual (HKI) menyelenggarakan pelayanan dibidang HKI,
a. Persentase permohonan HKI yang diselesaikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku b. Presentase masyarakat yang mengakses informasi HKI c. Persentase penyesaian perkara pelanggaran HKI Catatan : Usulan dari Bappenas diakomodir oleh Ditjen HKI dengan merubah IKU yang menggambarkan indikator outcome pelayanan yaitu : Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan HKI.
sehingga IKU Ditjen HKI dapat mencantumkan kepuasan terhadap layanan HKI. IKU merupakan alat ukur dari outcome,
Catatan: IKU yang diusulkan dalam Renja belum ada yang menggambarkan indikator outcome pelayanan misal tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan HKI
Kementerian Hukum dan HAM
sehingga levelnya lebih tinggi dari IKK. Perlu pemisahan fungsi pelayanan HKI yang dilakukan oleh Ditjen HKI dengan Divisi Peiayanan Hukum yangjuga melaksanakan fungsi tersebut. Untuk Divisi Pelayanan
Materi Pemba hasan
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan
Kementerian Hukum dan HAM
Hukum dapat dicantumkan dalam level IKK Divisi Pelayanan Hukum 9.
Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian a. lndeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan keimigrasian b. Persentase penyeiesaian pelanggaran keimigrasian sesuai dengan ketentuan (izin tinggal, penyalahgunaan izin tinggallvisa, yang asalnya bisa dari informasi dan aduan [intelijen, pengawasan, pengaduan]) c. Menurunnya tingkat pelanggaran keimigrasian [pelanggaran keimigrasian ada 2 aspek, administrator dan kasuskasus seperti imigran gelap] --> dapat diatasi dengan membatasi ruang lingkup pelanggaran menjadi hanya administratial
ix.
Penegakan Hukum Keimigrasian
-
keimigrasian, sehingga IKU Ditjen lmigrasi
-
IKU penegakan hukum keimigrasian agar dicantumkan, sehingga dapat mengukur hasil dari output kegiatan penegakan hukum keimigrasian di Kantor lmigrasi
-
Pengguna keimigrasian adalah masyarakat, baik WNI maupun WNA), namun perlu ada pemisahan antara IKU yang dihasilkan oleh UKE II Ditjen lmigrasi dan Divisi lmigrasi dengan UPT Imigrasi, karena obyeknya yang berbeda. Ditjen lmigrasi dan Divisi !migrasi
-
a. Menurunnya angka pelanggaran HAM yang dilakukan oleh instansi pemerintah b. Jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti c. Meningkatnya jumlah kabupatenlkota Peduli HAM Catatan: IKU ke satu dan dua yang diusulkan dalam Renja kurang dapat diukur keberhasilannya. IKU ke tiga dalam Renja lebih tepat menjadi IKK dari Direktorat Kerjasama
Ditjen lmigrasi menyelenggarakan pelayanan dan penegakan hukum dibidang dapat mencantumkan kepuasan terhadap layanan Keimigrasian.
Catatan: IKU yang diusulkan dalam Renja diusulkan ditambah dengan indikator outcome untuk penanganan pelanggaran keimigrasian berupa punurunan tingkat pelanggaran keimigrasian.
10. Program Pemajuan HAM
Program Peningkatan Pelayanan dan
x.
Pemajuan HAM merupakan tugas dan fungsi Ditjen HAM, sasarannya adalah pemerintah (pusatldaerah) menerapkan HAM dalam melaksanakan Tusi-nya,
-
Catatan: setuju untuk ditambahkan IKU terkait dengan penurunan tingkat pelanggaran keimigrasian.
obyeknya adalah UPTsedangakn UPT obyeknya masyarakat. Untuk layanan yang dihasilkan oleh satker Kantor lmigrasi levelnya adalah IKK (output)
Program Pemajuan HAM
-
9. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian a. lndeks masyarakat terhdapat pelayanan keimigrasian b. Presentase penyelesaian pelanggaran keimigrasian sesuai dengan ketentuan
sehingga obyeknya adalah instansi pemerintah Rumusan outcome program ini dapat berupa menurunnya pelanggaran HAM oleh instansi pemerintan atau meningkatnya
10. Program Pemajuan HAM a. Meningkatnya institusi pusat dan daerah melaksanakan program berperpektif HAM b. Meningkatnya aparatur pemerintah dan masyarakat yang mengetahui substansi HAM secara tematik c. Meningkatnya kerjasama dan implementasi instrumen d. Meningkatnya rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh instansi terkait e. Meningkatnya jumlah KabupatenIKota peduli
Y
W '
-
C mF E 2 >
u
'C , V L3 $ E X u m 2 Eg,=m$ 3 3
m
Y C ,
L
w 2
C
c o E.3 3 z g m U
E 5g
$ a
E - c -
n c-6,m= P;a$
w M.2 2 a a u,
m a m
E
C
m
%
.%
E B",
'C
3
m E m Y w u u m m C--m - m ' z M 0 2
C
W
2 . Z W m a
. ,
L E Q
3
'1 o b .
o
" " 3
. w w
m
2
.%
ma
M
3
.-
d
, . f
an
m m . = g l r w n r c m m . 2 y u 3 m .E 6 C L I ~ w
b nm, m C u
c B C
.~
~ g m
.L
.
~
'
Materi Pembahasan
Kementerian ~ P ~ / B a p p e n a s
I
Kementcrian Keuangan Operasional (komponen 002) pada output Layanan Perkantoran (XXXX.994) Kebutuhan Belanja Pegawai dan Barang Operasional harus dipenuhi dan menjadi prioritas utama. Belanja Barang Operasional hanya untuk menampung pemeliharaan, langganan dana dan jasa, sewa gedungjperalatan kantor,pramubakti/satpam,kebutuhan seharihari perkantoran, perjalanan dinas pimpinan dalam rangka koordinasi dan konsultasi dan honorarium KPA,Bendahara,PPK,Penerima Barang, petugas SAI~SABMN Berdasarkan Pagu lndikatif TA 2015 sebesar Rp9,17 triliun, agar digunakan untuk pemenuhan Belanja Operasional terlebih dahulu. Apabila terdapat kekurangan, agar diambilkan dari Belanja Non Operasional
Pergeseran Alokasi anggaran
Terdapat pergeseran alokasi anggaran antar program dari Pagu lndikatif yang ditetapkan dengan SEB dengan hasil exercise setelah trilateral meeting. Namun secara total alokasi anggaran untuk Kemkumham tidak mengalami perubahan. Pergeseran tersebut antara lain dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi program dan kegiatan sehingga beberapa program seperti Program dukungan manajemen teknis lainnya dan program sarana prasarana Kemkumham mengelami penurunan alokasi dan dipindahkan ke program teknis lainnya untuk pelaksanaan kegiatan program tersebut di daerah/Kantor Wilayah.
Perubahan pagu antar program dimungkinkan sepanjang sesuai dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional Mengingat pagu dana PNBP pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham bersumber dari dana PNBP pada Kantor Imigrasi, maka harus diakomodir dalam program teknis. Dengan demikian anggaran yang bersumber dari PNBP agar dilakukan pergeseran dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham ke Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian.
Kementerian Hukum dan HAM Belanja Barang Operasional mengalami kenaikan sejumlah Rp. 13,780,300 ribu dari semula Rp. 1.991.224,2 Juta menjadi Rp. 2,005,114,500 ribu Belanja barang non operasional Rp. 1,198,580,000 ribu, dan PNBP berjumlah Rp. 2,347,451,300 ribu, sehingga Total Pagu lndikatif TA 2015 adalah sebesar Rp. 9,179,379,500 ribu
Pergeseran anggaran per Program sebagai berikut: a. Program Dukungan Manajemen - Penambahan Rupiah Murni pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sejumlah Rp. 619.182,7 Juta yang diperuntukan Pemenuhan Belanja Operasional Kantor Wilayah. - Pemindahan PNBP pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ke Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian sejumlah Rp. 911.739,9 Juta yang diperuntukan Pemenuhan Non Operasional Divisi Keimigrasian dan UPT Imigrasi. b. Pengurangan Rupiah Murni pada - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sejumlah Rp. 39.487 Juta; - Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur sejumlah Rp. 0,4 Juta; - Program Administrasi Hukum Umum sejumlah
LAMPIRAN HASlL KESEPAKATAN
1. REKAPlTULASl HASlL PEMBAHASAN PER PROGRAM
01
013
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kemeterian Hukum dan HAM
Rp. Murni
1.936.371,6
2.005.007,8
2.074.025,7
2.139.757,l
1.936.371,6
2.005.007,8
2.074.025,7
2.139.757,l
PNBP TOTAL
02
013
03
013
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Hukum dan HAM Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian Hukum dan HAM
39.487,O
39.488,O
39.489,O
39.490,O
TOTAL
39.487,O
39.488,O
39.489,O
39.490,O
Rp. Murni
30.900,6
32.535,8
34.131,9
35.808,6
30.900,6
32.535,8
34.131,9
35.808,6
25.156,7
27.555,91
30.194,9(
33.097,7
Rp. Murni pNBP
PNBP TOTAL
Program Penelitian dan Rp. Murni Pengembangan Kementerian Hukum PNBP dan HAM TOTAL
05
013
06
013
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Program Pembentukan Hukum
25:156,7 111.356,5
27.555,9
30.194,9
33.097,7
119.711,9
128.906,4
139.971,9
TOTAL
111.356,5
119.711,9
128.906,4
139.971,9
RP. Murni
60.137,7
63.745,8
67.570,8
71.624,91
~ p Murni . PNBP
PNBP ;,?
07
013
08
013
1
09
10
013
lprogram Pembinaan/Penyelenggaraan HKI
67.570,8
71.624,9
55.877,9
55.879,4
55.880,9
PNBP
363.612,6
363.612,6
363.612,6
363.612,6
TOTAL
419.489,2
419.490,5
419.492,O
419.493,s
3.819.979,2
4.061.899,l
4.292.262,s
4.549.807,7
Rp. Murni PNBP
I Rp. Murni
1
11
I
3.819.979.21 40.257,2
1
I
4.061.899.11
I
4.292.262.51
4.549.807,7
58.880,01
64.778,01
70.686,0/
75.000,O
75.000,O
75.000,O
75.000,O
TOTAL
115.257,2
133.880,O
139.778,O
145.686,O
554.468,8
704.278,l
852.282,O
1.014.492,2
Program Peningkatan Pelayanan dan RP, Murni Pengawasan Keimigrasian PNBP
I Program Pemajuan HAM
I
PNBP
TOTAL
013
5,;.-
63.745,8
TOTAL
013
,.PA: *:r,,,r
b . . , ,
, ,..~~ . .
Program Administrasi Hukum Umum RP. Murni
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan
: : : ..,
. . ...,?.:;-.:,~,~,33~$~7~ .,,:, ,-A,-#? .?.., 1....
55.876,6
TOTAL
I Rp. Murni
1.908.838,7
1.908.838,7
1.908.838,7
1.908.838,7
2.463.307,5/
2.613.116,81
2.761.120,7
2.923.330,9
43.658,7
1
45.841,6/
48.121,21
50.502,6
43.658,7
45.841,6
48.121,2
50.502,6
114.277.6
127.190.8
135.098.3
148.981,6
PNBP TOTAL
013
12
Program Pembinaan Hukum
RD. Murni
\
*
3kvi%t ,
' '
I
7
151
I
Persentase I%) . . Adm~nistras~ Pengelolaan Keuangan yang Tepat I -W a Persentase (%) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang Tepat l e - aW Persentase (96)Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran yang Tepat Waktu, Terintegrasi dan Akuntabel
1555
.
Ir
INDIKATOR KINERJA KEGPATAN
Kode
.
,
,""')&a~~a:aa$rM,aju
>
ibj$i; ,' '
<
2Dh7
2RW
'
'
~lndi&aslr~endanqa&, , : .'F6&2f&j:qjk - ..,+ ". ,- . , ,-A
.
;
h n ~ ~ + 2 0 4' 5 . 2,,,, > .l '
8,017
:. 2018
-!'
95%
95%
95%
95%
1.064,8
1.064,9
1.065.0
1065,l
95%
95%
95%
95%
2.244,9
2.245.0
2.245.1
2.245.2
90%
90%
90%
90%
4.193,8
4.193,9
4.194.0
4.194.1
13.963,9
13.983,3
P e r e n c a n a a n Berbasis Kinerja, Penganggaran d a n Pelaksanaan P r o g r a m d a n dalam Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah d a n Berbasis Kinerja
13.943,l
13.953,5
,Tema%k
.
0 95%
95%
95%
95%
6.634,9
6.644,9
6.654,9
6.664.9
Persentase (%) Pelaksanaan Program dan Kegiatan Secara Terintegrasi. Tepat Waktu dan Akuntabel
95%
95%
95%
95%
2.139,7
2.139,8
2.139,9
2.140,O
Persentase (Oh)Satuan Kerja yang Terstuktur Kelembagaannya dalam Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
95%
95%
95%
95%
1.000.7
1.000,8
1.000,9
1.010,o
Jumlah SOP Unit Utama yang Tersusun sesuai Dengan Proses Bisnis yang sesuai Peraturan yang Berlaku
95%
95%
95%
95%
2.086,2
2.086.3
2.086.4
2.086.5
Jumlah Unit Kerja yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Kementerian ~UXXQLI I,ine
50%
50%
50%
50%
2.081.6
2.081.7
2.081.8
2.081,9
Persentase (96) Perencanaan Program dan Anggaran yang Terlaksana Secara kr11
1556
-
Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Hukum d a n HAM
13.920,6
13.921,O
13.921,5
13.922,O 0
Persentase (96)Unit Kerja yang Terpetakan Kebutuhan Bmn dan Barang Persediaan Secara Terintegrasi
100%
100%
100%
100%
1526,7
1526,7
1526,8
1526,9
Persentase (%) pemenuhan kebutuhan barang/jasa yang tepat waktu, terintegrasi dan akuntabel serta pembinaan pengelola pengadaan
90%
90%
90%
90%
2.201,8
2.201,9
2.202,O
2.202.1
Persentase (Yo) Bmn dan Barang Persediaan yang Terpelihara Baik dan yang Disalurkan Secara Tepat Waktu
90%
90%
90%
90%
2.630,7
2.630.8
2.630,9
2.631.0
Persentase (%) Bmn dan Barang Persediaan yang Terinventarisasi
90%
90%
90%
90%
960,s
960,6
960,7
960,8
I n d i b s i Pendanaan Prakiraan,Majh
Target PraMraantMaju
Tematik
'
Prioritas Kode
Program/Kegiatan
Rencana 2915
INDIKATOR KINERJA KECIATAN
20a7
2928
I
013.02.03 P r o g r a m Pengawasan d a n Peningkatan Akuntabilitas Kementerian H u k u m d a n HAM
I,
I "
3
'
I
',
"
.
'
I
'
j
c
,
,A>
*
r$j$ 4
"
~
.
t
-*
,,
'
J L
6
>%:,*
-$,Z.'",
2018 *
"
3~;904$ !-ir.lhb, 1;-$gb5$5,*
,
I '
2017
2816
j,
I, 1~
'1
1563
2016
Rehcana 2015
\
a-,
.
-
5?.'.v'-."*'q2“
' i?," -, 3$:808,6 $!,$331:9p '
,
.?I2
*:L
,
. . ;.;, B'! . ..
,,-'*
B
Keglatan Pengawasan Kinerja l n s p e k t o r a t Wilayah I Jurnlah Keglatan Pernblnaan Satuan Kerja dlllngkungan kerja lnspektorat W~layahI dalarn rangka mernperoleh oplnl WTP dan Penlngkatan lndeks lntemltas Jurnlah penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wllayah Bebas d a r ~ Korupsl (WBK) / Wllayph Blrokrasl Bers~hdan Melayanl (WBBM) dlllngkungan Kerja lnspektorat
65 Keglatan
1
68 Keglatan
Unit 1 Unit Kerja Kerja
70 Keglatan
2
Unit Kerja
2.085.4
2.189,6
2.299.0
2.414,l
73 Keglatan
1646,6
1.728.9
1.815,3
1.906,2
Unit Kerja
92,7
97.3
102.2
107.3
346,l
363.4
381,s
400,6
2.0854
2.189.6
2.299.0
2.414.1 B
1646.6
1.728,9
1815.3
1906.2
92,7
97,3
102.2
107,3
346,l
363.4
381,s
400,6
2.685,4
2.910.2
3.025,2
3.146,4
2 246,6
2.449,s
2 541,s
2.638.5
2
Wllavah 1
Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Dlt~ndaklanjut~ secara tepat waktu, dlhngkungan Kerja lnspektorat Wllayah I 1564
50%
60%
70%
80%
Keglatan Pengawasan Klnerja l n s p e k t o r a t W ~ l a y a hI1 Jumlah Keg~atanPernblnaan Satuan Kerja dlllngkungan kerja lnspektorat Wllayah I I dalarn rangka rnernperoleh oplnl WTP dan Penlngkatan lndeks
65 Kegiatan
68 Keglatan
70 Keglatan
73 Keglatan
I nteurltar
lurnlah penetapan Satuan Kerja Berpredikat W~layahBebas darl Korupsl(WBK) / Wllayah Blrokrasl Berslh dan Melayan1 (WB8M) dlllngkungan Kerja lnspektorat Wllayah I1 Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Dltlndaklanjut~secara tepat waktu, dlllngkungan Kerja lnspektorat Wllavah I I 1565
1
Unit 1 Unit Kerja Kerja
50%
60%
2
Un~t 2 Un~t Kerja Kerja
70%
80%
Keglatan Pengawasan Kinerja l n s p e k t o r a t Wllayah I11 Jurnlah Keglatan Pernblnaan Satuan Kerja dlllngkungan kerja Inspektorat 69 W 1 l a ~ a h dalarn rangka rnern~erOleh Keglatan oplnl WTP dan Penlngkatan lndeks Inrevr~til9
72 Keglatan
75 Keglatan
78 Keglatan
B
,. ~ ~ K $ F ~ @ P I , >
" t,p; li-)" ,yy,t
L 7
..-::.+, <\! I;:7:*"
A.
,
Target
,
,-
Prograrn/Keg~atan
INDlKATOR KINERJA KEGIATAN
Reqfqia , 2Q1$!
'
,-' ; f ,
2,017
ZQ&~+:
09%@;8.
RencyrPz"15 ~
%
L
Jumlah penetapan Satuan Kerja Berpred~katW~layahBebas d a r ~ Korups~(WBK) / Wllayah B ~ r o k r a s ~ Bers~hdan Melayan1 (WBBM) dlhngkungan Kerja lnspektorat Wllayah Ill Persentase Pengaduan Masyarakat Yang D~t~ndaklanjut~ secara tepat waktu, dihngkungan Kerja lnspektorat W~layahIll
1566
1
"
, . I
2
60%
65 ~
~
;
5&7
<@<,!@
Un~t 2 Un~t Kerja Kerja
70%
80%
& ,
97.3
102.2
107,3
346,l
363,4
381.5
400,6
2.085,4
2.189,6
2.299,O
2.414,l
1728,9 t ~ a
1.815.3 ~
1.906,2
<,
:: @4,4i
.>&g&gT,
( N 2 L : @ f i 4 ~ : 4Mphkf ~ w$ '>'Ip d ' r - ; 4 . ~ :
-
,
i *
L )
92.7
68 73 70 1.646,6 ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~ t ~ ~~ a ~ t ~ ~ ~ a ~ t ~ ~ a
T,ema_k
. -.r&$ .
b,
K e g ~ a t a nPengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV jumlah Keg~atanPemblnaan Satuan Kerja dllingkungan kerja lnspektorat W 1 l a ~ al hV dalam rangka m e m ~ e r o l e h oplnl WTP dan Peningkatan lndeks
*
‘-, ' - 2018 .
\
.
Unit 1 Unlt KerJa Kerja
50%
.
pqaKiiaan*ajS
' r-/\
Kode
lndikasi Pendanaan
S$liiraan.@aju
%
,*mw
r%br.rr
:~~%q&%$$Jil
B
bsrr~ras
Jumlah penetapan Satuan Kerja Berpred~katWllayah Bebas d a r ~ Korups~(WBK) / Wllayah B ~ r o k r a s ~ Bers~hdan Melayan~(WBBM) d~l~ngkungan Kerja lnspektorat W~layahIV Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Dltlndaklanjut~secara tepat waktu, dlhngkungan Kerja lnspektorat Wllayah IV
1567
1
Un~t 1 Unlt Kerja Kerja
50%
2
60%
Unlt Kerja
2
Unit Kerja
80%
70%
Kegiatan Pengawasan Klnetja Inspektorat W ~ l a y a hV Jumlah Keg~atanPemblnaan Satuan Kerja d~llngkungankerja lnspektorat W1la~ah d a l a m rangka memperoleh oplnl WTP dan Penlngkatan lndeks Jumlah penetapan Satuan Kerja B e r p ~ e d ~ kW~layah at Bebas d a r ~ Korups~(WBK) / Wllayah Blrokrasl Bers~hdan Melayan1 (WBBM) dihngkungan Kerja lnspektorat Wilayah V Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditlndaklanjut~secara tepat waktu, dihngkungan Kerja lnspektorat W~layahV
65 Keglatan
1
68 Keglatan
Unit 1 Unlt Kerja Kerja
50%
60%
70 Keglatan
2
Unlt Kerja
70%
73 Keglatan
2
Unit Kerja
80%
92.7
97,3
102.2
107,3
346.1
363.4
381.5
400.6
2.085,4
2.189,6
2.299,O
2.414,l
1.646,6
1728.9
1.815,3
1.906,2
92.7
97,3
102.2
107.3
346.1
363,4
381,s
400.6
B
'4
: Kode
. 1568
",.
:'
,
.
Program/Kegiatan
.
Kegiatan Pengawasan Kinerja lnspektorat Wilayah VI Jurnlah Kegiatan Pernbinaan Satuan Kerja dilingkungan kerja lnspektorat Wilayah VI dalarn rangka rnernperoleh opini WTP dan Peningkatan lndeks
65 Kegiatan
68 Kegiatan
70 Kegiatan
73 Kegiatan
2.085.4
2.189.6
2.299,O
2.414.1
B
1.646.6
1.728.9
1.815,3
1.906,2
92.7
97.3
102,2
107.3
346,l
363.4
381,5
400.6
16.491.71
17.317.2I
Int~uritac
Jurnlah penetapan Satuan Kerja Berpredikat Wilayah 8ebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kerja lnspektorat Wilayah VI Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti secara tepat waktu, dilingkungan Kerja lnspektorat Wilayah Vl
I 013.11.04 Program Penelitian dan Pengembangan Kementer~an Hukum Ban HAM
1615
Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Evaluasi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Tersusunnya Dokurnen Pelaksanaan iinggann Yangiikuntabel dan Tepat Wakt~~
1
Unit 1 Unit Kerja Kerja
2
60%
50%
Unit Kerja
2
Unit Kerja
80%
70%
13 Dokurnen(3Dokurnenl3 Dokurnenl3 Dokurnenl i
I
4 ; '1 i
: $
-.., -*. .\
<'
"
\ -
I
?
' ,,"
*-
# $
r
-
14.959.41
- .
.. >
.
,. ,& 6
!+
,
,.
15.707.31 r,
r . Y
,
<:
, :c '
,b., 2
, "
-5 ip
5
5
.
- .
9 '
,. .
1.503.1
1
1.653,3
~
1
I ,
-
,
. ,, +,
I
':
; L
7 , ~
.
-*
9~%,!$49
,
1.818,6
33.097,Z.
2.000,5
-
3:.
y '
.
-, ."$2' -
".
~a
.
fl.
h . ,
,+
2 d>q:J-
>
"., B
YLLI~,,
.
z
3-,
A
1
7
4 ~raki&dn*~&ju
'Prakiraan'Maju Kode
Program/Ke~atan
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
Reqcana ZOl5
2D16
2M7
Renca$a,3015
2018
2DP6
2018
2,927
Pfiol-itas (N.B;K/L. Om' ,
Persentase (Yo) hasil p e n e l ~ t ~ a n , pengembangan dan evaluas~ transforrnasi konflikyang digunakan sebagal bahan perurnusan keb~jakan Persentase (%) has11penellt~an, pengernbangan dan evaluas~ transforrnasl konfl~kyang dlgunakan sebagal bahan pernbentukan peraturan perundang-undangan Persentase (96) has11p e n e l ~ t ~ a n , pengernbangan dan evaluas~ transforrnas~konfllk yang
60%
65%
70%
75%
511.9
563.0
619.4
681.3
60%
65%
70%
75%
489.8
538,8
592.7
651,9
60%
65%
70%
75%
501.3
551,s
606.6
667.3
17.978,O
19.776.1
21.753,6
23.929,l
836,2
9 19.8
1011,8
1113.0
(Ws &p,
-
&>.T,
M-PgKq
,
~&54$g19
I
1619
Dukungan Manajemen d a n pelaksanaan Tugas T e k n l s L a ~ n n y aBadan Penelltian d a n
-0-
P~nv~mhaneao HAM
Tersedlanya data pegawal berdasarkan kornpetensl yang akurat Tersusunnya dokurnen rencana program dan anggaran yangakuntabel dan w a k t ~ l Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel dan teuat waktu Tersusunnya dokurnen BMN, pengeiolaan perlengkapan dan ketatausahaan yang akurat dan
9
9
9
9
18
18
18
18
1877.4
2 285,3
2.513.8
2 765.2
2
2
2
2
262.5
288.8
317,6
349.4
8
8
8
8
653,7
962,4
1.058.6
1.164,s
dapatdlpubllkas~kankepada
Penyelenggaraan P e n e l i t ~ a n d a n Pengembangan HAM dl Wllavah Persentase (96) has11kajlan HAM dl wllayah yang dlgunakan sebagal bahan rekornendas~keb~jakanyang rnendukung penelltlan dan pengernbangan HAM dan
50%
55%
Persentase (96) has11penelltlan dan ~ k a n 50% pengembangan yang d ~ s o s ~ a l ~ s a s dl
55%
60%
65%
60%
65%
1.166.6
1.166.6
1.166.6
1.166.6
-0-
1166,6
1166,6
1.166,6
1166.6
-0-
h
K a b W Kota
013.12.05 P r o g r a m Pendldlkan d a n Pelatihan A p a r a t u r K
e
r
n
p
P
A
J I . j#
M
.,
'"y
. , %
1
. .
\
'
-0-
, I
I
.
,
. , :,
g
l~i:$56,$? ' $,
-*4;::s:Q-
>,
.
7:
h
L
~.,y *--,$?'y%
t ; <' ;<. ,, 3
.. I
''
f .
5
**
-
$$679,6:
:~&2C$990,41
,
'
>.
*
. . i : :I - I &
Target ?P$atliiraan M9ju
Kode
Program/Keg~atan
INDIKATOR KlNERJA KEGIATAN
Rerrcapp
2815. Jurnlah lulusan Dlklat yang rnenlngkat kornpetenslnya dl bldang Teknls
I
Jurnlah lulusan Dlklat yang rneningkat kornpetensinya pada bidang Perlindungan Anak Berhadapan
lndikasi P e n d a n a a n PralZirZan Maju
1
1.570
1
I < L*,,
2.475
I
I
-
I
Reng~aBOlS
2018
2017
204$; '
1
2.723
I
1
2.995
I
1
ZO$G
'
\:
29a7
8 605,O
7823.0
I
q018
(..
I
I
9 465.8 I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
10412.0 I
400
440
484
532
10.0
20,O
30.0
320
352
387
426
10,O
20,O
30,O
r l ~ n u 2 n R U l
Jumlah lulusan Diklat yang rneningkat kompetensinya pada bidang Pernbirnbing Kemasyarakatan (PK RAPAS1
Jurnlah lulusan Diklatyang rneningkat inn
1624
Tersusunnya dokurnen rencana program yang akuntabel dan tepat
5249
Penyelenggaraan P e n d l d ~ l t a n d a n P e l a t ~ h a nApar'ltur dl Wilavah
I I
12
Persentase (96)penyerapan anggaran vana akuntabel Tersusunnya dokurnen pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan tepat wakt~~ Jun~lalidokurnen profil kornpetens~ hasil Assesment vana akuntabel Peningkatan Kualitas Kompetensi Lulusan Dlklat dl Kantor Wilayah Penyelenggaraan Dlklat dl Kantor W~lavah
I I
12
I I
12
1 I
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
2970
3267
3593
-,
06
1598
7nn
I
2nn
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPSDM Hukunl dan HAM kerumahtanggan yang baik s e r t a pengelolaan BMN yang tepat d a n
-
I
I
9.351.0
22 989.1
9.806,s
30.0
22 989.0
22 989.0
22 989.0
10,O
20.0
30.0
30.699,s
30.699.5
30 699,s
30 699,s
30 699,s
30.699,s .
I
6
=
&
v
.
10,859.9
20.0
30.699.5
3953
10.308,O
10,O
30.699,s
I
Jurnlah pernerlntahan daerah yang dlpetakan dan dlpubllkaslkan berdasarkan pernblnaan dan fasllltasl
I
- i
/
Program Pembentukan Hukum Fasilitasi Perancangan P e r a t u r a n Daerah
I I
A
'
,
i
,-L
7.1.624.8
6 7 0 7 ,
.
<
1.700,O
1.802,O
1.910,l
2.024,7
20
40
60
80
167,s
177,s
188.2
199.5
20
40
60
80
1532,s
1624,s
1.721,9
1825,2
hn..-.
Jurnlah kantor wllayah dan Penierintahan daerah yang rnernperoleh pernb~naandan fasllltasl perancangan peraturan daerah
K/L
'
.
::.~p'r'c:. f prz;
:)',,?$ T
<
~
,:z,ka.CJ+:<$,
Iqdikasi Pendanqan Rrakiraan Maju
Target Frakiraap bkaju I(ode
Program/Keg~atan
INDIKATOR KINERIA KEGIATAN
~ e $ v ~, a
dpl5
'
2016
2017
( 2
Pribp+w
2058
.-
Rencana 20PF ,
Harrnonlsasi Peraturan Perundang-undangan
p p
5.328.2
(N,BpKfi, .2016
tZ011'7
2018
5.647,9
5.986,9
6.346.1
40
60
80
962.2
1.020,O
1081,2
1.146,l
Persen'rase (%) penyelesa~an rancangan peraturan perundangundangan dl bldang keuangan dan perbankan yang d~harmonisas~kan
20
40
60
80
9602
1.017,9
1.079,O
1 143.7
Persentase (96)penyelesa~an ~ancanganperaturan perundangundangan dl b ~ d a n glndustrl dan perdagangan yang d ~ h a r m o n ~ s a s ~ k a n berdasarkan permohonan
20
40
60
80
2.446.5
2.593.3
2 748.9
2 913.8
Persen'rase (%) penyelesa~an rancangan peraturan perundangundangan dl b ~ d a n gkesejahteraan rakyatyang dlharmon~sas~kan
20
40
60
80
959,2
1016.8
1077,8
1.142.5
1.221.4
1.294,6
1.372,3
1.454.6
rkln
-
'&G,
@ST,
lip$$L
,&@3&f; 3"H p*k;R F!?'
20
d
.(VPS. ?P,
O-'
~
Persentase (%) penyelesalan rancangan peraturan perundangundangan dl bldang polltlk, hukum dan keamanan yang dlharmon~sasikan berdasarkan permohonan
.
B
wr&>n
h~rd2rlllr.n n
lhQO
Tematik
'
n
r
h
n
L ~ t ~ g Peraturan as~ Perundangundangan Persentase (%I keterangan pemerintah dan pendamplngan persldangan dl MK yangd~selesa~kan sesual standar dalam pers~dangan
20
40
60
80
747.9
792.7
840.3
890,7
Persentase (%) keterangan pemer~n'rahdl MA serta penanganan gugatan perdata, tata usaha negara dl KernenterIan Hukum dan HAM yang d~selesa~kan sesual standar dalam
20
40
60
80
473,s
501.9
532,O
563.9
16.267,O
17.242,9
18.277.5
19.374,2
K/L
A ",,
lhol
Perancangan Peraturan Perondang-undangan
B Pe~sentase(96)rancangan undangundang yang mampu menjawab kebutuhan global yang dlsusun sesual dengan Prolegnas secara tepat waktu
20
40
60
80
2.632.1
2 790.0
2.957.4
3.134.8
Persentase (%) rancangan undangundang hukum perdata dan hukum acara perda'ra yang dlsusun secara
20
40
60
80
918.9
974,O
1.032,4
1.094.3
20
40
60
80
2.757.3
2.922.7
3 098,l
3.284.0
tPnat waktll
Persentase (96)rancangan peraturari perundang-undangan d ~ b a w a hUU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global yang d~susunsecara tepat waktu
C
-C Persentase (Yo) pelaksanaan tugas teknis lalnnya yang diselesaikan secara
Jumlah Pengelolaan Barang Milik Negara dan barang persediaan yang
20
40
60
80
3.541.3
3.753.9
3.979,l
4.217,8
20
40
60
80
2.128,9
2.256,6
2.392.0
2.535,s
5.652.8 1
5.992.0 1
6.351.5 1
6.732.7 1
ar
Persentase kebijakan yangdapat di~ublikasikank e ~ a d amasvarakat IPenyelenggaraan Fasilitasi
I
(
I
I
I
I
I
I
B
Wilayah Persentase (%) pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi perancangan produk hukumnya sesuai dengan rencana dan permohonan
20
60
40
80
2.826.4
2.996.0
3.366.4
3.1758
Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang d~so-
-
~ 13.03 07 Program A d m ~ n i s t r a sHukum Umnm as~ 1571 A d m ~ n ~ s t r Hukum Dakt~loskop~
I
~
1
lumlah penguatan kelembagaan dalam rangka penyusunan data sidik jari
20 000
I
'
1
. . . . -<' , . 419t49~,5: .<:
1.
419:489,2
Persentase tindak lanjut terhadap permohonan timbal balikdan ekstradisi yang diteruskan dari dan kepada instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang rl-"""n
Jumlah draft perjanjian MLA dan ekstradisi yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundangTersedianya jumlah kajian/telaahan/pendapat bidang
,L
."
-*
z.-.,
"
r
?
20.000
I 12
I
l ~ d m i n i s t r a s Hukum i perdata
l
,
I
19.938.6
Internasional d a n Otoritas
1573
8
r
Jumlah data dan lnformas~s ~ d jar1 ~k yang d~kelola
I
I.
.<,Vl,'
20.000
I
20000
I
6.646,2
1
I
>-
l
,
'-$19.493,5
19.938.6
6.646.2
6.646.2
.' ,,"
. 'd
i
19.938,6
I
,
4$$492;0; .-
i
0
19.938.6 6.646.2
I
I
I
I
Program/Keg~atan
Persentase pertlrnbangan Menter~ tentang perrnohonan grasl yang dlselesalkan tepat saktu dan sesual k~r~nr~~sn Persentase perrnlntaan keterangan alil~/pendapathukum tentang hukum p ~ d a n ayang d~selesa~kan sesual d ~ n o a nk ~ t ~ n t ~ ~ a n jumlali laporan penelaahan dan pernbahasan terhadap penerapan hllkPersentase seleksl a d r n ~ n ~ s t r a s ~ ~engangkatan,rnutasl, penerbltan KT PPNS, sumpah/janjl PPNS dan n ~ r n h ~ r h ~ n PPNq r~an Persentase pernblnaan PPNS yang sesual ketentuan 1575
90%
90%
90%
90%
3 998.6
3 998.6
3 998.6
3 998.6
100%
100%
100%
100%
3 998.6
3.948,6
3 998.6
3 998.6
10
10
10
10
3 998,6
3 998,6
3 998,6
3 998,6
100%
3 998,6
3 998.6
3 998,6
3 998.6
95%
3 998.6
3 998.6
3 998,6
3 998.6
20.300.5
20.300,5
20.300,5
20.300,5
16 500.0
16.500.0
16 500.0
16 500.0
100%
91%
92%
94%
A d m ~ n ~ s t r aHukum sl Tata Neeara Persentase penentuan status kewareaneearaan
90%
91%
92%
94%
0
4
,-.T?rget
''- '$krdI$Ca+$
,.:: 2018. -i j 2017 ,""'8
'?
INDIKATOR KINERJAa G I A T A N
#e$mf
2415
,
I.
4
.,
Persentase permohonan badan hukum partai politik yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
1
1576
1
1
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
I
1,5;.$:-'
,r
.
Indiliqsi Pendanaan " " ,' * ' k p $ a w i ~ a n ~ ~ a j u ' ~
'
Maju ' ,
>-,,,
.
,
>
.
?
2M8 ,
..
lil * I
.
*,
4
$
I
1 ,
,
I
.
x
0
.,'
,
,
"
",
.+ ,
,
,
.
,<,;%Jl '
,$.Y
r
,'gem3tik '
-
)
,:
b l
8.)
"'
.>
:,
>
90%
90%
90%
2.400,s
2.400.5
2.400,s
2.400.5
Persentase pelayanan permasalahan di bidang hukum tata negara
80%
81%
82%
83%
1.400.0
1.400,O
1.400,O
1.400.0
Tersusunnya dokumen rencana program dan anggaran yang akuntabel
12
12
12
12
20.137.6
20.137.6
20.137.6
20.137,6
I I
Tersedianya data pegawai yang akurat
I
Persentase penyerapan anggaran yang ab~ntabel
1
1
12
1
12 90%
90%
1
12 90%
1
12 90%
21.130.5
1
21.130.5
1
21.130,5
1
21.130,5
3.000.0
3.000,O
3.000,O
3.000.0
118.736,4
118.737,8
118.739,3
118.740,8 -
98.869.9
98.869.8
98.869.8
98.869.8
1
I
I
tenat 911na Penyelenggaraan Administrasi avah
5251
Persentase administrasi pelayanan jasa hukum di bidang Rdusia, notariat dan
90%
90%
90%
90%
penyelenggaraaan
Bidang Bimbingan
1 kernasyarakatan d a n -
n~nv~ntasatunak
1 Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan dan Assessment Anaksesuai Jumlah Bapas yang melaksanakan layanan Assessment Klien ndar Jumlah LPKA yang melaksanakan Pendidikan Anak sesuai standar Jumlah LPKA yang melaksanakan layanan Perlindungan dan r lumlah Bapas yang melaksanakan Bimbingan dan Pengawasan Klien
7
9
5
7
9
11
10
11
12
13
367.7
389.80
413.2
438.0
2
4
6
8
360.4
382,OO
404.9
429,2
8
13
18
23
548,O
580,80
615.6
652.6
7
11
-
0
I
ue!lepuaZuad uep u e s e ~ e a u a d %u!~oa!uolu 'ueeu!qluad ueeuesy elad stuyaa ueSu!qlu!q ueyaedepuaw
P'6PP
6'EZP
06'66E
E'LLE
El
8T
ET
8 ...
,
!ensas uaeyeJeAselua)l ueg!(auad ueyeueqelalu ZueX sedeg qellunl . ,: , , . ,
~qkt'133a vlnaila noavnIaNI
ueaa!8an/ute~2o~d
JPOX
. , . . . . . . . . . . . ..........:... ".. . . . . . .
INDIKATOR K I N E R JKECI'ATAN ~
Kode
.........
.,_: .
. . . . . . .
-;
. . .
. . . . jurnlah UPT Pernasyarakatan yang melaksanakan pengendalian Penyakit
30
60
90
120
200.2
212,2
224,9
238.4
5
10
15
20
242,O
256,5
271,9
288,2
jurnlah UPT Pernasyarakatan yang rnelaksanakan Pelayanan dan Bantuan Hukurn sesuai standar Hukum secara Tepat waktu dan Akuntabel
30
60
90
120
272.4
288,8
306.1
324.5
jurnlah UPT Pernasyarakatan yang nielaksanakan layanan lntegrasi sesuai
5
10
15
20
252.2
267,3
283,4
300,4
100
120
140
160
322.2
341,6
362.1
383.8
100
120
140
160
312,2
331,O
350.8
371,8
5
5
5
5
232,l
15000
15000
15000
15000
494,4
33
33
33
33
350.0
r
jurnlah UPT Pernasyarakatan yang rnelaksanakan pengendalian Ketergantungan Napza sesuai standar Jurnlah UPT Pemasyarakatan yang rnelaksanakan pelayanan terhadap Kelornpok Rentan dan Resiko Tinggi jurnlah standar pelayanan kesehatan dan perawatan yang dibuat jurnlah Divisi Pernasyarakatan yang rnendapatkan birnbingan teknis pelaksanaan pernbirnbingan. monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pelayanan kesehatan dan perawatan oleh UPT PAS di wilayah masingPenyelenggaraan kegiatan pembinaan narapidana dan Jurnlah UPT Pernasyarakatan yang rneiaksanakan iayanan Registrasi dan r
r
jurnlah UPT Pemasyarakatan yang rnelaksanakan Birnbingan Kernandirian r
jurnlah UPT Pernasyarakatan yang rnelaksanakan Birnbingan Kepribadian r
jurnlah standar pernbinaan narapidana dan pelayanan tahanan yang dibuat jurnlah dokurnen integrasi (CB, CMK, CMB. PB1 vane: dikeluarkan jurnlah Divisi Pernasyarakatan yang rnendapatkan birnbingan teknis pelaksanaan pembimbingan, monitoring, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan standar pernbinaan narapidana dan pelayanan tahanan oleh UPT PAS di wilayah
.
baik dalarn neaeri dan luar neaeri Jurnlah Kawasan Berbudaya HKI yang diteta~kan
1593
12
10
14
1.500,O
Penyelenggaraan Sistem Merek d a n Indikasi Ceografis
3.000.0
I
Persentase penyelesaian permohonan Mereksesuai dengan peraturan perundang undangn yang berlaku Persentase penyelesaian permohonan lndlkas~Geografis sesuai dengan peraturan perundang undangan yang
cnn n
I
(
I I
100%
1
I 100%
1
I 100%
1
I
1001
*""'"I
1.600,O
4.100.0
3.500,O
I 1
500.0
innn
"""'"l 600.0
1.700,O
I
Tnnn
' ""'"
I
1.800.0 -0-
4.700.0
I l
I 700.0
I
Qnnn
"""'"l
I
800.0(
I
.I I
1
I
