DOKUMEN HASIL KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK
KEMENTERIAN/LEMBAGA
: KOMNAS HAM
Acara
Pertemuan Tiga Pihak dalam Pembahasan Rancangan RKP TA 2013 dan Pagu Indikatif RAPBN 2013 untuk Komnas HAM
Tanggal dan Waktu a. Tanggal b. Waktu Tern pat Pimpinan Rapat Dasar Pelaksanaan
Tujuan Pertemuan
Peserta Pertemuan 1. Bappenas a. Nama Jabatan
5 April 2012 16.00-17.30 WIB Hotel Ibis, Jakarta Pusat Kasubdit Pencegahan Korupsi dan Penegakan Hukum mewakili Direktur Hukum dan HAM, Bappenas 1. Rancangan awal RKP Tahun 2013 2. SB Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan No. 0096/M.PPN/03/2012 dan S-214/MK.02/03/2012 tanggal 30Maret2012 Membahas penyusunan RKP 2013 dengan fokus bahasan yaitu : 1. Arah Kebijakan Komnas HAM 2. Rincian Program dan Kegiatan Prioritas TA 2013 Komnas HAM 3. Usulan Inisiatif Baru 4. Pagu Indikatif Kegiatan Prioritas Komnas HAM TA 2013 Mardiharto Tjokrowasito Kasubdit Pencegahan Korupsi dan Penegakan Hukum Bappenas
2. Kementerian Keuangan a. Nama Jabatan
Elly Muamilah Kasie Anggaran IIIC-4 Direktorat Anggaran
3. Komnas HAM a. Nama Jabatan b. Nama Jabatan
Johan Efendi Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Widjatmoko Kepala Bagian Perencanaan
HASIL KESEPAKATAN
Kementerian/Lembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pembangunan bidang hukum dan HAM niscaya dilaksanakan dalam kerangka negara hukum demokratis, dimana tegaknya kebebasan dan hak ekonomi, sosial, dan budaya maupun hak sipil dan politik adalah salah satu tujuan yang bersifat esensial dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan perannya sebagai penanggung jawab utama dalam perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan HAM bagi setiap warga sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, berdasarkan instrumen-instrumen HAM yang telah diterima oleh masyarakat internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Komnas HAM memiliki tujuan untuk: a) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal HAM; b) meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Seluruh tujuan tersebut dicapai melalui sejumlah fungsi Komnas HAM, yaitu pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM adalah satusatunya institusi yang menerima mandat dan memiliki kewenangan penyelidikan atas pelanggaran HAM berat, termasuk didalamnya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2010 - 2014 merupakan agenda kerja Komnas HAM yang disusun dengan mengacu kepada agenda pembangunan bidang hukum dan HAM dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 yang ditetapkan melalui Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007. Selain itu, Renstra Komnas HAM 2010-2014 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, dimana dalam RPJMN tersebut Komnas HAM bersama dengan Kementerian/Lembaga lainnya berperan dalam pencapaian prioritas bidang pembangunan hukum dan aparatur, dalam prioritas bidang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik pada fokus prioritas Peningkatan Penghormatan terhadap HAM, yang pelaksanaannya akan dimulai pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013 ini.
I.VISI Terwujudnya lembaga yang mandiri dan terpercaya dalam perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM.
II. MISI Sebagai penjabaran dari visi tersebut, Komnas HAM menetapkan sejumlah misi sebagai berikut: 1) Meningkatkan kinerja seluruh unsur organisasi Komnas HAM; 2) Meningkatkan kemandirian dan profesionalitas lembaga, khususnya pada aspek penganggaran, tata organisasi, dan sumber daya manusia; 3) Memperkuat posisi kelembagaan dan kewenangan Komnas HAM melalui penyempurnaan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya; 4) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi dalam bidang pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi; 5) Mendorong terwujudnya kebijakan dan implementasi yang berbasis HAM dan keadilan sosial (social justice)', 6) Memperkuat kesadaran aparatur negara dan civil society atas pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM; 7) Mengembangkan dan mengefektifkan jejaring kerjasama di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dengan para pemegang kepentingan (stakeholder) dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia. III. SASARAN STRATEGIS Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Komnas HAM menetapkan sasaran strategis, antara lain sebagai berikut:
-
Meningkatnya jumlah perundang-undangan yang berperspektif HAM melalui peningkatan kualitas penelitian dan pengkajian kebijakan pemerintah dan peraturan perundangundangan; Meningkatnya jumlah instansi pemerintah, lembaga atau organisasi dan individual yang bekerjasama dengan Komnas HAM melalui peningkatan pelayanan pengaduan dan respon Komnas HAM terhadap laporan pelanggaran HAM dan masalah-masalah aktual melalui publikasi dan dokumentasi, media engagement, perluasan jejaring serta trust building', Peningkatan kualitas pelayanan pengaduan secara quick response dengan penetapan prosedur serta petunjuk pelaksanaan (standard operating procedure/SOP) yang berbasis kinerja; Tersusunnya Human Rights Indicator of Indonesia sebagai indikator dalam penetapan pelanggaran HAM; Berkurangnya diskriminasi terhadap ras dan etnis; Terlindunginya migrant workers dari pelanggaran HAM; Peningkatan kerjasama Komnas HAM dengan institusi pemerintah, lembaga (NGO dan PUSHAM) dan jaringan pendidik dalam bidang pelatihan HAM; institusi pemerintah, lembaga (NGO dan PUSHAM) yang melakukan publikasi, kampanye dan penyuluhan HAM; Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai melalui pengembangan sistem monev program pendidikan dan pelatihan, pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang berbasis kinerja, peningkatan efektifitas tata kelola organisasi serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi; dan Peningkatan akuntabilitas lembaga melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efisien, efektif dan pengelolaan BMN sesuai peraturan yang berlaku.
IV. ARAH KEBIJAKAN
Berdasarkan visi dan misi serta sasaran strategis yang ditetapkan, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: Penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara dilakukan melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta kerjasama dengan organisasi lainnya baik di tingkat nasional, regional maupun internasional dalam bidang HAM; Penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM dengan pengkajian dan penelitian terkait peraturan perundangan nasional dan instrumen internasional. Penanganan pengaduan dan pemantauan kasus pelanggaran HAM; Penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat; Penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui mediasi; Penyusunan Human Rights Indicator of Indonesia; Sosialisasi dan pengawasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Diskriminasi Ras dan Etnis; Pengkajian, pemantauan dan penyelidikan terkait pelanggaran HAM terhadap Indonesian Migrant Workers; Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan, pedoman dan SOP Komnas HAM; Pengembangan SDM melalui penambahan pegawai serta pendidikan/ pelatihan teknis dan fungsional dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai; Mempertahankan kualitas laporan keuangan Komnas HAM; Peningkatan kualitas administrasi dalam pengelolaan APBN dan pengelolaan BMN; Peningkatan sarana dan prasarana kerja; Peningkatan kualitas perencanaan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Renstra Komnas HAM 20152019; Peningkatan kerjasama dengan lembaga di lingkup nasional, regional dan internasional; Peningkatan kualitas laporan kinerja dan laporan tahunan Komnas HAM dalam bahasa asing, penyusunan dan pelaksanaan instrumen pengukuran terhadap kinerja dan penyusunan pedoman penerapan manajemen resiko; Penyelenggaraan sidang paripurna Komnas HAM yang berkualitas.
A.
MATRIKS PEMBAHASAN
1.
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2013
Tidak ada perubahan baik pada volume target maupun alokasi (dalam jutarupiah) No A 1
Volume Target Program/Kegiatan IndikatorKinerja Sebelum Sesudah Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM TOTAL Penguatan kesadaran HAM masyarakat dan 5 5 Jumlah rekomendasi yang aparatur negara Rekomendasi terkait dengan Rekomendasi pembentukan/perubahan/pe ncabutan peraturan perUUan yang berhubungan dengan HAM
Alokasi I Sebelum Sesudah
Perubahan Alokasi Target
Prioritas (N.B.K/L)
-
5.963,9
5.963,9
1.000
1.000
B
720
720
B
Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan/perubahan/pe ncabutan perUUan nasional aksesi/ratifikasi instrumen HAM internasional
50%
50%
Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparatur Negara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui penyediaan informasi publik Peningkatan alumni pelatihan fasilitator HAM Peningkatan jumlah aparatur negara, perorangan, kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang paham tentang perUUan yang berperspektif HAM
5 Pedoman
5 Pedoman
665,5
665,5
4 Laporan
4 Laporan
1.269
1.269
4 Orang
4 Orang
1.298,5
1.298,5
225 Orang
225 Orang
1.010,9
1.010,9
-
-
-
B B
-
-
B B
No 2
3
Program/Kegiatan Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban
IndikatorKinerja
Volume Target Sebelum Sesudah
TOTAL Prosentase penanganan pengaduan yang disampaikan ke Komnas HAM Tersedianya sistem pengaduan online dan database pengaduan Prosentase pemantauan kasus pelanggaran HAM dan kondisi HAM Prosentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait Jumlah hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang diserahkan ke Jaksa Agung Prosentase penanganan kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme mediasi TOTAL Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan
Alokasi Sebelum Sesudah 10.350,2 10.350,2
Perubahan Alokasi Target -
Prioritas (N.B.K/L)
1.104,3
1.104,3
B
1 Aplikasi (bertahap)
500
500
B
70%
70%
840
840
B
55%
55%
5.154
5.154
B
1 Hasil Penyelidikan
1 Hasil Penyelidikan
400
400
B
65%
65%
80%
80%
1 Aplikasi (bertahap)
2.351,8
2.351,8
10.600,9
10.600,9
B
-
-
B
95%
95%
550
550
B
60%
60%
200
200
B
No
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja dan pemajuan HAM perempuan. Hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan Prosentase Respon Pengaduan perempuan korban kekerasan *) Prosentase sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan. Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan
Volume Target Sebelum Sesudah
Alokasi Sebelum Sesudah
Perubahan Target Alokasi
Prioritas (N,B,K/L)
2 Kajian; 2 Rekomendasi
2 Kajian; 2 Rekomendasi
550
550
B
5 Laporan
5 Laporan
550
550
B
80%
80%
152,5
152,5
B
50%
50%
275
275
B
70%
70%
8.323,4
8.323,4
B
26.915
26.915
TOTAL
*) Indikator ke 5 pada Komnas Perempuan sudah diubah pada Trilateral Meeting tahun lalu, sebelumnya Prosentase pengaduan pelanggaran HAM perempuan yang ditindaklanjuti. 2.
INISIATIF BARU
Catatan Pembahasan: 1. Komnas HAM tidak mengajukan usulan inisiatif baru, karena usulan inisiatif baru yang diminta Kemenkeu/Bappenas terkait dengan prioritas nasional;
2.
Komnas HAM akan mengajukan inisiatif baru yg terkait dengan prioritas bidang dan prioritas K/L.
121 mmwmmmm
mmmm'umm
Jenis Inisiatif Baru
Target 201 3
Alokasi 2013
Prioritas (N.B.K/L)
3. BELANJA OPERASIONAL Catatan Pembahasan: 1. Komnas HAM tidak mengusulkan adanya tambahan belanja operasional; 2. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2013 sebesar 21 M sudah termasuk Belanja Pegawai Komnas Perempuan; 3. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2013 sebesar 21 M belum termasuk rencana penambahan jumlah dan kenaikan besaran honorarium Anggota Komnas HAM periode 2012-2017. Alokasi
Volume Target No
Program/Kegiatan
Sebelum 1
Komnas HAM
2
Komnas Perempuan
Kebutuhan Tambahan Belanja Operasional
Indikator Kinerja Tingkat ketepatan waktu pembayaran gaji dan honorarium Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan TOTAL
Sesudah
Sebelum
Prioritas (N.B.KL)
Sesudah
17.787.100.000
17.787.100.000
KL
3.338.400.000
3.338.400.000
KL
21.125.500.000
21.125.500.000
4.
KEBUTUHAN TAMBAHAN RUPIAH MURNI Komnas HAM tidak mengajukan tambahan rupiah murni
KNo
B.
Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Voume Target Sebelum Sesudah
Alokasi Sebelum Sesudah
Kebutuhan Tambahan Rp. Murni
Prioritas (N.B.KL)
REKAPITULASI DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS DAN KEGIATAN NON PRIORITAS Alokasi
Kode
1 2 3
4 5
Program/ Kegiatan PROGRAM Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM Penguatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban Pengembangan perencanaan dan kerjasama komnas HAM Kegiatan Peningkatan Pelayanan Umum Komnas HAM
64.379,8
2014 76.190,4
Prakiraan Maju 2015 76.190,4
2016 76.190,4
5.963,9
9.299,4
9.299,4
9.299,4
10.350,2
13.046,0
13.046,0
13.046,0
10.600,9
12.375,0
12.375,0
12.375,0
7.520,3
8.654
8.654
8.654
30.944
32.816
32.816
32.816
Target 201 3
1.
KEGIATAN PRIORITAS Target
Kode
Program/Kegiatan
Indikator
Target 2013
Alokasi
Prakiraan Wlaju 2014
2015
1
Penguatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara
2014
2015
2016
64.379,8
76.190,4
76.190,4
76.190,4
5.963,9
9.299,4
9.299,4
9.299,4
2016
PROGRAM Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM
Prakiraan Wlaju
Target 2013
Meningkatnya dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis Komnas HAM TOTAL Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan/perubahan/pencabuta n peraturan perUUan yang berhubungan dengan HAM Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan/perubahan/pencabuta n perUUan nasional aksesi/ratifikasi instrumen HAM internasional Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparatur Negara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui penyediaan informasi publik Peningkatan alumni fasilitator HAM
1.000
1.200
1.200
1.200
720
1.680
1.680
1.680
665
1.331
1.331
1.331
4
1.269
1.300..3
1.300,3
1 .300,3
6
6
1.298,5
2.575
2.575
2.575
250
250
1.010,9
1.213,1
1.213,1
1.213,1
5
4
4
4
50
60
60
60
5
6
6
6
4
4
4
4
6
225
250
pelatihan
Peningkatan jumlah aparatur negara, perorangan, kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang paham tentang perUUan yang berperspektif
Target Kode
Program/Kegiatan
Indikator
Target 2013
Alokasi
Prakiraan Maju
2014 ^^^^^^^
2015
Prakiraan Maju
Target 2013
2016
2014
2015
2016
10.350,2
13.046,0
13.046,0
13.046,0
HAM 2
3
Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban
TOTAL Prosentase penanganan pengaduan yang disampaikan ke Komnas HAM Tersedianya sistem pengaduan online dan database pengaduan
80
85
85
85
1.104,4
1.392
1.392
1.392
1
1
1
1
500
630,2
630,2
630,2
Prosentase pemantauan kasus pelanggaran HAM dan kondisi HAM Prosentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait
70
75
75
75
840
1.058,8
1.058,8
1.058,8
55
65
65
65
5.154
6.496,4
6.496,4
6.496,4
Jumlah hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang diserahkan ke Jaksa Agung Prosentase penanganan mediasi kasis pelanhggaran HAM melalui mekanisme mediasi TOTAL
1
1
1
1
400
504,2
504,2
504,2
65
70
70
70
2.351,8
2.964,4
2.964,4
2.964,4
Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap
10.600,9
12.375,0
12.375,0
12.375,0
95
100
100
100
550
800
800
800
60
90
90
90
200
350
350
350
Alokasi Prakiraan Maju 2014
perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan Hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan Prosentase Respon Pengaduan perempuan korban kekerasan Prosentase sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan TOTAL
2&2
2&2
2&2
2&2
2015
2016
550
800
800
800
550
800
800
800
80
100
100
100
152,5
150
150
150
50
55
60
60
275
400
400
400
70
80
80
80
8.323,4
9.075
9.075
9.075
26.915
34.720,4
34.720,4
34.720,4
2.
KEGIATAN NON PRIORITAS
1
Fkode •I Program/Kegiatan ^B 1? 1
2
m •
|^^H Indikator
m • VHB
,.-BI™w,,,,.,,.. . . . Target 2013
Target
Prakiraan Maju 2014
2015
Pengembangan perencanaan dan kerjasama komnas HAM
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Umum Komnas HAM
2016 TOTAL
Target 2013
Alokasi Prakiraan Maju 2014
2015
2016
7.520,3
8.654
8.654
8.654
954
1.144,8
1.144,8
1.144,8
Jumlah rencana kerja tahunan
1
1
1
1
Renstra komnas HAM 2015-2019
0
0
1
0
Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang disampaikan tepat waktu
0
10
10
10
1.121,3
Jumlah kesepakatan/MoU kerjasama dengan stakeholder dalam jangka waktu yang ditargetkan
12
12
12
12
300
360
360
360
Jumlah keputusan sidang paripurna yang dihasilkan
98
110
120
120
3.083
3.028,4
3.328,4
3.328,4
Jumlah stakeholder yang berkonsultasi dan berkoordinasi ke Komnas HAM
15
15
15
15
1.855
2.226
2.226
2.226
Terwujudnya sistem pengendalian internal yang handal secara bertahap
15
15
15
15
207
248,4
248,4
248,4
TOTAL
30.944
32.816
32.816
32.816
300
-
1 .346,4
-
-
1 .346,4
1.346,4
Jumlah kebijakan, pedoman dan SOP yang dibuat
6
7
8
9
805,1
927
927
927
Prosentase SDM yang berkompeten
82
86
90
94
620,8
655
655
655
Prosentase jabatan fungsional yang
50
75
80
85
174,5
300
300
300
Program/Kegiatan
Kode
Indikator
Target Prakiraan Maju
Target 2013
Alokasi Prakiraan Maju
Target 2013
2014
2015
2016
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
60
60
70
75
925
925
925
925
Prosentase berkas pertanggungjawaban keuangan yang di proses verifikasi langsung benar dan lengkap
85
95
95
95
370
710
710
710
Prosentase administrasi perlengkapan dan rumah tangga sesuai dengan prosedur
85
90
92
95
968
975
975
975
Jumlah jenis barang modal yang diadakan
30
35
40
45
1.800
2.150
2.150
2.150
Jumlah laporan keuangan tersusun sesuai peraturan
2
2
2
2
550
550
550
550
0.3
0
0
0
24.730,6
25.624
25.624
25.624
38.464,3
41.470
41.470
41.470
m^mi
2015
2014
2016
terbentuk
yang
Layanan Perkantoran TOTAL
CATATAN KHUSUS Kementerian PPN/Bappenas Belanja pegawai dan belanja operasional Komnas HAM dan Komnas Perempuan
Berdasarkan SB Pagu Indikatif Belanja pegawai dan barang operasional/pemeliharaan perkantoran ditetapkan berdasarkan flat policy yaitu (1) Belanja pegawai ditetapkan berdasarkan realisasi tahun 2011 dan mempertimbangkan database pegawai, kenaikan gaji berkala, moratorium penerimaan PNS, dan
Kementerian Keuangan •J Merupakan prioritas yang terlebih dahulu.
harus dipenuhi
Menambah komisioner disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kenaikan honorarium komisioner ditetapkan
KOMNAS HAM Usulan untuk kenaikan honorarium komisioner serta kemungkinan penambahan jumlah Anggota Komnas HAM periode 2012-2017, dari 11 anggota menjadi 15 anggota. Ada kebutuhan operasional yang meningkat sehingga agak kesulitan untuk memenuhi semua
Mated Pembahasar
iterian Keuangan pemotongan belanja pegawai transito dan (2) Belanja operasional/pemeliharaan perkantoran ditetapkan turun dari alokasinya dalam RABPP Tahun 2012, setelah memperhitungkan perkiraan kinerja daya serap anggaran di Tahun 2012. Namun jika memang ada kebutuhan belanja pegawai yang belum tertampung dalam pagu indikatif tersebut agar dapat dipenuhi terlebih dahulu dengan didasarkan pada alokasi anggaran yang tersedia berdasarkan Surat Bersama Pagu Indikatif.
Perubahan dan target
indikator
Dengan anggaran yang berbasis kinerja maka dapat diukur dari indikator dan target. Jika tidak tercapai maka penyebabnya harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika target yang dicantumkan dalam renstra terlalu optimis, namun tidak seimbang dengan alokasi anggaran yang ada maka target tersebut dapat disesuaikan kembali berdasarkan alokasi anggaran yang ada.
melalui perpres.
kebutuhan perwakilan di daerah
Kebutuhan honorarium komisioner merupakan prioritas yang harus diperhitungkan dengan cermat apabila di tahun 2012 telah terbit perpres yang mengatur kenaikan honorarium.
Belanja pegawai berdasarkan pagu adalah 21 M. Maka apabila tahun ini ditetapkan perpres tentang kenaikan honorarium, maka untuk tahun 2013 berdampak adanya penambahan anggaran untuk menambah belanja pegawai khususnya kenaikan honorarium komisioner.
Pagu belanja pegawai Komnas HAM sebesar Rp 21.125,5 juta belum termasuk Honorarium Komisioner baru hasil seleksi tahun 2012. Pagu anggaran dalam trilateral meeting merupakan ancar-ancar yang masih dapat berubah sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.
Untuk target harap disusun secara realistis dan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang ada dan kemampuan penyerapan.
Alokasi belanja pegawai 21 M sudah termasuk belanja pegawai Komnas Perempuan Alokasi anggaran komnas perempuan tahun 2013 sebesar Rp. 10 M sama dengan anggaran 2012 telah termasuk tambahan honor komisioner Komnas Perempuan sebesar untuk mengakomodir Rp.1.171.200.000,pelaksanaan perpres. Tetapi dengan tidak adanya penambahan maka kenaikan tersebut telah mengurangi alokasi kegiatan lainnya di komnas perempuan Dengan adanya penetapan perpres tentang sebesar kenaikan belanja pegawai Rp.285.000.000 maka harus dipenuhi terlebih dahulu berdasarkan Surat Bersama. Kekurangan belanja operasional sebagai konsekuensi pemenuhan belanja pegawai dapat diusulkan Perlu dilakukan penyesuaian terhadap indikator dan target berdasarkan pagu indikatif yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Bersama. Dikarenakan pagu tahun 2013 turun dari baseline dan hampir sama dengan pagu tahun 2012 maka untuk target per indikator tahun 2013 dapat disesuaikan dengan target tahun 2012.
Pergeseran alokasi anggaran perprogram dan kegiatan
Pergeseran alokasi anggaran per kegiatan dapat dilakukan berdasarkan alokasi anggaran yang ada.
Usulan untuk membentuk satker Komnas Perempuan
Pada dasarnya dapat membentuk satker tersendiri. Tapi hal ini membutuhkan koordinasi dan persetujuan dari Menpan sehingga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Perlu adanya kajian tersendiri terkait dengan kebutuhan untuk membentuk satker tersendiri.
Pergeseran dari Kegiatan Peningkatan Pelayanan Umum Komnas HAM ke Kegiatan Pengembangan perencanaan dan kerjasama komnas HAM Komnas Perempuan mengusulkan untuk membentuk satker tersendiri
Jakarta, 5 April 2012 KOMNAS HAM
KEMENTERIAN KEUANGAN
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama
Direktur Anggaran III
Direktur Hukum dan HAM
lyana) 9620626 1989031 002
NIP: 19531104 1982031 001
19620130 198811 2001
