DOKUMEN HASIL KESEPAKATAN
PERTEMUAN TIGA PIHAK
KENENTERIANILEMBAGA : KONISI YUDISIAL Acara Tanggal dan Waktu a. Tanggal b. Waktu Tempat Pimpinan Rapat Dasar Pelaksanaan Tujuan Pertemuan
Pertemuan tiga pihak dalam pembahasan rancangan RKP TA. 2012 dan pagu indikatif TA. 2012 untuk Komisi Yudisial 12 April 2011 09.00 - 12.00 WIB Hotel Akmani Jakarta Pusat Direktur Hukum dan HAM Bappenas 1. Rancangan awal RKP Tahun 2012 2. SEB Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan No. 0091/M.PPN/03/2011, SE-189.1/MK.02/2011 Membahas penyusunan RKP 2012 dengan fokus bahasan
yaitu : 1. Arah kebijakan Komisi Yudisial 2. Rincian program dan kegiatan prioritas TA 2012 Komisi Yudisial 3. Pagu Indikatif kegiatan prioritas Komisi Yudisial TA 2012 Peserta Pertemuan 1. Bappenas a. Nama Jabatan b. Nama Jabatan
2. Kementerian Keuangan a. Nama Jabatan b. Nama Jabatan 3. Komisi Yudisial a. Nama Jabatan b. Nama Jabatan
Diani Sadiawati
Direktur Hukum dan HAM Bappenas
Mardiharto Tjokrowasito Kasubdit Pencegahan Korupsi dan Penegakan Hukum Bappenas Rudwon Situmorang, SE, MM Kasubdit Anggaran I/D Ditjen Anggaran
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Edi Eko Poerwanto, SH1 M.Si Kasi Anggaran I/D-3 Ditjen Anggaran
Kernenterian Keuangan Republik Indonesia
Pabnoko : Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial : - SUwantoro Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
·
,
HASIL KESEPAKATAN PENDAHULUAN Komisi Yudisial merupakan lembaga negara mandiri dalam rumpun kekuasaan kehakiman yang dibentuk melalui per~bahan ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Secara konstitutif Komisi Yudisial memiliki dua kewenangan yaltu, pertama, mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan kedua, mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut tercantum secara tegas dalam Pasal 24B UUD 1945. Dalam rangka mengoperasionalkan amanat konstitusi tersebut, telah disahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kewenangan Komisi Yudisial adalah sebagai berikut : 1. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. Untuk menjalankan kewenangannya tersebut, Komisi Yudisial melakukan beberapa kegiatan yang ditetapkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yaitu melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung melalui beberapa tahapan seleksi. 2. Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Kegiatan yang dilakukan untuk menjalankan kewenangan tersebut adalah dengan melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim melalui : a. Pemantauan persidangan dengan objek pemantauan hakim. kegiatan ini termasuk dalam kategori bersifat preventif b. Pengembangan kapasitas dan kompetensi hakim melalui kegiatan workshop dan diklat-diklat pelatihan. c. Pengusulan pemberian penghargaan hakim d. Pendidikan/peningkatan kesadaran hokum masyarakat e. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data hakim. 3. Melakukan pengangkatan Hakim melalui seleksi hakim yang dilakukan bersama dengan Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan tambahan dari UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 4. MembentukMajelis Kehormatan Hakim bersama dengCln Mahkamah Agung dengan farmasi keanggotaan terdiri dari, 4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial, dan 3 (tiga) orang Hakim Agung. 5. Melakukan penelitian terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap. 6. Melakukan rekomendasi untuk mutasi hakim
I.
VISI Berdasarkan Renstra .yang ditetapkan 2010-2014, visi Komisi Judisial adalah mewujudkan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan profesional
II. -MISI
, I
Untuk menjalankan visi tersebut, telah ditetapkan msl Komisi Yudisial sebagai berikut: 1. Menyiapkan calon haklm agung yang berahlak mulia, jujur, berani dan kompeten. 2. Menyiapkan dan mengembangkan sumberdaya hakim menjadi insan yang mengabdi dan menegakkan hukum dan keadilan. 3. Melaksanakan pengawasan penyelenggara kekuasaan kehaklman yang efektif, terbuka dan dapat dipercaya dengan meningkatkan peran serta masyarakat.
III. SASARAN STRATEGIS Sasaran rencana strategis Komisi Yudisial tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1. Tersedianya Sumber daya manusia Komisi Yudisial yang berkualitas;
2. Terwujudanya Birokrasi yang kompeten, efektif dan bersih dalam memberikan pelayanan kepada publik; 3. Terdptanya Pemberdayaan peran serta masyarakat./mobilisasi segenap potensi yang ada di masyarakat dan mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang efektif, terbuka dan dapat dipercaya; 4. Terwujudnya Kepastian hukum penegakkan (dasar hukum dan mekanisme) kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dengan mengacu pada kode etik dan perilaku hakim; . S. Tersedianya sumber daya haklm yang mengabdi dan menegakkan hukum dan keadilan, yang dilakukan bersama dengan dengan Mahkamah Agung; 6. Tersedianya database haklm untuk mendukung pelaksanaan pengawasan haklm dan seleksi hakim agung, termasuk database calon hakim agung non kaner.
IV. ARAH KEBIlAKAN Arah Kebijakan yang telah ditetapkan dalam renstra Komisi Yudisial 2010-2014 adalah : 1. Memantapkan proses dan mekanisme seleksi calon haklm agung, dengan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat, meningkatkan kapasitas sumber daya calon hakim agung, peningkatan kerjasama sinergis dengan stakeholders, khususnya Mahkamah Agung dan Perguruan linggi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sehingga menghasilkan calon haklm agung yang semakln berkualitas. 2. Memantapkan proses dan mekanisme pemberian penghargaan terhadap haklm sebagai bentuk reward, melalui upaya optimalisasi kerjasama dengan Mahkamah Agung, pemanfaatan jejaring dan unsur masyarakat lainnya. 3. Memantapkan proses dan mekanisme pengawasan hakim, melalui upaya optimalisasi dan peningkatan kualitas kegiatan investigasi, baik yang difakukan oleh investigator intemal, jejaring maupun unsur masyarakat lainnya, optimalisasi dan peningkatan kuafitas penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pengawasan serta peningkatan koordinasi dan kerjasama secara sinergis dengan Mahkamah Agung. 4. Memantapkan dan me1ingkatkan kualitas kegiatan peningkatan kapasitas SDM hakim sebagai upaya prefentif agar haklm tetap terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta penlakunya, melalui peningkatan kualitas kegiatan diklat, seminar, lokakarya, penelitian putusan dan lain-Iainl baik yang diJaklJkan.oleh Komisi Yudisiall maupun bekerjasama dengan Mahkamah Agung, Departemen'Pendidikan Nasionall
'.
dan Perguruan lingg! sertakeglatan lain yang bertujuan meningkatkan integritas hakim. 5. Menlngkatkan kualitas partisipasi publik dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan praktek mafia peradilan, dan pentingnya penciptaan peradilan bersih, sehingga wacana pemberantasan mafia peradilan menjadi gerakan masyarakat. 6. Mengembangkan slstem rekruitmen hakim yang benar-benar dapat menghasilkan hakim yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi, serta kemampuan intelektual dan kepemimpinan yang handal. 7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi dan SDM Komisi Yudisial sehingga lebih memiliki kemampuan dalam memberikan dukungan teknis dan administratif bagi suksesnya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial secara efisien dan efektif. 8. Meningkatkan dan memantapkan sistem informasi, baik untuk kepentingan pengawasan dan pembuatan database hakim, maupun untuk kepentingan pelayanan administrasi pada umumnya. 9. Memantapkan sistem pengawasan internal dalam rangka mewujudkan good and dean government menuju terciptanya good governance di lingkungan Komisi Yudisial.
v.
KEGIATAN PRIORlTAS
Dukungan manajemen &. Mewujudkan pemberian
pelaksanaan tugas teknis pelayanan yang handal oleh
lainnya Komisi Yudisial
Komisi Yudisial bagi publik
pencarikeadilan
I
1.1" I Penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan perlengkapan anggaran yang diproses dengan rumah tangga serta tata tepat waktu dan akurat
usaha dan pengembangan
Jumlah kasus hukum dan sumber daya manusia di pendal;npingan internal pegawai lingkungan Komisi Yudisial KY yang dapat diselesaikan
dengan tuntas
J
Jumlah kerjasama/MoU dengan instansi atau lembaga lainnya yang terlaksana Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran dibanding realisasi kegiatan
10
10
10
10
5.737,9
I
5.967,4
I
6.385,2
I
6.385,2
2
2
2
2
252,9
I
263,0
I
• 281,4
I
281,4
10
10
10
10
2.920,31
3.042,81
3.255,8 ·1
3.255,8
95%
95%
95%
95%
I 43.773,51
47.137,71
47.137,7
I
I
41.715,1
I
J
Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan di bidang yudisial Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yang terlaksana Jumlah pegawai baru hasil rekruitmen yang terpenuhi
I
990,0
I
1.029,61
1.101,71
1.101,7
155
2.566,0
I
2.668,61
2.855,41
2.855,4
20
20
1.846,91
1.920,81
2.055,21
2.055,2
35
35
279.1
I
290.31
.310.6 I
310.6
60000 eks
60000 eks
60000 eks
60000 eks
155
155
155
20
20
35
35
I
2. I Program peningkatan kinerja seleksi Hakim Agung dan pengawasan perilaku hakim
2.1
I Jmendaftar umlal1 caJon Hakim Agung yang Jumlah calon Hakim Agung yang lulus seleksi KY dan diajukan ke DPR Jumlah peserta seleksi calon hakim yang mendaftar Jumlah peserta seleksi calon hakim yang lulus seleksi administrasi
I Pelayanan pengawasan perilaku hakim dan peningkatan kompetensi
I 21.885,0 I
24.725,0
I
24.725,0
I
1.629,8
I
1.629,8
3.359,81
3.359,8
310,81
310,8
79
84
90
90
1.077,9/
30
27
9
9
2.222,1
I
800
800
800
800
173,31
I
200
200
200
200
1.539,81
200
200
200
2.212,1
7
7
7
4
4
4
Jumlah putusan hakim tingkat pertama, tingkat banding, dan MA yang diteliti dan dianalisa
2.2
17.072,0
2. Terciptanya sumber daya hakim menjadi insan yang mengabdi dan menegakkan hukum dan keadilan
ISeleksi Hakim Agung, seleksi j hakim dan Pemberian
Penghargaan Hakim
I
1. Menurunnya jumlah laporan pengaduan masyarakat tentang dugaan pelanggaran kode etik dan per§laku hakim
I
200
Jumlah kegiatan pengembangan kualitas dan kapabilitas hakim yang terselenggara
7
Jumlah peradilan yang diberi penghargaan
4
I
I
1.455,1
2.999,81
234,0
I
I
2.328,1
2.078,71
2.328,1
2.939,51
3.292,21
3.292,2
1.531,31
2.0p7,31
,2.315,31
2.315,3
434,5\
586,61
657,0
I
657,0
1.670,81
2.071,S·,
2.382,6
I
2.382,6
I
I I % laporan masyarakat yang ditangani hingga tuntas
I
75%
I
80%
I
85%
I
85%
I
Jumlah sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH) Jumlah peserta pelatihan kemampuan dan profesionalisme hakim yang diJaksanakan Jumla~
laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan yang menarik perhatian publik TOTAL
12
I
200
35
12
I
200
35
12
12
I
200
35
I
200
35
I
1.698,2
I
2.037,8
I
2.343,5
I
2.343,5
3.076,1
I
3.691,3
I
4.124,41
4.124,4
1.435,91
1.723,1
I
1.981,5
I
1.981,5
88.108,0
88.108,0
VI. KEGIATAN NON PRIORlTAS
Dukungan manajemen &. Mewujudkan pemberian
pelaksanaan tugas teknis pelayanan yang handal oleh
lainnya Komisi Yudisial
Komisi Yudisial bagi publik pencari keadllan
1.1
I Penyelenggaraan Investigasl dan . . Pengendalian. .Internal . . di Ungkungan Komlsl Yudlslal
1.2
I Penyelenggaraan Pelayanan Informasi kepada Publik
I
IJurnIah kasus penda aman i dan
I
13
16
19
19
2.000,0
Jumlah laporan investigasi hakim di PN/PT/MA
290
290
290
290
1.470,0 ,.
Jumlah jejarlng baru yang berhasil dikembangkan
10
10
10
10
Jumlah laporan audit dan evaluasi yang dilakukan
2
2
2
2
penelusuran perilaku hakim.
2.230,0
I
I 800,0 I 721,0 I 800,0 I 900,0 I 1.470,0
2.630,0
I
I 900,0 I 900,0 I
1.470,0
2.630,0 1.470,0 900,0 900,0
I
I
Jumlah penyusunan buku dan berbagai bentuk publlkasi informasl kebijakan dibidang yudisial.
12 buku
I 12 buku I 12 buku I 12 buku I
Jumlah pelaksanaan edukasi kepada publik bldang hukum dan peradilan yang terselenggara
4
4
4
4
Jumlah kegiatan dialog publik/ audensi yang terlaksana
50
50
50
50
I
752,7\
828,0
I
828,0
457,41
503,1,'
553,51
553,5
I
1.918,5
717,0
1.585,6
I
1.744,2
I
1.918,5
3.
J
3.500,0
I
4.234,0
I
3.936,0
I
3.936,0
I 270 unit I 297 unit I 297 unit I
2.000,0
I
2.300,0
I
2.300,0
I
2.300,0
600,0
I
900,0
I
700,0
I
700,0
I Program peningkatan Meningkatnya penyelesaian J sarana dan prasarana pelaksanaan tugas oleh Komisi
aparatur Komisi YUdisial Yudisial secara cepat dan efisiep dengan sarana dan prasarana yang memadai
3.1
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran
3.2
Pengembangan Sistem Informasi dan Database Hakim
IJumlah sistem aplikasl internal dan
I
246 unit
6 aplikasi
6 aplikasi
6 aplikasi
6 apJikasi
10
10
10
10
I
150,0
I
200,0
I
200,0
I
200,3
Jumlah rataMrata pengunjung website KY RI per hari
100 orang
100 orang
100 orang
100 orang
I
400,0
I
434,0
I
336,0
I
336,0
Jumlah database rekam jejak hakim yang terintergrasi
400 data
400 data
400 data
400 data
I
350,0
I
400,0 ~
400,0
I
400,0
eksternal yang dUmplementasikan
Jumlah penyajian informasi tentang hukum dan peradilan dalam media kepada masyarakat
TOTAL TOTAL (A)
+ (8)
VII. USULAN KEBIJAKAN BARU (NEW INITIATIVES)
IIiiiIJlIi.Vj I ___ I IiMIl!tfiDII ~
VIII. CATATAN PEMBAHASAN
Penyempurnaan indikator dan targetpada kegiatan prioritas nasional
meeting
inl,
diharapkan dapat tercapai kesepakatan ketiga pihak terkait dengan kegiatan. prioritas baik nasional maupun bidang, serta penyempumaan indikator dan target pad a program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas nasional dan bidang. - Perubahan indikator dan target keluaran pada kegiatan prioritas dan non prioritas dapat dilakukan untuk penyempurnaan kegiatan yang dilakukan oleh Unit eselon terkait dan tidak menghambat pencapaian prioritas nasional RPJMN 2010-2014 - Perubahan indikator dan target keluaran tersebut penting untuk diketahui justifikasinya (alasan dari perubahan tersebut).
Yudisial - Kegiatan dan Program yang melakukan penyempurnaan terhadap dituangkan dalam Renja KlL RKP beberapa indikator dan target di kegiatan 2012 diharapkan tidak melebihi prioritas dan kegia.tan non prioritas. Pagu Indikatif 2012 yang telah ditetapkan sehingga alokasi anggaran .yang tersedia dapat - Penambahan . indikator tersebut pada dasarnya bukan menambah indikator mendukung pencapaian output baru dan output baru namun hanya Komisi Yudisial. memerinci lebih lanjut indikator kegiatan yang telah ada sebelumnya menjadi - Penyempurnaan indikator dan indikator yang lebih kuantitatif target pada kegiatan Prioritas nasional pada prinsipnya dapat disepakati karena tidak menambah - Penambahan indikator tersebut dilakukan agar dapat mencerminkan output pagu yang tersedia. kegiatan yang dilakukan oleh unit eselon 2 lebih kuantitatif sehingga mudah untuk dilakukan evaluasi " - Perubahan indikator dan target tersebut adalah sebagai berikut : Program/Kegiatan Prioritas
A. Progam Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial 1. Penyelenggaraan" perencanaan dan pengeloliiJan keuangan perlengkapan rumah tangga serta tata usaha dan pengembangan sumber daya
manusia
di
IinakunaanKomisi
Yudisial. - Penambahan indikator yaitu : 1. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diproses dengan tepat waktu dan akurat 2. Prosentase (%) jumlah penyerapan anggaran 'dibanding realisasi kegiatan 3. Jumlah penerbitan buku dan berbagai bentuk pubUkasi informasi kebijakan di bidang yudisial 4. Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diproses dengan tepat waktu dan akurat 5. Jumlah kegiatan pelatihan pegawai yangterlaksana 6. Jumlah pegawai baru hasil rekruitmen yang terpenuhi - Penamba'han indlkator tersebut bukan menambah indikator baru tetapi hanya memerinci lebih lanjut indikator yang telah ada yaitu pendapat yang dikeluarkan o/eh ekstemal auditor atas laporan ,keuangan menjadi indikator yang lebih kuantitatif sehingga dapat diukur dan dievaluasi capaiannya
B. Program peningkatan kinerja seleksi Hakim Agung dan pengawasan perilaku hakim 1. Kegiatan Seleksi Hakim Agung, seleksi hakim dan Pemberian
Penghargaan Hakim - Penambahan indikator yaitu : Jumlah kegiatan pengembangan kualitas dan kapabilitas hakim yang terselenggara Penambahan indikator tersebut karena berdasarkan evaluasi tentang hasil riset putusan hakim yang dilakukan oleh jerjaring KY perlu diseminarkan kepada hakim dan akademisi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapabilitas hakim dalam pe,rtimbangan hukumnya sehingga lebih transparan dan memenuhi rasa keadilan sehingga perlu adanya indikator baru yang lebih terukur - Perubahan indikator yaitu : Dari "Jumlah hakim berprestasi yang diusulkan merierima penghargaan" menjadi "Jumlah peradilan yang diberi penghargaan" tersebut indikator Perubahan disebabkan karena pihak MA merasa keberatan apabila hakim berprestasi yang diberi penghargaan tetapi apabila yang diberi penghargaan atas prestasinya adalah institusi peradilan maka MA tidak keberatan, sehingga untuk mencapai target tersebut maka indikatornya perlu diubah
2. Pelayanan pensawasan perilQku hakim dan pel1ingkatan kompetensi hakim ... Penambahan satu indikator yaitu : Jumlah laporan pemantauan proses persidangan di badan peradilan yang menarik perhatian publik Penambahan indikator tersebut disebabkan karena pada akhir tahun 2010 MA membentuk Peradilan Tipikor di beberapa kota besar di Indonesia. Hakim Tipikor bersifat ad hoc sehingga tidak dapat diawasi oleh KY maka yang perlu dipantau adal;ah proses persidangannya karena pada umumnya kasusnya menarik perhatian publik, sehingga diperlukan indikator baru dalam mencapai target tersebut ... Perubahan indikator yaitu Dari ..Jumlah pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)" menjadi ..Jumlah sidang pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang diproses sampai tingkat Majelis Kehormatan Hakim (MKH)" Perubahan indikator tersebut disebabkan karena jumlah peJanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim
yang diusulkan KY kepada MA untuk
diproses sampai tingkat MKH tidak semuanya disetujui oleh MA, hal ini terkait dengan teknis yudisial, sehingga hasil capaian indikator tersebu1 tidak dapat diukur secara nyata sehingga indikatornya perlu diubah
2.
Pagu indikatif yang telah ditetapkan - Pergeseran alokasi pagu anggaran - Komisi Yudisial melakukan pergeseran pagu anggaran antar program dan antar antar program pada prinsipnya merupakan batas atas yang tidak kegiatan dalam RPJMN 2010-2014. Hal dapat disepakati untuk mencapai dapat dilampaui. ini untuk mengakomodir kegiatan pada output yang maksimal. Perubahan pagu antar program dan biro baru yaitu Biro Investigasi dan kegiatan dapat dilakukan sepanjang Pengendalian Internal sebagai akibat sesuai dengan pencapaian prioritas adanya restrukturisasi organisasi Komisi pembangunan nasional dan tidak Yudisial tahun 2010, sedangkan base menghambat pencapaian output line alokasi pagu anggaran pada RPJMN kegiatan. menggunakan alokasi pagu TA 2010 - Pergeseran pagu antar program pagu anggaran antar - Pergeseran dan kegiatan telah tertampung pada program dan antar kegiatan TA 2012 pagu indikatif tersebut dengan antara Jain yaitu: tujuan untuk mendukung A. Program Dukungan manajemen & pencapaian kegiatan. pelaksanaan tugas teknis lainnya Komisi Yudisial
Pergeseran alokasj pagu anggaran antar program -
.
1. Penyelenggaraan perencanaan dan pengelolaan keuangan perlengkapan rumah tangga serta tata usaha dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Komisi Yudisial (Dari Rp. 58,828 Juta menjadi Rp. 56,308 Juta) 2. Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik (Dari Rp. 1,650 Juta menjadi Rp. 2,760 Juta)
3. Penyelenggaraap
Investigasi
dan
Pengendalian Internal di Lingkungan Komisi Yudsial (Dari Rp. 2,268 Juta menjadi Rp. 4,991 Juta) - Pergeseran pagu tersebut disebabkan karena base line yang digunakan pada RPJMN adalan base line TA 2010 sehingga belum mengakomodir kegiatan pada Biro baru yaitu Biro Investigasi dan Pengendalian Internal
B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Komisi Yudisial 1. Pengembangat'l Sistem Informasi dan Database Hakim (dari Rp.1,538 Juta menjadi Rp. 1,500 Juta) Perubahan pagu anggaran pada kegiatan Pengembangan Sistem Informasi dan Database Hakim (dari Rp.1,538 Juta menjadi Rp. 1,5qO Juta) disebabkan karena pada RPJMN alaokasi pagu anggaran dalam milyar rupiah sedangkan dalam pagu indikatif dalam jutaan rupiah
c. Program
peningkatan kinerja seleksi Hakim Agung dan pengawasan perilaku hakim
1. Pelayanan pengawasan perilaku hakim dan peningkatan kompetensi hakim (Dari Rp., 8,828 Juta menjadi Rp.7,881 Juta) Pegeseran pagu anggaran pada kegiatan Pelayanan pengaw~san perilaku hakim dan peningkatan kompetensi hakim (Dari
Rp. 8,828 Juta menjadi Rp. 7,881 Juta)
disebabkan karena mulai TA 2012 I
•
kegiatan lokakarya/seminar berkaitan dengan pengembangan kualitas dan kapabilitas hakim yang sebelumnya terdapat pada Biro Pengawasan Hakim dialihkan ke Biro Seleksi dan Penghargaan
3.
Penambahan pagu anggaran
Belanja pegawai menjadi kewenangan Kementerian Keuangan dan sepakat untuk saat ini tidak ada penambahan on top pada pagu anggaran Komisi Yudisial. Untuk penyusunan renja Komisi Yudisial tetap mengacu pada SEB yang telah ditetapkan
-
usUlan penambahan Penambahan pagu terkait dengan - Mengajukan . anggaranuntuk belanja operasional (take take home pay Komisioner diajukan home pay) komisio,[1er sesuai take home setelah mendapat penilaian dan pay pejabat negara lainnya. Mengusulkan penetapan sesuai dasar hukum kenaikan . besaran" UPP/UPS dari Rp. peraturan yang berlaku. 200.000/hari menjadi Rp. 300.000/hari, dan kenaikan biaya representasi komisioner sebesar 50%.
Jakarta, 12 April 2011
.,.
