LAMPIRAN1 DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK. Acara Tanggal dan Waktu a. Tanggal b. Waktu Tempat Pimpinan Rapat Dasar Pelaksanaan

MAHKAMAH

AGUNG

LAMPIRAN1 DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK Acara Tanggal dan Waktu a. Tanggal b. Waktu Tempat Pimpinan Rapat Dasar Pelaksanaan Tujuan Pertemuan

Pertemuan Tiga Pihak Pembahasan RKP MA-RI TAHUN 2014 11 April 2013 10.00-12.30 WIB Ruang Lentini, Hotel Akmani Jakarta Direktur Hukum dan HAM Lampiran SEB Nomor 1949/M.PPN/04/2013; S279/MK.02/2013 tanggal 5 April 2013 1. Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas serta Pagu Indikatif; 2. Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antara Bappenas, Kemenkeu dan K/L terkait dengan pencapaian sasaran-sasaran prioritas pembangunan nasional yang akan dituangkan dalam RKP; 3. Menjaga konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, yaitu antara RPJMN, RKP, Renja K/L dan RKA-KL; 4. Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu dilakukan terhadap Rancangan Awal RKP, yaitu kepastian mengenai kegiatan prioritas, Inisiatif Baru, Belanja Operasional, PHLN dsbnya.

Peserta Pertemuan 1. Kementerian PPN/Bappenas a) Nama Jabatan b] Nama Jabatan 2.

3.

Arif Christiono Soebroto Direktur Hukum dan HAM Prahesti Pandanwangi Kasubdit HAM

Kementerian Keuangan a] Nama jabatan b] Nama Jabatan

Dwi Pudjiastuti, Handayani Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Sudadi Kasubdit II C

Kementerian/Lembaga a) Nama Jabatan b] Nama Jabatan

Bahrin Lubis Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Nursani Kepala Bagian Rencana dan Program

Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak RKP MA-RI 2014 per 30042013 -1

Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung B.

MISI

Misi Mahkamah Agung dijabarkan ke dalam 4 (empatj pilar, yaitu: 1. Menjaga kemandirian badan peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan; MA-RI dan badan peradilan di bawahnya percaya dan memiliki keyakinan banwa keempat pilar misi ini akan membawa pada visi yang telah ditetapkan. Menyadari sepenuhnya, bahwa setiap upaya/proses mencapai sesuatu, harus disertai dengan bagaimana mengevaluasinya, maka keempat pilar misi ini, kelak akan bisa dievaluasi dengan kerangka Area Court of Excellence, sebagaimana sudah dibahas di depan. Penggunaan kerangka ini sekaligus menjaga dan memastikan integrasi perencanaan - proses implementasi dan basil yang ingin dicapai dari setiap program/aktivitas yang dikembangkan kemudian. C.

SASARAN STRATEGIS

Ada 8 [delapan] sasaran strategis yang menjadi prioritas Renstra MA-RI Tahun 2010 - 2014. Kedelapan sasaran strategis yang dimaksud, adalah sbb: 1. Internalisasi [go live - living the vision, mission and values) visi, misi dan nilai-nilai; 2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM; 3. Melanjutkan cita cita modernisasi pengadilan; 4. Menyelesaikan tunggakan perkara; 5. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan; 6. Kemandirian anggaran; 7. Mencanangkan sistem kamar; 8. Mengembangkan UU Contempt of Court dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. D.

ARAH KEBIJAKAN

Mahkamah Agung dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Mahkamah Agung menetapkan delapan sasaran strategis yang terdiri dari: 1. Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai. 2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tata laksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM 3. Melanjutkan upaya mewujudkan modernisasi pengadilan 4. Menyelesaikan tunggakan perkara 5. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan 6. Kemandirian anggaran 7. Mencanangkan sistem kamar 8. Mengembangkan UU contempt of court Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat usulan program yang dilaksanakan oleh unit-unit Eselon 1. Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak RKP MA-RI 2014 per 30042013 - 2

Delapan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Mahkamah Agung membuat usulan program yang diiaksanakan oleh unit-unit Eselon 1.

Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak RKP MA-Rl 2014 per 30042013 - 3

OUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUfltlUUUUUtP E. CATATAN PEMBAHASAN No.

Materi Pembahasan

Catalan Kementerian PPN/Bappenas

Catalan Kementerian Keuangan

Catalan Kementerian/ Lcmbaga

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Prioritas Pembangunan Nasional 1 Program dan Masih terdapat keleluasan untuk melakukan Kegiatan Prioritas pergeseran dengan memperhatikan alokasi pendanaan untuk belanja operasional pegawai, belanja operasional dan kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian target RPJMN 2010-2014.

2

Inisiatif Baru

Belum dialokasikan kebutuhan Inisiatif Baru yang diusulkan kepada Bappenas pada tahap pertama. Usulan yang diajukan masih bersifat manual belum dilaksanakan secara online sebagaimana yang telah diatur dalam tata cara pengajuan Inisiatif Baru.

• Alokasi anggaran pada Pagu Indikatif 2014 diutamakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional dan kegiatan prioritas. • Oleh karena itu, pergeseran anggaran antar program dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan opersional dan kegiatan prioritas pada masingmasing program. Pembahasan dan penetapan inisiatif baru berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor !Tahun2011.

Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Tidak Ada

Pendanaan Pembangunan Nasional 4 Pinjaman dan Hibah yang diterima MA-RI berupa hibah Hibah Luar Negeri langsung yang tercatat di Kementerian

Dari 7 eselon 1, 6 eselon 1 mengusulkan kegiatan masih bersifat manual tapi Badan Urusan Administrasi sudah membuat usulan kegiatan Inisiatif Baru melalui aplikasi New Inisiatif Bappenas (online) sebesar Rp. 1.000.000.000,MA-RI akan mengajukan usulan Inisiatif Baru tahap ke-2.

MA-RI akan mengajukan usulan Inisiatif Baru pada tahap ke-2. 3

Dilakukan pergeseran antar program dan kegiatan sebagaimana disampaikan kepada Bappenas dan Kemenkeu sesuai dengan kondisi yang telah disepakati bersama. Pergeseran antar Program dan Kegiatan yang dilakukan adalah sebagaimana terlampir.

Tidak Ada

Tidak Ada

Pengelolaan hibah langsung berpedoman kepada :

Mahkamah Agung menerima hibah dari : 1. Australian AID Periode Tahun 2012 dengan total

Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak RKP MA-RI 2014 per 30042013 - 4

Keuangan. MA-RI mendapatkan hibah langsung dari negara donor (Ausaid dalam AIPJ, Project Changes for Justice (C4J), UNODC dan beberapa lainnya (EU dalam proses). Pcrlu disampaikan oleh MA-RI kepada Bappenas dan Kemenkeu mengenai jumlah total dan rincian kegiatan yang didanai donor dan kontribusi kurun waktur 5 tahun terakhir. PNBP/BLU

Belanja Opcrasional

Tidak Ada. Untuk penggunaan PNBP masih dalam proses penetapan perubahan kode akun PNBP di Direktorat jenderal Perbendaharaan. Tidak ada

Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah. Tidak Ada

Alokasi anggaran pada Pagu Indikatif 2014, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kegiatan priori tas. Belanja operasional MA-RI dialokasikan pada 8 (delapanj program yaitu Dukungan Manajemen MA, Peningkatan Sarana dan Prasarana MA, Penyelesaian Perkara, Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur MA, dan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas MA, terdiri dari: a. Belanja Pegawai sebesar Rp5.303.637,2juta

Rp. 8.047.312.276 (periode tahun 2012); UNODC - periode Jan-Des 2012 dengan total penerimaan hibah scbcsar USD. 311.705; USAID (Changes For Justice Project/C4J) Periode 2012 sebesar USD. 3 juta.

Tidak Ada MA-RI membutuhkan tambahan sebesar Rp. 104.000.000.000 yang akan dialokasikan untuk belanja barang non operasional.


Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni

Perlu rincian kebutuhan tambahan anggaran dari MA-RI untuk tahun 2014 baik dalam Program dan kegiatan yang membutuhkan. Daftar kebutuhan tambahan anggaran tersebut akan menjadi dasar pengusulan tambahan anggaran kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan yang menjadi bagian/lampiran dari catatan pertemuan tiga pihak. Pemenuhan kebutuhan sepanjang keuangan negara mencukupi.

b. Belanja Barang Operasional scbcsar Rp413.295,5 juta Alokasi Anggaran Pagu Indikatif 2014, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kegiatan prioritas. Berdasarkan Surat Bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan N0.1949/M.PPN/04/2012 NO.S-279/MK.02/2013 Tanggal 5 April 2013 perihal Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, untuk efektifitas dan efisiensi pencapaian sasaran pembangunan K/L agar dilakukan dengan membatasi/ mengurangi komponen pendukung pencapaian output yang tidak terkait langsung dengan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, antara lain: Perjalanan dinas dalam dan luar negeri Rapat dan konsinyering di luar kantor Honorarium tim Pembangunan gedung baru

Kebutuhan Tambahan Anggaran tahun 2014 : 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana; Sesuai dengan usulan satker derah, kebutuhan atas Pembangunan gcdung kantor Lanjutan sudah terpenuhi oleh Pagu Indikatif 2014, sedangkan kebutuhan untuk: a. Pembangunan Gedung Tahap 1 masih dibutuhkan 103.204 m2 dengan anggaran Rp. 840.530.564.000,b. Rehab Gedung Kantor masih dibutuhkan 140.789 m2 dengan anggaran Rp. 452.248.648.000,c. Pembangunan Rumah Jabatan masih dibutuhkan 117.681 m2 dengan anggaran Rp. 462.413.704.000,d. Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan masih dibutuhkan 214.929 m2 dengan anggaran Rp. 1.406.943.269.000,e. Peralatan dan Fasilitas Kantor masih dibutuhkan anggaran Rp.303.945.711.000,f. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi masih dibutuhkan anggaran Rp.99.843.503.000,g. Kendaraan Operasional Roda 4 masih dibutuhkan 410 unit dengan anggaran Rp. 22.311.166.000,h. Kendaraan Operasional Roda 2 masih dibutuhkan 981 unit dengan anggaran Rp. 107.308.425.000,i. Penerapan Case Tracking System/Sistem Informasi Penelusuran Perkara sebesar Rp. 41.610.000.000,-


yang sifatnya tidak langsung menunjang tugas dan fungsi K/L (mess, wisma, rumah dinas, rumah jabatan, gedung pertemuan) e.

Pengadaan kendaraan bermotor (kecuali pengadaan kendaraan fungsional seperti ambulan untuk rumah sakit, kendaraan untuk tahanan, kendaraan roda 2 untuk penyuluh, dan penggantian kendaraan rusak berat)

f.

Pemasangan iklan yang tidak terkait secara langsung dengan layanan K/L pada media massa dan media elektronik.

g.

Kegiatan lain yang sejenis dan serupa

Progran Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung a. Rapat Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perkara, sebesar Rp. 440.416.000,b. Rapat POKJA Penguatan Sistem Kamarisasi Perkara (5 kamar) sebesar Rp. 1,332.420.000,c. Pengadaan mobil box pengangkut arsip berkas perkara sebesar Rp. 550.200.000,d. Pembinaan disiplin pegawai kepaniteraan sebesar Rp. 405.552.000,e. Evaluasi Sasaran Kinerja Individu, sebesar Rp. 405.552.000,f. Pengadaan Komputer dan Sarana Prasarana Rp. 967.500.000,g. Pembinaan Kearsipan sebesar Rp. 340.872.000,h. Pembinaan Kepegawaian Sertifikasi Barang dan Jasa sebesar Rp. 405.552.000,i. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan, sebesar Rp. 622.896.000,Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, a. Biaya Perkara Prodeo, Kebutuhan 15.992 perkara dengan anggaran sebesar Rp. 5.658.996.000, terpenuhi di pagu indikatif sebesar Rp. 9.150 perkara sebesar Rp. 3.066.230.000 dan kekurangannya sebesar 6.842 perkara sebesar Rp. 2.592.766.000,b. Operasional Sidang Keliling Kebutuhan atas 631 lokasi dengan anggaran


1 \I • • • i iH !

1 11!

1

c.

Rp. 14.929.000.000, terpenuhi di pagu indikatif 2014 untuk 310 lokasi dengan biaya sebesar Rp. 6.392.430.000,- dan kekurangannya untuk 321 lokasi dengan anggaran Rp. 8.536.570.000,Operasional Pos hantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama Kebutuhan atas 120 lokasi dengan anggaran sebesar Rp. 9.800.000.000,- terpenuhi oleh pagu indikatif 2014 untuk 74 lokasi sejumlah Rp. 4.442.100.000,- dan kekurangannya 46 lokasi sebesar Rp. 5.357.900.000,-

Jumlah total usulan keseluruhan Rp. 16.487.236.000,4. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Miltun Sidang keliling di lingkungan Peradilan Militer, kebutuhannya sebesar Rp. 3.023.463.000, terpenuhi oleh pagu indikatif sebesar Rp. 1.547.958.000 dan kekurangannya sebesar Rp. 1.475.505.000,Untuk tambahan dari eselon 1 selain di atas, akan diusulkan dalam Inisiatif Baru Tahap 2 Program Tematik 8 Dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta f KPS 9 Anggaran Pendidikan 10 Anggaran Responsif Gender fARGl

-

-

-

-

-

-

Mhn disampaikan informasi mengenai komitmen MA-RI dalam anggaran berbasis Gender yang telah disampaikan ke Kemkeu.

Usul ARC Mahkamah Agung RI agar dilengkapi dengan dokumen Gender Budget Statement pada

Mahkamah Agung terkait dengan Anggaran Responsif Gender tahun 2014 akan melengkapi dokumen RKAKL 2014 dengan Gender Budget Statement pada


13111 iS|E&; Ill £ K&fiflllitl ' !fflH I 1 EH I TOM I \\\f WiSn H j n

9

m m 1 1 K BMB^^

1 Jiill^^Kfl

saatpenyusunan RKAKL.

kegiatan : a. Bimbingan teknis Kepegawaian Kepaniteraan b. Pengembangan tenaga teknis peradilan agama c. Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian dan pengembangan SDM d. Peningkatan Profesionalisme tenaga teknis peradilan dan aparatur peradilan e. Peningkatan manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

11

Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular

-

-

-

12

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

-

-

-

13

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3K1)

-

-

-

14

Millenium Development Goals (MDG's)

Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak RKP MA-R12014 per 3004201.1 - 9

u uuu

u u u u u y u u u u y u u u u u u u u (j y u u y r tini Jakarta,

April 2013 Keuangan aran II

ndavani /

Ke

N/Bappenas dan HJ

•sfeMSoebroto

Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak RKP MA-RI2014 per 30042013 -10

LAMPIRAN BASIL KESEPAKATAN 1. RINCIAN PAGU PER PROGRAM

005

01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MARl

005

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara MA-RI

005

03

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur MA-RI

a. Rp. Mumi b, PNBP c.BLU d. PLN e.HLN f. PDN g- SBSN Total a. Rp. Mumi b. PNBP _cJ3LlJ d. PLN" e.HLN f.PDN g. SBSN Total

a. Rp. Murni b. PNBP c.BLU

5.884.815,5

6.099.200,0

7.101,500,0

8.103-800,0

5.884.815,5

6.099.200,0 789.301,0

7.101.500,0 795.671,0

8.103.800,0

825.000,0 28.850,0

789.301,0

31.900,0

795.671.0 33.150,0

801.971,0 35.400,0

28.850.0

80.130,0

31.900,0 98,501,1

33.150.0 102.334,9

35.400,0 106.422,1

80.130,0

98.501,1

102.334,9

106.422,1

825.000,0

801.971,0

d. PLN

005

05

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur MA-RI

e.HLN f.PDN . SBSN Total a. Rp. Mumi b. PNBP c.BLU d.PLN e.HLN f.PDN g. SBSN Total


gSj||fB^fBffigif m 005

06

Program Penyelesaian Perkara MA-Rl

ffitteffitfisiiiiiH

| f Bill ; i II ! I III | |

•pi umi^^m I

! 11 1

112.900,0

116.430,0

118.320,0

119.770,0

Total

112.900,0

116.430,0

118.320,0

119.770,0

a. Rp. Mumi b. PNBP c. BLU

118,060,0

127.392,5

138,730,6

153,077,6

118.060,0

127.392,5

138.730,6

153.077,6

69.350,0

69.350,0

80.246,8

86.983,4

69.350,0 22.580,0

69.350,0

80.246,8

23.365,9

26.112,4

86.983,4 27.975,5

22.580,0

23.365,9

26.112,4

27.975,5

a. Rp. Murni b. PNBP c. BLU

d.PLN e-HLN f. PDN g. SBSN

005

07

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

d.PLN

e.HLN f.PDN

005

08

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

005

09

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)

g. SBSN Total a. Rp. Mumi b. PNBP c.BLU d.PLN e.HLN f.PDN g. SBSN

Total a. Rp. Mumi b. PNBP c.BLU d.PLN e.HLN f.PDN g. SBSN Total


a. Rp. Murni b. PNBP c.BLU d.PLN e.HLN f.PDN g. SBSN Total

JUMLAH TOTAL ANGGARAN

7.141.685,5

7.370.774,5

8.409.126,2

9.444,527,9

7.141.685,5

7.370.774,5

8.409.126,2

9.444.527,9

2. REKAPITULASI DAFTAR KEGIATAN

5

1

5

1

1064

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Pengembangan sistem informasi Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan

5.884.815,5

1

7.101.500,0

8.103.800,0

10.500,0

1064 5

6.099,200,0

1

Terselenggaranya standarisasi layanan publik bagi instansi / lembaga publik

12

12

12

12

Dokumen Kesepakatan TigaPihakRKPMA-Rl 2014 per 30042013 - 13

KL

5

1

1065

Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 1065

5

1

1065

1065

5

1

1

1066

1

5

1

1067

3

59

59

59

59

2126/70

2126/ 70

29607 424

2960/ 424

824

824

824

824

Pembinaan Adminstrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 1066

5

2

Jumlah rekruitmen yang transparan, adil, akuntable dan berdasarkan kompetensi Jumlah rekruitmen CPNS, Jumlah rekruitmen Hakim (4 lingkungan peradilan), rekruitmen hakim Ad hoc Tipikor Presentase database kepegawaian, keskretariatan dan pengawasan terintegrasi

Pelaksanaan Penyusnnan Perencanaan dan

1

Aparaturyang mengikuti Pembinaan Teknis Perbendaharaan

12

12

12

7.500,0

8.200,0

8.500,0

8.800,0

B

5.779.683,5

6.000.000,0

7.000.000,0

8.000,000,0

KL

8.500,0

12.000,0

14.000,0

16,000,0

Kl,

12


Penataan Organisasi Mahkamah Agung

1067

1068

Jumlah dokumen penyusunan rencana program dan anggaran scsuai dengan kebutuhan

Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasaranadi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di hawahnya

1068

1069

1

Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya

1

Dokumentasi analisa adminislrasi sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya

12

12

12

6.443,0

6.500,0

6.500,0

6.500,0

KL

4.689,0

5.000,0

5.000,0

5.000,0

KL

12


1

1069

1070

2

12

12

12

12

12

12

12

12

Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung

1070

1

Program Feningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

1071

Terselenggaranya Pelayanan penyelesaian urusan administrasi kepada pimpinan Mahkamah Agung Tercapainya waktu rata-rata dalam pengurusan pei jalanan dinas pimpinan

Terselenggaranya urusan tata usaha, rumah tangga, bina sikap mental di lingkungan Mahkamah Agung

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 1071

1

Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Badan Urusan

12

12

12

67.500,0

67.500,0

67.500,0

67.500,0

825.000,0

789.301,0

795.671,0

801.971,0

160,000,0

19.301,0

20.671,0

21.971,0

160.000,0

19.301,0

20.671,0

21.971,0

12

DokumenKesepakatanTigaPihakRKPMA-RI 2014 per 30042013- 16

KL

1072

Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

1072

1

2

1077

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung Rl Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan

Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Teknis dan Umum Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Dae rah. Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Zitting Plaatz

824 satker

50

824 satker

50

824 satker

50

824 satker 665.000,0

770.000,0

775.000,0

780.000,0

28.850,0

31.900,0

33.150,0

35.400,0

14.240,6

17.400,0

17.450,0

17.500,0

50

Dokumen Kesepakatan Tiga PihakRKP MA-RI2014 per 30042013 - 17

1077

5

3

1077

5

3

1078

3

2

Jumlah Penanganan Pengawasan Teknis, Administrasi Peradilan dan Administrasi Umum, Serta Penanganan Pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dan Sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Kepada Aparat Pengadilan dan Masyarakat. Jumlah sosialisasi sistem pengelolaan pengaduan kepada aparat pengadilan dan masyarakat

215

215

215

215

200

200

200

200

Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja serta Perilaku Aparat Mahkamah Agung dan Radan Peradilan di Bawahnya 1078

5

1

1

(umlah Lap o ran Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Serta

100

100

100

100

14.240,6

17.400,0

17.450,0

17.500,0

3.500,0

3.200,0

3.200,0

3.200,0

3.500,0

3.200,0

3.200,0

3.200,0

Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak RKP MA-RI 2014 per 30042013 -18

B

Perilaku Hakim dan Aparat Peradilan

005

03

1079

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung

1079

1073

1

Tersediannya dukungan manajemen dan Tugas teknis dalam penyelenggaraan Fungsi Pengawasan serta jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Badan Pengawasan

12

12

12

1

Jumlah Pelalihan bagi Program Pcndidikan Galon Hakim Terpadu (magang & diklat) untuk 2 angkatan.

420

430

430

11.300,0

12.500,0

14.700,0

80.130,0

98.501,1

102.334,9

106.422,1

27.500,0

43.223,0

43.223,0

43,223,0

4.090,6

18.223,0

18.223,0

18.223,0

12

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan

1073

11.109.4

430

Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak RKP MA-RI2014 per 30042013- 19

KL

1073 5

5

5

5

1074

1074 5

5

5

1074 1074

5

1

5

5

5

1075

Jumlah Pelatihan bagi Hakim dan Panitera Berkelanjutan Sertifikasi Tipikor dan Materi terkini lainnya-

2550

2550

2550

2550

Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan 1074

5

2

Dukungan Manajemendan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan

2

3

4

Jumlah KegiatanKegialan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Dengan Mempertimbangka n Kebutuhan Lembaga Peradilan dan Rekomendasi Unit Kerja Lainnya. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Tenaga Peneliti Terlaksananya Studi Banding Ke Luar Negeri Jumlah jurnal Penelitian

23.409,4

25.000,0

25.000,0

25.000,0

5.200,0

4.211,4

4.211,4

4.211,4

22

22

22

22

3.560,9

3.560,9

3,560,9

3.560,9

3

3

3

3

363,3

363,3

3f,3,3

363,3

8

8

8

8

988,6

988.6

988.6

988.6

287,2

287,2

287,2

287,2

32.130,0

35.343,0

38.877,3

42.764,7

Dokumen Kesepakatan Tiga Pihuk RKP MA-RI 2014 per 30042013 - 20

B

KL

Pelatihan Hukum dan Peradilan 5

5

1075

1

Pengelolaan Gaji

1075

2

Jumlah Dukungan Operasional Kegiatan Teknis Diklat dan Penelitian Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Badan Litbang Diklat Kumdil

1075

5

5

1076

1

5

1076 5

12

12

12

29.830,0

32.813,0

36.094,3

39.703,7

8

8

8

8

1.300,0

1.430,0

1.573,0

1.730,0

4

4

4

4

1.000,0

1.100,0

1.210,0

1.331,0

15.300,0

15.723,7

16.023,2

16.223,0

Peningkatan Profesional Aparatur Peradilan di Bidang Manajemen dan Kepemimpinan 1076

5

3

12

2

5

1076

3

Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan manajemen dan kepemimpinan Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan manajemen dan kepemimpinan non-struktural Jumlah SDM yang mendapatkan pelatihan rintisan

346

356

366

366

4.468.0

4.508,2

4.608,2

4.708,0

1405

1405

1405

1405

9.226,0

9.610,5

9.810,0

9.910,0

90

90

90

90

1.606,0

1.605,0

1.605,0

1.605,0


B

1044

Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Percepatan Peningkatan Penyelesaian Perkara 1044

1044

1044

1

2

Penyelesaian perkara, sisa perkara dan minutasi perkara pidana, PHI [yang niiainya kurang dari 150 jutaj termasuk perkara KKN dan HAM yang tepatwaktu (umlah penyelesaian tunggakan perkara Pidana, PHI [yang niiainya kurang dari ISO juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang tepalwaktu ] umlah penyelesaian minutasi, pemberkasan dan pengiriman perkara sampai ke Fengadilan perkara

10.300

10.700

11.100

112.900,0

116.430,0

118.320,0

119.770,0

13.160,0

14.000,0

15.000,0

15.000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.100

Dokumen Kcscpakatan Tiga Pihak RKP MA-Rl 2014 per 30042013 - 22

Pidana, PHI (yang nilainya kurang darilSOjuta) termasuk perkara KKN dan HAM yang tepalwaktu^

1045

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan 1045

1046

1

Terlaksananya dukungan manajemen dalam pengelolaan gaji, operasional perkantoran dan Pimpinan dan dukungan Leknis lainnya _

13

13

13

1046

1

Jumlah standar tenaga tcknis yang disusun Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan kompctensi

224

235

235

102.430,0

103.320,0

104.770,0

118.060,0

127.392,5

138.730,6

153.077,6

23.690,0

26.058,9

28.673,8

29.846,0

668,0

734,8

808,3

850,3

1.043,0

1.147,3

1.262,0

1.380,0

KL

13

Program Peningkatan Manajemen PeradHan Umum Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum

1046

99.740,0

235

Dokumen Kesepakatan Tiga PihakRKPMA-RI2014 per 300420J3 - 23

KL

1046

1046

1047

4

Prosentase (%) pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan Prosentase (%) pemenuhan tenaga tekiiis sesuai kebutuhan

90

80

80

80

21.362,9

23.499,1

25.849,1

26.749,0

90

80

80

80

616,1

677,7

754,4

866,7

848,8

933,7

1.027,1

1.140,5

317,0

348,7

383,6

420,3

585,0

643,5

720,2

848,8

933,7

1.027,1

1.140,6

317,0

348,7

383,6

420,3

531,8

585,0

643,5

720,2

Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Perdata Kasasi dan Peninjauan Kembali 1047

1047

1048

3

1

2

Jumlah standarisasi ketatalaksanaan perkara perdata kasasi dan PK Jumlah aparalur yang mengikuti pembekalan pemberkasan perkara perdata kasasi dan PK

95

95

95

95

Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Pidana Kasasi, Peninjauan Kembali dan (irasi

1047

1047

1

2

jumlah standarisasi ketatalaksanaan perkara perdata kasasi dan PK Jumlah aparatur yang mengikuti pembekalan pemberkasan

95

95

95

95


KL

KL

perkara perdata kasasi dan PK

1049

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1049

1049

1049

1049

1

2

3

4

Jumlah penyelesaian administrasi perkara (termasuk perkara yang diajukan masyarakat miskin, pembebasan biaya penetapan akta kelahiran bagi masyarakat yang tidak mampu, perkara PHI (nilai < 150 jt), perkaralipikor dan perkara HAM) Jumlah Penyelesaian perkara yang Kurang dari 6 (enam) Bulan. Jumlah Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan Tepat Waktu. Jumlah Pelaksanaan zitting plaalz (lempal sidang tetap di

67.366,7

74.103,4

81.513,6

88.990,9

116.836

119.71 3

119.71 3

119.71 3

12.412,0

13.653,2

15.018,5

15.700,0

116.400

116.20 0

116.10 0

116.00 0

32.263,0

35.489,3

39.038,2

43.000,0

3.798

3.798

3.798

3.798

1.338,3

1.472,1

1.619,3

2.000,0

105

105

105

105

9.185,3

10.103,8

11.114,2

12.114,2

Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak RKP MA-Rl2014 per 30042013 - 25

1049

1049

1049

1049

5

7

1051

7

6

7

8

Operasional pelayanan hukum kepada masyarakat melalui pos pelayanan di lingkungan peradilan umum I umlah standar pelaksana tata kerja dan tata kelola pengadilan di lingkungan peradilan umum yang disusun jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan umum persentase ketersediaan data dan dokumen statistik perkara di lingkungan peradilan umum yang akurat

40

50

50

50

3.276,3

3.603,9

3.964,3

4.300,0

1

1

1

1

7.829,5

8.612,5

9.473,7

10.473,7

140

200

200

200

944,6

1.039,1

1.143,0

1.243,0

1

1

I

1

117,7

129,5

142,4

160,0

227,8

250,6

275,7

300,7

227,8

250,6

275,7

300,7

Pengembangan Kebijakan Peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

1051 5

5

1

Jumlah kebijakan mengenai st.andarisasi penyelenggaraan / tatalaksana

1

1

1 i

1 _^_^^_


KL

Pengadilan Tipikor

1052

Dukungan Manajemendan Dukungan Tcknis Lainnya Ditjen Bad an Peradilan Umum

1052

1052

1052

1052

1053

1

2

3

4

Terbayarnya gaji pegawai tepat waktu Jumlah Dokumen manajemen perkantoran yang diselesaikan tepat waktu Penyediaan dana hiaya operasional perkantoran Jumlah sarana dan prasaraiia sesuai standar

100

100

100

100

1

Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara [yang Sederhana, dan Tepat Waktu) Ditingkat Perlama dan Banding di

25.112,2

26.213,3

31.658,9

15.867,0

17.453,7

19.199,1

21.199,1

2.186,5

2.405,1

2,645,6

2.845,6

95

95

95

95

4.028,8

1.958,3

2.154,1

2.354,1

90

90

90

90

2,995,6

3.295,1

4.860,1

5.260,1

69.350,0

80.246,8

86.983,4

91.179,7

25.311,5

29.639,2

33.845,5

35.384,9

6.162,1

6.590,0

6.701,6

6.799,6

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Peningkalan Manajemen Peradilan Agama

1053

25.077,9

106.787

108.74 0

110.73 2

112.76 3

Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak RKP MA-Rl 2014 per 30042013 - 2 7

KL

2

3

4

5

6

Lingkungan Peradilan Agama (termasuk yang diajukan masyarakat miskin") [umlah penyelesaian Perkara yang kurang dari 6 (enam) Bulan. Jumlah penyampaian berkasperkara Kasasi, PK dan Kesyariahan yang lengkap dan tepat waktu fumlah pelaksanaan sidang keliling di lingkungan peradilan agama Operasional pelayanan hukum kepada masyarakat melalui pos pelayanan di lingkungan peradilan agama Penyusunan Kebijakan Mengenai Manajemendan Tatalaksana di Lingkungan Peradilan Agama

97.637

99.590

101.58 2

103.61 3

3.845,4

4.187,6

4.560,3

4.966,2

492

492

492

492

1.281,0

1.395,0

1.519,2

1.654,4

310

315

340

365

6.392,4

7.179,9

8.365,8

9.652,3

74

110

140

170

4.442,1

7.004,5

9.252,3

9.620,0

2

1

1

1

606,7

624,5

655,7

688,6


7

8

1055

180

180

180

180

Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama

1055

1

1055

1055

1055

1056

Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan administrasi PA Laporan PA yang selesai tepat waktu

3

4

fumlah standar Tenga teknis yang disusun Jumlah Tenaga Teknis yang mengikuti bimbingan teknis yudisial Presentase (%) Pemenuhan Tenaga Teknis sesuai Kebutuhan Presentase (%) Ketersediaan Data dan Arsip Tenaga Teknis Peradilan Agama yang akurat

Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyariahan

1056

1

Jumlah standarisasi ketatalaks ana an perkara Kasasi, PK dan Kesyariahan

1.765,6

1.817,5

1.908,4

2.003,8

816,2

840,2

882,2

926,3

16.748,0

17.325,5

18.191,9

19.101,5

194,5

201,2

211,3

221,8

235

235

235

235

2.225,9

2.302,6

2,417.8

2.538,7

29,5

30

30,5

31

14.057,7

14.542,5

15.269,6

16.033,2

78

79

80

81

269,9

279,2

293,2

307,8

2.876,4

2.961,0

3.109,0

3.264,4

1.841,1

1.895,2

1.990,0

2.089,5


KL

KL

1056

1057

Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis ketatalaksanaan pemberkasan kasasi dan PK

200

200

200

200

Dukungan Manajemendan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)

1057

1057

1057

1057

1059

2

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Peningkatan Manajemen

1

3

4

5

Presentase (%) gaji, honorarium dan tunj angan pegawai yang dibayar tepat waklu ) umlah Dokumen Manajemen Perkantoran yang Diselesaikan Tepat Waktu Jumlah sarana dan prasarana sesuai standar Jumlah pegawai yang mengikuti pembinaan

100

100

100

100

1.035,3

1.065,8

1.119,0

1.174,9

24.414,1

30.321,1

31.837,0

33.428,9

14.655,2

15.387,9

16.157,3

16.965,1

5.671,0

5.954,6

6.252,3

6.564,9

90

91

92

93

2.193,3

7.028,2

7.379,6

7.748,6

125

125

125

125

1.894,6

1.950,4

2.047,8

2.150,3

22.580,0

23.365,9

26.112,4

27.975,5

j

4,152,7

1

4.357,8

I

4.534,2

I

4.715,8

KL

L

Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak RKP MA-RI2014 per 30042013 - 30

N

1058

1058

1058

1058

1058

1

2

3

4

5

Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Militer [termasuk penyelesaian perkara yang kurang dan 6 bulan] Jumlah Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi Yang Lengkap dan Tepat Waktu lumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis di lingkungan Peradilan Militer Penyusunan Kebijakan Manajeman Tatalaksana dan Administrasi Tenaga Teknis Peradilan Militer lumlah Pemenuhan Tenaga Teknis Sesuai Kebutuhan

3.609

3.659

3.709

3.759

1.174,0

1.189,2

1.205,5

1.221,7

269

274

279

284

26,9

27,4

27,9

28,4

60

60

60

60

497,5

522,4

548,5

165,0

173,3

182,0

191,0

765,0

850,0

900,0

950,0

90

90


1058 5

5

9

1059

2

9

1059 5

1

9

1059

5

9

jumlah Pelaksanaan Hakim terbang (detasering)

23

23

23

23

Peningkatan Manajemen Peradilan Tata llsaha Negara 1059

5

6

9

3

Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana dan tcpat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan TUN (termasuk penyelesaian perkara yang kurangdari 6 (enam) bulan lumlah Penyampaian Berkas Perkara Kasasi,PK,HakUji Materil dan Sengketa Pajak Peradilan TUN yang lengkap dan tepat waktu Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Dilingkungan Peradilan TUN

1.548,0

1.620,4

1.696,4

1.776,2

5.576,9

5.768,2

5.369,2

6.243,1

1671

1711

1741

1771

2.480,7

2.540,8

2.585,4

2.629,9

269

274

279

284

120,8

123,2

126,4

128,7

80

80

80

80

575,4

604,2

634,,4

666,1


N

1059

1059

1059

1059

1061

4

5

6

7

Penyusunan Kebijakan Manajemen Tata laksana dan Administrasi Tenaga Teknis Peradilan TUN (umlah Pemenuhan Tenaga Teknis sesuaikebutuhan Pembebasan Biaya Perkara Prodeo Dilingkungan Peradilan TUN Operasional pelayanan hukum kepada masyarakat melalui pos pelayanan di lingkungan peradilanTUN

1061

1

2

Jumlah standarisasi Ketatalaksanaan Perkara Pidana Militer Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan Perkara Pidana Militer

698,0

733,0

769,0

1.428,0

1.499,4

1.574,4

160

160

160

160

1.360,0

84

101

106

111

42,0

47,0

52,0

57,0

15

20

25

30

333,0

374,0

425,0

475,0

370,0

388,0

406,0

424,0

70,0

73,0

76,0

79,0

300,0

315,0

330,0

345,0

Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali [PK) dan Grasi Pidana Militer

1061

665,0

35

35

35

35


KL

5

9

5

9

1062

renmgKdum Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali (PK),Hakuji Materiil dan Scngkcta Pajak Tata Usaha Negara (TUN) 1062

1062

5

9

1063

2

Jumlah standarisasi Ketatalaksanaan Perkara TUN Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan Perkara TUN

1

9

1063

2

Prosentase [%} jumlah gaji, tunjangandan honorarium pegawai yang dibayar lepat waktu Prosentase (%) Penyelenggaraan Operasional Perkantoran

441,0

462,0

485,0

1

1

1

1

75,4

79,0

82,0

86,0

40

40

40

40

344,6

362,0

380,0

399,0

12.060,4

13213,4

14.378,7

15.657,7

Dukungan Manajemen dan dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)

1063 5

1

420,0

KL

KL

100

100

100

100

6.759,6

7.545,5

8.300,1

9.130,1

97

99

99

99

1.887,6

2.067,3

2.284,0

2.512,4


3

1063

4

Jumlah Dokumen Manajemen Perkantoran yang diselesaikan tepat waktu Jumlah sarana dan Pra sarana se.su ai standar

11

11

11

86

1063

IUMLAH TOTAL

5

Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Pembinaan

130

130

130

11

1.700,9

1.785,0

1.875,0

1.969,0

92

1.027,4

1.078,7

1.132,7

1.189,3

684,9

736,9

786,9

836,9

7.141.685,5

7.370.774,5

8.409.126,2

9.444.527,9

130

Dari total alokasi sebesar Rp7.141.685,5 juta, terdapat alokasi Belanja Qperasional sebesar Rp5.716.932,7 juta a. | Belanja Pegawai I Rp. I 5.303.637,2 juta b. | Belanja Barang Operasional Rp. | 413.295,5 juta


,1 Total Alokasi Kegiatan Prioritas 2014: Rp 7.141.685,5 juta, terdiri dari: a. Prioritas Nasional b. Prioritas Bidang c. Prioritas K/L

Jakarta, "rian/Lembaga i ^ irencanaan dan

143. 067,8 juta 870. 740,6 juta 6.127.877,1 juta

Rp.

Rp. Rp.

April 2013

Kementerian Keuangan ^WrHKtiSs&neearaii II

f

I

^PPN/Bappenas im dan HAM

/

Pi tliiastu&ttendavani/ tv

NIP. 195912061989031001


MATRIKS LAMPIRAN CATATAN PEMBAHASAN

A.

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

1.

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS iBnn|MinHB •UWûÛH^^^flH^^^^^^mNiiiiiWttU

•BlIBB^BHI R^Hfli^H8 t^BMMI^BMM^BBBBBnBBBaBi ^BB^^^B^^H^^^^H^H^^Min MH&BI&

03

05

Program Pengawasan dan Pcningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI Pengawasan dan Pemerikasaan Kinerja serta 1078 Perilaku Aparat mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis 1073 Peradilan dan Aparatur Peradilan

3ilii|M£ i^^^^^BHaMl

jajuuaaiss^^^^^M

^•HKHHIB^^^B i^^H^ÛBBffl^^B

B&IHH^^^R^HHi ffi||^^B^Si^Hl^^ffl

IBBllliiiyillfl&BSei

gBSm^^M

^^^^^^H ^HUPH

n^HHHBlB^^^^fl

flBHBHBBBHHJliliJlja

m^^M^^ÛB^BBBa

miim Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan dan pemeriksaan Kinerja Serta Perilaku Hakim dan Aparat Peradilan

fumlah Pelatihan bagi Program Pendidikan Galon Hakim Terpadu (magang&diklat) untuk 2 angkatan Jumlah Pelatihan bagi Hakim dan Panitera Berkelanjutan Sertifikasi Tipikor dan Materi terkini Lainnya

06

HBummufeMteiiiifHii

jgNHMMMnmi^^^H ^••^••••^••M fBMHHHMBBIiBBiM^^M HaHnHBaiiliii HajffiUBBBBPBBBB BHBB^HlBflflfl

100

100

4.000

3.500

-

500

N

430

420

-

4.090

10

4.090

N

1.000

2.550

-

23.409,4

1.550

23.409,4

Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Dokumen Kesepakatan Tiya Pihak RKP MA-Rl2014 per 30042013 - 37

i m i l l Hill m 1 l l H HI BB1I si

F&IRIf&Miiigiil

iaSlislilSlSlffl

^Bliisl

•

1044

07

P

Percepatan Peningkatan Penyelesaian Perkara

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Peningkatan 1049 Manajemen Peradilan Umum

Jumlah penyelesaian perkara, sisa perkara dan minutasi perkara Pidana, PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang tepat waktu

Jumlah Penyelesaian yang kurang dari 6 (enam) bulan Jumlah Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan Tepat waktu [umlah Pelaksanaan zitting Platz / sidang keliling Operasional pelayanan hukum kepada masyarakat melalui pos pelayanan di lingkungan peradilan umum

08

HHH

|^Ê^P[^m^B!

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Peningkatan Manajemen 1053 Peradilan Agama

i

m& 1 1 1 i i iH B 13 111 11 1! ! 1i I ^

llfH [^Hpm^M^n^^^^

I

;

19.800

10.300

12.000

13.160

9.500

1. 160

N

2.138.100

116.400

52.000

32.263

2.021.700

19.737

N

3.798

3.798

8.000

1.338

-

6.662

69

105

10.000

9.185

36

815

30

40

3.276,3 N

Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Jumlah penyelesaian perkara yang kurang dari 6 bulan Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Kesyariahan yang lengkap dan tepat waktu Jumlah pelaksanaan dan operasional sidang keliling di lingkungan peradilan agama Operasional pelayanan hukum kepada masyarakat melalui pos pelayanan di lingkungan peradilan agama

110 94.763

22.000 106.787

492

8.000

17.680,9

5.000

310

384

21.890

74

86.763

89.106,1

4.508

6.392,4

7.750

4.442,1

310

3.307.9


ftt

in1 1

1

$i !

09

r

j^j£

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Ncgara (TUN)

1058

1059

Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Peningkatan Manajemen Peradilan Usaha Negara

Tata

j

i m

•| B \ | 1 1 H 1• ^sn HiB

im

2

ill m SSifl BBS ii IIS m • fflj

i I1

(ljgg@g

ill

i

Wi I1

1i •F ft f$

m i

1

iI

g!

i

||

ii

¥

a&HStE&fct

i

i Isii ^^^» N

Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer (termasuk penyelesaian perkara yang kurang dari 6 bulan) Jumlah Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu I umlah pelaksanaan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Militer Penyusunan Kenijakan Manajemen Tatalaksana dan Administrasi Tenaga Teknis Peradilan Militer Jumlah Pemenuhan Tenaga Teknis Sesuai kebutuhan Jumlah Pelaksanaan Hakim Terbang [detasering] Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara (yang sederhana dan tepat waktu) ditingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan TUN Jumlah Penyelesaian pcrkara yang kurang dari 6 (enam) bulan Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Peradilan TUN yang lengkap dan tepat waktu

3.559

3.609

2.500

1.174

50

1.326

259

269

350

26,9

10

323 1

60

60

526,4

473,8

-

52,6

2

2

148

165

-

17

90

90

925,2

765

-

160,2

23

22

900

1.548

1

1.458

1641

1671

1500

2.480,7

30

980 7

1208

1491,3

120,8

23

1370,5

N

-

1185


Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan peradilan TUN [umlah Pemenuhan Tenaga Teknis Sesuai kebutuhan Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis di l.ingkungan Peradilan TUN Jumlah pelaksanaan Pemeriksaan setempatdan operasional pelayanan hukum kepada masyarakaj 2.

INISIATIF BAKU

3.

PENGALIHAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

150

665

515

160

160

1.645,6

1.360

285,6

60

60

667,4

575,4

92

32

15

1.500

20

1.167

Dokumen Kesepakatan Tiga Pihak RKPMA-RI2014 per 30042013 - 40

B.

PENDANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

4.

PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)

5.

PNBP/BLU

6.

BELANJA OPERASIONAL

7.

KEBUTUHAN TAMBAHAN RUPIAH MURNI

02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pembangunan Gedung Tahap I Rehab Gedung Kantor Pembangunan Rumah Jabatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan

840.530.564.000

140.789 m2

117.681 m2

452.248.648.000 452.248.648.000

452.248.648.( 452.248.648.000

214.929 m2

1.406.943.269.000

1.406.943.269.000

Dctkumen Kesepakatan Tiga Pihak RKP MA-RI 2014 per 30042013 - 41

iii

HHittPi

ii ^Hfiift i K

'*>w 303.945.711.000

303.945.711.000

99.843.503.000

99.843.503.000

410 unit

22.311.166.000

22.311.166.000

981 unit

107.308.425.000

107.308.425.000

440.416.000

440,416.000

1,332,420.000

1,332.420.000

550.200,000

550.200.000

405,552,000

405.552.000

405.552.000

405.552.000

967.500.000

967.500.000

340.872.000 405.552.000

340.872.000 405.552.000

622.896.000

622.896.000

Peralatan dan Fasilitas Kantor

06

08

Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kendaraan Operasional Roda4 Kendaraan Operasional Roda2 Rapat Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Perkara Rapat POKJA Penguatan Sistem Kamarisasi Perkara Pengadaan mobil box pengangkut arsip berkas perkara Pembinaan disiplin pegawai kepaniteraan Evaluasi Sasaran Kinerja Indlvidu Pengadaan Komputer dan Sarana Prasarana Pembinaan Kearsipan Pembinaan Kepegawalan Sertifikasi Barang dan Jasa Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan Biaya Perkara Prodeo

Operasional Sidang Keliling Operasional Pos bantuan hukum di lingkungan

pa

i Fsg^t^r.ffwwimWftfflrWâfffiw. ili.9s

m

9.150 perkara

15.992 perkara

3.066.230.000

5.658.996.000

2.592,766.000

310 lokasi 74 lokasi

631 lokasi 120 lokasi

6.392.430.000 4.442.100,000

14.929.000.000 9.800.000.000

8.536.570.000 5.357.900.000


Program Peningkatan Manajemen Peradilan Miltun Sidang keliling di lingkungan Peradilan Militer

C.

PROGRAM TEMATIK

8.

DUKUNGAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA

9.

ANGGARAN PENDIDIKAN

1.547.958.000

3.023.463.000

1.475.505.000

10. ANGGARAN RESPONSIF GENDER


11. KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR

12. MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI)

13, MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA (MP3KI)

14. MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDG'S)


ADAN URUSAN ADMINISTRASI BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI BAGIAN RENCANA DAN PROGRAM Jakarta, April 2011

LAMPIRAN1 DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK. Acara Tanggal dan Waktu a. Tanggal b. Waktu Tempat Pimpinan Rapat Dasar Pelaksanaan

Recommend Documents