LAMPIRAN 1
DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK A. PENDAHULUAN Acara TanggaldanWaktu a. Tanggal b. Waktu Tempat Pimpinan Rapat Dasar Pelaksanaan
Tujuan Pertemuan
Peserta Pertemuan 1. Kementerian PPN/Bappenas a. Nama Jabatan b. Nama Jabatan c. Nama Jabatan
Pertemuan Tiga Pihak Penyusunan RKP Tahun Anggaran 2015, Komisi Yudisial 26 Maret2014 Pukul 10.00 WIBs.dselesai Hotel Ibis Thamarin, Jakarta Direktur Hukum dan HAM Kementerian PPN/Bappenas 1. Rancangan awal RKP Tahun 2015 Buku I dan Buku II 2. Surat Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan No. 0091/M.PPN/03/2014 dan No. S-179/MK.02/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015. 1. Memperoleh kesepakatan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Output dan target pada Komisi Yudisial yang menjadi kegiatan prioritas baik bidang maupun K/L yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional khususnya di bidang Hukum dan HAM. 2. Memperoleh kesepakatan penyempurnaan pagu indikatif Komisi Yudisial berdasarkan SEB Pagu Indikatif Komisi Yudisial Tahun 2015 antara Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Arif Christiono Soebroto Direktur Hukum dan HAM Noor Andrini Wuryandari Kasubdit Pemberdayaan dan Pemajuan HAM Tanti Dian Ruhama Fungsional Perencana
Peningkatan Akses
Hukum dan
2. Kementerian Keuangan a. Nama Jabatan b. Nama Jabatan
Parluhutan Hutahaean Direktur Anggaran I Mohammad Zaki Kasubdit Anggaran I D
3. Komisi Yudisial a. Nama Jabatan b. Nama Jabatan c. Nama Jabatan d. Nama Jabatan
Ronny Dolfinus Tulak Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Onni Rosleini Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim Heru Purnomo Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Johannes Kwartanto Kepala Biro Investigasi
.
B.
HASIL KESEPAKATAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA: KOMISIYUDISIAL
Sejalan dengan perumusan kebijakan pembangunan nasional, Komisi Yudisial mengidentifikasi berbagai capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, serta memotret isu strategis dan permasalahan yang diprakirakan akan terjadi pada periode RPJMN 2015-2019. Identifikasi terhadap isu strategis diperlukan untuk menyusun kerangka kebijakan yang diuraikan pada tataran sasaran strategis dan arah kebijakan Komisi Yudisial untuk selanjutnya diimplementasikan menjadi rangkaian program dan kegiatan periode pembangunan 2015-2019, sesuai dengan penugasan pembangunan bidang hukum sebagaimana termaktub dalam RPJMN tahap ketiga 2015-2019. 1.
SASARAN STRATEGIS
Berdasarkan sasaran, arah kebijakan dan strategi bidang pembangunan hukum dan HAM dalam RPJMN dan RKP 2015-2019, yaitu: optimalisasi peran Komisi Yudisial dalam pelaksanaan pengawasan eksternal terhadap aparat penegak hukum khususnya hakim, Komisi Yudisial menjabarkannya dalam sasaran strategis sebagai berikut: 1)
Pemenuhan lowongan jabatan hakim agung, hakim adhoc, dan hakim sesuai kebutuhan Mahkamah Agung;
2)
Upaya pemenuhan hak keuangan dan fasilitas hakim berdasarkan PP No 94 Tahun 2012;
3)
Peningkatan kompetensi dan peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan berkelanjutan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
4)
Peningkatan kinerja pengawasan hakim terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
2.
ARAH KEBIJAKAN
Arah kebijakan Komisi Yudisial mengacu pada arah kebijakan pembangunan hukum dan HAM Nasional 2015-2019, yaitu arah kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Pengembangan SDM Aparatur Penegak Hukum. Arah kebijakan tersebut dirumuskan menjadi arah kebijakan Komisi Yudisial sebagai berikut: 1)
Peningkatan kualitas penyelenggaraan rekrutmen dan seleksi hakim agung, hakim adhoc di Mahkamah Agung, dan hakim secara transparan, partisipatif dan akuntabel;
2)
Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
3)
Pengawasan dilakukan secara terukur, terintegrasi dan berkelanjutan;
4)
Peningkatan keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam menjaga kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim;
5)
Perbaikan sistem informasi dan layanan publik.
Dalam mewujudkan kebijakan diatas, dan dalam rangka melaksanakan tugas Komisi Yudisial sesuai UndangUndang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial menetapkan program teknis (utama) dan program generik (pendukung) sebagai berikut:
A.
Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim;
B.
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial;
C.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial.
Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim merupakan program utama dalam melaksanakan tugas dan fungsi KY. Adapun kegiatan yang ada didalamnya menjadi kegiatan prioritas bidang hukum sesuai amanah RPJMN 2015-2019. Kegiatan tersebut meliputi: 1.
Penyelenggaraan Penelusuran Rekam Jejak Galon Hakim dan Investigasi Pendalaman Kasus;
2.
Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim;
3.
Seleksi Hakim, Hakim, Agung, Hakim Adhoc di MA, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim.
3. °-
CATATAN PEMBAHASAN o^rCu",™ Pembahasan
KementerianPPN/Bappenas
Kementerian Keuangan
A. Prioritas Pembangunan Nasional
1.
Prioritas Pembangunan Nasional
Saat ini pemerintah akan memasuki RPJMN tahap ketiga 2015-2019 dengan tema yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang yang berlandaskan pada daya saing kompetititf perekonomian dan berbasiskan pada keunggulan SDA, SDM yang berkualitas dan kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Kemudian untuk RKP Tahun 2015 adalah akan fokus pada "Melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan".
Menyepakati program dan dukungan yang diidentifikasi tersebut sebagai program/kegiatan prioritas bidang yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional khususnya di bidang hukum
Terkait Program dan Kegiatan Prioritas Bidang, Komisi Yudisial menyepakati program dan kegiatan yang diidentifikasi tersebut, sebagai program/kegiatan prioritas bidang yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional khususnya bidang hukum sebagai berikut: Program: Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim Terkait dengan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran nasional bidang hukum, Komisi Yudisial mengajukan usul perubahan nomenklatur kegiatan, yaitu: Semula: Kegiatan: 1. Penyelenggaraan Investigasi Hakim, Galon Hakim, Galon Hakim Agung dan Galon Hakim Adhoc 2. Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim dan Kompetensi Hakim 3. Seleksi Hakim, Hakim Agung, Hakim Adhoc di MA, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Menjadi: Kegiatan: 1. Penyelenggaraan Penelusuran Rekam Jejak Galon Hakim dan Investigasi Pendalaman Kasus 2. Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim 3. Seleksi Hakim, Hakim Agung, Hakim Adhoc di MA, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim.
Selanjutnya pada RPJMN dan RKP khususnya bidang pembangunan hukum dan HAM terdapat tiga sasaran besar yaitu : (1) Penegakan hukum yang berkualitas; (2) Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; dan (3) Penghormatan dan perlindungan HAM. Berikut adalah struktur program/kegiatan Komisi Yudisial yang mendukung pencapaian sasaran pertama yaitu:
Output strategis terkait strategi 1.1 di implementasikan Komisi Yudisial melalui IKK, yaitu: 1. jumlah laporan penelusuran rekam jejak calon hakim terkait dengan seleksi calon hakim; 2. Jumlah laporan investigasi terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik & pedoman perilaku hakim, (dengan memperkuat database
Sasaran 1 Penegakan hukum yang berkualitas. Arab Kebijakan 1
V
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan hakim yang akan diakomodir menjadi komponen dalam IKK tersebut) 3. Jumlah dokumen hasil anotasi atas laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH 4. Jumlah dokumen hasil sidang atas dugaan pelanggaran KEPPH 5. Jumlah laporan pemantauan hasil persidangan 6. Jumlah usul penjatuhan sanksi yang dibahas s.d. Majelis Kehormatan Hakim (MKH)
Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Strategi 1.1 Optimalisasi peran Komisi Yudisial dalam pelaksanaan Pengawasan Eksternal terhadap aparatur penegak hukum khususnya hakim. Program/Kegiatan Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Hakim : a. Kegiatan penyelenggaran penelusuran rekam jejak calon hakim dan investigasi pendalaman kasus. Kegiatan pelayanan pengawasan perilaku Hakim.
Output strategis terkait strategi 1.2. diimplementasikan Komisi Yudisial melalui IKK, yaitu : 1. Terkait dengan kegiatan seleksi hakim, diimplementasikan dalam 2 IKK: a. Jumlah kegiatan penyelenggaraan seleksi calon hakim agung dan seleksi calon hakim adhoc di Mahkamah Agung, dengan komponen output yang ada di dalamnya, yaitu: • penyusunan metode dan tata cara rekrutmen calon hakim agung dan calon hakim • penjaringan bakal calon potensial untuk mendaftar seleksi calon hakim agung, calon hakim adhoc dan hakim b. Jumlah kegiatan rekrutmen dan seleksi calon hakim bersama Mahkamah Agung 2. Terkait peningkatan kualitas dan jumlah hakim yang mengikuti pelatihan dan pendidikan hakim khususnya terkait kode etik dan perilaku hakim, dijabarkan melalui IKK, yaitu: a. Jumlah hakim yang mengikuti pelatihan kode etik & pedoman perilaku hakim yang dilaksanakan b. Jumlah kegiatan pengukuran indeks keberhasilan peningkatan kapasitas hakim (PKH) 3. Terkait kewenangan advokasi hakim dan peningkatan kesejahteraan hakim, dijabarkan melalui IKK, yaitu: a. Jumlah rekomendasi upaya peningkatan kesejahteraan hakim b. Jumlah penyelenggaraan kegiatan advokasi hakim
b.
Beberapa output strategis yang diharapkan adalah: 1. Meningkatkan jumlah hakim yang dipantau oleh Komisi Yudisial. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan investigasi tidak hanya untuk memperkuat fungsi pengawasan tetapi juga database rekam jejak hakim. 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan pengaduan masyarakat. Strategi 1.2 Optimalisasi pelaksanaan rekrutmen dan pendidikan Hakim. Program/Kegiatan Program peningkatan kinerja seleksi Hakim Agung dan pengawasan perilaku Hakim:
1
JO.
Materi Pembahasan
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan
Kegiatan seleksi Hakim, Hakim Agung, Hakim Adhoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan peningkatan kapasitas Hakim. Beberapa output strategis yang diharapkan adalah: 1. Seleksi pengangkatan Galon Hakim Agung dan Hakim: a. Meningkatkan kualitas pelaksanaan seleksi melalui penyempurnaan metode seleksi dan peningkatan kualitas penjaringan calon hakim; b. Memperkuat peran Komisi Yudisial dalam pelaksanaan seleksi hakim. 2. Meningkatkan kualitas dan jumlah hakim yang mengikuti pelatihan dan pendidikan khususnya yang terkait dengan pemahaman kode etik dan perilaku hakim. Hal tersebut dapat dilakukan melalui: a. Pendidikan dan pelatihan hakim b. Pengukuran indeks keberhasilan PKH yang memuat indeks keberhasilan pelaksanaan diklat dan juga adanya peningkatan kualitas hakim dalam memahami kode etik dan perilaku hakim. Untuk pengalokasian anggaran juga diharapkan dapat dioptimalkan pada kegiatan yang menjadi prioritas bidang
y
No.
Materi Pembahasan
1
Kementerian Keuangan
Komisi Yudisial
1 dan kemudian prioritas K/L
B. Struktur Program/Kegiatan/lndikator Kinerja Kegiatan
Penyempurnaan IKK
3
Penambahan kegiatan baru
2.
1. Menyepakati atas penyempurnaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sepanjang sesuai dengan Tugas
1. Penyempurnaan IKK dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Yudisial
Menyepakati adanya penambahan kegiatan baru dikarenakan adanya penambahan struktur organisasi dalam Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yaitu Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Alokasi pagu indikatif yang telah ditetapkan dalam SEB tersebut juga dapat dioptimalkan untuk pembiayaan kegiatan baru tersebut.
Penambahan kegiatan baru telah dibahas pada pertemuan pembahasan review baseline. Penambahan kegiatan baru dapat disetujui. Seluruh IKK yang terkait dengan tugas dan fungsi perencanaan dan kepatuhan internal yang sebelumnya berada di bawah Biro Umum dipindah menjadi IKK pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Untuk alokasi pendanaan juga dapat diberikan secara optimal kepada biro baru tersebut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk tindak lanjut dari penambahan kegiatan baru tersebut, selain telah disetujui bersama didalam Dokumen Tiga Pihak ini, Komisi Yudisial dapat mengirimkan surat permohonan kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan atas nama Sekjen terkait dengan permohonan penambahan kode dan nomenklatur kegiatan agar terakomodasi di dalam Renja dan RKA-KL.
1. 2.
3.
4.
Berkenaan dengan perubahan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dan sesuai dengan hasil pembahasan dalam pertemuan yang membahas review baseline, Komisi Yudisial mengusulkan sebagai berikut: 1. Penambahan struktur LIKE II baru yaitu Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (sebelumnya berada di bawah Biro Umum). 2. Penambahan kegiatan baru yaitu Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal. Penambahan kegiatan baru dikarenakan adanya perubahan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekjen Komisi Yudisial. 3. Telah ditindaklanjuti penambahan kegiatan barudengan nomenklatur kegiatan "Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal" melalui aplikasi Renja yang disampaikan pada Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan-Bappenas.
1. Menyepakati bahwa penyempurnaan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dilakukan sepanjang sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Yudisial sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 18 Tahun
'/
Materi Pembahasan
Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 18/2011 tentang perubahan atas UU No.22/2004 tentang Komisi Yudisial dan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekjen. 2. Penyempurnaan IKK akan tetap didasarkan kepada review baseline yang telah dilakukan pada tahap pra trilateral meeting oleh tiga pihak yaitu Bappenas, Kementerian Keuangan dan Komisi Yudisial. Namun penyempurnaan tetap dapat dilakukan sepanjang sesuai dengan koridor yang ada. 3. Penyempurnaan IKK mengacu kepada arsitektur program dan kegiatan dimana IKK merupakan Indikator Kinerja kegiatan atau output yang terpenting pada UKE II sehingga tidak perlu mengeluarkan seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana struktural dibawah UKE II. 4. Khusus untuk IKK pada Biro seleksi (kegiatan Seleksi Hakim, Hakim Agung, Hakim Adhoc di MA, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim) pada pembahasan trilateral meeting,terdapat beberapa IKK yang bukan tusi dari Biro seleksi tetapi merupakan tusi dari Biro Pusat Analisis dan Layanan Informasi fkegiatan
Kementerian Keuangan Pokok dan Fungsi Komisi Yudisial sebagaimana amanat UU No. 18/2011 tentang perubahan atas UU No.22/2004 tentang Komisi Yudisial dan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. 2. Menyepakati bahwa penyempurnaan IKK akan tetap didasarkan kepada review baseline yang telah dilakukan pada tahap pra trilateral meeting, dengan beberapa penyempurnaan/perbaikan yang telah disepakati dalam pertemuan trilateral meeting. 3. Usul penyempurnaan IKK sebagaimana disampaikan pada Lampiran 2 catatan trilateral meeting,
V
Materi Pembahasan
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan
Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik) yaitu : (1) pelaksanaan Penguatan Forum Judicial Education QE) yang sebagian besar kegiatannya adalah terkait dengan kampanye, talkshow, seminar dan road show, (2) kegiatan Pengembangan Pemahaman Masyarakat Sipil Mengenai Budaya Hukum atau pelatihan budaya hukum. Kemudian pada pembahasan trilateral meeting lanjutan telah disepakati untuk melakukan perpindahan kegiatan yang terkait dengan penguatan Forum Judicial Education menjadi kegiatan pada Biro Pusat Analisis dan Layanan Informasi. Sedangkan untuk Kegiatan pelatihan budaya hukum tetap berada pada Biro seleksi dan akan menjadi catatan tersendiri bagi Bappenas dalam melakukan proses perencanaan, penganggaran dan monev kedepannya; 5. Selanjutnya penyempurnaan IKK dilakukan pada Lampiran 2
C. Alokasi Anggaran Tahun 2015 4.
Pembentukan kantor penghubung
Alokasi anggaran tahun 2015 mengalami peningkatan sekitar 40% dari tahun 2014. Pada tahun 2014, Komisi Yudisial melakukan pembentukan Kantor penghubung sebanyak 6 lokasi. Dengan demikian
Sebelum dibentuk kantor penghubung yang baru agar dilakukan evaluasi terhadap kantor penghubung yang sudah ada.
1. Untuk tahun anggaran 2015, Komisi Yudisial belum dapat melakukan pembentukan penghubung, mengingat penekanan/fokus kegiatan lebih diarahkan pada optimalisasi fungsi penghubung dan evaluasi atas kinerja 12 kantor penghubung yang telah dibentuk pada tahun 2013 dan tahun 2014. 2. Alokasi anggaran penghubung pada tahun 2014 sebesar RplO,2
*
5.
Materi Pembahasan
Pagu Indikatif 2015
Kementerian PPN/Bappenas
Kementerian Keuangan
diharapkan setidaknya ditahun 2015 Komisi Yudisial juga dapat melakukan pembentukan kantor penghubung di daerah-daerah yang memiliki jumlah pengaduan yang tinggi sehingga dapat memudahkan Komisi Yudisial dalam menjalankan tugas dan fungsinya khususnya terkait dengan pelayanan pengaduan masyarakat Namun selain itu juga, diharapkan pada tahun 2015 juga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kantor penghubung di 12 wilayah yang telah terbentuk dan akan dibentuk pada tahun 2014 ini. Pagu Indikatif Komisi Yudisial Tahun 2015 adalah sebesar RP. 119.155 Juta dan pagu tersebut telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2010 dan sejak diterbitkannya UU No. 18/2011. Dengan demikian pagu indikatif 2015 tersebut pada dasarnya telah mengakomodir kebutuhan Komisi Yudisial untuk pemenuhan belanja operasional maupun non operasional. Pagu indikatif tersebut juga diharapkan telah memenuhi kebutuhan pelaksanaan baik itu kegiatan yang menjadi prioritas bidang maupun prioritas KL yaitu pada kegiatan seleksi, pengawasan, pembentukan kantor penghubung, pengembangan sistem database rekam jejak hakim dan juga pengembangan SDM Komisi Yudisial sebagai bagian dari strategi penguatan kelembagaan.
miliar (termasuk untuk belanja operasional penghubung sebesar Rp5.169,8 juta)
1. Pagu indikatif Komisi Yudisial tahun 2015 sebesar Rpll9.155.000.000,00 dan telah mengakomodir kebutuhan untuk pemenuhan belanja operasional maupun belanja non operasional. 2. Pagu indikatif telah memenuhi kebutuhan pelaksanaan baik kegiatan yang menjadi prioritas bidang yaitu pada kegiatan investigasi (3866], pengawasan perilaku hakim (3871), dan rekrutmen dan seleksi (3872), maupun prioritas K/L, yaitu pada IKK: a. Jumlah produk hukum yang tersusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Jumlah dokumen organisasi dan tata laksana yang tersusun sesuai tugas dan fungsi organisasi c. Jumlah laporan hasil penyelenggaraan kepatuhan internal d. Jumlah dokumen pengelolaan dan pengembangan SDM Prioritas K/L di tahun 2015 mengedepankan pada output/keluaran yang mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Yudisial.
10
Materi Pembahasan
Kementerian PPN/Bappenas
Komisi Yudisial dapat melakukan pergeseran alokasi anggaran baik program maupun kegiatan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas teknis Komisi Yudisial dan yang menjadi prioritas baik bidang maupun K/L.
Pergeseran Alokasi anggaran
Tidakada 1. Berdasarkan SEE pagu Indikatif, alokasi belanja pegawai operasional adalah sebesar Rp. 12.621,9 Juta dan belanja barang operasional adalah sebesar Rp. 21.872,7 Juta. 2. Menyetujui pergeseran yang dilakukan untuk memenuhi alokasi belanja pegawai dan belanja barang operasional.
PHLN Belanja Operasional
Kementerian Keuangan
Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. 0091/M.PPN/03/2014 dan S179/MK.02/2014 tanggal 19 Maret 2014 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 menetapkan bahwa Pagu Indikatif KY sebesar Rpll9.155 juta yang sudah mencakup Belanja Pegawai Operasional sebesar Rpl2.621,9 juta dan Belanja Barang Operasional sebesar Rp21.872,7 juta. Usul tambahan belanja operasional sebesar Rp3 miliar akan dipertimbangkan sepanjang digunakan untuk keperluan belanja operasional dan kegiatan prioritas K/L telah terpenuhi. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak pergeseran pagu antar program masih dimungkinkan, sepanjang sesuai dengan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional/Bidang/KL, tidak mengurangi anggaran untuk mencapai target/sasaran prioritas pembangunan nasional/bidang/KL dan tidak mengurangi belanja pegawai (komponen 001) dan belanja barang operasional (komponen 002) serta bukan merupakan pergeseran alokasi antar sumber dana (RM,
Tidakada. Berdasarkan SEB Pagu Indikatif TA 2015, alokasi belanja operasional adalah sebesar Rp34.494.600.000,00 yang dialokasikan untuk: 1. Belanja Pegawai sebesar Rpl2.621.900.000,00 2. Belanja Barang Operasional sebesar Rp21.872.700.000,00 Berkenaan dengan kebutuhan Belanja Operasional, Komisi Yudisial mengusulkan penambahan Belanja Operasional menjadi sebesar Rp37.494.218.100,00 terdiri dari: 1. Belanja Pegawai sebesar Rpl3.097.133.100,00 2. Belanja Barang Operasional sebesar Rp24.397.085.000,00 Rincian Belanja Barang Operasional adalah: 1. Kantor Pusat sebesar Rpl7.685.845.000,00 2. Kantor Penghubung (12 wilayah) sebesar Rp6.711.240.000,00
(Rp juta) No 1.
Program 01 a b
Belanja pegawai Belanja operasional a) Manajemen Building b) Operasional penghubung
2. 3.
02 06 Jumlah
Pagu indikatif 56.406,8 12.621,9 21.872,7
6.365,0 56.383,2 119.155
Menjadi 64.681,1 13.097,1 24.397,0
4.155 50.318,9 119.155
Penjelasan Perubahan/Pergeseran Alokasi Anggaran : 1. Pergeseran alokasi belanja pegawai disebabkan karena adanya penambahan CPNS di tahun 2015 sebanyak 39 orang dan penyesuaian gaji CPNS rekrutmen tahun 2014 menjadi PNS di tahun 11
1
EC
Pembahasan
Kementerian PPN/Bappenas
'
A BI^^HB
Kementerian Keuangan .l^^^^^^^^^^H ^Md^^^^^^Hb»& :
PHLN, PNBP).
^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^RSiMH^
1
2. 3.
3. 4.
Komisi Yudisial ^^^^^^^^^^^^^^H I^^^^^^^^H ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
2015 sebesar 20%. (belum termasuk alokasi anggaran tunjangan kinerja/renumerasi tahun 2015) Pergeseran alokasi belanja operasional disebabkan kenaikan beberapa kebutuhan sebagai berikut : Biaya Manajemen Building, terkait antisipasi kenaikan UMR pegawai outsourcing Rp Rpl7.686 juta a) Biaya layanan jaringan internet yang sebelumnya ada pada program 100.01.02 direalokasi ke program 100.01.01 sebesar Rp837,6 juta b) Biaya operasional penghubung di 12 wilayah sebesar Rp6.711,2 juta Pergeseran alokasi anggaran terkait pengembangan sistem informasi dan database yang seharusnya tidak di program (02), maka digeser ke program (01) pada kegiatan Palinfo. Pemenuhan kebutuhan unit baru (Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal), untuk tahun 2015 dialokasikan anggaran sebesar Rp6.528 juta.
Terkait dengan pergeseran anggaran dan volume output pada Biro Investigasi (kegiatan 3866), dapat dijabarkan sebagai berikut: No Indikator Semula Menjadi Kinerja Kegiatan 1. Jumlah Vol: 100 lap Vol: 100 lap laporan penelusuran Pagu: Pagu: rekam jejak Rpl.192,9 Rp3.126,8 calon hakim juta juta terkait dengan seleksi calon hakim 2.
Jumlah laporan investigasi terkait
Pagu: Rp4.427,3
Pagu: RD6.361.2
Vol: 293 lap
Vol: 66 lap
12
I
No.
Materi Pembahasan
Kementerian PPN/Bappenas
Kementenan Kcuanga dugaan pelanggaran KEPPH Jumlah
juta Rp7.554,l juta
juta Rp7.554,l juta
Pergeseran tersebut di atas dilakukan karena atas IKK Jumlah laporan investigasi terkait dugaan pelanggaran KEPPH, akan diusulkan menjadi Standar Biaya Keluaran (SBK). Dalam kesepakatan trilateral meeting sebelumnya, dalam indikator tersebut terdapat komponen yang tidak mungkin menjadi SBK sehingga komponen sekaligus anggarannya digeser ke IKK Jumlah laporan penelusuran rekam jejak calon hakim terkait dengan seleksi calon hakim. Tidak ada
Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni Jakarta, Komisi Yudisial Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
Ir. Ronny Dolfmus Tulak. MM. V^ NIP 19590702 198703 1 001
April 2014
entenan Keuangan ktur Anggaran I
Kementerian PPN/Bappena Direktur Hukum Dan HAM
Soebroto. S.H.. M.Si. NIP 19591206 198903 1 001
itan Hutahaean. MA.
9281981081001
13
LAMPIRAN 2
LAMPIRAN HASH KESEPAKATAN 1. REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN PER PROGRAM
KODE
PROGRAM
K/L (1) 100
PROG [2] 01
100
02
100
06
(3) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial RI
SUMBER PENDANAAN
w
a. Rp Murni b. PNBP c. BLU d. PLN e. HLN f. PDN g. SBSN TOTAL Program Peningkatan Sarana dan a. Rp Murni Prasarana Aparatur Komisi Yudisial RI b. PNBP c. BLU d.PLN e. HLN f. PDN g. SBSN TOTAL Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim a. Rp Murni Agung dan Pengawasan Perilaku b. PNBP Hakim c.BLU d.PLN e. HLN f. PDN g. SBSN TOTAL a. Rp Murni b. PNBP c.BLU d.PLN e.HLN f. PDN g. SBSN TOTAL
PRAKIRAAN MAJU
RENCANA2015 [5] 64,681,074,000 0 0 0 0 0 0 64,681,074,000 4,155,000,000 0 0 0 0 0 0 4,155,000,000 50,318,926,000 0 0 0 0 0 0 50,318,926,000 119,155,000,000 0 0 0 0 0 0 119,155,000,000
2016 [6] 71,479,200,000 0 0 0 0 0 0 71,479,200,000 4,570,500,000 0 0 0 0 0 0 4,570,500,000 56,798,200,000 0 0 0 0 0 0 56,798,200,000 132,847,900,000 0 0 0 0 0 0 132,847,900,000
2017 (7) 78,989,800,000 0 0 0 0 0 0 78,989,800,000 5,027,500,000 0 0 0 0 0 0 5,027,500,000 64,172,600,000 0 0 0 0 0 0 64,172,600,000 148,189,900,000 0 0 0 0 0 0 148,189,900,000
"
2018 [8] 87,288,400,000 0 0 0 0 0 0 87,288,400,000 5,530,300,000 0 0 0 0 0 0 5,530,300,000 72,571,800,000 0 0 0 0 0 0 72,571,800,000 165,390,500,000 0 0 0 0 0 0 165,390,500,000
1-
2. REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN PER KEGIATAN
KODE
01
5267
PROGRAM/ KEGIATAN
1ND1KATOR KINERJA KEGIATAN
REN CANA 2015
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2016 2017
Rencana 2015
2018
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal 1 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang diselesaikan 2
3
4
5
2016
ALOKASI PRAKIRAAN MAJU 2017
2018
64,681,074,000
71,479,181,400
78,990,099,540
87,288,409,494
6,528,000,000
7,180,800,000
7,898,880,000
8,688,768,000
IS
lr,
15
15
3,486,000,000
3,834,600,000
4.218,060,000
4,639,866,000
(umlah monitoring, evaluasi dan pelaporan yang akurat dan tepat waktu Jumlah produk hukum yang tersusun sesuaj dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
23
23
23
23
1,120,000,000
1,232,000,000
1,355,200,000
1,490,720,000
48
48
48
500,000,000
550,000,000
|umlah dokumen organisasi dan tata laksana yang tersusun sesuai tugas dan Fungs! organisasi Jumlah laporan hasil penyelenggaran kepatuhan internal
. 8
48
605,000,000
665,500,000 KL
1)
8
8
432,000,000
475,200,000
522,720,000
574,992,000 KL
11
11
12
13
990,000,000
1,089,000,000
1,197,900,000
1,317,690,000 KL
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Keuangan, 3867 Perlengkapan Runiah Tangga.Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial
' 51,308,074,000
56,768,881,400
62,808,769,540
69,488,946,494
1
Jumlah laporan administrasi dan pengelolaan keuangan
14
14
14
14
1,400,000,000
1,540,000,000
1,694,000,000
1,863,400,000
2
Jumlah dokumen pengelolaan dan pengembangan SDM
18
20
22
24
2,702,734,000
2,973,007,400
3,270,308,140
3,597,338,954
3
Jumlah laporan penyelenggaraan tata usaha, kearsipan dan keprotokolan
25
4
[umlah laporan penyelenggaraan operasional perkantoran
5
Jumlah Kerjasama yang dibuat KY dengan stakeholder
6
Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi informasi kebijakan dibidangyudisial
7
Jumlah penyelenggaraan pengembangan dan peningkatan kinerja penghubung dalam pelaksanaan "access to justice" di wilayah penghubung
8
Jumlah kegiatan pengembangan dan konsolidasi jejaring Layanan Perkantoran
9
KL 28
30
33
800,000,000
1,210,000,000
1,694,000,000
2,262,700,000
47
52
57
63
1,578,144,400
1,735,958,840
1,909,554,724
2,100,510,196
10
11
12
13
2,200,000,000
2,420,000,000
2,662,000,000
2,928,200,000
55,000
60,500
66,550
73,205
773,520,000
850,872,000
935,959,200
1,029,555,120
48
53
r,H
64
3,459,445,500
3,805,390,050
4,185,929,055
4,604,521,961
5
6
7
900,000,000
990,000,000
1,089,000,000
1,197,900,000
12
12
12
37,494,230,100
41,243,653,110
45,368,018,421
49,904,820,263
6,845,000,000
7,529,500,000
8,282,450,000
9,110,695,000
18
18
18
1,491,099,000
1,640,208,900
1,804,229,790
1,984,652,769
3 12
3868 Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik 1
Jumlah bentuk diseminasi publik
PRIORITAS (N, B, K/L)
17
/
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
IND1KATOR KINERJA KEGIATAN
RENCANA2015
2
Jumlah pelaksanaan edukasi dan informasi kepada publik
10
3
Jumlah laporan hasil analisis putusan untuk rekomendasi mutasi hakim
10
4
|umlah laporan hasil penelitian dan pengkajian
5
fumlah kegiatan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan
6
J u m l a h sistem aplikasi yudisial dan sistem informasi manajemen otomasi kantor yang dikembangkan
15 3 7
TARGET PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 12 12
Rencana 2015
2018 12
2,075,710,000
10
10
534,121,800
587,533,980
646,287,378
710,916,116
15
\,
IS
1,265,878,200
1,392,466,020
1,531,712,622
1,684,883,884
333,191,000
366,510,100
403,161,110
443,477,221
1,145,000,000
1,259,500,000
1,385,450,000
1,523,995,000
3
-1
a
7
4 8
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Komisi Yudisial 3869 Pengadaan Sarana dan Prasarana (KV)
06 3866
Jumlah item sarana dan prasarana perkantoran yang diadakan
2 3
Jumlah pengadaan peralatan IT I n t n l . ill pL'[|i;,ut,],]n b i i k u
Program Peningkatan Kinerja Seleksi Hakim Agung dan Pengawasan Perilaku Hakim
-
2
Jumlah laporan penelusuran rekam Jejak calon hakim terkait dengan Seleksi calon hakim Jumlah laporan investigasi terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH
4,570,500,000
5,027,550,000 5,027,550,000
5,530,305,000
321
333
2,655,000,000
2,920,500,000
3,212,550,000
3,533,805,000
3 60
4 70
4 75
4 80
1,400,000,000 100,000,000
1,540,000,000 110,000,000
1,694,000,000 121,000,000
1,863,400,000 133,100,000
50,318,935,000
56,798,239,542
64,172,630,493
72,571,899,339
7,554,100,000
8,307,500,000
9,137,500,000
•
"
•
100
110
121
133
293
312
328
344
3,126,800,000
3,439,500,000
3,783,500,000
10,049,800,000
B
4,161,800,000
4,427,300,000
4,868,000,000
5,354,000,000
5,888,000,000
22,164,834,700
25,830,739,212
30,109,130,130
35,103,498,939
1
Jumlah dokumen hasil Anotasi atas laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran KEPPH
440
460
480
500
4,070,984,000
4,681,631,600
5,383,876,340
6,191,457,791
2
Jumlah dokumen hasil sidang atas dugaan pelanggaran KEPPH
120
125
130
135
14,087,830,700
16,341,883,612
18,956,584,990
21,989,638,588
3
Jumlah usul penjatuhan sanksi yang dibahas s.d. MKH
10
10
1(1
10
1,049,100,000
1,258,920,000
1,510,704,000
1,812,844,800
4
Jumlah laporan pemantauan hasil persidangan
70
7r,
80
85
2,956,920,000
3,548,304,000
4,257,964,800
5,109,557,760
20,600,000,300
22,660,000,330
24,926,000,363
27,418,600,399
3
3
3
3
9,200,000,000
10,120,000,000
11,132,000,000
Seleksi Hakim, Hakim Agung, Hakim Adhoc di MA, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim
PRIORITAS (N, B.K/L)
5,530,305,000
4,570,500,000
310
3871 Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim
3872
4,155,000,000 4,155,000,000
300
Penyelenggaraan Penelusuran Rekam Jejak Calon Hakim dan Investigasi Pendalaman Kasus 1
2018 2,762,770,010
10
02
1
AlOKASJ PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 2,511,609,100 2,283,281,000
1
Jumlah kegiatan penyelenggaraan seleksi calon hakim agung dan hakim ad hocdi MA
12,245,200,000
2
Jumlah hakim yang mengikuti pelatihan KEPPH yang dilaksanakan
300
330
330
330
4,098,436,000
4,508,279,600
4,959,107,560
5,455,018,316
3
Jumlah kegiatan pengukuran indeks keberhasilan PKH
1
1
1
1
798,744,300
878,618,730
966,480,603
1,063,128,663
B
B
KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
RENCANA 2015
4 Jumlah kegiatan rekrutmen dan seleksi calon hakim bersama dengan MA 5 Jumlah penyelenggaraan kegiatan advokasi hakim 6 Jumlah rekomendasi upaya peningkatan kesejahteraan hakim
2016 1
TARGET PRAKIRAAN MA|U 2017 1 1
1
3.500.000.000
ALOKASI PRAKIRAAN MAJU 2017 2016 4.235.000.000 3.850.000.000
Rencana 2015
2018
2018 4.658.500.000
2
2
2
2
2.700.000.000
2.970.000.000
3.267.000.000
3.593.700.000
1
1
1
1
302.820.000
333.102.000
366.412.200
403.053.420
Total Alokasi Kegiatan Prioritas 2015 : Rp 119.500 Juta, terdiri dari: a) Prioritas Nasional RpO Juta b) Prioritas Bidang RpSO.319 Juta c) Prioritas K/L Rp4.625 Juta
Jakarta, 4 April 2014 disial n Kepatuhan Ine
11. Ronny Dolfinus Tulak, MM. j/_ NIP.19590702198703 1 001
icnterian Keuangan
tienterian PPN/Bappenas irektur Hukum daji Ham
NIRT9391206 198903 1 001
PRIORITAS (N, B, K/L)
