DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK

DOKUMEN KESEPAKATAN

PERTEMUAN TIGA PIHAK

: Pertemuan Tiga Pihak Pembahasan Rancangan RKP KIL 2012 dan Pagu Indikatif RAPBN 2012 untuk Mahkamah Konstitusi RI.

Acara

Tanggal dan Waktu a. Tanggal

: 11 April 2011

b. Pukul

: 13.00 - 18.00 WIB

Tempat

: Ruang Florencia 2, Hotel Akmani, Jl. Wahid Hasyim No. 91

Jakarta Pusat

Pimpinan Rapat

: Direktur Hukum dan HAM, Bappenas

Dasar Pelaksanaan

: 1. Rancangan Awal RKP Tahun 2012 Buku I dan Buku II

2. Surat Menteri PPNlBappenas dan Menteri Keuangan No. 0091/M.PPN/03/201I dan SE-189.lIMK.02/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP Tahun 2012.

Tujuan Pertemuan

: Membahas dan mendiskusikan isulsubstansi RKP 2012 dengan fokus bahasan yaitu :

a. Arah kebijakan Mahkamah Konstitusi RI; b. Rincian Kegiatan Prioritas T A 2012 Mahkamah Konstitusi RI Berdasarkan Program; c. Usulan InisiatifBaru; dan d. Pagu Indikatif Kegiatan Prioritas Mahkamah Konstitusi RI T A 2012 Peserta Pertemuan 1. Bappenas 1.1. a. Nama

b. Jabatan

1.2.a. Nama b. Jabatan

Dr. Diani Sadiawati, SH, LLM

Direktur Hukum dan HAM, Bappenas

: Prahesti Pandanwangi, SH, Sp.N, LLM : Kasubdit HAM, Bappenas

2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2.1. a. Nama b. Jabatan

: Rudwon Situmorang, SE, MM : Kasubdit Anggaran lID, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia

2.2. a. Nama b. Jabatan

: Edi Eko Poerwanto, SH, M.Si : Kasi Anggaran 1ID-3, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia

3. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 3.1. a. Nama b. Jabatan

: Rubiyo, Ak., M.Si. : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

3.2. a. Nama b. Jabatan

: Budi Achmad Djohari, Ak. : Kepala Bagian Perencanaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

BASIL KESEPAKATAN I. VISI

Mahkamah Konstitusi (MK) dibentuk untuk memberikan jaminan bahwa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (de hoogtswet) benar-benar dilaksanakan dalam segenap kehidupan berbangsa dan bemegara, menjamin berjalannya prinsip checks and balances, serta menjamin keberlangsungan demokrasi dan pcrlindungan hak konstitusional warga negara. MK menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang oleh UUD 1945 diberi pengertian sebagai kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. PasaI 24 C ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (constitutionally entrusted powers) dan satu kewajiban konstitusional (constitutional obligation). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Empat kewenangan MK tersebut adaIah : 1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; 3. Memutus pembubaran partai politik; dan 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Berdasarkan Pasal 7B ayat (1) sampai dengan (5) dan PasaI 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan daIam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, MK mempunyai kewajiban untuk memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Untuk dapat melaksanakan kekuasaan yang demikian dan sesuai dengan kondisi umum yang telah dicapai, secara keJembagaan MK telah menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan melaIui rumusan visi sebagai berikut: ''Tegaknya Konstitusi dalam rangka Mewujudkan Cita Negara Bukum dan Demokrasi demi Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan yang Bermartabat". II. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi MK didasari prinsip supremacy of law dan equality Eefore the law belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten. Orientasi dan kendali kuat kepentingan politik penguasa saat ini membuat hukum, termasuk konstitusi, sekedar diposisikan sebagai alat melegitimasi kekuasaan. Dalam hal ini, konstitusionalitas belum 2

terbangun dengan baik dan budaya sadar berkonstitusi juga belum mendapatkan tempat proporsional dalam pola pikir berbangsa dail bernegara di Indonesia. Pasal 1 ayat (2), UUD 1945 menegaskan, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Sementara pasal 1 ayat (3), UUD 1945 menyatakan, negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, bahwa UUD 1945 menganut prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat) sekaJigus nomokrasi (kedaulatan hukum). Arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilar negara hukum itu sendiri, yaitu paham kedaulatan hukum. Prinsip demokrasi harus terns dibangun, dan nomokrasi harus ditegakkan untuk mengimbangi. Demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya rule of law. Demokrasi membutuhkan aturan main yang jelas dan dipatuhi secara bersama. Tanpa aturan main, demokrasi tidak akan pemah mencapai tujuan-tujuan substansialnya. Berpijak dari kondisi tersebut, MK harus dapat merumuskan dan menetapkan perencanaan, tujuan, strategi dan langkah konkrit yang tepat agar fungsi MK dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam rangka mewujudkan visi MK sebagaimana dikemukakan di atas, maka misi MK ditetapkan sebagai berikut : 1. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya; dan 2. Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi.

III. SASARAN STRATEGIS Dalam rangka penjabaran dan implementasi dari misi MK di atas diwujudkan melalui tujuan-tujuan yang ingin dicapai, sebagai berikut : 1) Menegaskan peran MK sebagai pengawal konstitusi melalui penyelenggaraan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta mengedepankan prinsip modem, cepat, dan sederhana; 2) Membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan; dan 3) Menata dan memperkuat organisasi MK yang independen, efektif. dan efisien. Sedangkan sasaran strategis untuk mencapai tujuan-tujuan sebagaimana tersebut di atas meJiputi : a. Meningkatnya pelayanan administrasi justisial yang modem, profesional dan terpercaya; b. Meningkatnya pelayanan administrasi umum yang modem, profesional dan terpercaya; c. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas lembaga peradiJan; d. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang mandiri dan berkualitas; e. Terbangunnya budaya sadar berkonstitusi melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu konstitusi dan ketatanegaraan; f. Terwujudnya refonnasi birokrasi di lembaga peradilan sebagai upaya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik; dan g. Meningkatnya keIjasama nasional dan intemasional.

IV. ARAH KEBIJAKAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 sebagai rencana pembangunan jangka menengah, pelaksanaannya dijabarkan secara tahunan dalam rencana pembangunan jangka pendek yang dituangkan dalam Rencana KeIja Pemerintah (RKP). Rencana KeIja Pemerintah Tabun 2012, sebagai pelaksanaan rencana jangka pendek RPJMN 2010-2014, diarahkan untuk lebih menyelaraskan dan memantapkan agenda penataan kembali negara Indonesia. Agenda penataan kembali tersebut, difokuskan kepada percepat3n dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. . Dalam agenda penataan kembali Indonesia, pembangunan hukum menjadi salah satu bagian krusiaI untuk dilaksanakan. Pembangunan hukum dilaksanakan untuk mencapai sasaran mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum. Hal tersebut sebagaimana telah dituangkan dalam arab, tahapan, dan prioritas jangka panjang pembangunan hukum 2005-2025 dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. 3

Untuk mewujudkan dan mencapai sasaran tersebut, titik berat pembangunan hukum diletakkan pada optimalisasi upaya demi terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan hukum tersebut mencakup beberapa elemen pokok yaitu pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana, dan prasarana hukum, serta perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, dan penciptaan kehidupan masyarakat yang adit dan demokratis. Sesuai dengan arah, sasaran dan elemen pokok pembangunan hukum sebagaimana dimaksud di atas, MK sebagai salah satu peJaku kekuasaan kehakiman pada dasarnya memiliki porsi besar untuk turut memberikan kontribusinya. Dalam hal ini, MK mempunyai peran, kew~iban dan tanggung jawab yang krusial, untuk turut mewujudkan sasaran pokok pembangunan yaitu terwujudnya Indonesia yang demokratis dengan berlandaskan hukum dan berkeadilan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, langkah-Iangkah yang ditempuh MK merupakan bentuk dorongan konstruktif menuju terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia termasuk upaya-upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, serta menjaga kontinuitas dan keberlanjutan penataan sistem hukum nasional. Langkah-Iangkah MK untuk mencapai sasaran pembangunan hukum nasional yang disesuaikan dengan arab kebijakan nasional, dijabarkan ke dalam 4 (empat) program, yaitu : I. Program Penanganan Perkara 2. Program Kesadaran Berkonstitusi 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK 4. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Program Penanganan Perkara berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan MK dalam menegakkan konsitusi sebagai hukum tertinggi negara. Dalam program ini, kegiatan prioritas MK meliputi : a. Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), Penanganan Perkara Perselisihan HasH Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, dan Perkara Lainnya. Selama tabun 2012, penanganan perkara pemilukada merupakan kontribusi penting yang akan diperankan MK untuk membangun dan menata kembali serta menguatkan pilar-pilar demokrasi. MK dalam hal ini berperan mengawal pelaksanaan pemilukada melalui penyediaan mekanisme penyelesaian hukum yang legal konstitusional. Mekanisme penanganan perkara perselisihan pemihikada diselenggarakan dalam rangka memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam koridor negara demokrasi berdasarkan hukum. Namun demikian, penanganan perkara Pengujian Undang-undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dan lainnya tetap harus dijalankan dengan baik tanpa sedikitpun terganggu kualitasnya oleh penanganan perkara pemilukada. Program berikutnya adalah Kesadaran Berkonstitusi. Program ini pada prinsipnya bukan program terpisah melainkan terkait erat dengan pelaksanaan kewenangan MK. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan: a. Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Penyebarluasan Informasi MK. Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman dan kesadaran hukum warga negara dalam berkonstitusi, termasuk pemahaman terhadap hukum acara MK. Pemahaman yang baik warga negara terhadap hukum acara MK akan berpengaruh besar terhadap kelancaran MK dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama penanganan perkara perselisihan pemilukada yang ditentukan memiliki limit'asi waktu. Untuk itu, kegiatan Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Penyebarluasan Informasi MK ditempuh melaui penyelenggaraan kegiatan temu wicara MK dengan organisasi profesi,dan kemasyarakatan serta tokoh masyarakat. :-

i

4­

Selanjutnya, dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK akan diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan yang meliputi : a. Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana; dan b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung. 4

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MK. Seeara keseluruhan kegiatan di atas diarahkan untuk meningkatkan performa MK yang ditempuh melalui pelaksanaan kegiatan pengernbangan ICT (information, communication and technology). Terakhir, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya meneakup kegiatan : a. Penyelenggaraan Penelitian Isu-lsu Konstitusi, Ketatanegaraan dan Pengelolaan Perpustakaan; b. Pengelolaan Arsip, Pembinaan Surnber Daya Manusia dan Kerumahtanggaan; c. Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Pengawasan; d. Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan Pengelolaan Teknologi lnformasi; dan e. Penyelenggaraan Administrasi Perkara, Persidangan, Putusan dan Hukum. Terkait dengan pernbinaan kualitas surnber daya rnanusia akan dilakukan melalui penyelenggaraan atau pengikutsertaan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) baik struktural, teknis maupun fungsional. Sementara, dukungan teknis bagi kelancaran pelaksanaan kewenangan juga diternpuh rnelalui penyelenggaraan kegiatan memberikan pernahaman dan penguasaan hukum aeara MK rnelalui diklat. Diklat dimaksud akan diselenggarakan dengan melibatkan stakeholders yang terkait antara lain dosen hukum tata negaradan guru PKN.

s

V.

KEGIATAN PRIORITAS

Program Dukungan Manajemen dan

77

I

1

1

I Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah

28.736,61

I

25.033,60

I

24.973,60

I

24.973,60

3.800,00

r

2.900,00

I

2.900,00

I

2.900,00

!

11.642,13

I

11.500,00 ,

12.100,00

I

12.100,00

I

4.359,42

I

3.933,60

I

3.973,60

I

3.973,60

8.935,06

I

6.700,00

I

6.000,00

I

6.000,00

59.999,54

I

63.594,00

I

76.081,00

I

76.081,00

Konstitusi Rl

Penyelenggaraan

pengembangan

77 I

Hukum

Tn,." I.,h

I

Pelayanan Hubungan

Masyarakat, Kerjasama,

dan

I 1.2 I Keprotokolan Teknologi Pengelolaan Informasi

Penyusunan Program,

Rencana Kerja Anggaran, 1.3 I Pengelolaan Keuangan, dan asan

77 I

77 I

77

6 kegiatan 16 kegiatan 16 kegiatan /6 kegiatan

Perkara, administrasi I 1.1 I Administrasi Persidangan, Putusan, dan yustisial

I

I

77

6

77

6

1.4

I

J)1\,fV

I

A"...

4 peraturan t:~Ui ..U ,,"l.j

,""",noliJ.;:»

Jumlah sistem dan

informasi penanganan perkara

I

2 paket

Penyusunan dokumen anggaran penanganan perkara

I

1 paket

Jumlah keg

Pengelolaan Arsip, pengembangan

dan organisasi, Pembinaan SDM SD~ Kerumahtanggaan

dan reformasl birokrasi

I

2 paket

I

2 paket

I

2 paket

1 paket

I

1 paket

I

1 paket

I 5 kegiatan I 5 kegiatan I 5 kegiatan I 5 kegiatan I

Program Penanganan Perkara Konstitusi 6.1

I SKLN.

PHPU

:rkara PUU, Lerdslatif.

Jumlah perkara PUU. SKLN. dan

80

perkara

80 perkara

Lainnya

25 perkara

56 perkara

77

77

7

7

7

7.1

Program Kesadaran Berkonstitusi

Peningkatan Berkonstitusi Penyebarluasan .

MK

pema~: '"

.

In lormaSl

Jumlah kegiatan peningkatan pemahaman berlronstitusi dan hukum acara MK lumlah penyebaran infonnasi penanganan perkara dan Dutusan MK

I

I

34 kegiatan

34 kegiatan

34 kegiatan

34 kegiatan 60.704,08

114 paket

114 paket

114 paket

37.100,00

37.100,00

37.100,00

114 paket

7

VI.

77 I

KEGIATAN NON PRIORITAS

Pelayanan Hubungan Masyarakat, Keprotokolan dan Pengelolaan Teknologi Informasi

I 1.1 I Kerjasama,

, 77 I

Penyusunan Program, Rencana I 1.2 I Kerja Anggaran, Pengeloiaan Keuangan, dan Pengawasan

Konstitusi dan MK Jumlah kerjasama dala~ dan luar ne en Jumlah Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan

kegiatan

Po.gdo)"""

77 I

I

BMN dan Kerumahtanggaan Jumlah kegiatan kearsipan

77 I

Penyelenggaraan Penelitian Isu-Isu , 1.4 I Konstitusi, Ketatanegaraan dan Pengelolaan Perpustakaan

I 21 judul I 21 judul I 21 judul

I

4 paket

I

2 paket

I

6 paket

I 6 paket I 6 paket I 6 paket

Jumlah kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Jumlah

Pengelolaan Arsip, Pembinaan I 1.3 I SDM dan kerurnahtanggaan

21 judul

I

I I

3 paket

3 paket

4 paket

4 paket

2 paket

I

3 paket

I

3 paket

2 paket

4 paket

I

3 paket

I

20.638,40

I

21.638,40

I

21.638,40

27.810,06

I

32.678,00

I

35.478,00

I

35.478,00

35.564,94

I

38.850,00

I

42.010,00

I

42.010,00

10.300,00

I

10.500,00

I

12.000,00

I

12.000,00

2 paket

I

3 paket

3 paket

I

33.357,87

I

3 paket

Jurnlah kajiar. dan penelitian perkara

7 kegiatan

8 kegiatan

8 kegiatan

10 kegiatan

Jurnlah kegiatan Pengelolaan Perpustakaan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

2 Kegiatan

77 I

2

77 I

2

R-ehabHitasi, Pembangunan, I 2.1 I Pengadaan, Peningkatan sarana dan PraSarana

I 2 2 I Pengadaan .

Peralatan Perlengkapan Gedung

*

d an

Jumlah sarana dan prasarana pengembangan gedung

I

Jumlah peralatan

dan perJengkapan kantor

I °paket I

Ipaket

lpaket

Ipaket

Ipaket

I lpaket I

lpaket

I lpaket

I

20.100,00

I

16.500,00

- I

5.600,00

I

5.000,00

I

5.000,00

I

14.500,00

I

11.500,00

I

11.500,00

20.000,00

Vll.

USULAN INISIATIF BARU Outcome I Suarao

Pro!!ram I Ke!rlatan (1)

--

(2)

Indikator Kinerja

(4)

(3)

Alokasi (6)

(5)

-

-

.-

TallIet

-

VIll. CATATAN PEMBAHASAN

I I Kegiatan Prioritas Nasional

n

-Tidakada

Tidakada

Tidak ada

Terkait Penyelenggaraan Konferensi Internasional yang dimana MK RI menjadi tuan rumah Pertemuan Asosiasi MK se-Asia, mohon agar sangat diperhatikan untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi mama dari MK -Rl, yang juga penting untuk dikaitkan dengan indikator dan target dari kegiatan yang ada, sehingga capaiannya dapat muncul secara kongkrit dalam penilaian kinerja.

SEB Menteri PPNlKepala dan Menteri Bappenas Keuangan Nomor 00911M.PPN/03/2011, SE189.11MK.02/2011 perihal Pagli Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Ketja Pemerintah (RKP) Tabun 2012 telah menetapkan Belanja Pegawai Operasional sebesar Rp.11.234.400.000,dan Belanja Barang Operasional sebesar Rp.32.299.100.000,-. Apabila diperlukan penambahan setelah dilakukan anaIisa vanlZ akurat

Perubahan pagu program dari 130.064.000.000 menjadi 135.769.480.000, karena Penyesuaian atas Gaji dan Tunjangan, dan adanya Penyelenggaraan Konferensi Intemasional terkait mertiadi tuan rumah Pertemuan Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia.

I Kegiatan Prioritas Bidang

n.l I Program Manajemen Pelaksanaan . Lainnya Konstitusi RI

Dukungan dan Teknis Mahkamah

Sepakat akan perubahan tersebut.

lO

a. Penyelenggaraan Administrasi Perkara, Persidangan, Putusan, dan Hukum

Agar disiapkan data-data terkait kronologis dan konsistensi dari perubahan (narasi indikator, target dan satuan target) tersebut untuk keperluan pengukuran kinetja dan evaluasi RPJMN.

Pada prinsipnya disepakati.

dapat I Penggabungan 3 indikator yaitu :

Selanjutnya agar berkoordinasi secara tiga pihak terkait aplikasi Renja KIL dan RKA-KL 2012.

Sangat penting. untuk diperhatikan perumusan capaian yang kongkrit dari kegiatan mI, mengingat kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan prioritas MK Rl, yang berperan besar dalam mendukung tugas dan fungsi utama MK RI dalam penanganan perkara.

Agar disiapkan data-data terkait kronologis dan konsistensi dari perubahan (narasi indikator, target dan satuan target) tersebut untuk keperluan pengukuran kinerja dan evaluasi RPJMN. Selain itu perlu juga disiapkan data­ data terkait tahaDan dan tareet dari

pembinaan

J umlah kegiatan penyusunan risalah

pembinaan

Jumlah kegiatan administrasi yustisial

pembinaan

menjadi 1 indikator yaitu : Jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan administrasi yustisial Target ketiga indikator tersebut juga digabungkan dari 2 kegiatan dari masing-masing indikator, menjadi 6 kegiatan.

Sepakat akan perubahan tersebut.

b. Pelayanan Hubungan Masyarakat, Ketjasama, Keprotokolan dan Pengelolaan Teknologi Informasi.

Jumlah kegiatan administrasi perkara

Pada prinsipnya disepakati.

dapat I Penggabungan 2 indikator yaitu :

Selanjutnya agar berkoordinasi secaratiga pihak terkait aplikasi Renja KIL dan RKA-KL 2012.

Operasional sistem informasi MK dalam rangka penanganan perkara yang transparan dan akuntabel Operasional vicon dan tim leT menjadi 1 indikator yaitu:

11

sistem dan tersebut.

perkara

Jumlah sistem dan penanganan perkara

informasi

Sepakat akan perubahan tersebut.

c. Penyusunan Program,· Rencana KeIja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, 'dan

I

Tidak ada perubahan indikator dan target

-

d. Pengelolaan . Arsip, Agar disiapkan data-data terkait Pembinaan SDM dan kronologis dan konsistensi dari perubahan (narasi indikator, target Kerumahtanggaan dan satuan target) tersebut untuk keperluan pengukuran kineIja dan evaluasi RPJMN.

Pada pnnslpnya disepakati.

Selanjutnya agar berkoordinasi secara tiga pihak terkait aplikasi Renja KIL dan RKA-KL 2012.

Sepakat akan perubahan tersebut.

I

dapat Penggabungan dari 3 indikator yaitu : Jumlah kegiatan reformasi birokrasi Jumlah kegiatan struktur organisasi

penyusunan penyempurnaan

Jumlah peserta pendidikan pelatihan kepaniteraan

dan

menjadi 1 indikator yaitu : Jumlah kegiatan organisasi, SDM birokrasi

pengembangan dan reformasi

Penggabungan target menjadi 5 kegiatan. IT.2

data-data terkait I Pada

tahun 2012

12

SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota . dan Perkara Lainnya

kronologis dan konsistensi dan I disepakati. perubahan (narasi indikator, target dan satuan target) tersebut untuk keperluan pengukuran kinerja dan evaluasi RPlMN. Terkait penanganan perkara, dimana peran MK RI yang sifatnya pasif dan dimungkinkan terjadinya perubahan dan penyesuaian asumsi, maka sangat penting kesinambungan informasi tiga pihak terkait perubahan dan penyesuaian terse but, terutama yang terjadi di tengah tahun berjalan, dalam rangka konsistensi dan kronologis serta justifikasi data. Sepakat akan perubahan tersebut.

II. 3

I

Program Berkonstitusi

I.

indikator sebagai berikut : Jumlah perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya, dari 85 perkara menjadi 103 perkara, karena tren perkara yang masuk dan carry over dari tahun sebelumnya, serta target penyelesaian. Jumlah perkara Pemilukada, dari 55 perkara menjadi 56 perkara karena kecenderungan perkara yang masuk dan terdapat carry over dari tahun sebelumnya. Perubahan alokasi anggaran kegiatan 54.545.100.000 menjadi dari 59.999.540.000, karena alokasi anggaran yang sebelumnya belum memperhitungkan laju inflasi.

Kesadaran ,

Peningkatan Pemahaman Agar disiapkan data-data terkait Berkonstitusi dan kronologis dan konsistensi dari Penyebarluasan Informasi perubahan (narasi indikator, target dan satuan target) tersebut untuk MK keperluan pengukuran kinerja dan evaluasi RPlMN.

Apabila perubahan yang Kegiatan ini sebelumnya adalah kegiatan diusulkan mengakibatkan KIL, yang diajukan menjadi kegiatan pergeseran antar program pada prioritas bidang. prinsipnya dapat disepakati. Perubahan alokasi anggaran kegiatan dari 71.864.000.000 menjadi 60.704.080.000.

data

13

komprehensif survei tersebut. akan

kegiatan tersebut.

Akan ada kegiatan baru yang akan dilakukan dalam kegiatan ini yaitu survei kesadaran berkonstitusi.

Jakarta, 13 April 2011

14