DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN 1 DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK
Acara
Tanggal dan Waktu a. Tanggal b. Waktu Tempat Pimpinan Rapat Dasar Pelaksanaan
Tujuan Pertemuan
Peserta Pertemuan 1. Kementerian PPN/Bappenas a) Nama Jabatan b) Nama Jabatan
Pertemuan Tiga Pihak Pembahasan R,.-.cangan RKP K/L 2014 dan Pagu Indikatif RAPBN 2014 untuk Komnas HAM/Komnas Perempuan 11 April 2013 13.20-15.35 WIB Hotel Cemara 2, Jakarta Direktur Hukum dan HAM, Bappenas 1. RancanganAwal RKP Tahun 2014 2. SB Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan No. 1949/M.PPN/04/2013; S-279/MK.02/2013 tanggal 5 April 2013 Membahas penyusunan RKP 2014 dengan fokus bahasan yaitu: a. Arab kebijakan KOMNAS HAM/KOMNAS PEREMPUAN; b. Rincian program dan kegiatan prioritas TA 2014 KOMNAS HAM/KOMNAS PEREMPUAN; c. Usulan Inisiatif Baru; d. Pagu Indikatif Kegiatan Prioritas KOMNAS HAM/KOMNAS PEREMPUAN TA 2014
Arif Christiono Soebroto Direktur Hukum dan HAM, Bappenas Prahesti Pandanwangi Kepala Sub Direktorat HAM
Kementerian Keuangan a) Nama Jabatan b) Nama Jabatan
Eko Supriyanto Kepala Seksi Anggaran IIIC-4, Kementerian Keuangan Triyono Purwantoko Staf Seksi Anggaran IIIC-4, Kementerian Keuangan
Kementerian/lembaga a) Nama Jabatan b) Nama Jabatan
Ir. Johan Efendi, M. Si Kepala Biro Perecanaan dan Kerja Sama, Komnas HAM Widjatmoko Kepala Bagian Perencanaan, Komnas HAM
HASH KESEPAKATAN Kementerian/Lembaga: 151 A. VISI Terwujudnya lembaga yang mandiri dan terpercaya dalam perlindungan, pemajuan, dan oeneeakan HAM. penegakan
B. MISI
Sebagai penjabaran dari visi tersebut, Komnas HAM menetapkan sejurnlah misi sebagai berikut: 1) Meningkatkan kinerja seluruh unsur organisasi Komnas HAM; 2) Meningkatkan kemandirian dan profesionalitas lembaga, khususnya pada aspek penganggaran, tata organisasi, dan sumber daya manusia; 3) Memperkuat posisi kelembagaan dan kevvenangan Komnas HAM melalui penyempurnaan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya; 4] Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi-fungsi dalam bidang pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi; 5) Mendorong terwujudnya kebijakan dan implementasi yang berbasis HAM dan keadilan sosial [social justice); 6) Memperkuat kesadaran aparatur negara dan civil society atas pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM; 7) Mengembangkan dan mengefektifkan jejaring kerjasama di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional dengan para pemegang kepentingan (stakeholder) dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia. C SASARANSTRATEGIS Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Komnas HAM menetapkan sasaran strategis, antara lain sebagai berikut: Meningkatnya jumlah perundang-undangan yang berperspektif HAM melalui peningkatan kualitas penelitian dan pengkajian kebijakan pemerintah dan peraturan perundangundangan; Meningkatnya jumlah instansi pemerintah, lembaga atau organisasi dan individual yang bekerjasama dengan Komnas HAM melalui peningkatan pelayanan pengaduan dan respon Komnas HAM terhadap laporan pelanggaran HAM dan masalah-masalah aktual melalui publikasi dan dokumentasi, media engagement, perluasan jejaring serta trust building; Peningkatan kualitas pelayanan pengaduan secara quick response dengan penetapan prosedur serta petunjuk pelaksanaan [standard operating procedure/SQV} yang berbasis kinerja; Tersusunnya Human Rights Indicator of Indonesia sebagai indikator dalam penetapan pelanggaran HAM; Berkurangnya diskriminasi terhadap ras dan etnis; Terlindunginya migrant workers dari pelanggaran HAM; Peningkatan kerjasama Komnas HAM dengan institusi pemerintah, lembaga (NGO dan PUSHAM) dan jaringan pendidik dalam bidang pelatihan HAM; institusi pemerintah, lembaga dan lembaga [NGO dan PUSHAM) yang melakukan publikasi, kampanye dan penyuluhan HAM; Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai melalui pengembangan sistem monev program pendidikan dan pelatihan, pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang berbasis kinerja, peningkatan efektifitas tata kelola organisasi serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang tugas dan fungsi; dan
Peningkatan akuntabilitas lembaga melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efisien, efektif dan pengelolaan BMN sesuai peraturan yang berlaku. D. /VRAM KEBIJAKAN
Bcrdasarkan visi dan misi serta sasaran strategis yang ditetapkan, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: Penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara dilakukan melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta kerjasama dengan organisasi lainnya baik di tingkat nasional, regional maupun intei nar'onal dalam bidang HAM; Penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM dengan pengkajian dan penelitian terkait peraturan perundangan nasional dan instrumen internasional. Penanganan pengaduan dan pemantauan kasus pelanggaran HAM; Penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat; Penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui mediasi; Penyusunan Human Rights Indicator of Indonesia; Sosialisasi dan pengawasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Diskriminasi Ras dan Etnis; Pengkajian, pemantauan dan penyelidikan terkait pelanggaran HAM terhadap Indonesian Migrant Workers;
Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan, pedoman dan SOP Komnas HAM; Pengembangan SDM melalui penambahan pegawai serta pendidikan/pelatihan teknis dan fungsional dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai; Mempertahankan kualitas laporan keuangan Komnas HAM; Peningkatan kualitas administrasi dalam pengelolaan APBN dan pengelolaan BMN; Peningkatan sarana dan prasarana kerja; Peningkatan kualitas perencanaan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Renstra Komnas HAM 20152019; Peningkatan kerjasama dengan lembaga di lingkup nasional, regional dan internasional; Peningkatan kualitas laporan kinerja dan laporan tahunan Komnas HAM dalam bahasa asing, penyusunan dan pelaksanaan instrumen pengukuran terhadap kinerja dan penyusunan pedoman penerapan manajemen resiko; Penyelenggaraan sidang paripurna Komnas HAM yang berkualitas.
E. No.
CATATAN PEMBAHASAN Materi Pembahasan
Catalan Kementerian PPN/Bappenas
IA1 Prioritas Pembangunan Nasional Program dan Penurunan anggaran pagu indikatif Kegiatan 2014 untuk Komnas HAM & Komnas Prioritas Perempuan diharapkan dapat didiskusikan tentang kegiatan mana saja yang akan diefisiensikan tanpa meninggalkan kegiatan prioritas Komnas HAM dan Komnas Perempuan; Penurunan anggaran secara logis mempengaruhi turunnya target, demikian juga kegiatan bisa bergeser dengan catatan bahwa apapun yang digeser tidak boleh melampaut batas atas [ceiling]; Dimungkinkan untuk diajukan usulan kebutuhan Rupiah Murni untuk mendukung kegiatan Komnas HAM/Komnas Perempuan tahun 2014.
Catatan Kementerian Keuangan
Catatan Kementerian/ Lembaga
ill Pagu indikatif ini merupakan batas maksimal yang tidak dapat dilampaui serta tidak diperkenankan melakukan realokasi antar jenis belanja dan sumber pendanaan. Harus juga mencermati alokasi anggaran yang kurang efisien misalnya konsinyering, gedung baru, pengadaan kendaraan dinas; Penurunan pagu merupakan penifokusan kembali alokasi anggaran di tahun 2014. Dengan trilateral meeting ini diharapkan K/L dapat menyusun skala prioritas sehingga dengan pagu yang terbatas namun output dapat dicapai secara maksimal. Terkait dengan kekurangan Belanja Operasional untuk kekurangan gaji karena adanya penambahan jumlah Komisioner dari 11 menjadi 13 orang, mohon agar kekurangan tersebut dihitung dan dimasukkan ke dalam Lampiran Hasil Trilateral Meeting (Lampiran Belanja Operasional) Pagu indikatif adalah pagu ancar-ancar, masih ada tahapan sebelum pagu K/L ditetapkan menjadi pagu akhir/final yaitu Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran. Apabila menurut Komnas HAM dan Perempuan pagu indikatif ini belum memenuhi kebutuhan maka Komnas HAM dapat menyampaikan usulan tambahan dalam dokumen ini untuk dipertimbangkan dengan catatan sepanjang keuangan negara memungkinkan.
Pergeseran antar kegiatan akan dilakukan oleh Komnas HAM/Komnas Perempuan. Sebagai contoh dalam penanganan mediasi di kegiatan Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM dicantumkan program/ kegiatan yang anggarannya berlebih dan j i k a tidak dikurangi dikhawatirkan penyerapan kegiatan tidak optimal. Komnas HAM Tahun 2013 dengan anggaran 72.8M u n t u k keperluan [ayanan perkantoran Biro Umum masih terdapat kekurangan anggaran antara lain: 1. Penyesuaian honorarium terkait dengan tambahan komisioner dari 11 menjadi 13 orang; 2. Adanya Perpres tentang kenaikan honorarium anggota Komnas HAM; 3. Rencana Penerimaan CPNS Komnas ! IA Tahun 2014 4. Kebutuhan anggaran u n t u k penyesuaian honorarium PTT (Pegawai Tidak Tetap) sesuai dengan SBU tahun 2013; 5. Adanya rencana remunerasi pada tahun 2014; 6. Tambahan biaya nemeliharaan gedung Hayam Wuruk terhai| ; jp service charge. Perlu perhatian negara terhadap National Human Rights Institution. Dari tahun ke tahun, alokasi anggaran untuk Komnas HAM/Komnas Perempuan berkurang dengan fungsi checks and balances berbeda dengan K/L pada umumnya dan tugas tersebut merupakan mandat yang cukup berat. Dukungan anggaran perlu diperhatikan agar Komnas HAM/Komnas Perempuan dapat menjalankan mandat dengan baik.
2
Inisiatif Baru
3
Pengalihan Dkonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Belum teralokasinya anggaran untuk pemantauan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden tahun 2014 dan peiaksanaan kewajiban berdasarkan konvensi Internasional yang diratifikasi oleh pemerintah Rl
•
Komnas HAM, khususnya di Penegakan tidak terima bantuan dari donor/pihak luar [funding]. Melainkan murni APBN sebagai wujud independensi. Jadi, mohon diperhatikan,
Komnas HAM dan Komnas Perempuan mengajukan inisiatif baru pada proses Pagu Indikatif namun tidak dialokasikan pada saatpengeluaran Pagu Indikatif Tahun2014.
Pendanaan Pembangunan Nasional 4 Pinjaman dan • Penting didiskusikan sejauh mana Hibah Luar Komnas Perempuan memanfaatkan Negeri dana dari donor secara optimal. Jika melihat penyerapan dana dari donor sebesar Rp. 9 Miliaryang masih rendah. Perlu koordinasi antara Bappenas, Komnas HAM dan Komnas Perempuan dafam proses penerimaan maupun peiaksanaan hibah sesuai dengan PP No. lOTahun 2011 tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. 5 PNBP/BLU Belanja 6 Operasional Kebutuhan 7 Tambahan Rupiah Murni Program Tematik Dukungan 8 Kerjasama Pemerintab Swasta (KPS Anggaran 9 Pendidikan 10 Anggaran
•
-
•
Sebisa mungkin dihindari kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri mengingat beban hutang pemerintah yang sudah sangat tinggi. Kemudian apabila K/L menerima Hibah (tunai, barang/jasa) agar didokumentasikan ke dalam DIPA.
-
i
-
-
11 12
13
14
Responsif Gender [ARC) Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular Masterplan Percepatan dan Perluasan Penibangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3K!) Millenium Development Goals (MDG's) Jakarta, /Lembaga encanaan
031002
April 2013 Kementerian PPN/Bappenas DireWur Hukum dan HAM
LAMPIRAN 2 LAMPIRAN HASIL KESEPAKATAN 1. RINCIAN PAGU PER PROGRAM Kode Prog
Dep d) 074
(2) 01
Program/Kegiatan
_(3L_ Program dan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM
SumberPendanaan
_J4L_
a. Rp, Murni b. PNBP c. BLU d. PLN e. HLN f. PDN g. SBSN Total a. Rp. Murni b. PNBP c.BLU d.PLN e. HLN f. PON g. SBSN Total
Rencana2014 (Juta Rupiah)
2015
Prakiraan Maju 2016
(6)
(?)
2017
^J5L 61,348,4
98,890,0
99,000,0
99,000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61,348,9
98,890,0
99,000,0
99,000,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61,348,9
98,890,0
99,000,0
99,000,0
_J) -
2. REKAPITULASI DAFTAR KEGIATAN Kode 074.01 3332
3333
Program/ Kegiatan
Target Jndlkator
Prakiraan Maju Rencana 2014 2017 2015 | 2016 PROGRAM DAN DUKUNGAN MANAJEMEN PELAKSANAAN TUGASTEKNIS LAINNYA KOMNAS HAM Penguatan Kcsadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara 4 4 Jumlah rekomendasi yang terkait dengan 4 Rekomendasi 4 pembentukan/perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM Tingkat tindak lanjut dari rokomendasi hasil 10% 60% 60% 60% pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan/perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan nasional/aksesi/ratifikasi instrumen HAM internasional 4 Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM 2 Pedoman 4 4 d Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparatur 4 4 Laporan 4 negara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui client feedback survey Peningkatan alumni pelatihan fasilitator HAM 70 Orang 80 100 150 Peningkatan jumlah aparatur negara, perorangan, 840 1050 800 Orang 1225 kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang paham tentang perundangundangan yang berperspektif HAM Peningkatan Pcnanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Prosentase penanganan pengaduanyang disampaikan ke Komnas HAM
Tersedianya sistem pengaduan online dan database pengaduan Prosentase pemantauan kasus pelanggaran HAM dan kondisi HAM
Prosentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait
2250 Kasus ditangani dari 3000 kasus yang diterima oleh Komnas HAM 1 Aptikasi
2250
1500 Kasus ditindaklanjuti dari 2025 kasus yang diterima dari Bagian Pengaduan 7 Kasus ditangani dari 10 kasus yang direkomendasik
1500
1
7
r
Rencana 2014
Alokasi (I).il.iin |tita Rupiah) PraUiran Maju 2015 2016
Prioritas (N,B,K/L)
2017
5,220.8 1,375.0
8,416.0 2,216.0
8,416.0 2,216.0
0,416,0.0 2,216.0
135.0
557.4
557.4
557.4
470.0 1,728.0
757.0 2,585.2
757.0 2,585.2
757.0 2,585.2
594.8 918.0
900.0 1,400.0
900.0 1,400.0
900.0 1,400.0
9,060.1
14,604.0
14,604.0
14,604.0
1,188.0
1,914.9
1,914.9
1,914.9
1
650.0
1,047.7
1,047.7
1,047.7
1500
1500
4,252.1
6,854.0
6,854.0
6,854.0
7
7
650.0
1,047.7
1,047.7
1,047.7
2250
1
2250
B
B
•Kode
Program/ Kcgiatan
Indikator Rencana 2014
Jumlah hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang diserahkan ke Jaksa Agung Prosentase penanganan kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme mediasi
3334
3335
Alokasi
Target
an oleh Subkom Pemantauan 1 Hasil Penyelidikan
Priori tas fN,B,K/L)
f n . i l . i m J u l . i Rupiali)
PrakiraanMaju 2015
f 2016
2017
1
1
1
157 157 157 Kasus yang 157 ditangani dari 225 kasus yang diterima melalui mekanisme mediasi Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban 80 80 Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara 20 % Konsep 80 dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan 60 60 Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam 60 20% upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk Stakeholder kekerasan terhadap peremptian serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan •1 4 Hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti 1 Kajian dan 4 terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan Konsep perlindungan HAM perempuan 5 Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan 1 Laporan 5 5 pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan Prosentase Respon Pengaduan perempuan korban 20% Laporan 80 80 80 kekerasan Prosentase sistem pemulihan korban pelanggaran 60 60 60 20% HAM yang dikembangkan Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas 50% Layanan 80 80 80 Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang Perkantoran independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan Pcngembangan Perencanaan dan Kerjasama Komnas HAM 1 1 Jumlah Rencana Kerja Tahunan 1 Rencana Kerja 1 Renstra Komnas HAM 2015-2019 1 Dokumen 1 1 0 10 Laporan 10 10 Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang 10 disampaikan tepat waktu [umlah kesepakatan/MoU kerjasama dengan 12MoU 12 12 12 stakeholders dalam jangka waktu yang di targetkan Jumlah keputusan sidang paripurna yang dihasilkan 80 Keputusan 120 120 120 dan 1 Laporan Koordinasi stakeholders dengan Komnas HAM 50 50 50 Stakeholder 50
Rencana 2014
2015
Prakiran Maju 2016
2017
250.0
403.0
403.0
403.0
2,070.0
3,336.6
3,336.6
3,336.6
8,933.5
14,400.0 750.0
14,400.0 750.0
14,400.0 750.0
750.0
750.0
750.0
750.0
7jO.O
750.0
750.0
750.0
750.0
700.0
700.0
700.0
700.0
700.0
700.0
8,633.5
10.000.0
10.000.0
10.000.0
8,933.5 1,209.4 550.8 1,018.3
10,612.0 1,949.5 887,9 1.641.5
10,612.0 2,097.48 0 1,789.44
10,612.0 2,097.48 0 1,789.44
274.5
442.5
590.47
590.47
90.0
145.1
293.06
293.06
4,871.82
4,871.82
300.0
2,930.5
4,723.8
B
K/L
Rode
3336
Target
Program/ Kegiatan
Indikator Rencana 2014
Terwujudnya Pengendalian Internal yang andal secara bertahap Peningkatan Pelayanan Umum Komnas HAM Prosentase SDM yang berkompeten
PrakiraanMa)u
2015
2016
2017
5 Laporan
5
5
5
130 Orang
130
150
150
1 Jabatan Fungsional 5 Orang 1 Laporan
1
1
1
50 1
60 1
60 1
148 Barang
150
150
160
Rencana 2014 509.8 31,550.8
Prosentase jabatan fungsional yang terbentuk [umlah pegawai yang mengikuti diklat Prosentase berkas pertanggungjawaban keuangan yang diproses verifikasi langsung benar dan lengkap |umlah jenis barang modal yang diadakan
350.0 87.8 10.0
AJ okasi fDalarn Juta Rupiali) Prakiran Maju 2015 _ 2016 821.8 969,73
Prioritas fN,B,K/L) 2017 969,73
50,857.0 564.0
50,968.0 564.0
50,968.0 564.0
141.0
141.0
141.0
189.0 254.0
189.0 254.0
189.0 254.0
1,450.0
1,450.0
1,450.0
563.0
563.0
563.0
266.0
266.0
266.0
1,430.0
1,430.0
1,430.0
46,000.0
46111.0
46,111.0
157.8
1,000.0 Jnmlah laporan keuangan ynng tersusun sesuai peraturan Prosentase administrasi perlengkapan dan rumah tangga sesuai dengan prosedur Jumlah kebijakan, pedoman dan SOP yang dibuat Layanan Perkantoran
1 Laporan
1
1
1
350.0 4 Laporan
4
12 Kebijakan/ Pedoman/SOP 12 Butan
6
6
10
10
10
12
12
12
165.0 892.8
28,537.3 JUMLAH
98,890.0
99,000.0
99,000.0
61,348.4 Total Alokasi Kegiatan Prioritas 2014: Rp 61,348,9 Juta, terdiri dari: a. b. c.
Prioritas Nasional Prioritas Bidang Prioritas K/L
Rp. Rp. Rp,
23,2 juta 38,1 juta
Jakarta,
/Lembaga encanaan M 4
989031002
April 2013
ian Keuangan ,,,
Kementerian PPN/Bappetias Pirektur Hukuni danjHAM 5.3.
K/L
LAMPIRAN 3 MATRIKS LAMPIRAN CATATAN PEMBAHASAN
A.
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
1.
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS Kode 3332
3333
Program /Keglatan/ Sasaran Kegiatan Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara
Peningkatan Penanganandan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
Volume Target 2014 Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan/perubahan/ pencabutan peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan HAM Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan/perubahan/ pencabutan peraturan perundangundangan nasional/aksesi/ ratifikasi instrumen HAM internasional Meningkatnya kesadaran masyarakat dan aparatur negara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui client feedback survey Peningkatan alumni pelatihan fasilitator HAM Peningkatan jumlah aparatur negara, perorangan, kelompok masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang paham tentang perundang-undangan yang berperspektif HAM Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM Prosentase penanganan pengaduan yang disampaikan ke Komnas HAM
Alokasi'2014 (jutaan Rupiah)
Perubahan
Sebelum
Sesudah
4 Rekomendas i
'! Rekomend asi
1,200
1,375
60%
10%
1,680
135
4 Laporan
4 Laporan
1,331
1,728
6 Orang
70 Orang
2,575
594.8
250 Orang
800 Orang
1,213
918-0
6 Pedoman
2 Pedoman
1,331
470
85%
2250 Kasus ditangani dari 3000 kasusyang diterima oleh Komnas HAM
1.392
Sebelum
Sesudah
Sebelum
1,188
Prioritas (N.B.K/L)
Sesudah 175
B
B
ii
Kode
3334
Program/Kegiatan/ SasaranKegiatan
Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban
Volume Target 2014 Indicator Kinerja Kegiatan Sesudah
Scbelum Tersedianya sistem pengaduan online dan database pengaduan Prosentase pemantauan kasus pelanggaran HAM dan kondisi HAM
1 Aplikasi fbertahap] 75%
Prosentase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oteh pihak terkait
65%
jumlah hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM berat yang diserahkan ke )aksa Agung Prosentase penanganan kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme mediasi
1 Hasil Penyelidikan
Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM
90%
70%
90%
1 Aplikasi 1500 Kasus ditindakla njuti dari 2025 kasus yang diterima dari Bagian Pengaduan 7 Kasus ditangani dari 10 kasus yang direkomen dasikan oleh Subkom Pe mania ua n 1 Hasil Penyelidik an
Alokasi 2014 fjutaan Rupiah) Sebelum
Perubahan
Sosudah
Sebelum
630
650
1,059
4,252
6,496
650
504
250
157 Kasus yang ditangani dari 225 kasus yang diterima melalui mekanism e mediasi 20% Konsep
2,964
2,070
20% Stakeholde
350
800
Prioritas (N.B.K/L)
Se sudan
B
r
12
Kode
Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan
Volume Target 2014
Indikator Kinerja Kegiatan Sebelum
Sesudah
Alokasi 2014 flutaan Rupiah) Sebelum
Perubahan
Sesudah
Sebelum
Sesudah
Priori tas (N,B,K/L)
perempuan Hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan
2 Kajian dan 2 Rekomendas i
1 Kajian dan Konsep
800
Jumlah pemantauan termasuk pencarianfaktadan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan Prosentase respon pengaduan perempuan korban kekerasan Prosentase sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan
5 Laporan
1 Laporan
800
100%
20% Laporan 20% Konsep
150
55% 80%
300
400
9,075
8,633
50% Layanan
13
2.
INISIATIFBARU Kode
3.
Prognim/Kegiatan/ Sasaran Kefiiatan NIHIL
Indikator Kinerja Kegiatan -
Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan NIHIL
B.
PENDANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
4.
PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)
Kode
Priorilas fN,B,K/L1
-
-
-
Jndikator Kinerja Kegiatan
Target 2014
Alokasi 2014
Prioritas (N,B,K/L)
-
-
-
-
Jangka Waktu
Kegiata/Nama PHLN
Jenls PHLN (P/H/KE)
Kode PHLN/ No Registrasi
Status (On Going/ baru)
Progres PHLN
NIHIL
-
-
-
-
Tangga! Mulai
Tangga 1 Penutupan
-
-
Alokasi Pagu Indikattf Parubahan 2014 -
Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan NIHIL
Indikator Kinerja Kegiatan -
Target
Alokasi
2014
2014
Pendanaan berasai darl
Prioritas (N.B.K/L)
-
-
-
-
BELANJA OPERAS10NAL Kode
7.
Alokasi 2014
PNBP/BLU Kode
6.
Target 2014
PENGALIHAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN Kode
5.
[ehis Inisiatif Baru -
Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
NIHIL
-
Volume Target 2014 Sebehim Sesudati -
Scbelum
Sesudah
Kebutuhan Tambahan Beianfa Operasiona!
Prioritas {N,B,K/L}
-
-
-
-
Alokasi 20 14
-
KEBUTUHAN TAMBAHAN RUPIAH M U R N I Kode
Indikator Klnerfa Kegiatan
Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan
Volume Target Sebeium Sesudab
Alokasf Sebelum Sesudah
Kebutuhan Tambahan Rp Mm ni
Prioritas (N,B,K/L)
Terlarnpir Kebutuhan tambahan RM C.
PROGRAM TEMAT1K
8.
DUKUNGAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA Kode
9.
Indikator Kinerja Kegiatan
NIHIL
-
Rencana 2014 -
Target Prakiraan Maju 2015 2016 2017 -
-
-
Alokasi Rencana 2014
-
Alokasi Anggaran KPS
Prioritas (N,B,K/L)
-
-
2017
Alokasi Anggaran Pendldikan
Prioritas (N,B,K/L)
-
-
-
Alokasi Anggaran Responsif Gender
Prioritas (N,B,K/L)
-
-
Prakiran Maju 2015 2016 2017
-
-
-
_
ANGGARAN PENDIDIKAN
Kode
10.
Program/ Kegiatan
Program/ Kegiatan
Indikator Kfnerja Kegiatan
NIHIL
-
Alokasi
Target Rencana 2014 -
Prakiraan Maju 2015
2016
2017
-
-
-
Rencana 2014 -
Prakiran Maju 2015
-
2016 .
ANGGARAN RESPONSIF GENDER Kode
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Rencana 2014
NIHIL
-
-
Target Prakiraan Maju 20 if, 2017 2015 -
Alokasi Rencana 2014 -
Prakiran M.ijn 2015 2016 2017 -
L4
USULAN TAMRAHAN PAGU KOMNAS HAM/KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2014 Kode
(1) 3332
Kegiatan
(2) Penguatan Kesadaran HAM Masyarakat dan Aparatur Negara
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
_J3L
f
Target Kinerja
2014
_m_
_£L 6.506.891.000
Jumlah rekomendasi yang terkait dengan pembentukan/perubahan/pencabutan peraturan perundang-undanganyang berhubungan dengan HAM Tingkat tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan/perubahan/pencabutan peraturan perUUan nasional/aksesi/ratifikasi instrurnen HAM internasional Tersedianya alat ukur pemenuhan HAM
5 Rekomendasi
Meningkatnya kesadaran masyarakatdan aparatur negara terhadap kegiatan pemajuan HAM melalui client feedback survey
4 Laporan
1.663.891.000
5 Laporan 1.770.000.000
3 Pedoman 1.345.000.000
3333
1.728.000.000
Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM
12.560.176.200
Prosentase pemantauan kasus pelanggaran HAMdankondisiHAM
525 Kasus
Proscntase rekomendasi terkait kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkait
9 Kasus
Jumlah hasil penyelidikan Komnas HAM terkait kasus pelanggaran HAM beratyangdiserahkan ke Jaksa Agung
1 hasil penyelidikan
5,009.726.200 1.100.450.000
450.000.000
Prosentase penanganan kasus pelanggaran HAM melalui mekanisme mediasi 3334
6.000.000.000
Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban
4.350.000.000
Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan thd perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan
100%konsep
Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan Hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan
90% stakeholder
1.100.000.000
700.000,000
4 kajian dan Konsep 1.000.000.000
If.
Kode
(1)
3336
Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
(2)
(3)
Target Kinerja
2014
(4)
(3)
Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan
5 laporan
Prosentase Respon Pengaduanperempuan korban kekerasan Prosentase sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan
100% Laporan
250.000.000
55% Konsep
600.000.000
700.000.000
Peningkatan Pelayanan Umum Komnas HAM
16.965.057.434
1 jabatan fungsional
249.818.000
Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
55 orang
239.818.000
Layanan Perkantoran
12 bulan
16.475.421.434
Prosentase jabatan fungsional yang terbentuk
Belanja Pegawai Gedung hayam wuruk Total usulan tambahan anggaran
11.475.421.434 5.000,000.000 40.382.124.634
17
