DOKUMEN HASIL KESEPAKATAN
PERTEMUAN TIGA PIHAK
RKP 2012
KEMENTERIAN/LEMBAGA .:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
JAKARTA, APRIL 2011 .
DOKUMEN HASIL KESEPAKATAN
PERTEMUAN TIGA PIHAK
KEMENTERlANlLEMBAGA : KOMISI PEMBEBANTASAN KORUPSI
Acara
Pertemuan tiga pihak. dalam pembahasan rancangan RKP TA. 2012 dan pagu indikatif TA. 2012 untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Tanggal dan Waktu a. Tanggal b. Waktu Tempat Pimpinan Rapat Dasar Pelaksanaan
<0
Tujuan Pertemuan
12 April 2011 17.00 22.00 WIB Ruang Mezzanine Hotel Akmani Jakarta Pusat Direktur Hukum dan HAM Bappenas diwakilkan oleh Kasubdit Pencegahan Korupsi dan Penegakan Hukum Bappenas 1. Rancangan awal RKP Tahun 2012 Buku I dan Buku II 2. SEB Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan No. 0091/M.PPN/03/2011, SE-189.1/MK.02/2011 Membahas penyusunan RKP 2012 dengan fokus bahasan yaitu :
1. Arah kebijakan KPK 2. Rincian program dan kegiatan prioritas TA 2012 KPK 3. Pagu Indikatif keglatan prioritas KPK TA 2012 Peserta Penemuan 1. Bappenas a. Nama Jabatan b. Nama Jabatan
Diani Sadiawati Direktur Hukum dan HAM Bappenas Mardiharto Tjokrowasito Kasubdit Pencegahan Korupsi dan Penegakan Hukum Bappenas
2. Kementerian Keuangan a. N a m a : Sudarto Jabatan Kasubdit,Anggaran II E, DJA, kemenkeu b. Nama Rudy Hermawan Jabatan : Kasi Anggaran II E-4, DJA, Kemenkeu c. Nama Cahyo Indartomo Jabatan Staf Seksi Anggaran II E-4, DJA, Kemenkeu 3. Komisi Pemberantasan Korupsi a. Nama : Daljoto Jabatan Pit. Kepala Biro Perancanaan dan Keuangan KPK b. Nama : Subagio Jabatan : Kabag. Perencanaan dan Anggaran KPK c. Nama : Ninuk Dyah Wahyuni Jabaran : Fungsional Perencanaan KPK •
HASIL KESEPAKATAN
PENDAHULUAN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga Negara yang dibentuk melalui UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komis; Pemberantasan lindak Pidana Korupsi. KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan rnanapun. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara professional, intensif dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional. Tugasdan wewenang KPK berdasarkan amanat UU Nomor 30 Tahun 2002 adalah sebagai berikut: 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK); 2. Supervisi terhadap instansi yang-berwenang melakukan pemberantasan TPKi 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap TPK; 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK S. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara.
Koordinasi (Pasal 7) 1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK; 2. Menetapkan system pelaporan dalam keglatan pemberantasan TPKi 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan TPK kepada instansi terkaiti 4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK; dan S. Meminta laporan instansi terkait mengenal pencegahan TPK Supervisl (Pasal 8) 1. Melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap lnstansl yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan TPK dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik; 2. Mengambll alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku TPK yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (Pasalll dan Pasal12) KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang : 1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oteh aparat penegak hukum atau penyelenggara negarai • 2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau 3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). -
~
f
'
..
...
. Dalarri melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan KPK berwenang : 1. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraani
2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar neger!; 3. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; 4. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkaiti 5. Memerintahkan kepada pimpinan .atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannyaj . 6. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkaitj 7. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa; 8. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum .negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyltaan barang bukti di luar negerii 9. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Pencegahan{PasaI13)
1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara; 2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi; 3. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan; 4. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pldana korupsij 5. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umumi 6. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidaria korupsi. Monitor (PasaI14)
1. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pernerintah; 2. Memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, system pengelolaan adminlstrasi tersebut berpotensl korupsij 3. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.
1.
VISI Berdasarkan Renstra 2010-2014 yang telah ditetapkan, visi KPK adalah menjadi
lembaga yang mampu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
Visi tersebut mengandung pengertian yang mendalam dan menunjuK!
II. MISI
Untuk menjalankan visi tersebut, telah ditetapkan misl KPK sebagai berikut : 1. Pendobrak dan pendorong Indonesia bebas dari korupsi 2. Menjadi pemimpin dan penggerak perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi ID. SASARAN STRATEGIS Tujuan strategls (Strategic Goals) merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditentukan dan menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode Renstra. Tujuan strategis yang Ingin dicapai oleh KPK adalah : 1. Tercapainya efektivitas penlndakan TIndak Pidana Korupsi 2. Berkurangnya korupsi di Indonesia Penetapan tujuan strategis ini dilandasi oleh fakta bahwa Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan dilakukan secara sistematis serta telah memasuki berbagal aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara sehingga perlu dilakukan upaya yang sinergis antara upaya penindakan dan pencegahan. Untuk mewujudkan kedua tujuan strategis tersebut, maka ditetapkanlah sasaran strategis KPK berdasarkan Renstra tahun 2010-2014 yaitu sebagai berikut : 1. Tercapainya efektivitas penindakan TIndak Pidana Korupsi a. Penindakan TIndak Pidana Korupsi yang kuat dan proaktif b. Koordinasi/supervisi dengan/kepada Aparat Penegak Hukum Lain c. Organisasi yang bebas dari korupsi dan mafia hukum 2. Berkurangnya korupsl di Indonesia a. Pencegahan TIndak Pidana Korupsi yang komprehensif dan integratlf b. Monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara
IV. ARAH KEBIlAKAN Arah Kebijakan Arah Kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra KPK 2010-2014 adalah 1. Mengoptimalkan pelaksanaan 5 tugas pokok KPK secara proporsional; baik program, sumber daya manusia, maupun anggaran. 2. Keglatan penindakan dan pencegahan difokuskan kepada TPK yang memiliki multiplier dan trickle down eff~ alokasi belanja dan potensi pendapatan negara yang tinggi. 3. Seluruh unit pendukung memberikan kontribusi secara penuh bagi keberhasilan pencegahan dan penlndakan TPK. 4. Penindakan diarahkan kepada sasaran TPK pada pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, penggunaan anggaran belanja dan pendapatan (APBN/APBD·dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri), dan penyalahgunaan wewenang pada penegak hukum, legislatif, dan PN pada sektor pelayanan publik. 5. Pencegahan diarahkan kepada penanganan kerawanan korupsi yang mencakup 30 delik . korupsi, kehilangan kekayaan negara, penyimpangan dalam pelayanan publik dan mendorong aparat pengawasan internal terkait untuk menangani potens! masalah penyebab korupsi. 6. Intemalisasi anti korupsi mulaI dlfokuskan juga kepada dunia usaha (bisnis). 7. Meningkatkan peran serta masyarakat dengan prioritas sektor swasta, tokoh agama, pemuda/mahasiswa/pelajar, dan organisasi politik dalam setiap upaya pencegahan dan penindakan TPK.· ;
Strategi Strategi KPK merupakan bagian dari strategi nasional pemberantasan korupsi yang ditujukan untuk melanjutkan, mengkonsolidasi dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar mempunyai dampak yang kongkrit bagi peningkatan kesejahteraan, keberlangsungan pembangunan berkelanjutan dan konsolidas demokrasi. Adapun Strategi KPK tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut : 1. Sinergi dan optimalisasi pelaksanaan flIngsi koordinasi/supelVisi, penyelidikan penyidikan - penuntutan, pencegahan, dan monitor pada seluruh unit organisasi KPK. 2. Strategi Penindakan: • Memperkuat penanganan kasus Korupsi dan Penguatan Koordinasi diantara lembaga penegak hukum dengan percepatan penanganan dan eksekusi Tipikor dan melakukan penegakan hukum secara profesionali • Melakukan penegakan hukum terhadap sasaran balk pelaku, jenis TPK, dan wilayah/Kementerian/Lembaga yang memiliki multiplier dan trickle down effect dan efekjera. • Mensinergikan kemampuan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk penegakan hukum TPK secara optimali • Memaksirnalkan pengembalian kerugian keuangan negara akibat TPK.
3. Strategl Pencegahan: • Mernbangun nilai anti korupsi pada seluruh kementerian/lembaga/instansi (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan stakeholder-nya, serta rnasyarakat pada umumnya, melalui konsolidasi dan kolaborasi antarta sektor publik, sektor leglslasi, sektor yudikatif, sektor swasta, organisasi kernasyarakatan dan pihak-pihak terkait lainnya. Penyusunan mekanisme kampanye terpadu .pencegahan . korupsi yang melibatkan seluruh stakeholder yang diiringi dengan proses pembelajaran anti korupsi, pelibatan partai palitik dalm rangka pemberantasan korupsi. • Percepatan reformasi manajernen keuangan negara dan pengadaan barang/jasa publik melalul perbaikan sistem perencanaan keuangan negara, penyempurnaan slstem pengadaan barang dan jasa pernerintah termasuk memperkuat mekanisme pengawasan dan fasilitas sistem pelaporan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. • Mendorong efektivitas aparat pengawasan Internal (Itjen/Bawasda) pada kementerian/lembaga/ instansi yang memiliki tingkat kerawanan korupsi tinggi. • Perbaikan manajemen pemerintahan dengan mengkaji dan mengawasi pelaksanaan instrumen pencegahan TPK (peraturan perundang-undangan, SOP, Kode Etik) pada seluruh kementerian/lembaga/instansi (eksekutif, legislatif, yudikatif) dan stakeholder-nya secara terus-menerus (reformasl birokrasl, peningkatan pelayanan publik, peningkatan peran swasta dalam pemberantasan korupsi). • Membangun ketaatan PN dalam penerirnaan dan pemilikan kekayaan yang bersumber darl kegiatan yang sah (legal). • Membangun keberanian masyarakat untuk menyampaikan keberatan atas buruknya kualitas pelayanan'puolik, serta mempertahankan ha~ publiknya.
• Mendorong dilaksanakannya pendidikan formal dan informal tentang anti korupsi dilembaga-Iembaga pendidikan. • Mencegah kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan negara dalam jumlah yang sangat besar, berupa penelusuran serta pengembalian aset pemelintah dan BUMN/D, pengelolaan sumber daya alam (migas, hutan, dan pertambangan umum), pengelolaan program-program pemerintah (misalnya: kesehatan untuk masyarakat miskin, PNPM, dll). 4. Strategi Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi • Membangun teknologi informasi dalam rangka peningkatan kegiatan pengumpulan informasi dan data untuk membantu dalam pengambilan keputusan (Decision Support System) serta kebutuhan penajaman sasaran pencegahan dan penindakan, pengendalian dan perencanaan KPK•. 5. Strategi Pembangunan Kelembagaan • Pembangunan kelembagaan diarahkan kepada meningkatnya soliditas dan integritas organisasi KPK. • Optimalisasi sumber daya organisasl (sumber daya manusia, peralatan/sarana dan prasarana, dan anggaran) dalam rangka pencapaian Strategi Penindakan dan Pencegahan.
v.
Alokasi pagu KPK
~hun
2012 berdasarkan program
Pldana Korupsi
--w.... ......
~ J
...·
s:
~\
, CATATAN PEMBAHASAN
VIII.
1
Program dan Kegiatan Prioritas
"
2
- kegiatan PenyeJenggaraan PeneJitian dan Pengembangan KPK, serta Pengkajian Sistem PengeloJaan Administrasi di Semua Lembaga Negara dan Pemerintah disarankan masuk pada prioritas KL saja, tidak masuk pada prioritas nasional. Hal tersebut dikarenakan kegiatan di prioritas nasional merupakan penjabaran visi misi presiden dan capaian kegiatannya akan dipantau
dan dievaluasi oleh UKP4. Dengan
demikian akan sulit untuk
memasukkan . kegiatan menjadi
prioritas nasional tanpa. adanya
justifikasi yang kuat.
Sependapat dengan Bappenas.
Program dan kegiatan prioritas: A. Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1. KPK mengajukan permohonan kegiatan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan KPK, serta Pengkajian Sistem Pengelolaan Administrasi di Semua Lembaga Negara dan Pemerintah (Direktorat Libang) untuk masuk pada Kegiatan Prioritas Nasional.
Inisiatif - Usulan inisiatif baru dapat dilakukan - Mengkaji Usulan ulang pembangunan 1. KPK mengajukan empat usulan inisiatif baru yang berakibat pada terbentuknya 3 (tiga) Baru dan realokasi dengan tetap memperhatikan koridor gecJung baru dan menundanya output baru dan 1 (satu) penambahan anggaran atau rambu-rambu pengusulan apabila tidak sangat mendesak. target volume, yaitu inisiatif baru dan dipenuhinya Apabila rencana pembangunan a. Pembangunan gedung baru KPK seluas gedung baru tetap akan dilakukan, ~
~
kategori usulan inisiatif baru.
agar menggunakan spesifikasi dan standar baru yang wajar dan efisien yang akan ditetapkan Kementerian
Pekerjaan Umum dengan berpedoman pada ketentuan yang ada, antara lain kejelasan status tanah dan kepastian pendanaan (termasuk multiyears).
- Anggaran untuk inisiatif baru berasal dari penambahan anggaran (on top)
dan realokasi anggaran dari pagu yang tersedia serta kombinasi dari keduanya. Namun perlu diperhatikan bahwa anggaran untuk inisiatif baru sangat minim hanya berkisar Rp. 30,6 T dan telah dialokasikan untuk - Perlu diperhatikan bahwa untuk alutsista sebesar Rp. 12 T sehingga kegiatan yang bersifat multi years, sisa anggaran untuk inisiatif baru penyediaan anggarannya tidak bersifat on Top, dan menjadi adalah sekitar Rp. 18,6 T. prioritas penyediaan dana pada _. Pada tahap pertama, usulan inisiatif tahun-tahun berikutnya. baru yang masuk dari kementerian lembaga adalah sebesar Rp. n,4 T, - Ijin Multiyears hanya diperkenankan sehingga sangat sulit untuk untuk pembangunan gedung yang mendapatkan tambahan anggaran pelaksanaannya lebih dari satu (on top) di tahun 2012. tahun. Kementerian Lembaga dapat - Realokasi anggaran dapat melakukan efisiensi dan refocusing dipertimbangkan, sepanjang tidak target kegiatan sehingga dapat menghambat pencapaian prioritas dilakukan realokasi anggaran untuk
+1- 34.467 M2 (17 lantai) dengan dana sebesar Rp454.346,00 juta. Pembangunan gedung baru tersebut direncanakan akan dimulai tahun 2012 dan selesai tahun 2014. Tahun 2012 dialokasikan sebesar Rp61.100,00 juta untuk, manajemen konstruksi dan tahap awal konstruksi. b. Pembentukan Kantor Perwakilan KPK di Daerah, yang rencana nya ditarget di 3 lokasi, dana yang diperlukan adalah sebesar Rp43.000,00 juta
c. Kebutuhan dana untuk point a dan b sebesar Rpl04.100,OO dipenuhi dari realokasi antar output pada kegiatan operasional penyelenggaraan perkantoran di Biro Umum. d. Penambahan output baru, pada Kegiatan Pengelolaan Gratifikasi (Direktorat Gratifikasi) dengan indikator Terbentuknya agen perubahan untuk internalisasi ketentuan gratifikasi di kementerianl lembagal pemerintah Provinsi/Kabupaten 1 Kota dengan target pada tahun 2012 yaitu "'1..t..4
--
rJ
memenuhi pencapaian kegiatan yang dianggap prioritas pada tahun 2012.
I
- Realokasi anggaran tersebut dapat dilakukan dengan tidak menghambat pencapaian prioritas nasional. - Untuk kegiatan pembangunan gedung baru yang merupakan
kegiatan multiyears, pada prinsipnya di tahun 2012 pemenuhan anggarannya yang berasal dar;
realokasi anggaran dapat disetuju; dan anggaran di tahun berikutnya
wajib untuk dipenuhi oleh KPK dari anggaran yang telah ada dan tidak menambah pagu (on top) dan tetap melihat pada kondisi keuangan pada tahun yang negara direncanakan.
nasional dan target kinerja KPK.
terbentuknya 400 agen perubahan. Kebutuhan dana tahun 2012 sebesar Rp1.000,OO Juta e. Perubahan target pada indikator Ketersediaan Informasi dan Data pada Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu (2012 : 70% menjadi 90%), (2013 : 70% menjadi 90%),
(2014: 75% menjadi 95%)
Kebutuhan dana tahun 2012 sebesar Rp1.040,OO Juta
f. Kebutuhan point d dan e dipenuhi sebesar Rp2.040,OO juta dipenuhi dari realokasi antar kegiatan pada program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Dari keempat usulan New Inisiatif baru tersebut, yang masuk pada kegiatan prioritas nasional adalah kegiatan pada Direktorat Gratifikasi berupa Penambahan output baru, terbentuknya agen perubahan untuk internalisasi ketentuan gratifikasi di lembagal pemerintah kementerianj Provinsi/ Kabupaten I Kota dengan target ~
,ft,
pada tahun 2012 yaitu terbentuknya 40( agen perubahan. 3. Pembangunan Gedung Baru Kebutuhan pembangunan gedung bart KPK adalah sebesar Rp454.346,OO jute adalah termasuk peralatan dan IT nya yang akan dialokasikan di tahun 2012 2014. Total kebutuhan dana pembangunan gedung sebesar Rp454.346,OO juta tersebut terdiri dari: - pembangunan gedung Rp225.654,OO juta - peralatan dan IT yang akan terpasang sebesar Rp228.692,OO juta. Untuk tahun 2012 telah dialokasikan sebesar Rp61.100,OO juta. Selebihnya Rp 393,246,00 juta akan dialokasikan menambah pagu RPJMN KPK tahun 2013 dan 2014 masing-masing sebesar Rp196.623,OO juta. Pembangunan gedung tersebut akan dilaksanakan secara multiyears. Mengingat pada saat penetapan pagu ~
--
~
RPJMN 2010-2014 kebutuhan tersebut belum termasuk, maka kami mohon penambahan dana sebesar Rp393.246,00 pada alokasi tahun 2013 dan 2014, sebagai perubahan pagu RPJMN
3
Alokasi anggaran - Alokasi anggaran untuk belanja - Perhitungan kebutuhan belanja I 1. pegawai dalam Pagu Indikatif 2012 pegawai dan belanja operasional belanja pegawai dan belanja merupakan belanja mengikat yang menggunakan realisasi Tahun operasional. harus dipenuhi terlebih dahulu. 2010.
Alokasi Pagu Indikatif 2012 sebesar Rp636.132,20 Juta, terdiri dari Rupiah Murni Rp605.254,20 Milyar dan Hibah Luar Negeri Rp30.869,OO.
- Perhitungan belanja pegawai harap - Kekurangan belanja pegawai baru, I 2. Belanja barang operasional sebesar Rp30.474,10 juta sudah sepakat. memperhatikan catatan Kementerian akan dipertimbangkan setelah yang bersangkutan masuk dalam daftar Keuangan I 3. Belanja Pegawai KPK gaji KPK. Kebutuhan Belanja Pegawai KPK - Optimalisasi pagu rnelalui pergeseran mengacu pada PP Nomor 63 tahun 2005 pagu antar program dapat dipenuhi - Perubahan struktur/skala gaji pasal 15 ayat 1 sampai dengan 5. sepanjang sesuai dengan pencapaian memerlukan dasar hukum berupa Kebutuhan Belanja Pegawai KPK 2012 prioritas pembangunan nasional dan Peraturan Pemerintah/Keputusan untuk kebutuhan 812 pegawai sebesar tidak menghambat pencapaian Presiden yang khusus mengatur Rp.278.508,46 juta, dana yang output kegiatan tentang skala gaji pegawai KPK. dialokasikan pada Pagu Indikatif 2012 Rp.160.558,70 juta masih ada kekurangan belanja pegawai: Rp.117.949,76juta. Kebutuhan belanja pegawai tahun 2012 sebesar Rp.278.508,46 juta adalah termasuk kebutuhan belanja pegawai -w..e..,
,..'
.1
baru sebanyak 129 pegawai, kenaikan gaji berkala, dan perubahan struktur/skala gaji. KPK mengusulkan penambahan kekurangan belanja pegawai dar; belanja non pegawai KPK tahun 2012
4
5
Perubahan kegiatan
I
kode Perubahan disetujui
I Catatan Khusys
kode
kegiatan
dapat Pada prinsipnya menyepakati adanya Kode Kegiatan di Pagu Indikatif SEB tidak kode kegiatan dan sesuai dengan Renja. Terdapat penambahan perubahan indikator pada KPK, sepanjang tidak target capaian kinerja tahun 2012 pada menambah pagu anggaran. kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi (Kode 3847) dan Pengelolaan LHKPN (3845), yang berakibat penambahan pagu dana, yang merupakan realokasi dari kegiata n Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem dan Teknologi Informasi (Kode 3850) pada Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Menyetujui pengurangan pagu hibah tersebut berdasarkan PP No.tO
I
Pada prinsipnya dapat Hibah KPK tahun 2012 mempertimbangkan usulan KPK khususnya untuk penerimaan Hibah I Alokasi pagu HLN Tahun
2012
sebesar ~ /'
tfl'
Hibah KPK
Tahun 2011
- Dengan adanya pengurangan alokasi pagu hibah tersebut, maka totalan pagu anggaran KPK pun akan berkurang, sehingga pagu anggaran KPK dari Rp. 636.123 Juta menjadi Rp. 608.254 Juta
6
Luar Negeri dalam bentuk barang/jasa sesuai Pasal 45 PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah serta Modul Sistem angka 4.3.2 Akuntansi Hibah (Lampiran Permenkeu Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah).
I Rp30.869,00 juta.
Mengacu pada PP No. 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, maka KPK mengusulkan pengurangan alokasi pagu hibah sebesar Rp.27.869,OO juta. Sehingga pagu alokasi Hibah Luar Negeri KPK Tahun 2012
sebesar Rp3.000,OO juta untuk alokasi Hibah Luar Negeri dari World Bank Proyek - Sedangkan untuk hibah dalam Government Partnership Facility - Supporting Eradication bentuk uang harus dicantumkan The Indonesian Corruption Commission's Corruption Prevention Reg No. dalam dokumen pelaksanaan 71120201. Hlbah tersebut adalah hibah yang anggaran. diterima KPK dalam bentuk uang yang penarikannya melalui Rekening Khusus.
I Rencana Kerja KPK I Dokumen trilateral yang telah disepakati oleh ketiga pihak ini akan menjadi dasar dalam pembuatan Rencana Kerja KPK 2012
2011
~ ...
rA
".
..-t ..-t
~
;:: ~ N
..-t
~
~
...,ro
"." ·~~'~~~i7~·t~]
ALOKASI PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2012
BERDASARKANPROGRAM
OUTA RUPIAH)
BAGIAN ANGGARAN KEMENTERlANiLEMBAGA
: 093 : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
t7~~~~~F~~'!~~~~~~~~~ .'"j
·~~Dl~i*~bii '013"I~r 1
a Rp. Murni b,PNBP/BW
093 I
06
IProgram Pemberantasan Tindak Pldana Korupsi
438,918.3 0.0
·1
~ 438,918.3
426,769.5 0.0 0.0
507,734.9 0.0 0.0
507,734.9 0.0 0.0
426,769.5
507.734.9
507.734.9
166.335.9 0.0 3.000.0
169,169.5 0.0 19.175.0
178.332.6 0.0 9,208.0
178,332.~
169,335.9
188;344.5
187,540.6
178,332.6
59S,t}3~;O
686~Q67i~; I;
f1'O HlL7!Uli
. M5,1-1i4-:.0l
~~
0.0 0.0
.
9.a08.Jl:
69~;2~$.,~;h
';
,68.6;(I(;1;~
.
. °i9 O;Q;
·.~li,Q~;7:~
Keterangan :
Berdasarkan hasil trilateral meeting. KPK mengusulkan untuk mengurangi alokasi hibah KPK tahun 2012 agar tidak tercantum dalam D1PA KPK TA. 2012 sebesar Rp. 27.869 Juta.
Dasar dari pengajuan usulan tersebut adalah berdasarkan PP No. 10 Tahun 2011 tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah. Dengan demikian alokasi
hibah KPK untuk tahun 2012 yang tercatat di D1PA KPK adalah sebesar Rp. 3.000 Juta.
Kementerian PPN!Sappenas - Kementerian Keuangan
·1
