13.00-selesai. DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PfflAK. Acara

DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PfflAK

Acara

Pertemuan Tiga Pihak Pembahasan Rancangan RKP-K/L 2013 dan Pagu Indikatif RAPBN 2013 untuk Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Tanggal dan Waktu a. Tanggal

5 April 2012

b. Pukul

13.00-selesai

Tempat

Ruang Mentawai Lantai 2 Hotel Ibis Thamarin, Jl. Wahid Hasyim Jakarta Pusat

Pimpinan Rapat

Direktur Hukum dan HAM, Bappenas

Dasar Pelaksanaan

1. Rancangan Awal RKP Tahun 2013 Buku I dan Buku II; 2. SEB Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. 0096/M.PPN/03/2012 dan SE-214/MK.03/2012 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 Tanggal 30 Maret 2012. Pagu Indikatif Kejaksaan Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebesar Rp. 4.076.000 juta.

Tujuan Pertemuan

Pembahasan isu/substansi RKP 2013 dengan fokus bahasan sebagai berikut: a. Arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia; b. Rincian Kegiatan Prioritas TA 2013 Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Program c. Pagu Indikatif Kegiatan Prioritas Kejaksaan Repubik Indonesia TA 2013

Peserta Pertemuan 1.

Bappenas a. Nama

Dr. Diani Sadiawati, SH, LLM

b. Jabatan

Direktur Hukum dan HAM

a. Nama

Noor Andrini Wuryandari, SH, MH

b. Jabatan

Kasubdit Pemberdayaan dan Peningkatan Akses Hukum dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

2. Kementerian Keuangan a. Nama

: Drs. Sambas Mulyana

b. Jabatan

: Direktur Anggaran III, DJA

a. Nama

: Drs. Indra Satia, M.M.

b. Jabatan

: Kasubdit Anggaran III A, DJA

3. Kejaksaan Agung Republik Indonesia a. Nama

: Feri Wibisono, SH

b. Jabatan

: Kepala Biro Perencanaan

a. Nama

: Y. Rucky Subrata, SH

b. Jabatan

: Kepala Bagian Penyusunan Rencana dan Program, Biro Perencanaan

HASIL KESEPAKATAN Kementerian/Lembaga : Kejaksaan Agung Republik Indonesia I. VISI Visi Kejaksaan Tahun 2010-2014 adalah "Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan." II. MISI

1.

2. 3. 4.

5.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, Kejaksaan untuk periode Tahun 2010-2014 memiliki misi yaitu : Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Yustisial, secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, tidak menimbulkan multi tafsir, efektif, dan efisien. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik; Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue- print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait

III. SASARAN STRATEGIS Sasaran strategis Kejaksaan Agung Republik Indonesia meliputi:

L

a. Tersusun dan terlaksananya Standard Operasional Procedure (SOP) berupa pedoman teknis kebijakan penanganan perkara tindak pidana dari tahap penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, penuntutan, upaya hukum, eksekusi dan eksaminasi, pedoman teknis penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, pedoman teknis penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, pedoman teknis kebijakan penanganan Penyelidikan kasus secara Intelijen Yustisial termasuk dalam rangka pelaksanaan Pengamanan dan Penggalangan, serta pedoman teknis kebijakan pelaksanaan pengawasan. b. Tersusun dan terlaksananya cetak biru (blue-print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025 berupa pedoman pelaksanaan rekruitmen calon pegawai, penyelenggaraan diklat, serta pembinaan pegawai antara lain pola jenjang karir dan mutasi pegawai. c. Meningkatnya peran dan fungsi Jaksa termasuk pegawai Tata Usaha yang menduduki jabatan fungsional maupun struktural dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, terutama dalam upaya penegakan hukum. d. Tersusunnya restrukturisasi organisasi birokrasi Kejaksaan melalui pembenahan struktur jabatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas guna mengakomodasi perkembangan kebutuhan organisasi, penegakan hukum, dan ekspektasi masyarakat, sesuai dengan kebijakan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. e. Tertatanya manajemen administrasi keuangan dengan baik. f.

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia guna tersedianya sumber daya manusia yang memiliki komitmen, kompetensi, berkarakter, profesional, bermoral dan beretika dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya.

g. Meningkatnya sarana dan prasarana serta kesejahteraan pegawai melalui remunerasi guna menunjang pelaksanaan tugas penegakan hukum secara optimal.

IV. ARAH KEBIJAKAN Dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi Kejaksaan, tentunya tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diemban oleh Kejaksaan serta dilaksanakan oleh segenap aparatur Kejaksaan yang ada dalam struktur organisasi Kejaksaan secara hirarkis.

I

!

Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Secara yuridis dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER0097A/JA/01/2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Jumlah satuan kerja Kejaksaan seluruhnya sampai dengan Tahun 2012 sebanyak 517 satuan kerja di seluruh Indonesia, terdiri dari 1 Kejaksaan Agung, 1 Badan Diklat, 31 Kejaksaan Tinggi, 399 Kejaksaan Negeri, 83 Cabang Kejaksaan Negeri dan 2 Atase Teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di luar negeri. Arah kebijakan Kejaksaan R.I. antara lain adalah melaksanakan penegakan hukum secara optimal dan profesional dalam rangka pencapaian tujuan nasional, khususnya a) terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera dan b) terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007. Sasaran reformasi penegakan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.

Kebijakan dan strategi lain yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan pada tahun 2010-2014 untuk mendukung pengoptimalan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang dalam upaya penegakan hukum, yaitu dengan melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem manajemen informasi, menertibkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan kesejahteraan pegawai melalui remunerasi, serta penataan sumber daya manusia melalui penyusunan cetak biru (blue-print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang sampai dengan tahun 2025, yang diselaraskan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor : PER/5/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi. Strategi institusional Kejaksaan dalam rangka penegakan hukum efektif dan profesional serta pencapaian kepercayaan publik atas lembaga penegak hukum, secara berkesinambungan yang digambarkan sebagai berikut:

I

T SIST1M PENGEN DALIAN PENANGANAN PERKARAYANG EFEKT1F

I

ASESMEN

OBYEIOIF RANSPARAP) SQUAT PERSONIL& INTEORITAS KINTE

!

Sedangkan untuk kebijakan dan strategi kinerja Kejaksaan tahun 2011 - 2014 akan dilaksanakan dalam 8 (delapan) program kegiatan, antara lain : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Republik Indonesia 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan. 3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan 4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan R.I. 5. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan

Kasus Intelijen

6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum 7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi 8. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

1 I

1

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

1.

MATRIKS PEMBAHASAN

A.

Catatan Pembahasan : 1. Penyesuaian alokasi anggaran per program terkait dengan prioritas nasional dan prioritas bidang; 2. Penyesuaian target sasaran indikator pada kegiatan prioritas nasional dan prioritas bidang

Pembinaan Pengelolaan Kepegawaian Kejaksaan RI

A

Dukungan Manajcmen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI

1

Program/Kegiatan

No

dan di

V

B

Sistem Informasi Manajemen dan Teknologi Informasi

Indikator Kinerja

Jumlah dokumen yang terkait dengan pengimplementasian Blue Print mengenai rekruitmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat. Jumlah laporan manajemen kepegawaian terkait dengan 1) Rekruitmen Pegawai, 2) Pola Jenjang Karier, 3) Pra Diklat Jumlah data perkara yang disajikan dalam rangka pelayanan Sistem Informasi Manajemen berdasarkan jenis penanganan perkara

Volume Target Sc belli in Sesiidab

1 dok

1 dok

1 laporan

1 laporan

3 laporan

3 laporan

Alokasi Sebelum Sesudah

4.605,00

Perubahan Target Alokasi

39.514,13

34.909,13

2 laporan

30.656,6 1

Priori tas (N,B, K/L)

B

B

30.656,61

B

No

C

2.

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal). Penerapan Si stem Teknologi Informasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Pclayanan Penyusunan Jumlah kerja sama hukum Peraturan Perundang- sebagai implementasi MLA Undangan dan dalam rangka pengembalian terdakwa/tersangka dan Kerjasama Hukum asset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan penelaahan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Kegiatan Peningkatan Jumlah laporan pengaduan Pengawasan masyarakat yang Pelaksanaan Tugas ditindaklanjuti dan Pokok dan Wewenang diselesaikan terhadap Kejaksaan di wilayah I pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan

Volume Target Sebelum Sesudah

1 Si stem Informasi Manajeme n 1 laporan

2 rancangan peraturan

100 lapdu

1 Sistem Informasi Manajem en 1 laporan




B

3.046,00

2.780,78

-265,22

2 rancangan peraturan

70 lapdu

1.493,00

693

-800

B

No

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume Target Sebelum Scsudah




tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, intelijcn, perdata dan tata usaha Negara pada daerah hukum Inspektorat I.

lOOlapdu

Kegiatan Peningkatan Jumlah laporan pengaduan Pengawasan masyarakat yang Pelaksanaan Tugas ditindaklanjuti dan Pokok dan Wewenang

lOOlapdu

Kegiatan Peningkatan Jumlah laporan pengaduan Pengawasan masyarakat yang Pelaksanaan Tugas ditindaklanjuti dan Pokok dan Wewenang diselesaikan terhadap Kejaksaan di wilayah II pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, intelijen, perdata dan tata usaha Negara pada daerah hukum Inspektorat II.

70 lapdu

70 lapdu

1.493,00

1.493,00

693

693

-800

-800

B

B

No

Program/Kegiatan Kejaksaan di wilayah III

Indikator Kinerja





diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewcnang dan tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, intelijen, perdata dan tata usaha Negara pada daerali hukum Inspektorat III.

Kegiatan Peningkatan Jumlah laporan pengaduan Pengawasan masyarakat yang Pelaksanaan Tugas ditindaklanjuti dan Pokok dan Wewenang diselesaikan terhadap Kejaksaan di wilayah pelanggaran disiplin IV pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, intelijen, perdata dan tata usaha Negara pada daerah hukum Inspektorat IV.

lOOlapdu

70 lapdu

1.493,00

693

-800

B

1V

No

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja




Priori tas K/L)

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah V

Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan jajaran pengawasan di daerah

Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pclanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegiatan pengclolaan kcuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, intelijen, perdata dan tata usaha Negara pada daerah hukum Inspektorat V.

100 lapdu

-

Jumlah kegiatan pelaksanaan Inpeksi dalam

300 lapdu

Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan, baik di Kejati dan jajaran pengawas di daerah yang ditindaklanjuti

70 lapdu

893 lapdu

62 lap

1.493,00

8.773,0

0

693

8.306,1

2.764,89

-800

593

62 lap

-466,9

B

B

2.764.89

Peningkatan Penuntutan Penuntutan

B

Penanganan Jumlah Penyelidikan dan Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak Penyidikan Tindak pidana Korupsi yang Pidana Korupsi, Tindak diselesaikan Pidana Khusus Lainnya, dan Penyidikan Pelanggaran HAM Berat.

A

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana KlniMis. Pelanggaran HAM yang Berat clan Perkara Tindak Pidana Korupsi

3.

Program/Kegiatan

No

I mlikator Kinerja





rangka di daerah

Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan Jumlah Penyidikan perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan Pra Jumlah perkara tindak dan pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra penuntutan Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang

80

80

8.471

12.790,3

5

4.319,0

N

5

2

80

2

80

5.567,0

3.657,71

-1.910,29

N

80

80

No

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja diselesaikan dalam tahap Penuntutan. Jumlah Pra Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan

Program Pcndidikan Dan Pclatihan Aparatur Kejaksaan

4

Penanganan Perkara Jumlah perkara tindak Tindak Pidana Korupsi pidana korupsi yang dan Tindak Pidana diselesaikan oleh Kejati, Khusus Lainnya di Kejari dan Cabjari. Kejati, Kejari dan Cabjari

C

Penyelenggaraan Tersusunnya rencana dan Pendidikan dan pemantauan serta evaluasi Pelatihan Manajemen pelaksanaan program dan Kepemimpinan pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan

So Volume Target Sebelum Sesudah

2

2

2

2

1350

1 1 diktat

1350

13diklat


177.488, 5

11.237,0

308.786,6 9

11.237,38


131.298,2

2 diklat


N

0,38

Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan manajemen dan

No

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja





kepemimpinan Tersusunnya rencana dan Penyelenggaraan Pendidikan dan pemantauan serta evaluasi Pelatihan Teknis pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan Fungsional teknis fungsional

37 diklat

39 diklat

63.126,6

65.739,68

2 diklat

2.613,1

Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan teknis fungsional

2.

INISIATIF BARU

Catatan Pembahasan : 1. Berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Menteri Keuangan tentang pagu indikatif tahun 2013, usulan inisiatif baru Kejaksaan sebesar Rp. 150.000 Juta, namun masih belum dapat mengakomodir kebutuhan yang diusulkan. Pergeseran tambahan anggaran antar program dari tambahan alokasi anggaran sebesar Rp.150 milyar yang telah disesuakan berdasarkan skala prioritas kebutuhan. 2.

No 1 A

2

A.

3

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalanangan Kasus Intellijen Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan Keuangan Negaran dan Penanggulangan Tindak Pidana

Jenis Inisiatif Baru

Target 2013

Pelaksanaan Kegiatan 488 laporan Penyelidikan Tertutup (surveilance) 1350 laporan Pelaksanaan Kegiatan Asset Tracing

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum Penangangan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum

15.864 pkr

Alokasi 2013

Prioritas (N,B,K/L)

15.000, B 39.622,5

70.000,0 K/L

BELANJA OPERASIONAL

3.

Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari

A.

Program/Kegiatan

No

Indikator Kinerja

Jenis Inisiatif Baru Penambahan Target Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Target 2013 SOpkr

Alokasi 2013 25.377,5

Prioritas (N,B,K/L)

N

Biaya Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Peradilan Tipikor Total

150.000

Catalan Pembahasan : 1. Terdapat pergeseran anggaran operasional antar program yaitu dari Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ke Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Rl.

Voume Target

No

Program/Kegiatan

Alokasi

Indikator Kinerja Sebelum

Sesudah

Sebelum

Sesudah

Kebutuhan Tambahan Belanja Operasional

dan

Prioritas (N,B,KL)

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Rl Kegiatan Tupoksi : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi,

Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi di Kejati, Kejari, dan Cabjari

12 bulan layanan

12 bulan layanan

1.236.295,0

1882.687,37

646.392,37

Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Kegiatan Tupoksi : Pelayanan Ketatausahaan Kejaksaan RI, Pimpinan, Kerumahtanggaan, Keamanan dan Bina Kesejahteraan Pegawai

Kegiatan Tupoksi :

•

•

•

Jumlah dokumen yang di registerasi dan di distribusikan Perawatan sarana dan prasarana Kejaksaan RI Kegiatan dalam rangka pelayanan Perkantoran Kejaksaan RI

• Pembayaran gaji dan

50.000 dokumen

50.000 dokumen

26.700,6

26.700,60 .

12 bulan layanan

12 bulan layanan

1 tahun

1 tahun

12 bulan layanan

12 bulan layanan

hak-hak keuangan Pembinaan Pengelolaan pegawai Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak • Pengelolaan keuangan, 4 lap Kejaksaan Rl bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran serta monitoring dan bimbingan teknis penanganan perkara dalam rangka meningkatkan pengembalian asset negara hasil penanganan/penyelesa ian perkara.

225.411,15

4 lap

Kegiatan Tupoksi : Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI

Program Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Dukungan Manajemcn Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan

• Pengelolaan PNBP yang disetor ke kas negara. • Penyelesaian insidentil tipikor dan luar negeri);

1 laporan

perkara (teroris, perkara 1 laporan

1 laporan 40 keg

12 bln/lyn

12 bln/lyn

20.086 peg

• Pcnyusunan rencana 20.086 kebutuhan dalam peg rangka memenuhi kebutuhan pokok seluruh pegawai Kejaksaan.

1 laporan

• Jumlah kegiatan pengelolaan dan pelaporan aset yang dimiliki Kejaksaan Rl

Terselenggaranya pengelolaan urusan umum, kepegawaian, anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi dan verifikasi, serta perlengkapan, perpustakaan dan dokumentasi

17.418,8

22.525,00

17.418,8

30.755.19

2.182.973.11

4.

KEBUTUHAN TAMBAHAN RUPIAH MURNI

Catalan Pembahasan : 1. Penambahan Alokasi Anggaran pada Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum 2. Penambahan Alokasi Anggaran untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Rl dalam rangka memenuhi kebutuhan ruangan Jaksa Fungsional, ruangan Koordinasi dan Konsultasi, standarisasi ruang tahanan (terbagi untuk laki-laki dewasa, perempuan, dan anak-anak), ruangan pemeriksaan di Kejati dan Kejari.

No

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Voume Target Sebelum

Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kegiatan Tupoksi : Jumlah perkara tindak pidana umum yang Penanganan Perkara Pidana diselesaikan oleh Umum di Kejaksaan Tinggi jajaran Kejaksaan di / Kejaksaan Negeri dan daerah Kejati, Kejari Cabang Kejaksaan Negeri dan Cabjari.

120.000

Sesudah

124.323

Sebelum

538.709,3

Alokasi Sesudah

1.654.525,02

Kebutuhan Tambahan Rp. Murni

1.115.815,72

Prioritas (N,B,KL)

KL

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Kegiatan Tupoksi : Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Rl

- Pembangunan/ 20 unit perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru;

2.060 unit

141.925,30

361.336,30

219.411,00

KL

B.

REKAPITULASI DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS DAN KEGIATAN NON PRIORITAS

KEGIATAN PRIORITAS KELUARAN KODE

PROGRAM/ KEGIATAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejaksaan RI

Sistem Infonnasi Manajemen dan Teknologi Informasi

INDIKATOR

RENC ANA 2013

PRAKIRAAN MAJU 2014

2015

2016

Tercapainya dukungan manajcmcn SDM, keuangan, informasi, data peraturan perundang-undangan Jumlah dokumen yang terkait dengan pengimplementasian Blue Print mengenai rekruitmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat. Jumlah laporan manajemen kepegawaian terkait dengan 1) Rekruitmen Pegawai, 2) Pola Jenjang Karier, 3) Pra Diklat Jumlah data perkara yang disajikan dalam rangka pclayanan Sistem Informasi Manajemen berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal). Penerapan Sistem Teknologi Informasi di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

1 dokum en 3 laporan 1 laporan

1 Sistem Inform asi Manaje men

1 doku men 3 lapora n 1 lapora n

1 Siste m Infor masi Manaj




ALOKASI (Millar Rupiah) REN CAN A 2013 72.951 ,5

39.514 ,1

30.656 ,6

PRAKIRAAN MAJU 2014 72.95 1,5

39.5 1 4,1

30.65 6,6

2015 72.95 1,5

39.51 4.1

30.65 6,6

2016 72.95 1,5

39.5 1 4,1

30.65 6,6


KOBE

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR

Pelayanan Penyusunan Jumlah kerja sama hukum sebagai Peraturan Perundang- implementasi MLA dalam rangka Undangan dan Kerjasama pengeinbalian terdakwa/tersangka dan asset Hukum negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri. Jumlah rancangan peraturan perundangundangan yang dilakukan penelaahan

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di wilayah I

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Kejaksaan di

Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai, penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, intelijen, perdata dan tata usaha Negara pada daerah hukum Inspektorat I. Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai,

RENC ANA 2013

KELUARAN PRAKIRAAN MAJU

70 lapdu

70 lapdu

2 2 rancan rancan gan gan peratu peratu ran ran

2 rancan gan peratu ran

2 rancan gan peratur an

emen 1 lapora n

emen 1 lapora n

1 laporan

2015

2014

70 lapdu

70 lapdu

70 lapdu

70 lapdu

2016 cmen 1 lapora n

70 lapdu

70 lapdu

ALOKASI (Miliar Rupiah) REN PRAKIRAAN CAN MAJU A 2014 2015 2016 2013 2.780, 8

2.7X0, 8

2.780

,8

2.780 ,8

693

693

693

693

11.77 1,1

11.77 1,1

11.77 1,1

11.771 ,1

693

693

693

693

KODE

PROGRAM/ KEGIATAN

wilayah II

INDIKATOR

RENC ANA 2013

KELUARAN PRAKIRAAN MAJU 2014

2015

2016

ALOKASI (Miliar Rupiah) REN PRAKIRAAN CAN MAJU A 2014 2015 2016 2013

penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, intelijen, perdata dan tata usaha Negara pada daerah hukum Inspektorat II.

70 lapdu

Kegiatan Peningkatan Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang Pengawasan Pelaksanaan ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap Tugas Pokok dan pelanggaran disiplin pegawai, Wewenang Kejaksaan di penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan wilayah IV tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, intelijen, perdata dan tata usaha Negara pada daerah hukum

70 lapdu

Kegiatan Peningkatan Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang Pengawasan Pclaksanaan ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap Tugas Pokok dan pelanggaran disiplin pegawai, Wewenang Kejaksaan di penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan wilayah III tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, intelijen, perdata dan tata usaha Negara pada daerah hukum Inspektorat III.

70 lapdu

70 lapdu

70 lapdu

70 lapdu

70 lapdu

70 lapdu

693

693

693

693

693

693

693

693

KODE

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR

RENC ANA 2013


2015

2016

ALOKASI (Miliar Rupiah) REN PRAKIRAAN CAN MAJU A 2014 2015 2016 2013

Inspektorat IV. Kegiatan Peningkatan Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang Pengawasan Pelaksanaan ditindaklanjuti dan disclesaikan terhadap Tugas Pokok dan pelanggaran disiplin pegawai, Wewenang Kejaksaan di penyalahgunaan jabatan dan wewenang dan wilayah V tugas umum, kegiatan pengelolaan keuangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, tindak pidana umum, intelijen, perdata dan tata usaha Negara pada daerah hukum Inspektorat V. Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan jajaran pengawasan di daerah Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya, dan Penyidikan Pelanggaran

70 lapdu

70 lapdu

839 lapdu

70 lapdu

5 pkr

5pkr

5pkr

SOpkr

SOpkr

SOpkr

Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan

839 lapdu

Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan, baik di Kejati dan jajaran pengawas di daerah yang ditindaklanjuti

839 lapdu

70 lapdu

839 lapdu

SOpkr

693

8.306, 1

693

8.306, 1

12.79 0,3

12.790 ,3

251.6 74,8

325.23 4,73

693

8.306 ,1

251.6 74,8

12.79 0,3

693

8.306 ,1

251.6 74,8

12.79 0,3

5pkr

KODE

PROGRAM/ KEGIATAN

HAM Berat.

INDIKATOR

RENC ANA 2013

Jumlah Penyidikan perkara pelanggaran HAM 2pkr berat yang diselesaikan

Peningkatan Pra Penuntutan Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang dan Penuntutan diselesaikan dalam tahap pra penuntutan Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan. Jumlah Pra Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan Penanganan Perkara Tindak Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang Pidana Korupsi dan Tindak diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari. Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari Program Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Penyelenggaraan - Tersusunnya rencana dan pemantauan serta Pendidikan dan Pelatihan evaluasi pelaksanaan program pendidikan Manajemen dan dan pelatihan manajemen dan Kepemimpinan kcpemimpinan

KELUARAN PRAKIRAAN MAJU

2 pkr

2 pkr

2015

2014

11 diklat

13 diklat

1.350 pkr

1.350 pkr

1.350 pkr

2 pkr

2 pkr

2 pkr

80 pkr

80 pkr

80 pkr

- Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan Penyelenggaraan 39 - Tersusunnya rencana dan pemantauan serta Pendidikan dan Pelatihan diklat evaluasi pelaksanaan program pendidikan Teknis Fungsional

26 diklat

11 diklat

26 diklat

2016

ALOKASI (Miliar Rupiah) PRAKIRAAN REN CAN MAJU A 2014 2016 2015 2013

2 pkr

80 pkr

3.657, 71

3.657, 3.657 7 ,7

3.657 ,7

2 pkr

1.350 pkr

11 diklat

26 diklat

76.97 6,4

76.977 ,1

308.7 86,7

308.78 6,7

11.237 ,4

11.23 7,4

65.739 65.73 ,7 9,7

308.7 86,7

76.97 6,4 11.23 7,4

65.73 9,7

308.7 86,7

76.97 6,4 11.23 7,4

65.73 9,7

KODE

PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR

RENC ANA 2013


2015

2016

ALOKASI (Miliar Rupiah) REN CAN 2013

PRAKIRAAN MAJU 2014

2015

2016

dan pelatihan teknis fungsional - Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan teknis fungsional TOTAL

486.93 4,40

KEGIATAN NON PRIORITAS

KELUARAN Kode

Program/Kegiatan

Indikator

Rencana 2013

Alokasi

Prakiraan Maju 2014

2015

2016

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan

1.

Kegiatan Tupoksi : Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI

Rencana 2013 486.485, 31

Pembangunan/ 20 unit perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru; Jumlah Rumah dinas yang belum memiliki dan satuan kerja baru

100 unit

40 unit

100 unit

50 unit

150 unit

24 unit

486,485,

Prakiraan Maju 2014 487.737

2015 490.000

490.000

487.737

2016 490.000

490.000

175 unit

KELUARAN Kode

Program/Kegiatan

Indikator

Rencana 2013

- Jumlah pengadaan 399 roda kendaraan operasional 4 Penanganan Perkara dan Surveilance; - Pengadaan Kendaraan 25 roda 2 Roda-2 1 276 - Jumlah pengadaan unit sarana perlengkapan dan peralatan 150 unit - Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yg direhabilitasi

2.

Alokasi

Prakiraan Maju 2014

2015

70 roda-4

150 roda-4

300 roda-2

300 roda-2

750 unit

850 unit

150 unit

135 unit

2016

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan

12 bulan layanan

12 bulan layanan

12 bulan layana n 12 bulan layana n

12 bulan layana n 12 bulan layana n

2014

2015

2016

J 300 rnHn-7

760 unit

1 50 unit

2.290.28 6,00 Jumlah pelayanan kesekretariatan di bidang Jaksa Agung Muda Pembinaan. Operasional Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi di Kejati, Kejari, dan

Prakiraan Maju

170

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan Agung Kegiatan Tupoksi :

Rencana 2013

12 bulan layanan 12 bulan layanan

1.980.95 5,6

1.653.304 .8

1.604.981 .5

1.604.933 ,5

Alokasi

KELUARAN Kode

Program/Kegiatan Cabang Kejaksaan Negeri Kegiatan Tupoksi : Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi Dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian

Indikator

Pelayanan Ketatausahaan Kejaksaan RI, Pimpinan, Kerumahtanggaan, Keamanan dan Bina Kesejahteraan Pegawai

Prakiraan Maju 2014

2015

2016

2 peratur an

2 peratur an

2 peratura n

1 Dokum en

1 Dokum en

1 Dokum en

1 laporan

1 laporan

1 laporan

1 laporan

•

Jumlah dokumen 50.000 yang di registerasi dokumen dan di distribusikan

50.000 dokum en

50.000 dokum en

50.000 dokume n

•

Perawatan sarana dan 12 bulan prasarana Kejaksaan layanan RI 12 bulan Kegiatan dalam layanan rangka pelayanan Perkantoran Kejaksaan RI

12 bulan layana n

12 bulan layana n

12 bulan layanan

12 bulan layana n

12 bulan layana n

Cabjari - Jumlah peraturan 2 pembentukan satuan peraturan kerja baru - Jumlah dokumen perencanaan yang Dokume disusun

n - Jumlah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan rencana kerja

Ke^iatan Tupoksi :

Rencana 2013

•

12 bulan layanan

Rencana 2013 6.314,2

34.700,6

Prakiraan Maju 2014

2015

2016

KELUARAN Kode

Program/Kegiatan

Indikator

Rencana 2013

Prakiraan Maju 2014

2015

1 tahun 1 tahun • Pembayaran gaji dan 1 tahun hak-hak keuangan Pembinaan Pengelolaan pegawai Keuangan dan Penerimaan 4 lap 4 lap 4 lap Negara Bukan Pajak • Pengelolaan keuangan, Kejaksaan Rl bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran serta monitoring dan bimbingan teknis penanganan perkara dalam rangka meningkatkan pengembalian asset negara hasil penanganan/penyelesai 1 1 an perkara. 1 laporan laporan laporan • Pengelolaan PNBP yang disetor ke kas negara. 40 keg 40 keg 40 keg • Operasional Penanganan Perkara insidentil (perkara teroris, Tipikor, dan perkara lainnya) Kegiatan Tupoksi :

Kegiatan Tupoksi :

• Jumlah pengelolaan Pembinaan dan Pengelolaan

kegiatan dan

1 laporan

Alokasi

1 laporan

1 laporan

2016 1 tahun

Rencana 2013 243.606, 3

4 lap

1 laporan

46 keg

1 laporan

97 076 7 j—jL.\J 1 VJ, /

Prakiraan Maju 2014

2015

2016

Alokasi

KELUARAN Kode

Program/Kegiatan Perlengkapan Kejaksaan RI

Indikator

Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Republik Indonesia

3.

Program Penyelidikan / Pcngamanan / Penggalangan Kasus Intelijen

Prakiraan Maju

2014

2015

2016

20.086 peg

20.086 peg

20.086 peg

1 Lapora n

1 Lapora n

1 Laporan

Rencana 2013

Prakiraan Maju

2014

2015

2016

75.000

62.025,4

62.025,4

pelaporan aset yang dimiliki Kejaksaan RI • Penyusunan rencana kebutuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok seluruh pegawai Kejaksaan.

Kegiatan Tupoksi :

Rencana 2013

Jumlah penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya Jumlah Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan yang akuntabel, efektif dan efisien dalam rangka mendukung kebijakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif mengenai masalah ideologi, politik, media massa, barang, cetakan, orang asing, cegah tangkal, sumber daya manusia, pertahanan keamanan, tindak pidana

20.086

1 Laporan

2.632,5

161.066, 7

Alokasi

KELUARAN Kode

-

Program/Kegiatan

Kegiatan Tupoksi : Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Intelijen

-

Kegiatan Tupoksi : Pelaksanaan Kegiatan Penyelamatan Keuangan Negara dan Penanggulangan Tindak Pidana.

Kegiatan Tupoksi : Pelaksanaan Kegiatan Sandi dan Produksi Intelijen Kegiatan Tupoksi : Pelaksanaan Kegiatan Politik, Sosial Budaya dan Sumber Daya Organisasi. Kegiatan Tupoksil Penerangan dan Penyuluhan

Indikator perbatasan, dan pelanggaran wilayah perairan; Jumlah pelayanan kesekretariatan di bidang Jaksa Agung Muda Intelijen. Jumlah kegiatan intelijen di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan tepat waktu yang dilaksanakan oleh jajaran Direktorat Ekonomi dan Keuangan Jaksa Agung Muda Intelijen.

Rencana 2013

Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan

Rencana 2013

2014

2015

2016

12 bulan layanan

12 bulan layana n

12 bulan layana n

12 bulan layanan

1.670,1

100 LHK

100 LHK

100 LHK

100 LHK

6.823,00

50 I HK

50 I HK

50 LHK

100 LHK

100 LHK

100 LHK

Jumlah produksi dan 50LHK sarana hasil pelaksanaan kegiatan intelijen Jumlah kegiatan intelijen di bidang ideologi, sosial, politik, pertahanan keamanan dan ketertiban umum tepat waktu

Prakiraan Maju

100 LHK

512

51 7

aga

le

51 7 le

512 bag

4.573,85

6.172,25

71.155,1

Prakiraan Maju 2014

2015

2016

KELUARAN Kode

Program/Kegiatan

Indikator

Rencana 2013

Hukum

penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi. Terselesaikannya 1.156 Kegiatan Tupoksi : Penanganan Penyelidikan/ LHK Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/ Pengamanan/ Penggalangan Penggalangan di Kejati, di, Kejati, Kejari dan Kejari Cabjari Cabjari laporan hasil kegiatan 488 lap penyelidikan tertutup Laporan hasil kegiatan 1.350 lap pelacakan asset tersangka pelaku tindak pidana

4.

Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana I mum

Kegiatan Tupoksi : Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

Jumlah penyelesaian penanganan perkara pidana umum secara cepat, tepat dan akuntabel. Jumlah pelayanan kesekretariatan di bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum

1 2 bulan layanan

Alokasi

Prakiraan Maju

2014 mb aga

2015 mb aga

2016

1000 LHK

1000 LHK

1000 LHK

488 lap

488 lap

488 lap

1.350 lap

1.350 lap

1.350 lap

12 bulan layana

12 bulan layana

n

n

Prakiraan Maju

Rencana 2013

2014

2015

2016

70.672,4

70.672,4

60.000

60.000

546.538, 26

566.806,8

546.538,2

546.538,2

a

12 bulan layanan

4.522,88

Alokasi

KELUARAN Kode -

Program/Kcgiatan

Indikator

Kegiatan Tupoksi :

Jumlah perkara Tindak Pidana Terhadap Orang Penanganan Perkara Tindak dan Harta Benda yang Pidana Terhadap Orang dan diselesaikan dalam tahap Harta Benda Pra Penuntutan

Rencana 2013

Prakiraan Maju

SOpkr

2014 SOpkr

2015 SOpkr

2016 SOpkr

40pkr

40pkr

40pkr

40pkr

Rencana 2013 1.035,89

Jumlah perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan Jumlah Pengendalian Upaya Hukum, Grasi dan pelaksanaan Eksaminasi yang diberikan kepada perkara Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda. -

Kegiatan Tupoksi :

Jumlah perkara Tindak Pidana Keamanan Negara Penanganan Perkara Tindak dan Ketertiban Umum Pidana terhadap Keamanan yang diselesaikan dalam Negara dan Ketertiban tahap Pra Penuntutan. Umum. Jumlah perkara Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum yang diselesaikan dalam

828,71

Prakiraan Maju 2014

2015

2016

Alokasi

KELUARAN Kode

Program/Kegiatan

Indikator

Rcncana 2013

2014

2015

2016

Rcncana 2013

125pkr

125 pkr

125 pkr

125 pkr

2.823,48

120.000 pkr

120.000

1 20.000

pkr

pkr

537.327, 3

Prakiraan Maju

Prakiraan Maju 2014

2015

2016

537.327,3

537.327,3

537.327.3

tahap Penuntutan. Jumlah Pengendalian Upaya Hukum, Grasi dan pclaksanaan Eksaminasi yang diberikan kepada perkara Tindak Pidana Keamanan Negara dan Ketertiban Umum. Kejjiatan Tupoksi : Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Lainnya.

Jumlah perkara Tindak Pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan . Jumlah perkara Tindak Pidana Umum Lainnya yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan. Jumlah Pengendalian Upaya Hukum, Grasi dan pelaksanaan Eksaminasi yang diberikan terhadap perkara Tindak Pidana Umum Lainnya.

-

Kegiatan Tupoksi : Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan

Jumlah perkara tindak 124.323 pidana umum yang pkr diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah

KELUARAN Kodc

5.

Program/Kegiatan

Kencana 2013

Indikator

Cabang Kejaksaan Negeri

Kejati, Cabjari.

Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Jumlah penyelesaian Penanganan perkara korupsi, tindak pidana kliusus lainnya serta pelanggaran HAM yang berat secara lebili cepat, profesional, efektif, proporsional, taat azas, dan akuntabel.

Kegiatan Tupoksi : Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

Kejari

Alokasi

Prakiraan Maju 2014

2015

2016

Rencana 2013

Prakiraan Maju 2014

2015

2016

19.760,2

19.760,2

19.760,2

2.204,22

1 .977,4

1.977,4

1 .977,4

10.680,0 0

10.680,00

10.680,00

10.680,00

dan

Jumlah pelayanan kesekretariatan di bidang Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus

21.889,1 3

12 bulan layanan

Peningkatan Pra Penuntutan Jumlah perkara tindak 45 pkr dan Penuntutan pidana khusus lain yang diselesaikan dalain tahap Pra Penuntutan. Jumlah perkara tindak pidana khusus lain yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan Penanganan Perkara Tindak Jumlah perkara tindak 250 pkr Pidana Korupsi dan Tindak pidana khusus (ZEE

12 bulan layana n

12 bulan layanan

12 bulan layanan

20pkr

20 pkr

20 pkr

250 pkr

250 pkr

250 pkr

6.569,2

Alokasi

KELUARAN Kode

Program/Kegiatan Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari

Kegiatan Tupoksi : Peningkatan Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi

6

Program Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Kegiatan Tupoksi : Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kegiatan Tupoksi : Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata

Indikator

Rencana 2013

Prakiraan Maju 2014

2015

2016

Rencana 2013

85pkr

85pkr

85pkr

2.435,68

Prakiraan Maju 2014

2015

2016

20.794,9

20.794,9

20.794,9

Perikanan, Kepabeanan dan Cukai) yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari. Jumlah Pengendalian 85pkr penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan. Terlaksananya penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Standar Operating Procedur (SOP) agar tercapai pola penanganan perkara secara cepat, efektif dan efisien sehingga menguntungkan negara. Jumlah pelayanan 12bulan kesekretariatan di bidang layanan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Jumlah perkara perdata 60pkr yang diselesaikan

20.794,9 4

12 bulan layana n

12 bulan layana n

12 bulan layanan

1.255,8

60pkr

60pkr

60pkr

1.053,3

Alokasi

KELUARAN Kode

Program/Kegiatan

Rcncana 2013

40 pkr

Kegiatan Tupoksi : Peningkatan Penanganan Perkara Tata Usaha Negara

Jumlah perkara tata usaha negara yang diselesaikan.

Kegiatan Tupoksi : Penanganan Pemulihan dan Perlindungan HAK

Jumlah perkara SOpkr pemulihan dan perlindungan hak yang diselesaikan

Kegiatan Tupoksi : Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari.

7.

Indikator

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan

Kegiatan Tupoksi : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pengawasan

Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari.

1.196pkr

Prakiraan Maju

2014 40 pkr

2015 40 pkr

2016 40 pkr

SOpkr

SOpkr

SOpkr

1.404,4

1.196 pkr

1.196 pkr

1.196 pkr

16.379,2

1 2 bulan layanan

12 bulan layana n

12 bulan layana n

12 bulan layanan

Prakiraan Maju

2014

2015

2016

9.640,2

9.640,2

9.640,2

702,2

9.640,20

Jumlah laporan pengaduan (Lapdu) yang ditindak lanjuti atas kinerja aparat Kejaksaan Lapdu secara cepat, cermat, proporsional dan akuntabel. Jumlah pelayanan kesekretariatan di bidang Jaksa Agung Muda Pengawasan

Rencana 2013

6.875,3

Alokasi

KELUARAN Kode

Program/Kegiatan Kegiatan Tupoksi : Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan di Kejati, Kejari dan Cabjari. Program Pcndidikan Dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan

Indikator Pelaksanaan Inspeksi di Kejati, Kejari dan Cabjari Eksaminasi Perkara terkait dengan laporan pengaduan

Tersusunnya rencana program kerja, sarana dan prasarana,anggaran, pengembangan dan kerjasama, serta pengelolaan data, laporan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan standarisasi pendidikan dan pelatihan Terselenggaranya pengelolaan urusan umum, kepegawaian, anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi dan verifikasi, serta perlengkapan, perpustakaan dan dokumentasi TOTAL

Rencana 2013 31 laporan 150 keg

12 bln/lyn

Prakiraan Maju 2014 31 laporan 150 keg

12 bln/lyn

2015 31 laporan 150 keg

12 bln/lyn

2016 31 laporan 150 keg

12 bln/lyn

Rencana 2013

Prakiraan Maju 2014

2015

2016

2.764,8

52.365,0 4

31.889,6

31.889,6

31.889,6

52.365,0 4

31.889,6

31.889,6

31.889,6

3.589.06 5,60

C. No 1

CATATAN KHUSUS Materi Pembahasan 2

Kementerian PPN/Bappenas

Kementerian Keuangan

KEJAKSAAN

3

4

5

A. Pergeseran Alokasi Anggaran Pagu Indikatif 2012 Pergeseran perubahan anggaran sasaran pnontas program.

/ • alokasi dan kinerja antar

Menyepakati adanya pergeseran pagu antar program sepanjang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas Kejaksaan dan dalam rangka untuk memaksimalkan dan mengefisicnsikan alokasi anggaran yang ada yaitu pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dilakukan pergeseran untuk memenuhi kebutuhan kegiatan pada program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM yang Berat, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI, Program Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Intelijen, Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan.

•

Pergeseran antar program yang

Menyepakati pergeseran pagu anggaran antar program pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM yang Berat, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI, Program Penyelidikan /Pengamanan / Penggalangan Intelijen, serta Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan tanpa mengurangi alokasi untuk belan/a pegawai dan belanja barang operational.

Pergeseran anggaran antar program dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target dalam rencana kerja Kejaksaan Tahun 2013. Pergeseran anggaran antar program tersebut antara lain pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM yang Berat, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI, Program Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Intelijen, serta Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan,

No

Materi Pembahasan



KEJAKSAAN

digeser dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan Catalan bahwa kebutuhan belanja pcgawai dan operasional telah dapat dipenuhi dan diprioritaskan terlebih dahulu.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Kejaksaan RI

Menyepakati untuk diadakan penyesuaian dengan melakukan pengurangan pagu anggaran pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI dan dialokasikan pada programprogram yang perlu dilakukan penambahan anggarannya unluk memenuhi kegiatan yang dirasakan prioritas maupun non prioritas oleh Kejaksaan. Dalam hal ini untuk upaya peningkalan pemberantasan korupsi dan penanganan perkara pidana umum yang dirasakan masih sangat kurang berdasarkan implementasi pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan oleh

Menyepakati pengurangan pagu anggaran Pengurangan pagu anggaran pada Program sebesar Rp276.416.276.000,- (semula Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas sebesar Rp2.639.653.800.000,- menjadi Teknis Lainnya Kejaksaan RI sebesar Rp. Rp2.363.237.520.000,-) dengan catatan 276.416.276.000,bahwa pagu belanja pegawai sebesar Pertimbangan : Rpl.788.895,0 dan barang operasional sebesar Rp376.193,4 terpenuhi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran Pengurangan tersebut digunakan untuk pada kegialan-kegialan priorilas Kejaksaan RI. Butir 1 sd 7. Pengurangan anggaran tersebul program sebagai berikut: tanpa mengurangi alokasi anggaran belanja 1. Program Peningkalan Sarana dan pegawai dan belanja barang operasional. Prasarana Aparatur Kejaksaan RI sebesar Rpl3.191.607.000,2. Program Pengawasan dan Peningkalan Akuntabililas Aparatur Kejaksaan RI sebesar Rp4.314.500.000,3. Program Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan sebesar RplO.735.493.000,-

No

Materi Pembahasan



KEJAKSAAN

Kejaksaan.

4. Program Penyelidikan / Penggalangan / Intelijcn sebesar Menyepakati perubahan pagu Pengamanan indikatif pada program ini Rp48.418.916.000,yang semula sebesar Rp. 5. Program Penanganan dan Penyelesaian 2.639.653,8 menjadi Rp. Perkara Tindak Pidana Umum sebesar 2.363.237,52 Rp7.828.965.000,6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM yang Berat sebesar 187.725.857.000 7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebesar Rp4.200.938.000,-

Program • Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI

Kegiatan ini merupakan kegiatan non prioritas Kejaksaan untuk dukungan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung kinerja Kejaksaan. Pada prinsipnya menyetujui untuk adanya pergeseran alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana khususnya dalam pengadaan

Menyepakati penambahan pagu Penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. anggaran sebesar Rpl3.191.607.000,- 13.191.607.000,untuk memenuhi kebutuhan peralatan Pertimbangan : e-reporting pada seluruh Satker Penambahan alokasi anggaran untuk Kejaksaan. memenuhi kebutuhan peralatan scanner Menyepakati pengadaan kendaraan dalam rangka penerapan e-reporting di operasional kliusus untuk kegiatan seluruh satuan kerja Kejaksaan, dalam penanganan perkara (surveilance, rangka efektifitas dan efisiensi pelaporan pelimpahan perkara dan persidangan) sebagai bagian dari kegiatan Reformasi sebanyak 399 unit (sesuai dengan Birokrasi.

No 1

Mater! Pembahasan 2


3 4 kendaraan operasional untuk jumlah Kejaksaan Negeri) mendukung proses penanganan perkara , pelaksanaan surveilance, * Menyepakati adanya pergeseran pelimpahan perkara dan anggaran sebesar Rp 20 Milyar dari persidangan yang akan Program Peningkatan Sarana dan Prasararia Aparatur Kejaksaan Rl diberikan di setiap Kejaksaan Negeri sebanyak 1 (satu) unluk mendukung output program mobil operasional untuk Pendidikan dan Pelalihan Aparatur Kejaksaan. memenuhi semua kebutuhan dalam proses penanganan perkara yang dilakukan.

•

3

Program Pengawasan Peningkatan Akuntabilitas

dan


Menyepakati adanya pergeseran anggaran sebesar Rp 20 Milyar clari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Rl untuk mendukung output program Pendidikan dan Pelatilian Aparatur Kejaksaan.

•

Menyepakati perubahan pagu indikatif pada program ini yang semula sebesar Rp. 493.293,8 menjadi Rp. 486.489,4

•

Menyepakati adanya penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.314.500.000 dari pergeseran program yang

KEJAKSAAN 5

Kebutuhan kendaraan operasional untuk operasional penanganan perkara bagi seluruh Kejaksaan Negeri di Indonesia sebagaimana direkomendasikan dalam rapat anggaran bersama Komisi III DPR Rl, karena berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi III DPR Rl ke daerah banyak ditemukan permasalahan tidak adanya kendaraan operasional untuk penanganan perkara di setiap Kejaksaan Negeri. Kendaraan operasional tersebut merupakan kendaraan yang akan digunakan oleh para Jaksa dalam proses penanganan perkara baik dalam pelaksanaan surveillance (penyelidikan), pelimpahan perkara dan persidangan. Menyepakati adanya pergeseran dana sebesar Rp 20 Milyardari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan Rl untuk mendukung output program Pendidikan dan Pelatilian Aparatur Kejaksaan.

Menyepakati penambahan pagu Penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. anggaran sebesar Rp4. 3 14. 500.000,- 4.314.500.000,- untuk kegiatan Peningkatan untuk penambahan target kegiatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan peningkatan pengawasan aparatur

No

Materi Pembahasan


Aparatur Kejaksaan RI

•


KEJAKSAAN

Dukungan Manajemen dan Kejaksaan di daerah dari semula 300 Pertimbungan : Pelaksanaan Tugas Teknis lapdu menjadi 839 lapdu. Penyesuaian target laporan pengaduan yang Lainnya, yang dialokasikan ditangani pada Kejaksaan Agung RI, semula kepada kegiatan prioritas pada Inspektur Wilayah 1 dengan target sebanyak Program Pengawasan dan 100 Lapdu, Inspektur Wilayah 2 dengan Peningkatan Akuntablilitas target sebanyak 100 Lapdu, Inspektur Aparatur Kejaksaan RI dan Wilayah 3 dengan target sebanyak 100 mendukung adanya Lapdu, Inspektur Wilayah 4 dengan target pengurangan target laporan sebanyak 100 Lapdu, Inspektur Wilayah 5 pengaduan dari 100 Lapdu dengan target sebanyak 100 Lapdu dan menjadi 70 Lapdu dengan Peningkatan Pengawasan Aparatur dilakukan penyesuaian alokasi Kejaksaan oleh Kejati dan jajaran, anggaran yang ada serta disesuaikan target sasaran kegiatan menjadi menyepakati adanya menjadi 70 laporan pengaduan untuk masing penurunan alokasi anggaran - masing kegiatan. Sedangkan untuk pengawasan Terdapat penambahan volume target kegiatan yang dilakukan di daerah Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan diusulkan untuk adanya Oleh Kejaksaan Tinggi dan Jajaran Pengawasan peningkatan dari 300 Lapdu di daerah penanganan laporan pengaduan di menjadi 839 Lapdu dengan daerah, yang semula 300 laporan pengaduan mempertimbangkan SBK menjadi 839 laporan pengaduan, sehingga target Tahun 2013 dengan tetap sasaran kinerja program terdapat kenaikan memenuhi target kinerja yang sebanyak 389 laporan pengaduan. Dan ditetapkan. selanjutnya target kinerja tersebut akan Menyepakati perubahan pagu disesuaikan dengan standard biaya penanganan indikatif pada program ini laporan pengaduan masyarakat Tahun 2013 yang semula sebesar Rp. dengan tetap memenuhi target kinerja 17.096,8 menjadi Rp. 21.411,3 sebagaimana tercantum dalam lampiran pagu indikatif Kejaksaan Tahun 2013.

No

Materi Pembahasan

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan


Menyepakati untuk dilakukan perubahan alokasi anggaran kepada Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan RI, sebesar Rp. 10.735.493.000 untuk menampung kebutuhan belanja pegawai pada unit eselon I, dan untuk menampung penambahan alokasi anggaran terkait peningkatan target sasaran kegiatan diklat Teknis Fungsional untuk penambahan 2 jenis Diklat Fungsional yang semula 37 Diklat menjadi 39 Diklat. Menyepakati perubahan pagu indikatif pada program ini yang semula sebesar Rp. 98.606,6 menjadi Rp. 129.342,09 Menyepaka I i rencana pengalihan belanja modal sebesar Rp. 20 Milyar yang semula tercantum dalam Program Sarana dan Prasarana Aparalur Kejaksaan R I akan dialihkan untuk kegiatan

Kcmenterian Keuangan

•

*

Menyepakati penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.735.493.000,untuk menampung kebutuhan belanja pegawai pada unit eselon I tersebut, Rp. 8.482.191.000,- dan penambahan sebesar Rp2.253.302.000,untuk peningkatan target sasaran kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional yang semula 37 jenis diklat menjadi 39 jenis diklat serta Diklat Manajemen dan Kepemimpinan yang semula 11 jenis diklat menjadi 13 jenis diklat;

KEJAKSAAN

enambahan alokasi 10.735.493.000,-

anggaran

sebesar

Rp.

Pertiinbangan : 1) Penambahan alokasi anggaran pada Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan RI, antara lain untuk menampung kebutuhan belanja pegawai pada unit eselon I tersebut, Rp. 8.482.191.000,2) Penambahan Alokasi Anggaran tersebut juga terkait dengan peningkatan target sasaran kegiatan diklat Teknis dan Fungsional yang semula 37 jenis diklat menjadi 39 jenis diklat serta pada diklat Manajemen dan Kepemimpinan yang semula 11 jenis diklat menjadi 13 jenis diklat;

Menyepakati adanya tambahan 3) Pergesenm Anggaran untuk belanja modal output baru herupa Peiigadaan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana Sarana dan Prasarana Piklai dan yang semula tercantum dalam Program Penibangiinan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur Aparatur (jedung Diklai unluk mendukung Kejaksaan RI akan dialihkan sebesar Rp. 20 !•. cgiaf.au Pukungan Maria jernen Milyar unluk kegiatan Dukungan Teknis Lainnya Badan Dikh-if Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Kejaksaan RI yang alokasi Lainnya Badan Pendidikan dan Pelalihan dananva diperok'h dari Aparatur Kejaksaan, dan akan diakornodir pergeseran dana dari Program dalam penyempurnaan Renja KL Kejaksaan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Tahun2013, RI sebesar Rp. 20 M i l y a r yang

No

Materi Pembahasan

Program Penyelidikan Penggalangan Pengamanan Intelijen



Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan dan akan ditampung dalani penyempurnaan Renja KI., Kejaksaan Tahun 2013 terkait dengan pcnycmpurnaan RKP.

akaii ditampung penyempurnaan Renja K I ,

Menyepakati adanya perubahan alokasi berupa penambahan alokasi yang didapat dari pergeseran alokasi dan dari usul inisiatif 2013, untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di Kejaksaan pada Program Penyelidikan Penggalangan / Pengamanan Intelijen. Kegiatan ini khususnya dalam rangka mendukung upaya pemberantasan korupsi di daerah sebagai salah satu upaya mendukung prioritas peinbangunan bidang hukum. Menyepakati perubahan pagu indikatif pada program ini yang semula sebesar Rp. 73.025,3 menjadi Rp.

Menyepakati penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.418.916.000,antara lain digunakan untuk : a. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan tertutup di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dengan volume sebanyak 488 laporan;

KEJAKSAAN

Penambahan Alokasi anggaran sebesar Rp. 88.041.416.000,- antara lain digunakan untuk : d. Pelaksanaan kegiatan pelacakan asset di daerah dengan sasaran sebanyak 1.350 laporan; e. Pelaksanaan kegiatan penyelidikan tertutup di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri dengan volume sebanyak 488 laporan;

b. Pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN di /.' Pelaksanaan kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN di seluruh Kejaksaan seluruh Kejaksaan Tinggi dan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri.

c. Penambahan volume target sasaran g. Penambahan volume target sasaran kinerja pelaksanaan kegiatan Penanganan kinerja pelaksanaan kegiatan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan Penanganan Penyelidikan/ di Kejati, Kejari Cabjari yang semula 1000 Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, LHK menjadi 1.156 LHK Kejari Cabjari yang semula 1000 LHK menjadi 1.156LHK Pertimbangan : pelacakan asset dalam rangka peningkatan

No

Materi Pembahasan


Menyepakati adanya pergeseran dana dari Program Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM yang Berat sebesar Rp 39.622.500.000,untuk kegiatan pelacakan asset di daerah sebanyak 1.350 laporan

Assets Recovery dalam perkara Korupsi dan Perdata.

Menyepakati adanya Menyepakati penambahan pagu anggaran penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.828.965.000,- yang akan untuk penanganan perkara digunakan untuk penambahan volume tindak pidana umum. Dari sasaran dari 120.000 perkara menjadi pagu indikatif termasuk usulan 124.323 perkara. inisiatif yang disetujui sebesar 70 M diharapkan dapat menangani target 120.000 perkara. dengan standar biaya sebesar 3.325.000/ perkara dan belum dilakukan penanganan perkara yang bersifat at-cost. Dalam rangka peningkatan penanganan perkara dilakukan pergeseran alokasi anggaran dengan penambahan anggaran pada Program Penanganan dan

Penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.828.965.000,-

161.066,71

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum

KEJAKSAAN


penyelidikan tertutup dalam rangka optimalisasi keberhasilan kegiatan intelijen yustisial pengungkapan tindak pidana korupsi. kegiatan penguatan jaringan masyarakat anti KKN di seluruh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, kegiatan tersebut telah dilaksanakan Kejaksaan pada Tahun 2012 dan berlanjut untuk Tahun 2013.

Pertimbungan : Penambahan alokasi anggaran tersebut terkait dengan penambahan volume sasaran dari 120.000 perkara menjadi 124.323 perkara. Namun penambahan anggaran tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan penyelesaian perkara tindak pidana umum apabila menggunakan standard biaya yang sesuai dengan kebutuhan, karena menggunakan SBK penanganan perkara pidana umum sebesar Rp. 3.325.000./perkara. apabila menggunakan standar biaya sesuai dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk penyelesaian perkara tindak pidana umum

No

Materi Pembahasan


Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum sebesar 7,828 M. Dengan adanya penambahan alokasi ini diharapkan dapat diselesaikan sebanyak target sebanyak 124.323 perkara pidana umum. Menyepakati perubahan pagu indikatif pada program ini yang semula sebesar Rp. 538.709,3 menjadi Rp. 546.538,26 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran HAM yang Berat


KEJAKSAAN

sebanyak 124.323 perkara dengan asumsi disesuaikan dengan kebutuhan dari masingmasing daerah yang berbeda-beda dengan menetapkan harga maksimal pada masingmasing daerah, maka diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp. 1.664.032.025.000,-

Menyepakati adanya • Menyepakati penambahan pagu Penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 148.103.357.000,- untuk penanganan perkara pergeseran antar program dan anggaran sebesar Rp. 187.725.857.000,sebagian dari alokasi anggaran untuk penambahan volume sasaran tindak pidana korupsi secara at cost. dari usul inisiatif untuk kegiatan penanganan perkara tindak Pertiinbangan : menambah pembiayaan pidana korupsi di daerah sebanyak 50 Penambahan alokasi anggaran tersebut kegiatan dalam penanganan perkara dan penambahan volume berasal dari kegiatan inisiatif baru dan revisi perkara tindak pidana korupsi sasaran sebanyak 5 perkara untuk antar program dalam rangka memenuhi di daerah yang bersifat at cost penyelidikan dan penyidikan perkara kebutuhan anggaran untuk penanganan dan disesuaikan dengan tindak pidana khusus lainnya. perkara tindak pidana korupsi di daerah kebutuhan pada masingMenyepakati adanya pergeseran dana secara at cost. masing daerah. Selain itu sebesar Rp 39.622.500.000,- untuk menyepakati adanya dan Terdapat penambahan volume sasaran kegiatan pelacakan asset di daerah penambahan volume target kegiatan penanganan perkara tindak pidana sebanyak 1.350 laporan pada Program sebanyak 50 perkara yang korupsi di daerah sebanyak 50 perkara yang Penyelidikan/Penggalangan/ semula 1300 perkara menjadi merupakan inisiatif baru Kejaksaan Pengamanan Intel ij en 1350 perkara. sebagaimana tertampung dalam lampiran Menyepakati adanya

No

Materi Pembahasan


penambahan target sebanyak 5 perkara untuk penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana khusus lainnya pada kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi, Perkara Pelanggaran Mam yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya


KEJAKSAAN

pagu indikatif. Terdapat penambahan volume sasaran sebanyak 5 perkara untuk penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana khusus lainnya kegiatan penyelidikan dan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi, Perkara Pelanggaran Mam yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya

Menyepakati perubahan pagu indikatif pada program ini yang semula sebesar Rp. 199.020,5 menjadi Rp. 347.123,85 Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

Menyepakati adanya penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.200.938.000,pada kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari yang semula 720 perkara menjadi 1.196 perkara. Adanya penambahan alokasi anggaran juga berdampak kepada peningkatan kepda penyelesaian penanganan perkara.

Menyepakati penambahan pagu anggaran Penambahan alokasi anggaran sebesar Rp. sebesar Rp. 4.200.938.000,- terkait 4.200.938.000,- terkait dengan peningkatan dengan peningkatan sasaran pada sasaran pada kegiatan Penanganan dan kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari Kejati, Kejari dan Cabjari dari semula 720 Pertimbangan : perkara menjadi 1.196 perkara. Dalam rangka peningkatan sasaran pada kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari dari semula 720 perkara menjadi 1.196 perkara.

No 1

Materi Pembahasan 2



KEJAKSAAN

3

4

5

Menyepakati perubahan pagu indikatif pada program ini yang semula sebesar Rp. 16.594 menjadi Rp. 20.794,93 B. Kegiatan Inisiatif Baru Tambahan alokasi anggaran sebesar Rp.150 milyar untuk kegiatan Inisiatif Baru.

Menyepakati untuk menggeser pelaksanaan kegiatan pelacakan aset tersangka tindak pidana korupsi (Asset Tracing) dengan target 1350 perkara (disesuaikan dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi) disertai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.622.500.000, dikarenakan walaupun dipindahkan kepada alokasi pada program Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan Intelijen namun rencana kegiatan ini akan dilaksanakan dalam rangka mendukung pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi. Tidak disatukan kepada program penanganan korupsi dikarenakan tupoksinya yang berbeda terkait dengan pengembalian

Menyepakati pergeseran pagu anggaran 1 . Terdapat pergeseran alokasi antar program untuk kegiatan pelacakan asset sebesar Rp. sebesar Rp. 39.622.500.000 untuk 39.622.500.000,- dari Program Penanganan kegiatan pelacakan aset tersangka tindak dan Penyelesaian Perkara Tindak Khusus, pidana korupsi (asset tracing) sebanyak Perkara Tindak Pidana Korupsi dan 1.350 perkara yang semula termasuk Pelanggaran HAM yang Berat ke Program dalam Program Penanganan dan Penanganan Penyelidikan / Pengamanan / Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Penggalangan Intelijen. Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi menjadi Pertimbangan : Program Bahwa kegiatan pelacakan asset tersebut Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan dilaksanakan oleh jajaran intelijen didaerah Kasus Intelijen. dalam rangka meningkatkan asset recovery akibat tindak pidana korupsi dan Perdata. 2. Penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum sebesar Rp. 70.000.000.000,Pertimbangan : Penambahan alokasi anggaran tersebut terkait dengan penambahan volume target kinerja yang semula 104.136 Perkara menjadi 120.000 perkara. Terdapat penambahan target sasaran

No 1

Materi Pembahasan 2



3

4

aset hasil tindak pidana korupsi. Hal ini juga mendukung prioritas pembangunan nasional tentang pemberantasan korupsi dan nuansa untuk pemberantasan dan pencegahan korupsi adalah untuk menarik dan menarik kembali hasil kerugian yang dikorupsi dan dikembalikan kepada negara.

KEJAKSAAN

5 kinerja sebanyak 15.864 perkara. 3. Penambahan alokasi anggaran untuk kegiatan penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum sebesar Rp. 25.377.500.000,Pertimbangan : Penambahan alokasi anggaran tersebut terkait dengan penambahan volume target kinerja yang semula 1300 Perkara menjadi 1.350 perkara. Terdapat penambahan target sasaran kinerja sebanyak 50 perkara serta untuk mengakomodir kebutuhan biaya persidangan.

C. Alokasi Belanja Operasional Pergeseran operasional program.

biaya antar

Menyepakati adanya pergeseran biaya operasional antar program dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya kepada Program Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI dikarenakan unit eselon I Badiklat telah menjadi unit satuan kerja yang mengelola secara mandiri untuk belanja barang melalui anggaran operasionalnya.

Menyepakati pergeseran pagu nggaran sebesar Rp8.482.191.000,- untuk biaya operasional dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ke Program Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Rl dikarenakan unit eselon I Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan R.I. telah menjadi unit satuan kerja yang mengelola secara mandiri untuk belanja barang melalui anggaran operasionalnya.

Terdapat pergeseran anggaran operasional antar program yaitu dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ke Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan RI, sebesar Rp. Rp. 8.482.191.000,Pertimbangan : a. Pergeseran anggaran operasional tersebut tidak mengurangi total belanja operasional Kejaksaan RI Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran pagu indikatif Tahun 2013 tersebut yang terdiri dari : Belanja pegawai operasional sebesar Rp. 1.788".895.000.000,-

No 1

Materi Pern bah asan 2



3

4

KEJAKSAAN 5 Belanja barang operasional sebesar Rp. 376.193.400.000,-

b. Terdapat kenaikan alokasi belanja barang operasional sebesar Rp. 17.884.714.000,-, sehingga total belanja barang operasional menjadi Rp. 394.078.1 14.000,D. Kebutuhan Penambahan Alokasi Anggaran Rupiah Murni Penambahan • Alokasi Anggaran pada Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

•

Menyepakati untuk diusulkan penambahan alokasi dalam rangka mendukung penanganan perkara pidana umum yang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dengan rincian seperti yang telah disampaikan oleh Kejaksaan. Pada prinsipnya Bappenas mendukung dan menyetujui adanya usulan tersebut, namun perlu juga memperhatikan kondisi keuangan negara yang ada. Dikarenakan kondisi keuangan negara yang tidak memungkinkan secara langsung membiayai keseluruhan usulan tersebut, Bappenas mengusulkan untuk adanya tahapan dalam tiap

Menyepakati untuk diusulkan Pertimbangan : penambahan alokasi dalam rangka - Alokasi anggaran untuk penanganan perkara mendukung penanganan perkara pidana Pidana Umum saat ini masih belum umum yang sesuai dengan kebutuhan riil mencukupi, dari alokasi anggaran yang ada di lapangan apabila kondisi keuangan saat ini untuk menyelesaikan perkara tindak negara memungkinkan. pidana umum sebanyak 124.323 perkara biaya rata-rata untuk satu perkara adalah Rp. 3.325.000,- dan tambahan anggaran untuk persidangan bagi Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang tidak satu kota dengan pengadilan negeri. - Dalam rangka efektifitas penanganan perkara yang professional,objektif dan akuntabel diperlukan anggaran penyelesaian perkara tindak pidana umum yang sesuai dengan kebutuhan riil dilapangan, dengan rata-rata per perkara dilakukan 4 (empat) kali persidangan memeriksa saksi sebanyak 8 (delapan) orang, dengan terdakwa sebanyak 2 orang, biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian perkara

No

Materi Pembahasan


tahunnya dalam mengganggarkan kebutuhan penanganan perkara pidana umum yang sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan dengan jangka waktu yang ditentukan.


KEJAKSAAN

tindak pidana umum adalah sebesar Rp. 11.000.000,- per perkara. Serta tambahan biaya untuk penuntutan di Kejaksaan Negeri yang tidak terdapat Pengadilan Negeri di kota yang sama, maka diperlukan biaya transportasi untuk Pelimpahan Berkas Perkara, Penuntut Umum, petugas barang bukti, petugas pengamanan dan saksi sebanyak 8 (delapan) orang maka diperlukan tambahan biaya sebesar Rp. 21.000.000,-. Apabila menggunakan standard biaya tersebut maka anggaran yang tersedia saat ini hanya 33,56% dari biaya standar kualitas minimal perkara tindak pidana umum secara professional. Kebutuhan Anggaran : Maka untuk memcnuhi kebutuhan anggaran dalam penyelesaian perkara tindak pidana umum pada tahun 2013 dengan jumlah perkara sebanyak 124.323 perkara diperlukan penambahan anggaran sebesar Rp. 1.126.704.725.000,-. (terlampir Hasil Review Anggaran penanganan perkara tindak pidana umum)

Penambahan Alokasi Anggaran untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pada prinsipnya menyepakati untuk mengalokasikan usulan kebutuhan, terkait adanya usulan pemisahan ruang tahanan untuk laki-laki,

Menyepakati untuk diusulkan Pertimbangan : penambahan alokasi dalam rangka untuk - Dari alokasi anggaran Program Peningkatan memenuhi kebutuhan ruangan jaksa Sarana dan Prasarana yang ada saat ini belum fungsional dan ruangan koordinasi dan dapat mengakomodir kebutuhan Kejaksaan konsultasi, standarisasi ruang tahanan kliususnya untuk pengadaan ruangan

No 1

Materi Pembahasan 2


3

Aparatur Kejaksaan RI dalam rangka memenuhi kebutuhan ruangan Jaksa Fungsional, ruangan Koordinasi dan Konsultasi, standarisasi ruang tahanan (terbagi untuk laki-laki dewasa, perempuan, dan anak-anak), ruangan pemeriksaan di Kejati dan Kejari

•


KEJAKSAAN

4 5 perempuan dan anak-anak (merenovasi ruang tahanan yang a)Ruangan pemeriksaan , b) Ruangan Koordinasi dan Konsultasi , c) Ruangan dimana selama ini hanya ada dipisahkan antara ruang tahanan untuk satu ruangan tahanan di Kejati laki-laki dewasa, perempuan dan anakJaksa Fungsional , d) Standarisasi ruang tahanan (terpisah sel tahanan untuk laki-laki dan Kejari. Hal ini dalam anak), serta ruangan pemeriksaan di dewasa, perempuan, dan anak-anak) di Kejati rangka untuk memebrikan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri kepentingan terbaik dan apabila dan Kejari. kondisi keuangan negara perlindungan terhadap memungkinkan. - Ruangan pemeriksaan dengan CCTV di perempuan dan anak-anak Kejati dan Kejari diperlukan agar pemeriksaan yang masuk dalam proses penyidikan tidak dilaksanakan di ruang kerja peradilan. Pembangunan yang Penyidik, yang berpotensi kerawanan terhadap dilakukan bukan merupakan keamanan dokumen, budaya kerja dan bangunan baru namun dengan kemungkinan penyimpangan. merenovasi ruang tahanan - Ruangan Koordinasi dan Konsultasi dengan yang ada untuk dipisahkan CCTV di Kejati dan Kejari sebagai satu-satu menjadi 3 bagian. Hal ini nya ruangan yang boleh dipergunakan untuk diharapkan dapat mendukung koordinasi dengan Penyidik dan pencari upaya pelaksanaan kegiatan keadilan, yang akan diikuti larangan untuk menjadi berperspektif gender menerima tamu di ruang kerja, diperlukan dan perlindungan terhadap sebagai upaya untuk merubah budaya kerja anak. Sebagai bagian juga Jaksa Penuntut Umum. dalam mendukung Inpres 3 Tahun 2010 tentang Program - Ruangan Jaksa Fungsional dengan standar Pembangunan yang akses jaringan Teknologi Informasi, tanpa DcrKciiciilcin. kursi tamu, diperlukan sebagai upaya untuk merubah budaya kerja Jaksa Penuntut Umum. Selain itu Bappenas pada prinsipnya mendukung untuk - Standarisasi ruang tahanan (terpisah sel dibuat ruang pemeriksaan dan tahanan untuk laki-laki dewasa, perempuan, ruang koordinasi dan dan anak-anak) di Kejati dan Kejari, konsultasi di seluruh Kejati diperlukan agar sebagai standarisasi pelayanan dan Kejari hal mi demi perlindungan terhadap tahanan wanita yr

No 1

Materi Pembahasan 2


3 dikarenakan selama ini ruang pemeriksaan tidak pernah ada dan dalam melakukan pemeriksaan dilakukan pada ruang staf sehingga dikuatirkan mengurangi profesionalisme para jaksa dalam melakukan penanganan perkara dan tidak adanya transparansi.


KEJAKSAAN

4

5 dan anak-anak. Kebutuliun Anggaran : Kebutuhan anggaran untuk pembangunan ruang penunjang dalam rangka peningkatan profesionalisme dan kinerja Kejaksaan tersebut dibutuhkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 228.191.000.000,dengan perincian : a. Pembangunan ruang pemeriksaan di seluruh Kejati dan Kejari, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 82.260.000.000,b. Pembangunan ruang koordinasi dan konsultasi diseluruh Kejati dan Kejari, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 31.875.000.000,c. Pembangunan ruang tahanan diseluruh Kejati dan Kejari dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 76.320.000.000,d. Pembangunan/Renovasi ruang kerja Jaksa Fungsional diseluruh Kejati dan Kejari, dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 37.736.000.000,-

Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan anggaran yang dapat direvisi apabila ada perubahan asumsi makro dan perubahan kemampuan keuangan negara

Jakarta,

April 2012

Kejaksaan Agung Republik Indonesia


Bappenas

Kepala Biro Perencanaan

Direktorat Jenderal Anggaran

Direktur Hukum dan HAM

a.n. Direktur Anggaran III

NIP: 19650226 198903 1001

NIP:

a %96201301988112001

13.00-selesai. DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PfflAK. Acara

Recommend Documents