DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK

LAMPIRAN 1

DOKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK Pertemuan Tiga Pihak Pembahasan Rancangan RKP TA 2014 dan Pagu Indikatif RAPBN 2014 untuk Mahkamah Konstitusi

Acara Tanggal dan Waktu a.

Tanggal

Senin, 15 April 2013

b.

Waktu

14:15-selesai(WIB)

Tempat

Cemara Room, Hotel Grand Cemara, Jalan Cemara No.l, Wahid Hasyim, Jakarta Pusat,10350

Pimpinan Rapat

Direktur Hukum dan HAM, Bappenas

Dasar Pelaksanaan

1. Rancangan Awal RKP Tahun 2014 2. SB Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan No. 1949/M.PPN/04/2013; S-279/MK.02/2013 tanggal 5 April 2013

Tujuan Pertemuan

Membahas penyusunan RKP 2014 dengan fokus bahasan yaitu: a. Arah kebijakan MAHKAMAH KONSTITUSI RI; b. Rincian program dan kegiatan prioritas TA 2014 MAHKAMAH KONSTITUSI RI; c. Usulan Inisiatif Baru; d. Pagu Indikatif Kegiatan Prioritas Mahkamah Konstitusi RI TA2014

Peserta Pertemuan 1. Kementerian PPN/Bappenas a) Nama Jabatan b] Nama Jabatan 2.

Direktur Hukum dan HAM Prahesti Pandanwangi Kepala Sub Direktorat HAM

Kementerian Keuangan a) Nama Jabatan b) Nama Jabatan

3.

Arif Christiono Soebroto

Drs. Parluhutan Hutahaean, MA Direktur Anggaran I Mohamad Zaki, S.E., M.Si. Kepala Sub Direktorat Anggaran I D

Mahkamah Konstitusi RI a) Nama Jabatan b) Nama Jabatan

Pawit Haryanto, SH, MM. Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan Kurniasih Panti Rahayu SE, Ak, MA Kepala Bagian Perencanaan, Analisis, dan Evaluasi

HASH KESEPAKATAN MAHKAMAH KONSTITUSI: A.

VISI Mahkamah Konstitusi (MKJ dibentuk untuk memberikan jaminan bahwa UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (de hoogtswet) benar-benar dilaksanakan dalam segenap kehidupan berbangsa dan bernegara, menjamin berjalannya prinsip checks and balances, serta menjamin keberlangsungan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara. MK menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang oleh UUD 1945 diberi pengertian sebagai kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 C ayat (1] UUD 1945 menentukan bahwa MK mempunyai empat kewenangan konstitusional (constitutionally entrusted powers] dan satu kewajiban konstitusional (constitutional obligation). Ketentuan itu dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1J huruf a sampai dengan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan MK tersebut adalah : 1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; 3. Memutus pembubaran partai politik; dan 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Berdasarkan Pasal 7B ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, MK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mempunyai kewajiban untuk memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Untuk dapat melaksanakan kekuasaan yang demikian dan sesuai dengan kondisi umum yang telah dicapai, secara kelembagaan MK telah menetapkan gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan melalui rumusan visi sebagai berikut: "Tegaknya Konstitusi dalam rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum dan Demokrasi demi Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan yang Bermartabat".

B.

MISI Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi MK didasari prinsip supremacy of law dan equality before the law belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten. Orientasi dan kendali kuat kepentingan politik penguasa saat ini membuat hukum, termasuk konstitusi, sekedar diposisikan sebagai alat melegitimasi kekuasaan. Dalam hal ini, konstitusionalitas belum terbangun dengan baik dan budaya sadar berkonstitusi juga belum rnendapatkan tempat proporsional dalam pola pikir berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pasal 1 ayat (2), UUD 1945 menegaskan, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Sementara pasal 1 ayat [3), UUD 1945 menyatakan, negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, bahwa UUD 1945 inenganut prinsip demokrasi

(kedaulatan rakyat) sekaligus nomokrasi (kedaulatan hukum). Arti negara hukum tidak terpisahkan dari pilar negara hukum itu sendiri, yaitu paham kedaulatan hukum. Prinsip demokrasi harus terus dibangun, dan nomokrasi harus ditegakkan untuk mengimbangi. Demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya rule of law. Demokrasi membutuhkan aturan main yang jelas dan dipatuhi secara bersama. Tanpa aturan main, demokrasi tidak akan pernah mencapai tujuan-tujuan substansialnya. Berpijak dari kondisi tersebut, MK harus dapat merumuskan dan menetapkan perencanaan, tujuan, strategi dan langkah konkrit yang tepat agar fungsi MK dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam rangka mewujudkan visi MK sebagaimana dikemukakan di atas, maka misi MK ditetapkan sebagai berikut: 1. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern dan terpercaya; dan 2. Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi. Misi MK diatas telah dijabarkan dalam pernyataan yang lebih rinci yang dilakukan oleh MK, sebagai suatu upaya terpadu dan sistematis sebagai berikut: 1. Mewujudkan akses seluas-luasnya bagi masyarakat terhadap keadilan dan peradilan konstitusi; 2. Mengembangkan sistem administrasi dan layanan peradilan konstitusi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi; 3. Meningkatkan kualitas kajian perkara konstitusi dan penelitian yang berkaitan dengan isuisu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan; 4. Meningkatkan kualitas layanan teknis administratif peradilan, administrasi perkara dan teknis kegiatan peradilan; 5. Mewujudkan sistem administrasi dan layanan peradilan berdasarkan tata kelola lembaga peradilan yang baik; 6. Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi melalui pendidikan Pancasila dan Konstitusi. C.

SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka penjabaran dan implementasi dari misi MK di atas diwujudkan melalui tujuantujuan yang ingin dicapai, sebagai berikut: 1) Akses masyarakat (terutama masyarakat pencari keadilan) yang semakin meluas dan meningkat terhadap layanan peradilan yang diselenggarakan MK; 2) Sistem administrasi (baik administrasi peradilan maupun administrasi umum) yang semakin berkembang dan kualiats layanan proses peradilan yang semakin meningkat; dalam hal ini semakin modern (efektif, efisien dan terus melakukan perbaikan secara kontinyu) dan terpercaya; 3) Sistem dukungan kajian perkara kontitusi yang semakin berkualitas bagi hakim (termasuk meningkatnya kualitas penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan); 4) Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang semakin meluas dan berkualitas di berbagai kalangan masyarakat. Sedangkan sasaran strategis untuk mencapai tujuan-tujuan sebagaimana tersebut di atas meliputi: a. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders] 1. Tervvujudnya layanan peradilan yang terjangkau dan mudah diakses; 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat pencari_kea_dijan_di MK;

3. Meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap MK; 4. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi. b. Perspektif Tata Laksana (Business Process) 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi peradilan dan proses pelayanan peradilan yang modern dan terpercaya; 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem administrasi dan layanan umum yang modern dan terpercaya; 3. Meningkatnya kualitas kajian perkara konstitusi dan penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum, konstitusi dan ketatanegaraan; 4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi; c. Perspektif Pembelajaran dan Pengembangan (Learning and Growth] 1. Tersedianya SDM dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat; 2. Tersedianya sarana organisasi dalam jumlah yang optimal dan kualitas yang semakin meningkat; 3. Terbinanya budaya organisasi yang baik dan lingkungan kerja yang kondusif; 4. Meningkatnya kualitas sistem TIK dan manajemen pengetahuan yang terpadu (integrated knowledge management]; 5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang baik; 6. Meningkatnya kualitas rencana kerja dan pengelolaan anggaran. D.

ARAH KEBIJAKAN

Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 sebagai rencana pembangunan jangka menengah, pelaksanaannya dijabarkan secara tahunan dalam rencana pembangunan jangka pendek yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014, sebagai pelaksanaan rencana jangka pendek RPJMN 2010-2014, diarahkan untuk lebih menyelaraskan dan memantapkan agenda penataan kembali negara Indonesia. Agenda penataan kembali tersebut, difokuskan kepada percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam agenda penataan kembali Indonesia, pembangunan hukum menjadi salah satu bagian krusial untuk dilaksanakan. Pembangunan hukum dilaksanakan untuk mencapai sasaran mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum. Hal tersebut sebagaimana telah dituangkan dalam arah, tahapan, dan prioritas jangka panjang pembangunan hukum 2005-2025 dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Untuk mewujudkan dan mencapai sasaran tersebut, titik berat pembangunan hukum diletakkan pada optimalisasi upaya demi terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan hukum tersebut mencakup beberapa elemen pokok, yaitu pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana, dan prasarana hukum, serta perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum, dan penciptaan kehidupan masyarakat yang adi! dan demokratis. Sesuai dengan arah, sasaran dan elemen pokok pembangunan hukum sebagaimana dimaksud di atas, MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman pada dasarnya memiliki porsi besar untuk turut memberikan kontribusinya. Dalam hal ini, MK mempunyai peran, kewajiban dan tanggung jawab yang krusial, untuk turut mewujudkan sasaran pokok pembangunan yaitu terwujudnya Indonesia yang demokratis dengan berlandaskan hukum dan berkeadilan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, langkah-Iangkah yang ditempuh MK merupakan bentuk dorongan konstruktif menuju terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia

termasuk upaya-upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, serta menjaga kontinuitas dan keberlanjutan penataan sistem hukum nasional. Langkah-langkah MK untuk mencapai sasaran pembangunan hukum nasional yang disesuaikan dengan arah kebijakan nasional, dijabarkan ke dalam 4 (empat) program, yaitu : 1. 2. 3. 4.

Program Program Program Program

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya; Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MK; Penanganan Perkara; Kesadaran Berkonstitusi.

Di tahun 2014 mendatang, pelaksanaan tugas dan fungsi MKRI dilaksanakan melalui program Program Penanganan Perkara yang merupakan pelaksanaan fungsi dan kewenangan MK dalam menegakkan konsitusi sebagai hukum tertinggi negara. Program ini bertujuan di tahun 2014 untuk mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2014. Program ini dilaksanakan dengan kegiatan Penanganan Perkara Pengujian Undang Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (SKLN), Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Legislatif, Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Bupati (Pilbup), Walikota dan Perkara lainnya. Jika dirinci maka terdapat tiga komponen kegiatan yaitu: 1) Penanganan Perkara PUU, SKLN, dan Perkara lainnya dengan target penanganan sebanyak 83 perkara; 2) Penanganan PHPU Perkara Pilgub, Pilbup, Walikota dengan target penanganan sebanyak 10 perkara; 3) Penanganan Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden dengan target penanganan sebanyak 250 perkara. Total jumlah target penanganan perkara di tahun 2014 adalah sebanyak 343 perkara.

E.

CATATAN PEMBAHASAN

Catalan Kementerian PPN/Bappenas Materi Pembahasan No. [2] (1) Prioritas Pembangunan Nasional Program dan Kegiatan 1 Prioritas

Pergeseran alokasi pagu antar program dimungkinkan sepanjang belanja pegawai, belanja operasional dan kegiatan prioritas dapat dipenuhi.

Catatan Kementerian Keuangan

Catalan Mahkamah Konstitusi

[4]

• Tidak ada pergeseran alokasi anggaran antar program. Usul tambahan alokasi anggaran tersebut dimasukkan dalam catatan pembahasan nomor 7.

Terhadap pagu indikatif MKRI TA 2014 sebesar Rp.188.503.100.000,-, MKRI meneusulkan oenambahan alokasi anggaran pada beberapa program sebesar Rp.69.236.783.000,-, sehingga menjadi Rp.257.739.883.000,-, dengan rincian sebagai berikut: - Pada Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK, semula sebesar Rp.65.709.700.000, diusulkan penambahan sebesar Rp.30.941.183.000.-. sehingga menjadi Rp.96.650.883.000,-; - Pada Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur MK RI sebesar - Rp. 36.014.700.000,- (tetap). - Pada Program Penanganan Perkara Konstitusi sebesar Rp 86.778.700.000,- (tetap); - Pada Program Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi, semula sebesar Rp. 0,diusulkan penambahan sebesar RD.38.295.600.000.-

|

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, maka terdapat kegiatan baru yaitu Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Terhadap penambahan kegiatan tersebut Bappenas merekomendasikan untuk mendudukkan kegiatan Pusdik tersebut sementara waktu di bawah Program Dukungan Manaiemen dan Pelaksanaan Tugas Tcknis Lainnya MK-RI (dasar pedoman reformasi perencanaan dan penganggaran). Untuk kegiatan baru tersebut, Bappenas sepakat penambahan unit Pusdik dan untuk diproses selanjutnya oleh Kedeputian Pendanaan dan Direktorat Anggaran Kemkeu untuk mendapat nomor kode kegiatan. • Dengan perubahan struktur organisasi yang didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun

Sependapat dengan Bappenas, perubahan struktur organisasi (tambahan unit eselon II) pada MK alokasi kegiatannya dialokasikan pada program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya.

Dengan perubahan struktur organisasi yang didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, maka terdapat beberapa perubahan nomenklatur kegiatan (akibat penggabungan kegiatan), dan penghapusan kegiatan (digabungkan dengan kegiatan lain) dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan teknis lainnya ini. Perubahan tersebut meliputi: Kode Kegiatan 3365, yaitu Penyelenggaraan Administrasi Perkara, Persidangan, Putusan dan Hukum ditiadakan; Perubahan nomenklatur yang terdiri dari:

Sependapat dengan Bappenas, terkait perubahan/penambahan nomenklatur kegiatan, karena reorganisasi pada MK, perlu dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap nomenklatur tersebut dan akibat penggabungan kegiatan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

kegiatan

1) Kode Kegiatan 3366 yang tadinya bernama Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, Keprotokolan dan Pengelolaan teknologi Informasi berubah menjadi Pelayanan Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama, TU Pimpinan dan Protokol, TU Kepaniteraan dan Risalah; 2) Kode Kegiatan 3367 yang semula bernama Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. maka terdapat beberapa perubahan nomenklatur kegiatan (akibat penggabungan kegiatan), penambahan kegiatan (Pusdik) dan penghapusan kegiatan (digabungkan dengan kegiatan lain) dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan teknis lainnya ini (sebagaimana usulan perubahan nomenklatur kegiatan yang diusulkan oleh MKRI. • Terdapat relokasi kegiatan dengan kode 3373 yaitu kegiatan Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Penyebarluasan Informasi MK dari Program Kesadaran Berkonstitusi ke Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan teknis lainnya dimana indikator kegiatan Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Penyebarluasan Informasi MK ditambahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan H u k u m Acara Mahkamah Konstitusi sebagai usulan kegiatan baru akibat struktur organisasi yang dilaksanakan MKRI. Dengan demikian kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi memiliki 2 (diia) indikator yaitu:

Teknis Lainnya sehingga perlu ditambahkan indikator output untuk kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi pada program tersebut, sbb: Jumlah Dokumen Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (menggabungkan indikator yang semula (i) Jumlah Kurikulum dan Modul Pendidikan Konstitusi; dan (ii) Jumlah Bahan Publikasi dan MK); Jumlah kegiatan peningkatan pemahaman berkonstitusi dan h u k u m acara MK

3)

4)

Pengawasan berubah menjadi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana; Kode Kegiatan 3368 yang semula bernama Penyelenggaraan Penelitian Isu-Isu Konstitusi, Ketatanegaraan dan Pengelolaan Perpustakaan menjadi Penyelenggaraan Penelitian, Pengkajian Perkara, Perpustakaan, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi; Kode Kegiatan 3369 yang tadinya bernama Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan menjadi Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan Fasilitas Persidangan, Arsip dan Ekspedisi.

Terdapat penambahan kegiatan yaitu: Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian; Terdapat perubahan nomenklatur kegiatan, yaitu: Kode kegiatan 3373 yang tadinya bernama Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Penyebarluasan Informasi MK menjadi Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara MK; serta Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK.

Inisiatif Baru

Jumlah Dokumen Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (menggabungkan indikator yang semula (i) Jumlah Kurikulum dan Modu! Pendidikan Konstitusi; dan (ii) Jumlah Bahan Publikasi dan MK); Jumlah kegiatan peningkatan pemahaman berkonstitusi dan hukum acara MK Sebagai catatan, terhadap Program Kesadaran Berkonstitusi, pada pembahasan di DPR untuk penetapan Pagu tahun 2013, tidak diberikan alokasi anggaran (Rp.O). Pada dasarnya Program ini diberikan untuk mendukung sosialisasi terhadap lembaga MKRI, tugas dan fungsinya kepada masyarakat kurun waktu RPJMN 2010-2014. Berdasarkan keputusan DPR pada TA 2013, maka Bappenas dan Kemkeu sepakat sampai dengan proses tahun 2014 MKRI dapat mengkaji kembali pelaksanaan Program Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi untuk meliliat pencapaian pelaksanaan program tersebut sebagai masukan dalam penyusunan RPIMN 2015-2019 mendatang. MKRI mengusulkan adanya Inisiatif Baru di tahap awal, sebelum ditetapkan Pagu Indikatif 2014, dan dalam prosesnya pengajuan inisiatif baru

Terhadap Program Peningkatan Kesadaran Berkonstitusi, DJA berpendaoat bahwa program tersebut harus dievaluasi dengan mendalam terlebih daluilu dengan mengkaji Tupoksi/kewenangan MK. Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Empat kewenangan MK adalah : Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; Memutus pembubaran partai politik; dan Memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Terhadap usulan new inisiatif Mahkamah Konstitusi TA 2014, usulan tersebut belum diakomodir dalam Pagu Indikatif 2014.

Tidak ada

•> r

Pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pcmbantuan

tersebut belum diakomodasi di dalam Pagu Indikatif 2014 sehingga MKRI tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk kebutuhan Inisiatif Baru. Tidak Ada

Pendanaan Pembangunan Nasional Tidak Ada Pinjaman dan Hibah Luar Neeeri PNBP/BLU Tidak Ada Belanja Operasional Tidak Ada Kebutuhan Tambahan Rupiah M u r n i

• Kebutuhan MKRI yang tidak terpenuhi melalui alokasi Pagu Indikatif sebaiknya diusulkan di dalam pertemuan tiga pihak untuk dicatat kebutuhan Rupiah Murni. Sebagai catatan apabila masih tersedia resources anggaran dan dianggap penting oleh Pemerintah, akan dipertimbangkan untuk diberikan tambahan. Tetapi apabila tidak ada penambahan alokasi anggaran di dalam pagu anggaran maupun alokasi 2014. maka MKRI akan menyesuaikan alokasi pagu yang tersedia sesuai dengan alokasi anggaran tahun 2014 yang telah ditetapkan.

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada Tidak Ada

Tidak Ada Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak Ada

Sependapat dengan Bappenas, terkait dengan usulan tambahan Rupiah Murni dari Mahkamah Konstitusi RI,

Sesuai dengan kebutuhan anggaran Mahkamah Konstitusi pada TA 2014, yang terkait dengan: • Perubahan struktur organisasi baru pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sesuai Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012, sehingga berdampak pada perlunya penambahan belanja pegawai dan belanja operasional MKRI pada Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MK, semula sebesar RD.65.709.700.000.diusulkan penambahan sebesar Rp.30.941.183.000.- sehingga meniadi Rp.96.650.8R3.QOO.Perlunya kegiatan peningkatan pemahaman Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara MK; serta perlunya kegiatan penyebarluasan informasi penanganan perkara dan putusan MK, yang

> Terhadap usulan tambahan Rupiah murni MKRI, diperlukan informasi selanjutnya terkait kebutuhan penambahan anggaran termasuk

10

Program Tematik Dukungan Kerjasama 8 Pemerintah Swasta (KPS) 9 Anggaran Pendidikan 10 Anggaran Responsif Gender (ARC) 11 Kerjasama SelatanSelatan dan Triangular 12 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Masterplan Percepatan 13 dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI)

perubahan target sebagai bahan exercise Bappenas terhadap usulan tersebut.

kesemuanya diarahkan untuk menyukseskan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, MKRI akan menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan target group antara lain: seluruh Partai Politik peserta Pemilu, KPU/KIP/KPUD, Bawaslu/ Panwaslu, PTUN, Kejaksaan dan Kepolisian. sehingga MKRI mengusulkan

penambahan anggaran pada Program Kesadaran Berkonstitusi. semula sebesar Rp.O.-. diusulkan penambahan sebesar Rp.38.295.600.000.-. Total usulan Mahkamah Konstitusi atas Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni sebesar Rp. 69.236.783.000,-.

TidakAda

Tidak Ada

TidakAda

TidakAda

TidakAda

TidakAda

Tidak Ada

TidakAda TidakAda

TidakAda Tidak Ada

TidakAda TidakAda

Tidak Ada

TidakAda

Tidak Ada

TidakAda

TidakAda

11

14

Millenium Development Goals (MDG's)

Tidak Ada

TidakAda

Jakarta, Mahkamah Konstitusi Perencanaan dan

• Pawit Hafiyanto. SH. MM ^o NIP. 196402^71985031002 '

Tidak Ada

April 2013

Kementerian Keuangan Direktur Anggaran I

Kementerian PPN/Bappenas • Hukum dan HAM (-j

rs. Parmhutan Hutahaean. MA / NIP. 19^609281981081001

12

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN HASIL KESEPAKATAN 1. RINCIAN PAGU PER PROGRAM

Kode Dep Prog

(1) 077

(2) 01

Program/Kegiatan

(3) Program Dukungan Manaj'emen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi Rl

i

Program Penanganan Perkara Konstitusi

06

077

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi Rl

02

077

Sumber Pendanaan

(4) a. Rp. Murni b. PNBP c. BLU d. PLN e. HLN f. PDN g. SBSN Total a. Rp. Murni b. PNBP c. BLU d. PLN e. HLN f. PDN g. SBSN Total a. Rp. Murni b. PNBP c. BLU d. PLN e, HLN f. PDN g. SBSN Total

Rencana 2014 , (juta rupiah) (5) 65.709,7

,,,Prakiraan

>i f ^'""iot^p1"^^

2016 '/;£* : ' •' I

2015

(7) r .*••"•:

(6) 90.000,0

92.238,0

92.238,0

92.238,0 15.000,0

92.238,0 15.000,0

90.000,0 20.000,0

65.709,7 36.014,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20.000,0 88.000,0

36.014,7 86.778,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

88.000,0

86.778,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

91.000,0 13

91.000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15.000,0 91.000,0

15.000,0 91.000,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

/ \f

Kode Prog

Dep

(2)

(1) 077

07

Program/Kfegiatan

, .. (3) Program Kesadaran Berkonstitusi

Sumber PAnrtanasn

(4) a. Rp. Murni b. PNBP c. BLU d. PLN e. HLN f. PDN g. SBSN Total a. Rp. Murni b. PNBP c. BLU d. PLN e. HLN f. PDN g. SBSN Total

Rencana %/

2014, .'/I, (jutarupiah)-

(5) '-!:-

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 188.503,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 188.503,1

..^i.erakifaa'nMajUGflt^ ' 2015 r • ' . (6)

. " • • > • ' ~'n • 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198.000,0

1***®? -- -:' -• '/7\ (f-i"'f-ii?SK> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198.238,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198.238,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198.238,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 198.238,0

2. REKAPITULASI DAFTAR KEGIATAN

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konsitusi Rl Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan, TU Kepaniteraan dan

077.01

Program/ Kegiatan

Kode

3366

Indikator

Jumlah Peraturan dan Petunjuk Teknis Jumlah Kegiatan Pembinaan dan

Rencana 2014

0 peraturan 0 kegiatan

2015

Target Prakiraan Maju 2016

4 peraturan 3 kegiatan

4 peraturan

2017

Alokasi (miliar riipiah) . _.. , „, Rencana Prakirari Maju , , > .: 2014 2015 2016 . 20.11 .,; >r£ 65,7 90,0 92,2 92,2

4,8

4 peraturan

3 kegiatan

21,0

21,2

«Jc-f~feX

B

21,2

3 kegiatan

, Kode

Program/ Kegiatan Risalah

3367

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi, Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana

i

Pengelolaan Kerumahtanggaan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi Peningkatan Pemahaman Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah

3369

Penyelenggaraan Penelitian, Pengkajian Perkara, Perpustakaan, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

3368

0000

Indikator Pengembangan Administrasi Yustisial Jumlah Bahan Publikasi Konstitusi dan MK Jumlah Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan Jumlah Kegiatan Kerjasama Dalam Negeri maupun Luar Negeri Dokumen Rencana Kerja Anggaran, Evaluasi Kinerja dan Anggaran Jumlah Kegiatan Pengawasan, Pengembangan Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Rencana 2014

Target

6 Paket

5 Paket

5 Paket

4 Paket

4 Paket

3 Paket

2 Paket

2 Paket

,,

, r'« >.

Prakiraan Maju . ,. 2015

4 Paket

4 Paket

2016

,;„

1* -

-2017

2 Paket

, • .Aldkasi {mlllar.mplffi)Jtt&&gg RencanaC •: . . 2014" 2015 -..-201 ff^

2 Paket

4 Paket

4 Paket

5 Paket

5 Paket

6 Paket

6 Paket

4 Paket

0,5

2,5

2,9

2,9

B

4 Paket

3 kegiatan

3 kegiatan

1 kegiatan

1 kegiatan

6 kegiatan

6 kegiatan

6 kegiatan

5 kegiatan

Jumlah Penelitian dan Kajian Perkara Jumlah Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Jumlah Kegiatan Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan Jumlah Kegiatan kearsipan Jumlah Dokumen Penyusunan Program dan Evaluasi Pendidikan Pancasila, Konstitusi ,

4 Paket

4 Paket

4 Paket

3 Paket

Jumlah Sistem Informasi

0 Dokumen

0 Dokumen

0 Dokumen

3 Paket

3 Paket

3 Paket

5 Paket

5 Paket

1 Paket

6,6

5 Paket

27,7

8,8

28,8

10,4

28,8

10,4

28,8

B

B

3 Paket 0 Dokumen

0

0

0

0

B

Kode

Program/ Kegiatan

: Iri'dikator , •-»

Konstitusi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi Rl Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Program Penanganan Perkara Konstitusi

077.02

Pengelolaan Keuangan, Administrasi Hakim dan Kepegawaian

0000

3370

3371

077.06

3372

Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilbup, Walikota dan Perkara Lainnya

\

*

dan Hukum Acara MK Jumlah Kegiatan Pendidikan Pancasila, Konstitusi dan Hukum Acara MK Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran

- . Reneana 2014 "

2015

15 Paket

3 Paket

0 kegiatan

0 kegiatan

2 Paket

5 paket

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor

1 paket

Renovasi/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Rumah Negara

2 paket

1 paket

5 paket

Target , -,, • • *,. ,(- .; : , , . , , ^A?okast(rtNiaVtip1Ir}Mi^S Prakiraan Maju- -. , :*,£J fRMdarial ^^Pra-kira'ff.Mal8«M| 20167, " : -.2017 ,* ' • '2014' ' - 2015; r;2016;l 0 kegiatan

15 Paket

2 paket

1 paket

5 paket

247 perkara

253 perkara

265 perkara

ISHiiSiKM

0 kegiatan

15 Paket

26,2

28,9

28,9

28,9

B

2 paket

1 paket

5 paket

3,5

3,5

3,5

15,0

20,0

36,0

32,5

86,7

Jumlah Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota dan Perkara lainnya

15,0

88,0

10

91,0

15,0

K/L

3,5

10

91,0

B

265 perkara

16

Kode 077.07

Program/ Kegiatan

> Indicator

Rencana 2014

2015

Program Kesadaran Berkonstitusi

/.AtokaSHtfiliar Target. ' :, -.--. ' .5 Prakiraan Maju ' " :- ; ;, ' Rencana- :„ ;..• " 2014 . • ,201 5 •> /'2016e•2016 - 2017 0 38,3 40,2

42,1

i*^n

m

1

B

Total Alokasi Kegiatan Prioritas 2014: Rp. 188.503,1 juta, terdiri dari: Rp. a. Prioritas Nasional Rp. 152,5 juta b. Prioritas Bidang c. Prioritas K/L Rp. 36,0 juta Jakarta, Mahkamah Konstitusi --K-epala^Biro Perencanaan dan ^ ^.engawasan

Pawit.bferyanto. SH. MM. . 196402171985031002

April 2013

Kementerian Keuangan __pirektur Anggaran I

Drs Park lutan Hutahaean. MA NIP J09281981081001

Kementerian PPN/Bappenas itur Hukum dan HAH

I!f959'l2061989031001

17

LAMPIRAN 3

MATRIKS LAMPIRAN CATATAN PEMBAHASAN

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

1.

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

A.

Kode

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan

Indikatbr Kiherja Kegiatan

Volume Target 201 4 Sebefum

Sesudah

Alokasi2014 (miliar rupiah) Sebelum

Sesudah

Perubahan, (miliar rupiah) :j£ Sebelum

Sesudah' 'Tv^lri^ife...'.,:

077.0 6 3372

Program Penanganan Perkara Konstitusi Program Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, pilgub, pilbup, Walikota, dan Perkara Lainnya

Jumlah Perkara PUU, Penanganan Perkara PUU, SKLN 81 81 011 SKLN dan Perkara 26,9 26,9 dan Perkara Lainnya perkara perkara Lainnya yang diputus Jumlah Penanganan Penanganan Perkara PHPU Pilgub, Perkara PHPU 10 10 012 3,6 3,6 Pilbup, Walikota Pilgub, Pilbup, perkara perkara Walikota yang diputus Penanganan Perkara Penanganan Perkara PHPU PHPU Legislatif, 156 156 013 56,2 56,2 Legislatif, Pilpres dan Wapres Pilpres dan Wapres perkara perkara yang diputus Catalan: Terhadap usulan target dan anggaran sebelum pertemuan tiga pihak, asumsi per perkara adalah Rp. 360 pertemuan tiga pihak asumsi penanganan per perkara adalah sebesar Rp. 360 juta.

0

0

0

B

B

B ,

juta dan setelah

r 18

2.

INISIATIF BARU Kode

Program/Kegiatan/ Sasaran Keglatan

Indikator Kinerja Keglatan

Jenis Inisiatif Baru

-

NIHIL

3.

Targctioff '^

-

' .

".AI6kasi,2tl4;;..r ;:>j|

•

-

PENGALIHAN DKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan

Kode

Target 2014

Indikator Kinerja Kegiatan

PENDANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

B.

Kegiata/Nama PHLN

Kode PHLN/ No Registrasi

-

AtokaslZW

Jangka Waktu Status (On Going/ baru)

-

Progres PHLN

-

Tanggal Mulai

-

•;

xCJtejBhaAiW-' &*

•

•

•

NIHIL

PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)

4.

Kode

Jenis PHLN (P/H/KE)

-

NIHIL

5.

Tanggal Penutupan

Afokasi Pagu Indikatif 2014

-

•

\, :1 •

9+

I t - '

%

;';*l.^*

•"••".

" '>^*A «*','-* ^4 > ^

1

- Perubahan • *.•;;*•;1 x X5*

*<

„.',>„• •

"

*"*"-

' 'i,-"I

•

PNBP/BLU Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan

Kode

Indikator Kinerja Kegiatan

Target 2014

-^——

Alokasi Pendanaan 2014 berasaldari

|

—.

——

,

™—r

~

—

Pnoritas (N,B,K/L) • ,. *.•••- - , • . >," -

.

-

NIHIL

6.

BELANJA OPERASIONAL Kode

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

-

NIHIL

Volume Target 2014 Sebelum

-

Sesudah

•

Alokasi 2014 Sebelum

Sesudah

-

Kebutuhan Tambahan Belanja Operasional

•

P**.^;^ . 7

•

19

7.

KEBUTUHAN TAMBAHAN RUPIAH MURNI Kode 077.01.01

077.01.02

077.01.06 077.01.07

Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi Rl Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi Rl Program Penanganan Perkara Konstitusi Program Kesadaran Berkonstitusi Jumlah

Indikator Kinerja Kegiatan

Sebelum

Alokasi . , Sesudah ,

65.709.700.000

PROGRAM TEMATIK

C.

Indikator Kinerja Kegiatan

Volume Target Sebelum Sesudah

36.014.700.000

"

"

'

"

•

86.778.700.000

0

"

188.503.100.000

DUKUNGAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA

8.

Kode

Program/ Kegiatan

-

NIHIL

9.

Rencana 2014 -

2016

-

96.650.883.000

36.014.700.000

86.778.700.000 38.295.600.000 257.739.883.000

KeBiituhari,* TambahanjRp.Murnti, :V.v. 30.941.183.000

0

0 38.295.600.000

Rencana 2014

2017

-

-

Prakiran Maju 2015

2016

-

-

2017

Alokasi Anggaran KPS

.'•-'"'•

-

-

-

m

B

KL

B 8

69.236.783.000

, , ji ^ i ;. "", „ ' f Prioritas(N$KrOr:'-,- ' ,"

Alokasi

Target Prakiraan Maju 2015 -

"4

ANGGARAN PENDIDIKAN Kode

Indikator Kinerja Kegiatan

Program/ Kegiatan

NIHIL

-

Alokasi (miliar rupiah)

Target Prakiraan Maju

Rencana 2014 -

2015 -

2016

-

Rencana 2014

2017

-

-

2015

Prakiran Maju 2016 2017

-

-

Alokasi Anggaran Pendidikan (juta rupiah}

, •*., \" * *'''.*<:

*:

-

-

20

10. ANGGARAN RESPONSIF GENDER Kode

Program/ Kegiatan NIHIL

11.

Indikator Kinerja Kegiatan -

Rencana 2014 -

Target' -v Prakiraan Maju 2015 -

2016

-

' 2017

• Rencana 2014

Alokasi. _-.;: •-,Prakiran Maju 2015

-

-

2016

-

2017

Alokasi Anggaran-: Resporislf'Geride'r •

''"'"

7-

-

-

-

KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR Kode

Indikator Kinerja Kegiatan

Program/ Kegiatan NIHIL

-

Alokasi

Target Prakiraan Maju

Rencana 2014 -

2015 -

2016

-

Rencana 2014

2017

-

-

Prakiran Maju 2015

2016

-

-

2017

Alokasi Anggaran KSST

-

-

-

-K ^V-v*.*^ •" •'£>

12. MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI)

Kode

Indikator Kinerja Kegiatan

Program/ Kegiatan NIHIL

-

Target Prakiraan Maju

Rencana 2014 -

2015 -

2016

-

Alokasi Prakiran Maju

Rencana 2014

2017

-

-

2015

2016

-

-

2017

!. '.-/.•*%.. * '^ „:''•'-&

Alokasi Anggaran MP3EI

//'?is '"'J;

' '•

-

-

-

13. MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA (MP3KI) Kode

Indikator Kinerja Kegiatan

Program/ Kegiatan NIHIL

-

Target Prakiraan Maju

Rencana 2014 -

2015

2016

-

-

Alokasi Prakiran Maju

Rencana 2014

2017

-

-

2015

2016

-

-

2017

Alokasi Anggaran MP3KI -

-

P*rf&4;f:f -

14. MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (MDG'S) Kode

Indikator Kinerja Kegiatan

Program/ Kegiatan NIHIL

-

Target Prakiraan Maju

Rencana 2014 -

2015

2016

-

-

Alokasi Prakiran Maju

Rencana 2014

2017

-

-

2015

2016

-

-

2017

Alokasi Anggaran MDti's

Pri6ritas(f|iJK/L) -. < '*'

'

*,

'"

,

*1

•£"': x

-

-

21