DOKUMEN KESEPAKATAN
PERTEMUAN TIGA PIHAK
Acara
: Pertemuan Trilateral Pembahasan Rancangan RKP-Kll 2012 dan Pagu Indikatif RAPBN 2012 untuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusla (Komnas HAM)
Tanggal dan Waktu a. Tanggal
14 April 2011
b. Pukul
13.00 -18.00 WIB
Tempat
: Hotel Akmani, Jakarta Pusal
Pimpinan Rapat
: Kasubdit Pencegahan Korupsi dan Penegakan Hukum mewakili Oirektur Hukum dan HAM, Bappenas
Dasar Pelaksanaan
: 1. Rancangan Awal RKP Tahun 2012 Buku I dan Buku II 2. Surat Menteri PPNlBappenas dan Menteri Keuangan No. 00911M.PPN/0312011 dan SE·189.11MK.02l2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP Tahun 2012
Tujuan Pertemuan
: Pembahasan dan diskusi isufsubstansi RKP 2012 dengan fokus bahasan sebagai berikut : a. Arah Kebijakan Komnas HAM b. Rincian Kegiatan Prioritas dan Kegiatan Non-Prioritas TA 2012 Komnas
HAM c. Rinaan Kegiatan Prloritas TA 2012 Komhas HAM Berdasarkan Program d. Pagu Indikatif Kegia~an Prioritas Komnas HAM Peserta Pertemuan Kementetian PPNlBappenas a. Nama Jabatan b. Nama Jabatan
: Mardiharto Tjokrowasito : Kasubdit Pencegahan Korupsi dan Penegakan Hukum : Maya Grandly : Staf Oirektorat Hukum dan HAM
2 Kementerian Keuangan a. Nama Jabatan b. Nama Jabatan c. Nama Jabatan d. Nama Jabatan
: Elly Muamilah : Kasie Anggaran IIIC-4 Oirektorat Anggaran III Diljen Anggaran : Darmadji : Staf Seksi Anggaran IIIC-4 : Masduki : Staf Seksi Anggaran IIIC-4 : Risnawati Kumala Oewi : Slaf Seksi Anggaran IIIC-4
3 KomnasHAM a. Nama Jabatan b. Nama Jabatan c. Nama Jabatan
: Yoseph Adi Prasetyo :Wakil Ketua Bidang Internal : Dr. Masduki, $H, MM : Sekretaris Jenderal : Johan Efendi :Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama
4. Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan a. Nama Jabatan
: Pinky Tatontos : Sekretaris Jenderal HASIL KESEPAKATAN
KementerianlLembaga : Komisi Nasional Hak Asasi Manusla (Komnas HAM) Pembangunan bidang hukum dan HAM niscaya dilaksanakan dalam kerangka negara hukum yang demokratis, di mana tegaknya kebebasan dan hak ekonomi, 5OStal, dan budaya maupun hak sipil dan politik adalah salah satu tujuan yang bersifat esensial dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, pemerintah dituntut untuk lebih meningkatkan perannya sebagai penanggung jawab utama dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM bagi setiap warga negara sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, PiClgam PBB, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, berdasarkan instrumen-instrumen HAM yang telah diterima oleh masyarakat internasional. Berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Komnas HAM memiliki tujuan untuk : a) mengembangkan kondisl yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa..f3angsa, seTta Deklarasi Universal HAM; b) meningkatkan perlir.dungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Seluruh tujuan tersebut dicapai melalui sejumlah rungsi Komnas HAM, yaltu pengkajian, penelitian, penyuluhar., ·pemantauan, dan mediasi HAM. Sementara, dalam Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM adalah satu-satunya institusi yang menerima mandat dan rnemiliki kewenangan penyelidikan atas pelanggaran HAM berat, termasuk di dalamnya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Rencana Strategis (Renstra) Komnas HAM 2010 - 2014 merupakan agenda kerja Komnas HAM yang disusun dengan mengacu kepada agenda pembangunan jangka menengah di bidang hukum dan HAM dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 yang ditetapkan melalui Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007. Selain Hu, Renstra Komnas HAM 2010-2014 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, dimana dalam RPJMN tersebut Komnas HAM bersama dengan Kementerianllembaga lalnnya berperan dalam pencapaian priomas bidang pembangunan hukum dan aparatur, dalam prioritas bidang penyelenggaraan tata kelola pernerintahan yang baik pada fokus prioritas Peningkatan Penghormatan terhadap HAM, yang pelaksanaannya akan dilanjutkan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 Ini.
I. VlSI
Terwujudnya lembaga yang mandiri dan terpercaya dalam penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM.
II. MISI
Sebagai penjaQaran dan visi tersebut, Komnas HAM menetapkan sejumlah misi sebagai berikut :
1) Menlngkatkan kine~a seluruh unsur organisasi Komnas HAM;
2) Meningkatkan kernandirian dan profesionalitas lembaga, khususnya pada aspek penganggaran, tata
organlsasi, dan sumber daya manusia: . 3) Memperku8t pesisl kelembagaan dan kewenangan~ Komnas HAM melalui penyempumaan perundang undangan dan peraturan pelaksanaannya;
2
4) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi.fungsi dalam bidang pengkajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasl; 5) Mendorong terwujudnya kebijakan dan implementasi yang berbasis HAM dan keadilan sosial (social justice); 6} Memperkuat kesadaran aparatur negara dan civil society atas pentingnya perlindungan dan pemenuhan HAM; 7) Mengembangkan dan mengefektifkan jejaring keijasama di tingkat lokal, nasional, regional. dan intemasional· dengan para pemegang kepentingan (sfakeholdet) dalam rangka penghormatan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. III. SASARAN STRATEGIS Oalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Komnas HAM menetapkan sasaran strategis, antara lain sebagai berikut : Meningkatnya jumlah perundang-undangan yang berperspektif HAM melalui peningkatan kualitas penelitian dan pengkajian kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan; Meningkatnya jumlah instansl pemerintah, lembaga atau organisasi dan individual yang beke~asama dengan Komnas HAM melalui peningkatan pelayanan pengaduan dan respon Komnas HAM terhadap laporan pelanggaran HAM dan masalah-masalah aktual melalui publikasi dan dokumentasi, media engagement, perfuasan jejaring serta trust building; Peningkatan kualitas pelayanan pengaduan secara quick response dengan penetapan prosedur serta petunjuk pelaksanaan (standard operating procedure/SOP) yang berbasis kineqa; Tersusunnya Human Rights Indicators; Berkurangnya diskriminasi terhadap ras dan etnis; Penillgkatan kerjasama Komnas HAM dengan institusi pemerintah, lembaga (NGO dan PUSHAM) dan jaringan pendidik dalam bidang pelatihan HAM, institusi pemerintah. lembaga dan lembaga (NGO dan PUSHAM) yang melakukan publikasi, kampanye dan penyuluhan HAM; Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai melalui pengembangan sistem money program pendidikan dan pelatihan, pengelolaan manajemen sumber daya manusia yang berbasis kinerja, peningkatan efektifrtas tata kelola organisasi serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang togas dan fungsi; dan Peningkatan akuntabilitas lembaga meial!Ji pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efisien, efektif dan pengelolaan BMN sesuai peraturan yang b€:rlaku. IV. ARAH KEBIJAKAN Berdasarkan visi dan misi serta sasaran strategis yang ditetapkan, maka arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai belikut : . Penyebarfuasan wawasan dan peningkatan kesadaran HAM masyarakat dan aparatur negara dilakukan
melalui lembaga pendidikan formal dan non formal serta keljasama dengan organisasi lainnya balk di
tingkat nasionai, regional maupun intemasional dalam bidang HAM;
Penguatan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM dengan pengkajian dan penelitian
terkait peraturan perundangan nasional dan instrumen intemasional;
Penanganan pengaduan dan pemantauan kasus pelanggaran HAM;
Penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat ;
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui mediasi;
Penyusunan Human Rights Indicators;
Sosialisasi dan pengawasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentsng Oiskriminasi Ras dan E:tnis;
Penyusunan dan penyempumaan kebijakan, pedoman dan SOP Komnas;
Pengembangan SOM melalui penambahan pegawai serta pendidikan pelatihan teknis dan fungsional dalam
rangka peningkatan kompetensi pegawai;
Mempertahankan kualHas laporankeuangan Komnas HAM;
Peningkatan kualitas administrasi dalam pengelolaan APBN dan pengelolaan BMN;
Feningkatan sarana dan prasarana kerja;
Peningkatan kualHas perencanaan melalui penyusunan Rencana Kerja Pernerintah (RKP), Penetapan
Kinerja, Repcan~ Kerja dan'Anggaran (RKA) serta Re~stra Komnas HAM 2015-2019; ,
Peningkatan kerjasama dengan lembaga di lingkup nasionai, regional dan intemasional; :
3
Peningkatan kualitas laporan kineqa dan laporan tahunan melalul pembuatan laporan Komnas HAM dalam
bahasa asing. penyusunan dan pelaksanaan instrumen pengukuran temadap kine~a dan penyusunan
manajemen resiko;
Penyelenggaraan persidangan yang berkualitas.
4
1.1 Penguatan Kesadaran H-\M Masyarak~t dan Aparatur Negara Tingkat tindak pengkajian dan penelitian yang terkait dengan pembentukan/perubahanl pencabutan peraturan perundang-undangan nasional/aksesilratifikasi instrumen HAM aparatur negara pemajuan HAM
masyarakat dan terhadap kegiatan melalui penyediaan
5
4
4
Rekomendasi
Rekomendasi
Rekomendasi
50%
4Laporan
I 7.372,850
60%
4Laporan
4Laporan
1.2 I KEGIATAN Peningkatan Penanganan
disam aikan ke Komnas HAM dan Tersedianya sistem pengaduan online dan P~nyelesaian Kasus database e aduan Pelanggaran HAM f-70.:::M==_=_:.:._:..J: __:=_:..:l_z=_=:_:.:_.::.:_.-._-_-:-~-M-..-___'"7,_-_-_ __-._-_+--l.::..:::,::::,:::l:L-+--l.::..:::,::;?l:L-+--l.:~:::?~+--\.:~:;?~-l
5
100%
Pencagahan Penanggulangan Sagala Seniuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan • Hak Korban
100%
1-E~~·;::::"":="===';~::.J:.:=~::::;"'-I---=3":-O","%--I---=::-=:---+---"'::-:-;"--+--::-:~--I
2 Rekomendasi
- -2 Kajlan;--ZRekomendasi
2Kajian; 2 Rekomendasi
2Kajian; 2 Rekomendasi
kelembagaan Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan. dan akuntabel dalam menjalankan manda!
6
VI. KEGIATAN NON PRIORITAS
12
6 Buah
60 Orang 95%
95
35
5.846,830 dan
I RENSTRA
Komnas HAM 2015.
I
'it
·"t
'ct
1 RENtrRA
7
dan evaluasi yang disampaikan tepat waktu Jumlah kesepakatan/MoU ke~asama dengan stakeholders dalam jangka waktu yang
I
10 Laporan
10 Laporan
I
12MoU
12 MoU
12MoU
12MoU
sidang paripurna
I
98 Keputusan
110 Keputusan
120 Keputusan
120 Keputusan
15 Kegiatan
15 Kegiatan
15 Kegiatan
15 Kegiatan
15 Laporan
15 Laporan
15 Laporan
15 Laporan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM DukungiJn Manajemen dan Pelaksanaan .Tugas Teknis Lainnya Komnas
Perencanaan dan Ke~asama KomnasHAM
HAM periode 2012-2017, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal83
Terpilihnya anggota Komnas be~umlah sebanyak banyaknya 35 orang
I HAM
Pemenuhan hak-hak dasar saat ini belum dapat terukur dengan baik, karena belum adanya instrumen indikator dari pelaksanaan konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Untuk itu, diperlukan alat ukur yang sah dan dapat dipergunakan dalam penilaian capaian pembangunan HAM vanQ dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah Komnas HAM perlu menjaring Calon Anggota Komnas HAM yang profesional, memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan dan tuntutan masyarakat, dengan proses seleksi yang berkualitas
VIII. CATATAN PEMBAHASAN
8
Renja
Ada 3(lIga) kegiatan Komnas HAM yang menjadi kegiatan priontas bldang dalam RPJMN Bidang Pembangunan Hukum dan Aparatur dengan Priontas Bidang Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik pada Fokus Prioritas Penlngkatan Penghormatan terhadap HAM Dikarenakan keterbatasan anggaran negara. maka KII.. diharapkan melalukan penajaman dalam penganggaran kegiatan agar menjadi lebih efektif dan eflsien Komnas HAM perlu menyiapkan baseline data penetapan target di tahun 2012 untuk kepertuan evaluasi
Pagu Indikatif Komnas HAM TA 2012 sebesar Rp. 63.464.300.000.- . Belanja Pegawai TA 2012 sebesar Rp. 19.347.000.000. belum termasuk kenaikan honorarium Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sebesar Rp. 1.171.200.000.-. Belanja Barang TA 2012 sebesar Rp. 11.142.700.000, belum termasuk Belanja Barang Operasional pada Sekretariat Komnas HAM di enam Provinsl (Papua. Mafuku. Sulawesi Tengah. Kalimantan Barat. Sumatera Barat. dan Nanggroe Aceh Darussalam) sebesar Rp. 1.969.250.000,- dan Tunjangan Kemahalan pegawai Komnas HAM di Papua sebesar Rp. 36.000.000. sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 2.005.250.000.-.
Sehubungan dengan SEB Pagu Indikatlf Tahun 2012. Komnas HAM mendapalkan alokas! pagu sebesar 63,4 Miliar Rupiah dan sudah dilakukan beberapa penyesuaian baik dan alokasi anggaran per-kegiatan dan targetnya Afokasi Befanja Pegawalsebesar Rp. 19.347.000.000 dan Befanja Operasional sebesarRp. 11.142.700.:J00. belum tennasuk: Kenaikan gaji Komnas HAM dan Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Rp. 3.608.284.100 (Komnas HAM Rp. Rp. 2.437.084.100. Komnas Antl Kekerasan Terhadap Perempuan Rp. 1.171.200.000)
Belanja Barang Operasional Komnas HAM. belum mengakomodasi kebutuhan belanja Total Belanja Mengikat sebesar Rp. 30.489.700.000, barang operasional pada Sekretariat Komnas HAM di 6 Provinsi (papua, Maluku. Sulawesi Total Belanja Tidak Mengikat sebesar Rp. Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Barat dan 32.974.600.000.Aceh), dan tunjangan kemahalan di Papua Penganggaran Tahun 2012 berpedoman ke~ad~ . Alokasl anggaran yang salama inl diterima oleh Rencana Ke~a Pemerintah (RKP) 2012. restruktunsasl Komnas HAM dan Komnas Anti Kekerasan program dan kegiatan serla pagu Indik~tif, tetapi Terhadap Perempuan. belum mencukupi belum termasuk kenaikan Belanja pegawal Komnas kebutuhan dan pelaksanaan tugas-tugas. HAM dan Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Pagu Indikalif merupakan batas tertinggi. Pergeseran antar kegiatan masih dimungkinkan. Alokasi anggaran yang tercantum pada dokumen trilateral meeting hanya merupakan anear ancarlsamentara.
2
Kegiatan Priolitas - Penguatan Kesadaran HAM Masvarakat dan
Ternai! kegiatan ini dan indikator-indikatomya. ni""rlllk"n antara lain:
9
a. Data pengkajian dan penelitian yang sudah pemah dan sedang diteliU dan dikajl. serta rencana penefitian dan pengkajlan di tahun 2011
•
b. Data mengenai pemantauan lindak lanjut dan hasil rekomendasi penelitian dan pengkajian yang sudah, sedang dan akan dilakukan c. Data pengembangan Indikator·indikaloryang sudah. sedang dan akan dilakukan d. Grand design atau model pelaksanaan survey
e. Data rnengenal penjaringan opini dan kepuasan masyarakat dan aparatur nagara yang sudah, sedang dan akan pemah dilakukan (apabila ada) dan tools yang digunakan untuk mengukur tirigkat kepuasan tersebut (menurun atau meningkat; linggi alau rendah) , f.
Data mengenai jumlah alumni pelatihan HAM selama Inl, jumlah alumni pelatihan HAM yang menjadi fasilitalor HAM serfa krilarillllnluk monl"di fasllillllor HAM
g. O
Landasan konseptual penerapan ABK antara lain pengalokasian anggaran berdasarkan kinerja, lleksibilitas dan akuritabilitas serta program dan kaglatan yang sesual dengan lugas dan fungsl Pada struktur pengalokaslan 2012, lerd!rI dari 3 (liga) level, yailu program, kagiatan dan oUlput
I
Penetapan indikator dan target harus disesualkan dengan kine~a pada tahun 2010 dan rencana pencapaian target lahun 2011 .
Komnas HAM periu menyiapkan baseline data penetapan target di tahun 2012 untuk kepel1uan evaluasi
a. (Substansi) Pada tahun 2011. Komnas HAM melakukan pengkajlan lemadap terkall peraturan perundang-undangan antara lain UU 39/1999, UU 2612000, dan UU Pemllu serta penetitian lemaUk yaitu pane/itian terkait kejahalan korporasl, kajian agraria, kajian penanggulangan bencana alam, dan kajian temadap putusan Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2012 akan melakukan pengkajian temadap Perda· Perda Bermasalah yang Tldak Berperspektif HAM, UU Pemilu, Mekanlsme Penyelesaian Konllik Agraria, Konvens! ILO 169 (mendorong ralifikasl), UU No. 2612000 IIg Pengadilan HAM dan akan me/akukan penelitian temadap Aset Nagara, Kekerasan aparatur nagara, Konfllk agraria, Isu-Isu HAM Aktual (yang dilakukan oleh 6 PelWakilan) b. (Substansi) Survey dilakukan melalui media massa, focus group discussion dengan masyarakat, uJI publik. dimana luJuan dan survey Inl adalah untuk mengetahui opinl dan kepuasan masyarakat serta aparatur nagora terhnriop klnerja Komnas HAM, khususnya dalam hal penanganan pengaduan c. (Substansi) Model yang dlgunakan dalam indikator 'Penlngkalan jumlah alumni peJatihan fasilitator HAM" ini adalah model training of trainers, yaitu untuk menciptakan para fasilitator HAM yang sebelumnya sudah pemah mengikut! pelatihan HAM d. (Substansi) Rencana peraturan perundang· undangan yang akan disoslallsasikan pada lahun 2012 adalah UU No.39/1999, UU No. 4012008. UU No.3612OO9. UU No.3611990. UU 2612000, UU No.711984, UU No. UU No.
10
b. Dalam pelaksanAan diseminasi, perlu juga untuk melibatkan Kementerlan/Lembaga lain sepe;ti Koomas Perempuan, Direktorat Jenderal HAM dan Salitbang HAM Kementerlan Hukum dan HAM, unluk menghindarl kegiatan-kegiatan yang sasaran dan largelnya sama
e. (Subslansl) Pada tahun 2012, penelilian HRI yang akan dilakukan adalah Hak Alas Kesehatan, Hak Alas Pendidikan, Hak Atas Pekerja, Hak Atas Pekerjaan.
c. Dalam pelaksanaan pengkajian dan
penelilian, perlu juga untuk melibatkan
Kementerianllembaga lain seperti Komnas
Perempuan, Direktoral Jenderal HAM dan
Salilbang HAM Kementerlan Hukum dan
HAM, untuk menghimpun bahan dan
masukan yang lebih komprehenslf maupun
yang hasilnya nanli dapat dl-sharing dan
digunakan barsama.
Kesepakatan : Sudah tidak ada lagl penyesuaian Indikalor dan targel pada kegiatan Inl, sebagaimana sudah dilakukan serangkaian pertemuan pra-trilateral dan trilaleral. Untuk itu, dalam rangka keterpaduan dan konsistensi data untuk keperluan evaluasi pelaksanaan RPJMN, maka dalam perencanaan dan penganggaran tahun selanjutnya, sudah tldak lagi dilakukan penyesuaian-penyesuaian indikator dan largel pada kegiatan inl, terlebih lagi dikarenakan kegiatan inl merupakan salah satu kegiatan prioritas bidang, yang akan dipantau dengan ketat lerkait perencanaan, penganggaran dan pelaksanannya. Kecuall untuk alokasl anggaran keglatan, masih dimungkinkan dilakukan penyesuaian, dengan memperhatlkan ketersediaan anggaran negara dan kebutuhannya.
3
Keglatan Prioritas Peningkatan Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran - HAM ..
I
I
lerkait kegiatan Ini dan indikalor·indikalomya, Penganggaran pada lahun 2012 inl, melanjutkan data yang diperlukan antara lain: penerapan Anggaran Serbasis Kinerja (ASK) dan D ta I rk .\ ad d'
RPJMN 2010-2014. a. a e al penanganan peng uan 1
b.
KomnasHAM . . Grand deSIgn pembangunan sistem dan database pengaduan
I
Landasan konseplual penerapan ASK anlara lain pengalokaslan anggaran berdasarkan kinerja, fleksibilitas dan akuntabilitas serta oroaram dan
I
Catatan lerkail kegiatan ini, antara lain sebagai barlkul :
a. Ada 1 (satu) kegiatan yang masih belum teralokasi penganggarannya yaitu untuk pelaksanaan mandai Komnas HAM berdasarkan UU Nomor 40 lahun 2008
11
Data pemantauan kasus pelanggaran HAM yang sudah dilakukan
d.
Data kasus pelanggaran HAM yang sudah ditindaklanjuti oleh pihak terka~
e.
Oata kasus peIanggaran HAM yang sa. ud h sedang dan akan menJadi prioritas penanganan
f.
Pri(lritas penanganan kasus pelanggaran HAM beral yang akan ditangani pada tahun 2011
g, Data kasus pelanggaran HAM yang sudah dan sedang diselesaikan melalui mekanisme mediasi
I
Pada struktur pengalokasian 2012, hanya terdiri dari 3 (tiga) level. yaitu program. kegiatan dan output
I
Penetapan indikator dan target harus disesuaikan dengan kine~a pada tahun 2010 dan rencana pencapaian target tahun 2011
Komnas HAM perlu menyiapkan baseline data penetapan target di tahun 2012 untuk keperluan evaluasi
untuk berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2008. Komnas HAM berpendapat harus merupakan alokasi penganggaran kegiatan baru, tidak dapat disisipkan pada kegiatan yang sudah ada, dan Udak dapat digabungkan pelaksanaannya bersamaan dengan lugas berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
PE,nanganan pengaduan in! merupakan core dari tugas dan fungs! Komnas HAM. sehingga untuk kegiatan penanganan pengaduan ini harus dipriontaskan penganggarannya
Catatan penting lerka!t kegiatan dan indikator indikatomya : a. Penanganan pengaduan merupakan core dan tugas dan fungsi Komnas HAM, sehlr-gga dalam perencanaan' dan penganggarannya perlu memperhatikan kecenderungan laporan-Iaporan pengaduan yang masuk b, Dalam pembangunan sislem pengaduan online dan database pengaduan. perlu memperhatikan bahwa untuk pembangunan dan pengelolaan sislem merupakan hal yang berbeda, sehingga penganggaran dan pencantuman largetnya perlu diperhalikan kembali. khususnya apabila pembangunan sislem tersebul cllkup selesai hanya dengan waklu 1-2 tahun saja c. Salah salu kine~a Komnas HAM yang akan diukur dalam indikator 'Presenlase rekomendasi terkail kasus pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pihak terkair adalah sejauh mana Komnas HAM melakukan
12
d. Untuk kasus pelanggaran HAM berat, perlu
dicennsU kernball karens untuk saat inJ
apakah maslh relevan untuk menargetkan
penyelesaian pelanggaran HAM berat
mengingat mssih ada kendala dengan
Kejaksaan Agung.
Kesepakatan : Sudah tidak ada lagi penyesuaian indikator dan target pada kegiatan Ini. sebagaimana sudah dilakukan serangkaian pertemuan pra-trilateral dan trilateral. Untuk itu. dalam rangka keterpaduan dan konsistensi data untuk keperiuan evaluasi pelaksanaan RPJMN. maka dalam perencanaan dan penganggaran tahun selanjutnya, sudah tidak lagl dilakukan penyesuaian-penyesuaian Indlkator dan target pada keglatan Ini. tariablh lagl dikarenakan keglatan Inl marupakan salah satu kegiatan prioritas bidang. yang akan dlpantau dengan ketat tarkait perencanaan. penganggaran dan pelaksanannya. Kecuall untuk alokasi anggaran kegiatan. masih dimungkinkan dilakukan penyesuaian, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran negara dan kebutuhannya.
4
Kegiatan Prioritas - Pencegahan dan Terkait kegiatan Ini dan indikator-indikatomya, Penanggulangan Segala Sentuk Kekerasan data yang diperiukan antara lain: terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak
. a. Data mengenal modul-modul yang sudah Korban dihasilkan
I
Penganggaran pada tahun 2012 ini, mengawali penerapan Anggaran Berbasis Klnerja (ASK) dan RPJMN 2010-2014.
Sub keglatan dan indikalor-indikator pada keglatan Ini antara lain:
a. Advokasi kebijakan perundang-undangan
dan
peraturan
b. Data mengenai pelaUhan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan
Landasan konseptual penerapan ASK antara fain peng.a:~kasian anggaran berdasarkan kine~a, flekslblhtas dan akuntabilitas serta program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsl
c. Dala mengenai pemelaan mitra Komnas Perempuan
Pada struktur pengalokasian 2012, hanya terdiri dari 3 c. Pengkajian dan penelitian isu pemenuhan (tiga) level, yaltu program, kegiatan dan output HAM perempuan
d. Data pengunjung dan perespon website Komnas Perempuan
Penetapan indikator dan target harus disesuaikan dengan kine~a pada tahun 2010 dan rencana pencapaian target tahun 2011
e. Dala lerkail pengembangan pelatihan dan penyebaran modul
wilayah
f. Data terkait akses informasi untuk kekerasan terhadap perempuan
b. Penyebarluasan isu-isu kekerasan terhadap perempuan
d. Pemantauan kondisi pemenuhan HAM perempuan e. Pengembangan sistem pemulihan
f. Dukungan manajemen seperti pengelolaan gajl. operasional perkantoran, keuangan. pemantauan dan money, HRD, infodok dan kelembagaan
13
h. oala mengenai pemanlauan pelanggaran HAM perempuan yang sudah dilakukan Oaporan-laporan) i. oala dokumenlasi pelanggaran HAM
j. Data mengenai pengaduan yang masuk dan penanganannya k. Grand design pemulihan
pengembangan
sislem
Catatan penting lerkait kegiatan dan Indikator indikatomya : Untuk pengukuran target-target pada kegiatan d! Komnas Perempuan ini. sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Komnas Perempuan, terdiri dali beberapa komponen, dimana dal!lni 1 (salu) indikator terdapat beberapa komponen sebagai acuan pengukuran target Dleh karena ilu, perfu diperhatikan pembobolan dalam penghitungan larget, agar menjadi ukuran larget yang valid.
Kesepakatan : Sudah tidak ada lagi penyesuaian indikator dan larget pada kegialan ini, sebagaimana sudah dilakukan serangkaian pertemuan pra-trilateral dan trilateral. Untuk ilu, dalam rangka keterpaduan dan konsistensi data unluk keperfuan evaluasi pelaksanaan RPJMN, maka dalsm perencanaan dan penganggaran tahun selanjulnya, sudah tidak lagi dilakukan penyesuaian-penyesuaian indikator dan target pada kegiatan inl, terlebih lagi dikarenakan kegiatan Inl merupakan salah satu kegiatan priolitas bidang, yang akan dipantau dengan ketal terkait perencanaan, penganggaran dan pelaksanannya. Kecuali untuk alokasi anggaran kegiatan, masih dimungkinkan dilakukan penyesuaian, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran negara dan kebutuhannya.
14
5
Kesimp'ulan Kebutuhan Anggaran Komnas HAM 2012
I Alokasi 8elanja Pegawal sebesar Rp. 19.347.000.000,- dan Belanja OperasionaJ sebesar Rp. 11.142.700.000,- belum tennasuk : Kenaikan gajl Komnas HAM dan Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Rp. 3.608.284.100.- (Komnas HAM sebesar Rp. 2.437.084.100.- dan Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sebesar Rp. 1.171.200.000.-) Belanja 8arang OperasionaJ Komnas HAM TA 2012 sebesar Rp. 11.142.700.000,- belum termasuk Belanja Barang Operasional pada Sekretariat Komnas HAM di enam Provinsi (Papua. Maluku. Sulawesi Tengah. Kalimantan Bara!. Sumatera Barat. dan Nanggroe Aceh Darussalam) sebesar Rp. 1.969.250.000. dan Tunjangan Kemahalan pegawai Komnas HAM di Papua sebesar Rp. 36.000.000,- sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 2.005.250.000.-. Berdasarkan mandat-mandat Komnas HAM manurul UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 26 Tahun 2000 serta alokasl anggaran tahunan yang tersedia untuk Komnas HAM. maka sampai dengan saat Inl maslh beJum memungklnkan untuk meJaksanakan mandat berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2008. Adapun usulan Inlslatif Baro dan Komnas HAM untuk hal tersebut. belum mandapat oersetuluan. vaitu denoan usuJan
g::
)
15
