LAMPIRAN 1 DQKUMEN KESEPAKATAN PERTEMUAN TIGA PIHAK
Acara Tanggal dan Waktu a. Tanggal b. Waktu Tempat Pimpinan Rapat Dasar Pelaksanaan
Tujuan Pertemuan
Peserta Pertemuan 1. Kementerian PPN/Bappenas a] Nama : Jabatan : b] Nama : Jabatan : 2. Kementerian Keuangan a) Nama Jabatan b) Nama Jabatan c) Nama Jabatan 3. Kementerian/Lembaga a) Nama Jabatan b] Nama Jabatan
Pembahasan Pertemuan Tiga Pihak Pagu Indikatif Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2014 Senin, 15 April 2013 09.15-12.45 WIB
Ruang Rapat SS 1-2, Bappenas, Jakarta Arif Christiono Soebroto, Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor: 1949/M.PPN/04/2013 dan S.279/MK.02/2013 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal RKP 2014 Pembahasan Pagu Indikatif Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2014
Arief Christiono Soebroto, Direktur Hukum dan HAM Mardiharto Tj Kasubdit Pencegahan Korupsi dan Penegakan Hukum Fauzul Ardyansah Kasi Anggaran III C-l, Direktorat Anggaran III, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan Sugiyanto Analis Anggaran Senior III C.I, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan Ahmad Irsan A. Moeis Analis Anggaran Senior III C.I, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan Sri Puguh Budi Utami Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM Dodot Adikoeswanto Kepala Bagian Program dan Anggaran
HASIL KESEPAKATAN Kementerian/Lembaga: KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM A
VISI Visi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2010-2014 adalah : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum
B
MISI Misi Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Renstra Kementerian Hukum dan HAM 2010-2014 adalah : Melindungi Hak Asasi Manusia Tata Nilai: 1. Kepentingan Masyarakat; 2. Integritas; 3. Responsif; 4. Akuntabel; 5. Profesional;
C
SASARAN STRATEGIS Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran pembangunan KementerianHukumdanHakAsasiManusia tahun 2010-2014 adalah: 1. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global secara tepat waktu; 2. Seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah harmonis dan melindungi kepentingan nasional; 3. Seluruh pengawasan dan penindakan dilakukan secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum; 4. Seluruh desa sadar hukum; 5. Seluruh masyarakat, terutama kelompok rentan dan minoritas memperoleh perlindungan dan pemenuhan atas hak asasinya; 6. Hak kekayaan intelektual masyarakat menjadi produk bernilai ekonomi yang diakui secara internasional; 7. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat; 8. Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel; 9. KementerianHukumdanHakAsasiManusia mampu sebagai Law Centre dalam memberikan pelayanan hukum Hak Asasi Manusia di daerah; 10. Seluruh aparatur hukum dan hak asasi manusia memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan kariryang jelas; 11. Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan.
D. ARAH KEBIJAKAN Pembangunan hukum diarahkan pada : (1). Terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; (2). Perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaharuan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan nasional akan makin lancar. Dalam rangka mendukung pembangunan hukum dan mewujudkan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi program pembangunan bidang pembinaan hukum nasional, pembentukan hukum, pemajuan hak asasi manusia, administrasi hukum umum, pembinaan pemasyarakatan, pembinaan hak kekayaan intelektual, peningkatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahun 2010-2014 sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melakukan : 1. Memperkuat manajemen dan kelembagaan nasional, melalui perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan yang dilakukan secara tepat waktu dan terintegrasi serta berdasarkan data yang akurat, pemenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel, dan pemenuhan sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi yang berkesinambungan. 2. Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemenuhan standar minimum pembiayaan pemeliharaan barang milik negara/asset yang meliputi Kantor Wilayah, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara, Balai Harta Peninggalan, Kantor Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, Perwakilan Imigrasi Republik Indonesia di Luar Negeri serta kelengkapannya; Pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum tertampung dan teratasi dalam tahun anggaran 2007, 2008, 2009 dan 2010 antara lain penanggulangan over kapasitas, pembangunan kantor-kantor baru di bidang Pemasyarakatan, Keimigrasian, dan pelayanan Hukum dalam rangka melaksanakan amanat yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; 3. Peningkatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah I, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah II, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah III, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah IV, Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah V, dan Pengawasan Kinerja Inspektorat Khusus;
4.
5.
6.
7. 8.
9.
10.
11.
12.
Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Evaluasi dan pengembangan hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi dan sosial budaya, Hak Asasi Manusia berat, hak-hak kelompok rentan, dukungan manajemen dan teknis lainnya; Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusi, melalui Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen, Diklat Teknis, Diklat Fungsional dan Hak Asasi Manusia serta Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya; Pembentukan Hukum, melalui Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Publikasi, Kerjasama dan Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan, Litigasi Peraturan PerundangUndangan, dan Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Administrasi Hukum Umum, melalui Administrasi Hukum Perdata, Pidana, Tatanegara, Internasional, Badan Hukum, Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Pembinaan Penyelenggaraan Pemasyarakatan, melalui Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan, Pembimbingan Klien dan Anak, Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Pengendalian Dan Pengamanan Pemasyarakatan, Kesehatan dan Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan, Hubungan Masyarakat, Database dan Kerja Sama, Dukungan Teknis, Administrasi dan Manajemen. Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian, melalui Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian, Perumusan Kebijakan Teknis Dokumen Perjalanan, Visa, Ijin Masuk, Izin Bertolak, dan Fasilitas Keimigrasian, Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Perumusan Kebijakan Teknis Izin Tinggal, Alih Status Keimigrasian, Status Keimigrasian dan Surat Keterangan Keimigrasian Serta Izin Tinggal Khusus/Darurat, Pendeteksian Pelanggaran Atau Kejahatan Keimigrasian, Perumusan Rancangan Kebijakan Teknis Intelejen Keimigrasian, Penyidikan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian, Penyajian Data Jegah Tangkal, Perumusan Kebijakan Teknis Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Kerjasama Luar Negeri Keimigrasian , Perumusan Kebijakan Teknis Lintas Batas dan Kerjasama Keimigrasian Antar Negara dan Organisasi Internasional, Aplikasi On Line 24 Jam, Perumusan Kebijakan Teknis Sistim Informasi Keimigrasian, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan. Pembinaan/Penyelenggaraan Hak Kekayaan Intelektual, melalui Penyelenggaraan Penyidikan Hak Kekayaan Intelektual, Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Penyelenggaraan Sistem Paten, Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis, Penyelenggaraan Kerjasama dan Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual, Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi Hak Kekayaan Intelektual, Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, melalui Diseminasi Hak Asasi Manusia, Penguatan Hak Asasi Manusia, Teknologi Informasi Hak Asasi Manusia, Harmonisasi dan Kerjasama Hak Asasi Manusia, Pelayanan Komunikasi Hak Asasi Manusia. Pembinaan Hukum Nasional, melalui Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian, Penelitian, Pertemuan Ilmiah Dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan, Peningkatan Program Legislasi Nasional dan Program Legislasi Daerah Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan, Kerjasama
Bidang Hukum, Dokumentasi Jaringan Informasi Hukum, Publikasi dan Pengolahan Data, Pengembangan Penyuluhan Hukum.
E.
CATATAN PEMBAHASAN Materi Catalan Kementerian No. Pembaha PPN/Bappenas san
m
[2]
(31
Catatan Kementerian Keuangan
Catatan Kementerian/ Lembaga
(4)
(51
Prioritas Pembangunan Nasional 1
Program dan Kegiatan
Prioritas
Pagu Indikatif tahun 2014 total anggaran • Penetapan Pagu Indikatif tahun • adalah sebesar Rp.6.145,4 milyar. 2014 mempertimbangkan : Alokasi tersebut mengalami penurunan 1. Review KPJMTA 20 14 yang sebesar Rp. 1.032,4 milyar dibandingkan disusun berdasarkan pada: dengan APBN 2013. Dari pagu indikatif - Kewajaran kebutuhan 2014 tersebut alokasi untuk belanja anggaran yang dituangkan; pegawai sebesar Rp. 3. 346,1 milyar, - Rencana volume keluaran belanja barang sebesar Rp.2674,3milyar, yang akan dicapai di 2014; dan belanja modal sebesar Rp.125 - Kebutuhan anggaran untuk milyar. multiyeras project. Perincian alokasi antar program adalah 2. Review terhadap alokasi sebagai berikut: anggaran TA 2013 dengan 1. Program Dukungan Manajemendan mengeluarkan unsure-unsur : Tugas TeknisLainnya - Tambahan hasil optimalisasi Kemenkumham. DPR; AnggarannyaRp. 4,599,1 74.9juta - Output Cadangan dan dana 2. Program Saranadan Prasarana Transito. • 3. Realisasi anggaran TA 2012 Kemenkumham. Anggarannya dan capaian out put untuk Rp.124,999.0 juta masing-masing 3. Program Peningkatan Pengawasan Program/kegiatan dan Peningkatan Akuntabilitas 4. Hasil spending review yang Aparatur Kemenkumham. dilaksanakan oleh Ditjen Anggarannya Rp.24,130.0 juta Perbendaharaan. 4. Program Penelitian dan • Ketersedian RM sangat terbatas. Pengembangan HAM Kemenkumham. Pagu PNBP bertambah Anggarannya Rp.19,193.3 juta dibandingkan TA 2013, namun 5. Program Pendidikan dan Pelatihan demikian tidak boleh Aparatur Kementerian Hukum dan melakukan pergeseran antar HAM. Anggarannya Rp. 65,432. 5 juta sumber dana. Dimungkinkan 6. Program PembentukanHukum. untuk melaksanakan Anggarannya Rp.43, 766.1 pergeseran antar 7. Program Administrasi Hukum Umum. program/kegiatan. Anggarannya Rp.l58,686.4juta • Selain hal tersebut alokasi dana • 8. Program Pembinaan dan diprioritaskan untuk memenuhi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. target RPJM 2010-2014 yang Anggarannya Rp. 53,456. 9 juta belum tercapai [filling the gap). 9. Program • Perhatikan juga isu nasional Pembinaan/Penyelenggaraan HK1. berupa : Anggarannya Rp.78,565.1juta - Postur RKA-KL belum 10. Program Peningkatan Pelayanan dan outcome/output oriented. Pengawasan Keimigrasian. IKU/IKK belum mencerminkan Anggarannya Rp. 850,22 1.0 juta tusi dan output masing-masing 11. Program Perlindungan dan Eselon I, sehingga postur tidak Pemenuhan HAM. Anggarannya proporsional. Rp.25,918.9 juta - Alokasi dana Bantuan Hukum 12. Program Pembinaan Hukum belum diakomodir. Nasional. Anggarannya Rp.101,900.0 - Pembangunan lapas/rutan juta agar didasari kepada Roadmap pengembangan lapas/rutan,
Dari hasil exercise terhadap realisasi anggaran sebelumnya PNBP banyak tidak terserap namun dalam pagu indikatif 2014 jusru PNBP H i n ^ ikn n Ullldlivcill
akibatnya mengurang rupiah murni. Ada kecenderungan tingkat lamanya hunian di lapas sejak2012 dan dilanjutkan di 2013 ada kenaikan hal tersebut membawa konsekuensi penyediaan bahan makananan untuk warga binaan PAS. Pada APBN 2013 belum ada alokasi untuk bantuan hukum, namun justru pada pagu indikatif 2014 alokasi untuk bantuan hukum sudah dimasukan akibatnya terjadi lompatan anggaran untuk Program Pembinaan Hukum Nasional, sementara di sisi yang lain
Alokasi anggaran tersebut pada dasarnya merupakan batas atas atau ceiling, namun demikian Kemkumham diberikan kewenangan untuk melakukan exercise kembali untuk alokasi per program sesuai dengan kebutuhan dari Kemkumham dengan tetap memperhitungkan pencapaian prioritas pembangunan nasional.
mengingat sampai TA 2013 telah dialokasikan dana sebesarRpl,3T. - Pengalokasian anggaran BAMA diikuti dengan perbaikan system distribusi dan pencairan BAMA di UPT-UPT • Pada saat trilateral meeting belum dilakukan pembahasan alokasi dana per program sebagaimana exercise dari Kemenkumham •
•
2
Inisiatif Baru
3
Pengalihan Dkonsentra si dan Tugas Pembantua
Pagu indikatif tahun 2014 untuk Kementerian Hukum dan HAM belum menampung adanya alokasi anggaran untuk inisiatif baru. Tidak ada anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan
n
Pendanaan Pembangunan Nasional 4
Pinjaman
Tidak ada PHLN
Belum ada usulan inisiatif baru
terdapat kekurangan belanja barang operasional untuk bahan makanan napi Masih terdapat kekurangan belanja operasional untuk satker baru. RUU KUHP dan RUU KUHAP saat ini sudah masuk pembahasan di DPR artinya diperlukan dana untuk melakukan pembahasan ke dua RUU ini baik di tahun 2013 maupun 2014. Dengan mempertimbangk an kebutuhan dan prioritas dari Kemkumham, Sekjen telah melakukan exercise untuk menggeser pagu anggaran per program dan telah membagikan hasil exercise tersebut kepada UnitEselon I untuk segera melakukan perencanaan dilingkungan masing-masing dengan menggunakan exercise tersebut.
5
dan Hibah Luar Negeri PNBP/BLU
6
Belanja Operasional
7
Kebutuhan Tambahan Rupiah Murni
Sesuai dengan SEE Pagu Indikatif tahun 2014 PNBP Kemkumham adalah sebesar Rpl.720.201,4juta.
• PNBP untuk BLU tidak ada. • Pagu PNBP ditetapkan Rpl.720.201,4juta. • Penggunaan PNBP di Ditjen AHU terdapat sebagian dana PNBP yg dihasilkan oleh Kanwil sebaiknya juga digunakan oleh Kanwil serta dialokasikan di Sekjen (Sekjen Daerah/Kanwil). • • Alokasi dana agar diprioritaskan untuk memenuhi Belanja Operasional (001 dan 002) dengan mereview kembali kebutuhan Belanja Barang Operasional (002) TA 2013. • Belanja Pegawai ditetapkan sebesar Rp3.346.109,6 juta dan Belanja Barang Oprs sebesar Rpl.240.236,3juta • Belanja Barang Operasional hanya untuk kebutuhan dasar Operasional perkantoran • Kekurangan sumber dana RM • agar diperhitungkan dengan cermat dan didukung dengan dokumen terkait, misalnya jumlah tambahan pegawai yang diangkat, target RPJM yang belum tercapai, dasar hukum kegiatan dll. • Pada saat Trilateral Meeting belum dilakukan pembahasan mengenai besaran kebutuhan tambahan RM. • • Kemenkumham agar menindaklanjuti dengan mengusulkan besaran dana yang dibutuhkan. • Pemenuhan kebutuhan RM untuk Belanja Non Operasional agar memperhitungkan daya serap TA 2012 serta efisiensi perjadin, konsiyering,workshop dan kegiatan sejenis.
Apabila mengacu kepada SB Pagu Indikatif tahun 2014, maka Kementerian Hukum dan HAM memerlukan penambahan anggaran Rupiah Murni sejumlah Rp.1.553.685,43 juta Perhitungan tersebut telah memperhitungka n Baseline Belanja Pegawai sesuai dengan Tahun 2013 dan untuk memenuhi : Kenaikan tunjangan peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan HAM dan Badan Pembinaan Hukum Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2012; Prinsip/7at policy untuk
Belanja Barang Operasional/Pe meliharaan Perkantoran; Kegiatan Bantuan Hukum; dan Operasionalisasi Satuan Kerja Baru di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM • Kebutuhan minimal anggaran Kementerian Hukum dan HAM Tahun2014 sejumlah Rp.7.699.129.575 .000,- untuk memenuhi : • Belanja Pegawai sejumlah Rp.3.406.307.975. 000,• Belanja Barang Operasional dan Non Operasional serta Belanja Modal sejumlah Rp.4.292.821.600. 000,- dengan rincian alokasi pendanaan : • Rupiah Murni sejumlah Rp. 2.572.620.200.000 • PNBP sejumlah Rp. 1.720.201.400.000
Program Tematik 8
9 10
Dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Anggaran Pendidikan Anggaran Responsif Gender (ARC)
Tidak ada Dukungan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)
Tidak ada anggaran pendiidkan Berdasarkan surat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan PA NomorB-547/Set/KPPPA/D.I/3/2013 tgl 20 Maret 2013 terdapat 7 Unit Eselon I yg
11
12
13
14
diusulkan untuk mengakomodir ARG Kerjasama SelatanSelatan dan Triangular Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangun an Ekonomi Indonesia (MP3EI) Masterplan Percepatan dan Perluasan Penguranga n Kemiskinan di Indonesia (MP3KI) Millenium Developme nt Goals [MDG's)
Tidak ada kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular
Tidak terkait langsung dengan masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
Tidak terkait dengan masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI)
Tidak terkait langsung dengan Millenium Development Goals (MDG's)
Jakarta,
April 2013
I
Kementerian/Lembaga Rpnala Rirn
NIP.19620702 198703
PPN/Bappe/nas ektur
ono Soebroto ) 1989031001
I LAMPIRAN 2
LAMPIRAN HASIL KESEPAKATAN I. RINCIAN PAGU PER PROGRAM KODE
SUMBER
PAGU INDIKATIF
PENDANAAN
2014
PROGRAM DEP
PROG
J13
01
,013
02
013
013
|013
113
03
04
05
06
)13
07
J13
08
J13
09
013
10
013
011
|013
T
012
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham.
Rp. Murni PNBP PHLN TOTAL Program Sarana dan Prasarana Rp. Murni Kemenkumham. PNBP PHLN TOTAL Program Peningkatan Pengawasan dan Rp. Murni Peningkatan Akuntabilitas Aparatur PNBP Kemenkumham. PHLN TOTAL Program Penelitian dan Pengembangan Rp. Murni HAM Kemenkumham PNBP PHLN TOTAL Program Pendidikan dan Pelatihan Rp. Murni Aparatur Kementerian Hukum dan HAM. PNBP PHLN TOTAL Program Pembentukan Hukum. Rp. Murni PNBP PHLN TOTAL Program Administrasi Hukum Umum. Rp. Murni PNBP PHLN TOTAL Program Pembinaan dan Rp. Murni Penyelenggaraan Pemasyarakatan. PNBP PHLN TOTAL Program Pembinaan/Penyelenggaraan Rp. Murni HKI. PNBP PHLN TOTAL Program Peningkatan Pelayanan dan Rp. Murni Pengawasan Keimigrasian. PNBP PHLN TOTAL Program Perlindungan dan Pemenuhan Rp. Murni HAM. PNBP PHLN TOTAL Program Pembinaan Hukum Nasional. Rp. Murni PNBP PHLN TOTAL Rp. Murni PNBP PHLN TOTAL
PRAKIRAAN MAJU 2015
2016
2017
4.066.964,2 712.208,7
4.715.981,0
4.715.981,0
4.715.981,0
4.779.172,9
4.715.981,0 207.982,6
4.715.981,0 207.982,6
4.715.981,0 207.982,6
207.982,6 33.900,0
207.982,6 33.900,0
207.982,6 33.900,0
33.900,0 27.500,0
33.900,0 27.500,0
33.900,0 27.500,0
27.500,0 95.600,0
27.500,0 95.600,0
27.500,0 95.600,0
95.600,0 53.900,0
95.600,0 53.900,0
95.600,0 53.900,0
29.119,6 34.415,6 148.415,7
53.900,0 87.400,0
53.900,0 87.400,0
53.900,0 87.400,0
182.831,3 44.817,9
87.400,0 47.400,0
87.400,0 47.400,0
87.400,0 47.400,0
44.817,9 34.890,7 61.450,2
47.400,0 93.700,0
47.400,0 93.700,0
47.400,0 93.700,0
96.340,9 84.075,3 798.126,8
93.700,0 1.019.371,0
93.700,0 1.019.371,0
93.700,0 1.019.371,0
882.202,1 20.094,4
1.019.371,0 35.100,0
1.019.371,0 35.100,0
1.019.371,0 35.100,0
35.100,0 55.500,0
35.100,0 55.500,0
35.100,0 55.500,0
30.359,5 4.425.242,7 1.720.201,4
55.500,0 6.265.352,0 0,0
55.500,0 6.265.352,0 0,0
55.500,0 6.265.352,0 0,0
6.145.444,1
6.265.352,0
6.265.352,0
6.265.352,0
0,0 0,0 0,0
19.142,6 0,0
19.142,6 14.811,6 0,0
14.811,6 46.551,3 0,0
46.551,3 29.119,6 0,0
0,0
0,0
20.094,4 30.359,5 0,0
2. REKAPITU'LASI DAFTAR KEGIATAN
KODE
(1)
1553
Indikator
Program/Kegiatan
Rencana 2014
2015
2016
(4)
(5)
(6)
(3)
(2)
2017
Rencana 2014
(7)
(8)
PRAKIRAAN MAJU
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham. Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi yang berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karier
100%
100%
100%
100%
Persentase unit kerja yang memiliki SDM profesional sesuai kebutuhan dan 100% pegawai yang memperoleh promosi secara tepat waktu
100%
100%
100%
1 00%
Persentase SDM yang melaksanakan tugas dan fungsi 100% sesuai kemampuan dan kebutuhan organisasi
100%
100%
100%
Persentase SDM yang menduduki Jabatan (Promosi) melalui Proses Baperjakat Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai dan persentase penyelesaian permohonan pegawai
100%
100%
100%
100%
90%
90%
90%
90%
Prio
PRAKIRAAN MAJU 2015
2016
2017
(9)
(10)
(11)
(12)
3.570.829,1
4.234.000,0
4.284.000,0
4.500.000,0
0,0
34.000,0
34.000,0
0,0
N
N
N
1558
N
Pengelolaan Administratif, Pelayanan dan Penegakan Hukum dan Ham Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham
3.570.829,1 Persentase (%) peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan dan pelaksanaan program anggaran, BMN dan kepegawaian yang terintegrasi, tepat waktu dan akuntabel Persentase (%) UPT PAS yang mencapai target kinerja dan memenuhi standar teknis yang ditetapkan Ditjen PAS
1568
N
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Persentase (%) UPT Imigrasi yang mencapai target kinerja dan memenuhi standar teknis yang ditetapkan Ditjen Imigrasi
100%
100%
100%
100%
Persentase (%) peningkatan kualitas pelayanan jasa ukum sesuai dengan standar yang berlaku
100%
100%
100%
100%
4.250.000,0
4.500.000,0
KL
KL
KL
KL
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI (Wilayah Khusus) 001
Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu pada unit kerja wilayah I-VI
100%
100%
100%
100%
002
Persentase (%) Unit Kerja Wilayah VI yang Mencapai Standar Pelayanan Prima dan Target Kinerjanya Dengan Administrasi yang Akuntabel
50%
60%
60%
60%
003
Persentase (%) Unit Kerja Wilayah VI yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standar untuk mendapkan opini BPK dan WTP
90%
90%
90%
90%
004
Persentase (%) Unit Kerja Wilayah VI yang menyelenggarakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai kententuan Jumlah unit kerja wilayah VI yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori "B"
60%
60%
60%
60%
2
2
2
2
005
4.200.000,0
1 .438,9
7.500,0
7.500,0
0,0
1.438,9
7.500,0
7.500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0.0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0.0
0,0
0,0
0,0
N
KODE (D 1620
1621
Program/Kegiatan (2) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Pendidikan Kedinasan
M
_
I Indikator
Rencana
(3)
I
I
Rencana
PRAKIRAAN MAJU
2014
2015
2016
2017
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
001 Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian 97%(195org) teknis pemasyarakatan. 003 Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian 65org teknis keimigrasian.
97%(195org)
001
97%
194org
97%(195org) 194org
38.000,0 11.100,0
0,0 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
10.600,0
10.600,0
0,0
0,0
0,0
0.0
8.300,0
8.300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.086,0
8.000,0
8.000,0
0,0
0,0 11.090,1 917.5
0,0 28.400,0 2.500,0
0,0 28.400,0 2.500,0
0,0 0,0 0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0 2.911,6
0,0 9.700,0
0,0 9.700,0
0,0 0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0 7.261,0
0,0 16.200,0
0,0 16.200.0
0,0 0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
194org
97%
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen
1 .000,0
001 Peningkatan kenerja lulusan diklat kepemimpinan dan 96% manajemen pada unit kerja. 1623
1599
97%
Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang 96% teknis pada unit kerjanya.
97%
001
Persentase pemerintahan daerah (provinsi,kab/kota) yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date.
100%
100%
100%
100%
002
Persentase pemerintahan daerah di wilayah I yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah.
100%
100%
100%
100%
003
Persentase pemerintahan daerah di wilayah II yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah.
100%
100%
100%
100%
004
Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah.
100%
100%
100%
100%
97%
N
97%
Program Pembentukan Hukum Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah
Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan 1 00% 001 Persentase rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang politik, hukum dan keamanan yang harmonis. 1 00% 002 Persentase rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang keuangan dan perbankan yang harmonis. 003 Persentase rancangan peraturan perundang100% undangan tingkat pusat bidang industri dan perdagangan yang harmonis. 004 Persentase rancangan peraturan perundang100% undangan tingkat pusat bidang kesejahteraan rakyat yang harmonis. 100% 005 Persentase Pembenahan Peraturan Perundangundangan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup. 006 Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang 100% SDA, Riset dan Teknologi yang diharmonisasikan
1601
97%
N
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis 001
1598
97%
, (12)
(11)
38.000,0 11.100,0
0,0 1622
Prio 2017
25.600,0 20.514,0
1 .000,0 97%
2016 (10)
97%(195org)
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang 96% fungsional dan HAM pada unit kerjanya.
I
PRAKIRAAN MAJU
100%
100%
100%
1 00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 00%
100%
Perancangan Peraturan Perundang-Undangan 001 Persentase rancangan peraturan perundangundangan dibawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan.
100%
100%
1 00%
100%
002 Persentase penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang di DPR secara tepat waktu.
1 00%
100%
100%
100%
KODE
I
Mkator
Program/Kegiatan
Rencana 2014
(1)
(2) 003
004
005
006
007
1573
2015
2016
(5)
(4)
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
2017
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
100% Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka bidang peraturan perundang-undangan secara akurat dan up to date. Persentase Pembenahan Peraturan Perundang100% undangan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup. Persentase Peraturan perundang-undangan di bidang 80% mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor.
100%
100%
100%
100%
100%
1 00%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
90%
90%
90%
90%
002
Persentase adm pelayanan jasa hukum PT, Lembaga 90% Keuangan dan fasilitas penanaman modal yang sesuai standar dan akuntabel. Persentase adm pelayanan jasa hukum badan hukum 90% sosial yang sesuai standar dan akuntabel
90%
90%
90%
90%
90%
90%
004
Persentase pengumurnan dim (tambahan Berita Negara (TBN) secara tepat waktu dan persentase layanan permohonan badan hukum berbasis IT dengan data yang lengkap dan akurat.
90%
90%
90%
90%
005
Persentase penyelesaian gugatan masy dan pemberian pendapat hukum secara akuntabel. Persentase pemberian legalitas yang sesuai standar pada advokat asing, penterjemah, tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum serta persentase pemberian pendapat hukum yang sesuai standar pada bantuan luar negeri dan permohonan masyarakat
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
Persentase administrasi pelayanan fidusia yang sesuai 90% standar dan akuntabel 90% Persentase administrasi pelayanan sutat keterangna wasiat dan harta peninggalan yang akuntabel serta legalitas kurator dan pengurus 90% Persentase pemberian persetuan memperkerjakan dan memperpanjang ijin kerja advokat asing pada kantor advokat indonesia, pemberian legal opinion kepada instansi pemerintah dan masyarkat, pemberian legalisasi terhadap dokumen yang akan digunakan dan dan ke
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
009
2016
1 00%
Persentase adm pelayanan jasa hukum Perseroan Tertutup yang sesuai standar dan akuntabel.
008
2015
(6)
001
007
2014
1 00%
Program Administrasi Hukum Umum Administrasi Hukum Perdata
010
Persentase pemberian perubahan pencoretan sertifikat 90% jaminan fidusia dan pemberian sertifikat pengganti
90%
90%
90%
01 1
Persentase administrasi pelayanan surat keterangan 90% wasiat dan legalitas kurator/pengurus, jumlah proses tindak lanjut pemberian rekonmendasi ijin jual boedoel
90%
90%
90%
Prio
PRAKIRAAN MAJU
2017
100%
80%
006
Rencana
100%
Persentase Peraturan Perundang-undangan yang mendorong pemberantasan korupsi.
003
1577
(3) Persentase tenaga fungsional perancang peraturan perundang -undangan yang mendapatkan kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel.
|
I
PRAKIRAAN MAJU
(12)
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0 71.361,0 71.361,0
0,0 55.000,0 55.000,0
0,0 55.000,0 55.000,0
0,0 0,0 0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
B
0,0
0,0
0,0
0.0
B
0,0
0,0
0,0
0,0
B
0,0
0,0
0,0
0.0
B
0,0
0,0
0,0
0,0
B
0,0
0,0
0,0
0,0
B
0,0
0,0
0,0
0,0
B
0,0
0,0
0.0
0,0
B
0,0
0,0
0,0
0,0
B
0,0
0,0
0,0
0,0
B
0,0
0,0
0,0
0,0
B
5.109,2
6.600,0
6.600,0
0,0
1 .209,2
1.400,0
1.400,0
0,0
I |
KODE
Program/Kegiatan
Indikator
Rencana 2014
d)
(2) 001 002 003
004
005
1579
1580
1581
(3) Persentasi anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan yang terintegrasi dan terklasifikasi secara tepat waktu dan akuntabel Persentasi anak didik pemasyarakatan yang memperoleh pendidikan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel. Persentase anak didik pemasyarakatan yang memperloleh pendampingan dan pembimbingan secara tepat dan akuntabel. Persentase klien pemasyarakatan yang memperoleh pembimbingan dan pengawasan secara tepat dan akuntabel. Persentase anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarkatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel.
2015
(4)
2016
(5)
(6)
72%
82%
82%
82%
70%
85%
85%
85%
70%
85%
85%
85%
70%
85%
85%
85%
80%
95%
95%
95%
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kesehatan dan Perawatan 001
Persentase tahanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan.
50%
80%
80%
80%
002 003
Penurunan jumlah penyakit menular. 20% Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan 50% kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel.
35% 80%
35% 80%
35% 80%
Rencana 2017
2014
2015
(7)
(8)
. 0)
PRAKIRAAN MAJU 2016 (10)
Prio 2017
(11)
(12)
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
1.000,0
2.500,0
2.500,0
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0
B B
0,0
0,0
0,0
0,0
B
1.100,0
700,0
700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0.0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
800,0
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
1.400,0
0,0
0,0
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan pelayanan Tahanan 001
Persentase tahanan dan narapidana yang teregistrasi 72% dan terklasifikasi secara tepat dan akuntabel.
82%
82%
82%
002
Persentase tahanan yang memperoleh pelayanan dan 70% bantuan hukum secara tepat dan akuntabel.
85%
85%
85%
003
Persentase narapidan yang memperoleh Program reintegrasi secara tepat dan akuntabel.
70%
85%
85%
85%
004 Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja 70% secara tepat dan akuntabel. 005 Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan 80% kepribadian secara tepat dan akuntabel.
80%
80%
80%
90%
90%
90%
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara 001
1582
I
|
PRAKIRAAN MAJU
80% Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan negara yang diregistrasi tepat waktu dan akuntabel. 002 Persentase benda sitaan negara dan barang 80% rampasan negara yang diamankan dan dipelihara sesuai standar. 003 Persentase benda mutasi dan penghapusan sitaan 80% negara dan barang rampasan negara yangtepat waktu dan akuntabel.
95%
95%
95%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
001
20%
30%
30%
30%
3%
2%
2%
2%
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban
1 .000,0
Persentase Lapas Rutan yang memenuhi standar hunian dan keamanan. 002 Persentase menurunnya pelanggaran HAM, kasus penyebaran NAPZA, kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT PAS.
1 .400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0.0
N
, KODE
(1)
2017
(6)
(5)
(7)
70%
90%
90%
90%
60%
75%
75%
75%
001
Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan, mutasi dan lisensi Hak Cipta, Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri dan Rahasia Dagang yang sesuai standar.
100%
100%
100%
1 00%
002
Persentase administrasi klasifikasi dan penyelesaian 100% pemeriksaan substantif Desain Industri yang sesuai standar. Persentase penerbitan surat pendaftaran ciptaan, 100% sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta sertifikat dan perpanjangan Desain Industri yang sesuai standar. Persentase pelayanan hukum di bidang Hak Cipta, 100% Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang sesuai standar.
100%
100%
1 00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis 001
002 003 004
Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan Merek dan Indikasi Geografis, perpanjangan, mutasi dan lisensi serta pengklasifikasian Merek sesuai standar. Persentase administrasi pemeriksaan substantif Merek. Persentase administrasi pemeriksaan substantif Indikasi Geografis sesuai standar. Persentase penerbitan sertifikat merek dan Indikasi Geografis serta perpanjangan Merek sesuai standar.
100%
100%
100%
1 00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
005
Persentase pelayanan hukum di bidang Merek.
1 00%
100%
100%
100%
001
Persentase kelengkapan dokumen dan pengumuman permohonan Paten yang sesuai standar
100%
100%
100%
100%
002
Persentase pengklasifikasia dan penelusuran permohonan paten Persentase administrasi pemeriksaan sebstantif sesuai standar Persentase administrasi penerbitan sertfikat Paten dan pemeliharaan sesuai standar Persentase pelayanan hukum di bidang Paten sesuai standar.
1 00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1 00%
100%
1 00%
100%
100%
100%
1 00%
100%
Penyelenggaraan Sistem Paten
003 004 005 1596
2016
2015
Program Pembinaan/Penyelenggaraan HKI Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang
004
1594
Persentase tindak lanjut pelanggaran HAM, penyebaran NAPZA kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT PAS. Persentase pengaduan masyarakt maupun tahanna dan warga binaan pemasyarakatan yang ditidaklanjuti secara cepat dan tepat.
I
I
PRAKIRAAN MAJU
(4) 003
003
1593
Rencana 2014
(2)
004
1591
I
Mka,or
Program/Kegiatan
j Prio
Rencana 2014
2015
2016
2017
(8)
0)
(10)
(1.1)
PRAKIRAAN MAJU
(12)
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0 19.900,0
0,0
0,0 26.800,0
0,0 0,0
N
26.800,0
1.000,0
2.000,0
2.00O.O
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
B
0,0
0.0
0,0
0.0
B
0,0
0,0
0,0
0,0
B
0,0
0,0
0,0
0,0
B
2.300,0
4.600,0
4.600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
B
0,0
0,0
0,0
0,0
B
0,0
0,0
0,0
0,0
B
0,0 0,0 3.300,0
0,0 0,0 3.300,0
0,0 0,0 0,0
B B
0,0
0,0
0,0
0.0
B
0,0
0,0
0,0
0,0
B
0,0
0,0
0,0
0,0
B
0,0
0,0
0,0
0,0
B B
0,0 0,0 1 .600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15.000,0
16.900,0
16.900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
B
0,0
0,0
0,0
0,0
B
Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI 001
Persentase penyusunan norma standar dan proses kerja di bidang Tl dan persentase pengembangan fasilitas Tl (hardware dan software) bidang HKI
100%
100%
100%
100%
002
Persentase kelengkapan data base dan aplikasi 100% (software utama dan penunjang) HKI yang dikelola dan dikembangkan secara terintegrasi dan daapat diimplementasikan dengan baik dan terjamin keamanannya
100%
100%
100%
i
KODE
Program/Kegiatan
(1)
(2)
Indikator
<3) 003 Persentase ketersediaan perangkat Tl HKI yang dikelola dan dipelihara dengan baik untuk menjamin layanan DJHKI kepada pemangku kepentingan 004
Persentase dokumentasi dan kepustakaan HKI yang dikelola dan dipelihara secara baik dalam bentuk manual dan digital
Rencana
Rencana
2015
2016
2017
2014
2015
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian 1584 Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian 001
Persentase pengendalian pemberian persetujuan visa 100% kunjungan visa kunjungan saat kedatangan visa tinggal terbatas da visa untuk negara tertentu yang memenuhi standar dengan data akurat
100%
100%
100%
002
Persentase pengendalian pemberian izin masuk, izin bertolak dan tempat pemeriksaan imigrasi dan Pos lintas batas yang memenuhi standar dengan data akurat Persentase pengendalian pemberian paspor biasa yang memenuhi standar dengan data akurat
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% Persentase pengendalian pemberian paspor bagi jemaah haji dan pelayanan pendaratan di atas alat angkut yang memenuhi standar 006 Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang dokumen 9 perjalanan, visa, izin masuk, izin bertolak dan falsilitasi keimigrasian yang responsif, implementatif dan akuntabel
100%
100%
100%
9
9
9
003
004
Persentase pengendalian pemberian surat perjalanan khusus TKI yang memiliki standar dengan data akurat
PRAKIRAAN MAJU
2014
100%
005
tt^Bl Prio
|
I
PRAKIRAAN MAJU
2016 (10)
2017
J1.1) Ji
(12)
0,0
0,0
0.0
0,0
B
0,0
0,0
0,0
0,0
B
446.81 1 ,4
0,0
0,0
0,0
432.978,7
13.700,0
13.700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
13.832,7
3.100,0
3.100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
B
0,0
0,0
0,0
0,0
B
0,0
0,0
0,0
0,0
B
0,0
0,0
0,0
0,0
B
1586 Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
001
Jumlah pemberian perpanjangan izin tinggal 109681 kunjungan, Izin tinggal terbatas. izin tinggal khusus dan daruratyang diterbitkan secara standar dan akuntabel
131617
131617
131617
002
Jumlah Persetujuan alih status izin tinggal terbatas dan 11790 alih status izin tinggal tetap yang diterbitkan sesuai standar. 778 Jumlah persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dan penelaahan status kewarganegaraan yang diterbitkan sesuai standar.
11790
14,148
14,148
935
933
933
9
9
9
003
004
Jumlah rumusan kebijakan teknis bidang izin tinggal, 9 alih status keimigrasian, status keimigrasian dan surat keterangan keimigrasian serta izin tinggal khusus/darurat yang responsif implementatif dan akuntabel
, I
Indikator
Program/Kegiatan
KODE
Rencana 2014 (4)
(3)
(2) Program Perlindunqan dan Pemenuhan HAM 1604 Diseminasi HAM (D
001
Jumlah aparatur pemerintah dan masyarakat yang telah memperoleh diseminasi HAM (K/L atau daerah yang telah melaksanakan RAN HAM)
002 003
Jumlah penyuluh HAM. 60 penyuluh Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM. 3
720
|
I
Rencana
2015
PRAKIRAAN MAJU 2016
2017
(5)
(6)
(7)
1020
1020
1020
60 penyuluh
60 penyuluh
60 penyuluh
3
3
3
2014
(8) 3.389,0 808,0
0,0 0.0 0,0
616,0
1605 Informasi HAM
001 002 003 004
Jumlah data implementasi HAM yang diolah dari KL Propinsi dan Kabupaten/Kota. Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM Jumlah pengembangan sistem informasi HAM Jumlah layanan publikasi dan dokumentasi HAM
80
80
80
80
80 1 12
80 4 12
80 4 12
80 4 12
1606 Kerja Sama HAM
001 002
003 004 1608
002
003
004
36
36
36
6 Inst. HAM Intemasional dan 2N.A 14Negara/NGO;
6 Inst. HAM Internasional dan 2N.A 14Negara/NGO;
6 Inst. HAM Intemasional dan 2N.A 14Negara/NGO;
6 Inst. HAM Internasional dan 2N.A 14Negara/NGO;
50 pusat dan daerah
50 pusat dan daerah
50 pusat dan daerah
50 pusat dan daerah
Jumlah modul dan panduan HAM bahan ajar HAM dan tenaga penguatan HAM Jumlah KL, Pemprov, Pemkab/kota yang telah mengikuti penguatan HAM dan melaksanakan program/kegiatan berperspektif HAM wilayah I Jumlah KL, Pemprov, Pemkab/kota yang telah mengikuti penguatan HAM dan melaksanakan program/kegiatan berperspektif HAM wilayah II Jumlah KL, Pemprov, Pemkab/kota yang telah mengikuti penguatan HAM dan melaksanakan program/kegiatan berperspektif HAM wilayah III
3 dan 30
3 dan 30
3 dan 30
3 dan 30
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Program Pembinaan Hukum Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Publikasi, Pengolahan Data Hukum dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 001
002
003
1611
36
Penguatan HAM 001
1610
Jumlah kerjasama dalam melakukan hanmonisasi RUU yang harmonis dengan HAM Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrument HAM Internasional dan Naskah Akademik instrumen HAM Intemasional. Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implementsi HAM/RAN HAM.
Persentase (%) Anggota Jaringan Hukum yang Terintegrasi Secara Online Dalam Jaringan Informasi Hukum Nasional Persentase (%) Kelengkapan Dokumentasi Hukum Yg Dapat Diakses Scr Hardcopy Media Digital Maupun Online Melalui Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional Jumlah Pemustaka Serta Jumlah & Ragam Bahan Pustaka di Perpustakaan Hukum Nasional
50%
58,75%
58,75%
58,75%
50%
57,5%
57.5%
57,5%
1 5000 orang 18250 18250 18250 pemustaka & 1 000 orang/1213 buku orang/1213 buku orang/1213 buku eksp buku hkm hukum baru hukum baru hukum baru baru
0,0 0,0 0,0
PRAKIRAAN MAJU 2015 2016 (10) 0) 7.900,0 7.900,0 1.800.0 1.800,0
0,0 0,0 0,0
1 .600,0 0,0 0,0 0,0
Prio 2017 (11)
(12)
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
N N
0,0
0,0 0,0
N
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
N N N
1 .600,0
0,0
0,0
0,0
2.100,0
2.100.0
0,0 0,0
N
906,0 0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
2.400,0
2.400,0
0,0 0,0
N
1 .059.0 0,0
0,0
0.0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0
0,0
0,0
N
0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
N
7.050,0
1 .500,0
4.150,0
4.150,0
0,0
0,0
1.000,0
1.000,0
0,0
KL
0,0
1.000,0
1 .000,0
0,0
KL
0,0
1.500,0
1 .500,0
0,0
KL
1.850,0
7.700,0
7.700,0
0,0
1 .850,0
7.700,0
7.700,0
0,0
Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian, serta Pertemuan llmiah dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional 001 002 003
85% Persentase (%) hasil penelitian di bidang substansi hukum Persentase (%) hasil penelitian di bidang kelembagaan 85% hukum dan penegakan hukum 85% Persentase (%) hasil penelitian di bidang budaya hukum dan masyarakat
93.75%
93,75%
93,75%
93,75%
93,75%
93,75%
93,75%
93,75%
93.75%
B
I
Program/Kegiatan
KODE
Indikator
(2)
d)
004
1612 Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum dan Pembudayaan Kesadaran Hukum Nasional
001
(3) Jumlah Fungsional Peneliti Hukum Kementerian Hukum dan Ham Yg Memiliki Kompetensi & Kualifikasi Sesuai Bidang Dengan Administrasi Yg Akuntabel.
Rencana 2014 (4) 80 orang
Jumlah desa sadar hukum dan kelompok KADARKUM 1500 desa/ di setiap wilayah. Kelompok
2015
(5) 90 orang
I
1750 desa/ Kelompok
1750 desa/ Kelompok
|
I
PRAKIRAAN MAJU 2016 2017 (6) (7) 90 orang 90 orang
Rencana
1750 desa/ Kelompok
Prio
PRAKIRAAN MAJU
2014
2015
2016
2017
(8)
,0)
(10)
J11)
(12)
1 .850,0
9.100,0
9.100,0
0,0
1.850,0
9.100,0
9.100,0
0,0
1.850,0
8.800,0
8.800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
B
0,0
0,0
0,0
0,0
B
0,0
0,0
0,0
0,0
B
4.162.578,7
4.404.200,0
4.454.200,0
4.500.000,0
B
Jumlah perkara litigasi yang mendapat bantuan hukum Jumlah kasus non litigasi yang mendapat bantuan hukum 1613
Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang- 001 Undangan serta Kerja Sama Bidang Hukum dalam Rangka Pembinaan dan pengembangan sistem hukum 002 nasional
003
Persentase Pemetaan kebutuhan hukum baik ditingkat 75% nasional secara tehntegrasiuntuk jangka panjang, menengah dan tahunan. Persentase Pemetaan kebutuhan peraturan 50% perundang-undangan ditingkat pusat dan daerah yang terintegrasi untuk jangka panjang, menengah dan tahunan. Persentase penyusunan NA Rancangan Peraturan 70% Perundang-undangan sebagai bahan pendukung penyusuna RUU dalam Prolegnas '
Ii
I
Total Alokasi Kegiatan Prioritas 2014: a. Prioritas Nasional b.Prioritas Bidang c. Prioritas K7L
0,0
4.162.578,7 478.605,90 111.643,7 3.572.329,1
~
81,25%
81,25%
81,25%
60%
60%
60%
75%
75%
75%
_
juta terdiri dari: juta juta juta
iono Soebroto) NIP.19620702 1987032001
206 1989031001
•M
KEGIATAN PRIORITAS
Kode
1553
Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Volume Target 2014 Sebelum Sesudah
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham. Persentase unit kerja yang memiliki kaderisasi yang 100% berkesinambungan dan pegawai yang memperoleh pengembangan karier Persentase unit kerja yang memiliki SDM profesional 100% sesuai kebutuhan dan 100% pegawai yang memperoleh promosi secara tepat waktu Persentase SDM yang melaksanakan tugas dan fungsi 100% sesuai kemampuan dan kebutuhan organisasi
Aiokasi 2014 Sebelum Sesudah
Perubahan Target Aiokasi
3.585.059,8
3.570.829,1
-14.230,7
23.000,0
0,0
-23.000,0
Prioritas (N, B, K/L)
100%
N 100%
N 100%
N Persentase SDM yang menduduki Jabatan (Promosi) 100% melalui Proses Baperjakat Persentase Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Pegawai 90% dan persentase penyelesaian permohonan pegawai
100%
N 90%
N 1558
Pengelolaan Admin istratif, Pelayanan dan Penegakan Hukum dan Ham KantorWilayah Kementerian Hukum dan Ham
3.562.059,8 Persentase (%) peningkatan kualitas pengelolaan perencanaan dan pelaksanaan program anggaran, BMN dan kepegawaian yang terintegrasi, tepat waktu dan akuntabel Persentase (%) UPT PAS yang mencapai target kinerja dan memenuhi standar teknis yang ditetapkan Ditjen PAS Persentase (%) UPT Imigrasi yang mencapai target kinerja dan memenuhi standar teknis yang ditetapkan Ditjen Imigrasi Persentase (%) peningkatan kualitas pelayanan jasa ukum sesuai dengan standar yang berlaku
3.570.829,1
8.769,3
100%
KL
100% KL
100% KL
100% KL
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM 1568
Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah VI (Wilayah Khusus) Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu pada unit kerja wilayah I-VI
80%
3.000,0
1.438,9
-1.561,1
3.000,0
1.438,9
-1.561,1
100% 0,0
N
Kode
Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan
J
Volume Target 2014 Sebeium Sesudah
"O
Persentase (%) Unit Kerja Wilayah VI yang Mencapai Standar Pelayanan Prima dan Target Kinerjanya Dengan Administrasi yang Akuntabel Persentase (%) Unit Kerja Wilayah VI yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standar untuk mendapkan opini BPK dan WTP Persentase (%) Unit Kerja Wilayah VI yang menyelenggarakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai kententuan Jumlah unit kerja wilayah VI yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal kategori "B"
50%
50%
85%
90%
50%
60%
3
2
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM 1620 Pendidikan Kedinasan
1621
1622
1623
Alokasi 2014 Sebeium Sesudah
37.000,0 21.000,0 Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemasyarakatan. Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian.
95%
Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya.
95%
Peningkatan kenerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja.
95%
Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya.
95%
Perubahan Target Alokasi
Prioritas (N.B.K/L)
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
25.600,0 20.514,0
-11.400,0
-486,0
97%(195org) 0,0
N
0,0
N
65 org
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM
5.000,0
1.000,0
-4.000,0
96% 0,0
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen
6.000,0
1.000,0
N
-5.000,0
96% 0,0
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
N
5.000,0
3.086,0
15.166,1
11.090,1
-4.076,0
1.000,0
917,5
-82,5
-1.914,0
96% 0,0
Program Pembentukan Hukum 1598 Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah 60% Persentase pemerintahan daerah (provinsi,kab/kota) yang dipetakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan daerah yang akurat dan up to date. 60% Persentase pemerintahan daerah di wilayah I yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah.
100%
Persentase pemerintahan daerah di wilayah II yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah.
60%
100%
Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah.
60%
100%
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
100%
I Kode
. program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Volume Target 2014 Sesudah Sebelum
1599 ; larmonisasi Peraturan PerundangUndangan
5.000,0 Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum dan keamanan yang harmonis. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang keuangan dan perbankan yang harmonis. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang industri dan perdagangan yang harmonis. Persentase rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang kesejahteraan rakyat yang harmonis. Persentase Pembenahan Peraturan Perundangundangan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup. Persentase Peraturan Perundang-undangan di bidang SDA, Riset dan Teknologi yang diharmonisasikan
1601
Alokasi 2014 Sebelum Sesudah
80%
100%
80%
100%
80%
100%
80%
100%
80%
100%
80%
100%
Perancangan Peraturan PerundangUndangan
9.166,1 Persentase rancangan peraturan perundang-undangan dibawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan. Persentase penyelesaian pembahasan rancangan undang-undang di DPR secara tepat waktu. Persentase tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan kualifikasi dan promosi sesuai standar secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel. Persentase kelengkapan dokumentasi dan pustaka bidang peraturan perundang-undangan secara akurat dan up to date. Persentase Pembenahan Peraturan Perundangundangan di bidang Pertanahan, tata ruang, dan Lingkungan Hidup. Persentase Peraturan perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor. Persentase Peraturan Perundang-undangan yang mendorong pemberantasan korupsi.
80%
100%
80%
100%
80%
100%
80%
100%
80%
100%
80%
80%
80%
80%
Program Administrasi Hukum Umum 1573 Administrasi Hukum Perdata
50.000,0 50.000,0 Persentase adm peiayanan jasa hukum Perseroan Tertutup yang sesuai standar dan akuntabel. Persentase adm peiayanan jasa hukum PT, Lembaga Keuangan dan fasilitas penanaman modal yang sesuai standar dan akuntabel.
75%
90%
90%
90%
2.911,6
Perubahan Alokasi Target
Prioritas (N,B,K/|_)
-2.088,4
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
7.261,0
-1.905,1
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
71.361,0 71.361,0
21.361,0 21.361,0
0,0
B
0,0
B
Kode
Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan
inaiKator mnerja rvegiatan
Inrlik-atrtr Kirioria Kaniatort
Persentase adm pelayanan jasa hukum badan hukum sosial yang sesuai standar dan akuntabel. Persentase pengumuman dim (tambahan Berita Negara (TBN) secara tepat waktu dan persentase layanan permohonan badan hukum berbasis IT dengan data yang lengkap dan akurat. Persentase penyelesaian gugatan masy dan pemberian pendapat hukum secara akuntabel. Persentase pemberian legalitas yang sesuai standar pada advokat asing, penterjemah, tanda tangan pejabat pemerintah atau pejabat umum serta persentase pemberian pendapat hukum yang sesuai standar pada bantuan luar negeri dan permohonan masyarakat Persentase administrasi pelayanan fidusia yang sesuai standar dan akuntabel Persentase administrasi pelayanan sutat keterangna wasiat dan harta peninggalan yang akuntabel serta legalitas kurator dan pengurus Persentase pemberian persetuan memperkerjakan dan memperpanjang ijin kerja advokat asing pada kantor advokat indonesia, pemberian legal opinion kepada instansi pemerintah dan masyarkat, pemberian legalisasi terhadap dokumen yang akan digunakan dari dan ke Persentase pemberian perubahan pencoretan sertifikat jaminan fidusia dan pemberian sertifikat pengganti Persentase administrasi pelayanan surat keterangan wasiat dan legalitas kurator/pengurus, jumlah proses tindak lanjut pemberian rekonmendasi ijin jual boedoel
"Volume Target 2014 Sebelum Sesudah 91%
90%
35%
90%
69%
90%
80%
90%
78%
90%
69%
90%
91%
90%
91%
90%
91%
90%
Alokasi2014 Sebelum Sesudah
Perubahan Target Alokasi
Prioritas (N, B, K/L)
0,0
B
0,0
B
0,0
B
0,0
B
0,0
B
0,0
B
0,0
B
0,0
B
0,0
B
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan 1577
8.700,0
5.109,2
-3.590,8
1.800,0
1.209,2
-590,8
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak 77% Persentasi anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan yang terintegrasi dan terklasifikasi secara tepat waktu dan akuntabel. Persentasi anak didik pemasyarakatan yang 75% memperoleh pendidikan dan reintegrasi secara tepat waktu dan akuntabel. Persentase anak didik pemasyarakatan yang 75% memperloleh pendampingan dan pembimbingan secara tepat dan akuntabel.
72% 0,0
N
0,0
N
0,0
N
70%
70%
Kode
Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kmerja Keg.atan Persentase klien pemasyarakatan yang memperoleh pembimbingan dan pengawasan secara tepat dan akuntabel. Persentase anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarkatan yang mendapatkan litmas secara tepat dan akuntabel.
1579
Volume Target 2014 Sebeium Sesudah 75%
70%
85%
80%
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kesehatan dan Perawatan
1.800,0 Persentase tahanan narapidana dan anak didik 40% (75.100) pemasyarakatan yang memperoleh perawatan dan pelayanan kesehatan sesuai standar kesehatan. Penurunan jumlah penyakit menular. 25% (70.066) Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok 60% (700) resiko tinggi yang memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel.
1580
1581
Alokasi2014 Sebeium Sesudah
Prioritas (N, B, K/L)
0,0
N
0,0
N
1.000,0
-800,0
50%
20% 50%
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pembinaan Narapidana dan pelayanan Tahanan
1.800,0 Persentase tahanan dan narapidana yang teregistrasi dan terklasifikasi secara tepat dan akuntabel.
77% (106.391) 72%
Persentase tahanan yang memperoleh pelayanan dan bantuan hukum secara tepat dan akuntabel. Persentase narapidan yang memperoleh Program reintegrasi secara tepat dan akuntabel. Persentase narapidana yang terserap di kegiatan kerja secara tepat dan akuntabel. Persentase narapidana yang memperoleh pembinaan kepribadian secara tepat dan akuntabel.
75% (36,925)
70%
75% (56.950)
70%
75% (56.950)
70%
85% (56.950)
80%
0,0 0,0
B B
0,0
B
1.100,0
-700,0
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara 1.300,0
1582
Perubahan Target Alokasi
Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan 90% (27) negara yang diregistrasi tepat waktu dan akuntabel.
80%
Persentase benda sitaan negara dan barang rampasan 85% negara yang diamankan dan dipelihara sesuai standar.
80%
Persentase benda mutasi dan penghapusan sitaan negara dan barang rampasan negara yangtepat waktu dan akuntabel.
85%
80%
Persentase Lapas Rutan yang memenuhi standar hunian dan keamanan. Persentase menurunnya pelanggaran HAM, kasus penyebaran NAPZA, kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT PAS.
25% (106 standarisasi) 3% (2 pelanggaran)
Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban
2.000,0
800,0
-500,0
0,0
N
0,0
N
0,0
N
1.000,0
-1.000,0
20% 0,0
N
0,0
N
3%
Kode
Program/Keg iatan/ Sasaran Kegiatan
» -ln«in^K-^ J]f
Volume Target 2014 Sebelum Sesudah
Persentase tindak lanjut pelanggaran HAM, penyebaran 65% NAPZA kejahatan terorganisir dan pelanggaran kode etik petugas pemasyarakatan di UPT PAS.
70%
Persentase pengaduan masyarakt maupun tahanna dan 80% (54 warga binaan pemasyarakatan yang ditidaklanjuti penyelesaian pengaduan) secara cepat dan tepat.
60%
~ Alokasi2014 Sebelum Sesudah
Perubahan Alokasi Target
Prioritas (N, B, K/L)
0,0
N
0,0
N
Program Pembinaan/Penyelenggaraan HKI 1591
Persentase administrasi kelengkapan dokumen permohonan, mutasi dan lisensi Hak Cipta, Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri dan Rahasia Dagang yang sesuai standar. Persentase administrasi klasifikasi dan penyelesaian pemeriksaan substantif Desain Industri yang sesuai standar. Persentase penerbitan surat pendaftaran ciptaan, sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta sertifikat dan perpanjangan Desain Industri yang sesuai standar. Persentase pelayanan hukum di bidang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang yang sesuai standar. 1593
15.600,0
19.900,0
4.300,0
600,0
1.000,0
400,0
Penyelenggaraan Sistem Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang 80%
100%
80%
100%
80%
100%
80%
100%
Penyelenggaraan Sistem Merek dan Indikasi Geografis
2.000,0 Persentase administrasi kelengkapan dokumen 80% permohonan Merek dan Indikasi Geografis, perpanjangan, mutasi dan lisensi serta pengklasifikasian Merek sesuai standar. Persentase administrasi pemeriksaan substantif Merek. 80%
100%
Persentase administrasi pemeriksaan substantif Indikasi 80% Geografis sesuai standar. Persentase penerbitan sertifikat merek dan Indikasi 80% Geografis serta perpanjangan Merek sesuai standar.
100%
Persentase pelayanan hukum di bidang Merek.
100%
80%
0,0
B
0,0
B
0,0
B
0,0
B
2.300,0
300,0
0,0
B
0,0
B
0,0
B
0,0 0,0
B B
100%
100%
Kode 1594
1596
Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
"Volume Target 2014 ~~ Sebelum Sesudah
Alokasi 2014 s» Sebelum Sesudah 1.000,0
Penyelenggaraan Sistem Paten Persentase kelengkapan dokumen dan pengumuman permohonan Paten yang sesuai standar
80%
100%
Persentase pengklasifikasia dan penelusuran permohonan paten Persentase administrasi pemeriksaan sebstantif sesuai standar Persentase administrasi penerbitan sertfikat Paten dan pemeliharaan sesuai standar Persentase pelayanan hukum di bidang Paten sesuai standar.
80%
100%
80%
100%
80%
100%
80%
100%
Penyelenggaraan Sistem Teknologi Informasi HKI
12.000,0 Persentase penyusunan norma standar dan proses kerja di bidang Tl dan persentase pengembangan fasilitas Tl (hardware dan software) bidang HKI Persentase kelengkapan data base dan aplikasi (software utama dan penunjang) HKI yang dikelola dan dikembangkan secara terintegrasi dan daapat diimplementasikan dengan baik dan terjamin keamanannya Persentase ketersediaan perangkat Tl HKI yang dikelola dan dipelihara dengan baik untuk menjamin layanan DJHKI kepada pemangku kepentingan Persentase dokumentasi dan kepustakaan HKI yang dikelola dan dipelihara secara baik dalam bentuk manual dan digital
80%
100%
80%
100%
80%
100%
80%
100%
1.600.0
Perubahan Target Alokasi
Prioritas (N,B,K/L)
600,0
0,0
B
0,0
B
0,0
B
0,0
B
0,0
B
15.000,0
3.000,0
0,0
B
0,0
B
0,0
B
0,0
B
Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian 1584
Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian Persentase pengendalian pemberian persetujuan visa kunjungan visa kunjungan saat kedatangan visa tinggal terbatas da visa untuk negara tertentu yang memenuhi standar dengan data akurat Persentase pengendalian pemberian izin masuk, izin bertolak dan tempat pemeriksaan imigrasi dan Pos lintas batas yang memenuhi standar dengan data akurat
424.000,0
446.811,4
22.811,4
410.000,0
432.978,7
22.978,7
80% 100% persetujuan visa 4.91 3.022
80% (persetujuan ijin keimigrasian 2.832) Persentase pengendalian pemberian paspor biasa yang 80% memenuhi standar dengan data akurat (persetujuan pengesahan paspor 2.834.000)
0,0
N
0,0
N
0,0
N
100%
100%
Kode
Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan
n i a or merja
Persentase pengendalian pemberian surat perjalanan khusus TKI yang memiliki standar dengan data akurat
Persentase pengendalian pemberian paspor bagi jemaah haji dan pelayanan pendaratan di atas alat angkut yang memenuhi standar Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang dokumen perjalanan, visa, izin masuk, izin bertolak dan falsilitasi keimigrasian yang responsif, implementatif dan akuntabel 1586
1604
Volume Target 2014 Sesudah Sebelum
egia n
80% (pengesahan paspor TKI 1.405.488) 80% (persetujuan Faskim 44.444} 8
Alokasi 2014 Sebelum Sesudah
0,0
N
0,0
N
0,0
N
100%
9
14.000,0 Jumlah pemberian perpanjangan izin tinggal kunjungan, 91.401 Izin tinggal terbatas, izin tinggal khusus dan darurat yang diterbitkan secara standar dan akuntabel
109681
Jumlah Persetujuan alih status izin tinggal terbatas dan 9825 alih status izin tinggal tetap yang diterbitkan sesuai standar. Jumlah persetujuan Surat Keterangan Keimigrasian 649 (SKIM) dan penelaahan status kewarganegaraan yang diterbitkan sesuai standar. 8 Jumlah rumusan kebijakan teknis bidang izin tinggal, alih status keimigrasian, status keimigrasian dan surat keterangan keimigrasian serta izin tinggal khusus/darurat yang responsif implementatif dan akuntabel
11790
13.832,7
-167,3
0,0
B
0,0
B
0,0
B
0,0
B
778
9
Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM Diseminasi HAM
7.500,0 1.800,0
3.389,0 808,0
-4.111,0 -992,0
720 N N
0,0 0,0
60 penyuluh 3
N
0,0
1605
1.300,0
Informasi HAM Jumlah data implementasi HAM yang diolah dari KL Propinsi dan Kabupaten/Kota. Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM. Jumlah pengembangan sistem informasi HAM Jumlah layanan publikasi dan dokumentasi HAM
1606
80
80
80
2600 8 dan 12
80 1 12
36
36
616,0
-684,0 N N N N
0,0 0,0 0,0 0,0
2.000,0
Kerja Sama HAM Jumlah kerjasama dalam melakukan harmonisasi RUU yang harmonis dengan HAM
Prioritas (N, B, K/L)
100%
Persetujuan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian
Jumlah aparatur pemerintah dan masyarakat yang telah 49 memperoleh diseminasi HAM (K/L atau daerah yang telah melaksanakan RAN HAM) Jumlah penyuluh HAM. 150 penyuluh Jumlah evaluasi dan pengembangan diseminasi HAM. 3
Perubahan Target Alokasi
906,0 0,0
-1.094,0 N
Kode
Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan
Jumlah analisis laporan pelaksanaan instrument HAM Internasional dan Naskah Akademik instrumen HAM Internasional. Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implements! HAM/RAN HAM. 1608
Aiokasi 2014 Sebelum Sesudah
6 Inst. HAM Internasional dan 2 N.A 14 Negara/ NGO; 50 pusat dan daerah
3 dan 30
3 dan 30
4
4
7
4
3
4
Program Pembinaan Hukum Nasional Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Publikasi, Pengolahan Data Hukum dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 100%
50%
35%
50%
N
0,0
N
1.059,0
N
-1.341,0
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
7.050,0
-64.850,0
2.500,0
1.500,0
-1.000,0
4.000,0 76,25% Persentase (%) hasil penelitian di bidang substansi hukum Persentase (%) hasil penelitian di bidang kelembagaan hukum dan penegakan hukum Persentase (%) hasil penelitian di bidang budaya hukum dan masyarakat
Prioritas (N, B, K/L)
0,0
71.900,0
574 orang 786 15000 orang pemustaka & eksp buku hukum baru 1000 eksp huku hkm baru
Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengkajian dan Penelitian, serta Pertemuan llmiah dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional
Perut iahan Aiokasi Target
0,0
2.400,0
Persentase (%) Anggota Jaringan Hukum yang Terintegrasi Secara Online Dalam Jaringan Informasi Hukum Nasional Persentase (%) Kelengkapan Dokumentasi Hukum Yg Dapat Diakses Scr Hardcopy Media Digital Maupun Online Melalui Sistem Jaringan Informasi Hukum Nasional Jumlah Pemustaka Serta Jumlah & Ragam Bahan Pustaka di Perpustakaan Hukum Nasional
1611
8 Inst. HAM Internasional dan 2 N.A 14 Negara/ NGO; 81 pusat dan daerah
Penguatan HAM Jumlah modul dan panduan HAM bahan ajar HAM dan tenaga penguatan HAM Jumlah KL, Pemprov, Pemkab/kota yang telah mengikuti penguatan HAM dan melaksanakan program/kegiatan berperspektif HAM wilayah I Jumlah KL, Pemprov, Pemkab/kota yang telah mengikuti penguatan HAM dan melaksanakan program/kegiatan berperspektif HAM wilayah II Jumlah KL, Pemprov, Pemkab/kota yang telah mengikuti penguatan HAM dan melaksanakan program/kegiatan berperspektif HAM wilayah III
1610
Volume Target 2014 Sebelum Sesudah
\£~ • If Indikator Kinerja Kegiatan
0,0
KL
0,0
KL
0,0
KL
1.850,0
-2.150,0
1.850,0
1.850,0
85% 85% 85%
B
Kode
Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Volume TJarget2014 Sebelum Sesudah
Jumlah Fungsional Peneliti Hukum Kementerian Hukum dan Ham Yg Memiliki Kompetensi & Kualifikasi Sesuai Bidang Dengan Administrasi Yg Akuntabel. 1612
Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Pengembangan Penyuluhan Hukum Jumlah desa sadar hukum dan kelompok KADARKUM dan Pembudayaan Kesadaran Hukum di setiap wilayah. Nasional Jumlah perkara litigasi yang mendapat bantuan hukum
Alokasi 2014 Sesudah Sebelum
Perubahan Target Alokasi
Prioritas (N, B, K/L)
80 orang
750 desa/ Kelompok KADARKUM
1500 desa/ Kelompok KADARKUM
60.000,0
1.850,0
-58.150,0
4.047,7
1.850,0
-2.197,7
55.952,3
0,0
-55.952,3
5.400,0
1.850,0
-3.550,0
B
Jumlah kasus non litigasi yang mendapat bantuan hukum 1613
Penyelenggaraan Pelayanan Teknis, Perencanaan Pembangunan Hukum, Analisa dan Evaluasi dan Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan serta Kerja Sama Bidang Hukum dalam Rangka Pembinaan dan pengembangan sistem hukum nasional
Persentase Pemetaan kebutuhan hukum baik ditingkat 68,75% nasional secara terintegrasiuntuk jangka panjang, menengah dan tahunan. Persentase Pemetaan kebutuhan peraturan perundang- 40% undangan ditingkat pusat dan daerah yang terintegrasi untuk jangka panjang, menengah dan tahunan.
75%
Persentase penyusunan NA Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan pendukung penyusuna RUU dalam Prolegnas
70%
65%
0,0
B
0,0
B
0,0
B
50%
KEGIATAN INISIATIF BARU Kode
Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan
indikator Kinerja Kegiatan
Jenis Inisiatif Baru
Target 2014
Alokasi 2014
Prioritas (N, B, K/L)
DEKON/TP
Kode
Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Target 2014
Aiokasi 2014
Prioritas (N, B, K/L)
PHLN
Kode
Kegiatan/Nama PHLN
Jenis PHLN (P/H/KE)
Kode PHLN/No Registrasi
Status (On Going/Bam)
Jangka Waktu Progres PHLN
Tanggal Mulai
Tanggal Penutupan
Alokasi Pagu Indikatif Perubahan 2014
( PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
013.07
Program/Kegiatan/ Sasaran Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM Program Administrasi Hukum Umum
013.09
Program Pembinaan/ Penyelenggaraan HKI
013.10
Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian
Kode 013.01
Indikator Kinerja Kegiatan
Target 2014
Alokasi Pendanaan 2014 berasal dari PNBP 712.208,70 PNBP
148.415,70 PNBP 61.450,20 PNBP 798.126,80 PNBP
Prioritas (N,B,K/L)
(
(
(
( '(
BELANJA OPERASIONAL Volume Target 2014 Kode
SasaranKegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Sebelum Sesudah
Alokasi 2014 Sesudah
Sebelum
Kebutuhan Tambahan Belanja Operasional
01
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham.
4.285.963,0
804.378,1
02
Program Sarana dan Prasarana Kemenkumham.
03
Program Peningkatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham.
0,0
476.757,0
13.558,6
10.601,9
04
Program Penelitian dan Pengembangan HAM Kemenkumham
13.178,6
9.077,4
05
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM.
35.783,6
34.105,6
06
Program Pembentukan Hukum.
15.657,2
-15.657,2
07
Program Administrasi Hukum Umum.
43.853,9
-43.853,9
08
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan,
34.414,7
-34.414,7
09
Program Pembinaan/Penyelenggaraan HKI.
38.650,0
-38.650,0
10
Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian.
66.829,5
-66.829,5 -15.465,8
011
Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM.
15.465,8
012
Program Pembinaan Hukum Nasional.
22.991,0
-22.991,0
4.586.345,9
1.097.057,9
TOTAL
Prloritas (N, B, K/L)
Catatan : 1. Alokasi dana kebutuhan Belanja Operasional untukTA 2014 seluruhnya sebesar Rp4.586.345,9juta terdiri dari Belanja Pegawai Rp3.346.109,6 juta dan Belanja Barang Rpl.240.236,3 juta. Total alokasi dana tersebut dirinci per i program (rincian dalam kolom sebelum diatas merupakan exercise Ditjen Anggaran). Selanjutnya Kemenkumham melakukan exercise kebutuhan Belanja Operasionalnya, jika terdapat kekurangan dana agar dilampiri dengan alasan yang kuat. 2. Jumlah alokasi dana sebelum dan sesudah yang dituangkan dalam matrik diatas merupakan kebutuhan keseluruhan (Belanja Operasional dan Non Operasional). Seharusnya angka dalam matriks diatas agar dituangkan dalam i kebutuhan tambahan rupiah murni.
f TAMBAHAN RUPIAH MURNI (RM) P rog ra m/Keg iatan/ Sasaran Kegiatan
Kode 01
Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kemenkumham.
02
Program Sarana dan Prasarana Kemenkumham.
03
Program Peningkatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham.
04
Program Penelitian dan Pengembangan HAM Kemenkumham
05
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM.
Indikator Kinerja Kegiatan
Volume Target Sebelum
Sesudah
Alokasi Sebelum
Sesudah
Kebutuhan Tambahan Rp Murni
4.066.964,2
4.871.342,31
804.378,12
0,0
476.757,00
476.757,00
19.142,6
29.744,55
10.601,91
14.811,6
23.888,98
9.077,37
46.551,3
80.656,91
34.105,59
06
Program Pembentukan Hukum.
29.119,6
53.949,33
24.829,73
07
Program Administrasi Hukum Umum.
34.415,6
54.260,18
19.844,58
08
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
44.817,9
65.894,87
21.076,97
09
Program Pembinaan/Penyelenggaraan HKI.
34.890,7
38.321,07
3.430,37
10
Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian.
84.075,3
161.989,04
77.913,74
011
Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM.
20.094,4
31.949,59
11.855,19
012
Program Pembinaan Hukum Nasional.
30.359,5
90.174,35
59.814,85
5.978.928,18
1.553.685,43
TOTAL
4.425.242,7
Prioritas (N, B, K/L)
Catalan : Pada kolom sebelum diatas ditsi berdasarkan sebaran RM per program pada matrik Pagu Per Program. Kolom "Sesudah" seharusnya diisi sesuai dengan besaran kebutuhan dana RM Kemenkumham. Sesuai narasi hasil pembahasan, Kemenkumham mengusuikan kebutuhan RM sebesar Rp.1.553.775,5 juta. Besaran kebutuhan tambahan dana tersebut agar dirinci per program dan dituangkan daiam kolom "sesudah" tersebut diatas Sebagai perbandingan alokasi Anggaran Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2013 sejumlah Rp. 7.575.486.289.000,- dengan rincian anggaran belanja operasional sbb: - Belanja Pegawai sesuai dengan baseline tahun 2013 sejumlah Rp. 3.405.216.825.000,'- Belanja Barang Operasional sesuai dengan baseline tahun 2013 Rp. 1.400.470.860.000,Guna memenuhi kebutuhan belanja operasional minimum tahun 2014, maka perhitungan belanja operasional disesuaikan dengan bel Operasional tahun 2013 (base line). Pertimbangan penambahan Rupiah Murni (RM) masing-masing program adalah sbb : 1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, alasan penambahan anggaran sbb: - Penambahan anggaran disamping penyesuaian baseline termasuk juga untuk operasional Kantor Baru Rp. 39.038.773.000,2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, alasan penambahan anggaran sbb : - Percepatan pembangunan lanjutan inpres nomor 1 tahun 2010 dalam rangka penanggulangan over kapasitas, bencana alam, dan peningkatan pelayanan publik.
3
Program Peningkatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenkumham, alasan penambahan anggaran mempertimbangkan sbb : - Pemenuhan pencapaian target prioritas Nasional pada Inspektorat wilayah Khusus - Pengawasan secara berkala dalam rangka pelaksanaan TUSI Kemenkumham
4
Program Penelitian dan Pengembangan HAM Kemenkumham, alasan penambahan anggaran dengan mempertimbangkan sbb : - Kenaikan Belanja Pegawai Tunjangan Fungsional Peneliti
5
Program Pembentukan Hukum, alasan penambahan anggaran mempertimbangkan sbb : - Penyelesaian RUU yang akan dibahas di tahun 2014 antara lain RUU KUHP dan RUU KUHAP - Pemenuhan pencapaian target prioritas Nasional kegiatan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Kegitan Perancangan Peraturan Per UU an dan Kegiatan Fasilitasi Peraturan Per UU an
(
(
6
Program Administrasi Hukum Umum, alasan penambahan anggaran mempertimbangkan sbb : - Pemenuhan pencapaian target prioritas Nasional Kegiatan Perdata yaitu Sistem Pelayanan Badan Hukum
7
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan, alasan penambahan anggaran mempertimbangkan sbb : - Pemenuhan pencapaian target prioritas nasional Kegiatan Bimbingan Kemasyarakatan, Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Tahanan, Kegiatan Kesehatan dan Perawatan Narapidana, Kegiatan Rupbasan dan Kegiatan Keamanan dan Ketertiban
8
Program Pembinaan/Penyelenggaraan HKI, alasan penambahan anggaran mempertimbangkan sbb : - Pemenuhan pencapaian target prioritas nasional kegiatan Hak Cipta, Kegiatan Merek dan Indikasi Geografis, Kegiatan Paten dan Kegiatan Sistem Teknologi Informasi HKI
9
Program Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian, alasan penambahan anggaran mempertimbangkan : - Pemenuhan pencapaian target prioritas nasional Kegiatan Dokumen perjalanan dan Visa, dan Kegiatan Persetujuan Ijin Tinggal dan Status Keimigrasian
10
Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM, alasan penambahan anggaran mempertimbangkan sbb : - Pelaksanaan RANHAM - Pemenuhan pencapaian target prioritas Nasional pada kegiatan Diseminasi HAM, Kerjasama HAM, Penguatan HAM, Informasi HAM
11
Program Pembinaan Hukum Nasional, alasan penambahan anggaran dengan mempertimbangkan sbb : - Penambahan Belanja pegawai untuk menampung kenaikan Tunjangan Peneliti - Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin sejumlah Rp. 56.000.000.000,- Pelaksanaan Kegiatan ASLOM dan ALAWMM sejumlah Rp. 3.000.000.000,-
12
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM, alasan penambahan anggaran mempertimbangkan sbb : - Pencapaian Taget kegiatan Prioritas Nasional Pendidikan Kedinasan, Diklat Kepemimpinan dan Manajemen, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional HAM - Penambahan jumlah Taruna AKIP penerimaan tahun 2013 sebanyak 2 angkatan (130 orang)
KPS
Kode
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Rencana 2014
Target Prakiraan Maju 2015 2016 2017
Rencana 2014
Alokasi Alokasi Prioritas Prakiraan Maju Anggaran KPS (N,B,K/L) 2015 2016 2017
ANGGARAN PENDIDIKAN
Kode
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Rencana 2014
Target Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2014
Alokasi Prakiraan Maju 2015 2016 2017
Alokasi Anggaran Pendidikan
Prioritas (N, B, K/L)
ANGGARAN GENDER
Kode
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Rencana 2014
Target Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2014
Alokasi Prakiraan Maju 2015 2016 2017
AIOK3SI
Anggaran Responsif Genflor
Prioritas (N, B, K/L)
KSST
Kode
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Rencana 2014
Target Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2014
Alokasi Prakiraan Maju 2015 2016 2017
Alokasi Anggaran KSST
Prioritas (N, B, K/L)
MP3EI
Kode
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Rencana 2014
Target Prakiraan Maju Rencana 2014 2015 2016 2017
Alokasi Prakiraan Maju 2015 2016 2017
Alokasi Anggaran MP3EI
Prioritas
(N, B, K/L)
MP3KI
Kode
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan
Rencana 2014
Target Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2014
Alokasi Prakiraan Maju 2015 2016 2017
Alokasi Anggaran MP3KI
Prioritas (N, B, K/L)
MDG's Kode
Program/ Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan Rencana 2014
Target Prakiraan Maju Rencana 2015 2016 2017 2014
Alokasi Prakiraan Maju 2015 2016 2017
Alokasi Anggaran MDG's
Prioritas (N, B, K/L)
