pada tanggal 22 April 2016 pukul wib

Keterangan : Lantai 2 loket antrian para pengunjung dalam pengurusan berkas, diambil pada tanggal 22 April 2016 pukul 10.57 wib.

Universitas Sumatera Utara

Keterangan : Lantai 2 antrian para pengunjung dalam proses pengurusan berkas, diambil pada tanggal 22 April 2016 pukul 10.42 wib.


Keterangan : Lantai 2 pengisian kuesioner dari peneliti ditempat antrian masyarakat dalam mengurus keperluan berkas masing-masing, diambil pada tanggal 31 Maret 2016 pukul 10.26 wib.


Keterangan : Lantai 3 ruangan informasi kepegawaian, diambil pada tanggal 21 April 2016 pukul 10.51 wib.


Keterangan : Lantai 3 ditemukan pegawai yang menggunakan asesoris yang tidak layak dipakai para pegawai pada umumnya, diambil pada tanggal 21 April 2016 pukul

10.49

wib.



Keterangan : Lantai 2 tempat masyarakat untuk melengkapi atau menulis berkas yang masih kurang atau belum memenuhi persyaratan dikarenakan tempat duduk antrian penuh diambil pada tanggal 07 April 2016 pukul 10.19 wib.


Keterangan : Lantai 3 ditemukan pegawai yang pulang sebelum jam kejra berakhir, diambil pada tanggal 21 April 2016 pukul 10.39 wib.


Keterangan : Lantai 3 ruangan informasi kepegawaian, diambil pada tanggal 21 April 2016 pukul 10.51 wib.


Keterangan : Lantai 3 loket antrian dalam pengurusan perubahan data keppndudukan, diambil pada tanggal 21 April 2016 pukul 10.46 wib.



Keterangan : Lantai 3 pengambilan akta kelahiran untuk umum, diambil pada tanggal 21 April 2016 pukul 10.34 wib.




Keterangan : Lantai 3 lokasi pengambilan kartu keleurga, diambil pada tanggal 21 April 2016 pukul 10.23 wib.




Keterangan : Lantai 2 lokasi gambar peringatan kepada masyarakat untuk menghindari calo, diambil pada tanggal 21 April 2016 pukul 10.36 wib.


Keterangan : Lantai 3 lokasi pengurusan perpindahan penduduk, diambil pada tanggal 21 April 2016 pukul 10.21 wib.


Keterangan : Lantai 2 tempat antrian masyarakat dalam pengurusan berkas, diambil pada tanggal 31 Maret 2016 pukul 10.34 wib.


Keterangan : Lantai 2 lokasi pendaftaran akta kelahiran, diambil pada tanggal 31 Maret 2016 pukul 10.36 wib.


Lokasi tempat melakukan penelitian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.


Kuesioner Penelitian I.

Petunjuk Penelitian Berilah tanda (X) atau tulisan tebal pada jawaban yang paling sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari alami !

II.

Data-data Responden 1.

Nomor Responden :

2.

Jenis Kelamin (a) Laki-laki

: (b) Perempuan

3.

Usia Responden (a) 17-26 tahun (b) 27-40 tahun (c) 41-60 tahun (d) 60 tahun keatas

4.

Pendidikan Terakhir : (a) SD (b) SMP/Sederajat (c) SMA/Sederajat (d) Diploma (D III)

5.

6.

7.

Pekerjaan Responden : (a) Pelajar/Mahasiswa (b) PNS (c) Karyawan Swasta (d) Pegawai BUMN Kewarganegaraan (a) WNI

(e) Sarjana (S1) (f) Pasca Sarjana (S2)

(e) Wirausaha (f) Buruh (g) Lain-lain

: (b) WNA

Alamat Responden : (a) Kecamatan Medan Kota (e) Kecamatan Medan Petisah (b) Kecamatan Medan Polonia (f) Kecamatan Medan Helvetia (c) Kecamatan Medan Baru (g) Kecamatan Medan Barat (d) Kecamatan Medan Selayang


PEDOMAN KUESIONER BAGI MASYARAKAT JUDUL

:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN KERJA PEGAWAI (STUDI PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN).

1. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari, apakah pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sudah melayani dengan ramah kepada masyarakat ? a. Sangat ramah b. Ramah c. Cukup ramah d. Tidak ramah e. Sangat tidak ramah 2. Apakah pegawai bekerja dengan saling menghargai antara pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ? a. Sangat menghargai b. Menghargai c. Cukup menghargai d. Tidak menghargai e. Sangat tidak menghargai 3. Bagaimana disiplin kerja pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ? a. Sangat disiplin b. Disiplin c. Cukup disiplin d. Tidak disiplin e. Sangat tidak disiplin 4. Bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ? a. Sangat profesional b. Cukup profesional


c. Biasa saja d. Tidak professional e. Sangat tidak professional 5. Bagaimana kejelasan komunikasi yang terjalin kepada masyarakat ? a. Sangat jelas b. Jelas c. Cukup jelas d. Tidak jelas e. Sangat tidak jelas 6. Bagaimana sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ? a. Sangat baik b. Baik c. Cukup baik d. Tidak baik e. Sangat tidak baik 7. Bagaimana kejelasan prosedur pelayanan yang diberikan setiap pegawai ? a. Sangat jelas b. Jelas c. Kurang jelas d. Tidak jelas e. Sangat tidak jelas 8. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/Saudari sudah puas terhadap pelayanan yang diberikan pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ? a. Sangat puas b. Puas c. Cukup puas d. Tidak puas e. Sangat tidak puas 9. Apakah menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari memanfaatkan jam istirahat secara efesien ? a. Sangat efesien b. Cukup efesien c. Kurang efesien

pegawai

sudah


d. Tidak efesien e. Sangat tidak efesien 10. Bagaimana menurut Bapak/Ibu?Saudara/Saudari tentang kerapian pakaian dinas yang dikenakan oleh pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ? a. Sangat rapi b. Rapi c. Cukup rapi d. Tidak rapi e. Sanagat tidak rapi 11. Bagaiamana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari mengenai respon pegawai jika dibeikan pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas dari masyarakat ? a. Selalu ditanggapi b. Cukup ada penanggapan c. Kurang ditanggapi d. Tidak ada tanggapan e. Terabaikan 12. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari bagaimanakah tentang kehadiran pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan? a. Selalu hadir b. Hadir c. Jarang hadir d. Datang hanya untuk mengisi absensi kehadiran e. Tidak pernah hadir 13. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari bagaimana tingkat profesionalitas pegawai dalam melayani masyarakat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ? a. Sangat profesionalitas b. Profesionalitas c. Cukup profesionalitas d. Kurang profesionalitas e. Sangat tidak profesionalitas


14. Menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari bagaimana sopan santun pegawai dalam melayani masyarakat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ? a. Sangat sopan b. Sopan c. Kurang sopan d. Tidak sopan e. Sangat tidak sopan

III. Saran dari Bapak/Ibu/Saudara/Saudari  Penyediaan sarana dan prasarana harus lebih ditingkatkan;  Pegawai harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan pedoman kerja yang berlaku;  Kepala Bidang harus lebih teliti dan tegas dalam mengawasi anggotanya masing-masing; serta  Penggunaan anggaran harus tepat guna, terutama dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ekstra para pegawai.


Nama Informan Jabatan

: Arpian Saragih S.Sos M.Si : Kepala Bidang Informasi Kepegawaian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan

Hari/Tanggal

: Senin/11 April 2016

Lama Wawancara : 60 Menit (1 Jam)

Pedoman Wawancara Kepada Pelaksana Kebijakan Indikator Implementasi 

 Struktur Birokrasi 



 Komunikasi 



Sumber Daya



Pertanyaan Secara eksternal dan internal siapa yang mengawasi masyarakat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ? Bagaiamana setiap pegawai dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan SOP pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ? Bagaimana sisitem prosedur penerimaan pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ? Bagaiamana tingkat keramahan dalam komunikasi yang terjalin kepada masyarakat pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ? Bagaimana komunikasi antara pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ? Siapa yang melakukan kontrol terhadap etika komunikasi pegawai pada masyarakat ? Apa saja bentuk teguran yang diberikan pimpinan kepada bawahan ? Bagaimana tingkat pendidikan pegawai yang ada pada Kantor Dinas














 Disposisi 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ? Adakah fasilitas yang diberikan Pemerintah terhadap pegawai ? Dalam jangka berapa lama pegawai mendapatkan sarana/prasarana tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ? Bagaimana interaksi yang terjalin antara pimpinan dan bawahan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ? Bagaimana respon/tanggapan Kepala Dinas terhadap pengembangan ide-ide pegawai dalam meningkatkan pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ? Berapa tunjangan gaji yang diberikan pemerintah terhadap pegawai yang melakukan lembur pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ? Pada jam berapa pegawai masuk kerja dan pulang kerja pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ? Bagaimana tindakan pegawai dalam pelaksanaan kode etik pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ? Bagaiamana tindakan Kepala Bidang pengawasan pegawai dalam melakukan pengawasan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan? Bagaimana tanggapan pegawai terhadap sanksi-sanksi yang diberikan kepada mereka jika melakukan pelanggaran pada Kantor Dinas Kependududkan dan Catatan Sipil Kota Medan ?


Jawaban Wawancara dari Pelaksana Kebijakan Indikator Implementasi

Struktur Birokrasi

Komunikasi

Pertanyaan  Pengawasan Eksternal yaitu pegawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas kepada para pegawai dan Kepala Bidang diluar jam kerja. Sedangkan pengawasan Internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh kepala bidang pelayanan kepada pegawai dibidangnya selama berada dalam Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Contohnya adalah pengawasan etika berbicara kepada masyarakat yang sedang dilayani dan etika berinteraksi sesama pegawai didalam ruang bidang pelayanan.  Sistem pegawai dalam menyelesaikan tugas sudah sesuai dengan SOP kerja dengan bidang pelayanan mereka masingmasing. Adapun waktu penyelesaian dalam kinerja mereka adalah berkisar 4 sampai 5 hari bahkan sampai seminggu lewat tergantung apa yang dibutuhkan masyarakat.  Sistem prosedur penerimaan pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam penerimaan kepegawaian daerah.  Tingkat keramahan pegawai dalam komunikasi yang terjalin kepada masyarakat berjalan dengan baik, walaupun terkadang ada beberapa orang masyarakat yang mengeluh atau sesekali marah terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan seperti pelayanan KTP-EL, Akta kelahiran/kematian dan pelayanan Kartu Keluarga (KK), misalnya seperti seseorang yang datang dari jauh ingin mengurus Kartu keluarga (KK) pada Kantor Dinas








Sumber Daya



Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, tetapi ada syarat-syarat berkas yang tinggal atau belum lengkap dipenuhi, maka pegawai dengan tegas mengatakan kalau masyarakat atau orang tersebut belum bisa mengurus berkas Kartu Keluarga (KK) sebelum semua syaratsyarat berkas lengkap dipenuhi. Seiring dengan berjalannya penelitan yang dilakukan peneliti kelapangan melalui sejumlah pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat (kuesioner), pada kuesioner tersebut kebanyakan masyarakat dalam menilai pegawai dalam melayani masyarakat adalah dengan ramah. Komunikasi sesama pegawai juga terjalin dengan baik, ramah dan bersahabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, walaupun ada sesekali terjadi selisih paham antar pegawai, namun hal tersebut dapat terselesaikan dengan cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Kontrol Etika pegawai dipercayakan kepada masing-masing Kepala Bidang pelayanan. Misalnya pada pegawai bidang pelayanan, akta kontrol pegawai diawasi oleh kepala bidang pelayanan pengurusan Akta, begitu juga dengan pegawai bidang pelayanan KK dan KTP serta seterusnya. Sanksi atau teguran yang dikenakan kepada pegawai yang melakukan kesalahan dari atasan atau kepala bidang pelayanan masing-masing berupa seperti teguran lisan atau tulisan, adapun teguran atau sanksinya berupa penahanan gaji pegawai dan sanksi pemecatan secara hormat dan tidak hormat kepada para pegawai yang melanggar aturan yang berlaku pada kantor tersebut. Tingkat pendidikan pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


Kota Medan sebagian besar berasal dari tingkat pendidikan Diploma (D3) dan Sarjana (S1), sedangkan Kepala Bidang Pelayanan yang mengawasi masingmasing pegawai berasal dari tingkat pendidikan Magister (S2) contohnya seperti beliau dari Magister Administrasi Negara Universitas Gajah Mada (UGM).  Ada, yaitu berupa Pakaian Dinas gratis dari Pemerintah. Fasilitas Pakaian Dinas baru tersebut didapatkan dalam jangka 1 (satu) tahun sekali agar pegawai selalu semangat, kelihatan selalu rapi dan fresh dalam bekerja yang bertujuan untuk menunjang kinerja para pegawai.  Interaksi yang terjalin antara pegawai dan Kepala Bidang pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan berjalan sesuai dengan etika dan semua terjalin seperti keluarga, pimpinan tidak menganggap pegawai seperti bawahan melainkan seperti rekan tim kerja.  Apabila ada ide-ide kreatif yang dapat memajukan kantor tersebut kearah yang lebih baik maka Kepala Dinas akan memberikan apresiasi secara langsung kepada pegawai-pegawai tersebut yang secara tidak langsung akan memberi motivasi dan semangat kepada rekan-rekan pegawai lainnya yang akan membuat dalam diri pegawai tersebut saling berlomba-lomba ingin mengeluarkan ideide baru yang positif sehingga selalu ada perubahan kearah lebih baik untuk kedepannya yang selalu di terima oleh Kepala Bidang pelayanan masing-masing, diantaranya seperti renovasi ruang pelayanan, penambahan fasilitas kerja serta pelatihan-pelatihan khusus yang diinginkan oleh pegawai.


Disposisi

 Tunjangan gaji pegawai yang diberikan kepada masing-masing pegawai adalah berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Medan dan pegawai yang bersedia lembur diluar jam pulang kerja pukul 16:15 akan diberikan tambahan diluar gaji pegawai.  Jam kerja para pegawai yakni masuk kerja pagi pukul 07:45 dan waktu selesai pulang kerja sekitar pukul 16:15, bagi yang telat sebanyak seminggu diberikan surat peringatan kepada para pegawai tersebut.  Tindakan pegawai dalam pelaksanaan kode etik adalah mengikuti aturan yang berlaku di Kantor tersebut dan setiap pimpinan wajib mengawasi dan mengevaluasi kerja para anggotanya.  Setiap Kepala Bidang wajib mengawasi anggotanya masing-masing minimal dalam satu bulan ada dua kali rapat yang bertujuan untuk mengevaluasi untuk meningkatkan kinerja pegawai.  Tanggapan pegawai terhadap sanksisanksi adalah menerima dan tidak mengeluh akan atas sanksi-sanksi yang diberikan atau dilayangkan kepada para pegawai yang melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran pada kantor tersebut, karena sanksi-sanksi yang diberikan/dilayangkan kepada para pegawai sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di Kantor tersebut.


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGRI SIPIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Pegawai Negri Sipil yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsure aparatur Negara dan abdi masyarakat, dapat diwujudkan melalui pembinaan korps Pegawai Negri Sipil, termasuk kode etiknya; b. bahwa untuk menanamkan jiwa korps dan mengamalkan etika bagi Pegawai Negri Sipil, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentsng Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) ssebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437; 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negri Sipil. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL. B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1


Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebanggan dan rasa memiliki Organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. 3. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. 4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir korps dan kode etik. 5. Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. 6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk. BAB II PEMBINAAN JIWA KORPS PEGAWAI NEGRI SIPIL Pasal 2 Pembinaan jiwa Korps Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan Pegawai Negeri Sipil kepada Negara kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 3 Pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk : a. membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemempuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil. b. Mendorong etos kerja Pegawai Negeri sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara, dan abdi masyarakat. c. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Pasal 4 Ruang lingkup pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil mencakup : a. peningkatan etos kerja dalam rangka mendukung produktifitas kerja dan profesionalitas Pegawai negri Sipil; b. partisipasi dalam penyusunan kebijaksanaan Pemerintah yang terkait dengan Pegawai Negeri Sipil; c. peningkatan kerja sama antar Pegawai Negeri Sipil untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka meningkatkan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil; d. perlindungan terhadap hak-hak, sipil atau kepentingan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan Negara. Pasal 5 Untuk mewujudkan pembinaan jiwa korps Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dan menjunjung tinggi kehormatan serta keteladanan sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari, Kode Etik dipandang merupakan landasan yang dapat mewujudkan hal tersebut. BAB III NILAI-NILAI DASAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 6 Nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi: a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. semangat nasionalisme; d. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan; e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; f. penghormatan terhadap hak asasi manusia; g. tidak diskriminatif; h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; i. semangat jiwa korps. BAB IV KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 7 Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.


Pasal 8

Etika dalam bernegara meliputi: a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara; c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas; e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa; f. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijaksanaan dan program Pemerintah; g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efesien dan efektif; h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Pasal 9 Etika dalam berorganisasi adalah : a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku; b. menjaga informasi yang bersifat rahasia; c. melaksanakan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang; d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi; e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan; f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas; g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja; h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja. Pasal 10 Etika dalam bermasyarakat meliputi : a. mewujudkan pola hidup sederhana; b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan ; c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif; d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Pasal 11 Etika terhadap diri sendiri meliputi :


a. b. c. d. e. f. g. h.

jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar; bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan; berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, ketrampilan, dan sikap; memiliki daya juang yang tinggi; memelihara kesehatan rohani dan jasmani; menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan.

Pasal 12 Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil meliputi : a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan; b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil; c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; d. menghargai perbedaan pendapat; e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil; f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya. BAB V KODE ETIK INSTANSI DAN KODE ETIK PROFESI Pasal 13 (1) Berdasarkan ketentuan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini : a. Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi; b. Organisasi Frofesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil menetapkan kode etiknya masing-masing. (2) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing instansi dan organisasi profesi. Pasal 14 Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK


Pasal 15 (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral; (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa : a. pernyataan secara tertutup; atau b. pernyataan secara terbuka. (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. (5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV. Pasal 16 Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik. Pasal 17 (1) Untuk menegakkan kode etik, pada setiap instansi dibentuk Mejelis Kode Etik. (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. Pasal 18 (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari : a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota. (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil. (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik. Pasal 19 (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Negeri Sipil yang disangka melanggar kode etik. (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.


(3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final. Pasal 20 Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). Pasal 21 Kode etik profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Oktober 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 18 Oktober 2004 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 142


PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN JIWA KORPS DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL I. UMUM Kelancaran tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh kesempurnaan pengabdian aparatur negar. Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan unsur aparatur Negara yang bertugas memberikan pelayanan yang terbaik, adil dan merata kepada masyarakat. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional, diperlukan Pegawai Negeri sipil yang netral, mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. Agar Pegawai Negeri Sipil mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut di atas secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan. Pembinaan jiwa korps akan berhasil dengan baik apabila diikuti dengan pelaksanaan dan penerapan kode etik dalam kehidupan sehari-hari Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya kode etik bagi Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain diatur mengenai nilai-nilai dasar yang terkandung didalam pembinaan jiwa korps dan kode etik yang memuat kewajiban Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara dan Pemerintah, terhadap organisasi, terhadap masyarakat, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil, serta penegakan kode etik.


II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Huruf a Etos kerja aparatur yang dimaksudkan disini adalah kegiatan atau upaya-upayauntuk menggali dan menerapkan nilai-nilai positif dalam organisasi/instansi Pemerintah yang disepakati oleh para anggota (Pegawai Negeri Sipil) untuk meningkatkan produktivitas kerja. Lingkup kegiatan etos kerja aparatur adalah bersifat off job relation, artinya kegiatan tersebut berada di luar kewenangankewenangan formal dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Nilai-nilai dasar dalam ketentuan ini merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang berlaku bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil tanpa membedakan dimana yang bersangkutan bekerja. Nilai-nilai dasar ini wajib dijunjung tinggi karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalm kehidupan masyarakat, bangsa, Negara dan Pemerintah. Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8


Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Yang dimaksud dengan wadah Korps Pegawai Republik Indonesia adalah wahana Pembinaan jiwa korps dalam rangka membangun sikap, tingkah laku, etos kerja, dan perbuatan terpuji yang harus dilaksanakan oleh setiap Pegawai Negeri Sipil dalam kedinasan dan kehidupan sehari-hari. Pasal 13 Ayat (1) Huruf a. Selain kode etik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi dapat menetapkan kode etik instansi sesuai dengan sifat dan karakteristik yang menjadi tugas dan fungsi instansinya. Huruf b Selain kode etik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dan kode etik instansi, masing-masing organisasi profesi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil dapat menetapkan kode etik organisasi profesi, umpamanya kode etik Jaksa, kode


etik Pemeriksa Bea dan Cukai, kode etik Dokter dan sebagainya. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Huruf a Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini disampaikan oleh Pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ruang tertutup.


PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MEDAN, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, diperlukan peningkatan disiplin dan mengamalkan kode etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Medan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Medan tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai Pemerintah Kota Medan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 1


7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5135); 10. Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penggajian dan TPP PNS Pemerintah Kota Medan; 11. Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan; 12. Peraturan Walikota Medan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pemerintah Kota Medan. MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN WALIKOTA MEDAN TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kota Medan. 2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 3.

Walikota adalah Walikota Medan.

4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang bekerja pada Pemerintah Kota Medan termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Kota Medan. 5. Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Medan selanjutnya disebut Kode Etik, adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Pemerintah Kota Medan dalam melaksanakan tugas pokok serta pergaulan sehari-hari. 6. Pedoman Perilaku mencakup panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah, kepatuhan terhadap peraturan dan pelaksanaan wewenang. 7. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan dan/atau perilaku pegawai yang bertentangan dan/atau menyimpang dengan kode etik. 8.

Majelis Kode Etik adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang dihunjuk oleh Walikota Medan yang bertugas memeriksa pelanggaran Kode Etik.

2


9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman, tiket perjalanan, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima didalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. BAB II KODE ETIK PEGAWAI PEMERINTAH KOTA MEDAN Pasal 2 Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Medan bertujuan: a. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara; b. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas pegawai; c. meningkatkan disiplin pegawai; d. menjamin terpeliharanya tata tertib; e. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif; f. menciptakan dan memelihara kondisi serta perilaku yang profesional; dan g. menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Pasal 3 Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, dalam berorganisasi, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan terhadap diri sendiri yang diatur dalam Peraturan Walikota. Pasal 4 Kode etik dalam implementasi nilai-nilai Pancasila: a. melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta saling menghormati dengan pemeluk agama lain; b. saling menghormati, menghargai dan bersikap adil sesama Pegawai tanpa membedakan suku, golongan dan agama/kepercayaan; c. mengutamakan kepentingan Bangsa, Negara, dan Kota Medan diatas kepentingan golongan, kelompok dan pribadi; d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah dibidang keamanan maupun keuangan; e. menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Medan secara adil, makmur dan merata; dan f. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar. Pasal 5 Kode Etik dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi meliputi: a. wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; b. wajib menyimpan rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan dan hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah Pejabat yang berwenang atau kuasa peraturan perundang-undangan; c. tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan Program Pemerintah; d. akuntabel dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggungjawab; e. melaksanakan perintah kedinasan dari atasan yang berwenang secara bertanggungjawab; f. patuh dan taat terhadap operasional dan tata kerja yang telah ditetapkan pada organisasi internal; g. pimpinan Organisasi Internal secara berjenjang wajib memberikan tugas dan tanggungjawab kepada masing-masing Bidang, Subag/Seksi dan Pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan;

3


h. pimpinan Organisasi Internal secara berjenjang wajib membimbing dan mengarahkan bawahannya baik dalam etika bertingkah laku, pola pikir maupun dalam teknis pelaksanaan tugas kedinasan; i. pimpinan Organisasi Internal secara bertanggungjawab wajib menggendalikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas dan tanggungjawab masing-masing Bidang, Subag/Seksi dan Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan; j. pimpinan Organisasi Internal berkoordinasi dengan Pimpinan Organisasi lainnya dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang mempunyai kaitan satu dengan lainnya; k. memiliki integritas, dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi kepada satuan organisasinya serta dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya; l. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja satuan organisasi; m. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir; n. dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain; o. menjalin kerjasama yang baik antara sesama Pegawai dalam Lingkungan internal untuk mencapai hasil kerja yang baik; p. profesional serta senantiasa berinisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk kesuksesan pelaksanaan tugas kedinasan; q. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat serta bertanggungjawab untuk kepentingan Pemerintah; r. melayani masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya secara sopan, ramah dan tidak diskriminatif; dan s. atasan memberikan penghargaan kepada bawahan yang berprestasi, sesuai dengan batas kewenangannya. Pasal 6 Kode Etik Disiplin Masuk Kerja dan Ketaatan atas Ketentuan Jam Kerja meliputi: a. wajib Apel Pagi dan Apel Sore sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; b. wajib berada pada tempat kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah tugas kedinasan dari atasan, jam istirahat siang dan waktu beribadah; c. bagi pegawai yang tidak dapat hadir karena sakit, urusan keluarga dan alasan-alasan lainnya yang wajar dan dapat diterima akal sehat, wajib memberitahukan secara tertulis kepada satuan organisasinya dan memberitahukan secara lisan kepada atasan langsungnya; d. atasan langsung secara berjenjang wajib memberikan hukuman kepada bawahan yang melanggar disiplin dan ketentuan jam kerja. Pasal 7 Kode Etik dalam Berpenampilan, Berpakaian dan Berkomunikasi meliputi a. Mengimplementasikan norma-norma agama dan kesusilaan; b. Adil, Jujur dan terbuka serta bertanggungjawab; c. Senantiasa menjaga situasi lingkungan kerja yang bersih, rapi, aman dan nyaman; d. Berpenampilan pola hidup sederhana e. Berpakaian rapi, sopan dan bersih dan berpenampilan menarik; f. Berpakaian dinas selama jam kerja sesuai dengan ketentuan; g. Dilarang berpakaian dinas diluar tugas kedinasan; h. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan; i. Dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan disampaikan dengan bahasa yang sopan dan santun serta mudah dimengerti; j. Dalam pelaksanaan tugas kedinasan baik didalam maupun diluar kantor, atasan wajib mengayomi bawahan, dan bawahan menghormati atasan; k. Atasan dalam memberi perintah lisan maupun dalam memberi nasihat dan atau hukuman secara teguran lisan wajib dilakukan secara santun. Pasal 8 Kode Etik dalam Hal Perilaku Individu, Penyelenggara Pemerintah Daerah meliputi: a. Menjunjung tinggi hukum, moral, memiliki harga diri dan disiplin yang tinggi; b. Menjaga integritas pribadi dan komitmen untuk menjaga citra dan reputasi birokrasi; c. Mengedepankan hati nurani dalam pelaksanaan pertanggungjawaban publik;

4


d. Mencegah praktik diskriminasi dan menghindari pelecehan terhadap harga diri dan kondisi fisik; dan e. Menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan dan KKN. Pasal 9 Kode Etik dalam bermasyarakat meliputi: a. mewujudkan pola hidup sederhana; b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan; c. memberikan pelayanan secara cepat, tepal, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif; d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Pasal 10 Kode Etik dalam Hal Perlindungan terhadap Aset Pemerintah Daerah meliputi: a. Selalu memelihara dan melindungi aset milik pemerintah daerah dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, kepentingan politik dan kepentingan lain yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah; b. Selalu menjaga hak intelektual milik daerah dan mendedikasikan kompetensi yang dimilikinya untuk kepentingan daerah; c. Melindungi informasi yang bersifat rahasia dan mencegahnya dari kehilangan, penyalahgunaan, kebocoran dan pencurian; dan d. Menyelenggarakan pengelolaan aset daerah secara akurat dan lengkap yang ada dalam pengawasannya berdasarkan sistem akuntansi aset daerah. Pasal 11 Kode Etik dalam Hal Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi: a. Mengutamakan kepentingan umum dan negara serta menerapkan prinsip profesionalisme, adil dan selalu beritikad baik, mencegah terjadinya KKN dan citra negatif, dan berpandangan jauh kedepan; dan b. Menghindari berhubungan, berkomunikasi dan berinteraksi dengan pihak lain sepanjang diatur tidak diperbolehkan serta berpotensi bertentangan dengan disiplin sebagai Pegawai Pemerintah Kota Medan. Pasal 12 Kode Etik terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil: a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan; b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil; c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; d. menghargai perbedaan pendapat; e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil; f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai Negeri Sipil; g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai Negeri Sipil dalam memperjuangkan hak-haknya. Pasal 13 Kode Etik dalam Hal Kepentingan Pribadi meliputi: a. Tidak menggunakan waktu, fasilitas, sumber daya dan peralatan pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi; b. Tidak menggunakan akses, pengetahuan dan jabatannya untuk hal-hal yang merugikan pemerintah daerah dan yang dilarang secara etis; dan c. Tidak menjadi rekanan dari lembaga daerah, baik langsung maupun tidak langsung sepanjang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.

5


Pasal 14 Etika terhadap sesama Pegawai: a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan; b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama; c. saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi; d. menghargai perbedaan pendapat; e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai; f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai; dan g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai dalam memperjuangkan hak-haknya. BAB III PEDOMAN PERILAKU Pasal 15 Pegawai Pemerintah Kota Medan wajib melaksanakan nilai-nilai dasar pribadi (basic individual values) sebagai berikut: a. integritas, bersikap, berprilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, objektif terhadap permasalahan, memiliki komitmen terhadap visi dan misi, konsisten dalam bersikap dan bertindak, berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko kerja, disiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan amanah; b. profesionalisme, berpengetahuan luas, berketrampilan yang tinggi sehingga mampu bekerja sesuai dengan kompetensi, mandiri tanpa intervensi pihak lain, konsisten dan bersungguhsungguh dalam menjalankan tugas; c. inovasi, kaya akan ide-ide baru dan selalu meningkatkan kemampuan dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; d. transparansi, setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan terbuka untuk semua stakeholder Pemerintah Kota Medan; e. produktivitas, mampu bekerja keras dengan orientasi hasil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisiensi serta dapat dipertanggungjawabkan; f. religiusitas, berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada dibawah pengawasan Sang Pencipta, tekun melaksanakan ajaran agama, mengawali setiap tindakan selalau didasari niat ibadah sehingga apa yang dilakukan harus selalu lebih baik dari yang kemarin; g. kepemimpinan, berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam pemberantasan korupsi, dapat dipercaya untuk mencapai kinerja yang melebihi harapan. Pasal 16 Dalam tingkah laku pegawai wajib: a. menjaga nama baik dan martabat pegawai, baik di dalam maupun di luar kedinasan; b. harus mempunyai sifat kepemimpinan; c. memelihara jiwa korps pegawai; d. memberi contoh teladan di lingkungan masyarakat dan kedinasan; e. dilarang mengunjungi tempat-tempat yang dapat merendahkan harkat dan martabat Pegawai; f. tidak sombong dan tidak mau menang sendiri; g. hidup sederhana; h. menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela, sesuai norma-norma yang berlaku di masyarakat; dan i. menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga. Pasal 17 Dalam pemberian dan penerimaan hadiah, Pegawai: a. tidak diperkenankan meminta atau menerima sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura, maupun bentuk lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;

6


b. tidak diperkenankan memberi sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura, maupun bentuk lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan c. dalam situasi penyelenggara pemerintah daerah telah menerima kemudahan ataupun menerima sesuatu oleh karena jabatannya sebagai penyelenggara pemerintah daerah, harus melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk menangani masalah tersebut di masingmasing institusi, ataupun kepada lembaga yang telah dibentuk dan dihunjuk oleh negara. Pasal 18 Dalam pelaksanaan kewenangan, Pegawai: a. harus melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya dengan perpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan b. tidak diperkenankan menyalahgunakan tugas, wewenang dan kewajibannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya. Pasal 19 Dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Pegawai; a. memahami dengan baik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya; b. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan tugasnya seecara efisien, efektif dan konsisten; dan c. tidak diperkenankan menyalahgunakan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya. Pasal 20 Jika terjadi benturan kepentingan, penyelenggara Pemerintah Daerah: a. dilarang memegang jabatan lain yang dapat menimbulkan potensi terjadinya benturan kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aturan etika; b. membuat pernyataan tertulis pada awal masa jabatannya atau dalam masa jabatannya tentang kepentingan dalam kegiatan diluar tugasnya sebagai penyelenggara negara, kepemilikan saham pada perusahaan dan kepemilikan aset serta kepentingan keuangan lainnya dari penyelenggara negara yang bersangkutan serta suami/isteri beserta anaknya yang berpotensi melanggar norma-norma hukum dan etik; c. tidak diperkenankan untuk turut serta, secara langsung atau tidak langsung, dalam pembahasan dan pengambilan mengenai masalah yang terindikasi ada perbenturan kepentingan pribadi penyelenggara pemerintah daerah yang bersangkutan; d. tidak diperkenankan menyalahgunakan informasi maupun sumberdaya milik pemerintah daerah untuk kepentingan sebagai penyelenggara pemerintah daerah, dan menerima sesuatu dari pihak manapun yang dapat berpengaruh kepada kinerjanya; e. tidak diperkenankan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya; dan f. membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan. BAB IV KODE ETIK KHUSUS SKPD Pasal 21 (1) Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan kode etik khusus SKPD. (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masingmasing SKPD. Pasal 22 Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

7


BAB V INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK Pasal 23 Informasi adanya pelanggaran kode etik dapat diketahui dari : a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah; b. hasil pengawasan melekat Atasan Langsung; c. informasi dari media cetak dan elektronik; d. pengaduan dari masyarakat; e. informasi dari kotak pengaduan/saran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pasal 24 (1) Setiap atasan Pegawai atau Pejabat berwenang yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor. (2) Atasan langsung yang tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pelanggaran Kode Etik. BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK Pasal 25 (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa: a. pernyataan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang dalam ruang yang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait; atau b. pernyataan secara terbuka oleh pejabat yang berwenang melalui forum pertemuan resmi pegawai, upacara bendera, papan pengumuman, media massa atau forum lain yang sesuai untuk itu. (4) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pegawai. (5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurangkurangnya pejabat struktural Eselon III. BAB VII MAJELIS KODE ETIK Pasal 26 (1) Untuk menegakkan kode etik, pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik. (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. Pasal 27 (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, terdiri dari: a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota. (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.

8


(3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik. Pasal 28 (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai yang disangka melanggar kode etik. (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat. (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final. Pasal 29 Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1). Pasal 30 Kode etik profesi di lingkungan Pegawai yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Peraturan Walikota ini. Pasal 31 Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di Medan pada tanggal 5 Januari 2012 WALIKOTA MEDAN dto DRS. H. RAHUDMAN HARAHAP, MM

Diundangkan di Medan pada tanggal 5 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

IR. SYAIFUL BAHRI BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 2

9


pada tanggal 22 April 2016 pukul wib

Recommend Documents