TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2012-2013 Masa Persidangan : I Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Kerja Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Senin/22 Oktober 2012 Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III) Acara : 1. Laporan Panja ke Pleno Komisi II DPR RI 2. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi, DPD RI dan Pemerintah. 3. Pengambilan Keputusan Tingkat I antara DPR RI dan Pemerintah. 4. Penandatanganan/Pengesahan Draft RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Ketua Rapat : Drs.Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP,M.Si/Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : A. Pemerintah: 1. Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya. 2. Menteri Hukum dan Ham beserta jajarannya. 3. Komite I DPD RI. 4. Kementerian Keuangan. B. 34 dari jumlah 48 Anggota Komisi II DPR RI I.
PENDAHULUAN 1. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 dibuka pukul 14.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda rapat dengan Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Menteri Hukum dan Ham beserta jajarannya, Komite I DPD RI, dan Kementerian Keuangan pada hari ini yakni laporan panja ke Pleno Komisi II DPR R, penyampaian pendapat akhir mini fraksi-fraksi, DPD RI dan Pemerintah, pengambilan keputusan Tingkat I antara DPR RI dan Pemerintah, serta penandatanganan/pengesahan draft RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) 3. Ketua Rapat menyampaikan laporan terkait pembahasan RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) yang telah dibahas bersama dengan Pemerintah bahwa dari 9 DOB yang dibahas terdapat 5 DOB yang sudah disetujui antara Pemerintah, Komisi II DPR RI, dan Komite I DPD RI yakni sebagai berikut:
a. b. c. d. e.
RUU Tentang Pembentukan Prov. Kalimantan Utara RUU Tentang Pembentukan Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat RUU Tentang Pembentukan Kab. Manokwari Selatan Prov. Papua Barat RUU Tentang Pembentukan Kab. Pegunungan Arfak Prov. Papua Barat RUU Tentang Pembentukan Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung
4. 9 (Sembilan) Fraksi di Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI, dan Pihak Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap Laporan Panja RUU tentang Pembentukan DOB Komisi II DPR RI. Adapun pandangan dan pendapat tersebut diantaranya sebagai berikut: a. Fraksi Partai Demokrat: Fraksi Partai Demokrat menyetujui terhadap 5 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru yakni : 1) RUU Tentang Pembentukan Prov. Kalimantan Utara 2) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat 3) RUU Tentang Pembentukan Kab. Manokwari Selatan Prov. Papua Barat 4) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pegunungan Arfak Prov. Papua Barat 5) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung Untuk selanjutnya diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang. b. Fraksi Partai Golkar: Fraksi Partai Golkar menyetujui terhadap 5 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru yakni : 1) RUU Tentang Pembentukan Prov. Kalimantan Utara 2) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat 3) RUU Tentang Pembentukan Kab. Manokwari Selatan Prov. Papua Barat 4) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pegunungan Arfak Prov. Papua Barat 5) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung Untuk selanjutnya diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang. c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyetujui terhadap 5 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru yakni : 1) RUU Tentang Pembentukan Prov. Kalimantan Utara 2) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat 3) RUU Tentang Pembentukan Kab. Manokwari Selatan Prov. Papua Barat 4) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pegunungan Arfak Prov. Papua Barat 5) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung Untuk selanjutnya diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
d. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui terhadap 5 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru yakni : 1) RUU Tentang Pembentukan Prov. Kalimantan Utara 2) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat 3) RUU Tentang Pembentukan Kab. Manokwari Selatan Prov. Papua Barat 4) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pegunungan Arfak Prov. Papua Barat 5) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung Untuk selanjutnya diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang dan dengan catatan agar sisa 4 DOB yang ada dibahas secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. e. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN): Fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui terhadap 5 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru yakni : 1) RUU Tentang Pembentukan Prov. Kalimantan Utara 2) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat 3) RUU Tentang Pembentukan Kab. Manokwari Selatan Prov. Papua Barat 4) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pegunungan Arfak Prov. Papua Barat 5) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung Untuk selanjutnya diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang. f.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP): Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyetujui terhadap 5 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru yakni : 1) RUU Tentang Pembentukan Prov. Kalimantan Utara 2) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat 3) RUU Tentang Pembentukan Kab. Manokwari Selatan Prov. Papua Barat 4) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pegunungan Arfak Prov. Papua Barat 5) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung Untuk selanjutnya diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang dan dengan catatan RUU DOB yang tersisa bukan dibatalkan dan agar dapat diselesaikan sampai akhir tahun 2012
g. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Fraksi Partai Kebangkita Bangsa menyetujui terhadap 5 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru yakni : 1) RUU Tentang Pembentukan Prov. Kalimantan Utara 2) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat 3) RUU Tentang Pembentukan Kab. Manokwari Selatan Prov. Papua Barat 4) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pegunungan Arfak Prov. Papua Barat
5) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung Untuk selanjutnya diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang. h. Fraksi Partai Gerindra: Fraksi Partai Gerindra menyetujui terhadap 5 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru yakni : 1) RUU Tentang Pembentukan Prov. Kalimantan Utara 2) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat 3) RUU Tentang Pembentukan Kab. Manokwari Selatan Prov. Papua Barat 4) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pegunungan Arfak Prov. Papua Barat 5) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung Untuk selanjutnya diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang. i.
Fraksi Partai Hanura: Fraksi Partai Hanura menyetujui terhadap 5 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru yakni : 1) RUU Tentang Pembentukan Prov. Kalimantan Utara 2) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat 3) RUU Tentang Pembentukan Kab. Manokwari Selatan Prov. Papua Barat 4) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pegunungan Arfak Prov. Papua Barat 5) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung Untuk selanjutnya diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
j.
DPD RI: DPD RI menyetujui terhadap 5 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru yakni : 1) RUU Tentang Pembentukan Prov. Kalimantan Utara 2) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat 3) RUU Tentang Pembentukan Kab. Manokwari Selatan Prov. Papua Barat 4) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pegunungan Arfak Prov. Papua Barat 5) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung Untuk selanjutnya diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang dan dan meminta terhadap RUU Calon DOB yang tersisa agar dapat diselesaikan pada pembahasan selanjutnya.
k. Pemerintah: Pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi karena dalam pembahasan RUU tentang DOB ini dengan mengikutsertakan DPD RI. Pemerintah menyambut baik terhadap pembahasan RUU DOB ini, karena dalam RUU DOB ini turut disertakan nilai asset yang akan dihibahkan baik dari Pihak Provinsi maupun Pihak Kabupaten Induk yang langsung dituangkan
dalam RUU tersebut. Disamping itu, turut serta disertakan dalam RUU DOB ini, terkait dengan sanksi yang akan diberikan bilamana pihak Provinsi maupun Kabupaten Induk tidak melaksanakan kewajibannya. Dan Pemerintah memberikan apresiasi yang tinggi terhadap pembahasan RUU DOB yang telah dilaksanakan oleh Komisi II DPR RI. Pemerintah menyetujui terhadap 5 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru yakni : 1) RUU Tentang Pembentukan Prov. Kalimantan Utara 2) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat 3) RUU Tentang Pembentukan Kab. Manokwari Selatan Prov. Papua Barat 4) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pegunungan Arfak Prov. Papua Barat 5) RUU Tentang Pembentukan Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung Untuk selanjutnya diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi UndangUndang. II.
KESIMPULAN Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada perwakilan 9 Fraksi, DPD RI, dan pemerintah menyampaikan masing-masing pendapat mininya, kemudian diambil keputusan terhadap Draft Final 5 RUU Tentang Daerah Otonom Baru yakni: 1) 2) 3) 4) 5)
RUU Tentang Pembentukan Prov. Kalimantan Utara RUU Tentang Pembentukan Kab. Pangandaran Prov. Jawa Barat RUU Tentang Pembentukan Kab. Manokwari Selatan Prov. Papua Barat RUU Tentang Pembentukan Kab. Pegunungan Arfak Prov. Papua Barat RUU Tentang Pembentukan Kab. Pesisir Barat Prov. Lampung
Serta penandatanganan Draft 5 RUU DOB tersebut. Disepakati terhadap hasil pembahasan Tingkat I 5 RUU DOB, akan dilaporkan dan diteruskan (pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI) pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2012 untuk diambil keputusan menjadi undang-undang. III. PENUTUP Rapat ditutup Pukul 16.00 WIB. KETUA RAPAT, ttd Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA,Bc.IP, M.Si A-219
