Kerangka Tiga Pilar Bisnis & HAM: Uji Tuntas HAM Iman Prihandono, Ph.D Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum, Universitas Airlangga email:
[email protected]
Bagaimanakah bisnis mempengaruhi HAM?
Human rights is not my business!
UN Norms 2003 • The Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights; • Ditolak tahun 2005;
John Ruggie SRSG – 2006 • Kerangka Tiga Pilar – 2008. • Guiding Principles – 2011. • The UN Working Group on Business and Human Rights.
• Pilar 1: Kewajiban negara untuk Melindungi Hak Asasi Manusia.
• Pilar 2: Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati Hak Asasi Manusia. • Pilar 3: Akses yang lebih luas untuk pemulihan korban yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan.
Tanggungjawab HAM perusahaan • Menghindari melanggar hak asasi orang lain; dan • Menangani dampak hak asasi manusia yang merugikan.
HAM yang mana? • Hak asasi manusia yang diakui secara internasional: • International Bill of Human Rights; dan • ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.
Bagaimana Perusahaan “menghormati”
Komitmen • Disetujui pada tingkat yang paling senior di perusahaan; • Dikonfirmasi oleh tenaga ahli internal dan/atau eksternal yang relevan; • Mencakup harapan perusahaan terhadap penghormatan hak asasi manusia; • Tersedia untuk umum dan dikomunikasikan secara internal dan eksternal; dan • Tercermin dalam kebijakan dan diintegrasikan ke seluruh organ perusahaan.
Uji Tuntas HAM • mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dampak hak asasi manusia. • Proses ini mencakup penilaian dampak HAM yang ada saat ini dan berpotensi untuk timbul; mengintegrasikan dan mengambil tindakan terhadap temuan; pelacakan umpan balik, dan mengkomunikasikan bagaimana dampak negatif telah diatasi.
1. Identifikasi • Memperhatikan pendapat ahli HAM internal dan/atau eksternal independen.
• Melakukan konsultasi dengan kelompokkelompok yang berpotensi terdampak.
Matriks skala prioritas
2. Mengintegrasikan temuan • Tanggung jawab untuk mengatasi dampak tersebut ditugaskan pada tingkat dan fungsi yang tepat di dalam perusahaan; • Adanya mekanisme pembuatan keputusan internal, alokasi anggaran dan proses pengawasan memungkinkan tindakan penanganan yang efektif terhadap dampak yang terjadi.
3. Mengambil tindakan yg sesuai • Apakah perusahaan menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak yang merugikan, atau apakah perusahaan terlibat semata-mata karena dampaknya secara langsung terkait dengan operasi, produk atau jasa dalam hubungan bisnisnya; • Tingkat leverage (pengaruh) perusahaan dalam mengatasi dampak negatif.
4. Melacak efektivitas dari respon • Didasarkan atas indikator kualitatif dan kuantitatif yang tepat. • Menggunakan umpan balik dari sumber internal dan eksternal, termasuk stakeholder yang terkena dampak.
5. Komunikasi • Dalam bentuk dan frekuensi yang menunjukkan dampak hak asasi manusia suatu perusahaan dan dapat diakses oleh publik; • Memberikan informasi yang cukup untuk menilai kecukupan respon perusahaan terhadap dampak hak asasi manusia; • Tidak menimbulkan risiko bagi stakeholder, personil atau persyaratan kerahasiaan komersial.
Pilar ke-3: Penanganan dini • Agar keluhan memungkinkan untuk ditangani secara dini dan direhabilitasi secara langsung, perusahaan harus menetapkan atau berpartisipasi dalam mekanisme pengaduan pada level-operasional yang efektif bagi individu dan masyarakat terdampak.
Mekanisme pemulihan yang efektif • Diterima/Legitimate: mendapatkan pengakuan dan dipercaya oleh kelompok pemangku kepentingan untuk digunakan sebagai mekanisme pemulihan, dan akuntabel bagi proses pemulihan; • Dapat diakses: diketahui oleh semua kelompok pemangku kepentingan untuk digunakan sebagai mekanisme pemulihan, dan memiliki mekanisme dalam memberikan bantuan teknis yang memadai bagi mereka yang mungkin menghadapi hambatan tertentu untuk mengaksesnya;
• Dapat diprediksi: memiliki prosedur yang jelas dan diketahui, serta memiliki batasan waktu untuk setiap tahapnya, dan kejelasan pada bentuk prosesnya dan keputusan yang dihasilkan dan monitoring pelaksanaan putusannya; • Seimbang: memastikan bahwa pihak yang dirugikan memiliki akses yang memadai ke sumber informasi, saran dan keahlian yang diperlukan untuk terlibat dalam proses pemulihan secara adil, terinformasi dan terhormat;
• Transparan: memastikan pihak dalam mekanisme pemulihan mendapatkan informasi tentang kemajuan proses ini, dan memberikan informasi yang cukup mengenai kinerja mekanisme pemulihan ini untuk membangun kepercayaan publik; • Diakuinya hak-hak: memastikan bahwa hasil dari mekanisme pemulihan ini selaras dengan ketentuan hak asasi manusia yang diakui secara internasional;
• Mekanisme pembelajaran yang berkelanjutan: merujuk pada langkahlangkah yang telah diambil untuk dipakai sebagi pelajaran bagi perbaikan mekanisme pemulihan, dan mencegah dampak kerugian yang sama muncul kembali. • Bertumpu pada partisipasi dan dialog: Berkonsultasi dengan stakeholder pengguna mekanisme pemulihan berkaitan dengan desain dan kinerja mekanisme pemulihan ini, serta melakukan dialog sebagai cara untuk menyelesaikan pengaduan pelanggaran.
Nilai positif UNGP: 1. UNGP memberikan klarifikasi mengenai kewajiban negara dan tanggungjawab korporasi terhadap HAM. 2. UNGP menyediakan alat bagi manajemen resiko dan sistem peringatan dini bagi kegiatan usaha korporasi. 3. UNGP membuka kesempatan bagi terjadinya kerjasama antara NGOs, korporasi dan masyarakat korban dalam membentuk mekanisme pemulihan yang efektif.
Perubahan setelah UNGP: • OECD Guidelines for Multinational Enterprises direvisi 2011. • IFC Sustainability Principles and Performance Standards. • ISA mengeluarkan ISO26000, yang berisi bagian tentang HAM. • RSPO pada tahun 2013 mengeluarkan dokumen mengenai petunjuk penyampaian komplain oleh CSOs
