Uji Tuntas HAM sebagai alat advokasi pelanggaran HAM oleh korporasi

Uji Tuntas HAM sebagai alat advokasi pelanggaran HAM oleh korporasi Iman Prihandono, Ph.D Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia email: [email protected]

 Apakah kebijakan HAM tersedia untuk umum?  Standar HAM internasional apa yang dijadikan acuan? Apakah perusahaan telah memenuhi kriteria minimum acuannya?  Apakah kebijakan HAM menyebutkan bahwa hak asasi yang diterapkan perusahaan terhadap pekerja, partner bisnis dan pihak-pihak lain juga terkait dengan operasi, produk dan layanannya?  Apakah standar HAM yang ada telah disetujui oleh jajaran senior perusahaan (CEO/Direktur)?  Apakah perusahaan telah mengkomunikasikan standar HAM ini?  Apakah perusahaan memiliki klausula HAM dalam kontrak yang dibuat dengan partner bisnisnya?

Matriks skala prioritas

 Sebagai organisasi masyarakat sipil, potensi dampak HAM apa yang dapat anda analisa? Apakah perusahaan mengakui adanya potensi dampak tersebut?  Departemen apa dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas uji tuntas HAM ini?  Apakah perusahaan telah mengembangkan proses penilaian atas dampak HAM?  Jika iya, bagaimana perusahaan merespon permintaan tentang potensi dampak HAM dan strategi pencegahannya? Apakah perusahaan memiliki itikad baik untuk mengkomunikasikan potensi resiko HAM?  Apakah penilaian yang dilakukan sudah mencakup identifikasi penmegang hak dan pemangku kepentingan yang mungkin terkena dampak operasi suatu perusahaan?

 Apakah perusahaan telah berkonsultasi dengan para pihak yang berpotensi terkena dampak HAM?  Apakah perusahaan sudah mengkomunikasikan dampak yang mungkin terjadi secara terus menerus?  Apakah pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak HAM serta pemangku kepentingan telah dilibatkan dalam proses penyusunan penilaian dampak HAM dan tindakan pencegahannya?  Bagaimana perusahaan yang menindaklanjuti temuan dari analisis dampak HAM?  Apakah para pemegang hak yang berpotensi terkena dampak HAM dan para pemangku kepentingan sepakat bahwa prosedur uji tuntas telah memperhitungkan saran dan masukan yang diberikan?

Apakah perusahaan sudah melacak efektifitas rencana kerja yang disusun untuk mengatasi dampak negatif? Apakah perusahaan telah melacak dampak yang timbul pada kelompok tertentu (perempuan, anak-anak, masyarakat adat)? Apakah evaluasi yang dilakukan sudah mempertimbangkan pemegang hak yang terkena dampak? Apakah perusahaan telah merevisi rencana kerja berdasarkan hasil evaluasi?

 Apakah perusahaan telah berpartisipasi dalam setiap proses pemulihan?  Apakah perusahaan menjalankan perannya untuk menyediakan bentuk pemulihan secara langsung bagi para pemegang hak yang terkena dampak?  Apakah bentuk pemulihan yang disediakan perusahaan (permintaan maaf, kompensasi, penghentian kegiatan atau pemutusan hubungan kerja)?  Apakah pemulihan yang dilakukan perusahaan telah sesuai dengan kehendak para pemegang hak yang terkena dampak?  Apakah perusahaan telah menjalankan mekanisme penanganan keluhan bagi pihak-pihak yang terkena dampak negatif dari aktivitas bisnis perusahaan?

Apakah mekanisme penanganan keluhan telah dijalankan secara efektif oleh perusahaan? Apakah perusahaan mendapatkan kritikan terkait efektifitas penanganan dari pihak-pihak dan/atau para stakeholder yang terkena dampak? Bagaimana penilaian para pihak/ stakeholder yang terkena dampak terhadap proses pemulihan keadaan yang dilakukan perusahaan? Apakah proses pemulihan keadaan menghasilkan perubahan kebijakan HAM di perusahaan secara keseluruhan?

Respon perusahaan Apakah perusahaan memiliki itikad baik untuk melakukan komunikasi terkait penyelesaian dampak negatif HAM? Apakah perusahaan menanggapi permintaan para pemegang hak & perwakilan sah suatu kelompok tentang penjelasan komperehensif tentang cara penyelesaian masalah HAM? Apakah perusahaan melaporkan bagaimana upaya penyelesaian dampak HAM berat?