Aceh-Papua: Pelanggaran HAM di tengah Investasi

Aceh-Papua: Pelanggaran HAM di tengah Investasi

ASASI EDISI JULI- AGUSTUS 2011

www.elsam.or.id

daftar isi editorial

04

Menidak pada Kekerasan setiap pengalaman kekerasan meninggalkan sengkarut dalam kehidupan korban yang tak mudah untuk hilang atau bahkan menjadi bagian utuh dari hidup yang terus ditanggungnya,

laporan utama

5 - 12

Mari Bersama Mengalami Papua Perbaikan keadaan di Papua hanya mungkin terjadi jika lebih banyak orang non-Papua memperbincangkan dan sekaligus mempertanyakan kerja-kerja aparatur pemerintah di Papua. Tanpa keterlibatan orang non-Papua semakin meneguhkan pandangan dari Papua bahwa orang non-Papua di Indonesia ini terus melupakan mereka dan membiarkan mereka terkurung dalam masalah sendirian.

Mega Proyek MIFEE: Suku Malind Anim dan Pelanggaran HAM MIFEE atau Merauke Integrated Food and Energi Estate merupakan program pengembangan pangan dan energi yang dikelola secara terpadu di wilayah Merauke, Provinsi Papua. Dinamika kebijakan food estate ini tampak berhubungan erat dengan kepentingan Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi nasional dari meningkatnya permintaan dan harga komoditi pangan dunia.

(muridan-papua.blogspot.com)

Kolom daerah

13-15

Sabtu Kelabu di Urut Sewu Sabtu, 16 April 2011, menjadi sejarah kelam bagi warga Desa Setrojenar, Bulus Pesantren, Kebumen. Beberapa kompi pasukan TNI Angkatan Darat (AD), tanpa didahului dengan negosiasi, langsung menyerang mereka. Tentara mencokok, menembaki, menendang, menyeret, dan menangkapi warga secara sepihak. Aksi brutal itu terjadi di sepanjang jalan menuju Markas Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) TNI AD.

biografi

21

Memoar untuk Ibu Ade, Guru dan Sahabat Ade Rostina Sitompul, salah satu sahabat ELSAM meninggalkan kita pada Jumat, 8 Juli 2011. Ibu Ade adalah aktivis yang mempunyai visi ke depan dan selalu bekerja dalam tahapan yang runtut.

resensi

22-23

Memahami Papua dengan Perspektif Politik Hak Asasi Manusia

Penetapan Ulu Masen untuk kawasan REDD, tidak menjamin sama sekali bagi wilayah lain di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan REDD yang disepakati. Konsesi untuk pertambangan dan perkebunan tetap diberikan. Demikian juga legalisasi pembukaan kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan. Lantas, dimana posisi REDD sebagai skema global untuk mereduksi pemanasan global? sementara berbagai aktivitas yang meningkatkan pemanasan global terus dilakukan dan dilegalisasi?

nasional

24

16-17

Menuju Ratifikasi OPCAT Dalam RANHAM tahun 2011-2014, Ratifikasi OPCAT direncanakan dilakukan pada 2013. Artinya, Indonesia memiliki dua tahun untuk mempersiapkan diri, baik secara hukum, infrastruktur, serta sumberdaya, agar ketika waktu ratifikasi, seluruh infrastruktur telah siap. Karena Indonesia terikat pada kewajiban mencegah terjadinya penyiksaan dan perlakuan buruk yang dimuat di Konvensi Menentang Penyiksaan, pembentukan mekanisme pencegahan penyiksaan tidak boleh ditunda-tunda dengan sengaja.

monitoring sidang

Telah terjadi pergeseran perjuangan di Papua. Awalnya perjuangan hak asasi manusia, selanjutnya menjadi perjuangan politik. Demikian setidaknya menurut Amiruddin Al Rahab (2008), pemerhati Papua yang juga aktivis hak asasi manusia.

profil elsam

REDD di Ulu Masen: Di Mana Masyarakat ditempatkan?

18-20

Sidang Deden, Sidang Korban Kamis, 28 Juli 2011, menjadi hari antiklimaks persidangan Kasus Cikeusik. Pada hari itu majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Serang memvonis sangat rendah 12 orang pelaku penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, yang menyebabkan tiga orang Ahmadiyah meninggal dunia.

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

www.elsam.or.id

Redaksional Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi: Indriaswati Dyah Saptaningrum Redaktur Pelaksana: Widiyanto Dewan Redaksi: Widiyanto, Indriaswati Dyah Saptaningrum, Otto Adi Yulianto, Zainal Abidin, Wahyu Wagiman

surat pembaca Preseden Buruk Hakim Cikeusik Patut disesalkan ringannya vonis pelaku penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten yang menewaskan tiga anggota Jamaah secara mengenaskan. Hakim gagal menjadi penyambung lidah keadilan tapi terpaku pada tuntutan jaksa. Kita melihat keadilan makin jauh di negeri ini, tersandera kekuasaan yang bar-bar.

Widya-Depok

Redaktur: Indriaswati DS, Otto Adi Yulianto, Triana Dyah, Wahyu Wagiman,Wahyudi Djafar, Andi Muttaqien, Ester Rini Pratsnawati, Paijo Sekretaris Redaksi: Triana Dyah Sirkulasi/Distribusi: Khumaedy Desain & Tata Letak: alang-alang Penerbit: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Segenap Pimpinan dan Pengurus Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mengucapkan

Penerbitan didukung oleh:

Alamat Redaksi: Jl. Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510, Telepon: (021) 7972662, 79192564 Faximile: (021) 79192519 E-mail: [email protected], [email protected] Website: www.elsam.or.id.

Redaksi senang menerima tulisan, saran, kritik dan komentar dari pembaca. Buletin ASASI bisa diperoleh secara rutin. Kirimkan nama dan alamat lengkap ke redaksi. Kami juga menerima pengganti biaya cetak dan distribusi berapapun nilainya. Transfer ke rekening

Tulisan, saran, kritik, dan komentar dari teman-teman dapat dikirimkan via email di bawah ini: [email protected]

ELSAM Bank Mandiri Cabang Pasar Minggu No. 127.00.0412864-9


ASASI EDISI JULI-AGUSTUS 2011

03

editorial Menidak pada Kekerasan

E

LSAM mengawali tahun kerja ini dengan sebuah catatan penting mengenai rekaman kekerasan yang terjadi selama tahun 2010. Setidaknya terjadi 99 peristiwa yang berhasil direkam yang melibatkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi, 40 tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Catatan itu juga merujuk sebanyak 30 kasus penyiksaan yang terjadi dalam proses penyidikan, 32 kasus penganiayaan, dan 16 kasus kekerasan yang melibatkan polisi yang dilaporkan ke KOMNAS HAM. Seperti sebuah gunung es, jumlah tersebut hanyalah pucuknya. Jumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia sesungguhnya sangat mungkin jauh melebihi angka yang berhasil dicatat dan terlaporkan. Sampai saat ini, narasi yang sama masih terus bermunculan dalam berbagai variasinya, baik variasi pelaku maupun korban. Sehingga meski setiap pengalaman kekerasan meninggalkan sengkarut dalam kehidupan korban yang tak mudah untuk hilang atau bahkan menjadi bagian utuh dari hidup yang terus ditanggungnya, di hadapan publik, narasi yang rutin tergambar dalam deretan angkaangka itu seolah kehilangan sengatnya. Terhenti sebagai deretan statistik yang berubah dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, dibalik angka ini, tersembunyi pekerjaan rumah yang tak kunjung bisa dirampungkan oleh Pemerintah yang mengklaim dirinya sebagai produk reformasi dan demokrasi karena dipilih secara langsung oleh rakyat. Apabila dicermati, narasi kekerasan inilah yang menjadi benang merah dari satu lokalitas di Setrojenar ke lokalitas lain di Papua. Secara jarak dan komunikasi jelas antara Setrojenar di pesisir selatan Kebumen, Jawa Tengah, dengan Papua, tak terhubung. Dipisahkan dengan jarak fisik ribuan kilometer. Narasi yang sama pula yang menghubungkan pengalaman kekinian ini dengan memori seorang Ade Rostina Sitompul atau biasa dipanggil Ibu Ade, yang pergi dengan lembaran ingatan akan ratusan bahkan mungkin ribuan narasi serupa yang mulai dicatat semenjak tragedi kemanusian paruh 1965an, yang sampai saat ini tak juga memperoleh pengakuan dari negara. Apakah deretan statistik kekerasan itu akan naik atau turun di masa mendatang? Tak ada yang tahu secara pasti. Kita berharap angkanya menurun. Hanya saja melihat kondisi elit-elit yang berkuasa,


04


yang lebih gemar melakukan transaksi politik, optimisme tampaknya dipaksa tunduk dengan pesimisme. Yang pasti adalah pola dan peristiwa yang sama akan terus terjadi, narasi yang sama dalam bungkus yang berbeda akan terus berulang, sampai kita berhasil berkata tidak dan menarik garis tegas dari praktek yang sama di masa yang lalu. Sebab hanya dengan menarik garis pembatas yang tegas, satu budaya baru yang tidak membiarkan kekerasan tersebut akan dapat dikembangkan. Sayang masyarakat berhadapan dengan satu pemerintahan yang bebal untuk bisa menangkap suara para korban dan masyarakat yang angka persisnya tak pernah tertulis. Namun meski tak punya angka realitas keberadaan mereka tidaklah dapat disangkal dalam pengalaman keseharian. Dengan demikian, tak ada cara lain memutus rantai keberlangsungan ini selain menagih Pemerintah untuk berhenti menghindar dari tanggung jawab, mengambil langkah penting untuk menghadapi catatan narasi kekerasan itu dan memulihkan apa yang menjadi hak dari para korban. Akan selalu ada perbedaan mengenai cara paling tepat untuk menghadapinya, apakah melalui mata tertutup dewi keadilan, ataupun melalui pendekatan keadilan lainnya. Dan tak ada cara lain untuk menagih tanggung jawab pemerintah kecuali masyarakat dan para korban kembali merapatkan barisan untuk bersuara dalam tiap kesempatan dan ruang yang ada untuk merebut kembali haknya. Indriaswati D. Saptaningrum Direktur Eksekutif

laporan utama Mari Bersama Mengalami Papua Oleh Amiruddin al Rahab (Direktur Eksekutif The Research Institute for Democracy and Peace/The Ridep)

P

ada 5-7 Juli 2011 telah berlangsung sebuah konferensi penting menyangkut masa depan penyelesaian masalah Papua masa mendatang. Acara bertajuk “Konferensi Papua Tanah Damai” itu diadakan di Jayapura, dengan dihadiri sejumlah utusan pemerintah pusat, petinggi militer, pemerhati, tokoh, dan faksi-faksi politik di Papua. Konferensi berhasil menyusun sejumlah indikator bidang politik, hukum, hak asasi manusia, keamanan, ekonomi, dan lingkungan hidup dari konsensus yang disebut “Papua Tanah Damai”. Masih di acara tersebut, peserta Konferensi dari pelbagai faksi politik di Papua telah menyepakati “Deklarasi Perdamaian”. Mereka menyatakan bahwa dialog merupakan sarana terbaik untuk mencari solusi yang tepat untuk penyelesaian konflik rakyat Papua dengan Pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), dalam sambutan pembukaan Konferensi, mengatakan bahwa, “kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah. Sebagai negara demokrasi, cara-cara kekerasan tidak boleh lagi digunakan.” Hal senada juga disampaikan Kepala Staf Daerah Militer (Kasdam) Cenderawasih. Kasdam menegaskan bahwa Papua bukan daerah dalam status darurat militer, melainkan ‘tertib sipil’. Bila menyimak pandangan dua pejabat tersebut, tampak ada semangat baru untuk menyelesaikan masalah Papua yang telah berlangsung selama empat dekade terakhir ini. Penggunaan cara-cara lama, dengan pendekatan kekerasan dan militer, sudah tidak zamannya lagi dipakai. Apalagi arahan Presiden SBY dalam pertemuan refleksi pada kepada pejabat negara di Bogor, pada 19 April 2011, menyatakan, “kebebasan dan hak asasi manusia sangat dijamin. Kebebasan berserikat dan berkumpul, termasuk ruang bagi protes dan ekspresi politik masyarakat.” Penyelesaian masalah Papua makin mendapatkan momentumnya sekarang dengan

rencana Pemerintah membentuk badan baru yang khusus menangani Papua dengan pendekatan sosial-politik dan sosial-ekonomi. Puak Etnis dan Masalah Papua Demokratisasi yang ditandai dengan desentralisasi dan liberalisasi politik ternyata makin kencang mendorong kancah politik saat ini bergerak ke puak-puak etnis. Dalam situasi seperti itu, menjadi pemerhati atau menjadi terlibat dalam advokasi tentang persoalan di satu daerah, akan selalu mengunda ng pertanyaan yang tak terduga, “Anda orang mana?” Saya mendapat pertanyaan seperti ini berpuluh kali di Papua. Pertanyaan seperti itu biasanya saya jawab dengan senyum, sambil mengucapkan “saya orang Indonesia.” Sebagai orang Indonesia (WNRI) saya memberanikan diri untuk bergelut dengan masalahmasalah sosial-politik dan HAM di Papua. Saya memberanikan diri karena saya sesungguhnya takut, sebab sahabat-sahabat di Papua selalu melihat saya agen NKRI. Sementara para pejabat Indonesia selalu menyatakan saya bersimpati pada gerakan Papua. Sesunguhnya saya hanya menjalankan kewajiban sebagai WNRI yang dididik Pancasila dan Konstitusi Indonesia. Melihat kondisi Papua membuat kita tidak sampai hati. Ratusan warga negara ini di sana belum mendapatkan hak-haknya sebagai WNRI di Papua. Artinya sampai saat ini masih ratusan ribu orang rakyat RI ini di Papua yang belum mengalami hidup layak, sebagaimana seharusnya seorang warga Negara. Padahal Papua telah diberikan Otonomi Khusus oleh Pemerintah sejak tahun 2001 melalui UU No. 21 tahun 2001. Pemerintah Jakarta pun ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA


05

laporan utama

KONFERENSI DAMAI PAPUA. Gubernur Papua Barnabas Suebu (kiri) didampingi Kapolda Papua, Irjend Bekto Suprapto (tengah) dan Danrem 172/PWY, Kol Inf. Daniel Ambat (kanan) saat menyampaikan paparan dalam Konferensi Damai Papua di Aula Uncen, Abepura, Jayapura, Papua, Selasa (5/7). Dalam konferensi tersebut diharapkan semua pihak pemangku kepentingan dapat menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di tanah Papua untuk menuju tanah damai. dokumen: FOTO ANTARA/Anang Budiono/Koz/Spt/11.

mengguyur trilyunan rupiah setiap tahun bagi Papua. Mana mungkin, setelah 10 tahun keadaan tidak membaik? Bagaimana mungkin itu semua terjadi? Kondisi kelam ini terjadi karena Pemerintah dan kelompok-kelompok politik di Papua samasama terjebak dalam “kubangan separatisme”. Artinya, segala tindakan di Papua akan selalu diukur oleh Jakarta dengan “menguntungkan atau merugikan kelompok separatis”. Sementara kelompok-kelompok politik di Papua akan selalu mencurigai apapun inisiatif Pemerintah sebagai upaya “penipuan apa lagi yang dilakukan oleh Pemerintah”. Karena berada terus-menerus dalam “kubangan” itu, kedua belah pihak tidak pernah bisa membangun saling percaya. Ketiadaan saling percaya itu ada sejak dulu sampai di era Otonomi Khusus ini. Jadi Pemerintah takut menjalankan Otonomi Khusus secara konsisten karena takut dibajak oleh “kelompok separatis”. Sementara orang di Papua selalu melihat Otonomi hanya siasat Jakarta saja. Akibatnya, tidak ada yang produktif yang lahir sebagai perbuatan. Satu-satunya buah dari Otsus sekarang ini adalah “Uang Otsus” yang pada gilirannya uang ini menjadi sumber “perkelahian” di Papua. ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

06


Tidak ada yang baru di Papua jika kita bicara perbaikan kehidupan rakyat (bukan perbaikan hidup pejabat), yang oleh UU Otsus disebut sebagai “orang asli Papua”. Maka dari itu pantas kita bertanya saat ini, bagaimana mungkin di Indonesia, negara demokrasi yang dipuji oleh banyak kalangan internasional dan diagung-agungkan pula di Jakarta bisa ada situasi seperti di Papua sekarang ini. Bisa dikatakan, reformasi politik 13 tahun lalu yang ditujukan untuk memperbaiki keadaan di seluruh Indonesia, ternyata tidak berbekas di Papua. Keadaan di Papua masih sama dengan 13 tahun yang lalu itu, dimana atas nama pemberantasan gerakan separatisme, orang-orang bisa terbunuh, masuk penjara dan lain sebagainya. Artinya, selama 13 tahun ini, Pemerintah tidak bisa menemukan pintu masuk bagi upaya penyelesaian masalah di Papua ini. Ini tantangan kita bersama, juga tokoh-tokoh Papua. Harus ada desakan kepada Pemerintah dan tokoh-tokoh Papua untuk mengambil langkah-langkah baru agar sama-sama bisa keluar dari “kubangan separatisme” yang telah menjebak terlalu lama. Otonomi Khusus a la UU No.21 tahun 2001 tidak memadai lagi untuk mengatasi masalah di Papua. Harus dicarikan formula barunya. Ada dua alasan untuk itu. Pertama UU Otsus itu sendiri telah tercabik-cabik oleh sekian banyak peraturan turuanannya, mulai dari Instruksi Presiden (Inpres), Peraturan Pemerintah (PP), Perppu maupun UU serta Putusan MK. Kedua, legitimasi politik UU Otsus terus minus, sehingga diperlukan kebijakan yang legitimasinya lebih full. Khususnya legitimasi dari kelompok-kelompok yang selama ini berkonfrontasi dengan Pemerintah. UU Otsus yang minus itu telah pula ditegaskan oleh dua gubernur di 1 Papua serta oleh wakil ketua DPRP. Jalan keluar yang bisa ditempuh adalah menggelar dialog dengan tokoh-tokoh yang mewakili Papua. Dialog ini tentu ditujukan untuk mencari pintu masuk bagi upaya menyelesaikan masalah secara tuntas dan sekaligus memperbaharui komitmen kedua belah pihak. Dalam dialog itu, tentu perwakilan dari merekamereka yang selama ini berkonfrontasi harus menjadi aktor utama yang diajak duduk di meja. Saya menegaskan dialog itu, merupakan jalan untuk mencari kesepakatan-kesepakatan baru yang

“Mari Kitong Bikin Papua Jadi Tanah Damai” emmanuel-pandega.blogspot.com

berguna dalam jangka panjang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah baru yang mampu menembus segala halangan yang selama ini ada. Tentu usulan tersebut akan memunculkan pertanyaan (klasik): siapa dari Papua yang bisa mewakili demikian banyak suku di Papua? Tentu saja Pemerintah tidak berdialog dengan suku-suku, melainkan dengan pemimpin komunitas politik Papua. Oleh karena itu, biarkan tokoh-tokoh di Papua memilih pemimpin mereka. Yang penting adalah Pemerintah menyatakan siap untuk berdilog dengan menunjuk seseorang atau beberapa orang dari Pemerintah untuk memulai memasuki gerbang dialog itu. Dialog sebagai jalan keluar tentu dengan maksud agar Papua bisa menggapai masa depan yang lebih baik. Artinya, kehebatan Papua lah yang akan dihasilkan dalam dialog itu, bukan kehebohan baru sebagaimana selama ini terjadi. Dalam 13 tahun ini dapat dikatakan, dalam menangani 2 masalah Papua, yang terjadi hanya “Heboh”. Setelah itu diam. Pemerintah seakan seperti orang bagun tidur yang kaget ketika terjadi sesuatu di Papua. Padahal masalah Papua itu bukan terjadi hari ini, melainkan sejak 40 tahun yang lalu. Ingat, Papua menjadi bagian dari Indonesia terlambat 24 tahun (1945 ke 1969). Ini yang perlu kita sama-sama kita sadari sebagai modal membangun Papua ke depan.

Perbaikan keadaan di Papua hanya mungkin terjadi jika lebih banyak orang non-Papua memperbincangkan dan sekaligus mempertanyakan kerja-kerja aparatur pemerintah di Papua. Tanpa keterlibatan orang non-Papua yang lebih intensif, khususnya kalangan intelektual, akdemisi, politisi dan pemuda serta mahasiswa di luar Papua, maka akan sulit mendorong Pemerintah untuk mengambil langkah maju di Papua. Tanpa keterlibatan orang non-Papua semakin meneguhkan pandangan dari Papua bahwa orang non-Papua di Indonesia ini terus melupakan mereka dan membiarkan mereka terkurung dalam masalah sendirian. Solidaritas dari kita semua yang non-Papua kepada saudara-saudara di Papua sekarang ini menjadi sangat diperlukan. Hanya dengan itu keadaan di Papua bisa diperbarui dan diperbaiki. Dan dialog Pemerintah dengan tokoh-tokoh dari Papua bisa diwujudkan. Seturut dengan itu orangorang di Papua juga harus bisa membuka diri untuk menerima dan menghargai pandangan dari mereka yang non-Papua. Keterangan 1. 2.

Lihat Kompas, 12 Februari 2010. Lihat buku saya dengan judul Heboh Papua; Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme, terbitan Komunitas Bambu.



07

laporan utama Mega Proyek MIFEE: Suku Malind Anim dan Pelanggaran HAM Oleh Y.L. Franky (Direktur PUSAKA)

M

IFEE atau Merauke Integrated Food and Energi Estate merupakan program pengembangan pangan dan energi yang dikelola secara terpadu di wilayah Merauke, Provinsi Papua. Gagasan MIFEE dimulai dari proyek Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) yang digagas Bupati Merauke, John Gluba Gebze (JGG), pada tahun 2007. Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008 – 2009, yang meminta Menteri Pertanian mengeluarkan kebijakan pengembangan food estate di wilayah paling ujung timur Indonesia itu. Dinamika kebijakan food estate ini tampak berhubungan erat dengan kepentingan Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi nasional dari meningkatnya permintaan dan harga komoditi pangan dunia. Jadi semata-mata untuk merespon krisis pangan dunia, apalagi dalihnya untuk memantapkan ketahanan pangan nasional. Gagasan pengembangan food estate berbasiskan pada ketersediaan lahan tanaman skala luas (minimal 25 hektar) yang pengelolaannya menggunakan sistem industri agribisnis yang berbasis manajemen dan organisasi modern dengan teknologi dan ilmu pengetahuan modern, serta melibatkan swasta dan modal besar. Kementerian Pertanian mencanangkan luas areal MIFEE seluas 2,5 juta hektar, namun perkembangannya Tim Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Nasional (BKPRN) merekomendasikan sebesar 1.282.833 ha atau sekitar 30 persen dari luas wilayah Kabupaten Merauke saat ini. Keterlibatan pihak perusahaan swasta dalam dan luar negeri sangat kental mendominasi proyek MIFEE, hingga mempengaruhi kebijakan Pemerintah yang telah mengeluarkan aturan dan kemudahan fasilitas moneter, tax holiday, dan janji menyediakan tanah luas. Sedangkan urusan modal, teknologi, dan input produksi lainnya diserahkan kepada perusahaan yang mempunyai relasi bisnis dengan perusahaan multinasional dan lembaga-lembaga keuangan international, serta menguasai pasar pangan dan energi dunia. Kebijakan peraturan yang mendukung MIFEE dan keterlibatan perusahaan swasta, antara


08


lain: UU No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus; UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang menetapkan Merauke sebagai kawasan andalan untuk pertanian dan perkebunan; PP No. 18 tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, yang menjustifikasi perusahaan swasta untuk menguasai lahan di wilayah Papua dapat diberikan dua kali lebih luas atau sama dengan 20.000 hektar (Pasal 18); PP No 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; PP No. 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar; Inpres No. 10 tahun 2011 tentang Penundaaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut; RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Di lapangan Merauke, operator perusahaan aktif melakukan pendekatan dan negosiasi kepada marga pemilik lahan dan lembaga adat setempat untuk meminta restu penggunaan tanah dan hutan adat, melakukan akuisisi lahan dengan cara ‘tiputipu’. Pemerintah juga aktif mempromosikan MIFEE dan mengajak investor berinvestasi. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Menteri Pertanian Suswono pada Asean Summit ke-18 tahun 2011 di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Menteri Suswono mengundang investor negara Asean untuk berinvestasi mengembangkan kawasan food estate di Papua. Hingga saat ini, pemerintah daerah setempat sudah mengeluarkan ijin lokasi maupun surat rekomendasi kepada 46 perusahaan atas lahan seluas lebih dari 1.864.395 hektar. Kemungkinan jumlahnya akan semakin bertambah seiring dengan kemudahan yang ditawarkan pemerintah. MIFEE Datang dari Langit Penduduk Merauke berdasarkan pendataan penduduk asli Papua tahun 2010 berjumlah sebanyak 195.712 jiwa. Sebagian besar diantaranya merupakan penduduk non Papua. Sebesar 61,95% berasal dari luar Pulau Papua, seperti Jawa, Nusa

Tenggara, dan Maluku. Sisanya Orang Papua Asli (OPA), sebesar 38,05 persen, yang sering disebut suku Malind Anim. Sejak awal, mega proyek MIFEE sudah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak OPA yang berdiam tersebar di 160 kampung dan 20 distrik. Semestinya, OPA memiliki hak-hak dan kekhususan otoritas yang otonom dan bebas untuk memberikan persetujuan terhadap setiap proyek pembangunan yang berlangsung di tanah Malind Anim dan akan mempengaruhi kehidupan OPA. Hak dan prinsip Free Prior Informed and Consent (FPIC) untuk menentukan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan tertuang dalam Deklarasi PBB tentang Hak Penduduk Asli dan terkandung dalam ketentuan menimbang UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Tetapi dalam prakteknya, Pemerintah mengabaikan ketentuan dan hak-hak tersebut. Demikian pula perusahaan yang cenderung beroperasi tanpa ada persetujuan masyarakat atau melakukan musyawarah dengan cara terpaksa atau tidak bebas, setelah perusahaan menggusur lahan dan hutan. Bupati baru Merauke, Romanus Mbaraka, dalam Diskusi Meja Bundar MIFEE di Jakarta, pada Juni 2011, mengatakan bahwa “konsep dan kebijakan MIFEE seperti datang dari langit yang tidak diketahui masyarakat Merauke.” Pemerintah pusat merancang dan mengeluarkan kebijakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan masyarakat. Kebanyakan kasus di lapangan, Orang Malind Anim ataupun organisasi informal kelembagaan adat mereka tidak pernah mendapatkan informasi yang lengkap terhadap manfaat dan dampak proyek yang beroperasi di tanah adat OPA. Masyarakat bingung. Mereka tidak pernah membuat kesepakatan dan bahkan menolak kehadiran proyek. Namun perusahaan yang datang dari jauh dan memandang dari tempat yang tinggi, tidak peduli dengan pandangan, norma dan hak-hak masyarakat dan semaunya melakukan penggusuran lahan. Marga Aluend dari Kampung Sanggase, Okaba, salah satu pemilik lahan di lokasi industri PT. Medco Papua Industri Lestari, bersaksi jika mereka tidak pernah memperoleh informasi dari anak perusahaan Medco Grup tersebut tentang kegiatan industri kayu chip dan bubur kertas. Marga tersebut juga mengatakan tidak pernah ada kesepakatan sewa atas lahan seluas 2.800 ha. Marga Dinaulik di Nakias, tidak menduga perusahaan sawit PT. Dongin Prabhawa menggusur hutan dan tempat keramat mereka, padahal belum ada perundingan. Dalam hal ini, Pemerintah maupun perusahaan telah melanggar hak-hak masyarakat atas pembangunan, hak atas tanah, hak atas informasi dan hak atas kebebasan. Fenomena akuisisi lahan (land grab) yang massif oleh perusahaan swasta yang terjadi di negara

berkembang merupakan bentuk neokolonialisme yang sangat berbahaya. Laporan FAO (Subandriyo, 2010), percepatan akuisisi lahan tersebut akan menempatkan negara miskin pada posisi rentan menghadapi ancaman krisis pangan. Selain petani akan terusir dari lahannya, dampak kerusakan ekologi karena pola intensive farming bakal sangat merugikan. Pola produksi industri modern yang dikelola investor (corporate-based food production) akan berhadap-hadapan dan memaksa terjadinya perubahan dalam hubungan dan corak produksi pertanian Orang Malind Anim yang masih tradisional (peasant and family based food production) dengan mengandalkan rumah tangga petani dan secara langsung terlibat mengusahakan lahan sendiri untuk menghasilkan makanan sendiri. Pada gilirannya perusahaan dapat mengendalikan dan mengelola semua urusan produksi hingga pemasaran tanaman pangan dan energi untuk kepentingan ekspor. Dalam grand design MIFEE (Juni 2010) dan Peta Rencana Investasi BKPMD menunjukkan ada 20 perusahaan mengusahakan tanaman tebu dengan luas lahan 762.116 ha, ada enam perusahaan hutan tanaman dengan luas lahan 626.819 ha, ada 10 perusahaan kelapa sawit dengan lahan seluas 389.887 ha dan ada lima perusahaan yang menghasilkan tanaman pangan padi, ubi kayu, jagung, kacang dan sebagainya dengan luas lahan 79.500 ha. Angka ini menunjukkan akuisisi lahan skala luas yang hanya dikuasai segelintir pemilik modal. Jelas sekali proyek ini hanya menguntungkan investor dan dipastikan akan menyingkirkan dan memaksa perubahan corak produksi pangan lokal. Komoditi yang dihasilkan keseluruhannya untuk kepentingan ekspor, seperti kayu serpih, bubuk kertas, minyak sawit dan tebu. Jika demikian, Orang Malind Anim yang kehidupan dan mata pencahariannya tergantung pada hutan, padang savana, rawa, kali dan sebagainya, akan tersingkir dan terbatas mengakses lahan untuk kegiatan produksi, mereka tidak dapat secara bebas mencari ikan, berburu hewan, tokok sagu dan sebagainya. Mereka juga tidak dapat bekerja dalam perusahaan dengan alasan keterbatasan ketrampilan dan atau hanya diterima sebagai buruh kasar kontrakan. Inilah yang dialami oleh warga Kampung Boepe, Zenergi dan Kaliki di sekitar areal proyek anak perusahaan Medco, PT. Selaras Inti Semesta dan warga Nakias di lokasi perusahaan sawit PT. Dongin Prabhawa. Mereka kehilangan hak atas mata pencaharian, hak atas kehidupan yang memadai, hak atas lingkungan yang sehat dan aman, hak atas pangan karena kehilangan kemampuan untuk memenuhi dan menghasilkan kebutuhan pangan sendiri, serta tindakan diskriminasi dalam memperoleh hak atas pekerjaan. ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA


09

laporan utama Kehadiran proyek MIFEE akan diikuti peningkatan arus migrasi penduduk yang berasal dari luar Papua dan daerah sekitar Merauke yang berlangsung secara programatik dan inisatif sendiri untuk menjadi karyawan dan buruh tani perusahaan. Dibayangkan ada lebih dari 4.000.000 jiwa yang akan datang ke Tanah Malind Anim dengan berbagai ragam latar belakang sosial dan budaya. Kebudayaan dominan dari luar dan disokong oleh instrumen budaya ekonomi modern akan menyingkirkan Orang Malind Anim, sehingga dikhawatirkan terjadinya penyingkiran secara paksa terhadap kehidupan sosial budaya dan ekonomi Orang Malind Anim. Pengalaman proyek transmigran dari Jawa di Merauke pada masa lampau dapat dirasakan dan dilihat dampaknya hari ini. Orang Malind Anim masih terpuruk dalam kemiskinan dan ketertinggalan, sebaliknya penduduk yang baru datang dapat dengan cepat mengembangkan kehidupan sosial budaya dan ekonominya. Saat ini, di lapangan banyak terjadi konflik dan perselisihan antar marga terkait dengan klaim dan pemberian kompensasi hak atas tanaman yang tumbuh dan sewa tanah. Banyak masyarakat Malind Anim di kampung-kampung resah dan melakukan protes secara damai menolak kehadiran proyek MIFEE. Masyarakat takut untuk bersuara dan melakukan aksi-aksi lebih keras karena sering mendengar, menyaksikan dan mengalami langsung tindakan kekerasan aparat dan tudingan separatis. Hak berpendapat dan berkumpul secara bebas untuk membicarakan MIFEE dan soal-soal kerakyatan masih tidak bebas, dibatasi dan dapat dipelintir menjadi isu anti pembangunan, disintegrasi dan mengancam keamanan negara. Hal ini sudah terlihat dalam kasus penahanan dan pemeriksaan aktivis Solidaritas Rakyat Papua Tolak MIFEE (SORPATOM) di Merauke yang melakukan aksi protesnya pada Oktober 2010 dan kasus kekerasan yang dialami oleh warga Kampung Zenegi dan Sanggase. Pembangunan Orang Malind Anim Pendekatan keamanan dengan cara-cara kekerasan, intimidasi dan teror, tidak akan mampu membungkam suara rakyat. Justru sebaliknya, pendekatan keamanan ini akan menimbulkan kebencian rakyat dan bertentangan dengan konstitusi dan hak moral. Sumber masalahnya yang harus dibereskan, yakni paradigma mega proyek MIFEE yang harus diubah dari pro modal menjadi paradigma pembangunan manusia yang berpihak pada kesejahteraan, keselamatan dan keamanan rakyat, pro pada rakyat miskin (pro poor) dan pro pada lingkungan (pro environment ), tidak semata-mata mengejar


10


pertumbuhan ekonomi (pro growth) dan menggemukkan akumulasi modal korporasi. Dalam konteks hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob), maka pemerintah memiliki tugas dan kewajiban untuk memajukan dan pemenuhan hak atas pangan secara komperehensif, selain itu, Pemerintah wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak Orang Papua Asli untuk mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera dan bermartabat. Kewajiban dimaksudkan adalah kewajiban pemerintah di semua tingkatan untuk tidak menghilangkan satu-satunya sarana penghidupan pangan yang tersedia kepada seseorang, kewajiban menghindari perampasan hak dan melindungi orangorang dan pola produksi pangan setempat, melindungi jenis tanaman pangan setempat dari perampasan oleh orang lain, tekanan kebijakan dan praktik international yang mengancam merampas sarana penghidupan masyarakat. Kewajiban Pemerintah untuk melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat atas tanah dan wilayah hidup Orang Malind Anim, mengembangkan dan menyediakan sistem keamanan dan perlindungan dalam praktik pengalihan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah. Pemerintah wajib membangun dan memberdayakan Orang Malind Anim dengan menyediakan sarana dan prasarana pengembangan ketrampilan dan pengetahuan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang memadai dengan berbasiskan pada ketersediaan sumberdaya dan modal sosial yang dimiliki masyarakat setempat. Memfasilitasi masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi mereka untuk mengakses modal pada lembaga keuangan dan meningkatkan kapasitas pengelolaan dana yang akuntabel. Tidak kalah pentingnya, adalah perlunya Pemerintah dan aparatus keamanan negara serta warga mengerti, memajukan, menghormati dan melindungi hak-hak dasar Orang Papua Asli, hak atas tanah, hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul, hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, hak untuk menentukan dan memutuskan kebijakan dan pembangunan yang akan berlangsung di atas tanah dan wilayah hidup mereka. Pembangunan di tanah Malind Anim tanpa didahului dengan perubahan paradigma dan kebijakan yang mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat, niscaya tidak akan langgeng dan sebaliknya menimbulkan konflik terus menerus.

laporan utama REDD di Ulu Masen: Di Mana Masyarakat ditempatkan? Oleh Ina Nisrina Has (Koordinator Program BINGKAI Indonesia) “Ulu Masen? Itu nama majalah, saya tidak paham artinya, tapi ada Gunung di Sampoiniet 1 namanya Pucok Masen.”

P

ak Hasnita, tidak bisa menjelaskan keberadaan Ulu Masen yang kami maksud. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat yang tinggal di Kemukiman Sarah Raya, Aceh Jaya yang berada dalam kawasan Ulu Masen yang sangat terkenal, khususnya bagi pihak yang giat mencermati isu perubahan iklim. Konon, Wilayah Ulu Masen ditetapkan sebagai salah satu wilayah uji coba penerapan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD), sebuah skema mitigasi untuk mereduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Istilah “Ulu Masen” mulai diperkenalkan oleh Flora Fauna International (FFI), sebuah organisasi nonpemerintah yang berbasis di Inggris, pada tahun 2007 atas keputusan komunitas yang diwakili oleh Imum Mukim atau kepala masyarakat adat Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2003. Penamaan Ulu Masen diambil dari istilah “Pucok Masen” yang terletak di Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Jaya. Nama Ulu Masen dianggap mampu mewakili satu kawasan ekosistem hutan di bagian utara Provinsi Aceh ini. Sedangkan nama “masen” berasal dari nama sungai yang hulunya berada dalam kawasan hutan tersebut. Kawasan Ulu Masen luasnya 750.000 hektar berada di lima wilayah administratif Aceh: Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh Besar. Terdiri dari 21 kecamatan dan 52 Mukim dengan populasi sebesar 982. 010 orang. Pemerintah Aceh melakukan kemitraan dengan Carbon Conservation International Pty Ltd dan organisasi lingkungan internasional Flora dan Fauna International (FFI) telah menetapkan Ulu Masen sebagai kawasan uji coba REDD. Diperkirakan bahwa lebih dari 3,3 juta ton kredit karbon akan dihasilkan setiap tahun dari proyek di wilayah sekitar 750.000 hektar tersebut dengan mengurangi 85% dari 2 deforestasi dasar yang ada, 9.500 hektar per tahun. Kemampuan menyerap karbon tersebut diperkirakan dapat menghasilkan dana kompensasi skema REDD sebesar US$ 16,5 juta per tahun atau US$ 432 juta 3 selama 30 tahun mendatang. Di Indonesia, Pemerintah sudah menyatakan dirinya sebagai pendorong perlawanan terhadap pemanasan global dengan menerapkan program percontohan REDD. Saat ini, berkat bantuan beberapa negara seperti Norwegia, Jerman, Australia dan proyek privat percontohan REDD sudah mulai berjalan di beberapa wilayah yang salah satunya adalah Kalimantan Tengah dan segera menyusul delapan propinsi lainnya. REDD, dengan atau tanpa “plus”, sekalipun dilahirkan melalui proses panjang penuh dinamika, pada dasarnya sangat simpel melihat pola

hubungannya. Hutan yang berisi pepohonan telah dibuktikan secara ilmiah mampu menyerap karbondioksida (CO2). Karena kemampuannya tersebut, maka hutan harus dijaga eksistensinya. Untuk menjaga keberadaan hutan, dibutuhkan biaya. Untuk itu, negara-negara maju atau industri sebagai penghasil Gas Rumah Kaca diharuskan membayar sebagai kompensasi bagi negara-negara pemilik hutan. Karena telah membayar, tentu ada jaminan jika biaya yang telah dikeluarkannya digunakan sesuai dengan peruntukannya. Artinya, kondisi ini tidak lebih baik dari sebuah transaksi beli kopi di Warung Kopi “Solong”, yang cukup terkenal di Ulee Kareng, Banda Aceh. Pembeli yang memesan kopi dan membayar, harus mendapatkan apa yang dipesannya. Jika tidak, pembeli dapat melakukan tindakan sebagai bentuk mempertahankan haknya. REDD tidak lebih dari sebuah transaksi ekonomi (dagang) yang berujung pada untung dan rugi. Sayangnya, pola dagang sangatlah tidak sehat karena telah terang benderang siapa yang akan mendapatkan keuntungan yang akan mengalami kerugian dan bangkrut. Yang menjadi persoalan, karena transaksi tersebut dipahami sebagai dagang semata, maka menjadi tidak berdampak apa-apa bagi pelestarian hutan secara menyeluruh. Penetapan Ulu Masen untuk kawasan REDD, tidak menjamin sama sekali bagi wilayah lain di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan REDD yang disepakati, dan kenyataannya memang demikian. Konsesi untuk pertambangan dan perkebunan tetap diberikan. Demikian juga legalisasi pembukaan kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan. Lantas, dimana posisi REDD sebagai skema global untuk mereduksi pemanasan global? sementara berbagai aktivitas yang meningkatkan pemanasan global terus dilakukan dan dilegalisasi? Proses Sepihak Pelaksanaan Percontohan Aceh merupakan daerah yang menempatkan adat sebagai sebuah sistem yang terstruktur dan bernilai historis. Secara konstitusi, dikuatkan melalui Pasal 98 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur lembaga adat sebagai bagian dari penjabaran perjanjian damai Helsinki. Untuk pengimplementasiannya diatur dalam Qanun No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Lembaga Adat Aceh dan Qanun No. 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Tradisi pengelolaan hutan yang arif bijaksana telah dipraktikkan secara turun temurun melalui lembaga adat uteun (hutan) yang dipimpin oleh ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA


11

laporan utama Panglima Uteun (Panglima Hutan). Panglima Uteun merupakan unsur Pemerintahan Mukim yang bertanggungjawab kepada imum mukim. Panglima Uteun mempunyai peran strategis dalam upaya pengelolaan lingkungan, khususnya dalam hal pemanfaatan hutan dan hasilnya. Khazanah adat budaya ini masih melekat sebagai sebuah kearifan lokal yang masih ada dan harus dipertahankan, terutama pada kemukiman yang wilayahnya berdekatan dengan kawasan hutan. Menurut Budi Arianto dari Jaringan Kerja Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, dalam pengurusan hutan dilarang memotong pohon tualang, kemuning, keutapang, glumpang, beringin dan lain-lain kayu besar dalam rimba yang dirasa menjadi tempat bersarang lebah. Ini merupakan pantangan umum, yang apabila dilanggar dapat merugikan orang banyak, karena siapa saja boleh mengambil hasil-hasil madu yang bersarang di pohon-pohon besar itu. Dilarang memotong kayu-kayu meudang ara, bunga merbau, dan lain-lain kayu yang besar-besar yang dapat dibuat perahu atau tongkang, kecuali atas seizin dari Kedjroen atau Raja. Pemerintah Aceh telah menyatakan komitmen untuk menyelamatkan hutan kepada masyarakat internasional dalam konferensi the United Nations Framework Conference on Climate Change 4 (UNFCCC), pada 7 Desember 2007. Kontrak kesepakatan kerjasama penjualan dan pemasaran yang ditandatangani pada tanggal 9 Juli 2008 antara Pemerintah Aceh dan Carbon Conservation memberikan wewenang untuk memasarkan dan menjual kredit karbon Ulu Masen atas nama Pemerintah Aceh. Terdapat sejumlah ketentuan yang bertujuan untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat setempat, di antaranya ketentuan untuk memastikan pengembangan mekanisme pembagian pendapatan yang adil dengan orang-orang yang berdampak, mengakui peran lembaga adat sesuai dengan UU No 11/2006 tentang pemerintahan Aceh. Kita tentu sepakat bahwa masyarakat tempatan atau—yang ditempati sebagai area konsesi—harus menjadi prioritas utama dalam setiap inisiatif pengelolaan hutan. Meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kapasitas masyarakat menjadi penting dilakukan. Karena masyarakatlah yang akan merasakan dampak langsung dari penerapan REDD pada kawasan Ulu Masen. Dalam perundingan kerangka kerja PBB untuk perubahan iklim (UNFCCC), pembicaraan terkait penghormatan atas hak masyarakat adat dalam REDD masih terus berlanjut, bahkan hingga menghasilkan deklarasi atas hak masyarakat adat. Namun hingga tiga proses persiapan uji coba berlangsung, informasi tentang apa dan bagaimana REDD belum dipahami secara gamblang oleh masyarakat tempatan. Lebih ironis masyarakat yang tinggal di kawasan Ulu Masen, seperti Sarah Raya, Sampoiniet, Krueng Sabee dan Aceh Besar, umumnya tidak mengetahui bahwa wilayah yang mereka tempati masuk dalam kawasan yang ditetapkan sebagai 5 wilayah uji coba REDD. Proses konsultasi publik yang hanya melibatkan sejumlah mukim tentu saja tidak cukup mewakili suara masyarakat yang hidup dan bergantung pada kawasan hutan Ulu Masen. Apalagi ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

12


jika konsultasi tersebut hanya dilkukan sebagai “formalitas” untuk memenuhi prasyarat. Ironisnya dokumen desain proyek REDD Ulu Masen justru semakin menyulitkan posisi masyarakat adat. Disebutkan; “… Setelah semua proses respon/jawaban dilakukan dan tercapai kesepakatan maka akan dilakukan persetujuan tertulis dari Imuem Mukim sebagai perwakilan masyarakat. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka akan dilakukan negosiasi (renegotiate) agar tercapai persetujuan tertulis, jika upaya negosiasi tidak tercapai, maka wilayah mukim tersebut akan dikeluarkan dari wilayah project REDD 6 Ulu Masen. ” Pemerintah, tentu saja punya kuasa lebih dari sekedar mengeluarkan wilayah mukim dari proyek REDD Ulu Masen, mengingat adanya kebijakan publik untuk melakukan pencabutan hak atas tanah demi kepentingan umum dengan telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Selain itu, belum diposisikannya secara strategis UU Pemerintahan Aceh dalam pengelolaan hutan di Aceh akan menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Tumpang tindih antar kebijakan terjadi seiring dengan proses penerapan REDD pada Kawasan Ulu Masen. Demikian juga dengan posisi kelembagaan dan Masyarakat Adat dalam hak pengelolaan kawasan. Permenhut No. 30 tahun 2009 tentang Tata Cara Implementasi REDD justru semakin menyulitkan posisi Pemerintah Aceh dan masyarakat adat. Pasal 3 – 6 Permenhut yang memberikan ruang kepada pemilik HPH dan HGU akan mengalihkan pemanfaat dana kompensasi kepada pemilik izin. Sebaliknya, pada Pasal 7 cukup menyulitkan lembaga adat untuk mendapatkan hak kelola. Selain ketentuan ini masih membutuhkan peraturan lain yang belum jelas kapan diterbitkannya.

REFERENSI 1 2 3 4 5

Tandan Sawit Edisi III/Mei 2009 Majalah Ulu Masen, FFI, tahun 2008 Permenhut P.36/Menhut-II/2009 Down to Earth No.74, Agustus 2007 Jane Dunlop, REDD, Tenure and Local Communities,IDLO, November 2009 6 Ina Nisrina, Catatan Kritis Implementasi REDD di Ulu Masen, 2009

Keterangan 1. Wawancara dengan Pak Hasnita, Salah satu tokoh Masyarakat di Kemukiman Sarah Raya, Aceh Jaya, 2010 2. Jane Dunlop, RED: Tenure and local communities, IDLO, November 2009, hal. 27 3. WALHI Aceh, REDD: Antara harapan dan kenyataan, 2009. 4. Aceh green 2008 5. Riset dan dokumentasi oleh BINGKAI Indonesia bersama WALHI tahun 2010 6. Design Consent REDD Ulu Masen, Task Force REDD Aceh, Draft by Dewa Gumay

daerah Sabtu Kelabu di Urut Sewu Oleh Wahyudi Djafar (Staf Pelaksana Program Divisi Pemantauan Kebijakan ELSAM)

T

engah hari ketika sebagian besar warga sedang melepas penat dari terik matahari yang membakar, setelah sepagian bergumul dengan tanaman pertanian, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara rentetan tembakan membabibuta. Hari itu, Sabtu, 16 April 2011, menjadi sejarah kelam bagi warga Desa Setrojenar, Bulus Pesantren, Kebumen. Beberapa kompi pasukan TNI Angkatan Darat (AD), tanpa didahului dengan negosiasi, langsung menyerang mereka. Tentara mencokok, menembaki, menendang, menyeret, dan menangkapi warga secara sepihak.Aksi brutal itu terjadi di sepanjang jalan menuju Markas Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) TNI AD. Warga yang sedang mengolah sawah pun tak luput dari serangan itu. Penyerangan yang dilakukan oleh pasukan loreng hijau ini seolah menjadi klimaks dari seluruh rangkaian protes yang dilakukan warga Setro Jenar atas kehadiran tentara di wilayah ini. Di desa yang berdekatan dengan pesisir pantai selatan Jawa ini, puluhan tentara kerap melakukan serangkaian uji coba persenjataan. Konflik warga melawan tentara ini sudah terjadi bertahun-tahun dan kian meruncing setelah tewasnya lima bocah dari desa Setrojenar pada 22 Maret 1997, akibat ledakan mortir peninggalan pasukan TNI AD usai berlatih. Kekesalan warga terus bertambah dengan tindakan sepihak dari pihak TNI AD yang melakukan claiming atas lahan-lahan milik warga. Mengurai Pemicu Konflik Warga seringkali kesal dengan pihak TNI AD, yang tidak memberikan ganti rugi semestinya, terhadap tanaman pertanian mereka yang rusak akibat uji coba persenjataan. Lokasi latihan menembak Dislitbang TNI AD sangat dekat dengan areal pertanian warga. Ini yang memicu kemarahan warga, selain tentu saja, karena kematian lima bocah akibat mortar beberapa tahun silam itu. Kebijakan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, juga dianggap turut serta mempengaruhi memanasnya perseteruan antara warga dengan TNI AD. Setidaknya ada tiga kebijakan pemerintah yang terkait, atau bisa disebut menjadi akar bagi meletupnya peristiwa pada 16 April 2011. Kebijakan Pemerintah yang dianggap menjadi latar belakang konflik, adalah: Pertama, proyek pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS), yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Proyek pembangunan ini mengharuskan

pemerintah untuk melakukan pembebasan lahanlahan pertanian milik warga, yang akan diubah peruntukannya sebagai jalur lintas tersebut. Menyikapi kebijakan pembangunan JLS, para petani di wilayah ini kemudian membentuk sebuah paguyuban untuk memperjuangkan hak-hak mereka, khususnya terkait dengan ganti rugi atas tanah-tanah pertanian mereka. Paguyuban ini terbentuk pada 6 September 2005, dengan nama Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS). Forum ini menjadi payung besar bagi banyak organisasi petani yang berbasis desa-desa di Urut Sewu. Permasalahan menjadi kian bertambah ketika TNI secara sembunyi-sembunyi mulai ‘bermain’ untuk mendapatkan uang ganti rugi, dengan alasan pembebasan tanah yang diklaim sebagai kawasan militer. Panglima Kodam IV mengajukan permohonan ganti rugi ‘tanah TNI’ yang terkena tras jalan. Pihak TNI, dalam sebuah kesempatan sosialisasi, mengklaim bahwa luas lahan yang masuk kawasan latihan militer mencapai 317,48 ha. Padahal luasan ini tidak sesuai dengan Surat Bupati Kebumen No. 590/6774, yang mengatakan bahwa luas kawasan latihan TNI 500 meter ke utara dari batas/tepi air laut, dan memiliki panjang dari sungai Wawar di timur Kebumen (perbatasan KebumenPurworejo) dan ke barat sampai sungai Lukulo. Kedua, kebijakan yang dianggap sebagai pemicu konflik adalah rancangan peraturan daerah mengenai rencana tata ruang dan wilayah yang dirumuskan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kebumen, untuk tahun 2007-2027. Raperda ini menjadi polemik, akibat tindakan pihak TNI AD, yang mencoba menyisipkan agenda klaim mereka atas kawasan Urut Sewu sebagai kawasan latihan militer. TNI AD meminta kepada Pemda untuk memperluas kawasan militer (pertahanan keamanan), menjadi 1000 meter dari bibir pantai. Akibat ulah dari TNI dan Pemkab Kebumen, yang dianggap mengklaim secara sepihak, kontan mengundang reaksi masyarakat. Ketiga, ketika belum ada titik temu terkait dengan dua persoalan sebelumnya, tiba-tiba muncul rencana pembukaan lokasi penambangan pasir besi di kawasan ini. Awal tahun 2011 Pemerintah Kebumen mengeluarkan Surat Keputusan Bupati No. 660.I/28/2010 tentang persetujuan kelayakan lingkungan rencana penambangan pasir besi oleh PT. Mitra Niagatama Cemerlang (MNC) Jakarta. Melalui surat tersebut, perusahaan dilegalisasi untuk mengeksploitasi pasir besi di kawasan Urut Sewu. Keluarnya surat ijin penambangan ini kian membuat ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA


13

daerah warga kuatir, atas nasib tanah-tanah pertanian warga melakukan ziarah kubur di makam lima orang mereka yang akan segera diakusisi pihak lain. anak yang menjadi korban ledakan mortir. Ziarah diikuti kurang lebih 30an orang, termasuk lima Militer ‘Maha Kuasa’ perempuan, ibu-ibu dari bocah yang meninggal, dan beberapa anak-anak. Tersiar informasi bahwa pada Bermula dari aksi besar, yang dilakukan warga pada saat bersamaan, TNI AD sedang melakukan latihan 23 Maret 2011, pemerintah setempat dan aparat tempur di kawasan Ambal, sebelah timur Bulus keamanan menanggapi dengan menggelar apel Pesantren. Di tengah prosesi ziarah, warga gabungan di Mapolres Kebumen, pada 31 Maret menerima kabar bahwa pihak TNI AD telah membuka 2011. Apel gabungan ini diikuti oleh 275 personel TNI blokade yang dibuat warga untuk menutup akses dan 425 personel Polri. Apel dihadiri Kapolres jalan menuju pantai, lokasi yang kerap digunakan Kebumen, Dandim 0709/Kebumen, Bupati Kebumen, untuk latihan tempur TNI AD. Mendengar informasi ini, segera setelah usai Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen, dan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen. Apel ini ziarah, warga kemudian membangun kembali ditujukan secara khusus untuk mengamankan blokade-blokade yang telah dibuka paksa oleh pihak kawasan Urut Sewu, wilayah sepanjang pesisir TNI AD. Kekesalan warga pun memuncak. Dilandasi selatan Kebumen yang merupakan rangkaian emosi tersebut warga lantas melakukan perusakan terhadap sejumlah fasilitas latihan tempur berupa Pegunungan Sewu. Situasi menjadi kian bertambah panas, ketika tempat penyimpanan sisa peluru dan menara pantau, pihak TNI AD memaksakan untuk tetap melakukan uji yang menurut penuturan warga berdiri di atas tanah coba persenjataan, pada 11 April 2011. Padahal warga yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik. Mendekati pukul 14.00 WIB, Sabtu 16 April dalam pertemuan beberapa tahun sebelumnya, tepatnya 14 Mei 2009, yang berlangsung di Pendopo 2011 itu, sedikitnya 30 pasukan TNI AD, datang dari Kebumen, Komandan Komando Daerah Militer arah utara menuju ke selatan arah pantai tempat (Kodim) 0709/Kebumen menyatakan secara lisan konsentrasi warga. Sepasukan tentara tersebut dihadapan warga (FPPKS), Bupati Kebumen, Kepala dalam posisi berbaris dan siap menembak. Kurang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Kebumen, lebih 30 orang pasukan TNI AD juga menyusul keluar maupun DPRD setempat, bahwa tentara tidak akan dari markas Dislitbang, dengan posisi siap tembak melakukan aktivitas latihan dan uji coba persenjataan pula. Pukul 14.09 WIB terdengar letusan tembakan hingga status tanah di wilayah tersebut jelas.1 Pada pertama dari arah pasukan tersebut. Usai terdengar akhir Maret 2011, Bupati Kebumen juga menegaskan tembakan, pasukan TNI tersebut kemudian menyerang warga yang tengah duduk-duduk di hal yang sama. Mengetahui rencana latihan tentara tersebut, rumah dan warung di tepi jalan menuju Dislitbang. pada 10 April 2011 warga desa Setrojenar dibantu Pasukan TNI memuntahkan tembakan membabibuta, warga dari kawasan sekitar, kemudian memblokir melakukan pemukulan dengan pentungan kayu, akses jalan menuju Markas Dislitbang TNI AD dan popor senapan, dan melayangkan tendangan sepatu menuju kawasan uji coba persenjataan. Pemblokiran lars ke arah warga. Mereka juga meneriakkan katadilanjutkan dengan aksi dan doa bersama di depan kata kasar terhadap warga, seperti ‘anjing!’, ‘mati Markas Dislitbang TNI AD, pada 11 April 2011. kau!’, ‘matikan!’. Selain itu tentara juga berteriak Menyikapi situasi ini, Bupati, Komandan Kodim, ‘ PKI-PKI, matikan! ’. Anehnya, pada saat Komandan Korem Pamungkas, dan pihak Kepolisian penyerangan ini, beberapa orang anggota polisi kemudian mengajak warga bernegosiasi. Akhirnya berpakaian sipil yang berada di tempat kejadian, tidak diperoleh kesepakatan bahwa warga akan membuka melakukan tindakan apapun untuk mencegah blokade yang merintangi akses menuju markas, kebringasan tentara. Pasukan TNI AD kemudian bergerak terus ke sedang pihak TNI AD akan menarik seluruh pasukan selatan, menuju kerumunan warga. Pasukan tentara dari Markas Dislitbang TNI AD. Pada hari berikutnya ternyata kembali terjadi kelompok pertama kemudian bergabung dengan pergerakan pasukan menuju markas Dislitbang. pasukan yang sudah siap di depan markas Dislitbang. Beberapa informasi menyebutkan pasukan tersebut Setelah pasukan tersebut bergerak ke selatan, dari b e r a s a l d a r i B a t a l y o n I n f a n t e r i ( Yo n i f ) arah utara datang kelompok pasukan TNI lainnya 403/Wirasadapratista, Kentungan, Yogyakarta, dan sebanyak tiga peleton, yang membawa senapan dan Batalyon Arteleri Medan (Armed) Magelang. Setelah pentungan kayu. Mendengar tembakan dari utara, terjadi pergerakan pasukan ke markas, pada 15 April warga bergerak ke arah utara. Melihat pasukan TNI 2011, pihak TNI lantas memberitahukan kepada datang dari utara, dengan senapan yang diarahkan kepala desa setempat bahwa akan ada uji coba ke warga, serta mengeluarkan tembakan, warga memilih menunggu di tempat. Seperti di utara, tentara persenjataan dan latihan tempur keesokan harinya. Tepat pada Sabtu, 16 April 2011, juga melakukan perlakuan sama terhadap sebagaimana telah direncanakan sebelumnya, kerumunan warga yang ada di selatan. Mereka ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

14


menembak, memukul dengan popor senapan, pentungan, tinjuan, dan tendangan sepatu lars. Lontaran kata-kata kasar dan intimidasi juga terus diteriakkan oleh pasukan TNI ini. Pihak TNI menganggap kekerasan terhadap warga Setrojenar pada pertengahan April lalu, sudah sesuai prosedur. Langkah tersebut dilakukan tentara akibat tindakan warga yang anarkis, yang mengancam keselamatan jiwa anggota TNI dan asetaset TNI. Namun fakta-fakta yang saya dapatkan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Warga yang tengah mengerjakan sawah dan ladangnya pun tak luput dari serangan. Surip Supangat, Kepala Desa Setrojenar, yang tengah menanam padi, ditembak dua kali di pantatnya. Warga lain lain yang baru pulang dari mencari rumput pun tak lepas dari pukulan popor senapan dan injakan sepatu lars. Langgengnya Impunitas

Diponegoro malah menyebutkan tidak ada pelanggaran apa pun yang dilakukan oleh pasukan TNI AD dalam kasus Kebumen. Sementara itu, enam orang warga justru tengah menjalani prsoses hukum di Pengadilan Negeri Kebumen dengan tuduhan melakukan perusakan terhadap barang atau orang. Dari pihak warga sebenarnya telah melaporkan tindakan yang dilakukan oleh pihak TNI kepada Polres Kebumen dan Sub Denpom IV/2-2 Purworejo, atas peristiwa kekerasan tanggal 16 April 2011. Menanggapi laporan tersebut, pihak Polres Kebumen kemudian mengalihkan laporan ke Sub Denpom IV/2-2 Purworejo. Namun, Komandan Sub Denpom IV/2-2 Purworejo mengatakan institusinya tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan mengenai proses hukum terhadap sejumlah anggota TNI dimaksud. Dia pun mengalihkan pengaduan warga ke Danpomdam IV/Diponegoro. Ketiadaan proses hukum terhadap anggota TNI AD yang melakukan tindakan kekerasan terhadap warga memperlihatkan adanya diskriminasi dalam proses hukum. Ada pengingkaran terhadap amanat Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan adanya persamaan di muka hukum, serta hak atas kepastian dan keadilan hukum bagi setiap warganegara. Tertutupnya pihak TNI menanggapi kasus ini dan tiadanya proses hukum yang tegas terhadap para anggota TNI yang melakukan tindak kekerasan, menunjukan belum adanya transparansi dan akuntabilitas di pihak TNI. Hal ini juga menunjukan masih terpeliharanya impunitas TNI dari tindakan hukum apa pun. Kesimpang-siuran peraturan perundangundangan juga menjadi alasan bagi TNI untuk menghindari proses hukum. Karenanya ke depan, penting untuk melakukan reformasi menyeluruh terkait dengan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, khususnya reformasi UU Peradilan Militer.

Dalam penyerangan yang membabibuta ini, pasukan TNI AD menangkapi enam orang warga. Penangkapan dilakukan dengan cara-cara kasar, tidak manusiawi, dan merendahkan harkat martabat mereka sebagai manusia. Setelah menerima perlakuan kejam, berupa tembakan, tendangan, pukulan, dan intimidasi verbal, enam orang warga ini selanjutnya diikat dengan tali tambang, dan dilemparkan ke truk. Mereka kemudian digelandang tentara menuju Markas Polres Kebumen. Sebagian besar warga yang ditangkap dalam kondisi yang mengenaskan. Mereka dibawa ke RSUD Kebumen untuk mendapatkan perawatan. Para korban ini dibawa ke rumah sakit masih dalam keadaan tangan terikat. Polisi mengaku tidak berani membuka ikatan tersebut. Aksi tentara kembali terjadi. Menjelang Magrib, pasukan loreng itu melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga. Pasukan TNI AD menangkap empat orang warga lagi dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana perusakan. Cara tentara ini sebenarnya tidak dibenarkan secara hukum mengingat penangkapan merupakan wewenang Keterangan pihak kepolisian. Warga tersebut bukan gerombolan separatis yang mengancam kedaulatan negara. Namun di Urut Sewu kesewenang-wenangan tentara 1. Kesepakatan ini hanya dibuat secara lisan, tanpa ada bukti hitam di atas putih. Hanya ada notulensi dan rekaman itu terjadi. pertemuan berikut kesaksian warga yang terlibat dalam Akibat penyerangan tentara pada Sabtu pertemuan tersebut. kelabu itu, sedikitnya 14 orang warga sipil mengalami luka-luka, baik luka tembak maupun luka-luka yang diakibatkan oleh pukulan benda tumpul. Selain itu pasukan TNI AD juga merusak setidaknya 12 sepeda motor milik warga dan merampas beberapa telepon genggam dan kamera foto milik warga. Dalam proses berikutnya meskipun sejumlah warga menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak TNI AD, namun tidak ada satu pun pasukan TNI AD yang diproses secara hukum. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pomdam IV



15

nasional Menuju Ratifikasi OPCAT Oleh Dina Savaluna (Koordinator Studi dan Pemantauan Center for Detention Studies)

M

araknya praktik penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang yang terjadi di tempattempat penahanan di Indonesia sudah menjadi perhatian luas, bahkan ke tingkat internasional. Hasil survei LBH Jakarta tahun 2008 menunjukkan 83,77% responden mengalami kekerasan di dalam tempat penahanan ketika 1 proses penyidikan . KontraS mencatat ada 28 kasus penyiksaan yang terjadi di antara Juli 2010-Juni 2 2011. Kasus kekerasan selama proses investigasi sangat masif terjadi pada kasus-kasus terkait narkotika dan psikotropika. Kekerasan dilakukan oleh aparat biasanya untuk menggali informasi 3 mengenai sindikat pengedar yang diduga terlibat. Misalnya saja kekerasan yang menimpa CL/YFL, perempuan berkewarganegaraan Malaysia yang terlibat kasus penyelundupan heroin dalam jumlah besar. Dia mengalami kekerasan ketika proses penyidikan di BNN sehingga mengalami gangguan 4 THT. Selain kasus-kasus yang muncul di permukaan, diduga keras banyak kasus-kasus lain yang tidak terdata. Pola relasi kekuasaan yang timpang mengakibatkan korban tidak berani melapor. Praktik kekerasan dan penyimpanganpenyimpangan lainnya di dalam tempat-tempat 5 penahanan yang seakan tertutup dari dunia luar, dipercaya dapat dicegah dengan melakukan kunjungan-kunjungan rutin ke tempat-tempat penahanan. PBB telah membentuk suatu instrumen yang memuat mekanisme pencegahan yang disebut Optional Protocol to the Convention Against

donzpaz.blogspot.com ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

16


Torture (OPCAT). Indonesia sendiri berkomitmen meratifikasi OPCAT di periode Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 20116 2014, setelah gagal memenuhi janjinya untuk meratifikasi pada periode 2004-2009. Persiapan menuju ratifikasi telah dilakukan lewat serangkaian pertemuan dan pelatihan sejak tahun 2007 hingga 2009. Setelah sempat vacuum selama setahun, pada 23 Juni 2011 kemarin, ELSAM dan United Nations Resident Office dengan dukungan Kedutaan Besar Swiss menyelenggarakan High Level Meeting bertajuk “ P e n t i n g n y a P e m a n t a u a n Te m p a t - t e m p a t Penahanan dan Mekanisme Pencegahan Nasional sesuai dengan OPCAT” di Hotel Borobudur, Jakarta. Workshop ini dihadiri 18 institusi pemerintahan dan negara yang memiliki kewenangan penahanan dan mandat pemantauan, tiga kantor PBB di Jakarta, sebuah kantor PBB regional Asia Tenggara, Komisi Eropa, serta dua organisasi nonpemerintah yang menginisiasi advokasi ratifikasi OPCAT dan pemantauan tempat-tempat penahanan. Acara ini diharapkan menjadi forum untuk berbagi informasi tentang OPCAT di antara para pemangku kepentingan di tingkat pemerintahan; meninjau bersama-sama sejauhmana implikasi r a t i f i k a s i O P C AT a t a s I n d o n e s i a ; mempertimbangkan implementasi OPCAT di Indonesia setelah ratifikasi, terutama terkait dengan pembentukan model national preventive mechanism (NPM) yang dianggap terbaik untuk Indonesia; membangun konsolidasi praktis di antara lembaga negara yang memiliki kewenangan penahanan; melaksanakan konsensus nasional tahun 2009 mengenai pembentukan mekanisme pemantauan eksternal independen. Pada umumnya, hampir seluruh peserta yang hadir menyepakati pentingnya mekanisme pemantauan independen dari eksternal lembaga untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan di tempat-tempat penahanan, meskipun sempat terjadi perbedaan pendapat mengenai definisi tempat penahanan. Beberapa institusi di luar sistem peradilan pidana tidak sepakat bahwa institusinya, seperti rumah sakit jiwa atau tempat penampungan TKI dan anak-anak jalanan, dikategorikan sebagai tempat penahanan. Padahal, seluruh tempat untuk merampas kemerdekaan seseorang dapat dikategorikan sebagai tempat penahanan.

dok: diolah dari edahkaben.blogdetik.com

Kondisi tahanan yang menggantungkan nasibnya kepada pihak penahan membuat tahanan rentan terhadap tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu dibutuhkan adanya mekanisme pemantauan independen sebagai bentuk check and balance. Sebagai instrumen internasional, OPCAT memberikan standar-standar, kerangka serta koridor mekanisme pemantauan yang dipercaya dapat mencegah penyiksaan dan tindakan sewenang-wenang di tempat-tempat penahanan. Indonesia sendiri telah memulai kerja-kerja persiapan ratifikasi sejak 2007 dengan mengadakan berbagai pertemuan, pelatihan, termasuk dengan mengundang UN Special Rapporteur on Torture , Manfred Nowak di penghujung 2007. Meskipun dirasakan perlu bagi Indonesia untuk memiliki mekanisme pencegahan penyiksaan seperti yang diatur di dalam OPCAT, ratifikasi suatu instrumen internasional harus dipersiapkan secara matang, agar tidak menjadi macan kertas. Apalagi, instrumen OPCAT memiliki implikasi anggaran untuk melakukan pemantauan ke seluruh Indonesia secara rutin. Sementara, untuk lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan saja, saat ini di Indonesia terdapat lebih dari 400 UPT di seluruh Indonesia. Belum lagi kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, merupakan salah satu tantangan bagi lembaga apapun yang akan melaksanakan fungsi pencegahan nasional untuk melakukan pemantauan. Dalam RANHAM tahun 2011-2014, Ratifikasi OPCAT direncanakan dilakukan pada 2013. Artinya, Indonesia memiliki dua tahun untuk mempersiapkan diri, baik secara hukum, infrastruktur, serta sumberdaya, agar ketika waktu ratifikasi, seluruh infrastruktur telah siap. Karena Indonesia terikat pada kewajiban mencegah terjadinya penyiksaan dan perlakuan buruk yang dimuat di Konvensi Menentang Penyiksaan, pembentukan mekanisme pencegahan penyiksaan tidak boleh ditunda-tunda dengan sengaja.

Beratnya implikasi ratifikasi OPCAT seharusnya bukan dilihat sebagai faktor penghalang apalagi penunda untuk meratifikasi OPCAT, melainkan untuk memacu seluruh pihak agar segera memprioritaskan persiapan di instansinya masing-masing.

KETERANGAN: 1. LBH Jakarta, Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan, (Jakarta: LBH Jakarta, 2008),p.19 2. http://www.kontras.org/data/Lap%20Torture%202011.pdf 3. Center for Detention Studies (1), Laporan Harian: RUTAN Pondok Bambu, 16 Juli 2010, CDS. Doc. RMD/C/VII/09/Journal/2010, hal.3; Center for Detention Studies (2), Laporan Harian: RUTAN Salemba, 21 Juni 2010, CDS Doc. RMD/C/VI/04/Journal/2010. 4. Center for Detention Studies (3), Laporan Harian: RUTAN Pindok Bambu, 14 Mei 2010, CDS Doc. RMD/C/V/01/Journal/2010. 5. “What is the OPCAT”, Association for the Prevention of Torture, tersedia di http://apt.ch/index.php?option=com_k2&view=item&layout=ite m&id=672&Itemid=251&lang=es 6. Presiden Indonesia (1), Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2011-2014, Lampiran 1 nomor 3.



17

monitoring sidang Sidang Deden, Sidang Korban Oleh Andi Muttaqien (Staf Pelaksana Program Divisi Advokasi Hukum ELSAM)

K

amis, 28 Juli 2011, menjadi hari antiklimaks persidangan Kasus Cikeusik. Pada hari itu majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Serang memvonis sangat rendah 12 orang pelaku penyerangan terhadap warga Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, yang menyebabkan tiga orang Ahmadiyah meninggal dunia. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa para pelaku bersalah melakukan penghasutan sebagaimana diatur Pasal 160 KUHP; turut serta penyerangan/perkelahian yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur Pasal 358 ayat (2) KUHP, dan karena membawa senjata tajam sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951. Sepuluh pelaku di antaranya divonis enam bulan penjara. Dua pelaku lainnya divonis lebih ringan. Idris bin Mahdani diganjar lima bulan 15 hari penjara dan Dani bin Misra yang baru berusia 17 tahun, dihukum tiga bulan penjara. Bila dipotong masa penahanan maka para terpidana tersebut diperkirakan akan menghirup udara bebas pada pertengahan Agustus 2011 ini. Vonis ringan ini sudah dapat diprediksi tatkala jaksa penuntut umum menuntut mereka dengan tuntutan hukuman yang sangat rendah: antara 5 hingga 7 bulan penjara semata. Padahal untuk Pasal 160 KUHP ancaman maksimalnya adalah 6 (enam) tahun penjara, untuk Pasal 358 ayat (2) KUHP ancaman

Siaran Pers: Ketika Korban dipidana Respon atas Vonis Korban Penyerangan Massa di Cikeusik, Banten (dok: elsam) ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

18


maksimal adalah 4 tahun penjara, dan untuk Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 ancaman maksimal adalah 10 (sepuluh) tahun penjara. Alhasil banyak pihak menyesalkan rendahnya hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku penyerangan dan kekerasan terhadap Ahmadiyah ini. Penyerangan warga Ahmadiyah ini tidak dapat dianggap sebagai peristiwa kriminal biasa yang di dalamnya kebetulan ada unsur penghasutan, pengrusakan, penganiayaan, atau pengeroyokan. Tragedi Cikeusik merupakan kejahatan serius (serious crimes) menyangkut kebebasan berkeyakinan. Penyerangan terhadap Ahmadiyah sama halnya dengan pelanggaran atas hak asasi manusia yang paling fundamental. Korban Yang Menjadi Terdakwa Walaupun timbul korban tewas dari Ahmadiyah, salah seorang dari kelompok ini justru dijadikan terdakwa. Dia adalah Deden Dermawan Sudjana, lelaki 48 tahun, yang bertugas sebagai Penasehat Keamanan Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Deden sempat terekam dalam sebuah video amatir tentang penyerbuan massa terhadap Ahmadiyah di Cikeusik, awal Februari silam. Dalam video itu, Deden tampak berbincang dengan polisi sebelum terjadi penyerbuan. Dalam peristiwa naas tersebut, Deden mengalami luka serius. Pergelangan tangan kanannya hampir putus, kepala atas luka sobek dengan tujuh jahitan. Kaki kirinya terluka akibat sabetan benda tajam. Lengan atas kiri bagian dalam juga mengalami luka sobek akibat peristiwa Cikeusik itu. Dijadikannya Deden sebagai tersangka patut diduga atas desakan ormas dan partai politik yang menolak kehadiran Ahmadiyah. Mereka menganggap penangkapan sejumlah pelaku penyerangan tanpa penangkapan terhadap dari pihak Ahmadiyah merupakan tindakan yang tidak adil oleh Kepolisian. Bila dari kubu penyerang dianggap sebagai pelaku, maka Deden dari Ahmadiyah didakwa jaksa penuntut sebagai penyebar provokasi atau penghasut. Deden sendiri ditetapkan sebagai tersangka pada 3 Maret 2011. Adalah Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Boy Rafli Amar, yang mengumumkan penetapan Deden sebagai tersangka. Dalam dakwaan, jaksa mengutip ucapan Deden yang dianggap menghasut jamaah Ahmadiyah lainnya. “Kalau Polisi dan tentara sudah tidak mampu menghadapi massa biar kami saja yang

menghadapi kelompok massa tersebut dan akan bertahan sampai titik darah penghabisan,” kata Deden seperti dikutip dalam dakwaan yang disangkakan kepadanya. Ucapan Deden tersebut dianggap memicu reaksi dari Jemaat Ahmadiyah lainnya yang menyanggupi kalimat Deden tersebut dengan mengatakan, “Kami siap Pak!!, Siap...siap, tiap hari kita ...”. Maka terjadilah bentrokan yang sebenarnya tidak seimbang tersebut. Jamaah Ahmadiyah pun tersudut setelah massa merangsek menyerbu ke rumah Suparman, tokoh Ahmadiyah setempat. Rumah rusak parah, sebuah mobil Toyota Innova dan beberapa kendaraan roda dua milik jamaah ikut dibakar massa. Dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-24/SRG/05/2011, Kejaksaan Negeri Serang, tertanggal 30 Mei 2011, Deden juga didakwa melawan petugas Kepolisian saat memintanya pergi dari kediaman Suparman. Selain itu, Deden juga dianggap bertanggung jawab atas pemukulan terhadap Idris bin Mahdani, seorang anggota gerombolan penyerang yang berada paling depan saat mendatangi rumah Suparman. Atas perbuatannya tersebut, Deden didakwa dengan Pasal 160 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara; Pasal 212 KUHP dengan ancaman maksimal 1 tahun empat bulan penjara; dan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman maksimal 2 tahun delapan bulan penjara. Persidangan terhadap Deden Sudjana dimulai pada Rabu, 8 Juni 2011 dengan pengamanan ketat dari Kepolisian yang dibantu aparat TNI. Deden dikawal Brimob Polda Banten berpakaian lengkap dan senjata laras panjang, serta diantar dengan mobil kendaraan taktis (rantis) milik Brimob Polda Banten. Menurut keterangan Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Banten, AKBP Gunawan Setiadi, polisi mengerahkan 700 personel dari pelbagai kesatuan guna mengamankan sidang perdana Deden. Dalam persidangan Deden, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi sebanyak 11 orang. Termasuk Hasanudin, Kanit Reskrim Polsek Cikeusik, orang yang terlibat dialog dengan Deden sebagaimana terlihat dalam video yang menyebar di dunia maya. Sedangkan dari Penasehat Hukum Deden dari Tim Advokasi Masyarakat Sipil untuk Perlindungan Warga Negara, telah menghadirkan 2 orang saksi dan 3 ahli, yaitu Bambang Widodo Umar (pengamat kepolisian), Ade Armando (ahli komunikasi), dan Nathanael Sumampouw (ahli psikologi). Ahli: Objek Evakuasi Adalah Penyerang, Bukan Korban Bambang Widodo Umar dalam penjelasannya di persidangan menyatakan dalam konteks kasus Cikeusik, secara normatif Kepolisian telah mengeluarkan Peraturan Kepolri (Perkap) sebagai

Deden Sujana (tengah) pimpinan rombongan Jemaah Ahmadiyah dari Jakarta yang bentrok di Cikeusik, Pandeglang, 6 Februari lalu sedang memberi keterangan dalam sidang di Pengadilan Negeri Serang dengan terdakwa Kiai M Munir (kiri), Selasa (31/5) dok: antarabanten.com

pedoman untuk keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas), yaitu Perkap No. 16 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Sedang untuk menghadapi demo yang dikuatirkan menimbulkan anarkisme, telah ada Perkap yang mengatur implementasi tugas Polisi agar sesuai dengan HAM, yaitu Perkap No. 8 tahun 2009, serta ada Protap Kapolri No. Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki. Menurut pengamatan Bambang, pengendalian saat peristiwa Cikeusik, laporan khusus (lapsus) dari Intelejen tidak terbaca oleh pimpinan, dan mekanismenya mungkin juga lengah. Inisiatif pimpinan juga untuk menilai tingkat kerawanan di masyarakat. Kemudian terkait evakuasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Iptu. Hasanudin (Kanit Reskrim Polsek Cikeusik) terhadap Deden dan rombongannya, Bambang menyatakan bahwa dalam keppolisian tidak dikenal evakuasi. Jika terpaksa harus evakuasi, maka harus ditentukan syaratnya dan harus dipersiapkan terlebih dahulu. Dalam Protap Penanggulangan Anarki objek yang dievakuasi adalah penyerang bukan korban. Jika terduga korban menolak dievakuasi, maka polisi tetap mempunyai tugas untuk melindungi. Sementara itu, ahli komunikasi dari Universitas Indonesia, Ade Armando, mengatakan bahwa dialog antara Penasehat Keamanan Nasional Ahmadiyah, Deden, dengan Kanit Reskrim Polsek Cikeusik Iptu Hasanudin adalah hanyalah negosiasi biasa, bukan perintah hukum. Percakapan antara Deden dan Hasanudin merupakan percakapan formal biasa yang terlihat antara seorang warga negara yang meminta ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA


19

monitoring sidang perlindungan aparat penegak hukum. Walaupun diselingi dengan senyum dan kalimat ironi di akhir percakapan, tapi percakapan itu serius. Hasan sadar betul posisinya sebagai penegak hukum, kata yang dia gunakan adalah “saya menyarankan”, komunikasinya tidak mengatakan “anda harus keluar dari rumah ini”. Dalam percakapan tersebut pun Hasan menyatakan walaupun kami aparat penegak hukum, kami tidak sanggup menghadapi kelompok yang tidak sesuai dengan hukum di Indonesia. Sejalan dengan pendapat Bambang sebelumnya, logika yang digunakan Deden saat menyampaikan pendapatnya dianalogikan, “kalau ada harimau yang akan mengancam Pak Suparman, maka seharusnya aparat penegak hukum membunuh harimaunya bukan mengusir pak Suparman.” Ade juga menilai tidak ada satu pun kalimat hasutan yang dilontarkan Deden dalam percakapan tersebut, adapun kalimat yang kasar dan seolah meminta bentrokan harus dilihat secara keseluruhan dari dialog yang panjang, tidak bisa hanya diambil per kalimat saja. Kalimat seperti, “Kalau Polisi dan tentara sudah tidak mampu menghadapi massa biar kami saja yang menghadapi kelompok massa tersebut dan akan bertahan sampai titik darah penghabisan,” merupakan kalimat sinis terhadap polisi yang justru tidak bisa menjamin keselamatan dirinya, selain itu dari awal percakapan Deden justru menekankan adanya dialog, bukan dengan gontok-gontokan. Kalimat tersebut justru akan menjadi hasutan jika ada seorang yang mencatutnya tanpa melihat percakapan sebelumnya dan menyebarkan kepada orang lain, dan inilah justru yang terjadi dalam peristiwa Cikeusik. Sementara itu, saksi ahli psikologi hanya menyimpulkan kondiris psikologis Deden sebelum dan sesudah kejadian, yang pada intinya mengatakan bahwa Deden mengalami depresi karena sebagai salah satu korban kekerasan di Cikeusik. Sebagai Korban dan Tetap Diganjar 6 Bulan Penjara Setelah menjalani sebelas kali persidangan, pada Selasa, 2 Agustus 2011, akhirnya jaksa penuntut umum yang dipimpin oleh Supriyadi, SH., MH., menganggap Deden terbukti melakukan penghasutan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 160 KUHPidana dan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Atas hal tersebut Deden dituntut pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dipotong masa tahanan. Tuntutan terhadap Deden ini lebih tinggi 2 bulan jika dibandingkan tuntutan tertinggi yang diterima 12 terdakwa penyerangan. Selain itu terdapat beberapa hal yang memberatkan Deden. Penasehat Keamanan Nasional Ahamadiyah ini dianggap telah meresahkan masyarakat dan mengganggu ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

20


ketertiban umum. Kehadirannya di Cikeusik disebut jaksa telah memicu kerusuhan sehingga terjadi bentrok. Deden pun dianggap tidak mengindahkan saran atau himbauan aparat keamanan. Selanjutnya Tim Penasehat Hukum Deden menyampaikan nota pembelaannya (pledoi) pada Selasa, 9 Agustus 2011 dan akhirnya pada Senin, 15 Agustus 2011, Pengadilan Negeri Serang telah memutus hukuman 6 bulan penjara terhadap Deden Sudjana, karena terbukti melawan petugas dan melakukan penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 212 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Putusan Deden sangat ironis dan nyatanyata mencederai rasa keadilan, karena sebenarnya Hakim dalam pertimbangan Putusannya justru mengakui bahwa Deden Sudjana merupakan korban, namun tetap saja Pidana dijatuhkan terhadapnya. Hakim juga ternyata gagal melihat peristiwa secara utuh, termasuk mengabaikan isi percakapan antara Deden dengan Hasanudin. Proses mengkriminalkan korban ini pada akhirnya semakin meneguhkan hilangnya pilar penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia yang seharusnya diemban institusi Pengadilan. Hal ini juga membuktikan bahwa kriminalisasi terhadap korban akan semakin mudah dilakukan dan akhirnya membuktikan bahwasanya Pengadilan justru menjadi bagian dari masalah, dimana korban yang seharusnya dipenuhi hak-haknya justru dipasung dan dikriminalkan dengan argumentasi dan dasar pembuktian yang lemah. Terlebih, hal ini juga menjadi legitimasi bagi para kelompok radikal untuk tetap melancarkan aksi anarkis terhadap kelompok minoritas sebagai akibat dari penghukuman yang tidak memberikan efek jera.

biografi Memoar untuk Ibu Ade, Guru dan Sahabat Oleh E. Rini Pratsnawati (Staf ELSAM)

I

bu Ade Rostina Sitompul, biasa kami secara intensif mengadakan pelatihan HAM bagi para memanggilnya Madam Ade, memulai aktivitas calon pastor dan teman-teman aktivis dari wilayah kemanusiaan pada usianya menjelang 38 tahun. Timur selain membangun jaringan untuk mendukung Salah satu kerja kemanusiaan beliau yang kami advokasi pemajuan HAM di Timor Leste. kenang adalah saat beliau bersama Bang Asmara Bukan hanya semata-mata demi lancarnya Nababan, Bang Hakim (Abdul Hakim Garuda program pelatihan dan monitoring HAM di Timor Nusantara) dan beberapa tokoh agama, mendirikan Leste, tapi lebih karena Ibu Ade juga mempersiapkan Joint Committee for East Timor. Organisasi ini wilayah ini sebagai wilayah yang aman bagi aktivis didirikan untuk merespon situasi darurat akibat yang bekerja untuk pemajuan HAM. peristiwa Santa Cruz, 12 November 1991. Dalam bekerja, Ibu Ade mempunyai visi ke depan dan Ketika ELSAM berdiri pada Agustus 1993, tahapan yang runtut. Beliau mulai mendidik anakJoint Committee tersebut anak muda Timor Leste baik yang berkantor di salah satu ruangan di ada di Jakarta maupun yang kantor ELSAM. Lembaga kami berada di Timor Leste, dan memang mempunyai perhatian membangun jaringan anak-anak terhadap wilayah di Indosesia muda yang berada di luar negeri. yang rawan terhadap Beliau dengan telaten pelanggaran HAM, termasuk mendukung dan memperhatikan Timor Leste, yang ketika masih di pendidikan anak-anak muda ini. bawah kekuasaan Indonesia Tak hanya itu, Ibu Ade juga bernama Timor-Timur. memberi bantuan ekonomi ELSAM bersama dengan berupa pelatihan usaha ekonomi Joint Committee secara intensif dan bantuan modal untuk korban mengadakan kerja-kerja pelanggaran HAM di Timor Leste. pembelaan di pengadilan dan Usia dan kesehatan pelatihan HAM. Ibu Ade dengan tampaknya tak pernah menjadi aktif juga menghimpun para penghalang bagi Ibu Ade untuk lawyer seperti almarhun Munir, tetap aktif. Bahkan dalam Budi Santoso dari LBH sakitnya, Beliau masih Yogyakarta, Johnson Panjaitan, memikirkan dan mendiskusikan untuk kepentingan pembelaan di pendidikan untuk anak-anak pengadilan. miskin. Mengadakan pelatihan Sampai akhirnya pada dok: Nobodycorp. Internationale Unlimited HAM di Timor-Timur pada zaman Jum’at, 8 Juli 2011, pukul 23.32 pemerintahan Orde Baru sangat sulit dan beresiko. WIB. Dengan dikelilingi para sahabat, Ibu Ade pergi Untuk mensiasatinya, sejumlah aktivis dari Timor- meninggalkan kita semua. Beliau wafat. Hampir lima Timur didatangkan ke Jakarta untuk mengikuti dekade Ibu Ade bekerja untuk kemanusiaan. Dedikasi pelatihan. Cara ini dilakukan setiap tahun karena dan karyanya menyentuh hati banyak pihak dari ELSAM mempunyai program pelatihan dan berbagai kalangan lintas generasi, lintas agama, dan monitoring HAM secara reguler. lintas negara. Pernah suatu ketika pada 1980-an ketika Selamat jalan Ibu Ade… Percayalah bahwa Nusa Tenggara Timur (NTT) dilanda gempa bumi kami akan melanjutkan benih cinta kemanusiaan hebat, Ibu Ade terlibat dalam misi kemanusiaan yang Ibu telah semai dalam setiap tapak perjuangan bersama para pastor. Hubungan baik dengan pastor yang Ibu telah lalui. di wilayah NTT ini yang dimanfaatkan oleh beliau untuk pemajuan dan perlindungan HAM di Timor Leste. Ibu Ade belakangan mulai intens menghubungi kembali para pastor di NTT ini. Salah seorang pastor yang beliau hubungi adalah Pater Leo Kleden, pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Filsafat Ledalero, Sika, NTT. Selanjutnya Ibu Ade dan kami ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA


21

resensi Memahami Papua dengan Perspektif Politik Hak Asasi Manusia Oleh Otto Adi Yulianto (Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Organisasi ELSAM)

T

elah terjadi pergeseran perjuangan di Papua. Awalnya perjuangan hak asasi manusia, selanjutnya menjadi perjuangan politik. Demikian setidaknya menurut Amiruddin Al Rahab (2008), pemerhati Papua yang juga aktivis hak asasi manusia. Al Rahab menduga penyebab pergeseran tersebut, selain terlalu lamanya Pemerintah Jakarta abai terhadap tuntutan keadilan dari orang Papua, juga karena kian berjaraknya Papua dengan daerah lain di Indonesia. Penyebabnya, solidaritas warga dari daerah-daerah lain terhadap penderitaan yang dialami orang Papua terlalu rendah. Bila dirunut, masalah Papua tidak dapat dilepaskan dari terjadinya konflik yang berkepanjangan. Konflik yang terjadi tidak sekadar menyangkut perbedaan pandangan mengenai keabsahan integrasi Papua dengan Indonesia pada 1969 atau bagaimana sebaiknya mengelola Papua, namun juga berlangsung melalui kontak senjata antara pemerintah pusat dengan tokoh-tokoh Papua dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM), sejak lebih dari 40 tahun lalu hingga hari ini. Sebagaimana layaknya sengketa, konflik di Papua telah menimbulkan kesalingtidakpercayaan, kecanggungan, dan saling curiga antara Jakarta dengan tokoh-tokoh dan orang Papua. Kondisi tersebut membuat kedua pihak selama ini seakan bertemu namun sejatinya tidak berjumpa karena saling mengasingkan. Solusi yang sudah diajukan pemerintah pusat, misalnya UU mengenai otonomi khusus bagi Papua, menjadi tidak efektif dan tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi perbaikan situasi-kondisi hak asasi manusia di Papua. Melalui buku Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma, dan Separatisme ini, Al Rahab hendak mengenalkan persoalan Papua, mengabarkan realitas hak asasi manusia dan potret penderitaan yang berlangsung di wilayah tersebut, sembari merumuskan masalah dan pilihan solusinya, terutama kepada publik Indonesia yang berada di luar Papua (hal xiii). Dalam buku ini, Al Rahab menggunakan perspektif politik hak asasi manusia —pendekatan yang khas dia digunakan— dalam melihat masalah Papua. Mantan aktivis ELSAM ini merumuskan masalah hak asasi manusia dan sosial-politik di Papua sebagai berikut: Pertama, massifnya kemiskinan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006, 80% warga Papua tergolong sebagai orang miskin (hal 72). Realitas kemiskinan ini tidak dapat dipisahkan dengan berlangsungnya marjinalisasi, ketidakadilan, dan eksploitasi sumber


22


daya oleh korporasi besar seperti PT. Freeport. Kedua, orang Papua trauma atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat militer dan polisi, terlebih saat dilakukannya operasi militer. Dengan ungkapan lain, Papua mengalami buruknya situasi dan kondisi hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, budaya secara tidak terpisahkan. Setiap ekspresi perlawanan orang Papua atas situasi ini, dengan sigap segera dihadang dengan tuduhan antipemerintah dan separatis. Bila ada orang Papua sekadar berani mengibarkan bendera Bintang Kejora, maka ganjaran 15-20 tahun penjara sudah siap menantinya (hal xi). Sudah banyak tokoh perlawanan Papua yang dijerat dengan aturan ini. Situasi-kondisi ini selanjutnya menjadi faktor pemungkin bagi terjadinya pendalaman dan perluasan gerakan memperjuangkan kemerdekaan Papua, yang kini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas perjuangan bersenjata (hal 6). Dengan adanya kecenderungan ini, maka Pemerintah Jakarta didesak untuk segera mengambil jalan baru dalam menyelesaikan masalah Papua. Situasi konflik dan realitas penderitaan rakyat Papua tentu perlu diakhiri, sehingga Papua dapat menjadi tanah damai, di mana penghormatan kepada hak asasi manusia berlangsung, kebebasan dasar warga diakui, dan kontrol rakyat terhadap sumber daya alam dan kekayaan lainnya yang dimiliki, juga dimungkinkan. Guna menyelesaikan konflik Papua, seperti yang disarankan Neles Tebay dalam buku ini, perlu adanya dialog dan saling percaya antar pihak yang bersengketa. Sebagai langkah awal bisa dimulai dengan usaha mengutus para wakil masing-masing pihak untuk melakukan dialog pembuka. Pertemuan secara informal perlu diprakarsai oleh pemerintah pusat, terutama untuk menyimak pelbagai pandangan kelompok dan organisasi di Papua, mendahului dialog yang sederajat dan saling percaya antar pihak untuk menegosiasikan jalan keluar bersama (hal 15-16). Bagi Al Rahab, untuk menghadirkan Papua sebagai tanah damai, selain dialog sederajat dan saling percaya, perlu juga ditumbuhkan pengakuan terhadap eksistensi “kepapuaan dalam keindonesiaan” bagi pemerintah pusat dan eksistensi “keindonesiaan dalam kepapuaan” yang dihidupi oleh warga Papua. Indonesia dan keindonesiaan di dalam Papua menjadi suatu yang hidup dan terus membentuk dan dibentuk oleh relasi-relasi sosialpolitiknya dengan Papua. Begitu pula sebaliknya, Papua dan kepapuaan menjadi energi yang mampu

menghidupkan Indonesia dan keindonesiaan (hal xiii). Sehubungan dengan konteks pemenuhan hak asasi manusia di Papua, setiap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, kini tidak lagi sekadar menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana saja, namun juga mempertontonkan ekspresi nasionalisme yang sempit. Maka pemenuhan dan penyelesaian hak asasi manusia di Papua tidak semata-mata ditujukan untuk penegakan hukum, namun sekaligus sebagai koreksi terhadap nasionalisme yang sempit tersebut (hal 70). Apa yang menarik dari buku ini? Seperti dinyatakan oleh Al Rahab di Pengantar, buku ini merupakan rekaman reaksi penulis terhadap perkembangan keadaan sosial-politik dan hak asasi manusia di Papua dan relasinya dengan Indonesia (hal xiii). Pandangan-pandangan Al Rahab dalam buku ini mendorong perlunya kesalingjumpaan yang tidak mengasingkan bagi para pihak, demi mencari penyelesaian bersama melalui dialog yang sederajat antar para pihak dan saling percaya. Buku ini menawarkan cara pandang nircuriga terhadap situasi hak asasi manusia dan sosial-politik Papua (hal xiii). Perspektif hak asasi manusia yang menjadi basis bagi Al Rahab dalam memahami persoalan Papua membuat pandangannya tentang Papua tidak hitam-putih atau masuk di salah satu posisi ekstrem: “merdeka adalah harga mati” atau “NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah harga mati”. Perspektif hak asasi manusia ini yang menjadi sumber kekuatan utama, selain pemahaman penulis yang mendalam tentang persoalan yang terjadi di Papua. Al Rahab mempunyai empati mendalam terhadap Papua, meski dalam buku ini dia mampu mengulasnya secara berjarak. Namun buku ini tidak lepas dari sejumlah kekurangan. Buku ini tidak dilengkapi dengan keterangan catatan belakang untuk tulisan ketiga yang berjudul “Operasi-Operasi Militer di Tanah Papua: Pagar Makan Tanaman?” Banyak juga dijumpai salah ketik yang dapat mengganggu pembaca. Misalnya, nama organisasi ELSHAM Papua ditulis ELSAM Papua (hal xv). Kesalahan nama ini bisa menimbulkan misinterpretasi, seolah ELSHAM Papua punya hubungan formal-struktural dengan ELSAM Jakarta. Salah ketik lainnya adalah kata “telantar” ditulis “terlatar” (hal xx), “kekuatan” ditulis “kekuatan kekuatan” (hal 5), “kancah” ditulis “rancah” (hal 39). Ada juga ketidakkonsistenan penulisan nama Dr Benny Giay (seperti yang ditulis dalam indeks), yang di beberapa kesempatan ditulis Dr Benny Giyai (hal 40, 71, 77), atau Muridan S. Widjojo ditulis Mundan S. Widjojo (hal 23), dan George J. Aditjondro ditulis Geroge J. Aditjondro (hal 194).

Buku ini akan lebih baik bila peta yang disertakan di halaman 2 dibuat lebih besar dan jelas lagi mengingat dalam buku ini cukup banyak disebut nama sejumlah daerah namun daerah tersebut tidak ada petunjuknya di peta tersebut. Peta yang jelas akan membantu pembaca, terutama yang belum mengenal Papua secara baik, saat bertemu dengan nama-nama tempat yang disebutkan di dalam tulisan, misalnya Arso, Wamena, Sorong, Manokwari, dan Fakfak. Terlepas dari kekurangan teknis tersebut, buku ini tetap menarik dan perlu dibaca khususnya bagi intelektual publik, pembela hak asasi manusia, dan setiap orang yang berharap maupun bermaksud ikut mendorong bagi berlangsungnya perbaikan situasi-kondisi hak asasi manusia dan terciptanya Papua sebagai tanah damai.*****

Judul Penulis Penerbit Cetakan Tebal Ukuran

: Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme : Amiruddin Al Rahab : Komunitas Bambu : I, Januari 2010 : xxvi + 230 hlm : 14 x 21 cm

PROFIL ELSAM Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Institute for Policy Research and Advocacy), disingkat ELSAM, adalah organisasi advokasi kebijakan, berbentuk Perkumpulan, yang berdiri sejak Agustus 1993 di Jakarta. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya – sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil lewat advokasi dan promosi hak asasi manusia (HAM). VISI Terciptanya masyarakat dan negara Indonesia yang demokratis, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia. MISI Sebagai sebuah organisasi non pemerintah (Ornop) yang memperjuangkan hak asasi manusia, baik hak sipilpolitik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya secara tak terpisahkan. KEGIATAN UTAMA: 1. Studi kebijakan dan hukum yang berdampak pada hak asasi manusia; 2. Advokasi hak asasi manusia dalam berbagai bentuknya; 3. Pendidikan dan pelatihan hak asasi manusia; dan 4. Penerbitan dan penyebaran informasi hak asasi manusia PROGRAM KERJA: 1. Meniadakan kekerasan atas HAM, termasuk kekerasan atas HAM yang terjadi di masa lalu dengan aktivitas dan kegiatan yang berkelanjutan bersama lembaga-lembaga seperjuangan lainnya. 2. Penguatan Perlindungan HAM dari Ancaman Fundamentalisme Pasar, Fundamentalisme Agama, dan Komunalisme dalam Berbagai Bentuknya. 3. Pembangunan Organisasi ELSAM melalui Pengembangan Kelembagaan, Penguatan Kapasitas dan Akuntabilitas Lembaga. STRUKTUR ORGANISASI: Badan Pengurus: Ketua : Sandra Moniaga, SH. Wakil Ketua : Ifdhal Kasim, SH. Sekretaris : Roichatul Aswidah, Msc. Bendahara I : Ir. Suraiya Kamaruzzaman, LLM Bendahara II : Abdul Haris Semendawai SH, LLM Anggota Perkumpulan: Abdul Hakim G. Nusantara, SH, LLM; Asmara Nababan; I Gusti Agung Putri Astrid Kartika, MA; Ir. Agustinus Rumansara, M.Sc.; Hadimulyo; Lies Marcoes, MA; Johni Simanjuntak, SH; Kamala Chandrakirana, MA; Maria Hartiningsih; E. Rini Pratsnawati; Ir. Yosep Adi Prasetyo; Francisia Saveria Sika Ery Seda, PhD; Raharja Waluya Jati; Sentot Setyasiswanto S.Sos; Tugiran S.Pd; Herlambang Perdana SH, MA Badan Pelaksana: Direktur Eksekutif : Indriaswati Dyah Saptaningrum, S.H. LLM; Deputi Direktur Pembelaan HAM untuk Keadilan , dan Plt Kepala Divisi Advokasi Hukum: Wahyu Wagiman, SH. Deputi Direktur Pengembangan sumber daya HAM ( PSDHAM), dan Plt Kepala Divisi Monitoring Kebijakan dan Pengembangan Jaringan: Zainal Abidin, SH. Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan Kelembagaan: Otto Adi Yulianto, SE; Staf: Ahmad Muzani; Andi Muttaqien SH; Betty Yolanda, SH, L.LM; Elisabet Maria Sagala, SE; Elly F. Pangemanan; Ester Rini Pratsnawati; Ikhana Indah Barnasaputri, SH; Khumaedy; Kosim; Maria Ririhena, SE; Paijo; Rina Erayanti; Triana Dyah, SS; Siti Mariatul Qibtiyah; Sukadi; Wahyudi Djafar; Yohanna Kuncup Yanuar Prastiwi Alamat Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu Jakarta Selatan, INDONESIA - 12510 Tel: +62 21 7972662, 79192564, Fax: +62 21 79192519 E-mail : [email protected], Web page: www.elsam.or.id

Aceh-Papua: Pelanggaran HAM di tengah Investasi

Recommend Documents