HASIL KESEPAKATAN PEMBAHASAN PRA-MUSRENBANGNAS TAHUN 2011

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS

HASIL KESEPAKATAN PEMBAHASAN PRA-MUSRENBANGNAS TAHUN 2011 PRIORITAS NASIONAL 10 BIDANG DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK

Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

Konsolidasi Pra-Musrenbangnas RKP Tahun 2012 Jakarta, 27 April 2011

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KAWASAN PERBATASAN RPJMN 2010-2014

2

RPJMN 2010-2014 BUKU 1 Prioritas Nasional

BUKU 2 Prioritas Bidang

11 Prioritas Nasional: 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan Kemiskinan 5. Ketahanan Pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8. Energi 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

1.

Prioritas Lainnya : 1. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2. Bidang Perekonomian 3. Bidang Kesejahteraan Rakyat

7. 8.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

11 Bidang : Kebijakan pengarusutamaan dan lintas bidang Pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama Ekonomi Ilmu pengetahuan dan teknologi Sarana dan prasarana Politik Prioritas sub bidang : pelembagaan demokrasi (membahas tentang konflik) Pertahanan dan keamanan Hukum dan aparatur Wilayah dan tata ruang Prioritas bidang : - Pembangunan Daerah Tertinggal - Pembangunan Kawasan Perbatasan Sumber daya alam dan lingkungan hidup Sistem pendukung manajemen pembangunan nasional

3

PRIORITAS NASIONAL 10 DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK Tema Prioritas Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik Kebijakan:

Kerjasama internasional:

Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011

Pembentukan kerjasama dengan negaranegara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan

PRIORITAS NASIONAL 10 Keutuhan wilayah: Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina dimulai pada 2010

Daerah tertinggal: Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014

4

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK

DAERAH TERTINGGAL : “Peningkatan sinergisitas antar sektor pembangunan dan antar pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal”

DAERAH PERBATASAN :

“Pengoptimalkan dan mengkonsolidasikan kontribusi seluruh stakeholder dalam upaya penegasan kedaulatan wilayah NKRI dan inisiasi pemutusan keterisolasian masyarakat terhadap akses pelayanan ekonomi dan sosial dasar di 39 kecamatan perbatasan prioritas”

5

5

TARGET RKP 2012 PRIORITAS NASIONAL 10 DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK Kegiatan Prioritas

Indikator

Target 2011

2012

Rp. 9,8 juta 17,6% 67,8% 26,4 98,3 7,4 97,6 91,6

Rp. 10,4 juta 16,5% 68% 24 98,7 7,5 98,2 95,8

1. Pengembangan dan fasilitasi ekonomi lokal, kesehatan dan pendidikan di daerah tertinggal

• • • • • • • •

2. Penetapan Batas Wilayah Negara dan fasilitasi pembangunan kawasan perbatasan

• Jumlah segmen batas darat dan laut yang mengalami kemajuan signifikan dalam hal penetapan dan penegasan batas • Jumlah Lokasi Kecamatan Prioritas yang meningkat kualitas sarana dan prasarana penunjang Pos Lintas Batas (PLB) • Jumlah Kecamatan Prioritas yang meningkat kualitas dan pelayanan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar

2 segmen

2 segmen

25 lokasi

33 lokasi

20 lokasi

39 lokasi

• Jumlah Transmigrasi Baru di Daerah tertinggal • Jumlah Transmigran Baru di Perbatasan • Pemberdayaan Permukiman Transmigrasi di daerah tertinggal • Pemberdayaan Permukiman Transmigrasi di perbatasan

4.320 KK 2.880 KK 37.576 KK 147 lokasi 10.710 KK 20 lokasi

4.320 KK 2.880 KK 37.576 KK 147 lokasi 10.710 KK 20 lokasi 6

3. Pembangunan permukiman transmigrasi

Rata-rata PDRB Perkapita Non Migas Rata-rata persentase penduduk miskin AHH di daerah tertinggal AKB di daerah tertinggal Angka Melek Huruf usia 15-24 tahun Rata-rata lama sekolah usia di atas 15 APS usia 7-12 tahun APS usia 13-15 tahun

KONDISI EKSISTING DAN TARGET RPJMN 2010-2014 Kondisi Eksisting dan Sasaran (target) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sejalan dengan RPJMN 2010-2014, adalah sebagai berikut:

No 1 2

3

INDIKATOR Rata-rata Laju Pertumbuhan PDRB Non Migas di daerah tertinggal Rata-rata Persentase Penduduk miskin di daerah tertinggal Rata-rata IPM

SATUAN

2008

SASARAN (TARGET) RKP RPJMN (2012) (2014)

%

5,85

6,8

7,1

%

22,0 67,7

16,6 69,9

14,2 72,2

7

RANGKUMAN HASIL KESEPAKATAN PEMBAHASAN TRILATERAL DESK PRA-MUSRENBANGNAS RKP 2012

8

17 KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL 10 YANG PALING BANYAK DIUSULKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI UPPD K/L Kementerian Kesehatan

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Jumlah Usulan Kegiatan 11 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 9 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar 8 Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi 8 Daerah Tertinggal Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan 7 Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan 7 7 Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) 7 Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Kat) Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas 6 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Kesehatan 6 Daerah Tertinggal Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pendidikan 6 Daerah Tertinggal Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pusat Produksi Daerah Tertinggal 6 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Ekonomi 5 Daerah Tertinggal Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan 5 Koperasi Daerah Tertinggal Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan 4 Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Energi 4 Daerah Tertinggal Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur 4 Telekomunikasi Daerah Tertinggal

(catatan : nomenklatur kegiatan sudah disesuaikan dengan kegiatan prioritas nasional 10 pada Buku I RKP 2010

9

WILAYAH SUMATERA

HASIL KESEPAKATAN PEMBAHASAN TRILATERAL DESK SUMATERA NO

K/L

JUMLAH INDIKATOR JUMLAH INDIKATOR JUMLAH DANA YANG JUMLAH DANA YANG DISEPAKATI DI KEGIATAN YG DIUSULKAN DI KEGIATAN YANG DISULKAN DI F1 (Rp juta) F1 F1 DISEPAKATI DI F1 27 Indikator/ 22 Kegiatan Tdk ada keg diF1 yg diakomodir 212.754 Tdk ada jmlh dana di F1 yg diakomodir krn krn KPDT tdk memiliki KPDT tdk memiliki Dekon/TP di PN 10 tp Dekon/TP di PN 10,tp jmlh F2 yg jmlh dana di F2 yg disepakati sebesar disepakati adlh 25 keg 953,9 0 1 kegiatan / 1 indikator 0 4,400

1

KPDT

2

BNPP (F2)

3

Kementerian Agama

10

Rp. 20,2 M

4

Kementerian Pendidikan

20

Rp. 15,7 M

5

Kementerian Kesehatan

6

Kementerian perhubungan

7

Kementerian KKP

8

Kementerian Kominfo

9

Kementerian Nakertrans

10

a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) b. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Bakosurtanal

11

Kemenhan

12

BPN

13

BPPT

14

Kemenlu

15

Kementerian Sosial

16

Kementerian Dalam Negeri

79 Indikator/ 79 Kegiatan

-

2.633.528, 89

-

-

Sumatera : 4 dari 4, 100%

Sesuai dengan Renja

8 lokasi dan 925 KK dari 7 lokasi dan 1025 KK (90,24 %) 39 lokasi dan 7621 KK dari 39 lokasi dan 7621 KK (100 %)

55,48 M* dari 61,48 M (90,24 %) 50,744 M dari 50, 744 M (100 %)

Tidak ada yang disepakati, Bakorsurtanal belum punya dekon /tp Tidak ada yang disepakati, Kemenhan belum punya dekon /tp Tidak ada yang disepakati, BPN belum punya dekon /tp

Tidak ada yang disepakati, Bakorsurtanal belum punya dekon /tp

-

-

4 Indikator/10 Kegiatan

Catatan: “Jumlah usulan kegiatan” merupakan akumulasi dari kegiatan seluruhprovinsi yang dibahas dalam Trilateral Desk

Tidak ada yang disepakati, Kemenhan belum punya dekon /tp Tidak ada yang disepakati, BPN belum punya dekon /tp

16.485

10

WILAYAH KALIMANTAN HASIL KESEPAKATAN PEMBAHASAN TRILATERAL DESK KALIMANTAN NO

1

K/L

JUMLAH INDIKATOR KEGIATAN YG DIUSULKAN DI F1

JUMLAH INDIKATOR KEGIATAN YANG DISEPAKATI DI F1

23 kegiatan / 29 indikator 9 kegiatan /10 indikator

Tdk ada keg diF1 yg diakomodir krn KPDT tdk memiliki Dekon/TP di PN 10,tp jmlh F2 yg disepakati adlh 20 keg 9 kegiatan / 10 indikator

JUMLAH DANA YANG JUMLAH DANA YANG DISEPAKATI DI DISULKAN DI F1 (Rp juta) F1

KPDT

Tdk ada jmlh dana di F1 yg diakomodir krn KPDT tdk memiliki Dekon/TP di PN 10 tp jmlh dana di F2 yg disepakati sebesar 483,5 819,925.00 26,784.67

2

BNPP (F2)

3

Kementerian Agama

4

Rp. 12,4 M

4


8

Rp. 5,3 M

5


-

6


7

Kementerian KKP

8

Kementerian Kominfo

9


10


11

Kemenhan

12

BPN

13

BPPT

… Indikator/ … Kegiatan

14

Kemenlu

1 kegiatan / 1 indikator

15

Kementerian Sosial



-

18,750.00

590

-

Kalimantan : 6 dari 6, 100%

Sesuai dengan Renja


55,731 M* dari 59,009 M (94,44 %)

Tidak ada yang disepakati, Bakorsurtanal belum punya dekon /tp Tidak ada pembahasan


Tidak ada yang disepakati, BPN belum punya dekon /tp


35,262 M dari 35,262 M (100 %)

Tidak ada pembahasan

1,100.00 -

88,446

-

11

WILAYAH SULAWESI HASIL KESEPAKATAN PEMBAHASAN TRILATERAL DESK SULAWESI NO

K/L

JUMLAH INDIKATOR KEGIATAN YG DIUSULKAN DI UPPD



Tdk ada keg diF1 yg diakomodir krn KPDT tdk memiliki Dekon/TP di PN 10,tp jmlh F2 yg disepakati adlh 55 keg 4 kegiatan /8 indikator*

1

KPDT

2

BNPP (F2)

3

Kementerian Agama

4


5


6


7

Kementerian KKP

8

Kementerian Kominfo

9


10


11

Kemenhan

12

BPN

13

BPPT


14

Kemenlu


15

Kementerian Sosial


JUMLAH DANA YANG JUMLAH DANA YANG DISEPAKATI DI DISULKAN UPPD (Rp juta) F1 190,175

59.045,8

12,037

2,250

6 2 Kegiatan/ 3 Indikator

12

Rp. 9,1 M

31,874

2 Indikator/ 41Kegiatan

4 Indikator/ 8 kegiatan

Rp. 8,9 M -

35,800 -

-

Sulawesi : 2 dari 2, 100%

Sesuai dengan Renja


125,318 M* dari 139,089 M (90,09 %)

Tidak ada yang disepakati, Bakorsurtanal belum punya dekon /tp Tidak ada pembahasan




-

94,03 M dari 94, 03 M (100 %)


13.041.06

-

12

WILAYAH JAWA-BALI HASIL KESEPAKATAN PEMBAHASAN TRILATERAL DESK JAWA-BALI NO

K/L



10 Kegiatan/ 13 Indikator

1.190.179.9

3.113.1

0

0

JUMLAH DANA YANG JUMLAH DANA YANG DISEPAKATI DI DISULKAN UPPD (Rp juta) F1

1

KPDT

2

BNPP (F2)

0

Tdk ada keg diF1 yg diakomodir krn KPDT tdk memiliki Dekon/TP di PN 10,tp jmlh F2 yg disepakati adlh 10 keg 0

3

Kementerian Agama

0

7

0

Rp. 21,1 M

4


0

14

0

Rp. 7,5 M

5



-

137282.7

6



7

Kementerian KKP

8

-

88385.15


-

1233376.8

-

Kementerian Kominfo


Jawa – Bali : 1 dari 1, 100%

20

Sesuai dengan Renja

9



10


11

126500 -

-

-

-

0



Kemenhan

0



12

BPN

0



13

BPPT

0

14

Kemenlu

0

15

Kementerian Sosial


4650

13

KEPULAUAN TIMUR DESK HASILWILAYAH KESEPAKATAN PEMBAHASAN TRILATERAL KEPULAUAN TIMUR NO

K/L


1

KPDT


2

BNPP (F2)

3


JUMLAH DANA YANG JUMLAH DANA YANG DISEPAKATI DI DISULKAN UPPD (Rp F1 juta)


Tdk ada keg diF1 yg diakomodir krn KPDT tdk memiliki Dekon/TP di PN 10,tp jmlh F2 yg disepakati adlh 19 keg 24 kegiatan / 40 indikator *

189,653.50

Tdk ada jmlh dana di F1 yg diakomodir krn KPDT tdk memiliki Dekon/TP di PN 10 tp jmlh dana di F2 yg disepakati sebesar 24.720 13,400.00

Kementerian Agama

-

6

-

Rp. 10 M

4


-

12

-

Rp. 7,7 M

5



900

6


-

-

7

Kementerian KKP

8

Kementerian Kominfo

-

9


-

10


11

Kemenhan

12

BPN

-

13

BPPT

-

-

14

Kemenlu

-

-

15

Kementerian Sosial


16

Kementerian Dalam Negeri




Maluku, Nusa Tenggara, Papua dan Papua Barat : 3 dari 3, 100%

1.026.400

16.115 -

Sesuai dengan Renja

16 lokasi dan 2000 KK dari 16 lokasi dan 2050 KK (97,56 %) 31 lokasi dan 5094 KK dari 31 lokasi dan 5094 KK (100 %) Tidak ada yang disepakati, Bakorsurtanal belum punya dekon /tp Tidak ada yang disepakati, Kemenhan belum punya dekon /tp Tidak ada yang disepakati, BPN belum punya dekon /tp

-

118,655 M* dari 121, 622 M (97,56 %)

76,41 M dari 76,41 M (100 %) 3.100

-

1.430.715 3.400

Tidak ada yang disepakati, Bakorsurtanal belum punya dekon /tp Tidak ada yang disepakati, Kemenhan belum punya dekon /tp Tidak ada yang disepakati, BPN belum punya dekon /tp

-

14

POKOK-POKOK SUBSTANSI PEMBAHASAN TRILATERAL DESK PRA-MUSRENBANGNAS RKP 2012

15

POKOK-POKOK SUBSTANSI PEMBAHASAN TRILATERAL DESK…(1) NO

K/L

1 KPDT

HAL-HAL POKOK KESEPAKATAN Hal yang disepakati:

1.

Sejalan dengan PP 19 Tahun 2010 mengenai penguatan peran pemerintah provinsi, KPDT memiliki kegiatan dekonsentrasi dalam rangka koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan daerah tertinggal yang dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi

2.

Pada tahun 2012, KPDT memiliki kegiatan TP yang terdiri dari kegiatan Bedah Desa dan Pengembangan Produk Unggulan kabupaten yang merupakan instrumen utama KPDT dalam rangka pembangunan daerah tertinggal secara terpadu

3.

Sejalan dengan tupoksinya, KPDT akan fokus melakukan koordinasi,penyusunan kebijakan dan fasilitasi pembangunan daerah tertinggal. Dalam rangka mendorong pembangunan di daerah tertinggal, KPDT melakukan kegiatan stimulan melaui mekanisme bantuan sosial

4.

KPDT telah melakukan MoU dengan 6 K/L dan 7 provinsi dalam rangka pengembangan komoditas unggulan rumput laut

5.

KPDT akan melakukan koordinasi dengan BUMN, pihak swasta dan pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan dana CSR untuk mendukung pembangunan daerah tertinggal.

6.

KPDT akan melakukan koordinasi dengan K/L terkait dalam rangka mengatasi keterisolasian wilayah di kawasan perbatasan, khususnya yang berada di kawasan lindung

16

POKOK-POKOK SUBSTANSI PEMBAHASAN TRILATERAL DESK…(1) NO 2

K/L BNPP

HAL-HAL POKOK KESEPAKATAN Hal-hal yang disepakati:

1.

Dana TP BNPP Tahun 2012 disepakati difokuskan pada penyediaan sarana prasarana batas negara yang terdiri dari : (a) Alat Komunikasi Radio, (b) GPS, (c) Kendaraan Operasional, dan (d) Genset; dan pembangunan Pos Lintas Batas (PLB). Sedangkan dana dekonsentrasi disepakati difokuskan pada pelaksanaan kegiatan pembinaan, koordinasi perencanaan dan pelaksanaan; fasilitasi; monitoring, evaluasi, dan pelaporan; pengumpulan data dan informasi; serta workshop dan bintek di 12 Provinsi perbatasan.

2.

Berdasarkan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan 20112014, daerah agar memperhatikan lokasi prioritas (kecamatan) yang tersebar di 39 kecamatan pada 24 kabupaten/kota pada tahun 2012.

3.

Penanganan lokasi prioritas akan ditangani secara sinergis oleh seluruh stakeholder dibawah koordinasi BNPP sesuai dengan rencana aksi pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan tahun 2012.

4.

Pemerintah provinsi dan kabupaten yang belum membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah segera membentuk badan yang dimaksud atau menunjuk satuan kerja yang diberi kewenangan secara khusus untuk mengelola perbatasan negara.

17


K/L

3


HAL-HAL POKOK KESEPAKATAN

Hal yang disepakati: 1.

Kegiatan dan indikator yang dicantumkan pada F1 telah mengacu pada kegiatan dalam Rancangan RKP 2012 dan sejalan dengan pencapaian prioritas nasional

2.

Daerah sepakat akan mengalokasikan dana APBD untuk kegiatan prioritas nasional. Besaran APBD yang dialokasikan bervariasi sesuai dengan kemampuan daerah

3.

Jumlah dana dekon yang disepakati sesuai dengan exercise pada Renja K/L

4.

Usulan dana TP khususnya untuk Program Upaya Kesehatan (RS) belum dibahas karena masih dibahas di Kementerian Kesehatan

5.

4

Jumlah dana TP untuk BOK dan Bansos untuk Jamkesmas disepakati sesuai dengan exercise pada Renja K/L Kementerian Hal-hal yang disepakati: Pendidikan 1.Disepakat kegiatan dekonsentrasi untuk penyediaan tunjangan khusus guru di sekolah terpencil, daerah kepulauan, dan perbatasan. 2.Tunjangan khusus dialokasikan oleh direktorat terkait melalui Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, disamping tunjangan untuk guru lainnya (tunjangan profesi tahun pertama setelah kelulusan dan tunjangan fungsional non-PNS). 3.Dalam rangka memastikan ketersediaan berbagai tunjangan untuk guru, termasuk tunjangan khusus, diharapkan adanya sinergi pembiayaan antara pusat dan daerah. 18


K/L

5

Kementerian Agama


Hal-hal yang disepakati: Tunjangan khusus sudah dialokasikan untuk guru-guru di madrasah terpencil, daerah perbatasan, dan kepulauan. Catatan: Kementerian Agama perlu merinci alokasi tunjangan khusus untuk guru PNS per provinsi.

6

Kementerian Perhubungan

Hal-hal yang dibahas: Penambahan layanan perintis laut di Provinsi Maluku melalui pendanaan new initiatives

7

Kementerian KKP

Hal-hal yang disepakati: Pada tahun 2012, disepakati bahwa KKP akan melakukan kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi di pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil di 60 pulau melalui dana dekonsentrasi

19


8

K/L


Kementerian Kominfo 1. Sepakat bahwa Kemenkominfo untuk tahun 2012 tidak mempunyai dana Dekon/TP, 2.

3.

4.

5.

6.

7.

maka dana yang disepakati disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) Kemenkominfo Kemenkominfo mempunyai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di daerah. •Desa Berdering •Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) •Mobile – PLIK (M-PLIK) Pemerintah Provinsi diharapkan berperan dalam : •Menyampaikan usulan distribusi unit M-PLIK ke kab/kota sesuai kebutuhan •Menyusun rencana pemanfaatan unit M-PLIK (jadwal, konten informasi, dll) Koordinasi mengenai penentuan wilayah, pemanfaatan, pengawasan dan evaluasi kegiatan Desa Dering, PLIK, dan M-PLIK akan dilakukan antara Kemenkominfo, Pemerintah daerah, dan penyedia jasa terkait. Kemenkominfo mempunyai kegiatan bimbingan teknis dan diklat, seperti bimbingan teknis untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), E-Government, diklat TIK, dll. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pusat, namun daerah dapat menyampaikan usulan kepada Kemkominfo apabila daerah memerlukan bimbingan teknis/diklat termaksud. Pemerintah daerah juga dapat mengusulkan kepada Kemenkominfo untuk memperoleh beasiswa S2/S3 untuk SDM bidang komunikasi dan informatika, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan Kemenkominfo. Sesuai PP No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa mengenai perumusan kebijakan di bidang penataan, penetapan, operasi, sarana frekuensi radio dan orbit satelit serta pelaksanaan penugasan kepada unit pelaksana 20


K/L


9


Hal yang disepakati: 1. Kementerian Nakertrans mengusulkan relokasi penduduk korban Bencana Merapi, Bencana Sumbar, Bencana Wasior, dan pembangunan Waduk Jati Gede di Jawa Barat ke daerah-daerah transmigrasi. Perkiraan target adalah 3000KK. Usulan akan disampaikan dalam new initiative batch ke-2. 2. Untuk relokasi penduduk akan diarahkan kawasan transmigrasi di : a. Sumatera Barat (Kab.50 kota dan Kab. Sijunjung untuk relokasi bencana Gempa Padang ) b. Jambi (Kab. Muara Jambi, relokasi penduduk akibat pembangunan waduk Jati Gede, Jawa Barat) c. Kalimantan Timur (Kab. Nunukan, relokasi penduduk akibat bencana Merapi dan pembangunan waduk Jati Gede) d. Kalimantan Barat (Kab, Kubu Raya dan Kab. Ketapang, relokasi penduduk akibat bencana Merapi dan pembangunan waduk Jati Gede) e. Kalimantan Tengah (Kab. Gunung Mas, relokasi penduduk akibat bencana Merapi dan pembangunan waduk Jati Gede dan bencana gempa Padang) 3. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menyerahkan data-data pendukung ketransmigrasian paling lambat awal Mei 2011 agar dapat ditindaklanjuti Kementerian Nakertrans dalam penyempurnaan Renja K/L dan pengusulan new initiative. 4. Pemerintah Daerah diharapkan dapat segera menyelesaikan permasalahan ketransmigrasian, khususnya legalitas lahan (penyelesaian HPL dan konflik dengan warga setempat) dan SDM. Hal yang tidak disepakati: Usulan daerah pada lokasi-lokasi bermasalah, tidak dapat diakomodasi pada tahun 2012, antara lain: a. Aceh (belum ada Surat Terima Penempatan oleh Gubernur) b. Sumatera Utara, Kab. Tapanuli Utara (klaim masyarakat setempat atas lokasi transmigrasi) c. Riau, Kab. Bengkalis (belum ada SK pencadangan lahan) d. Kalimatan Barat, Kab. Kapuas Hulu (Rencana tata ruang kawasan tidak jelas) e. Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Gorontalo, Papua (masalah status lahan yang belum jelas, peruntukan yang masih berstatus hutan). 21


K/L

10

Bakosurtanal


Hal yang disepakati: Pada tahun 2012, Bakosurtanal akan melakukan kegiatan sosialisasi Peta Wilayah dan verifikasi batas wilayah, serta pelatihan dan Bimbingan Teknis Penegasan Batas Wilayah dengan prioritas utama untuk Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan NTT, dan prioritas selanjutnya untuk wilayah Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera.

11

BPN

12

Kemlu

Kegiatan prioritas Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait PN 10 tidak dituang dalam kesepakatan F1 dan F2 karena tidak ada dana dekonsentrasi ataupun dana tugas pembantuan (TP). Namun demikian, hal-hal yang dibahas pada trilateral desk lebih bersifat konsultasi dan informasi mengenai kegiatan BPN yang terdapat di masing-masing provinsi. 1.

2.

Kemlu tidak memiliki alokasi dana dekonsentrasi untuk Pemerintah daerah Kemlu melalui perwakilan RI di luar negeri dapat memberikan dukungan pelaksanaan sosialisasi dan promosi pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Pemda 22


K/L


13

Kemenhan

K/L Mitra Direktorat Pertahanan dan Keamanan (Dithankam) tidak memiliki alokasi pendanaan Dekon/TP, sehingga pembahasan dengan daerah tidak dituangkan ke dalam form persandingan F1. Pembahasan pra musrenbang yang telah dilakukan oleh Dithankam terkait dengan Prioritas Nasional 10: Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik melibatkan Propinsi NTT dan Kepulauan Riau. 1.Kemenhan akan menindaklanjuti usulan NTT Membutuhkan dukungan pembentukan Polres dan Kodim pada 5 kabupaten baru hasil pemekaran. Lima kabupaten tersebut adalah: •Untuk mengantisipasi Kab. Nagekeo; •Kab. Sumba Barat Daya; •Kab. Sumba Tengah; •Kab. Sabu Raijua; •Kab. Manggari Timur. Dari 5 kabupaten tersebut, Kab. Sabu Raijua berada pada pulau terluar sehingga pemenuhan pembentukan Polres, Kodim dan Pos Perbatasan pada kabupaten tersebut dinilai prioritas. 2.terjadi pencurian pasir pada wilayah pantai pulau baitu dan pantai nongsa melalui pembangunan pengamanan pantai. Disarankan agar Propinsi Kepri mengirimkan surat kepada Kemenkopolhukkam terkait kebutuhan pembangunan wilayah pantai tersebut, surat tersebut ditembuskan kepada Kemhan, Kemen PU, Bappenas, dan Kemdagri. 23


K/L

14

Kementerian Sosial

HAL-HAL POKOK KESEPAKATAN 1. Sejalan dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program

Pembangunan yang Berkeadilan, Pemerintah memfokuskan pada Program Keadilan bagi Kelompok Miskin dan Terpinggirkan melalui Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pemberian jaminan hidup, pembangunan permukiman, dan infrastruktur sosial ekonomi. 2. Sesuai dengan PP 19 Tahun 2010 mengenai penguatan peran pemerintah provinsi, di tahun 2012 Kementerian Sosial memiliki kegiatan dekonsentrasi dalam rangka pemberdayaan KAT yang dilaksanakan di 15 (lima belas) Provinsi yaitu: Aceh, Bengkulu, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Banten. 3. Pada tahun 2012, Kementerian Sosial memiliki kegiatan Tugas Pembantuan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah berupa penyediaan permukiman dan infrastruktur dan pemberian jaminan hidup yang merupakan instrumen utama Kementerian Sosial dalam rangka pemberdayaan KAT di 17 (tujuh belas) Provinsi yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, 24 dan Banten

PENUTUP

25

TANGGAPAN UMUM TERHADAP USULAN PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH (UPPD) 1. Secara umum, Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah (UPPD) telah sesuai dengan kegiatan Prioritas Nasional 10, Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik. 2. Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah (UPPD) dinilai belum seutuhnya mencerminkan kebutuhan daerah. Sebagai contoh : Terdapat Provinsi yang memiliki daerah tertinggal tetapi tidak menyampaikan usulan kegiatan (F3-UPPD) kepada KPDT, begitu pula Provinsi yang memiliki kawasan perbatasan tidak menyampaikan usulan kegiatan (F3-UPPD) kepada BNPP. 3. Dalam aplikasi Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah (UPPD) belum mengidentifikasikan jenis kegiatan K/L yang termasuk Dekonsentrasi atau TP, sehingga usulan daerah banyak yang tidak sinkron dengan K/L. Aplikasi UPPD ke depan disempurnakan dengan memberi batasan mana kegiatan Dekonsentrasi dan mana kegiatan TP dengan berdasarkan masukan dari K/L terkait. 4. Dalam aplikasi Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah (UPPD) masih ditemukan adanya kesalahan penempatan kegiatan Prioritas Nasional yang tidak sesuai dengan RKP Buku 1 Prioritas Nasional 10 5. Diharapkan dalam aplikasi Renja K/L juga mengakomodir mekanisme kegiatan diluar Dekonsentrasi dan TP, contohnya Bantuan Sosial dan kegiatan Pusat di daerah, sehingga pembahasan program dan kegiatan di daerah dapat lebih terintegrasi.

26

RENCANA TINDAK LANJUT HASIL KESEPAKATAN TRILATERAL DESK PRA-MUSRENBANGNAS PRIORITAS 10 1. KPDT diharapkan dapat mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait dalam mendukung pembangunan daerah tertinggal dengan mengacu pada Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS PPDT) 2010-2014 2. Sejalan dengan target RPJMN 2010-2014, yaitu sedikitnya 50 kabupaten daerah tertinggal terlepas dari ketertinggalannya pada tahun 2014, KPDT diharapkan dapat mensosialisasikan target 70 kabupaten yang merupakan prioritas penanganan daerah tertinggal kepada Kementerian/Lembaga terkait agar menjadi mainstream bersama dalam pengentasan ketertinggalan. 3. BNPP diharapkan dapat merumuskan mekanisme koordinasi lintas sektor dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

4. Lokasi prioritas di 39 kecamatan (Lokpri) pada 24 kabupaten/kota perbatasan agar menjadi mainstream bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penanganan perbatasan pada tahun 2012. 5. Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan mengondisikan agar pembangunan daerah tertingal dan kawasan perbatasan sejalan dengan rencana Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI/master plan ekonomi).

27

TERIMA KASIH

28

LAMPIRAN DAFTAR KABUPATEN PERBATASAN DAN TERTINGGAL

29

DAFTAR LOKASI PRIORITAS PERBATASAN YANG MENJADI FOKUS PENANGANAN TAHUN 2012-2014 Provinsi

Kabupaten Kupang TTU

NTT Belu .

KALBAR

Rote Ndao Alor Sambas Bengkayang Sanggau Sintang

Kapuas Hulu

Kutai Barat

KALTIM

Malinau

Nunukan

Merauke Bovendigul

PAPUA

Peg. Bintang

Keerom Kota Jayapura Supiori

Lokasi Prioritas I (2012) Amfoang Timur Insana Utara Bikomi Utara Bikomi Nalulat Kobalima Timur Lamaknen Selatan Tasifeto Timur Kalabahi Paloh Jagoi Babang Entikong Ketungau Hulu Badau Kayan Hulu Sebatik barat Krayan Sebatik* Eligobel Sota Merauke Mindiptana Waropko Batom Iwur Kiwirok Arso Web Senggi Waris Muara Tami -

Kecamatan Lokasi Prioritas II (2013) Kefamenanu Atambua Rote Barat Daya Sajingan Besar Siding Sekayam Puring Kencana Long Apari Long Pahangai Pujungan Krayan Selatan Lumbis Tanah Merah Jayapura Utara Supiori Barat

Lokasi Prioritas III (2014) Nalbenu Miaomaffo Barat Bikomi Tengah Mutis Musi Lamaknen Lasiolat Raihat Tasifeto Barat Nanaet Dubesi Malaka Barat Ketungau Tengah Batang Lupar Embaloh Hulu Puttussibau Utara Puttussibau Selatan Kayan Hilir Bahau Hulu Kayan Selatan Sebuku Muting Ulilin Noukenjeri Jair Oksibil -

Kecamatan Provinsi

NAD SUMUT

Kabupaten

Kota Sabang Serdang Bedagai Rokan Hilir

Tanjung Beringin Sinaboi Bukit Batu Bantan Rupat Utara Enok Gaung Kateman Merbau Rangsang Dumai

Bunguran Timur

Serasan

Bunguran Barat

-

Jemaja Belakang Padang -

Midai Pulau Laut Subi Batam Bulang Bintan Timur Bintan Utara Tambelan Teluk Bintan Kundur Meral Moro

Kepulauan Sangihe

Tabukan Utara

Tahuna

-

Kepulauan Talaud

Melonguane Miangas

Nanusa -

-

MBD

PP. Wetar

-

PP. Terselatan (Kisar)

MTB Kep. Aru Morotai Raja Ampat

Tanimbar Selatan Morotai Selatan -

-

Indragiri Hilir

Kep. Meranti Kota Dumai

Natuna

Kep. Anambas KEPRI

Kota Batam

Bintan

Karimun

SULUT

Lokasi Prioritas III (2014) -

Lokasi Prioritas II (2013)

Sukakarya Pasirlimau Kapuas -

Bengkalis

RIAU

Lokasi Prioritas I (2012)

MALUKU

MALUKU UTARA PAPUA BARAT TOTAL

Pulau-pulau Aru (Warabal)

39

Kep. Ayau 32

40

30

DAFTAR 183 KABUPATEN TERTINGGAL NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

PROVINSI Nanggroe Aceh Darussalam Nanggroe Aceh Darussalam Nanggroe Aceh Darussalam Nanggroe Aceh Darussalam Nanggroe Aceh Darussalam Nanggroe Aceh Darussalam Nanggroe Aceh Darussalam Nanggroe Aceh Darussalam Nanggroe Aceh Darussalam Nanggroe Aceh Darussalam Nanggroe Aceh Darussalam Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat Kepulauan Riau Kepulauan Riau Sumatera Selatan Sumatera Selatan

DAERAH Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Singkil Kab. Aceh Timur Kab. Simeulue Kab. Nagan Raya Kab. Aceh Jaya Kab. Aceh Barat Daya Kab. Gayo Lues Kab. Bener Meriah Kab. Pidie Jaya Kab. Nias Kab. Tapanuli Tengah Kab. Pakpak Bharat Kab. Nias Selatan Kab. Nias Barat Kab. Nias Utara Kab. Kepulauan Mentawai Kab. Padang Pariaman Kab. Pesisir Selatan Kab. Sawahlunto Sijunjung Kab. Solok Kab. Pasaman Barat Kab. Dharmasraya Kab. Solok Selatan Kab. Natuna Kab. Anambas Kab. Lahat Kab. Musi Rawas

NO 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

PROVINSI Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Sumatera Selatan Bangka Belitung Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Bengkulu Lampung Lampung Lampung Lampung Jawa Barat Jawa Barat Banten Banten Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Jawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat

DAERAH Kab. Ogan Komering Ilir Kab. Banyuasin Kab. Ogan Ilir Kab. OKU Selatan Kab. Empat Lawang Kab. Bangka Selatan Kab. Kaur Kab. Seluma Kab. Mukomuko Kab. Lebong Kab. Kepahiang Kab. Bengkulu Tengah Kab. Lampung Barat Kab. Lampung Utara Kab. Way Kanan Kab. Pesawaran Kab. Garut Kab. Sukabumi Kab. Lebak Kab. Pandeglang Kab. Bangkalan Kab. Bondowoso Kab. Pamekasan Kab. Sampang Kab. Situbondo Kab. Bengkayang Kab. Landak Kab. Kapuas Hulu 31 Kab. Ketapang 31 Kab. Sambas

DAFTAR 183 KABUPATEN TERTINGGAL NO 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

PROVINSI Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Timur Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Utara

74

Sulawesi Utara

75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Gorontalo Gorontalo Gorontalo Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan

DAERAH Kab. Sanggau Kab. Sintang Kab. Sekadau Kab. Melawi Kab. Kayong Utara Kab. Seruyan Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kutai Barat Kab. Malinau Kab. Nunukan Kab. Sangihe Kab. Kepulauan Talaud Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Kab. Boalemo Kab. Pohuwato Kab. Gorontalo Utara Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kab. Buol Kab. Toli-Toli Kab. Donggala Kab. Morowali Kab. Poso Kab. Parigi Moutong Kab. Tojo Una Una Kab. Sigi Kab. Jeneponto Kab. Pangkajene Kepulauan Kab. Selayar

NO 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

PROVINSI Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Barat Sulawesi Barat Sulawesi Barat Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara Sulawesi Tenggara

DAERAH Kab. Toraja Utara Kab. Majene Kab. Mamuju Kab. Polewali Mandar Kab. Mamasa Kab. Mamuju Utara Kab. Buton Kab. Konawe Kab. Muna Kab. Konawe Selatan Kab. Bombana Kab. Wakatobi Kab. Kolaka Utara

104

Sulawesi Tenggara

Kab. Konawe Utara

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur

Kab. Buton Utara Kab. Bima Kab. Dompu Kab. Lombok Barat Kab. Lombok Tengah Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Kab. Sumbawa Barat Kab. Lombok Utara Kab. Alor Kab. Belu Kab. Ende Kab. Flores Timur Kab. Kupang 32 Kab. Lembata 32 Kab. Manggarai

DAFTAR 183 KABUPATEN TERTINGGAL NO 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

PROVINSI Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Maluku Utara Papua Papua Papua Papua

DAERAH Kab. Ngada Kab. Sikka Kab. Sumba Barat Kab. Sumba Timur Kab. Timor Tengah Selatan Kab. Timor Tengah Utara Kab. Rote Ndao Kab. Manggarai Barat Kab. Nagekeo Kab. Sumba Barat Daya Kab. Sumba Tengah Kab. Manggarai Timur Kab. Sabu Raijua Kab. Maluku Tenggara Barat Kab. Maluku Tengah Kab. Pulau Buru Kab. Seram Bagian Barat Kab. Seram Bagian Timur Kab. Kepulauan Aru Kab. Maluku Barat Daya Kab. Buru Selatan Kab. Halmahera Tengah Kab. Halmahera Barat Kab. Halmahera Timur Kab. Kepulauan Sula Kab. Halmahera Selatan Kab. Halmahera Utara Kab. Morotai Kab. Biak Numfor Kab. Jayawijaya Kab. Merauke Kab. Mimika

NO 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

PROVINSI Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat Papua Barat

DAERAH Kab. Nabire Kab. Paniai Kab. Puncak Jaya Kab. Yapen Waropen Kab. Sarmi Kab. Keerom Kab. Yahukimo Kab. Pegunungan Bintang Kab. Tolikara Kab. Boven Digoel Kab. Mappi Kab. Asmat Kab. Waropen Kab. Supiori Kab. Mamberamo Raya Kab. Mamberamo Tengah Kab. Yalimo Kab. Lanny Jaya Kab. Nduga Kab. Intan Jaya Kab. Deiyai Kab. Dogiyai Kab. Puncak Kab. Sorong Kab. Sorong Selatan Kab. Raja Ampat Kab. Teluk Bintuni Kab. Teluk Wondama Kab. Maybrat Kab. Tambrau 33 Kab. Kaimana 33

HASIL KESEPAKATAN PEMBAHASAN PRA-MUSRENBANGNAS TAHUN 2011

Recommend Documents