Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2010 Jakarta, 28 April-1 Mei 2010
RISALAH KESEPAKATAN PEMBAHASAN SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG NASIONAL TAHUN 2010 Pada hari ini, Jumat, tanggal 30 April 2010, telah dilaksanakan Sidang Kelompok Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2010, yang membahas Prioritas IV dan Prioritas X, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2011, yang diikuti oleh Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, serta wakil dari Kemenko bidang Polhukam, Kemenko Bidang bidang Kesra, Kemenko bidang Perekonomian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian PDT, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Keuangan, Kementerian KUKM, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, BPPT, Bakosurtanal, BPN, BKKBN, dan Kementerian PPN/Bappenas. Seluruh pihak yang terlibat dalam pembahasan telah sepakat untuk menindaklanjuti risalah kesepakatan pembahasan Sidang Kelompok ini dalam proses penyempurnaan RKP Tahun 2011 dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2011, dan pemantapan perencanaan dan penganggaran di daerah dalam mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2011, berdasarkan rincian risalah kesepakatan sebagaimana terlampir. Demikian risalah ini dibuat untuk dipergunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
RANGKUMAN HASIL SIDANG KELOMPOK Prioritas 4 : Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 10 : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Paska Konflik WILAYAH : Nusa Tenggara-Maluku-Papua Hari/ Tanggal Sesi pada jam
: :
Jumat/30 April 2010 08.00 – 11.30
Prioritas 4 1. Kebijakan penanggulangan kemiskinan pusat agar lebih memperhatikan kebutuhan penduduk asli dan karateristik daerah. Kebijakan sekarang banyak yang lebih menguntungkan pendatang, misalnya : Raskin. Dana operasional program pusat untuk provinsi kepulauan juga jangan disamakan dengan provinsi daratan. 2. Pola pendampingan PNPM yang masih berlaku secara umum akan bermasalah di Papua dan Papua Barat. Perlu ada penekanan terhadap kearifan lokal dalam pendampingan dan pengawasan. 3. Pemerintah pusat perlu mengawal implementasi berbagai rencana yang sudah disusun agar efektif. Misalnya perubahan kebijakan PNPM agar diinformasikan ke daerah sehingga pemerintah dapat ikut mengawal dan mensinergikannya dengan kebijakan pemerintah daerah. 4. Perlu diskusi intensif dengan K/L dan evaluasi yang menyeluruh terhadap program-program yang ada sekarang agar ada perubahan mendasar terhadap penanggulangan kemiskinan. 5. Perlu dukungan dari pusat terhadap peningkatan skala usaha produktif, bukan kegiatan pembinaan yang sudah dapat dilakukan oleh daerah. Misalnya kegiatan pelatihan perlu dilengkapi paket kegiatannya. Juga untuk pengembangan BLK.
Prioritas 10 6. Pemerintah Pusat (K/L) ikut memperhatikan beberapa kebutuhan daerah dalam menangani wilayah perbatasan, repatriasi, pemetaan batas wilayah di Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. 7. Pemerintah Pusat (K/L) diminta memprioritaskan sinkronisasi dan harmonisasi seluruh program-program K/L yang diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW, termasuk kawasan strategis nasional yang ada di wilayah perbatasan seperti di Provinsi Maluku Utara (Kabupaten Pulau Morotai), Papua Barat, NTB, NTT, Maluku. 8. Pemerintah Pusat (K/L) diminta memprioritaskan harmonisasi dan penyesuaian regulasi sektor dengan UU 21 tentang UU Otonomi Khusus dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 9. Pemerintah Pusat (K/L) diminta memprioritaskan pembangunan daerah pemekaran di Provinsi Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Papua dan Papua Barat dalam bidang infrastruktur pemerintahan, infrastruktur pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. 10. Walaupun tidak merupakan kawasan paska konflik, Pemerintah Pusat (K/L) perlu memperhatikan dampak paska konflik yang dialami di semua provinsi wilayah Timur.
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGI ATAN
INDIKATOR
RENJA KL TARGET
ALOKASI
INDIKATOR
TARGET
KESEPA KATAN ALOKASI SEPAKAT
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
A. PRIORITAS 4 I. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1. Program Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1.1. Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
1.200,00,-
1.1.1. Jumlah Fasilitasi Pemantapan Badan Permusyawaratan Desa Melalui Bintek, Orientasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
12 Paket
100,00,-
v
50,00,-
v
Alokasi akan dibahas lebih lanjut
1.200,00,-
1.2. Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
1.000,00,-
1.2.1. Jumlah Pelatihan yang Diberikan Bagi Masyarakat Perdesaan Melalui Penyusunan Kurikulum dan Modul, Pelatihan, Sinkronisasi, Tot
1 Paket
500,00,-
Jumlah Daerah Tertinggal yang Memperoleh Fasilitasi Peningkatan Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat (Provinsi).
1 Paket
500,00,-
1.2.2.
B. PRIORITAS 10 I. KEMENTERIAN SOSIAL 1. Program Pemberdayaan Sosial 1.1. Penanggulangan Kemiskinan 10.500,00,-
6.980,88,-
v
Daerah meminta agar lokasi PKH diperluas ke Lombok Timur dan Lombok Barat karena kantong2 kemiskinan terdapat di daerah tersebut
DALAM JUTA RUPIAH
UPPD PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGI NO. ATAN
INDIKATOR
RENJA KL TARGET
ALOKASI
INDIKATOR
TARGET
KESEPA KATAN ALOKASI SEPAKAT
1.1.1. Tersedianya Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pendidikan Dasar Melalui Kube 1.1.2. Tersedianya Akses Perumahan dan Permukiman Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
300 KUBE
9.000,00,-
100 Unit
1.500,00,-
1.3. Pemberdayaan Keluarga
1.850,00,1.3.1. Tersedianya Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (Uep) 1.3.2. Tersedianya Akses Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) Di Kab/Kota 1.3.3. Tersedianya Akses Pusat Pemberdayaan Keluarga (Pusdaka)
200 KK
900,00,-
20 Lembaga
650,00,-
10 Lembaga
300,00,-
910,33,-
v
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DALAM JUTA RUPIAH
UPPD PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGI NO. ATAN A. PRIORITAS 4 I. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 1.
1.1.
INDIKATOR
RENJA KL TARGET
ALOKASI
INDIKAT TARGET OR
KESEPAKATAN ALOKASI
SEPAKAT
Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan 400,00,1.1.1.
Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Melalui Tot, Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan Kelurahan
50 Jiwa
Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (Prioritas Nasional dan Bidang)
Slptt Padi 47.795,00,Lahan Kering (Ribu Ha)
400,00,-
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Slptt Jagung Hibrida (Ribu Ha)
2.425,00,-
100,00,-
v
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
Anggaran belum termasuk alokasi dana untuk PNPM, hanya mencakup kegiatan bimbingan teknis
PROVINSI MALUKU
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA PROVINSI MALUKU DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIA TAN
KL SEPAKAT
INDIKATOR
TARGET
ALOKASI
INDIKATOR
TARGET
ALOKASI
KESEPA
KATAN
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
A. PRIORITAS 10 I. KEMENTERIAN DALAM NEGERI 3.3. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
9
3.3. Peningkatan Kapasitas 1. Penyelenggaraan Pemerintahan
2.250,00,-
v
500,00,-
v
2.750,00-
v
Desa dan Kelurahan
.Jumlah Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan Melalui Penetapan Indikator Keberhasilan Pemdes, Penetapan dan Penegasan, Pemetaan Batas Wilayah Desa, Penyusunan Data Based Desa dan Kelurahan, Bimtek, dan Koordinasi.
Kota Ambon (1unit/Rp.200 ), Buru (1unit/Rp.200), Bursel (1 unit/Rp.200), SBB (1 unit/Rp.200), Malteng (1 unit/Rp.200), SBT (1 unit/Rp.200), Malra ( 1 unit/Rp.200), Kota Tual ( 1unit/Rp.200), Kep. Aru (1unit/Rp.200), MTB (1unit/Rp.200) dan MBD
3.3. Peningkatan Kapasitas 2. Kelembagaan dan Pelatihan
Masyarakat Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di Fasilitasi Dalam Program dan Kegiatan Masuk Desa dan Peningkatan System Perencanaan Partisipatif Melalui Sosiali-Sasi, Bimtek, Pelatihan dan Monitoring dan Evaluasi
Kota Ambon (5 Kec/ Rp. 60), Kab Buru Selatan (2 Kec/Rp. 65 ), SBT (2 Kec/Rp. 75), MTB (2 Kec/Rp. 75), Kota Tual (2 Kec/Rp. 75), Kep. Aru (2 Kec/Rp. 75 ), dan MBD (2 Kec/Rp. 75),
3.3. Pengembangan Usaha Ekonomi 3. Masyarakat Jumlah Provinsi dan Kabupaten yang di Fasilitasi di Bidang Pertanian dan Pangan yang Berada di Perdesaan Melalui Bimtek Cppd di Provinsi dan Kabupaten/ Kota, Koordinasi Serta Pemberian Stimulan Kepada Kelompok Masyarakat Pengelola Cadangan Pangan Pemerint
SBB ( 2 kel/Rp. 109, 38), SBT ( 2 kel/Rp. 109,38), Bursel ( 2 kel/Rp. 109,38), Malra ( 2 kel/Rp. 109,38), Kota Tual (2 kel//Rp.109,38), Kep Aru (2 kel/Rp. 109,38), MTB (2 kel/Rp. 109,38) dan MBD ( 2 kel/Rp. 109,38)
1.750,00,-
kegiatan akan dilaksanakan oleh daerah, tetapi jumlah anggarannya akan dibahas lebih lanjut. Selanjutnya akan dikoordinasikan dengan daerah
DALAM JUTA RUPIAH
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIA TAN
KL SEPAKAT
INDIKATOR
TARGET
Jumlah Kabupaten yang di Fasilitasi Dalam Pelaksanaan Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga Melalui Tot dan Pelatihan Kewirausahaan, Pemberian Stimulan Kepada Kelompok Masyarakat Pesisir dan P t K l b
Buru (2 kel /Rp. 100) Bursel (2 Kel/Rp. 100) SBB (/2 Kel/Rp. 100), SBT (2 Kel/Rp. 100), Malra (2Kel/Rp. 100), Kota Tual (2 Kel/Rp. 100), Kep. Aru (2 Kel/Rp. 100), MTB (2 Kel/Rp. 100), MBD (2 Kel/Rp. 100),
ALOKASI 1.000,00,-
INDIKATOR
TARGET
ALOKASI
KESEPA
KATAN
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
PROVINSI MALUKU UTARA
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA PROVINSI MALUKU UTARA DALAM JUTA RUPIAH
RENJA KL
UPPD PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIA NO. TAN
INDIKATOR
TARGET
ALOKASI INDIKATOR
TARGET
ALOKASI
SEPAKAT
1.528,00,-
v
2.899,20,-
v
771,80,-
v
A. PRIORITAS 4 I. KEMENTERIAN KESEHATAN 1. Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan 1.1. Pemberdayaan Masyarakat dan
4.700,00,-
Promosi Kesehatan 1.1.1. Persentase (%) Rumah Tangga yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Phbs )
0 Unit
1.1.2. Persentase (%) Desa Siaga Aktif
50 Unit
150,00,550,00,-
1.1.3. Jumlah Kebijakan Teknis Promosi Kesehatan yang Terintegrasi Dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pembangunan Kesehatan 1.1.4. Jumlah Kab/Kota yang Menetapkan Kebijakan yang Berwawasan Kesehatan
2.000,00,1 Paket
1 Paket
2.000,00,-
B. PRIORITAS 10 I. KEMENTERIAN SOSIAL 1. Program Pemberdayaan Sosial 1.1. Penanggulangan Kemiskinan
9.000,00,-
1.1.1. Tersedianya Akses Kesempatan Kerja dan Berusaha, Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pendidikan Dasar Melalui Kube
7.500,00,480 PAKET
1.1.2. Tersedianya Akses Perumahan dan Permukiman Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni
1.500,00,100 Unit
1.3. Pemberdayaan Keluarga
1.155,00,1.3.1. Tersedianya Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (Uep)
800 Jiwa
630,00,-
KESEPA
KATAN
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
DALAM JUTA RUPIAH
RENJA KL
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIA TAN
INDIKATOR
1.3.2. Tersedianya Akses Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) Di Kab/Kota
TARGET
9 Unit
ALOKASI INDIKATOR
TARGET
ALOKASI
SEPAKAT
1.314,78,-
v
234,00,-
v
392,40,-
v
KESEPA
KATAN
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
v
Anggaran akan dibahas lebih lanjut
225,00,-
1.3.3. Tersedianya Akses Pusat Pemberdayaan Keluarga (Pusdaka)
3 Unit
1.4. Pemberdayaan Kelembagaan
4.376,00,-
Sosial Masyarakat 1.4.1. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) yang Diberdayakan 1.4.2. Jumlah Organisasi Sosial yang Diberdayakan
300,00,-
45 Jiwa 40 Unit
481,00,942,00,-
1.4.3. Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (Psm) yang Diberdayakan 1.4.4. Jumlah Karang Taruna (Kt) yang Diberdayakan 1.4.5. Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (Wksbm) yang Berkembang 1.4.6. Jumlah Dunia Usaha yang Melakukan Corporate Social Responsibility (Csr)
255 Jiwa 60 Unit
200 PAKET
1 PAKET
1.242,00,858,00,676,00,-
177,00,-
1.5. Pelestarian Kepahlawanan,
Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial
1.880,00,1.5.1. Jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional (Tmpn) Utama, Tpmn, dan Makam Pahlawan Nasional (Mpn) yang Terpelihara 1.5.2. Jumlah Siswa yang Melakukan Ziarah Wisata Ke Tmp dan Mpn
1.380,00,3 Unit 400 Jiwa
500,00,-
II. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Program Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan 1.1. Peningkatan Operasional
Pengawasan Sumber Daya Perikanan
550,00,1.1.1. Jumlah Usaha Penangkapan Ikan Di Wilayah Bagian Timur yang Sesuai Ketentuan
5 Unit
550,00,-
1.2. Peningkatan Operasional
Pengawasan Sumber Daya Kelautan
250,00,-
,00,-
DALAM JUTA RUPIAH
RENJA KL
UPPD NO.
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIA TAN
INDIKATOR
1.2.1. Jumlah Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Perusakan Ekosistem Perairan
TARGET
4 Paket
ALOKASI INDIKATOR
TARGET
ALOKASI
SEPAKAT
190,00,-
v
250,00,-
1.4. Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2Sdkp
500,00,1.4.1. Persentase (%) Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Program Anggaran dan Sdm Secara Terintegrasi dan Tepat Waktu Dengan Administrasi yang Akuntabel Di Lingkungan Ditjen P2Sdkp
500,00,-
1 Paket
KESEPA
KATAN
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
PROVINSI PAPUA
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA PROVINSI PAPUA DALAM JUTA RUPIAH UPPD
RENJA KL SEPAKAT
PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGIAT NO. AN
INDIKATOR
A. PRIORITAS 4 I. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 1.1. Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja 1.1.5. Jumlah Tenaga Kerja Sukarela yang Melakukan Pendampingan Dalam Program Perluasan Kesempatan Kerja. 1.1.6. Jumlah Kab/Kota yang Sinergi Program Apbn Untuk Perluasan Kesempatan Kerja
TARGET
ALOKASI
2.490,00,-
20 Jiwa
1.500,00,-
0
840,00,-
50 Jiwa
150,00,-
INDIKATOR
TARGET
ALOKASI
KESEPA
KATAN
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
v
Perlunya perhatian terhadap BLK
v
Terdapat perbedaan data antara K/L dan daerah mengenai jumlah kecamatan dan desa. Daerah akan menyampaikan data kepada K/L
12.302,50,-
1.1.11. Jumlah Pembinaan Wirausaha Baru Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Peningkatan Kemandirian Masyarakat Cakupan Perdesaan (Pnpm-Mp) Penerapan Program Nasional Pemberdayaa n Masyarakat Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) dan Penguatan
29.000,00,‐
PROVINSI PAPUA BARAT
F1 - PERSANDINGAN ( SHORTLIST ) KELOMPOK 4 NUSA TENGGARA, MALUKU DAN PAPUA PROVINSI PAPUA BARAT DALAM JUTA RUPIAH
RENJA KL
UPPD PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGI NO. ATAN
TARGET ALOKASI INDIKATOR
TARGET
ALOKASI
SEPAKAT
340,20,-
v
2.454,30,-
v
430,00,-
v
245,00,-
v
245,00,-
v
INDIKATOR
KESEPA
KATAN
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
A. PRIORITAS 4 I. KEMENTERIAN SOSIAL 1. Program Perlindungan dan
Jaminan Sosial 1.1. Jaminan Kesejahteraan Sosial
1.000,00,-
(Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan) 1.1.1.
1 paket
1.000,00,-
Jumlah Rtsm yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat Pkh 600,00,-
1.2. Bantuan Sosial Korban
Bencana Alam 1.2.1.
1 paket
600,00,-
Jumlah Korban Bencana Alam yang Berhasil Dibantu dan Dilayani 1.000,00,-
1.3. Bantuan Sosial Korban
Bencana Sosial 1.3.1.
1 paket
1.000,00,-
Jumlah Korban Bencana Sosial yang Berhasil Dibantu dan Dilayani 500,00,-
1.4. Bantuan Sosial Korban Tindak
Kekerasan dan Pekerja Migran 1.4.1. Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah yang Terpulihkan Kondisi Psikologisnya
1 paket
500,00,-
B. PRIORITAS 10 I. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Program Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan 1.1. Peningkatan Operasional
Pengawasan Sumber Daya Perikanan
800,00,-
Daerah agar menyampaikan reincian usulan
DALAM JUTA RUPIAH
RENJA KL
UPPD PRIORITAS/KL/PROGRAM/KEGI NO. ATAN
TARGET ALOKASI INDIKATOR
TARGET
ALOKASI
SEPAKAT
80,00,-
v
200,00,-
v
INDIKATOR
1.1.1. Jumlah Usaha Penangkapan Ikan Di Wilayah Bagian Timur yang Sesuai Ketentuan
1 Paket
800,00,-
1.350,00,-
1.2. Peningkatan Operasional
Pengawasan Sumber Daya Kelautan 1.2.1. Jumlah Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Perusakan Ekosistem Perairan 1.2.2. Jumlah Wilayah Perairan yang Bebas Kegiatan Pencemaran
1 Paket
600,00,-
1 Paket
750,00,-
1.3. Penyelesaian Tindak Pidana
500,00,-
Kelautan dan Perikanan 1.3.1. Jumlah Kapal yang Diperiksa
1 Paket
500,00,-
KESEPA
KATAN
TINDAK SEPAKAT
DIBAHAS LEBIH LANJUT
KETERANGAN
