DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-1 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

Nomor : DPD.220/SP/1/2012

DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA -----------

RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-1 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2012-2013 DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

I.

KETERANGAN

1. 2. 3.

Hari Tanggal Waktu

: Kamis : 16 Agustus 2012 : 14.35 WIB – Selesai

4. 5.

Tempat Pimpinan Sidang

: Gedung Nusantara V : Pimpinan DPD 1. H. Irman Gusman, SE., MBA. (Ketua) 2. Dr. Laode Ida (Wakil Ketua) 3. GKR. Hemas (Wakil Ketua)

6.

Sekretaris Sidang : 1. Sekretaris Jenderal DPD (DR. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc.) 2. Wakil Sekretaris Jenderal DPD (Drs. Djamhur Hidayat)

7.

Panitera

: Kepala Biro Persidangan II (Dra. Sri Sumarwati Isf.)

8.

Acara

: 1. Pembukaan Tahun Sidang 2012-2013 dan Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013. 2. Pidato Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013. 3. Pengesahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI & Kelompok DPD RI Tahun Sidang 2012-2013. 4. Penyerahan Laporan secara tertulis tentang Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Sidang 2011-2012.

9. 10.

Hadir Tidak hadir

: :

Orang Orang

II. JALANNYA SIDANG : SIDANG DIBUKA PUKUL 14.35 WIB

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastyastu. Baiklah Bapak-Ibu anggota DPD RI yang kami hormati. Sebagaimana biasa sebelum memasuki sidang pairpurna ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu tim paduan suara telah hadir dan siap untuk menyanyikan lagu ini bersama kita. Untuk itu kepada seluruh hadirin anggota para yang ada di dalam ruangan ini untuk dapat berdiri dan mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. PEMBICARA : PADUAN SUARA Hiduplah Indonesia raya… Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Disanalah aku berdiri. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan Tanah Airku. Marilah kita berseru. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku. Hiduplah negriku. Bangsaku Rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya. Untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Tanahku negriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka Merdeka. Hiduplah Indonesia Raya.

1

SIDANG PARIPURNA KE-1 MS I TS 2012-2013 DPD RI, KAMIS, 16 AGUSTUS 2012

PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Selanjutnya marilah kita mengheningkan cipta sejenak untuk mengenang para arwah pahlawan bangsa yang telah berjuang dalam merebut kemerdekaan. Semoga arwah para pahlawan mendapat tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk senantiasa memperoleh kekuatan dan ridho-Nya dalam perjuangan menghadapi tantangan dalam mengemban amanah rakyat untuk membangun bangsa menuju perwujudan cita-cita nasional yang berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Menghenaingkan cipta mulai. [MENGHENINGKAN CIPTA] Mengheningkan cipta selesai. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Berdasarkan catatan yang hadir yang disampaikan melalui sekretariat jenderal, sampai saat ini telah hadir 73 orang, dan saya lihat sebagian ada yang datang makin bertambah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 189 peraturan tata tertib DPD sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim Sidang Paripurna ke-1 Tahun Sidang 2012-2013 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETOK 1X

Agenda pokok Sidang Paripurna ke-1 DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 20122013. Sidang dewan yang mulia, sesuai dengan jadwal acara sidang paripurna ini mempunyai empat agenda pokok, yaitu ; Pembukaan Tahun Sidang 2012-2013 dan Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013. Pidato Pembukaan Masa Sidang I DPD RI Tahun Sidang 2012-2013. Pengesahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPD RI & Kelompok DPD RI Tahun Sidang 2012-2013. Penyerahan Laporan tertulis tentang Kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI kepada pimpinan DPD RI. Sidang paripurna hari ini tanggal 16 Agustus 2012 merupakan sidang paripurna pertama pada tahun sidang 2012-2013. Baiklah Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita melangkah pada agenda selanjutnya, marilah kita menundukan kepala sejenak guna berdoa bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kita seluruh anggota DPD RI kedepan dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat dan daerah. Untuk itu kami mohon kepada saudara KH. Muslihuddun Abdurrasyid, Lc., M.Pdi. wakil dari Provinsi Kalimantan Timur berkenan untuk memimpin doa. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. PEMBICARA : KH. MUSLIHUDDIN ABDURRASYID, Lc., M.Pdi. (KALTIM) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pimpinan, wakil pimpinan dan seluruh anggota DPD RI. Kepada yang terhormat sekjen dan wakil sekjen, begitu stafnya.

2


Marilah kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Dan saya akan memimpin doa sesuai dengan agama saya yaitu Islam. [BAHASA ARAB] Ya Allah ya Tuhan kami. Kemarin kami telah mengakhiri masa sidang tahun sidang 2011-2012. Dan hari ini kami akan memulai masa sidang tahun 2012-2013. kami menyadari bahwa apa yang k ami lakukan pada masa-masa sebelumnya belum sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Oleh karena itu melalui kesempatan sidang pada masa ini kami mohon kepada Engkau ya Allah agar Engkau memberikan petunjuk kepada kami dan Engkau memberikan bimbingan kepada Kami. Ya Allah ya Tuhan kami. Jadikanlah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Berilah kami dampak yang baik dari segala urusan kami. Dan selamatkan kami dari azab kamu di dunia dan di akhirat kelak. Ya Allah ya Tuhan kami. Di bulan suci ramadhan kami juga minta kepada Engkau ya Allah, sucikanlah hati kami dari segala penipuan, jiwa kami dari segala kelemahan. Sucikanlah perkataan kami dari kebohongan dan amal kebaikan kami dari kesia-siaan. Ya Allah ya Tuhan kami. Perbaikilah agama kami yang menjadi penjaga urusan kami. Perbaikilah dunia kami yang menjadi ladang kehidupan kami. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah dalam hidup ini kami selalu menambah kebajikan. Dan jadikanlah kematian kami sebagai waktu untuk istirahat dari segala kejahatan. [BAHASA ARAB] Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Terima kasih kita haturkan kepada saudara KH. Muslihuddin Abdurrasyid yang telah mengantarkan doa untuk kita memulai masa sidang pembukaan pertama 2012-2013 ini. Sidang dewan yang mulia, Hari ini tanggal 16 Agustus 2012, sesuai pasal 268 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, bahwa masa sidang DPD RI dimulai pada tanggal 16 Agustus dan diakhiri pada tanggal 15 Agustus tahun berikutnya. Maka kita melaksanakan sidang paripurna DPD RI ini untuk pembukaan tahun sidang 2012-2013, dan sekaligus pembukaan masa sidang I tahun sidang 2012-2013. Kita tadi pagi baru saja mengikuti prosesi dalam melaksanakan tugas konstitusi kita yaitu pelaksanaan sidang bersama DPR RI dan DPD RI dalam mendengarkan pidato kenegaraan Presiden di depan dewan untuk disampaikan kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Dan nanti malam, dikarenakan Pak Presidennya tidak mungkin untuk pagi dan siang karena dalam keadaan puasa, jadi diundur jam 8 malam, bahwasa akan ada agenda penyampaian nota keuangan atas RUU APBN 2013 oleh Presiden Republik Indonesia pada rapat paripurna DPR RI yang dihadiri oleh DPD RI. Perlu kami sampaikan Bapak-Ibu sekalian, bahwasa kita telah menyerahkan nota pandangan-pandangan kita kepada Presiden untuk menjadi bagian daripada bahan untuk disampaikan dalam pidato tadi malam dan juga tadi pagi. Dimana prosesi ketatanegaraan yang telah berlangsung sejak tahun 2010 tersebut, artinya sidang bersama DPR dan DPD, tentunya telah mengenalkan dan telah lebih meng-establish-kan posisi DPD RI dalam sistim ketatanegaraan kita. Untuk itu harapan kita pada tahun keempat masa pengabdian ini harus

3


kita pertahankan dan secara konsisten harus kita tingkatkan secara bersama peran DPD RI dalam sistim ketatanegaraan Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia lahir dari semangat daerah untuk memberikan sumbangsih terhadap pelaksanaan pembangunan dan perwujudan cita-cita nasional dalam mensejahterakan rakyat. Mendekati masa akhir pengabdian periode 20092014 ini, kita juga perlu terus mengevaluasi strategi politik DPD untuk terus dapat berperan dalam memperjuankan kepentingan daerah agar lebih terbangun sinergisitas DPD RI dengan lembaga legislatif lainnya ditingkat nasional dan juga di daerah sebagai sumber daya politik untuk kemajuan daerah dan bangsa Indonesia. Kita menyadari perjuangan untuk mempertahankan eksistensi DPD RI bukanlah sebuah perkara yang mudah, karenanya kita bersama perlu terus meningkatkan kinerja dengan prinsip, dengan kerja keras dan kerja dengan cerdas. Kedepan, kita harapkan DPD RI akan semakin mampu berperan sebagai salah satu lembaga sentral dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Dan kita telah merasakan bagaimana apresiasi, baik yang disampaikan pidato oleh Ketua DPR maupun juga daripada pidato Presiden dan lain sebagainya. Pada pembukaan tahun sidang 2012-2013, sekaligus mengawali masa sidang I ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan pada pasal 166 ayat (1) peraturan tata tertib DPD RI, kami ingin menyampaikan beberapa catatan penting yang meliputi highlight refleksi atas pidato Presiden yang telah bersama. Kemudian juga masalah-masalah pokok yang dipandang perlu untuk menjadi catatan kita bersama. Serta beberapa agenda yang perlu menjadi substansi kerja politik alat kelengkapan pada masa sidang I ini. Tadi kita telah bersama-sama mengikuti catatan penting dan substansi yang baik dari pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia tadi. Dimana separuh dari muatan pidato itu menyangkut persoalan kewilayahan, menyangkut masalah kedaerahan, dan ini menunjukan atensi Presiden pada soal-soal daerah. Seperti tadi yang telah kita sampaikan, pada tanggal 3 Agustus yang lalu kita telah sampaikan. Kemudian juga kemarin, diantara ketua lembaga negara juga menyampaikan beberapa isu pokok yang juga bagian tidak terpisahkan dari pidato yang disampaikan tadi. Hal yang juga kita rasakan bersama, tadi, menyangkut 6 persoalan pokok, yang menjadi agenda kita bersama yaitu mengenai pemberantasan korupsi. Itu tadi telah di address dengan kuat sekali oleh Presiden, dengan kata-kata kongkalikong tadi, kemudian reformasi birokrasi, kemudian kekerasan dan benturan sosial, iklim investasi dan kepastian hukum, perbaikan infrastruktur, dan kebijakan fiskal menghadapi krisis. Dan semua itu kita rasakan bersama, dan inilah menurut kami menjadi bagian dari perjuangan kita pada periode pada masa sidang ini. Kemudian juga pada bagian akhir dari pidato Presiden ini penting untuk diingatkan dan untuk menjadi kesadaran kita bersama betapa pentingnya demokrasi Indonesia ini harus berlanjut dan dalam naungan moral dan etika politik. Juga disampaikan dalam beberapa kesempatan demokrasi, otonomi dan desentralisasi tetap menjadi acuan kita dalam pembangunan bangsa pada masa-masa yang akan datang. Pada sidang paripurna tanggal 15 agustus kemarin, dengan agenda penutupan sidang tahun sidang 2011-2012 kita telah mengemukakan berbagai capaian kinerja DPD RI. Dan kita juga merasakan sekaligus menilai adanya infus-infus politik yang cukup signifikan, begitupun dinamika politik yang cukup tinggi sepanjang tahun sidang yang lalu. Kinerja yang telah dicapai oleh DPD RI menjadi bagian dari upaya kita untuk terus menapak kedepan, dimana kita menimba pengalaman dari perjalanan yang telah kita lalui dalam 3 tahun masa pengabdian kita di periode 2009-2014. Kedepan, masih dangat banyak persoalan bangsa yang harus kita selesaikan.

4


Sidang dewan yang mulia, selanjutnya, kami perlu menyampaikan beberapa catatan untuk menjadi pertimbangan dalam agenda kerja politik DPD RI. Dimana secara keseluruhan dokumen, gagasan dan pandangan politik DPD mengenai pembangunan daerah, seperti tadi telah saya sampaikan, telah kita serahkan kepada Presiden, juga kepada pimpinan DPD RI, dan tembusan keseluruh kabinet Indonesia bersatu II, bahkan juta ke seluruh gubernur, untuk menunjukan dimana posisi politik kita dalam setahun masa sidang ini. dan juga dokumen itu tadi juga disampaikan kepada semua peserta sidang, dan juga nanti kita akan sampaikan kepada otoritas dan juga kepada media yang kira-kira membawa aspirasi ini untuk bisa dikenal oleh publik secara umum. Dan juga pada kesempatan ini kita perlu untuk mengangkat beberapa highlight untuk menjadi perhatian alat-alat kelengkapan DPD dalam kerja politik pada masa sidang I tahun sidang 2012-2013 ini. Pertama adalah tata ruang merupakan satu bagian penting untuk daerah dalam membangun secara tepat dan cepat. Tata ruang tidak hanya menjadi dasar dalam pelaksanaan rencana pembangunan fisik, namun juga sebagai sarana untuk mengakomodir peran sebagai cultural landscape. Pada wilayah-wilayah yang heterogen perencanaan pemanfaatan ruang perlu disusun secara open ended agar dapat mendorong kemajemukan sebagai faktor penunjang pembangunan. Untuk itu pada masa sidang I, komite I DPD RI memandang perlu segera menyusun RUU terkait dengan permasalahan tata ruang untuk terus memperbesar porsi masyarakat dalam mengembangkan potensi wilayahnya. Sidang dewan yang mulia, sebagai negara yang luas dan berbentuk kepulauan, infrastruktur terkait transportasi merupakan agenda yang vital untuk mengakselerasi pembangunan daerah. Mengingat penitngnya sistim transportasi nasional tersebut maka dibutuhkan peraturan yang mewadahi. Untuk itu melalui Komite II pada tahun sidang 20122013 ini berencana menyusun RUU usul inisiatif terkait sistim transportasi nasional atau yang kita kenal dengan sistranas. RUU usul inisiatif DPD tersebut diharapkan dapat memperkuat sistranas atau sistim transportasi nasional yang telah ada. Saat ini sistranas hanya membagi moda transportasi persektor dan membaginya berdasarkan fungsi masingmasing, namun belum menyentuh kepada aspek strategis dan pembagian peran multimoda dan antarmoda daripada transportasi. Aspek pembagian tersebut sangat penting karena kita mengetahui 70 persen luas wilayah Indonesia merupakan lautan. Dan kita memiliki 5 pulau besar yang dihubungkan lautan sehingga membutuhkan sistim transportasi terintegrasi agar tercipta keterpaduan antar moda transportasi di berbagai sector. Dalam kata lain Bapak-Ibu sekalian, sesungguhnya kita harus lebih mendorong transportasi laut untuk kita kembangkan, karena maintenance-nya lebih murah, tetapi kita melihat, kita belum mengoptimalkan transportasi laut ini sebagai sarana untuk menjadi transportasi di nasional ini. Kita berharap penyusunan RUU tentang sistim transportasi nasional tersebut dapat menyokong perekonomian, penanggulangan bencana untuk mewujudkan efektivitas pembangunan dan jaringan sistim transportasi nasional. Sebagai negara yang memiliki sejarah panjang di dunia maritim, Indonesia memiliki potensi laut yang melimpah sebagai salah satu pilar utama untuk menopang perekonomian rakyat. Minimnya perlindungan pemerintah dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam pengelolaan laut menjadi penyebab belum terkelolanya potensi laut sebagai sumber utama perekonomian rakyat. Bahkan pada tahun 2012 jumlah penduduk Indonesia yang berprofesi sebagai nelayan menurun drastis menjadi 2,2 juta jiwa dari 4,5 juta jiwa pada tahun sebelumnya. Penurunan jumlah nelayan secara signifikan tersebut disebabkan minimnya pendapatan yang diperoleh nelayan, sehingga tidak sebanding dengan biaya untuk melaut. Masih banyaknya nelayan yang tidak memiliki kapal, tingginya harga BBM, maupun minimnya ketersediaan BBM bagi nelayan, yang menunjukan masih kurangnya keseriusan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada nelayan. Karenanya pada tahun sidang 2012-2013, DPD RI melalui Komite II akan menyusun RUU inisiatif tentang perlindungan 5


dan pemberdayaan nelayan. RUU tersebut diharapkan dapat memberi solusi bagi nelayan untuk mengatasi permasalahan mendasar yang sering dihadapi nelayan, dalam hal seperti subsidi bahan bakar, subsidi alat tangkap, keselamatan, kesehatan, serta perlindungan dari perompak. Sidang dewan yang mulia, kita tahu Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar, sudah sewajarnya bila negara seharusnya bertanggungjawab dalam pengelolaan penyelenggaraan haji. Hal tersebut menjadi kebutuhan rakyat yang perlu difasilitasi oleh negara. Sejak tata kelola penyelenggaraan haji diambil alih pemerintah pada tahun ’72, kita belum melihat perbaikan yang signifikan yang dirasakan oleh para peserta haji. Tingginya biaya penyelenggaraan haji, lamanya waktu tunggu keberangkatan, bahkan sudah hampir waktu tunggunya diatas 10 tahun, serta minimnya fasilitas pemondokan, kemudian juga makan dan kesehatan jamaah yang masih merupakan permasalahan utama yang itu perlu kita pecahkan dalam rangka untuk memberikan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karenanya, pada tahun sidang 2012-2013, DPD RI melalui Komite III akan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tersebut, untuk selanjutnya disusun rumusan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji kedepan. Dimana kita tahu Bapak-Ibu seklian, dirjen haji saudara Anggito Abimanyu, seorang teknokrat yang menurut saya cukup progresif, mudahmudahan ini bisa menjadi mitra Komite III yang baik bersama menteri agamanya untuk bisa membahas bagaimana persoalan haji supaya bisa lebih baik kedepan. Minimal tidak kalah dengan pelayanan yang dilakukan oleh negara tetangga kita di Malaysia. Kemudian rencana kerja lain yang harus diselesaikan Komite III, yakni menyangkut soal TKI dan inventarisasi materi penyusunan RUU inisiatif. Mengingat pentingnya tahapan inventarisasi materi sebagai dasar penyusunan undang-undang, kami mengharapkan Komite III dapat menyusun rencana pelaksanaan kerja terkait inventarisasi materi agar dapat diselesaikan sesuai dengan rencana. Para anggota dewan yang berbahagia, kemandirian suatu daerah dalam pengelolaan sumber daya dan potensi yang dimiliki menjadi faktor utama yang menunjang keberhasilan pelaksanaan desentralisasi pembangunan. Ketidakmerataan sumber daya dan potensi yang dimiliki daerah perlu mendapat perhatian. Untuk itu penguatan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan kunci untuk terwujudnya pemerataan dan keberlangsungan pembangunan di semua daerah di Indonesia. Mengingatnya pentingnya bahasan terkait perimbangan keuangan pusat dan daerah, pada tahun sidang 2012-2013 ini, Komite IV akan mengintensifkan pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan dan dana bagi hasil merupakan fokus perhatian pembahasan perubahan undang-undang tersebut. Perlu pula penegasan besaran penerimaan dana bagi tiap daerah berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan menurut jenis-jenis yang selama ini belum tercakup, seperti untuk perkebunan, sebagaimana misalnya, yang ini telah kita perjuangkan sejak kita awal di tahun 20120 yang lalu. Selain itu dalam usulan perubahan perlu dibahas kejelasan peran pemerintah pusat dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah terhadap kewenangan keuangan daerah otonom, termasuk dibidang discretionary fund, dalam hal ini disebut dengan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil. Sidang dewan yang mulia, dalam fungsi legislasi. Pada tahun ini PPUU akan melakukan kegiatan penyelesaian penyusunan RUU inisiatif dan melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang hak-hak atas tanah. Pembahasan mengenai prolegnas 2013 merupakan agenda penting lainnya yang menjadi program kerja kedepan yang ditujukan untuk menjalankan konstitusi yang diamanatkan kepada DPD RI pada pasal 251 ayat (1) Undang-Undang 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan 6


DPRD. Dimana agenda pembahasan prolegnas kedepan akan mengagendakan sidang gabungan PPUU dengan para pimpinan komite dalam rangka penyusunan daftar usul DPD RI terhadap prioritas prolegnas tahun 2013. Saya juga ingin memberikan perhatian secara khusus pada Kelompok DPD di MPR untuk kita semakin memantapkan materi gagasan perubahan kelima Undang-Undang Dasar ’45 secara komprehensif. Kemarin, perlu saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian, ini semacam blessing in disguise. Jadi, waktu Pak Taufiq Kiemas telepon saya menuju ke istana dalam rapat ketua-ketua lembaga. Beliau itu menanyakan ke saya mengenai sidang paripurna tadi yang langsung, yaitu pidato Presiden dalam ketatanegaraan. Mungkin beliau kurang ngeh, kurang apa istilahnya ya, tidak sadar, kurang sadar, kenapa kok pidato kenegaraan itu di depan sidang DPR dan DPD. Saya bilang ini sudah berlangsung sejak 2010. Kalau dulunya kan DPD 23 Agustus mendengarkan nota keuangan dan DPR 16 Agustus. Digabung pidato kenegaraan dengan RUU. Nah jadi saya katakan, seharusnya buat kami tentu harus sekaligus dengan APBN. Jadi dengan kata lain saya katakan kalaulah di anggap DPR dan DPD itu adalah bagian daripada MPR, nah salah satu jalannya harus kita memperbaiki, lebih mengfungsikan peran MPR. Saya sampaikan kepada saudara Farhan kemarin sore. Jadi mudah-mudahan. Yang kedua tadi di ruang tunggu, waktu dengan Presiden sebelum menuju ruang sidang, juga Bapak Presiden menyampaikan kemarin ada pertemuan dengan para purnawirawan yang di pimpin oleh Pak Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Dia mengatakan bahwasa jenderal purnawirawan yang dulunya menolak amandemen dan kembali kepada Undang-Undang Dasar, tapi sekarang sudah berubah, perlu dilakukan lagi amandemen tapi dengan lebih penyempurnaan. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ini semacam vitamin positif buat teman-teman di Kelompok. Mari kita berjuang bersama-sama, tetap konsisten untuk memanfaatkan momentum ini. Jadi perkembangan politik ketatanegaraan perlu secara terus menerus kita sebagai bagian dari strategi langkah DPD dalam upaya perubahan lanjut Undang-Undang Dasar ’45. Di tahun sidang keempat dan menjelang pemilu 2014 kita juga perlu mencermati perspektif politik dari semua partai politik, karena mau tidak mau peran fraksi dan parpol dalam upaya untuk itu akan cukup berpengaruh. Dan untuk itu marilah kita semua, terutama yang di Kelompok untuk dengan baik untuk dapat memanfaatkan ini secara cerdas. Dan kita harapkan nanti amandemen yang keempat ini, kalau ini sudah bisa kita matangkan menjadi landasan yang kuat buat generasi mendatang dalam menjalankan roda negara baik di pemerintah maupun di legislatif. Kemudian bagian penting juga yang perlu saya angkat pada kesempatan ini adalah menyangkut soal kegiatan PAP. Pada tahun sidang ini PAP perlu menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK Republik Indonesia semester I dan II tahun 2010 serta tahun-tahun sebelumnya yang terindikasi adanya kerugian negara. Selain itu rencana pelaksanaan loka karya PAP DPD RI dengan tema mengungkap penyimpangan dalam penerbitan surat ijin usaha pengelolaan sumber daya alam. Ini menurut saya merupakan hal yang sangat strategis sekali. Perlu dipersiapkan dengan matang mengingat urgensi bahasan yang di angkat menjadi topik yang menjadi permasalahan yang hampir di setiap daerah. Begitu pula atas situasi yang terjadi dalam penanganan pengendalian korupsi dari otoritas yang ada. Dan tentu lebih detailnya kita akan bahas pada sidang Panitia Musyawarah yang pertama nantinya. Pada kesempatan ini perlu juga disampaikan beberapa catatan terkait peran dan fungsi PHAL. Karena tidak dapat dipungkiri keberadaan DPD RI dalam sistim ketatanegaraan secara konkuren berkaitan erat dengan hal-hal yang terjadi di dunia internasional sebagai dampak proses globalisasi dan juga cita-cita nasional Indonesia untuk berperan aktif dalam pergaulan internasional. Karenanya PHAL atau Panitia Hubungan Antar Lembaga perlu mengikuti serta menelaah secara tajam urgensi setiap proses baik langsung maupun tidak 7


langsung yang memberikan dampak kepada Indonesia. Dalam keikutsertaan DPD RI pada agenda IPU, AIPA, dan agenda forum internasional lainnya perlu disusun strategi sebagai upaya untuk meningkatkan peran DPD RI sebagai perwakilan negara dan juga daerah dalam pergaulan internasional. Langkah-langkah diplomasi tersebut harus terus dibangun secara sistemik agar peran DPD di dunia internasional semakin dirasakan manfaatnya oleh daerah. Secara khusus dari meja pimpinan ini meminta untuk sudah saatnya DPD mendalami statuta IPU. Dan untuk itu kita harus memiliki konsep tentang keanggotaan parlemen nasional sebagai anggota IPU. Untuk itu kami harapkan melalui PHAL nanti bersama pimpinan untuk ini kita bicarakan lebih intensif dengan DPR. Jadi dengan apa yang tadi ditampilkan pada sidang paripurna yang sudah ketiga ini, tentu kita bisa mendorong supaya nanti keanggotaan kita statuta kita di IPU akan bisa menjadi anggota yang penuh di parlemen tingkat internasional. Sidang dewan yang mulia, di samping berbagai agenda besar, pada awal masa sidang ini kita juga harus menyelesaikan sebuah agenda internal yang rutin setiap tahun. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam tatib keanggotaan semua kelengkapan DPD termasuk Kelompok DPD di MPR ditetapkan oleh sidang paripurna DPD pada permulaan pada masa keanggotaan DPD dan setiap permulaan tahun sidang. Sesuai dengan peraturan tatib DPD selain Badan Kehormatan keanggotaan di masing-masing alat kelengkapan DPD mencerminkan keterwakilan masing-masing provinsi. Setiap anggota DPD harus menjadi anggota salah satu komite dan alat kelengkapan lainnya kecuali pimpinan DPD dan pimpinan MPR pada unsur DPD. Perlu kami sampaikan bahwa penempatan anggota DPD dari setiap provinsi di alatalat kelengkapan DPD di dasarkan atas kesepakatan yang di tandatangani oleh anggota dari provinsi yang bersangkutan kemudian diserahkan kepada seketariat jenderal. Berdasarkan laporan dari sekjen, maka dalam kesempatan ini kami akan mengesahkan keanggotaan alatalat kelengkapan DPD RI tahun sidang 2012-2013. Pada perkembangan terakhir, ini sebelum saya masuk, masih belum final pada alat kelengkapan BK, dan ini saya sebut ini sebelum ada perkembangan selanjutnya. Dan pada 3 provinsi, ada berapa provinsi? Sumbar, NTT, dan Kalsel. Kalsel sudah ya. Bagi yang belum, masih ada yang tinggal Lampung, kami mohon untuk kita bisa berembuk bersama untuk bisa kita putuskan. Sehingga semua ini akan bisa kita putuskan pada sidang paripurna yang mulia ini mengenai komposisi keanggotaan pada alat kelengkapan. Jadi karena ini masih belum ada kita akan skors, tapi tidak keluar pada ruang sidang ini selama 15 menit. Dapatkah kita setujui? KETOK 2X

SIDANG DISKORS PUKUL 15.13 WIB

Terima kasih. Mohon yang belum untuk menyempurnakan kita bawa ke depan.

SIDANG DIBUKA KEMBALI PUKUL 15.42 WIB

8


PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baiklah Bapak-Ibu sekalian, saya rasa ini sudah, waktu skorsingnya sudah hampir melewati waktu sehingga kita akan cabut skorsingnya. KETOK 2X

Bapak-Ibu yang saya hormati, alhamdulillah selama proses tadi kita skors, kita telah mendapatkan nama-nama, tentu tidak perlu semua, nanti akan kita selesaikan nanti melalui Panmus. Tapi baiklah Bapak-Ibu sekalian, saya ingin membacakan terutama untuk keanggotaan BK. Untuk itu ijinkan saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim saya ingin menyampaikan apresiasi kepada kita semua dengan penuh kesadaran kita telah memiliki komposisi keanggotaan BK yang lengkap. Pertama adalah Ibu Aida Nasution, ini bertahan, Pak Anang Prihantoro, Bapak Aidil Fitrisyah, Pak Tengku Bachrum Manyak, Ibunda Maimanah Umar, mungkin tidak hadir ya Ibu Maimanah? kemudian Pak Fatwa, mana Pak Fatwa? kemudian Pak Sulistiyo, kemudian Pak Abdul Sudarsono, ada iya, kemudian Pak Said Akhmad Fawzi Bachsim, Ibu Maria Goreti, Pak I Wayan Sudirta, Pak Emanuel Babu Eha, kemudian Ibu Mulyana Isham, kemudian Ibu Pendeta Silviana Pandegirot, kemudian Ibu Rachmiyati Jahja, kemudian Pak Abdurachman Lahabato, kemudian Pak Mervin Sadipun Komber. Baik, apakah kita bisa setujui yang untuk BK ini ? KETOK 2X Baik, terima kasih buat kita semua. Dan juga untuk alat kelengkapan lain sudah komplit yaitu untuk Panmus, PPUU, Panitia Urusan Rumah Tangga dan Panitia Hubungan Antar Lembaga, kemudian juga Panitia Akuntabilitas Publik, serta Kelompok DPD di MPR untuk sidang tahun 2012-2013. Untuk itu apakah bisa kita sahkan nama-nama yang telah, baik, terima kasih.

KETOK 2X

Baik, tepuk tangan buat kita semua sekali lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai catatan, seandainya dalam hal ini terjadinya, kalau ada perbedaan terhadap keanggotaan dalam satu provinsi yang bersifat ganda atau pada alat kelengkapan mana saja, maka keputusannya akan kita tetapkan melalui Panmus dalam rapat Panitia Musyawarah pada kesempatan pertama, untuk selanjutnya ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPD RI. Tentu saja ini hal ini mengandung konsekuensi dimana seluruh anggota provinsi yang bersangkutan tidak dapat menghadiri alat-alat kelengkapan tersebut sebelum masalah keanggotaan tersebut diselesaikan. Untuk itu mudah-mudahan tidak perlu ada Panmus, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab bersama mudah-mudahan kita ikhlas saja dimanapun kita berada. Dengan disahkannya alat kelengkapan DPD yang baru maka berakhir pula keanggotaan alat kelengkapan DPD periode 2011-2012 yang lalu. Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setingginya kepada segenap pimpinan alat, saya ulangi, penghargaan yang setingginya

9


kepada segenap pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPD periode tahun sidang ketiga 2011-2012 atas kerja keras dan kerjasama yang baik dalam melaksanakan berbagai tugas DPD dengan kinerja yang cukup tinggi. Tepuk tangan buat teman-teman di alat kelengkapan ini. Dan harapannya kepada para anggota alat kelengkapan yang baru, kami berharap agar kinerja hasil karya yang dicapai selama ini dapat terus kita tingkatkan dalam rangka meningkatkan kinerja dewan yang kita banggakan dan kita sayangi ini. Perlu kami informasikan pula bahwa pemilihan pimpinan alat-alat kelengkapan akan diadakan pada tanggal 27 Agustus 2012. Dan pengesahan pimpinan alat-alat kelengkapan akan dilakukan dalam sidang paripurna ke-2 tanggal 28 Agustus 2012. Itu agenda kita berikutnya. Sidang dewan yang mulia, kita sampai pada bagian akhir dari sidang paripurna ke-1 tahun sidang 2012-2013 ini, dengan agenda penyerahan secara tertulis laporan kinerja Sekretariat Jenderal DPD RI kepada pimpinan DPD RI. Dukungan kesekretariatan yang efektif kepada sebuah lembaga negara merupakan bagian penting dari operasional DPD secara keseluruhan. Pelayanan administratif dan keahlian yang selama ini diberikan sekretariat jenderal DPD ini telah kita rasakan bersama. Tentu saja disana-sini masih ada kekurangan, namun secara umum sekretariat jenderal telah membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dewan Perwakilan Daerah maupun para anggota DPD dengan baik, sehingga memungkinkan DPD RI berfungsi dan mencapai apa yang kita hasilkan selama ini. Untuk itu dari meja pimpinan kami menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada sekretariat jenderal dan seluruh jajarannya yang telah bekerja keras untuk membangun dan membangun dukungan, kreatifitas dan keberanian berinovasi serta dengan penuh dedikasi dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini lembaga kita ini masih muda, baru menjelang usia 8 tahun, tapi dalam 8 tahun itu alhamdulillah dengan dukungan sekretariat jenderal kita telah berfungsi dengan lebih baik. Dan mudah-mudahan kedepan bisa lebih baik lagi. Mari kita berikan applause kepada sekretariat jenderal. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan pasal 24 ayat (2) peraturan tatib DPD RI, bahwa sekretariat jenderal akan menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya selama tahun sidang 2011-2012 kepada pimpinan DPD. Kepada Saudari Sekretaris Jenderal Dr. Hj. Siti Nurbaya kiranya dapat menyerahkan laporan tertulis pelaksanaan tugasnya selama tahun sidang 2011-2012 kepada pimpinan dalam sidang paripurna ini. Kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Sesjen dan Wakil Sesjen yang telah bekerja keras untuk membangun, meng-establish-kan sistim kita, dan ini kita akan tingkatkan lagi, kami akan bicara dengan pimpinan DPR dan MPR supaya nanti sekretariat jenderal parlemen ini kita buat supaya lebih menyatu antara DPR-DPD dan kita angkat menjadi sekretaris parlemen sejajar dengan sekretaris kabinet yang ada di eksekutif. Sehingga kewibawaan marwah di parlemen ini bisa kita lebih tingkatkan. Tentu nanti dalam susduk kita harapkan ini bisa akan terwujud. Kemudian selanjutnya laporan sekjen yang tadi telah diserahkan kepada kami ini, kami harap untuk dapat dipelajari oleh PURT pada masa sidang berikutnya sebagai bahan pengawasan, serta dalam rangka tujuan untuk menyempurnakan kinerja sekretariat jenderal yang harus kita sempurnakan terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja kelembagaan DPD secara keseluruhan. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini pula kami selaku pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan juga saya atas nama pribadi dan Ibu mengucapkan selamat Idul Fitri 1433 H “taqabbalallahu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum Kullu amin wa antum bikhair minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, semoga dalam menjalankan tanggung jawab konstitusi kedepan dapat kita lakukan dengan hati yang bersih sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. 10


Sebelum menutup sidang paripurna ke-1 ini perlu kami ingatkan bahwa masa sidang I DPD akan berlangsung singkat, yaitu dari tanggal 16 Agustus sampai dengan 28 Oktober 2012. Oleh sebab itu kami menghimbau, mengharapkan agar waktu yang singkat ini dapat kita gunakan seefisien dan seefektif mungkin untuk manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat di daerah yang kita wakili. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillah sidang paripurna ke-1 kami tutup. PEMBICARA : Drs. H. ABDURACHMAN LAHABATO (MALUKU UTARA) Interupsi pimpinan. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan Pak Abdurachman. PEMBICARA : Drs. H. ABDURACHMAN LAHABATO (MALUKU UTARA) Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan rencana nanti pemilihan alat kelengkapan yang direncanakan pada tanggal 27, memang yang saya sampaikan ini tidak, sebenarnya yang sesuai dengan aturan yang mestinya dipatuhi, tetapi sebagaimana biasanya ada konsensus-konsensus yang juga disepakati bersama. Saya berharap pada pemilihan alat kelengkapan di tanggal 27 nanti dimulainya dari Komite IV, karena selama ini mulainya di Komite I. Dengan demikian ada terasa di Komite IV itu bukan komite yang terakhir, begitu. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, kita akan perhatikan. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, dengan mengucapkan PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KEPULAUAN RIAU) Pak pimpinan. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Silakan. PEMBICARA : AIDA ZULAIKA NASUTION ISMETH, SE., MM. (KEPULAUAN RIAU) Sebelum ditutup mohon kalau bisa disampaikan bahwa kaukus Sumatera itu diminta untuk berkumpul itu Pak pimpinan, jam 4, sekarang. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, ada informasi. Silakan Pak Alirman.

11


PEMBICARA : ALIRMAN SORI, SH., M.Hum., MM. (SUMBAR) Terima kasih pimpinan. Periode kemarin BK sudah memutuskan 3 orang dari pengaduan, dan kita putuskan mereka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai tuduhan yang dilakukan oleh pengadu. Saya kira kan sesuai dengan amanat MD3 ketiga nama orang ini harus di rehabilitasi karena itu sudah diputuskan melalui paripurna yang lalu. Tentunya untuk memenuhi maksud MD3 kami menyampaikan kepada pimpinan untuk merehabilitasi nama 3 orang tersebut. Saya kira demikian, terima kasih. PIMPINAN SIDANG : H. IRMAN GUSMAN, SE., MBA. (KETUA DPD RI) Baik, nanti kita lihat bagaimana dokumentasinya, ini bagian dari catatan kita. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, jadi jadwal sidangnya sudah kita ini kan, tapi barangkali kalau memang disepakati, tadi ada aspirasi itu coba kita sesuaikan ya. Bisa ya kita dulukan mungkin Komite IV nya ya? Oke. Baiklah Bapak-Ibu sekalian, dengan mengucapkan wabilahitaufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. KETOK 3X Terima kasih. SIDANG DITUTUP PUKUL 15.50 WIB

12


DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA RISALAH SIDANG PARIPURNA KE-1 MASA SIDANG I TAHUN SIDANG

Recommend Documents